AD/ART PPI UT Pokjar Kuala Lumpur ANGGARAN DASAR PPI-UTKL Mukadimah Yakin akan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa serta sadar akan tugas dan kewajiban sebagai pelajar Indonesia untuk menuntut ilmu dan membina diri dalam suasana Bhinneka Tunggal Ika, guna turut serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, kami menghimpun diri dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia Universitas Terbuka Pokjar Kuala Lumpur. BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1: Nama Organisasi ini bernama Perhimpunan Pelajar Indonesia Universitas Terbuka Pokjar Kuala Lumpur dan di singkat PPI UTKL Pasal 2: Waktu PPI UTKL didirikan di Kuala Lumpur pada tanggal 11 Maret 2012. Pasal 3: Kedudukan Perhimpunan berkedudukan di Kuala Lumpur BAB II DASAR DAN AZAS Pasal 4: Dasar PPI- UTKL berdasarkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 Pasal 5: Azas PPI- UTKL berazas keilmuan, kepedulian, kebersamaan dan kebangsaan. BAB III TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 6: Tujuan (1) Mengupayakan tercapainya tujuan pendidikan dan kegiatan akademis para pelajar Universitas Terbuka Kuala Lumpur (UTKL) dengan segala kegiatan pendukungnya. (2) Membangun kebersamaan, mempererat interaksi, memberikan informasi dan advokasi
bagi pelajar dan calon pelajar Indonesia UTKL. (3) Memberikan kontribusi positif bagi dinamika pelajar Indonesia di UTKL dan pembangunan Indonesia dengan mengedepankan sikap kritis, rasional, demokratis, dan proaktif dalam menghadapi segala permasalahan. (4) Membangun hubungan dan kerjasama konstruktif dengan berbagai elemen masyarakat yang sesuai dengan nilai luhur bangsa Indonesia dengan tetap mempertahankan independensi. Pasal 7: Fungsi (1) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan mendukung kegiatan pendidikan pelajar-pelajar Indonesia di UTKL. (2) Memupuk rasa persatuan dan solidaritas dan saling membina dalam suasana kekeluargaan antar anggota. (3) Mengadakan dan mempererat hubungan dengan organisasi mahasiswa, pemuda dan pelajar Indonesia, organisasi mahasiswa dan pemuda internasional serta organisasi atau individu lain sebagai bagian untuk mencapai tujuan organisasi. (4) Usaha-usaha lainnya yang mendukung pencapaian tujuan organisasi dan sifatnya yang tidak bertentangan dengan peraturan setempat. BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 8: Keanggotaan Jenis keanggotaan PPI UTKL terdiri dari anggota penuh dan anggota kehormatan. BAB V SIDANG Pasal 9: Sidang Jenis sidang PPI-UTKL terdiri dari Sidang Umum, Sidang Pleno dan Sidang Istimewa BAB VI PENGURUS
Pasal 10: Ketua Umum & Kepengurusan Ketua umum PPI-UTKL dipilih melalui Sidang Umum dan kemudian ketua umum memilih pengurus. Masa jabatan pengurus adalah 1 (satu) tahun. BAB VII KEUANGAN Pasal 11: Keuangan Didapat dari sumber yang sah dan tidak mengikat. BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 12: Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanga dapat diubah di Sidang Umum Pasal 13: Pembubaran Organisasi PPI-UTKL dapat dibubarkan di Sidang Umum dengan suara bulat (persetujuan dari semua peserta sidang) BAB IX ATURAN TAMBAHAN Pasal 14 Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
ANGGARAN RUMAH TANGGA PPI-UTKL BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1: Jenis Keanggotaan Keanggotaan PPI UTKL terdiri dari anggota penuh dan anggota kehormatan. (1) Anggota penuh adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai mahasiswa di UTKL (2) Anggota kehormatan adalah orang-orang di luar pasal 1.1 yang menyatakan diri bersedia untuk bergabung sebagai anggota. Pasal 2: Prosedur Menjadi Anggota (1) Keanggotaan penuh sah setelah individu terkait telah menyatakan kesediaan untuk menjadi anggota penuh dengan mengakui AD/ART PPI UTKL secara tertulis di formulir yg disediakan Pengurus. (2) Keanggotaan kehormatan sah setelah -individu terkait telah menyatakan kesediaan untuk menjadi anggota kehormatan -disetujui oleh minimal separuh dari anggota penuh Pasal 3: Hak Anggota (1) Anggota Penuh: a) Hadir dan berbicara dalam rapat perhimpunan. b) Memilih dan dipilih, c) Memegang jabatan dalam kepengurusan jika diminta Ketua Umum. d) Mengusulkan calon anggota luar biasa dan anggota kehormatan e) Mengikuti kegiatan-kegiatan perhimpunan (2) Anggota kehormatan: a) Hadir dan ikut berbicara dalam rapat perhimpunan jika diundang. b) Mengikuti kegiatan-kegiatan perhimpunan yang bersifat umum
