BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth), pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Salah satu kebiasaan masyarakat pada saat pendapatan mereka mengalami kenaikkan yaitu menyimpan uang mereka di lembaga keuangan (Bank). Lembagalembaga keuangan dapat menawarkan berbagai jenis surat berharga menurut besar atau kecilnya nilai atau jangka waktunya. Dengan demikian bagi para penabung dapat memilih bentuk-bentuk tabungannya sesuai dengan nilai dan jangka waktu yang dikehendaki. Selain itu, resiko yang ditanggung oleh penabung menjadi kecil, karena lembaga keunganan ini biasanya merupakan usaha yang cukup besar bila dibandingkan dengan usaha individual. Perbankan

merupakan

tulang

punggung

dalam

membangun

sistem

perekonomian dan keuangan indonesia karena dapat berfungsi sebagai intermediary institusion yaitu lembaga yang mampu menyalurkan kembali danadana yang dimiliki oleh unit ekonomi yang surplus kepada unit-unit ekonomi yang membutuhkan bantuan dana atau defisit. Fungsi ini merupakan mata rantai

1

repository.unisba.ac.id

yang penting dalam melakukan bisnis karena berkaitan dengan penyediaan dana sebagai investasi dan modal kerja bagi unit-unit bisnis dalam melakukan fungsi produksi. Oleh karena itu agar dapat berjalan lancar maka lembaga perbankan harus berjalan dengan baik pula (Susilo: 2000). Ada beberapa macam pengertian bank menurut para ahli, diantaranya yaitu: Bank menurut Kamus Perbankan yang disusun oleh tim penyusun Kamus Perbankan Indonesia yaitu: “Bank adalah suatu badan usaha dibidang keuangan yang menarik uang dari dan menyalurkan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”. Menurut A. Abdurahman bank adalah “Suatu lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan”. Bank Menurut Prof G.M. Verryn Stuart dalam bukunya Bank Poitic, Bank merupakan “salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral”. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Jenis-jenis bank yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Dilihat dari bidang usahanya bank terdiri dari :

2


1. Bank umum Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum dari bank umum dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Perusahaan Daerah. 2. Bank Perkreditan Rakyat Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum dari Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas dan Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. (Raharjo Handri, 2010). Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Keberadaan BPR sangat membantu usaha mikro, kecil dan menengah karena kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di pedesaan. Tapi dengan semakin berkembangnya kebutuhan msyarakat, tugas BPR tidak hanya ditujukan bagi masyarakat pedesaan saja tetapi juga mencakup pemberian jasa perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan (Malayu: 2006). Perkembangan BPR di Indonesia selama kurun waktu tahun Desember 2007 sampai dengan Januari 2012 dapat terlihat dalam tabel berikut:

3


Table 1.1 Jumlah Bank dan Kegiatan Usaha BPR di Indonesia bulan Desember 2007-Januari 2012 Rp (miliar) Januari Indikator

2007

2008

2009

2010

2011 2012

Jumlah bank 1.817

1.772

1.733

1.706

1.669

1.663

27,741

32,533

37,554

45,742

55,799

56,172

22,629

26,345

30,367

37,034

38,209

38,794

26,549

31,313

36,076

43,877

41,099

41,424

BPR Jumlah asset (Nominal) BPR Sumber dana (Nominal) BPR Penyaluran dana BPR Sumber: Statistik Perbankan Indonesia,Januari 2012

Jumlah BPR terus mengalami penyusutan dari waktu ke waktu. Per Januari 2012, jumlah BPR menjadi 1.663 unit atau berkurang 6 dari posisi Desember 2011 yang sebanyak 1.669 BPR. Terus berkurangnya jumlah BPR menunjukkan kurangnya penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Di Indonesia seluruh perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

