Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi

Petujuk Teknis

Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi

Disusun Oleh :

Puji Suharso NIP. 060107463

Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Jakarta, 2008

KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat nikmat dan karunia-Nya Buku Petunjuk Teknis Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi selesai dibuat. Tujuan pembuatan buku petunjuk teknis ini adalah untuk mendukung penerapan Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai maupun non Madya. Buku petunjuk teknis ini diharapkan juga dapat menjadi pedoman bagi KPPBC, terutama pegawai yang menggunakan aplikasi dalam melakukan pelayanan di KPPBC. Buku ini berisi prosedur pelayanan cukai hasil tembakau menggunakan Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi. Dalam buku ini juga menjelaskan istilah- istilah pelayanan cukai hasil tembakau yang diterapkan pada aplikasi. Dalam pembuatan buku petunjuk teknis ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan ataupun kesalahan baik dari segi cara penyampaian maupun dari segi materi buku. Oleh karena itu, penulis berharap agar para pembaca mau memberikan saran atau masukan dalam rangka penyempurnaan buku ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan saran dalam penyusunan buku petunjuk teknis ini. Semoga buku petunjuk teknis ini bermanfaat bagi para pembacanya, terutama bagi penulis sendiri dan para pengguna Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi di KPPBC. Jakarta, Desember 2008 Penulis,

Puji Suharso NIP. 060107463

ii

DAFTAR ISI PETUNJUK TEKNIS APLIKASI CUKAI HASIL TEMBAKAU SENTRALISASI ........... I KATA PENGANTAR .................................................................................................... II DAFTAR ISI................................................................................................................. III BAB I

1

PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1 1.1.

Dasar Hukum .............................................................................................. 2

1.2.

Otomasi Pelayanan Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi......................... 3

1.3.

Istilah Dalam Pelayanan Cukai Hasil Tembakau ...................................... 3

BAB II

11

TUJUAN PENGEMBANGAN ..................................................................................... 11 2.1.

Standarisasi Prosedur............................................................................. 11

2.2.

Standarisasi Data..................................................................................... 11

2.3.

Mempermudah Dalam Pengambilan Keputusan .................................... 11

2.4.

Mempermudah Pelayanan di KPPBC ...................................................... 11

2.5.

Mempermudah dan Mempercepat Penyediaan Pita Cukai .................... 12

BAB III

13

SPESIFIKASI HARDWARE, SOFTWARE, DATABASE DAN JARINGAN .............. 13 3.1.

Hardware, Software dan Sistem Operasi (O/S) ...................................... 14

3.2.

Database.................................................................................................... 15

3.3.

Jaringan..................................................................................................... 18

BAB IV

19

APLIKASI CUKAI HASIL TEMBAKAU SENTRALISASI .......................................... 19 4.1.

Registrasi dan Pengelolaan Data NPPBKC ............................................ 19

4.2.

Pengajuan Permohonan HJE/Merk Baru/Perubahan (Workflow) ......... 24

4.3.

Penetapan Kembali HJE/Merk ................................................................. 27

iii

4.4.

Fasilitas Penundaan (Workflow).............................................................. 29

4.5.

Permohonan Penyediaan Pita Cukai (Workflow) .................................. 35

4.6.

Pengambilan Pita Cukai (CK-1 ) (Workflow) ........................................... 42

4.7.

Pemusnahan/Perusakan Pita Cukai (CK-2) ............................................ 47

4.8.

Pengembalian Pita Cukai (CK-3) ............................................................. 48

4.9.

Laporan Produksi Hasil Tembakau (CK-4C) ........................................... 49

4.10.

Pemeliharaaan Data Referensi ................................................................ 49

4.11.