Pasal 4: Kewajiban Anggota (1) Anggota penuh: a) Taat pada AD/ART PPI UTKL dan menjaga nama baik perhimpunan b) Melaksanakan hasil-hasil rapat perhimpunan. c) Menjalankan usaha-usaha perhimpunan sesuai dengan AD pasal 5. d) Membayar uang iuran anggota yang besarnya ditentukan oleh pengurus PPI UTKL (2) Anggota kehormatan: a) Taat pada AD/ART PPI Roma dan menjaga nama baik perhimpunanb) Melaksanakan hasil-hasil rapat perhimpunan. Pasal 5 : Pembekuan Keanggotaan (1) Pembekuan status keanggotaan dikenakan pada anggota, apabila ia dinilai tidak sejalan dengan aturan perhimpunan. (2) Pelaksanaan ART pasal 5.1 diserahkan pada kebijaksanaan Pengurus dengan memperhatikan situasi dan kondisi Pasal 6: Pemberhentian Keanggotaan (1) Seseorang kehilangan keanggotaan PPI UTKL secara otomatis apabila: a) Meninggal dunia. b) Mengundurkan diri c) Telah menyelesaikan studi atau tidak lagi terdaftar sebagai pelajar di UTKL (2) Keanggotaan seseorang dalam PPI UTKL dapat dicabut dalam Sidang Umum dengan sebelumnya mendapat rekomendasi tertulis Pengurus dan setelah mendengarkan pembelaan individu bersangkutan jika: a) Mengingkari AD/ART PPI UTKL b) Menjatuhkan nama baik dan/atau menyalahgunakan nama PPI UTKL c) Melakukan tindak kriminal dan dijatuhi vonis hukum atas oleh pengadilan Malaysia dan/atau Indonesia BAB II SIDANG Pasal 7: Sidang Umum
(1)Sidang Umum adalah rapat anggota yang memegang kekuasaan tertinggi organisasi (2) Sidang Umum sedikitnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) anggota penuh PPI-UTKL. (3) Anggota penuh yang berhalangan hadir dapat memberikan surat kuasa kepada anggota penuh lain yang ditunjuk untuk memenuhi quorum. (4) Sidang Umum berwenang a. Menetapkan dan mengesahkan AD/ART b. Menetapkan dan mengesahkan Garis Besar Haluan Organisasi c. Memilih Ketua Umum d. Mengevaluasi untuk kemudian menerima atau menolak pertanggungjawaban Ketua Umum periode sebelumnya. e. Mengesahkan anggot kehormatan yang telah memenuhi persyaratan f. Menyelesaikan masalah-masalah yang diamanahkan oleh Pengurus atau Sidang Umum sebelumnya g. Mendengarkan pembelaan dan menetapkan status anggota yang direkomendasikan untuk diberhentikan oleh pengurus (5) Sidang Umum diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (6) Penyelenggaraan Sidang Umum diumumkan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum diselenggarakan Pasal 8: Sidang Istimewa (1)Sidang Istimewa dapat diselenggarakan untuk meminta pertanggungjawaban Pengurus atas penyimpangan dari AD-ART PPI-UTKL dengan permintaan tertulis dari sedikitnya 2/3 (dua per tiga) anggota penuh PPI-UTKL (2) Sidang Istimewa sedikitnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) anggota penuh PPI-UTKL. (3) Anggota penuh yang berhalangan hadir dapat memberikan surat kuasa kepada anggota penuh lain yang ditunjuk untuk memenuhi quorum. (4) Sidang Istimewa memiliki agenda untuk mendengarkan pertanggungjawaban Pengurus (5) Jika lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari anggota penuh peserta Sidang Istimewa menolak pertanggungjawaban Pengurus maka mandat terhadap Ketua Umum dicabut dan Sidang Istimewa memilih seorang Pejabat Ketua Umum yg melanjutkan kepengurusan sampai akhir periode (6) Penyelenggaraan sidang istimewa diumumkan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum diselenggarakan
Pasal 9: Sidang Pleno (1) Sidang Pleno adalah rapat anggota yang berwenang untuk: a. Meminta laporan pelaksanaan program kerja dari Pengurus b. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja c. Menetapkan seorang Pejabat (Pj) Ketua Umum jika Ketua Umum berhalangan tetap (2) Sidang Pleno sedikitnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) anggota penuh PPI-UTKL. (3) Anggota penuh yang berhalangan hadir dapat memberikan surat kuasa kepada anggota penuh lain yang ditunjuk untuk memenuhi quorum. (4) Sidang pleno diselenggarakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan. Pasal 10: Keputusan Sidang (1) Setiap keputusan dalam perhimpunan dibuat dengan mengutamakan permufakatan yang dicapai dengan musyawarah. (2) Musyawarah bertujuan untuk mencari solusi persoalan PPI UTKL melalui kesatuan pendapat dengan semangat kesadaran dan rasa tanggung jawab di antara segenap peserta musyawarah. (3) Apabila musyawarah tidak menghasilkan mufakat, maka dapat diadakan pemungutan suara.