4


Organisasi wajib menerapkan praktik Good Corporate Governance, hal ini diperkuat dengan diterbitkannya pedoman umum Good Corporate Governance oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang mewajibkan setiap organisasi untuk menerapkan praktik Good Corporate Governance. (Tim KNKG, 2006, hal 2) Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik ini antara lain (Tim KNKG, 2006, hal 5) adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Good Corporate Governance berfungsi untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah terhadap BPR itu sendiri. Penerapan Good Corporate Governance akan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai BPR yang tercermin pada kinerja keuangan. Penelitian tentang Good Corporate governance memberikan bukti empiris bahwa variabel Good Corporate Governance merupakan faktor penting dalam menentukan nilai perusahaan dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan seperti BPR. Good Corporate Governance memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan visi dan misi dari BPR dan merupakan sarana untuk memilih teknik monitoring kinerja. Good Corporate Governance juga memberikan jaminan keuntungan dan keamanan atas dana yang ditanamankan di BPR tidak akan digelapkan oleh pengelola BPR. Penelitian seputar Good Corporate Governance menjadi penting diteliti khususnya di lembaga keuangan seperti BPR karena dampak yang ditimbulkan dari tidak atau kurangnya penerapan Good Corporate governance sangat luas, tidak hanya terhadap BPR itu sendiri, namun juga terhadap nasabah hingga

5


perkembangan ekonomi khususnya di Jawa Barat. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance merupakan suatu keharusan oleh karena itu tuntutan penerapan Good Corporate Governance pada lembaga keuangan seperti BPR diharapkan nantinya akan membantu BPR ke arah yang lebih baik, mampu bersaing dengan lembaga keuangan lain seperti bank-bank lainnya dan dapat dikelola secara dinamis dan profesional sehingga dapat menjadi pesaing yang tangguh yang akhirnya akan memberikan kepercayaan terhadap nasabahnya. Penerapan Good Corporate Governance di Jawa Barat khususnya di wilayah Priangan Timur dan wilayah Bandung Raya masih kurang maksimal, sehingga tidak sedikit dari BPR yang tidak menerapkan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance). Hal ini dilihat dari peringkat atas penyelenggaran Good Corporate Governance perbankan di Indonesia masih dipegang oleh bank asing. Menurut Peneliti Senior Tim API BI, Emmy Prabawani, ada sekitar 12 bank yangmemperoleh kategori sangat baik. Dari jumlah tersebut, 3 peringkat teratasmerupakan bank asing dan kantor cabang bank asing. Melihat

kondisi

memperbaiki pelaksanaan

tersebut, tata

tentunya

BI

kelola perusahaan

terus atau

berupaya Good

untuk

Corporate

Governance di kalangan perbankan. Perbaikan ini dilakukan melalui self assessment atau penilaianinternal. Hal ini sesuai dengan amanat dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Good Corporate Governance Bank Umum yang menyatakan bahwa bank harus membuat self assessment atas penerapan Good Corporate Governance di masing-masing institusi. Self assessment akan dinilai pada setiap

6


akhir tahun untuk melihat apakah penerapan Good Corporate Governance pada bank tersebut telahsesuai dengan ketentuan atau tidak. Selain penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat, BPR juga dituntut untuk berkompetisi dalam mempertahankan usahanya. Hal ini di maksudkan bahwa perusahaan bukan hanya di tuntut untuk fokus pada perbaikan dan peningkatan kondisi internal perusahaan atau dalam artian mencari profit saja namun juga perusahaan dituntut untuk fokus dalam mengembangkan hubungan sosial pada kondisi eksternal perusahaan yang merupakan tanggung jawab sosial perbankan atau BPR kepada stakeholders. Tanggung jawab sosial baik internal maupun eksternal ini disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Menurut Kotler dan Nancy (2005) Corporate Social Responsibility (CSR) didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan. Menurut CSR Forum (Wibisono, 2007) Corporate Social Responsibility (CSR) didefinisikan sebagai bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka serta berdasarkan pada nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas dan lingkungan. Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Contoh bentuk tanggungjawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan

7


masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability. Tanggung

jawab

sosial

perusahaan

merupakan

suatu

bentuk

pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan. Semakin banyak bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap lingkungannya, maka semakin baik pula citra perusahaan menurut pandangan masyarakat. Investor lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra yang baik di masyarakat karena semakin baiknya citra perusahaan, maka semakin tinggi juga loyalitas konsumen. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu lama maka penjualan perusahaan akan membaik dan pada akhirnya diharapkan tingkat profitabilitas perusahaan juga meningkat. Secara teoritis, suatu perusahaan dikatakan mempunyai nilai yang baik jika kinerja keuangan perusahaan juga baik. Menurut Global Compact Initiative (2002) menyebutkan pemahaman CSR dengan 3P yaitu profit, people, planet. Konsep ini memuat pengertian bahwa bisnis tidak hanya sekedar mencari keuntungan (profit) melainkan juga

8


memberikan

kesejahteraan

kepada

orang

lain

(people)

dan

menjamin

keberlangsungan hidup bumi (planet) (Nugroho, 2007). Dewasa ini konsep Corporate Social Responsibility (CSR) berkaitan erat dengan keberlangsungan suatu perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk memperlihatkan aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Corporate social responsibility atau corporate citizenship dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha lebih etis dalam menjalankan aktivitas operasi agar tidak berpengaruh atau berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan hidup, sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat bertahan secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang menjadi tujuan dibentuknya dunia usaha. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 1970-an, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Corporate Social Responsibility (CSR) tidak hanya merupakan kegiatan charity perusahaan dan tidak terbatas hanya pada pemenuhan aturan hukum semata (Lesmana, 2006). Dato Seri Najib Tun Razak (2004) dalam Said et al (2009) menyatakan lebih lanjut bahwa CSR membantu meningkatkan kinerja finansial, mempertahankan brand image dan berkontribusi pada market value perusahaan. The ISO Strategic Advisory Group (dikutip oleh Mosaid et. al, 2012), mempertimbangkan bahwa CSR diartikan “Sebuah pendekatan yang seimbang bagi organisasi untuk

9


mengatasi masalah ekonomi, sosial dan lingkungan dengan cara yang menguntungkan orang, komunitas dan masyarakat”. Beberapa tahun terakhir ini, perusahaan di berbagai negara mulai memikirkan konsep ini secara serius untuk menyelesaikan beberapa masalah, seperti pengangguran, kemiskinan, polusi dan masalah lingkungan dan sosial lainnya. Selain untuk mencari laba, perusahaan juga bertanggung jawab untuk menjaga hubungan perusahaan dengan masyarakat, pemegang saham, dan juga komunitas lainnya. Perusahaan mungkin dapat kehilangan investasi jika mengerjakan CSR, mengingat perusahaan tidak dapat melakukan investasi di bidang yang tidak diperbolehkan. CSR tidak bersifat memaksa, namun hal itu dibutuhkan oleh perusahaan karena CSR dapat membawa kesejahteraan untuk masyarakat sekitar. Selain memperhatikan pertanggungjawaban sosial perusahaan atau Bank Perkreditan Rakyat juga harus memperhatikan kinerja lingkungan (Environment). Berry dan Rondinelli (1998) dalam Ja’far dan Arifah (2006), menjelaskan bahwa kepedulian terhadap lingkungan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan, kinerja keuangan dan tanggung jawab sosial yang tinggi akan mempengaruhi investor untuk menanamkan modal. Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan dan tanggung jawab sosial tinggi akan direspon positif oleh investor dan akan mempengaruhi keputusan investasi pada perusahaan. Lingkungan kerja itu sendiri menurut Nitisemito (1991: 183) adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam

