ASIA. Tenggara. Aktif bersama. Fokus Utama: Indonesia

Aktif bersama

ASIA

Tenggara Fokus Utama: Indonesia

Aktif bersama

Asia Tenggara Fokus Utama: Indonesia

Daftar Isi KATA PENGANTAR Angel Gurría, Sekretaris Jenderal OECD Rezlan Ishar Jenie, Duta Besar Indonesia untuk Perancis

1

PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN, SEIMBANG, DAN MENYELURUH 1.1 Kebijakan Ekonomi 1.2 Outlook Perekonomian Asia Tenggara 1.3 Pertumbuhan Berwawasan Lingkungan 1.4 Kebijakan Pasar Tenaga Kerja dan Sosial 1.5 Pengembangan Keterampilan dan Lapangan Kerja di Tingkat Daerah 1.6 Pertanian dan Ketahanan Pangan 1.7 Kerjasama Pembangunan 1.8 Statistik

8 10 13 14 17 19 22 25

2

2.1 Investasi 2.2 Perdagangan 2.3 Kredit Ekspor 2.4 Persaingan 2.5 Pasar Keuanga 2.6 UKM dan Kewirausahaan 2.7 Jaringan Pasar yang Baru Berkembang 2.8 Komite Penasehat Bisnis dan Industri

3

26 28 30 32 33 35 36 36

37 38 39 42 43

MASYARAKAT 4.1 Masyarakat, Pensiun, dan Kesehatan 4.2 Pendidikan dan Pelatihan 4.3 Pendidikan Keuangan 4.4 Migrasi Internasional

INOVASI DAN INDUSTRI 5.1 Teknologi Informasi dan Inovasi 5.2 Pembuatan Kapal dan Baja 5.3 Kimia 5.4 Transportasi

6

45 48 50 51

52 55 57 57

LINGKUNGAN DAN ENERGI 6.1 Lingkungan 6.2 Perubahan Iklim 6.3 Air 6.4 Energi

TATA KELOLA PUBLIK DAN PERUSAHAAN 3.1 Reformasi Peraturan dan Penyederhanaan Administratif 3.2 Anggaran dan Belanja Publik 3.3 Perpajakan 3.4 Pemberantasan Korupsi 3.5 Tata Kelola Perusahaan

4

5

MEMPERKUAT PASAR

58 60 62 63

LAMPIRAN Publikasi OECD yang Terkait dengan Asia Tenggara Pusat OECD Tokyo Keterlibatan OECD dengan Ekonomi Asia Tenggara: Sebuah Snapshot (November 2011) Jaringan Kerjasama Asia-OECD dan Pesertanya Tentang OECD

65 70 71 74 75

1

KATA PENGANTAR

M

encapai kemakmuran global, keterbukaan sosial, dan kesejahteraan penduduk dunia adalah tujuan utama dari OECD. Misi kami adalah untuk membangun ekonomi dunia yang lebih stabil, bersih, dan adil. Dengan adanya huruf ‘D’ pada OECD untuk kata development, kami berusaha untuk berkontribusi dalam pembangunan negara-negara di seluruh dunia, melalui analisa dan usulan kebijakan yang berlandaskan fakta serta berbagi pengetahuan dan praktik terbaik (best practice). Brosur “Aktif Bersama Asia Tenggara” ini secara sekilas menyampaikan ruang lingkup dan kedalaman dari kerjasama kami dengan negara-negara Asia Tenggara serta memberi penekanan pada besarnya potensi untuk memperkuat kerjasama tersebut. Selain itu, brosur ini memberikan fokus khusus pada kerjasama kami dengan Indonesia, sebuah negara dengan kekuatan ekonomi yang berkembang pesat, dimana hubungan kami dapat dikatakan maju dan sukses. Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan di dunia yang paling dinamis dan beraneka ragam dengan pengaruh yang 2

terus meningkat terhadap perekonomian dunia serta memiliki rencana integrasi regional yang ambisius. Asia Tenggara juga merupakan kawasan yang sangat strategis bagi OECD. Kami berusaha menciptakan jalur kerjasama dua arah yang menggabungkan kegiatan spesifik suatu negara dengan inisiatif regional, misalnya melalui kolaborasi dengan organisasi regional seperti Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Hubungan kami dengan Asia Tenggara, terutama Indonesia, meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Saat ini, kemitraan tersebut menjadi semakin penting karena adanya kepentingan bersama dalam mensukseskan kerjasama multilateral yang diarahkan untuk meningkatkan prospek pertumbuhan dan pembangunan, serta mengatasi tantangantantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan dan energi, dan juga stabilitas keuangan internasional. Selain itu, Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya telah meningkatkan partisipasi mereka dalam berbagai komite dan kelompok kerja OECD, berbagai penelitian dan peer review,

serta pengumpulan data statistik dan pelatihan penyetaraan internasional seperti Programme for International Student Assessment (PISA). Beberapa negara Asia Tenggara juga telah menerapkan norma dan standar OECD dalam berbagai bidang seperti transparansi pajak, kajian bahan kimia, dan kerjasama pembangunan untuk mempercepat agenda reformasi negara tersebut. Di OECD, kami menyadari pentingnya memahami pengalamanpengalaman negara yang baru ataupun sedang berkembang, serta mengambil pelajaran baik dari pendekatan yang digunakan mereka maupun proses pengembangannya untuk dapat merancang kebijiakan-kebijakan yang lebih baik. Telah banyak yang dapat dipelajari oleh OECD dari negara-negara Asia Tenggara. Sebaliknya, OECD dapat berbagi dalam hal best practices yang bersifat internasional, memfasilitasi dialog kerjasama, dan menyediakan pedoman untuk mendukung implementasi strategi-strategi pengembangan nasional dan regional Asia Tenggara (misalnya, “Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia/MP3EI, 2012-2025”). Melalui proses tersebut, organisasi ini telah mengembangkan keahlian khusus dalam menangani permasalahan kebijakan

yang relevan bagi ASEAN, seperti pengadaan jasa publik yang efektif, integritas publik dan pemberantasan korupsi, penyederhanaan administratif (memotong mata rantai birokrasi), kebijakan tenaga kerja dan sosial, inovasi, serta pengembangan pendidikan dan keterampilan. Merayakan 50 tahun berdirinya organisasi ini, OECD merasa terhormat bahwa pemerintah negara-negara Asia Tenggara dan juga institusinya semakin meningkatkan hubungan kerjasama kemitraan. Kami akan tetap mengerahkan seluruh keahlian kami untuk bekerja bersama dengan pemerintah di kawasan Asia Tenggara dalam merancang kebijakan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Angel Gurría, Sekretaris Jenderal OECD

3

KATA PENGANTAR

I

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki banyak peluang. Sebagai anggota G20, Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia yang dapat memberikan stabilitas politik, pasar domestik yang besar, serta kekayaan sumber daya alam yang beraneka ragam. Tenaga kerja muda dan dinamis menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dimana setengah dari populasi tenaga kerja tersebut berumur di bawah 30 tahun. Indonesia juga mampu untuk bertahan dengan baik dari krisis finansial dan ekonomi global karena memiliki berbagai kebijakan makroekonomi yang kuat serta reformasi makroekonomi dan struktural yang telah berjalan sejak krisis Asia tahun 1997/1998. Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) diprediksi mendekati 6,5% pada tahun 2011 sehingga menjadikannya sebagai negara yang paling tinggi pertumbuhannya di antara negara anggota ASEAN lainnya. Beberapa waktu lalu, pemerintah meluncurkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dalam usahanya mendorong pengembangan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rencana kerja ini menetapkan suatu target pembangunan yang ambisius tetapi 4

tetap realistis untuk menjadikan Indonesia salah satu negara maju pada tahun 2025. Saya mencatat bahwa kerjasama Indonesia dengan OECD sejak tahun 2007 telah berkembang dengan signifikan bahkan telah meluas ke berbagai topik kebijakan yang memiliki kepentingan bersama, seperti kebijakan makroekonomi dan reformasi struktural, investasi, perpajakan, kegiatan finansial, pendidikan, reformasi peraturan dan penyederhanaan administratif, serta kebijakan pertanian. Kerjasama ini merupakan suatu sarana penting dalam mendukung usaha kami mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menyeluruh. Selain itu, dengan berpartisipasi dalam berbagai komite dan program kerja reguler OECD, Indonesia semakin berkontribusi dan berperan dalam pembahasan internasional mengenai isu-isu kebijakan global, seperti pemberantasan penggelapan pajak dan penyuapan lintas batas negara, dan perlindungan investasi yang berlebihan. Interaksi dan dialog kerjasama reguler antara negara anggota dan mitra OECD memungkinkan Indonesia untuk belajar dari pengalaman negara lain serta mengambil manfaat tata kelola yang baik secara internasional seraya memulai proses reformasinya sendiri.

Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Indonesia menyambut baik serta mendukung peningkatan kerjasama antara OECD dengan negara Asia Tenggara lainnya dan organisasi-organisasi regional. Negara anggota ASEAN dapat mengambil banyak manfaat dari berbagai pengalaman OECD untuk mempercepat agenda reformasi ekonomi dalam negeri. Dengan tema keketuaan “Komunitas ASEAN dalam Komunitas Global BangsaBangsa”, Indonesia berusaha untuk meningkatkan peran ASEAN di forum internasional dan meningkatkan partisipasinya dalam mengatasi tantangan global yang sejalan dengan tujuannya membentuk komunitas ASEAN pada tahun 2015.

Yang Mulia Rezlan Ishar Jenie, Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis

Akhir kata, saya menyampaikan pujian dan selamat pada OECD atas semangat kerja yang terus menerus dalam penyusunan Outlook Perekonomian Asia Tenggara dan berharap bahwa publikasi tersebut akan sangat bermanfaat bagi para perumus kebijakan di kawasan ASEAN.

5

6

PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN, SEIMBANG, DAN MENYELURUH MEMPERKUAT PASAR

he text text text text

TATA KELOLA PUBLIK DAN PERUSAHAAN

Key links: www.oecd.org/aboutoecd www.oecd.org/china www.oecdchina.org

MASYARAKAT

INOVASI DAN INDUSTRI

CLIMATE CHANGE MEETING THE CHALLENGES

LINGKUNGAN DAN ENERGI

1 2 3 4 5 6 7

1

PERTUMBUHAN YANG BERKELANJUTAN, SEIMBANG, DAN MENYELURUH Menciptakan suatu lingkungan yang nyaman untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan, seimbang, dan menyeluruh, membantu negara beralih menuju model pertumbuhan yang ramah lingkungan, menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik, memperbaiki efisiensi pertanian dan ketahanan pangan, serta memberikan bantuan efektif kepada negara-negara berpenghasilan lebih rendah. Poin–poin tersebut adalah area dimana keahlian OECD telah teruji dan secara akitf berinteraksi dengan Indonesia dan negara mitra lainnya di Asia Tenggara.

1.1 Kebijakan Ekonomi

infrastruktur, mengurangi hambatan usaha, memperkuat lembaga anti-korupsi, dan pengurangan subsidi energi secara bertahap.

OECD melakukan kajian kebijakan dan pertumbuhan makroekonomi dan struktural, serta interaksi diantaranya. Diterbitkan dua kali setahun, Publikasi Outlook Perekonomian OECD, menganalisa tren-tren utama makroekonomi di 40 negara OECD dan negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

OECD juga secara rutin mempublikasikan Survei Ekonomi dari negara-negara anggota dan mitranya sebagai hasil kerjasama dengan pejabat negara dan tenaga ahli independen.

Laporan tahunan OECD, Menuju Pertumbuhan, menyediakan ringkasan komparatif tentang kebijakan pengembangan struktural di berbagai negara, dimana edisi tahun 2011 lebih menekankan pada potensi keuntungan yang dapat diperoleh Indonesia dengan adanya reformasi berkelanjutan dari sistem pendidikan dan peraturan tenaga kerja yang ketat. Indonesia juga dapat memperoleh manfaat dari perbaikan peraturan mengenai 8

Tahukah Anda? Pertumbuhan PDB di Indonesia diperkirakan mencapai hampir 6,5% di tahun 2011 (6,1% di tahun 2010) karena adanya peningkatan investasi dan ekspor.

9

Indonesia Indonesia telah mencapai kemajuan ekonomi dan sosial yang signifikan dalam beberapa dekade belakangan ini serta mampu bertahan dalam krisis ekonomi global. Sehubungan dengan rencana pencapaian target pertumbuhan jangka menengah dan pengurangan angka kemiskinan yang ambisius, Survei Ekonomi Indonesia yang diterbitkan OECD pada tahun 2010 mengusulkan beberapa poin sebagai berikut: s Perluasan program peningkatan pertumbuhan, misalnya investasi infrastruktur dan pendidikan, serta perluasan cakupan jaring pengaman sosial yang dapat didanai dari penerimaan pajak yang lebih baik dan pengurangan subsidi energi. Perencanaan yang menyeluruh untuk program-program sosial sangat penting untuk menjamin kelanjutannya dalam jangka panjang. s Dalam tahap pembangunan Indonesia saat ini, investasi untuk pengembangan infrastruktur akan menghasilkan imbal balik yang besar dan dapat didanai dari penambahan pengeluaran publik secara moderat. Menghilangkan hambatan hukum untuk pembebasan lahan harus dijadikan prioritas untuk mendukung investasi. s Memperkenalkan suatu bentuk asuransi pemutusan hubungan kerja (PHK) akan lebih melindungi pekerja. Sementara itu, menurunkan pesangon yang jumlahnya besar serta membatasi peningkatan upah minimum akan memicu perluasan lapangan pekerjaan formal. 10

Situs Terkait: www.oecd.org/eco Komite OECD: Komite Kebijakan Ekonomi Komite Pengkajian Ekonomi dan Pembangunan

1.2 Outlook Perekonomian Asia Tenggara Pusat Pembangunan (Development Center) OECD setiap tahunnya mempublikasikan Outlook Perekonomian Asia Tenggara, yang memonitor tantangan ekonomi makro jangka pendek dan tren ekonomi jangka menengah di Asia Tenggara, serta memiliki fokus tematik yang bervariasi dari tahun ke tahun (“Pertumbuhan berwawasan lingkungan” di tahun 2011 dan “Mengurangi kesenjangan pembangunan” di tahun 2012). Outlook ini juga berisi catatan tentang suatu negara secara khusus yang membahas reformasi kebijakan struktural di negara-negara ASEAN terpilih. Edisi 2011 berisi catatan dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Outlook tersebut bertujuan untuk mendukung dialog kebijakan dan pembelajaran bersama antara OECD dan negara-negara Asia Tenggara. Mulai tahun 2012, publikasi ini akan diproduksi melalui kolaborasi dengan sekretariat ASEAN dan ADB.

Tahukah Anda? Pertumbuhan PDB di 6 negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) diperkirakan mencapai rata-rata 5,6% pada tahun 2012-2016. Pertumbuhan PDB pada tahun 2010 adalah sebesar 7,6%.

Kebijakan dan rekomendasi utama dari Outlook Perekonomian Asia Tenggara edisi 2011 adalah sebagai berikut:

s Pendekatan dari bawah ke atas yang tidak terkordinasi dalam pemberian label karbon dapat mengakibatkan munculnya bermacam skema pemberian label sehingga menjadi kendala dalam ekspor ASEAN. s Pemberian label karbon seharusnya menjadi bagian dari perencanaan berkelanjutan ASEAN yang berwawasan lingkungan.

s Outlook untuk Asia Tenggara bersifat moderat akan tetapi tetap tangguh dalam jangka menengah.