BAB III PENGURUS Pasal 11: Pengurus (1) Organ eksekutif dalam perhimpunan yang menjalankan fungsi organisasi PPI UTKL. (2) Pengurus terdiri dari ketua umum dan seksi-seksi yang dibentuk oleh ketua umum (3) Pengurus dipimpin oleh seorang Ketua Umum yg terpilih melalui musyawarah atau suara terbanyak di Sidang Umum. (4) Masa jabatan Pengurus adalah 1 (satu) tahun Pasal 12:Pemilihan Ketua Umum
Pasal 13: Fungsi dan Tugas Pengurus (1) Pembentukan a) Ketua Umum membentuk susunan kepengurususan selambat-lambatnya dalam waktu tiga minggu setelah sidang umum. b) Susunan pengurus harus diberitahukan kepada anggota PPI UTKL, selambat-lambatnya dua minggu setelah pengurus terbentuk. (2) Susunan a) Keanggotaan dan detil struktur Pengurus merupakan kewenangan Ketua Umum b) Ketua Umum mewakili perhimpunan ke luar dan ke dalam. c) Bila Ketua Umum berhalangan sementara maka Ketua Umum dapat menetapkan seorang pejabat sementara (Pjs) Ketua Umum untuk memimpin jalannya kepengurusan d) Bila Ketua Umum meninggalkan Malaysia lebih dari 4 (empat) bulan berturut-turut atau meninggalkan perhimpunan (lihat ART pasal 6), maka diselenggarakan Sidang Pleno untuk menetapkan seorang Pejabat (Pj) Ketua Umum yang menjalankan kepengurusan sampai akhir periode. (3) Laporan dan pertanggungjawaban a) Pengurus memberikan laporan tertulis secara berkala setiap tiga bulan sekali yang mencakup laporan kegiatan, administrasi, keuangan dan kebijakan. b) Pengurus melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya dalam Sidang Umum pada akhir masa jabatan. BAB IV PERBENDAHARAAN Pasal 14: Perbendaharaan (1) Keuangan perhimpunan didapatkan dari: a) Iuran anggota b) Hasil-hasil usaha yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan peraturan hukum setempat. c) Donasi (2) Keuangan dipergunakan untuk membiayai keperluan di perhimpunan dalam menjalankan fungsi perhimpunan.
(3) Pertanggungjawaban keuangan dipublikasikan kepada anggota sekurang-kurangnya 4 kali dalam satu periode kepengurusan. BAB V PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 15: Perubahan AD/ART Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanga dapat diubah di Sidang Umum dengan musyawarah mufakat atau dukungan lebih dari separuh anggota penuh Pasal 16: Pembubaran Organisasi (1) PPI-UTKL dapat dibubarkan di Sidang Umum dengan persetujuan dari semua anggota penuh (2) Apabila perhimpunan dibubarkan, maka segala hak milik perhimpunan diserahkan kepada lembaga sosial yang akan ditentukan kemudian. BAB VI ATURAN TAMBAHAN Pasal 17: Aturan Tambahan (1) Anggaran Rumah Tangga dapat dijabarkan lebih lanjut dengan petunjuk pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang disusun oleh Pengurus. (2) Setiap anggota PPI-UTKL dianggap telah mengetahui isi AD/ART ini setelah diumumkan.