Browse dan Laporan ................................................................................ 50

BAB V ................................................................................................................... 51 P E N U T U P ....................................................................................................... 51

iv

BAB I PENDAHULUAN Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam tugas pengawasan dan pelayanan di bidang cukai hasil tembakau memerlukan tools yang dapat digunakan untuk melayani, memonitor dan menganalisa pelaksnaan tugasnya secara cepat, tepat dan akurat baik di kantor-kantor pelayanan Bea dan Cukai di daerah maupun di Kantor Pusat DJBC (KP DJBC). Dengan demikian, diharapkan KP DJBC dalam pengambilan kebijakan di bidang cukai hasil tembakau akan lebih mudah. Oleh karena itu dirasakan perlu dibangun Aplikasi Cukai Hasil Tembakau dengan data yang tersentralisasi untuk menggantikan aplikasi sebelumnya yang tersebar di masing-masing kantor pelayanan. Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi secara garis besar digunakan untuk mencatat dan memonitor kegiatan registrasi NPPBKC, pengajuan HJE/Merk, pemesanan pita cukai dari pengusaha ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) menggunakan PPPC (Permohonan Pemesanan Pita Cukai), penerimaan pita cukai dari pencetak pita cukai ke KP DJBC menggunakan DPPC (Daftar Pengiriman Pita Cukai), pengambilan pita cukai oleh pengusaha hasil tembakau di KPPBC menggunakan CK-1, pengiriman pita cukai untuk pengusaha dengan pengambilan pita cukai di KPPBC dari KP DJBC ke KPPBC menggunakan DPPC, kegiatan yang berkaitan dengan pembayaran pemesanan pita cukai beserta transaksi yang berkaitan dengan pemesanan pita cukai baik saldo pita cukai maupun saldo penundaan. Dari beberapa kegiatan tersebut di atas sudah menerapkan workflow (dalam arti suatu rangkaian kegiatan yang harus dijalankan sesuai proses bisnis yang ada) yaitu Permohonan HJE/Merk, PPPC, CK-1 dan Penundaan. Sedangkan kegiatan yang belum menerapakan workflow

antara lain CK-2, CK-3 dan CK-4. Untuk

registrasi NPPBKC rencana akan menerapkan workflow, namun karena sisdur

1

untuk penerapan workflow registrasi NPPBKC belum ada maka untuk sementara belum diterapkan workflow pada registrasi NPPBKC. Sejak awal Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi dioperasikan sampai sekarang ini, banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan peraturan teknis yang menjadi dasar hukumnya maupun yang berkaitan dengan

sistem

aplikasi

sendiri.

Sehingga

banyak

pula

perbaikan

dan

penyempurnaan yang dilakukan terhadap sistem Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi. Namun demikian bukan berarti sudah tidak akan ada lagi permasalahan yang muncul di kemudian hari. Oleh karena itu, tulisan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi petugas teknis untuk melaksanakan pelayanan menggunakan aplikasi dan melakukan analisa terhadap permasalahan yang timbul, baik dari segi peraturan teknis maupun dari sisi aplikasi untuk dapat menemukan solusi terbaik. Sebagai bagian awal kiranya perlu disampaikan sekilas beberapa hal sebagai berikut : 1.1.

Dasar Hukum Pembangunan Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi mengacu kepada peraturan-peraturan sebagai berikut : A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. B. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008 tanggal 09 Desember 2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 tanggal 1 November 2007 tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/ 2005 tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau;

2

C. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tanggal 15 Agustus 2008 Tentang Pelunasan Cukai; D. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Penyediaan Dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau disempurnakan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tanggal 5 September 2008 tentang Penyediaan Dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau; E. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 33./BC/2008 tanggal 20 Nopember 2008 Tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor; F. Dan peraturan lain yang berkaitan dengan pelayanan Cukai Hasil Tembakau.

1.2.

Otomasi Pelayanan Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi saat ini telah berjalan di tiga KPPBC Madya Cukai yang merupakan penghasil cukai terbesar dan akan diterapkan di KPPBC lain yang sudah mempunyai kesiapan infrastruktur. Dengan menggunakan aplikasi ini, diharapkan pelayanan dapat berjalan sesuai dengan peraturan teknis yang berlaku, menghasilkan data standar dan proses pelayanan yang lebih mudah, cepat dan akurat. Selain itu, aplikasi ini juga dapat memberikan informasi dengan cepat dan akurat apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pengambil kebijakan/pimpinan.

1.3.

Istilah Dalam Pelayanan Cukai Hasil Tembakau Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan pada pelayanan cukai hasil tembakau, khususnya pada Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi.

