BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003). Dalam sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia, telah terjadi beberapa kali perubahan kurikulum yaitu tahun 1947 terdapat kurikulum Rencana Pelajaran yang dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Tahun 1964 berubah menjadi kurikulum Rencana Pendidikan Sekolah Dasar. Pada tahun 1968 menjadi Kurikulum Sekolah Dasar, selanjutnya pada tahun 1973 berubah menjadi Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP). Berubah kembali pada tahun 1975 menjadi Kurikulum Sekolah Dasar. Pada tahun 1984 berubah menjadi Kurikulum 1984, Tahun 1994 terdapat Kurikulum 1994, dan Tahun 1997 terdapat Revisi Kurikulum 1994. Pada Tahun 2004 berubah menjadi rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), selanjutnya Tahun 2006 terdapat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan pada tahun 2013 lahir Kurikulum 2013 (Kemendikbud 2013). Dalam setiap perubahan kurikulum mengandung maksud yang positif seperti meningkatkan mutu pendidikan. Namun perubahan tersebut jika tidak dirancang dengan matang maka menyebabkan berbagai kesulitan dan
1
kekacauan, karena perubahan bagaimanapun kecilnya akan berdampak terhadap ribuan bahkan jutaan orang didalamnya. Perubahan dapat diartikan sebagai suatu proses dinamis untuk memenuhi tantangan sebagai proses perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam dunia pendidikan perubahan merupakan suatu keharusan sebagai akibat terjadinya pertukararan informasi antara sistem yang lebih kecil dengan sistem yang lebih besar (Umbu, 2013:91-92). Kurikulum 2013 secara terbatas mulai dilaksanakan pada tahun 2013 di sekolah-sekolah yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan secara selektif khususnya pada sekolah-sekolah yang sudah siap melaksanakannya. Pada Tahun Pelajaran 2013/2014, Kurikulum 2013 dilaksanakan untuk Kelas I dan IV SD/MI, Kelas VII SMP/MTs, dan Kelas X SMA/SMK/MA/MAK (Kemendikbud 2013). Kurikulum 2013 itu sendiri bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 70 Tahun 2013). Menurut Abdul (2014: 28-37) orientasi kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap, ketrampilan dan pengetahuan. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 sebagimana tersurat dalam penjelasan pasal 35, yaitu kompetensi kelulusan merupakan
kualifikasi
kemampuan
2
lulusan
yang
mencakup
sikap,
pengetahuan, dan ketrampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Hal itu diperjelas dalam Kemendikbud tahun 2013 tentang kurikulum 2013, menyatakan bahwa Kompetensi Inti dirancang dalam empat kelompok yang saling terkait yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan (Kompetensi Inti 1), sikap sosial (Kompetensi Inti 2), pengetahuan (Kompetensi Inti 3), dan penerapan pengetahuan (Kompetensi Inti 4). Dalam implementasinya, kurikulum 2013 diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi yang terdapat dalam kurikulum. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap bidang studi perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dihubungkan dengan konteks sehari-hari. Dengan demikian pendidikan nilai dan pembentukan karakter tidak hanya dilakukan pada tataran kognitif saja tetapi menyentuh internalisasi dan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari (Mulyasa (2013:7). Salah satu pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilainilai adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Menelaah materi muatan di dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, tiga muatan (pendidikan agama, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dan pendidikan bahasa) yang menjadi kurikulum wajib menegaskan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diberikan dengan maksud untuk membentuk peserta didik memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Samsul, 2010:21). Namun menurut Irnawati dkk (tanpa tahun) dalam penelitiannya tentang Kemampuan Guru PPKn Mengimplementasikan Kurikulum 2013 Ditinjau
3
Dari Aspek Kompetensi Pedagogik Di SMP/MTs Se-Kecamatan Kasimbar, Implementasi kurikulum 2013 belum terlaksana dengan baik, karena sebagian guru belum mampu mengembangkan RPP secara mandiri dan tidak direvisi kembali saat pembelajaran berlangsung, sehingga rencana yang disusun tidak sesuai dengan pelaksanaanya dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu guru di SMP/MTs yang berada di Kecamatan Kasimbar perlu banyak belajar yaitu dengan mengikuti pelatihan pembelajaran yang diadakan oleh sekolah maupun dinas pendidikan. Disisi lain pemerintah dan sekolah sudah melaksanakan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan guru dalam menerapkan kurikulum 2013 namun belum ada perubahan yang signifikan. Kendala-kendala
yang dihadapi dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 yaitu kurangnya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berupa teknologi, dan kurangnya pemahaman guru terhadap kurikulum 2013. Dengan adanya masalah yang terjadi dalam implementasi kurikulum 2013, munculah kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013. Menyatakan dalam pasal 1 bahwa
satuan
pendidikan
dasar
dan
pendidikan
menengah
yang
melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013. Pasal 2 ayat 1 Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan kurikulum 2013 selama
4
tiga semester tetap menggunakan kurikulum 2013, ayat 2 Satuan pendidikan dasar dan menengah yang melaksanakan kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan satuan pendidikan rintisan penerapan kurikulum 2013, ayat 3 Satuan pendidikan rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berganti melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 dengan melapor kepada dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota sesuai dengan kewenanganya. Setelah adanya kebijakan diatas sebagian satuan pendidikan yang sebelumnya sudah menerapkan kurikulum 2013 kembali melaksanakan kurikulum tahun 2006. Namun sesuai pasal 2 Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 masih ada sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran, salah satunya adalah SMP Negeri 5 Salatiga. Sesuai wawancara tanggal 7 November 2015 dengan pengampu mata pelajaran PPKn kelas IX yakni: Ibu Elia Tri Retnaningsih, mengatakan bahwa informan sudah mengajar di SMP Negeri 5 Salatiga sejak tahun 2006 - sekarang. Kurikulum KTSP hingga Kurikulum 2013 sudah informan gunakan untuk pembelajaran sesuai kebijakan. Oleh karena itu menarik untuk diteliti apakah pembelajaran SMP Negeri 5 Salatiga dalam mata pelajaran PPKn sudah sesuai dengan Karakteristik Kurikulum 2013 baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian dan adakah kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Karena dalam penelitian Irnawati dkk (Tanpa Tahun) masih menunjukkan beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi kurikulum 2013.
