ASPEK HUKUM TENTANG PENGENDALIAN OPERASIONAL TRANSPORTASI BECAK MOTOR DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR

ASPEK HUKUM TENTANG PENGENDALIAN OPERASIONAL TRANSPORTASI BECAK MOTOR DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR LEGAL ASPECTS OF OPERATIONAL CONTROL OF MOTOR PEDICAB TRANSPORTATION IN MAKASSAR CITY

Herlinah Johar, Marthen Arie, Hamzah Halim Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Alamat Korespondensi : Herlinah Johar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 90245 Hp : 085242811945 Email : [email protected]

1

Abstrak

Transportasi adalah salah satu sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan di segala sektor kehidupan suatu daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum operasional transportasi becak motor di Kota Makassar. pelaksanaan kewenangan antara polisi lalu lintas dan dinas perhubungan darat terhadap operasional transportasi becak motor di Kota Makassar. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan sosio yuridis. Data-data yang diperoleh dideskripsikan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum operasional transportasi becak motor tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan hal ini dikarenakan legalitas dari becak motor sendiri tidak terdapat dalam undang-undang, maupun peraturan daerah. Dalam Pelaksanaan kewenangan antara polisi lalu lintas dan dinas perhubungan masih saling tunjuk menunjuk. Hal ini dikarenakan tidak adanya standar operasional prosedur dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing. Kata kunci : pengendalian operasional, becak motor

Abstract

Transport is one of the facilities and infrastructure that supports the development of all sectors of life in an area. The purpose of this study to determine the legal arrangements operating a motor rickshaw transportation in Makassar. exercise of authority between the traffic police and land transportation services for the operation of a motor rickshaw transportation in Makassar . This research method uses socio juridical approach . The data obtained were analyzed qualitatively described . The results showed that the legal arrangements motor rickshaw transport operations are not in accordance with the laws and regulations this is due to the legality of its own motor tricycles are not included in the legislation , as well as local regulations . In the implementation of authority between the traffic police and the transportation department is still another point to pointing . This is due to the lack of standard operating procedures in carrying out the duties and authority of each . Keywords : operational control , motor pedicab

2

PENDAHULUAN Transportasi adalah salah satu sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan mobilitas penduduk suatu daerah. Dengan tingginya mobilitas masyarakat di suatu daerah dalam menjalankan perputaran roda pembangunan nasional yang khususnya di bidang perekonomian, maka diperlukan pelayanan jasa di bidang transportasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Kansil, 1995). Pada umumnya, permasalahan transportasi terletak pada ketidakseimbangan antara kebutuhan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi, serta pertumbuhan penduduk dan juga perkembangan ekonomi suatu daerah atau wilayah. Dengan begitu perkembangan suatu wilayah dapat diarikan bahwa perkembangan suatu daerah maupun masyarakatnya atau wilayah tergantung dari perkembangan transportasi, atau sebaliknya. (Marsi, 2003). Adapun Fungsi transportasi sendiri adalah sebagai sektor penunjang pembangunan dan sebagai sektor pemberi jasa. Berkaitan dengan sangat pentingnya fungsi transportasi maka ada yang menganggap bahwa transportasi merupakan urat nadi perekonomian, namun menurut Schumer transportasi bukan merupakan tujuan tetapi merupakan sarana untuk mencapai banyak tujuan (Adisasmita, 2010). Banyaknya jenis transportasi umum dalam kota membuat Kota Makassar semakin semrawut. Contohnya angkutan umum (pete-pete), taxi, ojek, becak, dan yang saat ini ramai diperbicangkan adalah becak motor. Munculnya fenomena bentor di Kota Makassar dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat yang meningkat di bidang jasa transportasi. Di Kota Makassar sendiri becak motor sudah tidak terkendali dan terkesan sangat semrawut. Berdasarkan data yang dimiliki oleh dinas perhubungan dan polrestabes makassar jumlah bentor yang di data oleh asosiasi bentor sendiri pada tahun 2012 telah mencapai 11.000 unit (Anonim, 2013). Seharusnya sejak awal becak motor beroperasi di kota makassar, dinas perhubungan sudah mengambil langkah antisipasi dan tidak dilakukan pembiaran. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak diatur secara jelas mengenai kendaraan becak motor. Berdasarkan Pasal 47 ayat 1 kendaraan terbagi atas terdiri atas kendaraan bermotor; dan kendaraan tidak bermotor. Untuk kendaraan bermotor sendiri dikelompokkan 3