A. Jenis Hasil Tembakau Jenis hasil tembakau adalah jenis hasil tembakau yang dihasilkan oleh pabrik rokok. Jenis hasil tembakau meliputi :

3

Jenis Hasil Tembakau CRT

Cerutu

HTL (HPTL)

Hasil Tembakau Lainnya

Uraian

KLB

Klobot

KLM

Kelembak Menyan

SKM

Sigaret Kretek Mesin

SKT

Sigaret Kretek Tangan

STF (SKTF)

Sigaret Kretek Tangan Filter

SPM

Sigaret Putih Mesin

SPT

Sigaret Putih Tangan

SPF (SPTF) TIS

Sigaret Putih Tangan Filter *) Tembakau Iris

Keterangan : *) Jenis produksi hasil tembakau baru berdasarkan PMK-203/PMK.011/2008

B. Golongan Pabrik Golongan pabrik adalah pengelompokkan pengusaha pabrik rokok berdasarkan jumlah produksi hasil tembakau (rokok). Golongan pabrik meliputi :

Jenis Hasil Tembakau

a.

b.

SKM

SPM

Golongan Pengusaha Pabrik I II

Batasan Produksi Pabrik Lebih dari 2 milyar batang

III

Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang Tidak lebih dari 500 juta batang

I

Lebih dari 2 milyar batang

4


c.

d.

e.

SKT

STF (SKTF)

TIS

Golongan Pengusaha Pabrik II III


I


II III


I


II III


I

Lebih dari 2 milyar gram

II

Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar gram Tidak lebih dari 500 juta gram

III f.

KLM, KLB, SPT

g.

CRT

h.

HTL (HPTL)

Batasan Produksi Pabrik

Tanpa Golongan Tanpa Golongan Tanpa Golongan

Tanpa batasan produksi Tanpa batasan produksi Tanpa batasan produksi

Perubahan perataruan golongan pabrik rokok dan batas produksi per golongan berdasarkan PMK-203/PMK.011/2008 menjadi :


a.

SKM

Golongan Pengusaha Pabrik I II

Batasan Produksi Pabrik Lebih dari 2 milyar batang Tidak lebih dari 2 milyar batang

5


b.

Golongan Pengusaha Pabrik I

SPM

SKT atau SPT

c.

d.

STF (SKTF) atau SPF (SPTF)

e.

TIS

f.

KLM atau KLB

g.

CRT

h.

HTL (HPTL)

Batasan Produksi Pabrik Lebih dari 2 milyar batang

II

Tidak lebih dari 2 milyar batang

I


II III


I


II

Tidak lebih dari 2 milyar batang

Tanpa Golongan Tanpa Golongan Tanpa Golongan Tanpa Golongan

Tanpa batasan produksi Tanpa batasan produksi Tanpa batasan produksi Tanpa batasan produksi

C. Seri Pita Cukai Seri pita cukai adalah jenis pita cukai yang dilekatkan pada produk barang kena cukai. Seri pita cukai terdiri dari :

Seri Pita

Jumlah Keping Per Lembar

I

120

II

56

III

150

6

D. Warna Pita Cukai Warna pita cukai adalah warna dasar pita cukai. Warna dominan pita cukai tediri dari: Warna Pita

Uraian

BR

Biru Dominan Dikombinasi Warna Merah

HJ

Hijau Dominan Dikombinasi Warna Kuning

UG

Ungu Dominan Dikombinasi Warna Hijau

JG

Jingga Dominan Dikombinasi Warna Kuning

MR

Merah Dominan Dikombinasi Warna Hijau

E. Harga Jual Eceran (HJE) HJE adalah harga jual eceran yang beredar di pasaran. Besarnya minimum HJE dan tarif cukai advolorum dan tarif spesifik ditentukan berdasarkan jenis hasil tembakau dan golongan pabrik berdasarkan peraturan mengenai tarif cukai seperti berikut :


1.

2.

3.

SKM

SPM

SKT

Golongan Pengusaha Pabrik

HJE Minimum Per Batang/Gram

Tarif Cukai Adv. (%)

Tarif Cukai Spesifik (Rp./btg.)

I

600

36

35

II

383

35

35

III

374

22

35

I

375

34

35

II

225

30

35

III

217

15

35

I

520

18

35

7


4.

5.


HJE Minimum Per Batang/Gram

Tarif Cukai Adv. (%)

Tarif Cukai Spesifik (Rp./btg.)