10


menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Indikator-indikator lingkungan kerja adalah sebagai berikut pewarnaan, kebersihan, penerangan, pertukaran udara, musik, keamanan dan kebisingan. Unsur-unsur lingkungan kerja menurut Kartono (1995: 161) adalah tutur kata di antar tenaga kerja, sikap tolong menolong, sikap saling menegur, mengoreksi kesalahan dan sikap kekeluargaan di antara tenaga kerja. Sedangkan lingkungan yang mendukung lingkungan kerja menurut Nitisemito (1991:192) adalah suasana kerja yang menyenangkan, tingkat otoriter atasan karyawan dalam bekerja, tingkat sumber saran dalam kelompok, kesempatan untuk mengembangkan bakatnya, ketentraman, dan ruangan atau tempat dimana seseorang bekerja. Lingkungan kerja akan menentukan kenyamanan seseorang dalam bekerja. Semakin baiknya lingkungan kerja akan mengakibatkan pencapaian kinerja organisasi secara maksimal. Kinerja lingkungan akan tercapai pada level yang tinggi jika perusahaan secara proaktif melakukan berbagai tindakan manajemen lingkungan secara terkendali. Dengan kinerja perusahaan terhadap lingkungan yang baik yang kemudian juga diungkapkan didalam laporan tahunan akan semakin menarik para investor karena para investor pastinya akan lebih melihat bagaimana kinerja dari perusahaan dimana mereka akan menanamkan investasinya ataupun di dalam memutuskan kerja sama dengan perusahaan tersebut. Semakin perusahaan menaikkan

kualitas

kinerjanya

terhadap

lingkungan

dan

kemudian

mengungkapkan kinerjanya tersebut ke dalam laporan tahunannya, akan semakin baik pula perusahaan di mata para investor maupun masyarakat.

11


Salah satu pengukuran kinerja adalah dengan Return On Assets (ROA). Return on asset (ROA) adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan tingkat aset yang tertentu (Hanafi dan Halim 2003:84). Prastowo & Juliaty (2002:86) Return on asset (ROA) adalah kemampuan perusahaan memanfaatkan aktivanya untuk memperoleh laba. Ratio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya. Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset,yang berarti efesiensi manajemen (Hanafi dan Halim,2003:85). Penilaian return on asset (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut: =

100%

(Hanafi dan Halim,2003 : 84)

Dari total 1.653 BPR konvensional di Indonesia yang tercatat pada statistik Bank Indonesia, sebanyak 1.277 BPR berada di kesembilan provinsi tersebut di atas. Untuk soal kemampuan BPR dalam penghimpunan dana maka Lampung dan Kep. Riau sepertinya menjadi jagonya. Dengan jumlah hanya 26 BPR pada akhir Maret 2013, Lampung berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 3,29 triliun sementara Kep. Riau yang tercatat memiliki 40 BPR berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 2,74 triliun. Bandingkan dengan Jawa Tengah dengan 259 BPR yang menghimpun dana Rp 10,69 triliun atau Jawa Timur dengan 331 BPR yang menghimpun dana sebesar Rp 4,98 triliun. (www.bi.go.id)

12


Dari segi jumlah debitur pada akhir Maret 2013, maka Jawa tengah (816.778 rekening), Jawa Barat (746.516 rekening) dan Jawa Timur (666.656 rekening) mengakumulasi 68,85% total debitur BPR konvensional di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan kredit sangat tinggi di ketiga provinsi tersebut.

Pengelolaan BPR di wilayah Priangan Timur dan di wilayah Bandung Raya harus ditingkatkan, karena dilihat dari jumlah kantor BPR yang ada di Jawa Barat pada triwulan I 2011 mencapai 345 kantor atau turun sekitar 8% dibandingkan dengan jumlah triwulan sebelumnya sebanyak 376 kantor. ini tergolong cukup banyak, yaitu 53 BPR, sehingga persaingan antar BPR sangat terbuka. Maka penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana analisis perbedaan penerapan Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Environment dan Return On Assets pada Bank Perkreditan Rakyat di wilayah Priangan Timur dan di wilayah Bandung Raya.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PERBEDAAN GOOD

CORPORATE

GOVERNANCE,

CORPORATE

SOCIAL

RESPONSIBILITY, ENVIRONMENT DAN RETURN ON ASSETS PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI WILAYAH PRIANGAN TIMUR DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DI WILAYAH BANDUNG RAYA”.

