BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Pelayananan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayana publik. Hal ini berarti bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan
administrasi
kependudukan
Di
Kota
Surabaya,
merupakan salah satu pelayanan publik yang sering mendapat keluhan dari masyarakat sehingga masalah tersebut harus segera di benahi oleh pemerintah, berdasarkan pengamatan, antrian dalam mengurus dokumen kependuddukan terlihat adanya ketidak nyamanan dan memungkinkan timbulnya calo dalam pengurusan administrasi misalnya, pembuatan Akte Kelahiran, Akte Kematian, Pindah
Antar
Kota/Kabupaten.
memungkinkan
terjadinya
praktek
diskriminasi. Hal ini harusnya menjadikan teguran pemerintah untuk segera melakukan sosialisasi dalam pelayanan publik.
17
Pelayanan publik yang berkualitas secara politis merupakan salah satu kunci untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan masyarakat bagi pemerintah daerah yang bersangkutan dalam menjalankan tugas pemerintah dan pembangunan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini perlu disadari bersama bahwa salah satu tolak ukur keberhasilannya adalah apabila masingmasing daerah semakin mampu meningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat atau publik. Oleh karna itu berbagai mekanisme dan prosedur pelayanan yang sudah berjalan selama ini perlu dilakukan peninjauan dan pembenahan. Sesuai Amanat Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan dengan peraturan daerah Kota Surabaya No.5 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Sejak pemberlakuan denda Administrasi per Tanggal 1 Januari 2013 pemerintah gencar untuk bersosialisasi mengenai denda keterlambatan pengurusan Administrasi, selain media komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya juga rajin woro-woro di kantor Kecamatan
untuk
bersosialisasi.
Denda
keterlambatan
Administrasi
Kependudukan meliputi, perubahan Kartu Keluarga (KK), pencatatan kelahiran, kematian, serta kartu identitas penduduk musiman (KIPEM)
18
Pelaksanaan denda sendiri sempat mengalami penundaan dua kali, yakni pada 1 Januari 2012 dan 1 Mei 2012 untuk mewujudkan masyarakat yang tertib Administrasi Kependudukan,Berdasarkan data Dispendukcapil, selama Januari lalu tercatat 3.600 pemohon terlambat mengajukan perpanjangan KTP. Sedangkan kasus keterlambatan pada KK sebanyak 202, Akta kelahiran 700, dan Akta kematian 800. Untuk perubahan susunan KK harus dilaporkan kepada Dispendukcapil paling lambat 30 hari kerja sejak adanya perubahan. Misalnya, ada penambahan jiwa (kelahiran) atau pengurangan karena kematian. Termasuk pindah masuk dan pindah keluar. Demikian juga dengan KIPEM, wajib diurus maksimal 30 hari kerja sejak dikeluarkannya surat pindah sementara dari daerah asalnya. Untuk pengurusan KIPEM, pemohon dikenai retribusi Rp 10 ribu dengan masa berlaku 1 Tahun. Baik perubahan KK maupu KIPEM, jika terlambat dipungut denda Rp 100 ribu. Dalam penerapan denda kematian hal yang harus di perhatikan dan di persiapkan di awal adalah berkas KK, Surat kematian dari dokter atau dari puskesmas terdekat, Surat keterangan dari RT/RW yang sudah ditandatangi masing-masing ketua, dan kemudian ke kantor Kelurahan untuk di beri surat pengantar ke Dispenduk. Artinya hal-hal ini yang harus diperhatikan dan sebagian mengabaikan dalam pengurusan Surat Kematian atau penghapusn KK tidak hanya berfungsi sebagai tertib Administrasi, namun nantinya dapat berguna pada pemilihan umum (pemilu), serta terwujudnya data base Kependudukan yang akurat mempermudah Dispenduk untuk mengitung Jumlah warga di Kota Surabaya.
19
Kemajuan Teknologi Informasi membuat masyarakat dapat mengetahui serta mengakses apa saja yang ingin mereka ketahui. Bersamaan dengan pergerakan pembangunan, organisasi-organisasi publik semakin mampu memanfaatkan teknologi informasi baru yang diharapkan dapat menunjang produktivitas, efektivitas serta efisiensi kinerja mereka. Tidak diragukan lagi bahwa teknologi informasi dan komunikasi saat ini juga dapat digunakan untuk membantu setiap kegiatan sistem operasional dan manajerial di beberapa instansi termasuk didalamnya adalah instansi pemerintah sebagai upaya penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini diangkat judul “Efektivitas
Kinerja Pemerintah Tentang Perda No. 5 Tahun 2011 dalam
Pelaksankan Tertib Administrasi (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surabaya ) 1.2 Rumusan Masalah Rumusan masalah penelitian dimaksud untuk membatasi masalah penelitian yang akan ditetapkan. Hal ini bertujuan agar pembahasan yang dilakukan tidak keluar dari pembahasan penelitian yang akan disajikan sehingga pembatasan tidak begitu luas dan tetap mengarah pada sasaran penelitian yang akan diteliti.Pada pembahasan ini lebih menitikberatkan pada efektivitas kinerja pemerintah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah: 20
“ Bagaimana Efektivitas Kinerja Pemerintah Tentang Perda No. 5 Tahun 2011 dalam Pelaksankan Tertib Administrasi (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surabaya )” 1.3 Tujuan Penelitian Sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi diatas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah
dalam
keefektivitasan pengukuran
mensosialisasikan
penyelenggaraan
Kinerja
mekanisme
Administrasi. 2. Untuk mengetahui keefisienan dan keenomisan dalam pelaksanaan tertib Administrasi 1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : a. Kontribusi praktis Informasi ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak manajemen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pengambilan keputusan untuk meningkatkan efektivitas kinerjanya dalam melaksanakan setiap kegiatan. b. Kontribusi teoritis 1) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca untuk menerapkan teori-teori akademik tentang permasalahan yang terjadi di lapangan selain itu juga menambah wawasan tentang cara mengukur keefektivitasan kinerja pemerintah dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan. 21
2) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan landasan bagi penelitian selanjutnya 1.5 Ruang Lingkup Penelitian Agar pembahasan dapat lebih mengarah pada permasalahan yang ada maka penelitian ini hanya menggunakan indikator
ekonomi, efisien dan
efektivitas atas pelaksanaan tertib Administrasi dengan penerapan Perda No.5 Tahun 2011 yang dibatasi hanya pada Administrasi Akte Kelahiran dan Administrasi Akte kematian.
22
