BAB 1 PENGANTAR 1.1. Latar Belakang Partai politik
merupakan sebuah institusi yang mutlak diperlukan dalam dunia
demokrasi, apabila sudah memilih sistem demokrasi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara maka salah satu instrument penting dalam demokrasi adalah institusi partai politik. Tanpa partai politik maka demokrasi tidak bisa bekerja dengan baik. Oleh karena itu, hidupnya demokrasi sangat tergantung pada hidup dan berkembangnya partai politik. Partai politik merupakan salah satu pilar dalam demokrasi. Dengan adanya partai politik, aspirasi dan keinginan dari rakyat dapat tersalurkan dengan baik. Fungsi dari berdirinya institusi partai politik tidak lain adalah untuk maksud tersebut. Selain sebagai saluran aspirasi rakyat, sosialisasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, partai politik juga harus menjalankan fungsi yang lain yaitu pendidikan politik (Budiarjo;1998). Dalam pendidikan politik, partai politik dituntut berperan penuh dalam pembuatan gagasan maupun dalam penerapannya. Esensi terpenting dari pendidikan politik (political education) adalah pendidikan kewarganegaran (civic education) untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara atau lebih tepat lagi disebut pendidikan politik adalah pendidikan demokrasi (democracy education), pendidikan yang mewujudkan masyarakat demokratis, yaitu masyarakat yang bebas (free society) yang hanya dibatasi oleh kebebasan itu sendiri, bukan masyarakat kolektivisme yang “terpasung” oleh atribut-atribut agama atau normanorma budaya. Dalam konteks inilah diharapkan pendidikan politik mampu melahirkan budaya politik yang sehat, sehingga pada akhirnya berhasil mewujudkan masyarakat demokratis yang
1
2
bebas dari bias apapun. Politik yang sehat tentu menjadi syarat utama dalam menghasilkan masyarakat demokratis tersebut. Tanpa berjalannya politik yang sehat maka tentu masyarakat demokratis atau demokrasi itu sendiri kehilangan arahnya sehingga muncullah kebebasan yang tidak terkontrol, yang pada akhirnya mencederai demokrasi itu sendiri. Hal yang ideal seperti yang diterangkan di atas sangat berbeda dengan kondisi real di masyarakat akhir – akhir ini. Fenomena partai politik di Indonesia saat ini bisa dikatakan memprihatinkan dan tidak sesuai dari sistem ideal demokrasi yang diharapakan oleh masyarakat. Dunia politik saat ini terjebak dengan pragmatisme politik. Partisipasi politik hanya manifestasi dari keinginan untuk berkuasa dan kekuasaan adalah tujuan akhir dari berpolitik. Padahal dalam pengertian ideal, berkuasa hanyalah media antara yang menjadi sarana untuk dapat menciptakan tatanan masyarakat ideal, sesuai dengan nilai dan faham yang dianut oleh suatu partai politik untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat (Firmansyah:2001). Partai politik tidak lagi menjadi wadah bagi aspirasi masyarakat, akan tetapi partai politik menjadi kendaraan politik bagi sebagian pengurus yang mempunyai hasrat berkuasa. Berbagai data survey dan riset menunjukkan kepercayaan publik relatif kecil. Kondisi tersebut sangat menghawatirkan akan kelangsungan hidup dari partai politik yang menjadi syarat keberlangsungan sistem politk yang demokratis. Oleh karena itu, pendidikan politik
yang
menjadi fungsi dari partai politik masih jauh dari harapan, Fenomena masyarakat yang menunjukkan ketidakpercayaan terhadap partai politik tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam dan perlu dilakukan riset yang lebih banyak lagi serta mendalam. Hal tersebut untuk membuktikan dalam mendukung kebenaran apakah kehidupan perpolitikan dan partai politik di negeri ini sudah dalam keadaan kritis atau masih dalam keadaan baik-baik saja. Hal tersebut akan menimbulkan dampak pada kehidupan perpolitikan bangsa, baik di tingkat daerah maupun
3
