BAB I PENDAHULUAN. 1 ayat (3), Negara Indonesia adalah negara hukum. 1 Sebagai negara hukum,

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dengan tegas dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam pasal 1 ayat (3) , “Negara Indonesia adalah negara hukum”.1 Sebagai negara hukum, maka semua warga negara Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia yang dituangkan dalam berbagai peraturan-peraturan. Atas kewajibannya untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, seluruh warga negara Indonesia memiliki hak-hak tertentu sesuai kodratnya sebagai manusia. Hal tersebut juga tercantum dalam konstitusi negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara Indonesia didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan disamping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus didasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Dalam tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut diatas terkandung makna bahwa negara berkewajiban memberikan pelayananpelayanan kepada setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhannya sebagai manusia. Untuk melindungi hak-hak setiap warga negaranya, pemerintah 1

Pasal 1 ayat (3) diatas merupakan hasil amandemen ketiga Undang-undang Dasar 1945 yang diamandemen pada tahun 2001.

7

Universitas Sumatera Utara

harus memberikan pelayanan-pelayanan atas hak-hak warga negaranya dengan baik agar terwujud cita-cita bangsa dan terbentuk negara yang sejahtera. Adanya hak dan kewajiban yang disandang oleh warga negara berkaitan dengan kodrat manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pertumbuhan penduduk dalam suatu negara akan menuntut pemerintahnya untuk mampu menyedikan berbagai sarana dan pemenuhan hajat hidup bagi rakyatnya. Memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban yang paling fundamental bagi pemerintah di suatu negara. Kewajiban negara melalui pemerintahnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakatnya, terutama pada negara yang menganut paham “welfare state” seperti halnya Indonesia. Sebagai konsekuensi dari konsep tersebut, negara dituntut untuk berperan lebih jauh dan melakukan campur tangan terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Dalam proses pemberian pelayanan, pemerintah berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat suatu proses agar sesuai dengan apa yang seharusnya. Namun demikian, bukan berarti rakyat sebagai warga negara lantas meninggalkan partisipasinya dalam urusan ini. Dalam hal ini pemerintah merupakan pemegang otoritas kebijakan publik yang harus memainkan peranan penting untuk memotivasi kegaiatan dan partisipasi masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas, bagi perkembanagan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dalam upaya melaksanakan kegiatan pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi yang diberikan pada daerah tingkat 8


provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah yang terdiri dari tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat

berdasarkan

prinsip

keterbukaan,

menggerakkan

partisipasi

masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Bagi pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki tugas dalam pengelolaan pemerintahan daerah, maka substansi otonomi daerah sangat penting karena reformasi dalam sistem pemerintahan di daerah tentang pembangunan ekonomi dapat dilihat dalam aspek sistem pengaturan kebijakan, politik, dan keuangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota dan kabupaten. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.2 Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah-daerah otonom dapat memaksimalkan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Pemberian pelayanan publik yang dilakukan pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan

2

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 6.

9


masyarakat serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik memiliki kebutuhan dan harapan yag besar pada kinerja penyelenggara pelayanan publik. Semua pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Manajemen pelayanan publik di era otonomi daerah ini akan semakin mempermudah pemerintah daerah untuk

melakukan

upaya

perbaikan

layanan.

Melalui

instansi-instansi

pemerintahan dan perusahaan-perusahaan daerah yang ada di suatu daerah dapat membantu mewujudkan hal tersebut dengan lebih efisien. Misalnya saja pada pemerintah Kota Binjai. Pemerintah Kota Binjai terdiri dari beragam instansi/kantor yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, misalnya Kantor Pelayanan Terpadu Kota Binjai, Kantor Pertanahan Kota Binjai, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sari Kota Binjai, Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai (PD. Angkutan Kota Binjai), dan lain sebagainya. Perusahaan daerah menjadi salah satu prajurit yang bertugas memberikan pelayanan semaksimal mungkin, tak terkecuali di Kota Binjai. Di Kota Binjai sendiri terdapat 2 Perusahaan Daerah (PD) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Binjai yang berperan secara aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Binjai. Kedua perusahaan daerah tersebut adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sari Kota Binjai dan Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai (PD. Angkutan Kota Binjai). Sesuai dengan nama perusahaannya, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sari 10