Pusat pembangunan OECD, setiap empat bulan sekali, menerbitkan laporan Kuartal Terkini di Asia untuk memonitor siklus bisnis di kawasan Asia.

s Sumber pertumbuhan akan berubah secara bertahap. Dimana permintaan domestik akan memainkan peranan yang lebih penting ke depannya.

Situs Terkait: www.oecd.org/dev/asiapacific www.oecd.org/dev/asiapacific/abcis

s Tekanan inf lasi dan dampak negatif dari aliran dana masuk yang besar, perlu diatur dengan menggabungkan berbagai kebijakan makro tanpa mengabaikan pentingnya tersedianya kebijakan struktural yang memadai. s Reformasi kebijakan struktural yang tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik sangat diperlukan untuk mengimplementasikan berbagai rencana pembangunan nasional agar tepat waktu. s Negara-negara ASEAN sebaiknya memainkan peran yang lebih aktif dalam proses standardisasi untuk pemberian label karbon tingkat internasional. 11

12

1.3 Pertumbuhan Berwawasan Lingkungan Dalam rapat OECD tingkat mentri pada tahun 2011, para mentri anggota OECD telah mengesahkan “Strategi Pertumbuhan Berwawasan Lingkungan”. Strategi ini mengusulkan suatu kerangka kebijakan yang fleksibel yang memungkinkan setiap negara meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan dengan tetap meningkatkan kualitas hidup. Kerangka kerja ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan tahap pembangunan di setiap negara. Strategi ini juga mengkaji hubungan kerjasama internasional menuju pertumbuhan berwawasan lingkungan. OECD juga telah mempublikasikan tiga laporan yang terkait dengan strategi pertumbuhan berwawasan lingkungan, yaitu Menuju Pertumbuhan Berwawasan Lingkungan, Memantau Perkembangan: Indikator OECD, dan Metodologi untuk Mencapai Pertumbuhan Berwawasan Lingkungan. Strategi Pertumbuhan Berwawasan Lingkungan semakin menjadi bagian penting dari berbagai kegiatan analisis organisasi ini. OECD ingin melihat apakah implementasi strategi tersebut dapat memaksimalkan hasil-hasil pembangunan baik secara global maupun di negara berkembang serta menentukan cara terbaik memantau perkembangannya dalam masa transisi menuju ekonomi yang berwawasan lingkungan.

kelestarian lingkungan, semakin diminati oleh negara-negara ASEAN. Dalam Rapat Menteri Energi ASEAN Ke-28 pada bulan Juli 2010, para menteri memastikan kembali komitmen mereka untuk memperkuat usaha-usaha penanggulangan perubahan iklim dan meningkatkan kerjasama energi ASEAN menuju perekonomian rendah karbon dan pertumbuhan berwawasan lingkungan. Outlook Perekonomian Asia Tenggara edisi 2011, telah memformulasikan kebijakan dan rekomendasi untuk membantu negara-negara ASEAN menyesuaikan rencana pengembangan jangka menengahnya agar sejalan dengan pertumbuhan berwawasan lingkungan serta menyusun suatu strategi pertumbuhan berwawasan lingkungan di tingkat regional.

Tahukah Anda? Potensi peluang bisnis yang terkait dengan kelestarian lingkungan di sektor sumber daya alam diperkirakan mencapai 2,1 hingga 6,3 triliun USD pada tahun 2050.

Situs Terkait: www.oecd.org/greengrowth Komite OECD (proyek horisontal): Komite Kebijakan Ekonomi Komite Kebijakan Lingkungan

Strategi pertumbuhan berwawasan lingkungan, yang menawarkan cara untuk menurunkan tingkat kemiskinan sekaligus menjaga 13

1.4 Kebijakan Pasar Tenaga Kerja dan Sosial

formal. Hasil analisa OECD menyarankan bahwa perluasan sistem perlindungan sosial tidak harus merugikan pasar tenaga kerja. Jika dirancang dengan baik, sistem tersebut dapat berkontribusi dalam peningkatan pasar tenaga kerja, tetapi perlu dipastikan bahwa:

OECD mengumpulkan dan mengkompilasi statistik tenaga kerja yang memungkinkan dilakukannya perbandingan lintas negara mengenai indikator pasar tenaga kerja, kebijakan dan institusinya.

s Menargetkan kebijakan penunjang pendapatan bagi mereka yang paling membutuhkan (tepat sasaran). Menyediakan transfer uang tunai kepada golongan yang paling miskin akan meningkatkan partisipasi tenaga kerja dan mengurangi ketidaksesuaian pasar tenaga kerja (contohnya, memungkinkan tenaga kerja yang paling miskin untuk terlibat dalam pencarian kerja yang lebih efektif ).

Laporan tahunan OECD tentang Outlook Ketenagakerjaan menganalisis tren pasar tenaga kerja dan memantau reformasi di bidang-bidang seperti kebijakan pasar tenaga kerja aktif, perlindungan pekerja, dan upah minimum di negara anggota dan mitra OECD.

Tahukah Anda? Pengeluaran sosial publik di Indonesia adalah sebesar 5% dari PDB, sedangkan rata-rata negara OECD mencapai 20%. Pangsa tenaga kerja yang berkontribusi terhadap rencana pensiun dan/atau asuransi kesehatan adalah sekitar 10%.

OECD juga melakukan analisis dan membuat rekomendasi kebijakan bagi negara tertentu untuk membantu menciptakan pekerjaan, terutama untuk golongan yang masih sulit mendapat pekerjaan seperti anak putus sekolah, orang tua, dan pekerja cacat. Tantangan yang harus diatasi oleh perekonomian Asia Tenggara dalam mengembangkan sistem perlindungan sosial yang memadai adalah untuk memastikan sistem-sistem tersebut tidak merugikan insentif kerja atau menghalangi pembukaan lapangan kerja di sektor 14

s Integrasi yang lebih baik untuk berbagai macam program dan kebijakan jaminan sosial, untuk meningkatkan efektivitas biaya yang dikeluarkan. s Mempromosikan perlindungan mandiri dengan memiliki tabungan perorangan bagi mereka yang mampu. Ini akan memberi semangat pada pekerja untuk tetap bekerja atau kembali bekerja bila menganggur, meningkatkan insentif untuk bekerja di sektor formal, dan memungkinkan tersedianya dana untuk membantu pekerja yang tabungannya tidak mencukupi.

Indonesia Survei Ekonomi Indonesia telah mengkaji kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia, yang terdiri dari dua jenis: pasar formal yang sifatnya lebih kaku dan sektor nonformal yang lebih luas. Untuk meningkatkan lapangan kerja formal, hasil analisa OECD menyarankan untuk membuat aturan tenaga kerja yang lebih fleksibel, mengurangi pembayaran pesangon yang berlebihan, memperkenalkan skema asuransi jaminan PHK, dan membatasi peningkatan upah minimum. Outlook Ketenagakerjaan OECD pada edisi tahun 2010 dan 2011 mencakup sebuah bab yang berfokus pada dampak kebijakan jaminan sosial (misalnya, kompensasi PHK, transfer dana, dan tunjangan kesehatan) terhadap kondisi pasar tenaga kerja di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Situs Terkait: www.oecd.org/els www.oecd.org/els/social/inequality/emergingeconomies Komite OECD: Komite Lapangan Kerja, Tenaga Kerja, dan Urusan Sosial

15

16

1.5 Pengembangan Keterampilan dan Lapangan Kerja di Tingkat Daerah OECD memiliki program khusus yang bernama, OECD Programme on Local Economic and Employment Development (LEED) untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya lapangan kerja serta penyertaannya pada tingkat lokal dengan belajar dari pengalaman 50 negara di Amerika, Asia, dan Eropa. Pada tahun 2008, LEED bersama Organisasi Tenaga Kerja Internasional (International Labour Organisation/ILO) dan ASEAN, meluncurkan sebuah gagasan bernama Employment and Skills Strategies in Southeast Asia (ESSSA) atau bisa disebut juga Strategi Ketenagakerjaan dan Keterampilan di Asia Tenggara. Gagasan ini bertujuan untuk membantu negara–negara di kawasan Asia Tenggara dalam merancang suatu kebijakan lintas sektor yang efektif, menyusun mekanisme pengelolaan yang memadai, dan memperkuat kapasitas pemerintah untuk mengimplementasikan strategi pengembangan keterampilan dan ketenagakerjaan lokal yang efektif.

termasuk Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Cina, Taiwan, Mongolia, India, Jepang, Korea, Australia, dan Selandia Baru. ESSSA menekankan bahwa perubahan sumber pertumbuhan dari yang berorientasi pada ekspor ke permintaan domestik dan regional akan menjadi faktor penting dalam mempertahankan keberhasilan ekonomi di Asia Tenggara. Pemerintah daerah dapat memainkan peran penting dalam masa transisi dengan cara: s Meningkatkan keselarasan antara kebijakan dengan kebijakan pemerintah di tingkat daerah,

nasional

s Menerapkan kebijakan pasar tenaga kerja aktif (contohnya, melalui layanan lapangan kerja publik yang lebih lengkap dan pelatihan yang lebih efektif bagi orang-orang yang menganggur), s Mengontrol pengembangan infrastruktur dan transisi ke ekonomi rendah karbon untuk menciptakan lapangan kerja baru, s Mempromosikan lingkungan bisnis yang stabil untuk usaha kecil dan menengah (UKM), s Membangun sistem jaminan sosial yang lebih kuat.

ESSSA mempersatukan para perumus kebijakan, praktisi, dan peneliti dari negara-negara maju ataupun berkembang, 17

18

Tahukah Anda? Pada tahun 2009, hampir 60% dari tenaga kerja di Asia Pasifik (sekitar 1,1 milyar) terancam PHK. Jumlah terbanyak terdapat di Asia Selatan dengan persentase sebesar 77%, kemudian di Asia Tenggara sebesar 62% dan Asia Timur sebesar 51%.

Situs Terkait: www.oecd.org/cfe/leed/employment/esssa https://community.oecd.org/community/esssa Komite OECD: Kelompok Kerja OECD tentang UKM dan Kewirausahaan Program Aksi Bersama dalam Pengembangan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Lokal

1.6. Pertanian dan Ketahanan Pangan OECD telah menganalisa dan memberikan masukan kebijakan yang dapat membantu Pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pertanian yang mendukung produktivitas, persaingan, dan kesinambungan sekaligus menghindari distorsi yang tidak perlu di dalam produksi maupun perdagangan. Beberapa waktu lalu, OECD telah memberlakukan suatu mekanisme terstruktur untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan negara anggota G20, termasuk Indonesia, melalui pertemuan dua tahun sekali yang memungkinkan terjadinya dialog antar perumus kebijakan untuk membahas isuisu penting kebijakan pertanian global. OECD juga tengah menyiapkan hasil analisa untuk mendukung dialog G20 mengenai pertanian dengan berkoordinasi dengan badan pangan PBB atau FAO untuk menyusun laporan Ketidakstabilan Harga Pasar Pangan dan Pertanian: Respon Kebijakan. Ketidakstabilan yang ekstrim dari harga-harga komoditas pertanian di pasar internasional akan mempengaruhi perekonomian negara-negara Asia Tenggara. OECD berkolaborasi dengan FAO untuk memantau perkembangan pasar komoditas global melalui publikasi tahunan Outlook Pertanian OECD-FAO. OECD juga mengadakan forum dialog tingkat tinggi tentang kebijakan efektif di beberapa bidang seperti dukungan agrikultur, ketahanan pangan, dan bahan bakar nabati (BBN). Banyak negara19

negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam, yang masih tetap mengadakan dialog berkelanjutan dengan OECD melalui Forum Global tentang Pertanian dan pertemuan-pertemuan regional OECD. Laporan berjudul, Kepentingan Ekonomi dari sektor Pertanian untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Pemberantasan Kemiskinan, merupakan hasil penelitian terkini OECD mengenai peran sektor pertanian terhadap pengurangan angka kemiskinan dengan menampilkan hasil kajian mendalam di Indonesia dan Vietnam. Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan produktivitas tenaga kerja pertanian memberikan kontribusi yang signifikan kepada penurunan angka kemiskinan di Vietnam. Sedangkan di Indonesia, pengaruh paling besar dalam penurunan angka kemiskinan berasal dari peningkatan produktivitas tenaga kerja di sektor jasa.

Indonesia Indonesia merupakan subjek dari kajian “Kajian Kebijakan Pertanian OECD” yang akan diterbitkan di tahun 2012. Kegiatan tersebut akan secara komprehensif mengkaji perubahan-perubahan yang terjadi di sektor pertanian Indonesia selama dua dekade terakhir. Publikasi ini akan mengevaluasi reformasi kebijakan pertanian Indonesia, memberi rekomendasi untuk memperbaiki kinerja kebijakan tersebut, dan menyertakan bab khusus mengenai promosi investasi pertanian yang berkelanjutan.

20

Tahukah Anda? Sektor Pertanian Indonesia menyumbang 14% untuk PDB negara dan 40% dari total lapangan pekerjaan.

Situs Terkait: www.oecd.org/agriculture Komite OECD: Komite untuk Pertanian

21

1.7 Kerjasama Pembangunan Komite Bantuan Pembangunan OECD atau Development Assistance Committee (DAC) berusaha mempersatukan pendonor utama dunia dan berkontribusi dalam berbagai usaha international untuk memberantas kemiskinan sehingga tercapai Target Pembangunan Milenium PBB. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempublikasikan berbagai data penting tentang aliran dana bantuan dan dana pembangunan, serta dengan menyusun, mempromosikan, dan memantau good practice dalam kerjasama pembangunan. Komite ini berinteraksi dengan banyak pemangku kepentingan baik swasta maupun publik untuk mempromosikan pembelajaran bersama dan memfasilitasi beberapa pendekatan yang inovatif dan terintegrasi dalam kerjasama pembangunan. Indonesia dan negara lain di Asia Tenggara merupakan mitra penting dalam kegiatan ini, baik dalam kapasitasnya sebagai penerima bantuan maupun sebagai pemberi bantuan. Kamboja, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam merupakan anggota dari Kelompok Kerja OECD tentang Efektivitas Bantuan, sebuah forum internasional yang bekerja untuk meningkatkan kualitas pengiriman dana bantuan. Bersama dengan Laos dan Malaysia, Forum ini telah mendukung, Deklarasi Paris tahun 2005 tentang Efektivitas 22

Bantuan. Kemajuan dalam implementasi dasar-dasar pemikiran deklarasi tersebut dibahas pada Forum Tingkat Tinggi Keempat tentang Efektivitas Bantuan di Busan, Korea pada tanggal 29 November s.d. 1 Desember 2011. Pertemuan tersebut mendiskusikan hasil survey, terutama bagian khusus mengenai efektivitas bantuan di Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, dan Vietnam. Melalui Kerjasama Statistik untuk Pembangunan di Abad 21, OECD telah membantu Kamboja, Laos, dan Vietnam dalam mendesain dan mengimplementasikan Strategi Nasional dalam Pengembangan Statistik.

Indonesia Indonesia telah mencapai kemajuan dalam mengimplementasikan Deklarasi Paris, dimana pemerintahan pusat dengan 26 mitra kerjanya menyetujui aksi-aksi yang tertulis dalam “Komitmen Jakarta ( Jakarta Commitment)” tahun 2009. Indonesia juga berperan sebagai ketua bersama, sebuah kelompok kerja yang bertugas menyusun rekomendasi untuk mengadaptasi dasar-dasar Deklarasi Paris ke dalam lingkup dan kegiatan yang lebih spesifik dari kerjasama SelatanSelatan (kerjasama pembangunan antar negara berkembang).

