BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Untuk mengatur kegiatan perekonomian daerah, maka suatu daerah harus membuat anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD). Penerapan struktur dan penyusunan anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) ini sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. (Sumiaty, 2013) Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik tanpa didukung dengan biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya, daerah memerlukan biaya atau uang. Tanpa biaya yang cukup, daerah tidak mungkin dapat menyelenggarakan tugas kewajiban serta kewenangannya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, bahkan cirri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonomi menjadi hilang. Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai, dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup memadai. (karina, 2013) Sumber-sumber keuangan yang memadai baik dari pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat, merupakan sumber keuangan pemerintah daerah dalam
1
2
melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik. Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Sumber ekonomi asli daerah tersebut dibagi menjadi 4 jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribui daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Kemampuan suatu daerah menggali pendapatan asli daerah (PAD) akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Untuk mengetahui pendapatan asli daerah efektif atau tidak dapat digunakan rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dengan cara membandingkan jumlah realisasi PAD dan target PAD yang dihitung berdasarkan alokasi PAD tahun bersangkutan. Sehingga suatu daerah dapat dikatakan efektif, apabila jumlah realisasi pendapatan lebih tinggi daripada target yang ditetapkan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kota serang. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 Untuk mengetahui belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah efisien atau tidak, dapat diukur menggunakan rasio efisiensi, rasio efisiensi diukur dengan cara membandingkan total realisasi belanja daerah dengan total anggaran belanja daerah. Suatu daerah dikatakan efisiensi jika pengeluaran daerah kecil dan total pendapatannya tinggi. Daerah yang dikatakan efisiensi secara keuangan akan dapat mempengaruhi jumlah belanja daerah, padahal efisiensi tidak memerlukan jumlah pengeluaran yang besar atau dalam hal ini disebut belanja. Selain itu efisiensi belanja juga dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisieni belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Permasalahan utama pada pendapatan daerah pada dasarnya adalah masih terdapat pada tingginya ketergantungan sumber pendapatan daerah kepada pemerintah pusat. Selain karena keterbatasan pendapatan asli daerah, permasalahan
3
lainnya adalah belum optimalnya pengelolaan. Untuk itu dalam mewujudkan peningkatan pendapatan daerah, kebijakan pendapatan daerah diarahkan, dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah serta meningkatkan pendapat daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur. Selain itu juga dengan peninjauan kembali peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang tidak sesuai. Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam perubahan APBD 2012 Kota Serang meningkat dari Rp687 miliar menjadi Rp787,9 miliar atau mengalami penambahan senilai Rp100,8 miliar. Peningkatan belanja, tidak sebanding dengan pendapatan daerah Kota Serang yang hanya senilai Rp57,2 miliar atau dari Rp687 miliar menjadi Rp744,3 miliar atau meningkat sekitar 8,3 persen. "Peningkatan belanja, sebagian besar dialokasikan untuk pos anggaran belanja langsung yang mengalami peningkatan dari Rp304,4 miliar menjadi Rp371,3 miliar, sementara belanja pegawai meningkat dari Rp382,6 miliar menjadi Rp416,6 miliar," ungkap Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang Adang Darmawan, didampingi Kepala Bidang Anggaran Salvani, seusai paripurna pengesahan RAPBD perubahan. Terkait pendapatan, ujar Adang, ada penambahan sekitar Rp57,2 miliar atau dari Rp687 miliar menjadi Rp744,3 miliar atau meningkat sekitar Rp8,3 miliar. Pendapatan tersebut diperoleh Pemkot Serang dari pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat dari Rp36,5 miliar menjadi Rp45,3 miliar bertambah senilai Rp8,8 miliar. "PAD Kota Serang terdiri atas pendapatan pajak daerah yang bertambah dari Rp22 juta menjadi Rp31 juta atau meningkat Rp9 miliar, sementara untuk retribusi daerah justru mengalami penurunan dari Rp12,8 miliar menjadi Rp7,6 miliar atau menurun sekitar Rp5,1 miliar. Penurunan ini karena sistem parkir tahunan (Siparta) yang batal diterapkan pada 2012 ini," ungkapnya.
4
Selain PAD, kata Adang, pendapatan juga bertambah dari dana perimbangan, yang semula hanya Rp524,4 miliar menjadi Rp534 miliar atau bertambah senilai Rp9,59 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dari Rp126,1 miliar menjadi Rp164,9 miliar atau bertambah senilai Rp38,8 miliar. "Pendapatan yang meningkat senilai Rp57,3 miliar tersebut, memang tidak bisa menutupi keseluruhan belanja yang mengalami kenaikan mencapai Rp100,8 miliar. Namun, Kota Serang masih memiliki pembiayaan netto yang mencapai Rp43,622 miliar, sehingga defisit yang mencapai Rp43 miliar tersebut tertutupi," ujarnya. Sedangkan, Wali Kota Serang Tb. Haerul Jaman mengungkapkan, kenaikan belanja langsung tersebut karena pemkot memprioritaskan anggaran, yang terkait dengan kebutuhan masyarakat langsung, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lainlain. Oleh karena itu, beberapa belanja modal seperti pengadaan mobil dinas dicoret dalam APBD perubahan. (sumber: www.kabar-banten.com) Selain fenomena diatas, peneliti juga mencoba memberikan gambaran lain mengenai jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan jumlah realisasi nya yang kami dapatkan dari website departemen jendral perimbangan keuangan. Berikut ini adalah data mengenai pendapatan asli daerah pemerintah kabupaten serang selama enam tahun terakhir, dari tahun anggaran 2009-2014 yang dapat dilihat dari table berikut: Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Kabupaten Serang Tahun 2009-2014 TAHUN
ANGGARAN PAD
REALISASI PAD
2009 2010 2011
110.419.000.000 122.990.034.000 180.785.837.000
120.127.667.850 134.718.556.929 135.623.841.707
PERSENTASE (%) 108.79% 109,53% 75,02%
5
2012 199.041.888.801 167.944.330.700 2013 257.053.921.523 300.783.596.279 2014 368.633.198.073 389.834.719.870 Sumber : Departemen Jendral Perimbangan Keuangan, data diolah.