Kota Binjai adalah perusahaan milik daerah Kota Binjai yang bergerak dalam distribusi air bersih untuk masyarakat Kota Binjai. Sementara perusahaan daerah Kota Binjai lainnya adalah Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai (PD. Angkutan Kota Binjai) adalah perushaan daerah yang bergerak dalam bidang transportasi daerah untuk masyarakat Kota Binjai. Keunikan dari Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai ini adalah mengenai fungsinya sebagai penyelenggara transportasi umum di Kota Binjai. Tidak seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang sudah ada disetiap daerah-daerah di Indonesia, keberadaan Perusahaan Daerah Angkutan tidak dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia, hanya sedikit saja daerah yang memiliki BUMD yang bergerak di bidang transportasi umum, dan Kota Binjai merupakan kota yang memiliki BUMD dibidang transportasi tersebut dengan nama Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai. Keunikan-keunikan yang telah disebutkan diatas akhirnya membuat penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah Kota Binjai, khusunya pada Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai (PD. Angkutan Kota Binjai) yang merupakan salah satu perusahaan daerah yang ada di Kota Binjai, dan merupakan perusahaan daerah yang bergerak dibidang transportasi di Indonesia, sehingga penulis ingin melakukan sebuah penelitian pada Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai terkhusus dalam bidang pelayanan publik, dan dengan hal tersebut penulis memilih judul dan mengkhususkan

penelitian

tentang

“Prosedur

Pelayanan

Publik

Pada

Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai (PD. Angkutan Kota Binjai) Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara”. 11


B.

Perumusan Masalah Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah tinjauan umum pelayanan publik di Indonesia ? 2. Bagaimanakah prosedur pelayanan publik pada Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai ? 3. Apa saja potensi dan permasalahan Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai dalam memberikan pelayanan publik ?

C.

Tujuan Dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan Selain untuk melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tulisan ini juga bertujuan untuk : 1.

Mengetahui tinjauan umum pelayanan publik di Indonesia.

2.

Mengetahui bagaimana prosedur pelayanan publik pada Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai.

3.

Mengetahui apa saja potensi dan permasalahan Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai dalam memberikan pelayanan publik.

2. Manfaat Penulisan Nilai dari suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

12


a.

Secara Teoritis Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara.

b.

Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan memberikan umpan balik kepada Pemerintah Kota Binjai khususnya Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai sehingga lebih dapat membuka diri menerima masukan dari pihak lain dalam rangka mencari format kebijakan yang diperlukan untuk kegiatan pemerintahan dalam pelayanan yang lebih efektif, efisien, responsif, dan akuntabel.

D.

Keaslian Penulisan Karya ilmiah ini disusun berdasarkan literatur yang diperoleh dari

perpustakaan dan dari media massa baik media cetak maupun media elektronik. Karya ilmiah ini merupakan hasil karya yang belum pernah diangkat oleh mahasiswa sebelumya. Keaslian penulisan karya ilmiah ini dapat dibuktikan dengan melihat data-data yang telah terdaftar di sekretariat jurusan Hukum Administrasi Negara Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

13


E.

Tinjauan Kepustakaan 1. Prosedur Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi

yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prosedur merupakan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Prosedur juga dapat diartikan sebagai metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.3

2. Pelayanan Publik Pelayanan Publik terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu pelayanan dan publik. Untuk dapat mengetahui pengertian dari pelayanan publik maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai pengertian kata demi kata. Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayan sebagai hal, cara atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyughi (orang) dengan makanan atau minuman; menyediakan keperluan orang; mengiyakan; menerima; menggunakan. Selanjutnya, Menurut Kotler, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipin hasilnya tidak teikat pada suatu produk secara fisik. Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara. Inu dan kawan-kawan mendefinisikan 3

http://kbbi.co.id/arti-kata/prosedur, diakses pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2016, jam 10.00 WIB.