Tahukah Anda? Meskipun sangat bergantung kepada bantuan eksternal (24% dari anggaran negara) selama krisis Asia tahun 19981999, Indonesia sejak tahun 2008 telah berhasil mengurangi ketergantungan bantuannya secara drastis hingga hanya sebesar 4% dari anggaran negara. Situs Terkait: www.oecd.org/dac www.oecd.orgdac/opendoors www.oecd.org/dac/cdsg www.paris21.org Komite OECD: Komite Bantuan Pembangunan

23

24

1.8 Statistik Direktorat Statistik OECD menyediakan data statistik yang dapat dibandingkan secara internasional untuk digunakan dalam kegiatan analitik yang dilakukan organisasi ini maupun oleh lembaga atau individu lainnya di seluruh dunia. Direktorat tersebut mempromosikan dan mengembangkan standar statistik internasional serta mengkoordinasikan berbagai kegiatan statistik dalam internal OECD maupun dengan institusi internasional lainnya.

Indonesia Hal penting dalam kerjasama OECD dengan Indonesia adalah penyertaan data Indonesia dalam Database statistik OECD. Organisasi ini telah memperkuat hubungan dengan Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan penyedia data statistik resmi lainnya, seperti Bank Indonesia. Kerjasama yang telah terjalin selama ini menghasilkan peningkatan cakupan data Indonesia di dalam publikasi unggulan OECD, seperti Indikator Utama Ekonomi, yang menampilkan data perbandingan dari berbagai perkembangan ekonomi terkini antara negara-negara OECD dengan kekuatan ekonomi lainnya. Selain itu, semakin banyak serial tentang Indonesia yang dimasukkan dalam OECD Factbook yang dijadikan referensi banyak orang. Kegiatan yang sedang berlangsung sekarang akan memasukkan juga Indonesia dalam neraca nasional, statistik keuangan, dan Database OECD lainnya.

Indonesia juga berpartisipasi dalam proyek unggulan OECD, yaitu Mengukur Kesejahteraan dan Kemajuan Masyarakat, yang meneliti kegunaan berbagai indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dan kemajuan sosial di luar indikator ekonomi seperti PDB. Proyek ini memunginkan terjadinya dialog antara negara-negara berkembang melalui konferensi regional, seperti Konferensi Asia Pasifik tentang Pengukuran Kesejahteraan dan Membina Kemajuan Masyarakat, yang telah dilaksanakan pada 5-6 Desember 2011 di Tokyo dan Forum Dunia OECD tentang Statistik, Pengetahun, dan Kebijakan.. Berbagai kegiatan tersebut bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana mengukur kesejahteraan dan kemajuan masyarakat serta untuk menyusun kerangka kerja di masa depan.

Tahukah Anda? Pada tahun 2010, tingkat pengangguran di Indonesia adalah sebesar 7,4% sedangkan di negara-negara OECD, tingkat pengangguran mencapai rata-rata 8,5%. Situs Terkait: www.oecd.org/std www.oecd.org/statistics Komite OECD: Komite Statistik

25

2

MEMPERKUAT PASAR

Pasar yang berfungsi dengan baik sangat berperan dalam pertumbuhan dan pembangunan. OECD secara aktif membagi pengalamannya dengan pemerintah dalam kebijakan-kebijakan penting seperti investasi, perdagangan, kompetisi, dan pasar keuangan.

2.1 Investasi OECD berusaha mengumpulkan dan menyusun statistik investasi asing langsung, memantau perlindungan investasi dalam lingkup diskusi G20, serta mengembangkan instrumen internasional yang dapat digunakan secara luas. Instrumen tersebut diantaranya, Kode Liberalisasi Pergerakan Modal, Deklarasi tentang Investasi Internasional dan Perusahaan Multinasional, serta Pedoman untuk Perusahaan Multinasional. OECD telah membuat Kajian Kebijakan Investasi khusus untuk suatu negara yang didasarkan pada Kerangka Kebijakan Investasi, yaitu sebuah alat penilaian mandiri yang bertujuan untuk membantu pemerintahan merancang dan mengimplementasikan perubahan kebijakan investasi secara efektif. OECD telah melaksanakan Kajian

26

Kebijakan Investasi Vietnam pada tahun 2009, bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam. Kerjasama OECD dengan sekretariat ASEAN juga semakin erat dengan diadakannya Konferensi Kebijakan Investasi pertama ASEAN-OECD yang diadakan pada bulan November 2010 di Jakarta. Acara tersebut merupakan ajang berbagi pengalaman serta good practices antara ASEAN dan pemangku kepentingan OECD. Diskusi tersebut menekankan bahwa iklim investasi semakin membaik, namun negara anggota harus terus bersaing dengan pasar yang baru berkembang lainnya, seperti Cina, untuk menarik minat investasi asing.

Indonesia Bersama dengan Kementrian Keuangan Indonesia, OECD telah melaksanakan Kajian Kebijakan Investasi Indonesia pada tahun 2010.

27

Kajian tersebut menekankan pada keberhasilan Indonesia dalam menerapkan ekonomi yang terbuka, termasuk investasi asing. Namun, kebijakan investasi asing langsung Indonesia masih relatif lebih ketat dibandingkan dengan rata-rata negara OECD. Kajian tersebut menyarankan agar Pemerintah Indonesia meninjau kembali hambatan yang masih berlaku untuk investasi asing dan mencari solusi yang memenuhi kepentingan publik tanpa mendiskriminasi peluang investor asing. Indonesia adalah salah satu peserta dalam pertemuan meja bundar Kebebasan Berinvestasi OECD. Pertemuan yang diikuti oleh 50 negara ini merupakan ajang saling berbagi informasi mengenai kebijakan investasi dan mengembangkan panduan umum untuk mempromosikan kebijakan investasi yang terbuka, transparan, dan tidak diskriminatif.

Tahukah Anda? Indonesia menarik lebih dari 13 milyar USD aliran investasi asing langsung tahun 2010 yang merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Angka ini merepresentasikan 2% dari PDB. Sebagai perbandingan, rasio investasi asing/PDB negara-negara OECD ratarata sebesar 1,5% pada tahun 2010.

Situs Terkait: www.oecd.org/daf/investment Komite OECD: Komite Investasi 28

2.2 Perdagangan OECD menganalisa dan memfasilitasi dialog yang mendukung liberalisasi perdagangan multilateral dalam suatu kondisi nonformal dan tanpa negosiasi. Organisasi ini terus mengembangkan hubungan dengan negara-negara G20 melalui pertemuan dua kali setahun yang mempertemukan para perumus kebijakan untuk mendiskusikan permasalahan penting yang menyangkut kebijakan perdagangan global. Forum Global OECD mengenai perdagangan merupakan media penting lainnya bagi dialog antara anggota OECD dengan negara mitranya dalam membahas kebijakan yang terkait dengan perdagangan. Pertemuan Forum Global bulan November 2011 berfokus pada perdagangan, ketenagakerjaan, dan pertumbuhan yang menyeluruh. Pengalaman dari kebijakan di Indonesia, Thailand, dan Vietnam telah diteliti dalam konteks Kolaborasi Inisiatif Internasional dalam Perdagangan dan Ketenagakerjaan, yaitu sebuah kelompok beranggotakan 10 organisasi internasional, termasuk OECD, UNCTAD, Bank Dunia, WTO, dan ADB, yang bekerja bersama untuk lebih memahami mekanisme interaksi antara perdagangan dengan ketenagakerjaan. OECD juga telah meluncurkan sebuah proyek jangka panjang yang ambisius untuk mengidentifikasi, mendata, dan menganalisa hambatan perdagangan internasional dalam bidang jasa (contohnya, peraturan pemerintah yang berdampak pada jasa

perdagangan). Peraturan-peraturan ini sedang dimasukkan ke dalam Database dan akan digunakan untuk menghitung sebuah indeks yang dinamakan Services Trade Restrictiveness Indices (STRI). Sejauh ini, proses tersebut sudah selesai untuk seluruh 34 negara anggota OECD yang dibagi dalam 4 sektor, yaitu: jasa bidang komputer dan yang terkait, jasa profesional, konstruksi, dan telekomunikasi. Sepanjang 2011-2012, OECD akan memeriksa kembali keseluruhan rantai logistik dan memperluas proyek STRI ke negara mitranya, termasuk yang berada di Asia Tenggara. Proyek ini memungkinkan para perumus kebijakan dan juru runding perdagangan untuk mendapatkan informasi dan alat ukur yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi hambatan, memperbaiki kondisi kebijakan domestik, melakukan negosiasi perjanjian internasional, dan membuka perdagangan internasional di bidang jasa. OECD juga berusaha mengumpulkan informasi dari sekitar 100 negara, termasuk Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya, tentang larangan ekspor bahan mentah. Informasi ini akan dikumpulkan dalam sebuah Database yang akan digunakan untuk menganalisa pengaruh larangan ekspor tersebut terhadap perekonomian, baik bagi negara-negara pengekspor maupun pengimpor.

kawasan Asia Tenggara serta menampilkan sejumlah studi kasus di Kamboja, Indonesia, Laos, Thailand, dan Vietnam. Situs Terkait: Tahukah Anda? Sektor jasa menghasilkan lebih dari dua pertiga PDB secara global dan menyediakan lebih dari 70% lapangan kerja dalam perekonomian OECD. Di Indonesia, sektor jasa merepresentasikan lebih dari 47% PDB dan menyerap 40% dari total tenaga kerja. www.oecd.org/trade www.oecd.org/trade/stri Komite OECD: Komite Perdagangan

OECD juga secara aktif bekerjasama dengan badan-badan internasional lain untuk terus memperbaiki efektivitas bantuan perdagangan. OECD menyambut baik keaktifan negara-negara Asia Tenggara di dalam Inisiatif Bantuan Perdagangan OECD/WTO. Edisi ketiga dari publikasi yang dikerjakan bersama OECD/WTO, yang berjudul Sekilas tentang Bantuan Perdagangan, menitikberatkan pada tujuan, tantangan, dan proses terkait dari bantuan perdagangan di 29

2.3 Kredit Ekspor Pemerintah menyediakan kredit ekspor resmi melalui Badan Kredit Ekspor untuk mendukung pengekspor nasional untuk bersaing dengan negara lain. OECD mengembangkan dan memantau disiplin internasional dalam masalah kredit ekspor untuk memastikan keseimbangan persaingan antar pengekspor dan untuk mengurangi distorsi perdagangan. Aturan dalam Kredit Ekspor yang Didukung Secara Resmi, menetapkan persyaratan keuangan yang paling memadai dan kondisi pengadaan kredit ekspor yang didukung secara resmi. OECD juga menyediakan forum untuk berdiskusi dan bekerjasama dalam kebijakan kredit ekspor nasional. Situs Terkait: www.oecd.org/trade/xcred Komite OECD: Kelompok Kerja tentang Kredit Ekspor dan Jaminan Kredit (Komite Perdagangan)

30

31

2.4 Persaingan Kebijakan yang mengatur persaingan merupakan kunci dalam perbaikan kinerja ekonomi, memaksimalkan kesejahteraan konsumen, serta meningkatkan inovasi, perdagangan luar negeri, dan investasi. Dalam rangka mempromosikan prinsip persaingan yang sehat dan membantu terbentuknya kesepahaman bersama dan konvergensi internasional, OECD telah mengembangkan Seperangkat Alat Kajian Persaingan yang merupakan suatu metodologi dasar untuk mengkaji undang-undang dan peraturan yang dapat menghalangi kompetisi. Prinsip dari alat tersebut cukup mudah dan sangat fleksibel untuk diaplikasikan ke dalam berbagai kegiatan pemerintahan meskipun berbeda sektor dan negara. OECD juga telah menyusun suatu publikasi berjudul Pedoman untuk Mengatasi Kolusi Tender dalam Pengadaan Publik untuk membantu pemerintah agar lebih menyadari risiko dan biaya dari kolusi dalam pengadaan barang.

negara-negara untuk membangun kapasitas persaingan domestik. Program persaingan pada Pusat Kebijakan OECD di Korea menjadi penghubung untuk membantu pejabat pemerintah dari seluruh Asia dalam mengembangkan dan mengimplementasikan peraturan persaingan yang kompetitif. Peer review Indonesia menitikberatkan pada langkah kebijakan yang diperlukan untuk mendukung lebih jauh reformasi kebijakan yang mendukung persaingan.

Indonesia Kajian Kebijakan Investasi Indonesia tahun 2011 menyertakan analisa mengenai kerangka regulasi persaingan Indonesia sejak diberlakukannya Hukum Persaingan pertama pada tahun 1999 dan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun 2000. Kerangka regulasi tersebut telah berkembang secara signifikan sejak tahun 1999 dan telah berkontribusi dalam terciptanya lingkungan usaha yang lebih adil. Namun, dengan tetap menerapkan perlakuan yang sama tanpa memandang struktur kepemilikannya, kajian tersebut menemukan sejumlah kebijakan yang dapat diambil untuk lebih memperkuat iklim persaingan, termasuk:

OECD bekerjasama dengan negara anggota ASEAN dan Sekretariat Tahukah Anda? Saat ini, Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam memiliki hukum dan kebijakan persaingan ekonomi yang luas. Malaysia akan memberlakukan hukum persaingan yang baru di tahun 2012.

ASEAN untuk mendukung usaha mereka memberlakukan kebijakan dan perundangan persaingan nasional pada tahun 2015. Melalui lokakarya di tingkat nasional dan regional, OECD membantu 32

s Meninjau kembali pasal-pasal tertentu untuk lebih memperkuat wewenang KPPU dan mengklarifikasi pasalpasal yang sama dalam undang-undang atau peraturan. s Mengeluarkan peraturan implementasi untuk meninjau penggabungan usaha dan akuisisi yang anti-kompetisi. s Melanjutkan usaha-usaha yang menangani praktik-praktik anti-kompetisi oleh BUMN.

Situs Terkait: www.oecd.org/competition

kebijakan dan berbagi pengalaman dengan OECD mengenai berbagai isu, seperti reformasi pasar modal dan pendidikan keuangan.

Komite OECD: Komite Persaingan (Competition Committee)

Forum meja bundar OECD dan ADB tentang Reformasi Pasar Modal Asia, yang dibentuk pada 1999, mengadakan pertemuan setahun sekali di Tokyo sebagai sarana bagi para perumus kebijakan, tenaga ahli, praktisi, dan cendikiawan negara-negara Asia dan anggota OECD untuk membahas perkembangan terakhir dalam reformasi pasar modal di Asia. Forum ini telah meninjau perkembangan pasar obligasi Asia serta kerangka kebijakan untuk peraturan keuangan yang efektif dan efisien di Asia Tenggara. OECD juga berharap dapat meningkatkan pemahaman keuangan melalui Jaringan Internasional OECD tentang Pendidikan Keuangan yang telah mengelompokkan 170 institusi dari 86 negara dan bekerjasama dengan Bank Indonesia.

2.5 Pasar Keuangan OECD mendukung sistem keuangan berorientasi pasar yang terbuka, efisien, stabil, dan sehat berdasarkan tingkat keterbukaan, keyakinan, dan integritas yang tinggi. OECD memonitor dan mensurvei perkembangan pasar terkini dan perubahan strukturalnya, serta setiap dua kali setahun mempublikasikan penemuan-penemuan utamanya dalam jurnal, Tren Pasar Uang OECD. OECD juga memberi saran mengenai reformasi yang terkait dengan perbankan, sekuritas, dan lembaga investasi khususnya untuk perusahaan asuransi dan skema pensiun yang dikelola swasta. Tahukah anda? Pada 2008, portofolio investasi sebagai persentase PDB lebih besar di Singapura, Hong Kong, Cina, dan Malaysia dibandingkan dengan rata-rata OECD.