tingkat pusat. Sementara ketahanan politik di negara ini tuntut untuk selalu tangguh dan kuat menghadapai segala tantangan dan problema yang mengancam kehidupan bernegara dan berbangsa. Salah satu wujud keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah dengan prosesi Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu menjadi arena atas berdirinya suatu pemerintahan yang elemen di dalamnya dibangun oleh masyarakat, pemilihan umum sebagai lembaga sekaligus praktek politik menjadi sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus sebagai saranan artikulasi kepentingan warga negara untuk menentukan wakil-wakil mereka (Syamsuddin dkk: 1998). Pemuda identik dengan kaum muda yang merupakan generasi bangsa, yang akan menentukan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Pada setiap daerah dibutuhkan pemuda yang memiliki intelektual yang dapat berpikir demi perubahan dan kemajuan negara serta daerah tersebut pada khususnya. Bahwa pemuda atau generasi muda merupakan konsepkonsep yang selalu dikaitkan dengan masalah nilai. Hal ini merupakan pengertian idiologis dan kultural. Di dalam masyarakat, pemuda merupakan satu identitas yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya karena pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan (Kumpulan pidato Bung Karno; 1952). Pemuda adalah sebuah kehidupan yang berdiri di rentang masa kanak-kanak dan masa dewasa di masa inilah seorang pemuda bersifat labil, kontrol emosi dan kestabilan pendirian masih bisa dipengaruh oleh pihak luar. Seorang pemuda mempunyai ciri yang khas yang menggambarkan seperti apa ia terlihat yang menunjukkan kepribadiannya. Menurut UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda adalah warga negara yang memasuki periode penting masa pertumbuhan yang digolongkan dalam kelompok umur 16-
4
30 tahun. Dan ketika dihubungkan dengan pemilu, maka potensi pemilih pada golongan usia ini sangat besar sekali. Potensi pemilih dari kalangan pemuda cukup besar, diperkirakan pada pemilu 2014 pemilih dari kalangan pemuda bisa menentukan suara kemenangan sebuah partai politik, pemilih muda tersebut dengan usia 17-31 tahun. Banyak pihak memprediksi jumlah pemilih muda pada pemilu 2014 diperkirakan 40 persen hingga 42 persen dari total pemilih. Perkiraan tersebut didasakan pada data KPU dimana jumlah pemilih pemula cukup signifikan, lebih dari 20 % pemilih di Indonesia. Pada pemilu 2004 saja misalnya, jumlah pemilih pemula mencapai sekitar 27 juta dari 147 juta pemilih. Pada pemilu 2009 sekitar 36 juta pemilih dari 171 juta pemilih. Kemudian data BPS 2010 penduduk usia 15-19 tahun sebanyak 20.871.086 orang, dan usia 20-24 tahun sebanyak 19.878.417 orang. Jika dijumlahkan mencapai 40.749.503 orang (Kompas : 9 Oktober 2004). Bagi generasi muda tujuan pendidikan politik di Indonesia adalah : 1). Membangun generasi muda Indonesia yang sadar politik, yang sadar akan hak dan kewajiban politiknya selaku warganegara, di samping sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 2). Membangun orang muda menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yang perwujudannya tercermin dalam seluruh sifat watak/karakteristik kepribadian Indonesia (tidak lupa jati dirinya, dan tidak mengalami proses alienasi) (Kartono; 2009). Seperti yang dijelaskan di atas bahwa dalam berbagai aspek pemuda merupakan penentu dari perubahan baik dari aspek ekonomi, budaya, sosial maupun politik. Pemuda merupakan penentu kemajuan bangsa, karena aset bangsa yang menjadi penentu keberhasilan suatu bangsa ke depan akan ditentukan oleh seberapa besar kualitas pemuda dan kontribusi pemuda dalam pembangunan. Selain itu, sesuai dengan peran dan fungsi dari partai politik yang bertanggung jawab terhadap kecerdasan semua elemen masyarakat terutama pemuda dalam hal pendidikan
5
politik. Secara mendasar akan muncul pertanyaan “Bagaimana peran partai politik dalam meningkatkan kualitas pendidikan politik rakyat terutama pemuda dalam kehidupan sehari – hari?. Dengan dasar latar belakang itulah, maka penelitian ini mengambil judul “ Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Generasi Muda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi di DPD II Partai Golongan Karya Kota Malang Jawa Timur Tahun 2009 2014)”.
1.2. Rumusan Masalah Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana peran Partai Golongan Karya dalam pendidikan politik generasi muda di wilayah Kota Malang? 2. Bagaimana implikasi peran Partai Golongan Karya dalam pendidikan politik generasi muda terhadap ketahanan politik wilayah Kota Malang?