84,38% 117,11% 105,75%
Berdasarkan data diatas, dari tahun 2009-2014 secara keseluruhan menunjukan peningkatan nilai anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah kabupaten serang. Hanya pada tahun 2011 dan 2012 menunjukkan tingkat efektifitas pendapatan asli daerah yang menurun jika dilihat nilai pendapatan asli daerah yang dianggarkan lebih kecil dari nilai realisasi pendapatan asli daerah. Hal tersebut menggambarkan pula bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten serang kurang maksimal dalam mempertahankan nilai pendapatan asli daerah. Berikut ini adalah data mengenai belanja daerah pemerintah kabupaten serang selama enam tahun terakhir, dari tahun anggaran 2009-2014 yang dapat dilihat dari table berikut: Tabel 1.2 Anggaran Belanja Daerah dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten Serang Tahun 2009-2014 TAHUN
ANGGARAN BD
REALISASI BD
2009 953.823.000.000 847.954.230.680 2010 981.966.456.974 991.762.757.790 2011 1.249.091.513.348 730.654.668.184 2012 1.513.851.594.068 859.769.436.000 2013 1.739.208.954.004 1.052.050.241.369 2014 1.820.587.323.199 1.385.792.640.758 Sumber : Departemen Jendral Perimbangan Keuangan, data diolah.
PERSENTASE (%) 88,91% 100,99% 58,50% 56,80% 60,50% 76,12%
6
Berdasarkan data diatas, dari tahun 2009-2014 secara keseluruhan menunjukan peningkatan nilai anggaran dan realisasi belanja daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah kabupaten serang. Dari tahun 2009-2014 menunjukan tingkat efisiensi yang cukup baik jika dilihat dari nilai realisasi belanja daerah. Hal tersebut menujukkan efisiensi belanja daerah yang dilakukan pemerintah kabupaten serang. Efisiensi belanja daerah merupakan salah satu wujud kinerja pemerintah daerah kabupaten serang, namun pada tahun 2010 tingkat efisiensi belanja daerah menurun, terlihat bahwa nilai realisasi belanja daerah yang jauh diatas nilai anggaran belanja daerah. Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa baik fenomena secara umum atau fenomena secara khusus berdasarkan data olah yang menunjukan bahwa secara umum kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan di Indonesia belum maksimal dan secara khusus tingkat efektifitas pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah pemerintah Kabupaten Serang perlu ditingkatkan lagi. Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena masalah yang ada, maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah terdapat pengaruh antara efektifitas pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Serang. Maka peneliti mengajukan judul penelitian sebagai berikut : PENGARUH EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN
EFISIENSI
BELANJA
DAERAH
TERHADAP
KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang pada periode 2009-2014)
7
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat diajukan adalah
sebagai berikut: 1.
Apakah efektifitas pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten serang.
2.
Apakah efisiensi belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten serang.
3.
Bagaimana pengaruh efektifitas pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah secara simultan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten serang.
1.3
Maksud dan tujuan Penelitian
Maksud Penelitian Mengumpulkan data dan informasi, melihat apakah efektifitas pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Serang saat ini.
Tujuan Penelitian Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris yaitu: 1.
Pengaruh efektifitas pendapatan asli daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten serang.
2.
Pengaruh efisiensi belanja daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten serang.
3.
Membandingkan antara efektifitas pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah yang paling berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten serang.
8
4.
Pengaruh efektifitas pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah secara simultan terhadap kinerja daerah kinerja pemerintah daerah kabupaten serang.
1.4
Kegunaan Penelitian Kegunaan atau manfaat dari peneitian ini adalah sebagai berikut: a. Bagi penulis Sebagai pembelajaran awal dalam melakukan suatu penelitian, juga menambah pengetahuan dan pemahaman tentang adanya pengaruh efektifitas pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah dalam mengukur kinerja pemerintah daerah. b. Bagi pemerintah daerah 1.
Penelitian diharapkan dapat menjadi pengetahuan bahwa pendapatan yang efektif dan belanja daerah yang efisien, dapat sangat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah tersebut khususnya daerah kabupaten serang.
2.
Memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal pengembangan atas peningkatan efektifitas pendapatan asli daerah nya dengan sumber pendanaan dari hasil kekayaan daerah kabupaten serang itu sendiri. Sehingga hal tersebut juga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah kabupaten serang.
3.
Bagi peneliti lain Memberikan kontribusi teori sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.
9
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Obyek dari penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Serang, Jl. Diponegoro No.5 Serang-Banten.
Adapun waktu
penelitian dimulai bulan Februari 2015 sampai dengan penelitian skripsi tersebut selesai dilakukan.