Pada tahun 2010, laporan mengenai Tantangan dan Perkembangan Sistem Keuangan dalam Perekonomian Asia Tenggara tahun 2010 meneliti sistem keuangan Asia Tenggara dan berfokus pada tantangan dan perkembangan di seluruh wilayah. OECD juga memfasilitasi negara-negara di Asia untuk melakukan dialog

OECD bersama-sama dengan Kementerian Keuangan Indonesia telah mengembangkan program kerjasama yang menyangkut topik-topik sebagai berikut: (1) Lembaga keuangan dan lembaga investor, (2) Mempromosikan pendidikan dan kesadaran keuangan di sektor asuransi dan pensiun swasta, (3) Data statistik asuransi, (4) Perkembangan pasar asuransi di Indonesia, (5) Pensiun swasta dan reformasinya, (6) Pengelolaan hutang dan pengembangan pasar sekuritas pemerintah, (7) Efektivitas peraturan keuangan dan pengawasan lembaga keuangan dan pasar uang, dan (8) Pendidikan keuangan, kesadaran, dan mitigasi risiko. Situs Terkait: www.oecd.org/daf/fin www.oecd.org/daf/fmt 33

34

Komite OECD: Komite Pasar Keuangan Komite Asuransi dan Pensiun Swasta

mengenai UKM dan Kewirausahaan. OECD juga mengeluarkan Studi Kebijakan UKM dan Kewirausahaan yang tematik untuk tiap negara, dimana salah satunya berfokus pada Thailand.

2.6 UKM dan Kewirausahaan

Kajian berjudul Isu dan Kebijakan UKM dan Kewirausahaan di Tingkat Nasional dan Lokal di Thailand pada tahun 2011 dilaksanakan atas permintaan Kementerian Urusan Luar Negeri Thailand dan Kantor Pemasaran UKM Thailand yang bertujuan untuk mendukung persiapan “Master Plan UKM Ketiga Thailand, 20122016”. Kajian tersebut membahas beberapa rekomendasi, seperti: mengurangi kesenjangan pembangunan yang cukup besar antara UKM yang beroperasi di pusat kota dengan yang beroperasi di daerah; mempersiapkan Thailand untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; meningkatkan jumlah kewirausahaan berbasis inovasi; pengembangan UKM lebih jauh lagi sebagai motor pertumbuhan ekonomi; dan meningkatkan jumlah UKM Thailand yang beroperasi di tingkat internasional.

Pemerintah di seluruh dunia menyadari pentingnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi, kerukunan sosial, lapangan kerja, dan ekonomi daerah. Kelompok Kerja OECD untuk UKM dan Kewirausahaan merupakan sarana bagi perumus kebijakan negara-negara anggota dan mitra OECD untuk saling berdiskusi mengenai pengalaman dalam menjalankan kebijakan serta mengidentifikasi best practices dalam mempromosikan pengembangan program kewirausahaan dan UKM. Beberapa topik yang dibahas antara lain adalah iklim usaha dan kerangka regulasi, inovasi, keuangan, perpajakan, sumber daya manusia, akses pasar, e-commerce, dan kewirausahaan untuk perempuan. OECD telah menjalin kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara mengenai kebijakan di area UKM dan kewirausahaan dalam berbagai cara. Sebagai contoh, Indonesia, Vietnam, dan Filipina telah ikut menyetujui Piagam Bologna yang dicetus OECD tentang Kebijakan UKM pada bulan Juni 2000. Piagam ini berisi panduan untuk menyusun kebijakan UKM yang efektif dan ajakan untuk meningkatkan kerjasama dan dialog antara negara-negara dunia. Thailand adalah pengamat tetap di Kelompok Kerja OECD

Tahukah Anda? Seperti halnya di negara-negara OECD, UKM di Thailand memiliki pangsa yang besar (78% dari total lapangan kerja) serta berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi (43% dari PDB nonpertanian) dan perdagangan internasional (30% dari total ekspor).

Situs Terkait: www.oecd.org/cfe Komite OECD: Kelompok Kerja OECD tentang UKM dan Kewirausahaan 35

2.7 Jaringan Pasar yang Baru Berkembang

2.8 Komite Penasehat Bisnis dan Industri

Jaringan Pasar yang Baru Berkembang atau disebut juga Emerging Markets Network (EmNet) dibentuk oleh Pusat Pembangunan OECD pada tahun 2007 yang ditujukan untuk sektor swasta. Jaringan tersebut berfungsi sebagai sarana bagi perusahaan multinasional anggota OECD untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan mitra kerjanya di negara-negara berkembang. Diskusi tersebut berfokus kepada isu ekonomi global, sosial, dan lingkungan yang penting bagi bisnis, seperti prospek ekonomi global, investasi internasional, pasar keuangan, dan infrastruktur. EmNet juga menyediakan berbagai jenis jasa bagi para anggotanya berupa hak khusus untuk mengakses informasi dan tenaga ahli di OECD.

Komite Penasehat Bisnis dan Industri untuk OECD atau disebut juga Business and Industry Advisory Comittee (BIAC), yang dibentuk pada tahun 1962, telah diakui sebagai wakil resmi komunitas bisnis OECD. Komite tersebut mewakili 41 organisasi bisnis dan pengusaha nasional utama di negara anggota OECD dan memiliki program sebagai pengamat sehingga organisasi bisnis nasional dari negaranegara non-OECD dapat tetap terlibat dalam kegiatan-kegiatan kebijakan komite ini secara aktif. Organisasi-organisasi bisnis dari Argentina, Brasil, India, Latvia, Moroko, Rusia, dan Afrika Selatan telah beberapa tahun berpartisipasi sebagai pengamat.

Dengan banyaknya jumlah perusahaan anggota EmNet yang beroperasi dan berinvestasi di wilayah Asia Tenggara, jaringan ini berusaha untuk mengikutsertakan lebih banyak perusahaan lokal sebagai mitra usaha, termasuk melalui kegiatan tahunan di Beijing yang bekerjasama dengan Dewan Internasional Cina untuk Promosi Perusahaan Multinasional, yaitu sebuah asosiasi yang terkait dengan Kementerian Perdagangan Cina untuk melakukan promosi bisnis. Salah satu perusahaan lokal yang saat ini telah menjadi anggota EmNet adalah Bank Pembangunan Singapura. Situs Terkait: www.oecd.org/dev/emnet 36

BIAC menerima Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia sebagai Pengamat pada bulan April 2011. Dengan demikian, KADIN dapat memberikan pandangan dan pendapatnya terhadap kerjasama OECD-Indonesia, serta kegiatan-kegiatan OECD lain yang lebih luas, melalui 37 komite kebijakan dan satuan tugas BIAC di berbagai bidang, seperti investasi, perdagangan, kebijakan ekonomi, anti-suap, ketenagakerjaan, dan perpajakan. BIAC berencana untuk memperbanyak jumlah Pengamat BIAC dengan mengajak organisasi bisnis nasional Asia lainnya. Situs Terkait: www.biac.org

3

TATA KELOLA PUBLIK DAN PERUSAHAAN

Pengelolaan sektor publik secara efektif, pengurangan rantai birokrasi, dan tata kelola perusahaan yang sehat merupakan kunci bagi pertumbuhan dan pembangunan suatu negara. Dalam hal ini, OECD telah bekerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara di area ini dan termasuk perlawanan global untuk memberantas penggelapan pajak dan penyuapan pejabat publik asing sebagai usaha menciptakan tata kelola yang baik di seluruh dunia.

3.1 Reformasi Peraturan dan Penyederhanaan Administratif Dengan menerapkan peraturan yang berkualitas dan bersifat best practices di dalam mengatur kebijakan, lembaga, dan perangkat yang digunakan, OECD berusaha membantu negara tersebut untuk merancang dan menerapkan peraturan yang akan meningkatkan fungsi pasar; untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan lingkungan; untuk melakukan deregulasi apabila diperlukan; dan untuk mendorong persaingan terbuka. OECD

mengembangkan

berbagai

instrumen

yang

internasional, seperti Pedoman Dasar untuk Menentukan Kualitas dan Kinerja Peraturan dan Checklist Terintegrasi APEC-OECD tentang Reformasi Peraturan, melakukan peer review untuk suatu negara tertentu, dan memfasilitasi dialog kebijakan antara OECD dengan negara-negara berkembang. Pekerjaan OECD meliputi penyederhanaan administratif, kepatuhan dan penegakkan peraturan, pengkajian dampak peraturan, transparansi dan komunikasi, serta alternatif dari peraturan yang ada.

Tahukah Anda? Merancang dan memperbaiki peraturan nasional merupakan inti pokok dari Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

bersifat 37

Indonesia Kedepannya, OECD akan membuat Kajian Reformasi Peraturan Indonesia yang bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah guna memperbaiki perancangan dan penegakkan peraturan yang diperlukan, untuk menarik dan mempertahankan investasi serta meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Isu-isu yang akan didalami dalam kajian tersebut antara lain: s Pengelolaan administrasi dan kelembagaan yang diperlukan untuk memastikan peraturan yang efektif dan efisien. s Penetapan peraturan untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur di seluruh Indonesia. s Kendala penegakkan peraturan di bidang pelabuhan, rel, dan pelayaran. s Anggaran dan tata pengaturan untuk manajemen Kemitraan Swasta Publik (Public Private Partnership). Kajian ini akan melibatkan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Keuangan Indonesia, Kementerian Perdagangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Situs Terkait: www.oecd.org/gov/regref Komite OECD: Komite Kebijakan Peraturan

38

3.2 Anggaran dan Belanja Publik Sistem belanja publik suatu negara harus mendukung disiplin fiskal, alokasi dan re-alokasi sumber daya tepat sasaran, serta efisiensi kegiatan operasional pemerintah. Kelompok Kerja Pejabat Senior Penganggaran OECD adalah forum terkemuka di dunia yang membahas isu anggaran internasional dan memiliki Jaringan Pejabat Senior Penganggaran untuk Asia. Jaringan tersebut merupakan sarana bagi para direktur penganggaran dan pejabat senior dari negara-negara Asia dan OECD untuk saling berbagi pengalaman dalam menjalankan kebijakan dan membahas isu bersama terkait anggaran. Sembilan negara ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, berpartisipasi dalam jaringan tersebut.. Kegiatan yang dilakukan oleh jaringan ini didasarkan pada tiga pilar: 1) melakukan analisa studi lintas negara dalam rangka mengidentifikasi best practices berdasarkan pengalaman di wilayah Asia di negara-negara OECD. Kegiatan yang dilakukan saat ini meliputi studi tentang respon fiskal terhadap krisis keuangan global, 2) melakukan peer review mengenai sistem penganggaran negara di kawasan tersebut yang dalam hal ini telah dilakukan untuk Thailand, Singapura, Indonesia, dan Filipina; 3) tersedianya Database yang ekstensif menyangkut institusi dan praktik penganggaran di kawasan Asia yang sedang diintegrasikan ke dalam keseluruhan Database Penganggaran OECD.

Pertemuan terbaru Jaringan Pejabat Senior Penganggaran untuk Asia diselenggarakan oleh Biro Anggaran Thailand di Bangkok.

Indonesia Laporan OECD tentang Penganggaran di Indonesia menunjukkan bahwa, sejak krisis ekonomi, perbaikan penting telah diperkenalkan bagi sistem penganggaran di Indonesia, termasuk pembentukan kerangka hukum modern untuk penganggaran dan penyatuan anggaran. Menyadari bahwa Parlemen Indonesia mempunyai peran dalam mereformasi proses anggaran dan diperkenalkannya fungsi perencanaan nasional di samping penganggaran, laporan tersebut menunjukkan bahwa kemajuan lebih lanjut dapat dicapai dengan : s Memperkenalkan aturan fiskal yang lebih berbasis pengeluaran operasional. s Menghindari konsentrasi pengeluaran pada bulan-bulan terakhir dari tahun fiskal. s Mengurangi penekanan pada detail yang tidak perlu dalam dokumentasi anggaran resmi. Detail yang berlebihan dapat menghambat beberapa inisiatif reformasi yang sedang dilakukan di Indonesia.

Tahukah Anda? Pada tahun 2003, Indonesia mengadopsi aturan fiskal yang ditutup dengan defisit tahunan sebesar 3% dari PDB dan utang terakumulasi sebesar 60% dari PDB. Namun, kinerja nyata fiskal Indonesia saat ini secara konsisten telah jauh lebih baik. Tingkat utang terus menurun hingga mencapai 26% dari PDB pada 2010 dan defisit tahunan menjadi berkisar antara 0,5% dan 1,2% dari PDB sejak tahun 2003. Situs Terkait: www.oecd.org/gov/budget Komite OECD: Kelompok Kerja Pejabat Senior Penganggaran (Komite Tata Kelola Publik)

3.3 Perpajakan OECD menganalisa dan memberikan saran untuk berbagai isu yang terkait dengan kebijakan dan administrasi pajak domestik maupun internasional, termasuk pajak langsung dan tidak langsung, kepatuhan pajak, kerjasama perpajakan internasional, dan perpajakan berwawasan lingkungan, serta terlibat secara aktif memerangi penggelapan pajak lintas batas negara. OECD telah mengembangkan dan mengawasi implementasi dari instrumen perpajakan internasional, termasuk Model Konvensi Pajak OECD tentang Penghasilan dan Modal serta Pedoman Penentuan Transfer Pricing untuk Perusahaan Multinasional.