13


1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di identifikasi masalah sebagai berikut: A. Bagaimana pelaksanaan Good corporate govermance, Corporate social responsibility, Environment dan Return On Assets di wilayah Priangan Timur pada Bank Perkreditan Rakyat? B. Bagaimana pelaksanaan Good corporate govermance, Corporate social responsibility, Environment dan Return On Assets di wilayah Bandung Raya pada Bank Perkreditan Rakyat? C. Apakah ada perbedaan penerapan Good corporate govermance, Corporate social responsibility, Environment dan Return On Assets di wilayah Priangan Timur dan wilayah Bandung Raya pada Bank Perkreditan Rakyat? 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: A. Pelaksanaan Good corporate govermance, Corporate social responsibility, Environment dan Return On Assets di wilayah Priangan Timur pada Bank Perkreditan Rakyat. B. Pelaksanaan Good corporate govermance, Corporate social responsibility, Environment dan Return On Assets di wilayah Bandung Raya pada Bank Perkreditan Rakyat. C. Perbedaan penerapan Good corporate govermance, Corporate social responsibility, Environment dan Return On Assets di wilayah Priangan Timur dan wilayah Bandung Raya.

14


1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : A. Bagi mahasiswa, agar dapat memahami konsep tata kelola Negara yang dapat dajadikan sebagai pedoman untuk melahirkan kepemerintahan yang baik. B. Bagi program studi, sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan program kerja yang berkaitan dengan pengelolaan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan kampus. C. Bagi peneliti, sebagai dorongan untuk lebih menaati sistem pemerintahan yang dapat meningkatan kepemerintahan yang ideal di suatu negara. 1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 1.5.1 Kerangka Pemikiran Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah peneliti baca diantaranya : Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Bukhori tahun 2012, dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI 2010), dalam penelitian tersebut dijelaskan menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara mekanisme internal corporate governance terhadap kinerja perusahaan. Demikian pula ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti bahwa mekanisme internal corporate governance dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

15


Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rosarina Rosidi Putri tahun 2014, dengan judul Hubungan Corporate Social Responsibility Dan Kinerja Keuangan Industri Keuangan Syriah Di Indonesia, dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif signifikan terhadap ROE di tahun selanjutnya. Tetapi pengungkapan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA di tahun selanjutnya. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ermawati tahun 2012, dengan judul Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Perusahaan Melalui Corporate Social Responsibility Disclosure, dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa hipotesis pertama, kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap corporate social responsibility disclosure. Hipotesis kedua juga menunjukkan adanya hubungan positif antara corporate social responsibility disclosure terhadap kinerja perusahaan (ROA), namun hipotesis ketiga tidak menunjukkan hasil yang signifikan antara kinerja lingkungan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan hipotesis keempat menunjukkan hasil yang signifikan antara kinerja lingkungan dan corporate social responsibility disclosure terhadap kinerja perusahaan (ROA). Berdasarkan Pedoman Umum Good Corporate Governance, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (2005), Konsep Good Corporate Governance (GCG) adalah konsep yang sudah saatnya diimplementasikan dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, karena melalui konsep yang menyangkut struktur perseroan, yang terdiri direksi dan komisaris dapat terjalin hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan dan

16


tanggung jawab yang harmonis, baik secara intern maupun ekstern dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan shareholders dan stakeholders. Menurut Effendi dalam Azhri, dkk. (2009: 187), Good Governance sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipasi, efektif, jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab kepada semua pemerintahan. Menurut Kooman (1992) bahwa Governance merupakan proses interaksi social politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Menurut Word Bank (Dalam Mardiasmo .0. 9001:23), suatu penyelenggaraan yang solid dan bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi. Menurut UN DP dalam kebijakannya yang berjudul Governance for Surfainable Human Development (1997). Mendefinisikan pemerintahannya adalah pelaksanaan kewenangan dan atau kekuasaan di bidang ekonomi. Politik dan administrative, untuk mengelola berbagai urusan Negara pada setiap tingkatan dan kebijakan negara, yang mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas dan kohesivitas social dalam masyarakat. Menurut (Kurniawan, 2005) sebagai penyelenggaraan pemerintah Negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian. Jadi sebagai mana yang telah dipaparkan di atas bahwa good governance yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profwsionalitas, efisien, efektifitas, partisipasi dan suatu good governance