14


publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilainilai norma yang merasa memiliki. Dari penjelasan-penjelasan diatas, pelayanan Publik (public services) dapat didefinisikan sebagai suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas-fasilitas umum, baik jasa maupun non jasa yang dilakukan oleh organisasi publik sebagai bagian dari pemerintah. Pendapat lain mengenai pengertian pelayanan publik diutarakan oleh Dr.Ir. Juniarso Ridwan, M.Si., M.H. dan Achmad Sodik Sudrajat, S.H., M.H.; Penulis buku berjudul Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik ini berpendapat bahwa pelayanan publik adalah pelayanan yang

diberikan

pemerintah

sebagai

penyelenggara

negara

terhadap

masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Prof.Dr.Lijan Poltak Sinambela, dkk., mendefinisikan pelayanan publik sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.4 Sementara itu dalam Ketetepan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan 4

Prof.Dr.Lijan Poltak Sinambela, dkk, Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 5

15


perundang-undangan. Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan

secara

individual

akan

tetapi

berbagai

kebutuhan

yang

sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Untuk lebih jelas, pelayanan publik dibagi menjadi kelompokkelompok, yaitu : a. Kelompok Pelayanan Administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status

kewarganegaraan,

sertifikat

kompetensi,

kepemilikan

atau

penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), sertifikat kepemilikan/penguasaan tanah, akte kelahiran, akte kematian, Surat Izin Mengemudi (SIM), paspor, Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB), dan lain sebagainya. b. Kelompok Pelayanan Barang, yaitu pelayan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. c. Kelompok Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain sebagainya.

16


3. Perusahaan Daerah Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.5 Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Menurut Wikipedia.org, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maupun Perusahaan Daerah (PD). BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah.6 Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, serta pengaturannya diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan. Yang dimaksud Perusahaan adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Perusahan Daerah, yang didirikan dengan Peraturan Daerah dan merupakan badan hukum serta kedudukannya diperoleh dengan berlakunya peraturan daerah tersebut. Perusahan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang

pembentukan,

penggabungan,

pelepasan

kepemilikan,

dan/atau

pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada

5 6

Undang-undang nomor : 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Pasal 2. https://id.m.wikipedia.org./wiki/Badan_usaha_milik_daerah. diakses pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2016, jam 11.00 WIB.

17


peraturan perundang-undangan. Tujuan Perusahaan Daerah adalah turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka demokrasi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kegairahan kerja dalam perusahaan, serta menuju masyarakat adil dan makmur. Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan Daerah

yang modalnya untuk

seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam melaksanakan tujuan tersebut Perusahaan Daerah bekerjasama dengan Perusahaan Negara, Koperasi dan Swasta dalam hal ini lapangan usaha Perusahan Daerah dan hubungannya dengan lapangan usaha koperasi. Dan kepada koperasi tetap diutamakan. Perusahaan Daerah pada hakikatnya mencari keuntungan yang nantinya dapat dipakai untuk pembangunan daerah, atau berfungsi sebagai aset daerah, dan salah satu sumber penghasilan daerah dengan sasaran untuk meningkatkan pendapatan daerah. Jadi hasil atau penghasilan Perusahaan Daerah menjadi sumber pendapatan Pemerintah Daerah dan dapat dilihat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daearh (APBD) setiap daerah. Lapangan kerja Perusahaan Daerah atau usahannya tidak sama dari setiap daerah, tergantungan pada kebutuhan daerah masing-masing. Modal Perusahaan Daerah terdiri dari seluruh atau sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Modal Perusahaan Daerah yang untuk seluruhnya terdiri atas kekayaan daerah 18


dipishkan tidak terdiri atas saham. Sebaliknya modal perusahaan daerah yang sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan, modal itu terdiri atas saham. Semua alat likuid disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang bersangkutan berdasarkan petunjuk-petunjuk menteri keuangan. Saham perusahaan daerah terdiri atas saham priortitas hanya dapat dimiliki oleh daerah, sedangkan saham biasa dapat dimiliki oleh daerah, warga negara Indonesia dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Indonesia.

Besarnya jumlah nominal saham

prioritas

dan saham biasa

ditetapkan dalam peraturan pendirian perusahaan daerah. Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan dari direksi dan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari instansi atasan dengan meperhatikan ketentuanketentuan pokok peraturan gaji daerah yang berlaku. Direksi mengangkat dan memberhentikan

pegawai/pekerja

Perusahaan

Daerah

menurut

Peraturan

Kepegawaian yang disetujui oleh Kepala Daerah/Pemegang saham-saham prioritas berdasarkan peraturan pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah tersebut. Pengaturan

lebih

terinci

tentang

pembinaan

dan

pengawasan

Perusahaan Daerah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Contoh Perusahaan Daerah : PD Air Minum (PDAM), PD.Pasar, PD.Parkir, PD.Kebun Binatang, PD. Angkutan, dan lain-lain.