39

OECD telah menyelenggarakan sekitar 20 seminar dan dialog kebijakan per tahun di Asia Tenggara sebagai ajang pertemuan petugas pajak yang berasal dari kawasan ini maupun negaranegara anggota OECD untuk saling berbagi pengalaman dan keahliannya di bidang perpajakan dalam menghadapi masalah teknis, kebijakan, dan administratif. Pada tahun 2011, Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand menjadi tuan rumah dalam kegiatan yang berfokus pada perjanjian pajak, penentuan transfer pricing, pertukaran informasi, administrasi pajak, dan hal-hal penting lain yang berhubungan dengan pajak. Negara-negara di wilayah ini juga aktif berkontribusi pada studi OECD. Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura memainkan peran penting sebagai anggota Forum Global OECD tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Keperluan Pajak. Forum global yang mengumpulkan lebih dari seratus negara OECD dan nonOECD tersebut memantau implementasi dari standar transparansi pajak yang telah disepakati secara internasional melalui peer review tiap negara. Hasil peer review mengenai kerangka hukum dan peraturan tentang transparansi dan pertukaran informasi untuk keperluan pajak di Singapura dan Filipina telah dipublikasikan pada bulan Juni 2011. Review yang serupa juga telah dipublikasikan untuk Indonesia pada bulan November 2011. Keempat negara tersebut telah mengesahkan dan mengimplementasikan standar internasional tentang transparansi dan pertukaran informasi untuk keperluan pajak. Lebih jauh lagi, Indonesia dan Malaysia berpartisipasi sebagai pengamat dalam beberapa pertemuan Komite Urusan Fiskal OECD. Pada 3 November 2011, Indonesia telah menandatangani Konvensi OECD tentang Bantuan Timbal Balik Administratif dalam Urusan Perpajakan. 40

Tahukah Anda? Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura merupakan anggota Forum Global tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Keperluan Pajak yang sangat penting untuk memerangi penggelapan pajak lintas batas negara di dunia. Semakin cepatnya integrasi perekonomian Asia Tenggara ke dalam perekonomian global menekankan pentingnya membina kerjasama antara negara-negara Asia Tenggara dan OECD dalam menghadapi isu perpajakan. Kerjasama tersebut telah membantu negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk merancang dan mengimplementasikan langkah-langkah perpajakan dan administratif yang didasari best practices secara internasional. Situs Terkait: www.oecd.org/taxation dan www.oecd.org/tax/globalrelations www.itdweb.org Komite OECD: Komite Urusan Fiskal Forum Global tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Keperluan Pajak

41

3.4 Memberantas Korupsi Korupsi merupakan hambatan utama bagi pembangunan ekonomi karena merusak tata kelola yang baik dari pembangunan berkelanjutan dan praktik bisnis yang adil. Untuk itu, OECD telah menyusun dan mengembangkan Konvensi OECD tentang Pemberantasan Penyuapan Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional atau biasa disebut Konvensi Anti-Suap OECD dan kemudian memantau pelaksanaannya melalui peer review yang dibahas oleh Kelompok Kerja OECD tentang Penyuapan. Instrumen internasional ini telah diadopsi oleh 38 negara di seluruh dunia. Kelompok Kerja OECD tentang Penyuapan telah mengidentifikasi Thailand, Malaysia dan Singapura sebagai negara yang dapat bekerjasama lebih erat. Sekarang ini, Thailand dan Malaysia sudah berpartisipasi sebagai Pengamat dalam Kelompok Kerja tersebut. Sedangkan Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Kamboja merupakan anggota aktif dari Inisiatif AntiKorupsi ADB/OECD untuk Asia dan Pasifik. Inisiatif ini merupakan gabungan dari 28 negara Asia-Pasifik yang telah bersama-sama menyusun Rencana Aksi Anti-Korupsi untuk Asia dan Pasifik dan bekerja bersama dalam pelaksanaanya. Inisiatif Anti-Korupsi ADB/ OECD untuk Asia dan Pasifik mendukung upaya pemerintah negaranegara anggotanya melalui tiga sarana, yaitu dialog kebijakan, analisis kebijakan, dan peningkatan kapasitas.

Tahukah Anda? Rencana Aksi Anti-Korupsi G20 menugaskan Kelompok Kerja tentang Penyuapan OECD untuk berperan aktif dalam keterlibatannya dengan semua negara-negara G20 pada standar Konvensi Anti-Suap OECD.

Indonesia Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berpartisipasi aktif dalam Kelompok Kerja tentang Penyuapan sebagai Pengamat sejak 2009. Pemerintah Indonesia juga mendanai dan melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan konferensi internasional tentang penyuapan asing dengan OECD pada bulan Mei 2011, bersamaan dengan pertemuan Kelompok Kerja Anti Korupsi G20. Pada bulan September 2010, Inisiatif Anti-Korupsi ADB/OECD telah mempublikasikan Kriminalisasi Suap di Asia Pasifik, yaitu sebuah kajian tematik yang menyediakan analisis pelanggaran penyuapan domestik dan asing dari masing-masing 28 anggota inisiatif ADB/OECD. Salah satu temuan dari kajian ini adalah bahwa hukum Indonesia tidak mengatasi urusan pelanggaran penyuapan pihak asing, baik aktif maupun pasif. Untuk memenuhi standar internasional, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi peraturan khusus yang dapat mengkriminalisasi penyuapan oleh pejabat negara asing dan organisasi internasional publik yang sesuai dengan aturan bisnis internasional. Situs Terkait: www.oecd.org/corruption www.oecd.org/corruption/asiapacific

42

Komite OECD: Kelompok Kerja tentang Penyuapan dalam Transaksi Bisnis Internasional (Komite Investasi)

yang berkaitan dengan kerangka hukum dan peraturan suatu negara. Laporan ini juga menyoroti tantangan yang sedang berlangsung dan membuat rekomendasi sebagai berikut:

3.5 Tata Kelola Perusahaan

s Semua yurisdiksi harus berusaha untuk melaksanakan hukum perusahaan dan peraturan pemerintahan secara efektif. s Kinerja Dewan perlu lebih ditingkatkan melalui pelatihan dan evaluasi. s Kualitas pengungkapan informasi perlu ditingkatkan secara tepat waktu dan transparan. Yurisdiksi harus mempromosikan penerapan good practices untuk pengungkapan non-keuangan. s Kerangka hukum dan peraturan harus memastikan bahwa pemegang saham tanpa pengendalian dilindungi dari pengambilalihan oleh orang dalam dan pemegang saham pengendali. s Institusi penjaga seperti auditor eksternal, lembaga pemeringkat, penasehat, dan perantara harus menghindari konf lik kepentingan. s Keterlibatan Pemegang Saham harus didorong, khususnya oleh investor yang berupa lembaga. s Pemerintah harus meningkatkan upaya mereka untuk memperbaiki peraturan dan tata kelola perusahaan pada bank.

OECD bekerja pada tata kelola perusahaan yang didasarkan pada dua instrumen internasional, yaitu: 1) Prinsip Tata Kelola Perusahaan OECD yang merupakan salah satu dari 12 standar kunci untuk stabilitas keuangan internasional dari Forum Stabilitas Keuangan, dan 2) Pedoman OECD tentang Tata Kelola Perusahaan Milik Negara/BUMN yang memberikan saran konkret untuk membuat perusahaan tersebut lebih kompetitif, efisien, dan transparan. Jaringan Tata Kelola BUMN Asia mempersatukan para pembuat kebijakan tingkat tinggi di 14 negara Asia, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Filipina untuk mempromosikan reformasi tata kelola di BUMN dengan menggunakan Pedoman OECD tentang Tata Kelola BUMN sebagai referensi. Jaringan Asia tersebut telah mengembangkan Kebijakan Singkat di tingkat regional dan memberikan satu set rekomendasi dan prioritas untuk reformasi kebijakan dalam rangka meningkatkan tata kelola BUMN di Asia. Laporan Tata Kelola Perusahaan di Asia: Kemajuan dan Tantangan pada tahun 2011 menyoroti perbaikan dalam tata kelola perusahaan di Asia selama satu dekade terakhir, khususnya

43

Tahukah Anda? Perusahaan milik negara merupakan bagian penting dari kapitalisasi pasar saham total di Asia: di Singapura besarnya sekitar 20%, di India dan Thailand masing-masing sebesar 25%, di Indonesia dan Pakistan masing-masing sekitar 33%, sedangkan di Malaysia besarnya adalah sekitar 50% dan di Cina besarnya mendekati 60%.

Indonesia Pertemuan meja bundar Tata Kelola Perusahaan Asia berfungsi sebagai penghubung di tingkat regional untuk bertukar pengalaman dan mengedepankan agenda reformasi tata kelola perusahaan di Asia berdasarkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan OECD. Pada tahun 2011, Indonesia menyelenggarakan pertemuan tersebut dimana para pesertanya mengevaluasi pelaksanaan dan penegakkan tata kelola yang baik serta menganalisis pilihan-pilihan kebijakan untuk mendukung layak dan efektifnya reformasi tata kelola perusahaan. Sebuah dialog kebijakan program bilateral antara OECD dan Indonesia diluncurkan pada bulan Oktober 2011. Dialog ini berfokus pada pengungkapan kepemilikan dan kontrol keuntungan yang menjadi prioritas bagi Pemerintah Indonesia.

44

Situs Terkaits: www.oecd.org/daf/corporateaffairs www.oecd.org/daf/corporateaffairs/roundtables/asia Komite OECD: Komite Tata Kelola Perusahaan

4

4

MASYARAKAT OECD membantu merancang kebijakan sosial di berbagai bidang seperti pendidikan dan kejuruan, kesehatan dan pensiun, pendidikan keuangan, dan migrasi internasional yang secara keseluruhan akan memajukan kesejahteraan warga, meningkatkan hubungan sosial, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih menyeluruh.

4.1 Masyarakat, Kesehatan, dan Pensiun Masyarakat Asia Tenggara mengalami perubahan yang signifikan ketika situasi keuangan global memberikan tekanan tambahan pada jaminan sosial dan sistem kesehatan. Karena itu, kebijakan sosial dan kesehatan regional harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku saat ini.

Masyarakat Setiap dua tahun sekali, Pusat Kebijakan Korea/OECD menerbitkan sebuah laporan yang berjudul Sekilas tentang Masyarakat - Asia/Pasifik. Laporan ini memberikan gambaran yang luas tentang keadaan ekonomi Asia-Pasifik dengan

menggunakan berbagai indikator sosial dan ekonomi yang membantu dalam menginformasikan kebijakan pada berbagai masalah sosial. Laporan ini juga menunjukkan bagaimana indikator-indikator sosial dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di negara-negara Asia Tenggara.

Pensiun Pensiun merupakan isu kebijakan yang penting di Asia Tenggara dan beberapa negara OECD. Terkait hal tersebut, OECD telah membuat suatu standar internasional dan menyiapkan data statistik untuk membantu memantau industri yang bergerak dalam bidang pensiun. Di samping itu, OECD juga sedang menyusun pedoman keamanan investasi dana pensiun. Pada tahun 2009, untuk pertama kalinya Pusat Kebijakan Korea/OECD, OECD, dan Bank Dunia menerbitkan laporan mengenai pension 45

yang berjudul, Sekilas tentang Pensiun: Edisi Asia/Pasifik. Laporan ini menganalisa sistem pendapatan pensiun di beberapa negara Asia Tenggara dan memberikan referensi untuk perbandingan pensiun di seluruh kawasan.

Kesehatan OECD menggunakan data kesehatan untuk memberikan suatu rekomendasi praktis dalam meningkatkan kinerja sistem kesehatan. Selain itu, OECD juga mendorong pengembangan sistem akuntansi kesehatan untuk melacak arus pengeluaran dan pendanaan untuk kesehatan di kawasan Asia-Pasifik. Laporan OECD 2010 tentang kesehatan yang tertuang dalam, Sekilas Kesehatan: Asia/Pasifik, menyediakan data kesehatan dan tren yang dapat saling dibandingkan dari beberapa negara di Asia/ Pasifik. Sementara itu, laporan Sistem Pencatatan Kesehatan yang dituangkan dalam suatu makalah berjudul, Health Accounts Systems Green Papers, merupakan suatu analisis khusus untuk suatu negara tertentu. Laporan ini diterbitkan untuk Malaysia pada tahun 2009, Thailand diterbitkan pada tahun 2007, dan Indonesia diterbitkan pada tahun 2011. OECD dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengkaji efektivitas dan efisiensi kebijakan pencegahan penyakit yang bertujuan untuk melawan penyakit kronis, seperti penyakit kardiovaskular. Diperkirakan bahwa penyakit kronis tersebut mengakibatkan penurunan PDB sebesar 1%-5% bagi negara berpendapatan rendah dan menengah. Sementara itu, biaya untuk mengatasi faktor risiko utamanya, seperti merokok dan tekanan darah tinggi, setidaknya diperlukan 1,5 USD per kapita per tahun. 46

Tahukah Anda? Perekonomian Asia menghabiskan dana kesehatan setiap tahunnya rata-rata sebesar 526 USD per kapita (4% dari PDB), lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata negara OECD yang mencapai 3.060 USD per kapita (9% dari PDB).

Situs Terkait: www.oecd.org/health www.oecdkorea.org Komite OECD: Komite Kesehatan Komite Lapangan Kerja, Tenaga Kerja, dan Urusan Sosial

47

4.2 Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan, bukan hanya sebagai pilar pertumbuhan ekonomi tetapi juga prasyarat pembangunan jangka panjang, yang dapat memberdayakan individu untuk menjadi warga negara aktif. OECD berusaha memahami dampak pendidikan terhadap pertumbuhan nasional dan kesejahteraan individu, serta perannya dalam memberantas kemiskinan dan hambatan sosial. Organisasi ini juga menyediakan data dan analisis lintas negara serta memberikan saran yang spesifik untuk suatu negara dalam menyusun kebijakan pendidikan mulai dari anak usia dini hingga usia sekolah dasar dan menengah, pendidikan tinggi, dan pembelajaran orang dewasa. Negara Asia Tenggara telah lama terlibat dengan suatu program OECD untuk menilai siswa secara internasional atau lebih dikenal dengan, Programme for International Student Assessment (PISA). Program ini berusaha menilai kemampuan pemahaman membaca, matematika, dan sains untuk siswa berumur 15 tahun. Indonesia dan Thailand telah berpartisipasi dalam semua survei PISA sejak tahun 2000. Malaysia dan Singapura berpartisipasi dalam PISA 2009 dan, bersama dengan Vietnam, akan berpartisipasi dalam PISA 2012. Sedangkan untuk tingkat pengajar, OECD melakukan survey yang bernama, The Teaching and Learning International Survey (TALIS) untuk memberikan wawasan terhadap kondisi kerja guru serta kegiatan belajar mengajar di sekolah. Malaysia telah berpartisipasi dalam TALIS 2008 dan Singapura diharapkan untuk berpartisipasi 48

pada tahun 2013. Dalam TALIS pertama OECD, guru di Malaysia menyatakan adanya manfaat dari sistem penilaian dan umpan balik yang menyediakan rencana pengembangan dan memberi penghargaan untuk meningkatkan kualitas pengajaran atau menjadi lebih inovatif. Sebagai tambahan untuk pelatihan penyetaraan lintas negara, OECD juga telah melakukan kajian khusus, seperti Pendidikan Lebih Tinggi dalam Pembangunan Wilayah dan Kota: Penang, Malaysia, pada tahun 2011. Kajian mengenai Kebijakan Pendidikan di Indonesia, rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2013 untuk memeriksa keseluruhan sistem pendidikan Indonesia. Tahukah Anda? Di Singapura, satu dari enam siswa (16%) menunjukkan kemampuan matematika yang sangat tinggi (kemahiran tingkat 6) dibandingkan dengan rata-rata OECD yang hanya sebesar 3%.

Situs Terkait: www.oecd.org/education www.oecd.org/edu/learningforjobs www.oecd.org/edu/pisa Komite OECD: Komite Pendidikan

49

4.3 Pendidikan Keuangan Pendidikan keuangan diperlukan untuk membangun kesadaran dan keahlian finansial, baik untuk konsumen maupun investor. Pada tahun 2008, OECD membentuk Jaringan Internasional tentang Pendidikan Keuangan yang mempersatukan lebih dari 200 pejabat pemerintah senior dari 88 negara, termasuk Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Kamboja. Pejabat-pejabat tersebut saling bertukar pengalaman dan mendiskusikan program dan penelitian yang berkaitan dengan pendidikan keuangan dengan tujuan untuk mengidentifikasi tata kelola yang baik dan prinsip yang sesuai. Untuk meningkatkan pemahaman akan keuangan, OECD merekomendasikan agar pemerintah mengembangkan strategi nasional yang ditujukan untuk pendidikan keuangan. Strategi tersebut harus bersifat holistis secara alami, yang mencakup semua bagian, dan didasarkan pada diagnosis akurat tentang tingkat pendidikan keuangan yang nyata di masyaratakat. Bila memungkinkan, strategi tersebut juga harus dapat menyertakan pendidikan keuangan dalam kurikulum sekolah. Situs Terkait: www.financial-education.org www.oecd.org/daf/financialeducation Komite OECD: Komite Pasar keuangan Komite Asuransi dan Pensiun Swasta 50

Tahukah Anda? Bank Sentral Filipina mengeluarkan Master Plan Pendidikan Keuangan pada tahun 2008 yang didasarkan pada visi bahwa "Pendidikan Keuangan adalah fondasi untuk Perekonomian yang Lebih Kuat”. Target program tersebut adalah mahasiswa, profesional muda, pengusaha, pensiunan, dan individu dari sektor marginal.