berdasarkan jenis seperti : sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Selain itu secara tehnis becak motor di kota makassar belum di lakukan uji kelayakan tetapi keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sudah sangat menjamur. Padahal dalam Pasal 48 Undang-undang lalu lintas dan Angkutan Jalan sudah mengatur persyaratan tehnis dan laik jalan kendaraan bermotor. Dalam ketentuan Pasal 48 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diatur tentang Persyaratan Tehnis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor. Selain itu diatur pula dalam Pasal 49 tentang pengujian Kendaraan Bermotor. Di Kota Makassar bentor hanya memiliki payung hukum berupa Peraturan Walikota Makassar No. 22 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Operasional Kendaraan Becak Motor Dalam Wilayah Kota Makassar. Dalam Peraturan Walikota tersebut hanya mengatur ketentuan operasional yang terdapat dalam Pasal 2: “Wilayah operasional becak motor ditetapkan pada kawasan Pemukiman Kecamatan Tamalanrea, Pemukiman Kecamatan Biringkanaya, Pemukiman Kecamatan Tamalate dan Pemukiman Kecamatan Manggala” Namun pada kenyataannya keberadaan becak motor telah memasuki jalan-jalan protokol di Makassar. Seharusnya Pemerintah Kota Makassar membuat peraturan daerah yang mengatur lebih spesifik lagi tentang becak motor. Hal ini dibutuhkan supaya lebih terkontrol populasi becak motor, wilayah pengoperasiannya, keselamatan penumpang dan akhirnya bisa dijadikan PAD oleh pemerintah kota makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum operasional transportasi becak motor di Kota Makassar dan pelaksanaan kewenangan antara polisi lalu lintas dan dinas perhubungan darat terhadap operasional transportasi becak motor di kota makassar.

BAHAN DAN METODE Lokasi dan rancangan penelitian Penelitian ini dilakukan di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar dan Dinas Perhubungan Kota Makassar. Adapun jenis penelitian ini adalah sosio yuridis yang melalui model interaksi secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti baik melalui wawancara maupun pengamatan (observasi) pelaksanaan kewenangan antara polisi lalu lintas dan dinas perhubungan terhadap operasional transportasi becak motor 4

di kota Makassar. Adapun penelitian kepustakaan dengan mengambil bahan-bahan bacaan berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dan catatan-catatatn kuliah yang berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini meliputi petugas polisi lalu lintas, petugas lalu lintas di dinas perhubungan darat, pengendara becak motor, pengendara kendaraan pribadi. Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan cara menetapkan jumlah dan kriteria sampel yang ditetapkan sebelumnya, sehingga jumlahnya terbatas kepada responden yang ada hubungannya dengan tujuan penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari Polisi Lalu Lintas, Dinas Perhubungan, LSM Masyarakat Transportasi Indonesia dan Organda Kota Makassar Metode Pengumpulan data Tehnik pengumpulan data diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan juga mengadakan interview atau wawancara dan kuisioner secara langsung kepada pihak-pihak yang dipandang lebih mengetahui dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun penelitian kepustakaan di lakukan dengan mengambil bahan-bahan bacaan berupa buku-buku literatur dan catatan-catatatn kuliah yang berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas. Analisis data Analisis data yang digunakan adalah data yang diperoleh dalam penelitian, baik dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan berupa pengamatan langsung di lapangan seperti wawancara (interview) dan kuisioner pada sejumlah responden, selanjutnya dilakukan dideskripsikan dengan menelaah permasalahan yang ada, menggambarkan, menguraikan hingga menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas terhadap objek yang akan diteliti.