19


4. Angkutan Angkutan adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuannya adalah untuk membantu orang atau kelompok orang menjangkau

berbagai

tempat

yang dikehendaki,

atau

mengirimkan barang dari tempat asalnya ketempat tujuannya. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan menjelaskan angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan. Angkutan umum adalah salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif. Sementara itu kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.7 Tujuan utama keberadaan angkutan umum adalah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat, aman, cepat, murah dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Angkutan umum berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pergerakan atau mobilitas yang semakin meningkat untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain yang berjarak dekat, menengah ataupun jauh. Angkutan umum juga berperan dalam pengendalian lalu lintas, penghematan bahan bakar atau energi, dan juga perencanaan dan pengembangan wilayah.

7

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, Pasal 1 angka 3.

20


5. Hukum Administrasi Negara Hukum administrasi negara merupakan terjemahan dari “Administratief Recht” (Bahasa Belanda) yang juga dapat diterjemahkan menjadi istilah lain yaitu hukum tata usaha negara dan hukum pemerintahan. Hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan hukum yang mengatur dan mengikat tentang bagaimana cara bekerjanya lembaga-lembaga atau alat-alat administrasi negara dalam memenuhi tugas, fungsi, wewenang masingmasing, dan hubungan dengan lembaga atau alat perlengkapan negara lain serta hubungan dengan masyarakat dalam melayani warga negara. E.Utrecht menjelaskan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. 8 Hukum administrasi negara adalah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan para pejabat dalam melakukan tugas mereka yang khusus. Prajudi Atmosudirdjo dalam bukunya Hukum Administrasi Negara merumuskan definisi hukum administrasi negara adalah hukum yang secara khas mengenai seluk beluk daripada administrasi negara, dan terdiri atas dua tingkatan.9 Hukum administrasi negara memiliki 2 (dua) aspek, yaitu : 1. Aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alatalat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya;

8

Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law) (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2008), hlm. 24 9 Ibid, hlm. 26.

21


2. Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dengan para warga negaranya.

F.

Metode penelitian Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan

tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah seperti skripsi, data merupakan dasar utama agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, yang antara lain sebagai berikut : 1. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di kantor Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai.

2. Sumber Data Sumber data dalam penulisan skripsi ini dikaji dari beberapa sumber, antara lain : a. Data Primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh penulis sendiri yang diperoleh langsung dari informan yaitu Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai. b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, undang-undang, dan 22


tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. c. Data Tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan media internet. 3. Metode Pengumpulan Data a. Studi Kepustakaan Metode pengumpulan data diperoleh dengan cara membaca bahan-bahan kepustakaan atau buku-buku yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Dalam hal ini bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 10 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan Metode pengumpulan data dengan cara

studi lapangan

dimaksudkan agar memperoleh data yang dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengungkap data mengenai prosedur pelayanan publik yang diberlakukan oleh Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai.

23


G.

Sistematika Penulisan Skripsi ini diuraikan dalam 5 (lima) bab, dan tiap-tiap bab terbagi atas

beberapa sub bab, untuk mempermudah dalam memaparkan materi dari skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut :

BAB I :

PENDAHULUAN Bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :

TINJAUAN UMUM PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA Bab ini terdiri dari sub bab : landasan hukum pelayanan publik di Indonesia, asas dan tujuan pelayanan publik di Indonesia, dan transportasi publik sebagai bentuk pelayanan publik.

BAB III :

PELAYANAN PUBLIK PADA PERUSAHAAN DAERAH ANGKUTAN KOTA BINJAI Bab ini terdiri dari sub bab : dasar hukum Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai, struktur organisasi Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai, dan prosedur pelayanan publik pada Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai.

BAB IV :

KENDALA

YANG

DIHADAPI

DALAM

MEMBERIKAN

PELAYANAN PUBLIK PADA PERUSAHAAN DAERAH ANGKUTAN KOTA BINJAI 24


Bab ini terdiri dari sub bab : potensi dan masalah yang dihadapi Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai dalam memberikan pelayanan publik, dan upaya Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai dalam memberikan pelayanan publik.

BAB V :

PENUTUP Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

25


BAB I PENDAHULUAN. 1 ayat (3), Negara Indonesia adalah negara hukum. 1 Sebagai negara hukum,

Recommend Documents