Indonesia OECD telah mengembangkan program-program bilateral dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Indonesia. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi adanya kolaborasi di bidang pendidikan keuangan dan bidang lainnya, termasuk asuransi (statistik, pengembangan pasar, dan kesadaran konsumen), manajemen utang, reformasi pensiun swasta, pengembangan pasar sekuritas, serta pengaturan dan pengawasan keuangan. Kerjasama dengan Bank Indonesia juga bertujuan untuk mendukung pengembangan strategi nasional pada penyertaan pendidikan keuangan. Kegiatan terakhir dari kerjasama tersebut sudah termasuk penyelenggaraan seminar regional gabungan serta pertemuan meja bundar Bank Sentral Asia mengenai pemahaman keuangan.

4.4 Migrasi Internasional

teratur, dan dampak dari remitan (pengiriman uang buruh di luar negeri) terhadap pembangunan.

Dalam beberapa dekade terakhir, arus migrasi di seluruh dunia meningkat pesat. Akibatnya, hubungan antara migrasi dan pembangunan ekonomi di negara-negara asal telah menjadi topik yang semakin penting. Untuk memantau arus dan kebijakan migrasi, OECD memiliki suatu database OECD tentang Imigran di Negara-Negara OECD. Di dalamnya juga terdapat informasi rinci tentang imigrasi Asia Tenggara ke negaranegara OECD. Database tersebut sudah diperluas cakupannya untuk meliputi arus imigrasi ke sebagian besar negara Asia Tenggara. Untuk tahun 2012, OECD akan mempublikasikan, Outlook Migrasi Internasional, yang akan mencakup bab khusus mengenai migrasi di Asia.

Antara tahun 2000 dan 2005, jumlah imigran dari negara-negara Asia Tenggara yang tinggal di negara-negara OECD meningkat sekitar 20%. Namun, jumlah imigran dari Indonesia tidak meningkat. Migrasi legal dan ilegal tetap menjadi masalah yang mendesak bagi negara-negara Asia Tenggara. Selama krisis keuangan global 2008, banyak migran dipaksa untuk kembali ke tanah airnya. Akhirnya para migran menghadapi pilihan antara dideportasi atau menjadi pekerja ilegal di negara tuan rumah. Hal ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebanyakan pekerja dengan upah rendah, Sementara itu, terjadi peningkatan mobilitas di antara pekerja yang sangat terampil, baik di dalam maupun di luar Asia Tenggara.

Kegiatan OECD yang menyangkut dinamika migrasi dan kebijakan di Asia Tenggara telah memfokuskan diri pada berbagai isu seperti brain drain, migrasi kembali, dan mobilitas internasional untuk profesional kesehatan. Penelitian di bidang ini khususnya menentukan penerapan manajemen migrasi tenaga kerja yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di negara asal. Selain itu, OECD dan ADB bersama-sama telah mengorganisir pertemuan meja bundar tentang Migrasi Tenaga Kerja di Asia (pertemuan pertama dilaksanakan pada bulan Januari 2011). Negara-negara di Asia Tenggara mempunyai perhatian yang sama dengan negara-negara OECD pada isu-isu kunci seperti pengelolaan migrasi buruh, penanganan migrasi yang tidak

Tahukah Anda? Pada tahun 2009, sekitar 290.000 orang meninggalkan Asia Tenggara menuju negara-negara OECD. Angka tersebut tercatat hampir 6% dari total arus imigrasi yang masuk ke dalam wilayah OECD. Lebih dari setengahnya berasal dari Filipina.

Situs Terkaits: www.oecd.org/migration www.oecd.org/migration/DIOC www.oecd.org/migration/imo

51

5

INOVASI DAN INDUSTRI Dalam perekonomian berbasis-pengetahuan, ilmu dan teknologi, serta aplikasinya pada sektor industri dan jasa merupakan sumber utama dari pertumbuhan ekonomi. OECD memberikan saran kepada pemerintah tentang kebijakan inovasi dan transportasi, analisis tren utama baja, serta mempromosikan pemahaman yang sama tehadap data yang terkait dengan bahan kimia.

5.1 Teknologi Informasi dan Inovasi OECD mengumpulkan dan menyusun indikator kuantitatif dan kualitatif di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. OECD juga menganalisis kebijakan nasional, memberikan saran tentang strategi ilmu pengetahuan, tenologi, dan inovasi yang efektif kepada pemerintah negara anggota dan mitra, serta mendukung kerjasama internasional di bidang-bidang tersebut. Publikasi utama OECD di bidang ini termasuk terbitan dua kali setahun berjudul Papan Skor Sains, Teknologi, dan Industri serta Outlook Sains, Teknologi, dan Industri yang memiliki profil negara Indonesia. Asia Tenggara sekarang ini berada dalam masa transisi dimana

52

ekonomi negara anggotanya semakin terintegrasi ke dalam jaringan pengetahuan dan produksi pada tingkat regional dan global. Pada saat yang sama, dengan semakin meningkatnya kegiatan-kegiatan sains, teknologi, dan inovasi di kawasan ini membuka kesempatan bagi perekonomian negara anggotanya untuk bisa bergerak ke tingkat value chain yang lebih tinggi, dan juga mampu mengejar ketinggalan dalam hal pendapatan per kapita dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduknya. OECD telah meluncurkan sebuah inisiatif untuk memetakan kapasitas sains, teknologi, dan inovasi negara-negara Asia Tenggara dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang kerjasama negara-negara di kawasan ini dengan OECD. Hal Ini merupakan inisiatif yang sangat dinantikan oleh Komite Sains dan Teknologi ASEAN.

Kedepannya, OECD akan menerbitkan kajian mengenai Inovasi di Asia Tenggara yang berjudul, Kajian OECD mengenai Inovasi di Asia Tenggara, yang akan mencakup satu set catatan negara di kawasan ini yang menggambarkan dinamika sistem inovasi nasional dan hubungannya dengan arus pengetahuan internasional. Fokus utamanya adalah pada arus pengetahuan antara negara di kawasan Asia Tenggara dan Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat, Cina, dan India. Kajian tersebut akan berfungsi sebagai dasar kegiatan pengkajian yang lebih mendalam tentang kebijakan inovasi khusus suatu negara. Kajian Sains, Teknologi, dan Inovasi Vietnam yang sekarang masih dalam tahap persiapan merupakan kerjasama pertama OECD dengan Bank Dunia di bidang tersebut. Analisis terbaru OECD menemukan bahwa Asia Tenggara bisa mendapatkan keuntungan dari: s Pendayagunaan yang lebih baik dari inovasi untuk diversifikasi ekonomi dan bergerak naik di value chain. s Meningkatkan investasi pada aset yang terkait dengan inovasi, termasuk modal untuk R&D dan sumberdaya manusia. s Menuju sistem inovasi yang digerakkan oleh perusahaan dan meningkatkan keterkaitan dan kerjasama. s Reformasi tata kelola sistem inovasi, dengan mempertimbangkan pengalaman internasional dan tata kelola yang baik.

perancangan kebijakan inovasi bagi para pengguna di negara anggota dan mitra OECD.

Tahukah Anda? Sumber daya manusia dalam sains dan teknologi memainkan peran kunci dalam inovasi. Pekerja bidang ini di Indonesia menyumbangkan 7% dari total angkatan kerja pada tahun 2008.

Situs Terkaits: www.oecd.org/sti/stpolicy www.oecd.org/sti/innovation Komite OECD:: Komite tentang Kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komite tentang Kebijakan Informasi, Komputer, dan Komunikasi

OECD juga membangun sistem manajemen pengetahuan online yang baru, yaitu Wahana Kebijakan Inovasi atau disebut juga Innovation Policy Platform untuk mendukung analisis dan

53

54

5.2 Pembuatan Kapal dan Baja Kelompok Kerja OECD tentang Pembuatan Kapal adalah satu-satunya forum internasional yang memungkinkan pemerintah dan industri membahas isu-isu ekonomi dan kebijakan yang berkaitan dengan industri pembuatan kapal secara global serta mempertimbangkan solusi untuk permasalahan multilateral. Kelompok kerja tersebut telah melakukan usaha-usaha signifikan untuk melibatkan negara-negara ASEAN dan keterlibatannya yang lebih lanjut tetap menjadi prioritas tinggi. Tahukah Anda? Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam bersama-sama menyumbang sekitar 4% dari produksi kapal global pada tahun 2010. Sementara Cina, Korea dan Jepang adalah produsen kapal utama dunia (hampir 85% dari produksi dunia pada tahun 2010), beberapa negara ASEAN juga memiliki sektor perkapalan yang signifikan. Analisis OECD menunjukkan bahwa:

Asia Tenggara (perwakilan produsen baja di kawasan tersebut) juga berpartisipasi dalam beberapa pekerjaan Komite. Enam negara Asia Tenggara memiliki industri baja utama: Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Singapura. Produksi baja mentah negara-negara tersebut telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun, karena sejumlah besar pengerolan baja tidak membuat baja mentah sendiri, produksi baja akhir di kawasan ini masih jauh lebih tinggi dari pada produksi baja mentah. Publikasi OECD yang diterbitkan dua kali setahun berjudul, Perkembangan Kapasitas Pembuatan Baja Negara Non-OECD telah memantau tren industri baja di Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Analisis terbaru OECD menunjukkan bahwa produsen di kawasan tersebut berencana memperluas kapasitas produksi baja mentah mereka secara signifikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor di masa mendatang dan nantinya akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam arus perdagangan baja regional.

Tahukah Anda? Pada tahun 2010, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Singapura menghasilkan hampir 16 juta ton baja mentah, tercatat lebih dari 1% dari produksi baja global.

s Antara 2008 dan 2010, Vietnam dan Filipina memproduksi kapal lebih dari dua kali lipat di saat produksi di negara-negara pembuat kapal tradisional menurun akibat dampak krisis keuangan global. s Aktivitas produksi galangan kapal bergeser ke Asia Timur dan Tenggara (terutama Cina, tetapi juga ke beberapa negara ASEAN), produsen tradisional lainnya (terutama di Eropa) semakin berfokus pada pasar khusus.

Situs Terkaits: www.oecd.org/sti/industry-issues

Komite Baja OECD adalah sebuah forum global yang membahas isu-isu industri baja multilateral dan mengeksplorasi solusi-solusi kebijakannya. Malaysia adalah Pengamat Tetap, komite tersebut. Institut Besi dan Baja

Komite OECDs: Dewan Kelompok Kerja tentang Pembuatan Kapal Komite Baja 55

56

5.3 Kimia Dengan maksud untuk lebih melindungi kesehatan manusia dan lingkungan, OECD bekerjasama dengan beberapa negara untuk memperbaiki keamanan bahan kimia untuk merancang kebijakan pengendalian bahan kimia yang lebih transparan dan efisien, menghemat sumber daya bagi pemerintah dan industri, serta mencegah distorsi yang tidak perlu dalam perdagangan bahan kimia dan produk kimia.

Mutual Acceptance of Data (MAD) Mutual Acceptance of Data (MAD) atau kesepakatan/perjanjian bersama mengenai data OECD dalam Penilaian Sistem Kimia adalah perjanjian multilateral yang memungkinkan hasil non-klinis pengujian keselamatan bahan kimia dan produk kimia, seperti bahan kimia industri dan pestisida, disebarluaskan ke semua peserta perjanjian. Beberapa negara di Asia Tenggara terlibat dalam sistem MAD OECD. Singapura adalah negara dengan status peserta penuh bersama mitra ekonomi lainnya seperti Argentina, Brasil, India, dan Afrika Selatan. Dengan status yang demikian, anggota OECD dan negara lain yang bergabung akan menerima data uji yang dihasilkan MAD sesuai kondisi yang ada di Singapura. Hal ini akan menghilangkan potensi terjadinya hambatan perdagangan non-tarif antara Singapura dan negara-negara lain yang bergabung dalam MAD. Malaysia dan Thailand adalah pengikut sementara.

Tahukah Anda? Sistem MAD OECD itulah berhasil menghemat pengeluaran pemerintah dan produsen kimia pesertanya lebih dari 150 juta Euro per tahun. Situs Terkait: www.oecd.org/ehs Komite OECD: Komite Kimia

5.4 Transportasi Forum Transportasi Internasional, yang memiliki 52 negara anggota, bertindak sebagai think tank kebijakan strategis untuk transportasi yang menyelenggarakan pertemuan puncak tahunan untuk menteri. Pertemuan tingkat menteri tersebut juga mempertemukan para pembuat keputusan dan pelaku dari sektor swasta, masyarakat sipil, dan penelitian untuk membahas berbagai isu strategis di sektor transportasi. India dan Cina baru saja bergabung dengan forum ini sebagai anggota. Indonesia telah diidentifikasi sebagai negara prioritas bagi kegiatan forum tersebut dalam lima tahun ke depan bersama Brasil, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, Kolombia, dan Peru. Situs Terkait: www.internationaltransportforum.org

57

6

LINGKUNGAN & ENERGI Melindungi lingkungan, mengatasi perubahan iklim, dan mengembangkan sumber energi baru adalah tantangan global utama yang menguji kapasitas pemerintah untuk menjalin kerjasama. OECD telah berkecimpung pada isu-isu tersebut selama bertahun-tahun dan mendukung para perumus kebijakan Asia Tenggara dalam menyusun dan melaksanakan respon kebijakan yang memadai di tingkat domestik dan internasional.

6.1 Lingkungan OECD memberikan bantuan ke banyak negara untuk merancang kebijakan lingkungan yang efisien secara ekonomi dan efektif secara lingkungan. Indonesia telah berpartisipasi dalam berbagai aspek kegiatan lingkungan OECD sejak 2008, termasuk mendukung perumus kebijakan dalam mengatasi tantangan global dan dalam menganalisis aspek-aspek ekonomi dari perubahan iklim dan konservasi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan dasar untuk mempertahankan hidup, menyediakan pelayanan untuk ekosistem yang kritis, dan mengatur iklim. Analisis kebijakan OECD berfokus pada penilaian keekonomian dari jasa keanekaragaman hayati dan ekosistem, serta penggunaan insentif ekonomi dan instrumen berbasis pasar untuk

58

menggalakkan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Hasil analisa ini mendukung Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati. Publikasi OECD berjudul Membiayai Keanekaragaman Hayati: Meningkatkan Efektivitas Biaya dari Pembiayaan Program Jasa Ekosistem, berusaha mengidentifikasi tata kelola yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Pembiayaan Jasa Ekosistem sehingga dapat meningkatkan efektivitas biaya dan lingkungan.

Tahukah Anda? Menurut Outlook Lingkungan OECD, untuk tahun 2030, tanpa adanya pembaharuan upaya-upaya internasional, 10% dari keanekaragaman hayati global akan hilang antara tahun 2000 dan 2030.

59

Situs Terkaits: www.oecd.org/env and www.oecd.org/env/biodiversity Komite OECD Komite Kebijakan Lingkungan

6.2 Perubahan Iklim Dengan kemampuan analisis perubahan iklim yang terdepan, OECD mempromosikan kebijakan lingkungan dan ekonomi yang efisien yang berkaitan dengan adaptasi, mitigasi, teknologi, pembiayaan, dan pengembangan.