5

HASIL PENELITIAN Hasil penelitian yang penulis lakukan di beberapa tempat seperti Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar dan Dinas Perhubungan Kota Makassar sama-sama menegaskan bahwa becak motor tidak termasuk ke dalam mobil angkutan sesuai dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Aiptu Ari Suharna SH Unit Rekayasa Satlantas Polrestabes Makassar mengemukakan bahwa Kepolisian sama sekali tidak pernah memberikan izin untuk operasional becak motor sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh Satlantas Polrestabes Makassar dalam menertibkan becak motor selama ini hanyalah menggunakan Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada dasarnya becak motor sebenarnya tidak diatur di dalam undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi yang di tindak Polantas dalam hal ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh sepeda motor, bukan pada becak motornya. Sedangkan pendapat lain Dinas Perhubungan Kota Makassar dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengendalian Operasional Hasan Bisri bahwa Dinas Perhubungan sendiri tidak memiliki dasar hukum dalam pemberian izin operasional becak motor ataupun dalam menindak pelanggaran becak motor di jalan raya. Hal ini dikarenakan dalam undangundang, becak motor belum termasuk dari sarana angkutan yang direkomedir pemerintah untuk menjadi angkutan umum karena belum ada izin uji type dari kendaraan yang bersangkutan. Bentuk dan spesifikasi bangun kendaraan dari bentor yang ada selama ini tidak layak beroperasi, hal ini dikemukakan oleh ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Cabang Sulawesi Selatan bapak Lambang Basri Said. Hal ini dikarenakan nilai becak motor ¾ dari ruang satuan penumpang seperti mobil jip atau sedan. Sedangkan untuk muatan dari becak motor hanya sekitar 2 + 1 orang, dan untuk angkutan umum seperti pete pete memiliki muatan kurang lebih 10 orang. Hal inilah yang membuat bentuk dan spesifikasi bangun kendaraan dari becak motor sendiri tidak efisien. Selain itu dalam pengaturan wila`yah operasional tidak diatur secara jelas dalam peraturan walikota No. 22 tahun 2012. Menurut Sainal Abidin ketua harian organda makassar sebenarnya setuju dengan adanya pengaturan wilayah operasional dalam Peraturan Walikota No. 22 Tahun 2012, tapi pelaksanaan di lapangan tidak seperti itu. Sebagian besar becak motor bukan lagi beroperasi di perumahan-perumahan 6

sesuai dengan ketentuan yang diatur. Memang ada yg beroperasi di perumahan tetapi hanya sebagian kecil. Sebagian besar becak motor beroperasi di jalan-jalan garis protokal yg mana pada kecamatan-kecamatan tidak diatur dalam Peraturan Wakilota tersebut. Contoh di jalan veteran yang melarang beroperasinya becak motor tetapi tetap berkeliaran dan tidak ada tindakan dari aparat disana sehingga mempengaruhi dari pendapatan angkutan kota sendiri. Dari uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa wilayah operasional yang diatur dalam Peraturan Walikota Makassar No. 22 Tahun 2012 ini tidak diatur secara jelas. Ini bisa dilihat dalam Peraturan Walikota Makassar yang hanya menyebutkan wilayah kecamatan operasional becak motor yang diperbolehkan sehingga dan tidak ada pembagian wilayah secara spesifik yang jelas tentang jalan apa saja yang boleh dan tidak boleh di lewati oleh pengemudi becak motor. Selain itu tidak ada sanksi yang bisa diterapkan oleh Dinas Perhubungan selaku pengawas karena tidak diatur dalam peraturan Walikota ini. Sedangkan dalam pelaksanaanaan kewenangan antara Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan terjadi saling tunjuk menunjuk dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Hal ini dikarenakan tidak adanya standar prosedur operasional yang jelas diantara petugas lalu lintas tersebut. Menurut Aiptu Ari Suharna SH, Polantas dalam melakukan penegakan hukum dijalan raya mengacu kepada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sedangkan Menurut bapak Hasan Bisri, Dinas Perhubungan Sendiri hanya melakukan pendataan terhadap jumlah becak motor yang beroperasi di jalan dan menyerahkan penegakan hukumnnya terhadap pihak kepolisian.