5
Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik mengadakan penelitian tentang “Manajemen Pembelajaran PPKn Berdasarkan Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Materi “Kepatuhan Terhadap Hukum” Di SMP Negeri 5 Salatiga Kelas IX Semester Ganjil Tahun Ajaran 2015-2016 ” 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah
Manajemen
Pembelajaran
PPKn
Berdasarkan
Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Materi “Kepatuhan Terhadap Hukum” Di SMP Negeri 5 Salatiga Kelas IX Semester Ganjil Tahun Ajaran 20152016? Adapun sub-sub masalah dapat dirinci sebagai berikut: 1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran dalam mata pelajaran PPKn berdasarkan Implementasi Kurikulum 2013 di SMP Negeri 5 Salatiga kelas IX Semester Ganjil tahun ajaran 2015-2016? 2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dalam mata pelajaran PPKn berdasarkan Implementasi Kurikulum 2013 di SMP Negeri 5 Salatiga kelas IX Semester Ganjil tahun ajaran 2015-2016? 3. Bagaimanakah penilaian pembelajaran dalam mata pelajaran PPKn berdasarkan Implementasi Kurikulum 2013 di SMP Negeri 5 Salatiga kelas IX Semester Ganjil tahun ajaran 2015-2016?
6
4. Adakah kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pembelajaran PPKn Berdasarkan Implementasi Kurikulum 2013 Di SMP Negeri 5 Salatiga Kelas IX Semester Ganjil Tahun Ajaran 2015-2016? 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Mendiskripsikan
Manajemen
Pembelajaran
PPKn
Berdasarkan
Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Materi “Kepatuhan Terhadap Hukum” Di SMP Negeri 5 Salatiga Kelas IX Semester Ganjil Tahun Ajaran 20152016. Adapun tujuan penelitian dapat dirinci sebagai berikut: 1. Untuk mendiskripsikan perencanaan pembelajaran dalam mata pelajaran PPKn berdasarkan Implementasi Kurikulum 2013
di SMP Negeri 5
Salatiga kelas IX Semester Ganjil tahun ajaran 2015-2016. 2. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan pembelajaran dalam mata pelajaran PPKn berdasarkan Implementasi Kurikulum 2013
di SMP Negeri 5
Salatiga kelas IX Semester Ganjil tahun ajaran 2015-2016. 3. Untuk mendiskripsikan penilaian pembelajaran dalam mata pelajaran PPKn berdasarkan Implementasi Kurikulum 2013
di SMP Negeri 5
Salatiga kelas IX Semester Ganjil tahun ajaran 2015-2016. 4. Untuk mendiskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pembelajaran PPKn Berdasarkan Implementasi Kurikulum 2013 Di SMP Negeri 5 Salatiga Kelas IX Semester Ganjil Tahun Ajaran 2015-2016.
7
1.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 1.4.1 Manfaat Teoritis Hasil
penelitian
ini
diharapkan
dapat
menambah
kajian
pengetahuan di bidang pendidikan mengenai manajemen pembelajaran dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian dalam mata pelajaran PPKn. 1.4.2 Manfaat Praktis a. Bagi Program Studi PPKn Penelitian ini sebagai data ilmiah yang konkret tentang Manajemen Pembelajaran PPKn Berdasarkan Implementasi Kurikulum 2013 untuk memperkaya informasi pada mata kuliah Kurikulum dan Rancangan Pembelajaran. b. Untuk kepala sekolah, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan supervisi terhadap guru yang mengampu mata pelajaran PPKn khususnya kelas IX SMP Negeri 5 Salatiga. c. Untuk guru-guru PPKn SMP Negeri 5 Salatiga, dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran untuk menentukan keberhasilan program pembelajaran kedepan.
8