Kerjasama Pembangunan dan Adaptasi Perubahan Iklim Perubahan iklim merupakan tantangan serius bagi semua negara, tapi negara berkembang adalah kelompok yang paling rentan. Di Asia Tenggara, Indonesia dan beberapa negara lainnya memproduksi sejumlah besar emisi gas rumah kaca dan tentunya juga memiliki dampak besar pada perubahan iklim yang mempengaruhi populasi, sumber daya alam, dan ternak. Publikasi OECD tahun 2009 yang berjudul, Mengintegrasikan Adaptasi Perubahan Iklim ke dalam Kerjasama Pembangunan, mencoba menganalisa cara terbaik untuk mengintegrasikan isu adaptasi dalam proses perencanaan nasional dan anggaran. Saran kebijakan dari laporan tersebut menekankan pada pentingnya peningkatkan kapasitas di seluruh tingkat pemerintahan, 60

sehingga dapat memiliki relevansi bagi pengambil keputusan di Asia Tenggara. OECD juga telah menganalisis biaya dan manfaat adaptasi perubahan iklim di sektor-sektor terkait serta telah menjajaki potensi dari berbagai instrumen ekonomi dan kebijakan yang dapat dijadikan insentif bagi tindakan adaptasi. Laporan OECD tahun 2008 mengenai perubahan iklim yang berjudul, Aspek Ekonomi dalam Adaptasi Perubahan Iklim: Biaya, Manfaat, dan Instrumen Kebijakan, dapat menjadi panduan bagi negara-negara Asia Tenggara dalam mengkaji dampak perubahan iklim dengan lebih rinci. Merancang strategi adaptasi yang efektif untuk daerah perkotaan sangat penting dalam membuat respon kebijakan yang berbiaya efektif dalam menghadapi perubahan iklim. Laporan OECD mengenai Kota dan Perubahan Iklim, mengidentifikasi beberapa strategi untuk meningkatkan kontribusi daerah perkotaan terhadap isu adaptasi. Kegiatan serupa menjadi relevan untuk Indonesia, mengingat Jakarta, sebagai ibukota, merupakan salah satu dari 20 kota di dunia yang terkena banjir yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Mitigasi Perubahan Iklim dan Pembiayaan Pengembangan Karbon Rendah OECD mengkaji bagaimana kebijakan dapat diterapkan dengan biaya yang efektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Outlook Lingkungan OECD hingga Tahun 2050 membandingkan kinerja lingkungan dan ekonomi dari berbagai kebijakan, termasuk reformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM), perluasan pasar karbon global, dan investasi R&D (Riset dan Pengembangan).

Sehubungan dengan subsidi BBM, OECD dan IEA (Badan Energi Internasional) menunjukkan bahwa penghapusan subsidi akan menghemat uang bagi pemerintah, mengalihkan kegiatan ekonomi dari kegiatan yang mengeluarkan CO2, mendorong efisiensi energi, serta memicu pengembangan teknologi rendah karbon dan sumber energi terbarukan. Namun, hasil analisa juga menunjukkan bahwa langkah-langkah kompensasi yang tepat sasaran mungkin perlu lebih dilakukan, terutama di negaranegara berkembang yang penduduknya paling rentan terhadap biaya transisi yang akan dikeluarkan terkait dengan pertumbuhan berwawasan lingkungan. OECD juga memberi bantuan kepada berbagai negara dalam upaya mencari solusi jangka panjang untuk membiayai aksi perubahan iklim, termasuk identifikasi best practices dalam pendayagunaan investasi swasta untuk mencapai pembangunan ketahanan iklim yang rendah karbon.

Tahukah Anda? Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk sepenuhnya menghilangkan subsidi bahan bakar fosil pada tahun 2014.

Situs Terkait: www.oecd.org/env/cc/ccxg www.oecd.org/sd-roundtable www.oecd.org/env/cc/adaptation www.oecd.org/env/cc/econ/beyond2012 www.oecd.org/environment/outlookto2030 Komite OECD: Komite Kebijakan Lingkungan

Kerangka Perubahan Iklim Pasca 2012 OECD dan IEA bersama-sama telah membentuk sekretariat Kelompok Ahli Perubahan Iklim pada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Kelompok ini memberikan masukan analitis untuk negosiasi perubahan iklim internasional dan mengadakan seminar yang mempertemukan negara maju dengan negara berkembang, termasuk negara di Asia Tenggara, untuk bertukar informasi mengenai berbagai kebijakan dan isu perubahan iklim.

61

6.3 Air

Situs Terkait: www.oecd.org/water

Penetapan Target Pembangunan Milenium PBB mengharuskan pemerintah di tiap negara untuk mampu mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses terhadap air dan sanitasi, pada tahun 2015. Tentunya hal ini membutuhkan peningkatan yang signifikan dalam investasi di sektor air dan reformasi dalam tata kelola air.

Komite OECD: Komite Kebijakan Lingkungan Komite Kebijakan Peraturan

Program Horisontal Air OECD bertujuan untuk membantu para perumus kebijakan di negara-negara dan mitra OECD mengatasi tantangan tersebut serta mempromosikan pengelolaan air yang berkelanjutan. Pekerjaan OECD difokuskan pada: 1) pengelolaan air (mengatasi hambatan pelaksanaan reformasi, meningkatkan koordinasi antara aktor di tingkat pemerintahan, dan memungkinkan partisipasi sektor swasta di sektor air dan sanitasi); 2) pendanaan air (pilihan untuk menjamin kesinambungan pendanaan pengelolaan air), 3) Koherensi kebijakan antara kebijakan air, energi, dan pertanian, dan 4) pengelolaan air pertanian. Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya berpartisipasi dalam Forum Global OECD tentang Lingkungan Hidup: "Mewujudkan Reformasi Air” di Paris pada tanggal 25-26 Oktober 2011 yang merupakan ajang pertemuan untuk berbagi pengalaman dengan negara-negara lain dalam reformasi kebijakan air.

62

6.4 Energi The International Energy Agency (IEA) merupakan pusat kegiatan dialog global tentang energi yang menyediakan berbagai statistik, riset, analisis, dan rekomendasi tentang kebijakan energi. Sebagai afiliasi dari OECD, IEA bertindak sebagai penasihat kebijakan energi untuk 28 negara anggota. Asia Tenggara merupakan suatu kawasan yang mempunyai nilai strategis bagi IEA. Pada tahun 2002, IEA menandatangani Memorandum of Understanding dengan Pusat Energi ASEAN sebagai kerangka bagi program kerjasama IEA-ASEAN. Dari tahun 2003 hingga 2009, program regional difokuskan pada tiga bidang: 1) statistik energi, analisis, dan pelatihan, 2) kesiapan darurat minyak, serta 3) kerangka regulasi listrik dan gas. Dalam pelaksanaannya, IEA menerapkan pola dua-jalur. Pada satu sisi, IEA mempertahankan beberapa program regional dan di sisi lainnya IEA juga mengembangkan berbagai program bilateral dengan negara-negara ASEAN yang berminat, seperti Indonesia, Singapura, dan Thailand. Pada tahun 2008, IEA dan Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral Indonesia bersama-sama telah meluncurkan sebuah laporan berjudul, Tinjauan Kebijakan Energi Indonesia. Baru-baru ini, IEA menerapkan kajian best practices untuk prosedur dan kebijakan tanggap darurat Thailand di masa depan.

semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang cepat serta proses urbanisasi dan industrialisasi yang terus berlangsung. Tantangan utama kawasan ini adalah untuk mengamankan akses energi agar dapat memenuhi permintaan yang meningkat dengan harga terjangkau dan secara berkelanjutan. Pada tanggal 20 September 2011, IEA dan ASEAN menandatangani Memorandum ASEAN-IEA untuk lebih meningkatkan dan mengkonsolidasikan kerjasama, serta memperluas cakupan kerjasama ke bidang seperti penentuan kebijakan peningkatan efisiensi energi, lingkungan, dan perubahan iklim yang berbiaya efektif, serta pengembangan dan penyebarluasan teknologi energi bersih. Kerjasama ini akan melibatkan kegiatan seperti pelatihan dan perbantuan; penelitian bersama di bidang yang saling diminati; serta pengadaan proyek-proyek percontohan dan percobaan bersama. Situs Terkait: www.iea.org

Tahukah Anda? Permintaan energi primer ASEAN diperkirakan meningkat sebesar 84% antara 2008 dan 2035.

ASEAN semakin memegang peranan penting di pasar energi global pada dekade-dekade yang akan datang. Konsumsi energi di kawasan ini mendekati Timur Tengah, dan diperkirakan 63

64

LAMPIRAN Publikasi OECD Terkait Asia Tenggara Publikasi tersedia untuk dijual atau pratinjau melalui Online Bookshop OECD (www.oecdbookshop.org), dan untuk berlangganan melalui iLibrary OECD (www.oecd-ilibrary.org).

Publikasi/Laporan Terbaru Sekilas tentang Kesehatan: Asia/Pasifik 2010 (Health at a Glance: Asia/Pacific 2010) http://www.oecd.org/bookshop?9789264096189 http://dx.doi.org/10.1787/9789264096202-en Outlook Perekonomian Asia Tenggara 2010 (Southeast Asian Economic Outlook 2010) http://www.oecd.org/bookshop?9789264087002 http://dx.doi.org/10.1787/10.1787/9789264096004-en

Pertumbuhan dan Ketahanan di Brasil, Cina, India, Indonesia, dan Afrika Selatan (Growth and Sustainability in Brazil, China, India, Indonesia and South Africa) http://www.oecd.org/bookshop?9789264090194 http://dx.doi.org/10.1787/9789264090200-en Pertumbuhan Lapangan Kerja di Asia: Strategi untuk Lapangan Kerja Lokal, Pengembangan Keterampilan, dan Perlindungan Sosial (Job-Rich Growth in Asia: Strategies for Local Employment, Skills Development and Social Protection) http://www.oecd.org/bookshop?9789264110977 http://dx.doi.org/10.1787/10.1787/9789264110984-en

Outlook Perekonomian OECD, Volume 2011 Edisi 1 (OECD Economic Outlook, Volume 2011 Issue 1) http://www.oecd.org/bookshop?9789264063471 http://dx.doi.org/10.1787/eco_outlook-v2011-1-en

Pemetaan Gender dan Pembangunan: Bagaimana Norma-norma Sosial Mempengaruhi Kesetaraan Gender di Negara Non-OECD (Atlas of Gender and Development: How Social Norms Affect Gender Equality in Non-OECD Countries) http://www.oecd.org/bookshop?9789264075207 http://dx.doi.org/10.1787/9789264077478-en

Reformasi Kebijakan Ekonomi 2011: Menuju Pertumbuhan (Economic Policy Reforms 2011: Going for Growth) http://www.oecd.org/bookshop?9789264092570 http://dx.doi.org/10.1787/growth-2011-en

Outlook Sains, Teknologi, dan Industri OECD 2010 (OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010) http://www.oecd.org/bookshop?9789264084674 http://dx.doi.org/10.1787/sti_outlook-2010-en 65

Sekilas tentang Pensiun 2011: Sistem Penghasilan Pensiun di Negara OECD dan G20 (Pensions at a Glance 2011: Retirement-income Systems in OECD and G20 Countries) http://www.oecd.org/bookshop?9789264096288 http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2011-en Tren dan Kebijakan Pariwisata OECD 2010 (OECD Tourism Trends and Policies 2010) http://www.oecd.org/bookshop?9789264077423 http://dx.doi.org/10.1787/tour-2010-en UKM, Kewirausahaan, dan Inovasi (SMEs, Entrepreneurship and Innovation) http://www.oecd.org/bookshop?9789264080317 http://dx.doi.org/10.1787/9789264080355-en Kriminalisasi terhadap Penyuapan di Asia dan Pasifik (The Criminalisation of Bribery in Asia and the Pacific) http://www.oecd.org/bookshop?9789264097438 http://dx.doi.org/10.1787/9789264097445-en Survei Ekonomi OECD: Indonesia 2010 (OECD Economic Surveys: Indonesia 2010) http://www.oecd.org/bookshop?9789264083400 http://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-idn-2010-en Kajian Kebijakan Investasi OECD: Indonesia 2010 (OECD Investment Policy Reviews: Indonesia 2010) http://www.oecd.org/bookshop?9789264087002 http://dx.doi.org/10.1787/9789264087019-en

Pendidikan Tinggi dalam Pembangunan Wilayah dan Kota: Negara Penang, Malaysia 2011 (Higher Education in Regional and City Development: State of Penang, Malaysia 2011) http://www.oecd.org/bookshop?9789264089457 http://dx.doi.org/10.1787/9789264089457-en Peer Review dalam Forum Global tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Keperluan Pajak: Filipina 2011: Fase 1: Kerangka Hukum dan Peraturan (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews: The Philippines 2011:Phase 1: Legal and Regulatory Framework) http://www.oecd.org/bookshop?9789264114616 http://dx.doi.org/10.1787/9789264114623-en Jurnal OECD tentang Penganggaran: Penganggaran di Filipina (OECD Journal on Budgeting: Budgeting in the Philippines) http://dx.doi.org/10.1787/budget-10-5km7rqpf57hb Peer Review oleh Forum Global tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Keperluan Pajak: Singapura 2011: Fase 1: Kerangka Hukum dan Peraturan (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews: Singapore 2011: Phase 1: Legal and Regulatory Framework) http://www.oecd.org/bookshop?9789264114630 http://dx.doi.org/10.1787/9789264114647-en Penyederhanaan Administrasif di Viet Nam: Mendukung Daya Saing Ekonomi Vietnam (Administrative Simplification in Viet Nam: Supporting the Competitiveness of the Vietnamese Economy) http://www.oecd.org/bookshop?9789264096639

66

http://dx.doi.org/10.1787/10.1787/9789264096646-en Indikator-indikator Utama Ekonomi: Januari Volume 2009 Edisi 1 (Main Economic Indicators: January Volume 2009 Issue 1) http://dx.doi.org/10.1787/mei-v2009-1-en-fr Sekilas tentang Pensiun: Asia/Pasifik 2009 (Pensions at a Glance: Asia/Pacific 2009) http://www.oecd.org/bookshop?9789264059771 http://dx.doi.org/10.1787/9789264059771-en Globalisasi dan Perekonomian Baru Berkembang: Brasil, Rusia, India, Indonesia, Cina, dan Afrika Selatan (Globalisation and Emerging Economies: Brazil, Russia, India, Indonesia, China and South Africa) http://www.oecd.org/bookshop?9789264044814 http://dx.doi.org/10.1787/9789264044814-en Membentuk Reformasi Kebijakan dan Peer Review di Asia Tenggara: Mengintegrasikan Ekonomi dalam Keanekaragaman, 2008 (Shaping Policy Reform and Peer Review in Southeast Asia: Integrating Economies amid Diversity, 2008) http://www.oecd.org/bookshop?9789264039445 http://dx.doi.org/10.1787/9789264039445-en Survei Ekonomi OECD: Indonesia 2008 - Penilaian Ekonomi (OECD Economic Surveys: Indonesia 2008 – Economic Assessment) http://www.oecd.org/bookshop?9789264049017 http://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-idn-2008-en Kajian Kebijakan Energi Indonesia, 2008 (Energy Policy Review of Indonesia, 2008) http://www.oecd.org/bookshop?9789264048294 http://dx.doi.org/10.1787/9789264048294-en