PEMBAHASAN Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pengaturan hukum operasional transportasi becak motor di Kota Makassar tidak sesuai dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Seperti dalam landasan hukum izin operasional, antara instansi Kepolisian dan Dinas Perhubungan menegaskan sama-sama tidak memberikan izin operasional becak motor walaupun jelas-jelas ada operasionalnya di jalan raya. Sedangkan bentuk dan spesifikasi rancang bangun kendaraan dari becak motor yang ada selama ini sama sekali tidak memenuhi standar keselamatan baik untuk penumpang maupun pengguna jalan raya yang lainnya. 7

Selain itu becak motor tidak pernah melakukan uji kelayakan type kendaraan. Padahal semua itu telah di atur dalam undang-undang. Untuk wilayah operasional Kepolisian melakukan penegakan hukum secara selektif objektif. Seharusnya pihak kepolisian melakukan penegakan hukum secara selektif subjektif, hal ini terapkan bagi pengendara becak motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya.. Hal ini dikarenakan kepolisian belum bisa menerapkan aturan itu secara tegas kepada pengendara becak motor dikarenakan tidak semua di tindak secara bersamaan, karena menurut Kepolisian hal ini bisa dibawa ke ranah politis. Sedangkan Dinas Perhubungan hanya bisa menegur tapi tidak bisa menindak bila terjadi pelanggaran. Bahwa pelaksanaan kewenangan antara Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan Darat terhadap operasional transportasi becak motor di Kota Makassar masih adanya ketidaksinkronisasi antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Dalam hal koordinasi, pengawasan,

pemberian izin, dan penegakan hukum hampir semua

Kepolisian yang mengambil alih, sedangkan dari Dinas Perhubungan hanya melakukan pendataan terhadap jumlah becak motor yang telah beropeasi di kota makassar Dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dijelaskan bahwa becak motor termasuk ke dalam mobil angkutan. Namun dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dijelaskan bahwa : Sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua (2) atau tiga (3) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 bahwa : “Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan”. Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal-Pasal dalam UndangUndang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 47 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, bahwa becak motor dan sejenisnya tidak termasuk jenis mobil penumpang umum yang dapat digunakan untuk angkutan umum. Dan tidak termasuk dalam fungsinya menurut Pasal 47 ayat 3 yang mana dijelaskan bahwa : “Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi: Kendaraan Bermotor perseorangan; dan Kendaraan Bermotor Umum.” 8

Selain itu suatu kendaraan angkutan umum baik untuk orang/barang perlu memperhatikan bentuk dan spesifikasi bangun kendaraan. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum. Namun hal ini tidak dimiliki oleh becak motor. Bentor harusnya melakukan pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu juga harus memiliki bengkel resmi yang diatur di dalam Pasal 204 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi. Namun sampai saat ini becak motor belum melakukannya sehingga sangat membahayakan bagi pengemudi, penumpang becak motor, maupun pengguna kendaraan lain di jalan raya. Seharusnya becak motor melakukan uji kelayakan terlebih dahulu sebelum beroperasi di jalan raya. Sebagai contoh pengesahan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat yaitu pada sepeda motor merek Kanzen Type KR 125 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK. 1109/AJ.402/DRJD/2008 tentang Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Rumah-Rumah (Karoseri) Pada Landasan Kendaraan Bermotor Merek Kanzen Tipe KR 125 Sebagai Kendaraan Bermotor Roda Tiga Untuk Angkutan Penumpang. Dalam Pelaksanaan kewenangan antara polisi lalu lintas dan petugas dinas perhubungan baik dari koordinasi, pengawasan, pemberian izin dan penegakan sanksi semuanya lebih dominan dilakukan oleh polisi lalu lintas. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas tentang pelaksanaan kewenangan untuk dinas perhubungan selain hanya berusaha mendata becak motor yang telah beroperasi dijalan raya sedangkan polisi lalu lintas hanya menggunakan Undang-Undang Lalu Lintas kepada pengemudi becak motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas No. 22 Tahun 2009. Meskipun telah diatur dalam dalam Pasal 6 (1) Peraturan Walikota Makassar No. 22 tahun 2012 Tentang Pengendalian Operasional Kendaraan Becak Motor Dalam Wilayah Kota Makassar di atur tentang ketentuan pengawasan : “Dinas Perhubungan Kota Makassar melaksanakan pengawasan terhadap peraturan ini dengan koordinasi unsur kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar”, namun dalam pelaksanaan pengawasan, dinas perhubungan belum bisa menerapkan Pasal ini karena masih terganjal oleh standar prosedur operasional (SOP). Sedangkan dalam pemberian izin wewenang Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Daerah yaitu Peraturan 9