1.3. Tujuan Penelitian Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui peran Partai Golongan Karya dalam pendidikan politik generasi muda di wilayah Kota Malang 2. Untuk mengetahui implikasi dari peran Partai Golongan Karya dalam pendidikan politik bagi generasi muda terhadap ketahanan politik wilayah Kota Malang
6
1.4. Manfaat Penelitian Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pada pengembangan ilmu pengetahuan atau manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu manfaat bagi pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan Ketahanan Wilayah Kota Malang. 1. Manfaat teoritis/keilmuan, yaitu diharapkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah literatur bacaan terkait dengan kualitas partai politik yang diharapakan oleh masyarakat pada umumnya dan kalangan pemuda pada khususnya dalam sistem perpolitikan Indonesia yang demokratis dalam meningkatkan ketahanan politik. 2. Manfaat praktis/pembangunan wilayah, yaitu hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada para praktisi politik dalam hal ini para pengelola partai politik agar terus memperbaiki kulitas partai politiknya sesuai dengan fungsinya dalam koridor mendorong sistem politik demokrasi yang sehat. Kemudian memberikan masukan kepada para elit politik dan para pengambil kebijakan di daerah serta pemerintah pusat agar tercipta ketahanan politik wilayah yang tangguh. 3. Bagi pemerintahan Kota Malang penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk mengetahui tingkat ketahanan daerah terutama ketahanan politik sehingga dapat melaksanakan pembangunan Kota Malang yang lebih efektif dan tepat sasaran. 4. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam mengetahui dan mempelajari tingkat respon dan partisipasi pemuda dalam setiap lini pembangunan politik daerah Kota Malang.
7
1.5. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran referensi keaslian penelitian, ada beberapa karya tulis maupun kajian ilmiah yang mengindikasikan terkait atau berhubungan dengan penelitian ini. Sejauh penelusuran peneliti terhadap referensi keaslian penelitian yaitu : 1. “Peranan partai poltik dalam merealisasikan prinsip – prinsip Negara hukum yang demokratis pada pemilihan kepala daerah secara langsung”, oleh Ledi Lagu, dari sekolah pasca sarjana UGM, program studi Magister Hukum bidang Hukum Kenegaraan. Inti dari penelitian ini adalah mengkaji secara yuridis normatif dan empirik peranan partai politik dalam merealisasikan prinsip – prinsip negara hukum yang demokratis dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah secara langsung adalah menjalankan fungsi rekrutmen pasangan calon yang akan mengikuti pilkada yang diselenggarakan secara demokratis. Namun dalam pelaksanaannya peran partai
politik dalam pelaksanaan
rekrutmen pasangan calon belum memenuhi prinsip – prinsip negara hukum yang demokratis karena mayoritas pasangan calon peserta peserta Pilkada direkrut dengan sistem tertutup atau elitis. 2. “Peran Partai Politik Dalam Peningkatan Demokratisasi Masyarkat Sipil (Civil Society) Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik, (studi pustaka),” oleh Doni Irza dari Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Program Ketahanan Nasional. Inti dari hasil penelitiannya adalah bahwa penguatan demokratisasi masyarakat sipil (civil society) sangat penting terkait dengan eksistensi dan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan yang demokratis melalui proses pemilu untuk memilih pemimpin nasional yang memperoleh legitimasi kuat dari rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan
8
sebagaimana tujuan nasional. Dengan tercipta penguatan demokratisasi melalui pemilu yang melibatkan partisipasi masyarakat maka proses tersebut akan berkontribusi pada terciptanya ketahanan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan partai politik dalam penguatan partisipasi masyarakat dan dalam kaitannya dengan ketahanan politik terdapat beberapa hal yang masih perlu dilakukan penyempurnaan atau direvisi terutama menyangkut kegiatan pemberdayaan sosialisasi politik dan rekrutmen elite politik dalam partai politik. 3. Partisipasi Warga Nahdliyin Dalam Partai Politik Dan Implikasinya Bagi Ketahanan Bidang Politik di Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah,” oleh Achsin dari Sekolah Pascasarjana UGM Program Studi Ketahanan Nasional. Inti dari hasil penelitiannya adalah partisipasi warga dalam berpolitik menjadi instrumen penting kondisi demokrasi suatu negara. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia masih terikat dengan tradisi dan sifat paternalistik yang kuat, sehingga setiap ucapan kiai atau elite politik dipakai sebagai taushiyah (wasiat) dalam bertindak. Selama ini dalam hal politik warga Nahdliyin digiring untuk mengejawantahkan organisasi NU sebagai gerakan jama’ah (organisasi massa), dan tidak berjalan sebagai jam’iyyah (organisasi kemasyarakatan). Hanya elite politik yang memanfaatkan kuantitas warga Nahdliyin yang banyak demi kepentingan elite, sementara setelah tujuan tercapai umat Nahdliyin ditinggalkan.
Penelitian mengenai peran partai politik dalam pendidikan politik generasi muda dan implikasinya terhadap ketahanan politik wilayah ini adalah untuk meneliti sejauh mana peran sebuah partai politik khususnya Partai Golongan Karya dalam membangun ketahanan politik
9
wilayah. Fokus penelitian ini adalah untuk menilai fungsi dan kontribusi pendidikan politik generasi muda dalam pembangunan dan penguatan demokrasi serta implikasinya terhadap ketahanan politik wilayah.