Memberantas Penyuapan dalam Pengadaan Publik di Asia dan Pasifik (Fighting Bribery in Public Procurement in Asia and the Pacific) http://www.oecd.org/bookshop?9789264046955 http://dx.doi.org/10.1787/9789264046955-en Bantuan Hukum Timbal Balik, Ekstradisi, dan Pemulihan Akibat Korupsi di Asia dan Pasifik: Kerangka dan Praktik dalam 27 Yurisdiksi Asia dan Pasifik - Laporan Akhir, 2008 (Mutual Legal Assistance, Extradition and Recovery of Proceeds of Corruption in Asia and the Pacific: Frameworks and Practices in 27 Asian and Pacific Jurisdictions – Final Report, 2008) http://www.oecd.org/bookshop?9789264100411 http://dx.doi.org/10.1787/9789264043701-en Pelengkap Dana Pensiun dan Pensiun Swasta di Dunia 2008 (Complementary and Private Pensions throughout the World 2008) http://www.oecd.org/bookshop?9789264048829 http://dx.doi.org/10.1787/9789264048829-en Kebijakan Anti-Korupsi di Asia dan Pasifik: Reformasi Hukum dan Kelembagaan di 25 Negara, 2007 (Anti-Corruption Policies in Asia and the Pacific: Legal and Institutional Reform in 25 Countries, 2007) http://www.oecd.org/bookshop?9789264041349 http://dx.doi.org/10.1787/9789264041349-en Penganggaran di Singapura, Jurnal OECD tentang Penganggaran: Volume 6 Edisi 1, 2006 (Budgeting in Singapore, OECD Journal on Budgeting: Volume 6 Issue 1, 2006) http://dx.doi.org/10.1787/budget-v6-art3-en Penganggaran di Thailand, Jurnal OECD tentang Penganggaran: Volume 5 No. 3, 2006 (Budgeting in Thailand, OECD Journal on Budgeting: Volume 5 – No. 3, 2006) http://dx.doi.org/10.1787/budget-v5-art16-en 67

Menolak Penyembunyian Korupsi dan Hasil Korupsi, 2006 (Denying Safe Haven to the Corrupt and the Proceeds of Corruption, 2006) http://www.oecd.org/bookshop?9789264041370 http://dx.doi.org/10.1787/9789264041370-en

Jurnal OECD: Makalah Umum: Masa Depan Migrasi Cina dan Asia Tenggara ke Negara OECD (OECD Journal: General Papers: The future of Chinese and South-East Asian migration to OECD countries) http://dx.doi.org/10.1787/gen_papers-v2009-art8-en

Tersedia secara bebas di iLibrary OECD

Makalah Energi IEA: Membudayakan Energi Terbarukan di Asia Tenggara: Tren dan Potensi (IEA Energy Papers: Deploying Renewables in Southeast Asia: Trends and Potentials) http://dx.doi.org/10.1787/5kmd4xs1jtmr-en

Kertas Kerja Departemen Perekonomian OECD: Tahapan Pengurangan Subsidi Energi di Indonesia (OECD Economics Department Working Papers: Phasing Out Energy Subsidies in Indonesia) http://dx.doi.org/10.1787/5km5xvc9c46k-en Kertas Kerja Departemen Perekonomian OECD: Mengatasi Tantangan Infrastruktur di Indonesia (OECD Economics Department Working Papers: Tackling the Infrastructure Challenge in Indonesia) http://dx.doi.org/10.1787/5km5xvc1kk47-en Kertas Kerja Departemen Perekonomian OECD: Apakah Desentralisasi Fiskal Memperkuat Modal Sosial?: Fakta Lintas Negara serta Pengalaman Brasil dan Indonesia (OECD Economics Department Working Papers: Does Fiscal Decentralisation Strengthen Social Capital?: Cross-Country Evidence and the Experiences of Brazil and Indonesia) http://dx.doi.org/10.1787/5km347ntdnxn-en Kertas Kerja Departemen Perekonomian OECD: Tantangan Pertumbuhan dan Kebijakan Jangka Panjang di Negara Baru Berkembang Terbesar (OECD Economics Department Working Papers: Long-term growth and policy challenges in the large emerging economies) http://dx.doi.org/10.1787/5kmh79tm3n9r-en

68

Masukan Kebijakan Pusat Pembangunan OECD: Integrasi Regional di Asia Tenggara: Kerjasama Makroekonomi yang Lebih Baik Dapat Mengurangi Risiko (OECD Development Centre Policy Insights: Regional Integration in Southeast Asia: Better Macroeconomic Co-operation Can Mitigate Risks) http://dx.doi.org/10.1787/225082730565 Kertas Kerja Pengembangan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Lokal OECD:: Strategi Ketenagakerjaan dan Keterampilan di Asia Tenggara: Mengatur Keadaan (OECD Local Economic and Employment Development Working Papers: Employment and Skills Strategies in Southeast Asia: Setting the Scene) http://dx.doi.org/10.1787/5kmbjglh34r5-en Kertas Diskusi Pusat Penelitian Transportasi Gabungan OECD / ITF: Pengalaman Singapura: Evolusi teknologi, biaya dan manfaat, serta pembelajaran (OECD/ITF Joint Transport Research Centre Discussion Papers: The Singapore Experience: The evolution of technologies, costs and benefits, and lessons learnt) http://dx.doi.org/10.1787/5kmjp6fk71f6-en

69

Pusat OECD Tokyo (OECD Tokyo Centre) Didirikan pada 1973, pusat OECD Tokyo berfungsi sebagai sumber informasi untuk publikasi OECD dan sarana menjangkau masyarakat di wilayah Asia dan Pasifik dengan memfokuskan pada Negara ASEAN. Pusat organisasi regular adalah sebagai berikut: s &ORUM +EBIJAKAN, dengan tema seperti reformasi regulasi untuk Negara ASEAN, Pertumbuhan Berwawasan Lingkungan, Inovasi, Outlook Migrasi Internasional, dan Outlook Perekonomian Asia Tenggara. s +ONFERENSI 0ERS dalam rangka peluncuran publikasi unggulan seperti Outlook Perekonomian Asia Tenggara. s "RIEFING0ERS untuk jurnalis tentang studi OECD terbaru dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. s +UNJUNGAN KE PERPUSTAKAAN AKADEMIA di negara ASEAN dan seminar untuk publikasi OECD dan layanan online s 0ARTISIPASIDALAMPAMERANTERTENTU, seperti pada Informasi Online Asia-Pasifik 2011 di Hong Kong dan Pameran Buku di Malaysia, Thailand dan Indonesia. s 0ROMOSIPUBLIKASI/%#$ dalam kerjasamanya dengan lebih dari 10 distributor di setiap negara anggota ASEAN 70

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kontak: OECD Tokyo Centre Nippon Press Center Bldg. 3F 2-2-1 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011 Japan Tel: (81-3) 5532-0021 Fax: (81-3) 5532-0035 Email: [email protected]

Keterlibatan OECD dengan Ekonomi Asia Tenggara: Sebuah Snapshot (November 2011) OECD menawarkan kemungkinan mitra terpilih untuk bergabung dengan berbagai instrumen OECD dan untuk berpartisipasi dalam Badan-Badan OECD (Komite, Kelompok Kerja, dll.). Untuk non-anggota, partisipasi dalam Komite OECD tidak hanya menyediakan akses ke saran kebijakan dan analisis untuk dapat bertukar secara bebas dan terbuka, tetapi juga kesempatan untuk mempengaruhi pola pikir para pembuat kebijakan antar anggota OECD dan pengembangan instrumen internasional yang baru.

Peserta penuh Badan OECD, Proyek, dan Instrumen

Indonesia

Dewan Pimpinan Pusat Pembangunan (Development Center)

√

Proyek Kebebasan Berinvestasi (Komite Investasi)

√

Forum Global tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Keperluan Pajak

√

Rapat Gabungan Komite Kimia dan Kelompok Kerja tentang Bahan Kimia, Pestisida, dan Bioteknologi (Komite Kebijakan Lingkungan) - khusus untuk masalah MAD

Malaysia

Singapura

Thailand

Filipina

√

√

√

Vietnam

√

√

√

Kelompok Kerja Praktik Laboratorium yang Baik

√

Kelompok Kerja Koordinator Nasional untuk Program Pedoman Pengujian

√

71

Pengamat Reguler Badan OECD, Proyek, dan Instrumen

Indonesia

Malaysia

√ √

√

√

√

Komite Baja

√

Satuan Tugas untuk Ketahanan Novel Food dan Feed (Makanan dan Pakan Baru) (Kelompok Kerja tentang Bahan Kimia, Pestisida, dan Bioteknologi) Kelompok Kerja Praktik Laboratorium yang Baik

√

√

Kelompok Kerja Koordinator Nasional untuk Program Pedoman Pengujian

√

√

Kelompok Kerja tentang UKM dan Kewirausahaan (Komite Industri, Inovasi, dan Kewirausahaan)

72

Vietnam

√

Kelompok Ahli Indikator Kualitas Layanan Kesehatan (Komite Kesehatan)

Kelompok Kerja tentang Efektivitas Bantuan (Komite Bantuan Pembangunan)

Filipina

√

Komite Perikanan

Program Penilaian Siswa Internasional (PISA) 1

Thailand

√

Komite Kebijakan Informasi, Komputer, dan Komunikasi beserta badan turunannya Komite Persaingan

Singapura

√

√ √

√

√

Instrumen OECD Badan OECD, Proyek dan Instrumen Piagam Bologna tentang Kebijakan UKM

Indonesia

Thailand

√

Deklarasi untuk Masa Depan Ekonomi melalui Internet (Deklarasi Seoul)

√

Filipina

√ √2

Deklarasi dalam Membina Pertumbuhan UKM yang Inovatif dan Kompetitif Secara Internasional (Deklarasi Istanbul)

√

Vietnam

√

√2 √

√

√

Pedoman Keamanan Sistem Informasi dan Jaringan

Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan dan Agenda Aksi Accra

Singapura

√

Keputusan Dewan tentang Penerimaan Mutual Data (MAD) dalam Penilaian Kimia

Standar Internasional tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Keperluan Pajak

Malaysia

√3

√

√

√

√

√ √

√

√

(1)

Singapura, Thailand, dan Indonesia berpartisipasi dalam PISA dan bertindak sebagai pengamat di Dewan Pimpinan PISA. Malaysia berpartisipasi tetapi bukan sebagai pengamat di Dewan.

(2)

Keterikatan sementara.

(3)

Indonesia juga tercantum pada Konvensi Bantuan Timbal Balik Administratif dalam Urusan Perpajakan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang partisipasi dalam Badan OECD dan Instrumennya, silakan kunjungi: www.oecd.org/globalrelations

73

Jaringan OECD-Asia dan Pesertanya Jaringan OECD-Asia

Peserta

Tanggal Berdiri

Forum Meja Bundar OECD/ADBI tentang Reformasi Pasar Modal di Asia

India, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, RRC (Cina), Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam

1999

Singapura, Thailand, Malaysia, Hong Kong (Cina), Taiwan, RRC, Indonesia, India, Korea, Vietnam, Filipina, Pakistan, Bangladesh

1999

Australia, Bangladesh, Butan, Kamboja, RRC, Cook Islands, Kepulauan Fiji, Hong Kong (Cina), India, Indonesia, Jepang, Kazakhstan, Korea, Kirgizstan, Makau, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Palau, Papua Nugini, Filipina, Samoa, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Vanuatu, Vietnam

1999

Negara-negara anggota OECD dan APEC

2000

Semua negara anggota OECD, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Taiwan, Timor Timur, Hong Kong (Cina), Indonesia, Laos, Makau (Cina), RRC, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Vietnam

2001

Australia, Taiwan, Hong Kong (Cina), India, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, RRC, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam

2006

(OECD/ADBI Roundtable on Capital Market Reform in Asia) (‘Tokyo Roundtable”) Forum Meja Bundar Asia tentang Tata Kelola Perusahaan (Asian Roundtable on Corporate Governance) Inisiatif Anti-Korupsi ADB/OECD untuk Asia-Pasifik (ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for the AsiaPacific)

Inisiatif kooperatif APEC/OECD tentang Reformasi Peraturan (APEC/OECD Cooperative Initiative on Regulatory Reform) Jaringan Pejabat Senior Penganggaran untuk Asia (Network of Senior Budget Officials for Asia)

Jaringan OECD tentang Tata Kelola Perusahaan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Asia (OECD-Asia Network on Corporate Governance of State-Owned Enterprises) 74

Tentang OECD (Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi) OECD merupakan suatu organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1961. Saat ini sudah ada 34 negara yang menjadi anggota OECD. Misi utama OECD adalah untuk membantu pemerintah dalam merancang dan menjalankan berbagai kebijakan domestik secara efektif sambil membantu terjalinnya kerjasama antar anggota yang lebih terkoordinasi menuju ekonomi global yang lebih kuat, bersih, dan adil. Melalui jaringan kerjasama oleh lebih dari 250 komite khusus dan kelompok kerja, OECD menyediakan forum dimana pemerintahan negara anggota dan mitra OECD dapat saling membandingkan pengalaman dalam menjalankan kebijakan, mencari solusi terhadap permasalahan bersama, mengidentifikasi good practices, dan menetapkan berbagai standar global. Mengadakan dialog, memperoleh konsensus, dan peer review oleh pemerintah merupakan inti pokok dari aktivitas multidisiplin OECD.

Pertumbuhan Global yang Kuat, Berkelanjutan, dan Seimbang” yang membahas perpajakan, korupsi, pengembangan keterampilan dan lapangan kerja, proteksi perdagangan, serta investasi dan pembangunan. OECD memperluas keanggotaannya dan hubungan kemitraannya dengan lebih dari seratus negara di dunia seraya berusaha untuk menjadi organisasi yang lebih representatif dan peka terhadap berbagai langkah dalam mencapai pertumbuhan dan pembangunan. Pada tahun 2010, OECD menambah empat negara anggota baru, yaitu Chili, Israel, Slovenia, dan Estonia, dan saat ini sedang memproses keanggotaan Federasi Rusia. Di samping itu, OECD sedang mempererat kemitraannya dengan lima negara

OECD memiliki sejumlah keahlian di berbagai bidang kebijakan publik, termasuk pertanian, kompetisi, pendidikan, ketenagakerjaan, migrasi, dan inovasi, serta merupakan salah satu sumber terbesar dan paling dapat diandalkan dalam penyediaan data ekonomi dan sosial yang dapat diperbandingkan. Bersama organisasi internasional lainnya, OECD mendukung kegiatan G20 sejak bulan Desember 2008 dengan memberikan kontribusi dalam diskusi mengenai “Kerangka Pencapaian 75

berkembang yang penting bagi perekonomian global, yaitu Brasil, India, Indonesia, Cina, dan Afrika Selatan. Merayakan 50 tahun berdirinya organisasi ini, prioritas OECD saat ini adalah untuk membantu mengembalikan kepercayaan pasar dengan tata kelola publik dan perusahaan yang lebih baik; untuk mendorong dan mendukung sumber-sumber pertumbuhan baru melalui inovasi dan strategi pertumbuhan berwawasan lingkungan; untuk melatih keterampilan tenaga kerja segala usia guna memperoleh pekerjaan di masa mendatang; untuk menangani ketidakmerataan yang semakin meningkat melalui kebijakan sosial tepat sasaran; dan untuk mempromosikan kebijakan yang saling berhubungan mengenai pembangunan.

This document and any map included herein are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area.

76

77

Sekretariat Hubungan Global (Global Relation Secretariat) mengembangkan dan mengawasi orientasi strategis dari hubungan global OECD dengan negara non-anggota. GRS adalah kontak utama di OECD untuk negara non-anggota.

OECD Global Relations Secretariat 2 rue André Pascal, F-75775 Paris Cedex 16, France Tel.: +33 1.45.24.82.00, Fax: +33 1 45 24 91 77 E-mail: [email protected] URL: www.oecd.org/globalrelations

© February 2012 Original design and layout: www.ad-nova.com