17


juga bias dapat diterima oleh seluruh masyarakat, dan suatu Negara diarahkan untuk mencapai tujuan, yaitu terciptanya struktur suatu pemerintahan yang ideal serta pemerintahan yang berfungsi secara ideal, efektif & efisien dalam melakukan upaya mencapai suatu tujuan tersebut. Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan prinsip tata kelola perseroan yang

baik (Good Corporate Governance) dalam

menjalankan perusahaan, dan dalam Keputusan Menteri BUMN Tahun 2002 tentang prinsip-prinsip Good Corporate Governance harus mencerminkan pada hal-hal sebagai berikut : A. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melak-sanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenahi perusahaan. B. Kemandirian, yaitu suatu keadaan yang mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. C. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. D. Pertanggung jawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan per-undang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

18


E. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sebuah perusahaan selain memperhatikan penerapan Good Corporate Governance tetapi harus ada penerapan Corporate Social Responsibillity. Dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas didefinisikan: Tanggung Jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Menurut Hackston Milnealam Cahya (2010), tanggung jawab sosial perusahaan sering disebut juga sebagai corporate social responsibility atau social disclosure, corporate social reporting, social reporting merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (sembiring, 2005). Pagano dan Volpin (2005) berpendapat bahwa manajemen yang melaksanakan CSR akan mendapatkan penghargaan dari stakeholders sebagai pekeja yang dermawan sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri untuk menghindari tekanan dari pasar modal dari pasar modal melalui hostile takeover. Perusahaan berharap dengan pengungkapan CSR akan memperoleh

19


legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang (Kiroyan, 2006 dalam Restuningiah, 2010). Menurut Wahyudi (2008:37) dalam Rahman (2009:13), terdapat 5 (lima) pilar aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) antara lain : 1. Building Human Capital Berkaitan dengan internal perusahaan untuk menciptakan SDM yang handal

dan

di

sisi

lain,

perusahaan

juga

dituntut

melakukan

pemberdayaan masyarakat. 2. Strengtening Economies Perusahaan harus memberdayakan ekonomi masyarakat sekitarnya, agar terjadi pemerataan kesejahteraan. 3. Assesing Social Chesion Upaya menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan konflik. 4. Encouraging Good Governance Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya mengacu pada Good Corporate Governance (GCG). 5. Protecting The Environment Mengharuskan perusahaan untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Selain tanggung jawab sosial pemimpin perusahaan juga harus memperhatikan kinerja lingkungan di sekitar perusahaan. Kinerja lingkungan dapat dilakukan dengan menerapkan akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan merupakan pengakuan dan integrasi dampak isu-isu lingkungan

20


pada sistem akuntansi tradisional suatu perusahaan (Halim dan Irawan, 1998).Akuntansi lingkungan tidak hanya menghitung biaya dan manfaat ekonomi perusahaan, tetapi juga memperhitungkan biaya lingkungan yang merupakan eksternalitas ekonomi negatif atau biaya-biaya yang timbul di luar pasar. Kendala yang dihadapi oleh akuntansi lingkungan adalah belum adanya standar pengukuran dan penilaian dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan, sebab tidak semua biaya dan manfaat lingkungan mudah diidentifikasi dan diukur dalam ukuran moneter (Halim dan Irawan, 1998). Environmental disclosure adalah pengungkapan informasi yang berkaitan

dengan

lingkungan

hidup.