Daerah Kota Makassar No 14 Tahun 2002 tentang Angkutan Jalan dan Retribusi Perizinan Angkutan Dalam Kota Makassar. Dalam Pasal 45 Peraturan Daerah Kota Makassar No. 14 tahun 2002 tentang Angkutan Jalan dan Retribusi Perizinan Angkutan Dalam Kota Makassar disebutkan bahwa : Menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan bidang angkutan jalan dan memperhatikan perkembangan munculnya berbagai mode transportasi dalam masyarakat maka dilakukan pengaturan melalui perizinan aangkutan khusus sebagai berikut a) Sepeda Motor Sewa (Ojek); b) Motor Roda Tiga dan atau Motor Becak dengan atau tanpa rumah-rumah. Lebih lanjut dalam Pasal 55 huruf f Peraturan Daerah Kota Makassar No. 14 tahun 2002 tentang Angkutan Jalan dan Retribusi Perizinan Angkutan Dalam Kota Makassar disebutkan bahwa besarnya tarif retribusi perizinan angkutan ditetapkan Izin Trayek Khusus (Sepeda Motor Sewa dan Motor Roda Tiga) untuk setiap kendaraan sebesar Rp. 35.000,-. Menurut Hasan Bisri, sampai saat ini Dinas Perhubungan belum memberikan izin operasional becak motor maupun melakukan penarikan retribusi terhadap becak motor becak motor. Padahal jumlah becak motor yang di data secara resmi oleh Dinas Perhubungan sendiri untuk sampai dengan bulan Juli 2013 telah mencapai 4.365 unit. Sedangkan dalam penerapan sanksi,

yang upaya penegakan hukum

dilaksanakan melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang tegas. Penerapan sanksi yang tegas diharuskan agar memberikan efek jera. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar mengemukakan bahwa penerapan sanksi terhadap becak motor menggunakan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dilakukan apabila ada pengguna becak motor melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya, sedangkan penerapan pelanggaran operasional wilayah berdasarkan Peraturan Walikota No. 22 Tahun 2012 hanya masih sebatas pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan tanpa ada penerapan sanksinya.

10

KESIMPULAN DAN SARAN Hasil penelitian

menunjukkan

bahwa pengaturan hukum operasional

transportasi becak motor tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan hal ini dikarenakan legalitas dari becak motor sendiri tidak terdapat dalam undang-undang, maupun peraturan daerah. Yang kedua yaitu pelaksanaan kewenangan antara polisi lalu lintas dan dinas perhubungan masih saling tunjuk menunjuk dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu diperlukan adanya standar operasional prosedur dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA Adisasmita Rahardjo. (2010). Dasar-dasar Ekonomi Transportasi. Yogyakarta: Graha Ilmu. Adisasmita Adji Sakti. (2008). Pembanguan Sektor Transportasi. Makassar. Kansil, C.S.T., & Kansil Christine S.T. (1994). Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 26 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Makassar. Peraturan Walikota Kota Makassar No. 22 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Operasional Kendaraan Becak Motor Dalam Wilayah Kota Makassar. Salim H. Abbas. ( 2012). Manajemen Transportasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo. Simbolan Marsy Maringan. (2003). Ekonomi Transportasi. Jakarta: Ghalia Indonesia. UUD RI 1945. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Anonim. (2013. www.polantasmakassar.com “Polantas Makassar Akan Intensifkan Penertiban Bentor”, diakses 5 Januari 2012

11