Zhegal

dan

Ahmed

(1990)

mengidentifikasi Environmental disclosure meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam dan pengungkapan lain yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Menurut Al-Tuwaijri (2003) teknik pengukuran lingkungan dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, menggunakan content analysis, yaitu pengukuran beberapa tingkatan dengan mengkuantifikasi pengungkapan lingkungan yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan yang dibagi menjadi beberapa halaman (Gray et al, 2005; Patten, 1995; Guthrie dan Parker, 1989; Patten, 1992), kalimat (Wiseman, 1982; Ingram dan Krazer, 1980), dan kata (Deegan dan Gordon, 1996; Zeghal dan Ahmed, 1990). Teknik pengukuran yang kedua menggunakan disclosure index, peneliti mengidentifikasi isu lingkungan, kemudian membobot setiap item sesuai

21


dengan

demand

stakeholder.

Suhardjanto

(2007)

membuat

indeks

pengungkapan lingkungan hidup yang terdiri dari 35 item berdasarkan bobot isu yang ditulis media di Indonesia. Salah satu yang menjadi tujuan dari perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Brigham dan Houston (2010:146) menjelaskan untuk

mengukur

profitabilitas

bank,

biasanya

menggunakan

rasio

profitabilitas karena rasio profitabilitas sudah mencakup rasio utang, rasio aktivitas maupun rasio likuiditas. Salah satu alat ukur kinerja keuangan adalah Return On Assets (ROA). Keuntungan menggunakan ROA adalah pengukuran yang komprehensif dimana semua yang mempengaruhi laporan keuangan dapat tercermin. Menurut Brigham dan Houston (2001:90), “Rasio laba bersih terhadap total aktiva mengukur pengembalian atas total aktiva (ROA) setelah bunga dan pajak”. Menurut Horne dan Wachowicz (2005:235), “ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia; daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan”. Horne dan Wachowicz menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Bambang Riyanto (2001:336) menyebut istilah ROA dengan Net Earning Power Ratio (Rate of Return on Investment / ROI) yaitu kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Keuntungan neto yang beliau maksud adalah keuntungan neto sesudah pajak. Definisi Return On Asset (ROA) yaitu “Return On Asset

22


(ROA) yaitu rasio antara Net Income After Tax terhadap aset secara keseluruhan menunjukan ukuran produktivitas aktiva dalam memberikan pengembalian pada penanaman modal” (Sawir,2001). Menurut

Henry

Simamora

dalam

bukunya

Akuntansi

Basis

Pengambilan Keputusan mendefinisakan Return on Asset yaitu “Rasio imbalan aktiva (ROA) merupakan suatu ukuran keseluruhan profitabilitas perusahaan”. (2006:529) Menurut Brigham dan Houston (2001), pengembalian atas total aktiva (ROA) dihitung dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan total aktiva. =

100%

(Hanafi dan Halim,2003 : 84) Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. “Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva (atau pendanaan) yang diberikan pada perusahaan” (Wild, Subramanyam, dan Halsey, 2005:65). Dengan mengetahui rasio ini, dapat dinilai apakah perusahaan telah efisien dalam memanfaatkan asetnya dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan, karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aset untuk memperoleh pendapatan.

23


Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan paradigma konseptual

24


Bagan Kerangka Pemikiran Gambar 1.1 Perusahaan (BPR)

`

Wilayah Bandung Raya

Wilayah Priangan Timur Kinerja

Kinerja Keuangan

Kinerja Perusahaan Good Corporate Governance

Corporate Social Responsibility

Environment

ROA

ROE

NPM

Bagaimana analisis perbedaan Good corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Environment dan Return on Assets di wilayah Priangan Timur dan wilayah Bandung Raya Sumber : Data Diolah 2015

25


1.5.2 Hipotesis Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dengan merumuskan hipotesis bahwa “Terdapat Perbedaan Antara Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Environment Dan Return On Assets Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Wilayah Priangan Timur Dan Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Environment Dan Return On Assets Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Wilayah Bandung Raya”.

26


BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic

Recommend Documents