II

336

10

35

III

234

0

30

I

600

36

35

II

383

35

35

III

374

22

35

I

50

20

-

II

50

16

-

III

40

8

-

180

8

-

180

8

-

180

8

-

STF (SKTF)

TIS

6.

KLM, KLB, atau SPT

7.

CRT

8.

HTL (HPTL)

Tanpa Golongan Tanpa Golongan Tanpa Golongan

Perubahan peraturan tarif cukai hasil tembakau berdasarkan PMK203/PMK.011/2008 berlaku mulai tanggal 1 Pebruari 2009 menjadi :



Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram Lebih dari Rp. 660 Lebih dari Rp. 630 s.d. Rp. 660 Paling rendah Rp. 600 s.d. Rp. 630 Lebih dari Rp. 430 Lebih dari Rp. 380 s.d. Rp. 430 Paling rendah Rp. 374 s.d. Rp. 380 Paling rendah Rp. 661 Lebih dari Rp. 660 Lebih dari Rp. 450 s.d. Rp. 660 Paling rendah Rp. 375 s.d. Rp. 450 Lebih dari Rp. 300 Lebih dari Rp. 254 s.d. Rp. 300

I 1.

SKM II Importir HT I

2.

SPM II

8

Tarif Cukai per Batang atau Gram Rp. 290 Rp. 280 Rp. 260 Rp. 210 Rp. 175 Rp. 135 Rp. 290 Rp. 290 Rp. 230 Rp. 185 Rp. 170 Rp. 135


Golongan Pengusaha Pabrik Importir HT I

3.

SKT atau SPT

II III Importir HT I

4.

STF (SKTF) atau SPF (SPTF)

II Importir HT

5.

TIS

6.

KLB

7.

KLM

8.

9.

CRT

HTL (HPTL)

Paling rendah Rp. 217 s.d. Rp. 254 Paling rendah Rp. 601 Lebih dari Rp. 590 Lebih dari Rp. 550 s.d. Rp. 590 Paling rendah Rp. 520 s.d. Rp. 550 Lebih dari Rp. 379 Lebih dari Rp. 349 s.d. Rp. 379 Paling rendah Rp. 336 s.d. Rp. 349 Paling rendah Rp. 234 Paling rendah Rp. 591 Lebih dari Rp. 660 Lebih dari Rp. 630 s.d. Rp. 660 Paling rendah Rp. 600 s.d. Rp. 630 Lebih dari Rp. 430 Lebih dari Rp. 380 s.d. Rp. 430 Paling rendah Rp. 374 s.d. Rp. 380 Paling rendah Rp. 661 Lebih dari Rp. 250 Lebih dari Rp. 149 s.d. Rp. 250 Paling rendah Rp. 40 s.d. Rp. 149 Paling rendah Rp. 661 Lebih dari Rp. 251 Lebih dari Rp. 180 s.d. Rp. 250

Tarif Cukai per Batang atau Gram Rp. 80 Rp. 290 Rp. 200 Rp. 150 Rp. 130 Rp. 90 Rp. 80 Rp. 75 Rp. 40 Rp. 200 Rp. 290 Rp. 280 Rp. 260 Rp. 210 Rp. 175 Rp. 135 Rp. 290 Rp. 21 Rp. 19 Rp. 5 Rp. 290 Rp. 21 Rp. 18

Paling rendah Rp. 180

Rp.

Paling rendah Rp. 180 Lebih dari Rp. 100.000 Lebih dari Rp. 50.000 s.d. Rp. 100.000 Lebih dari Rp. 20.000 s.d. Rp. 50.000 Lebih dari Rp. 5000 s.d. Rp. 20.000 Paling rendah Rp. 275 s.d. Rp. 5000 Paling rendah Rp. 100.000

Rp. 17 Rp. 100.000

10.000 Rp. 1.200 Rp. 250 Rp. 100.000

Paling rendah Rp. 600 s.d. Rp. 630

Rp.

250

Paling rendah Rp. 275

Rp.

100

Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram

Tanpa Golongan Importir HT Tanpa Golongan Tanpa Golongan Importir HT

Tanpa Golongan

Importir HT Tanpa Golongan Importir HT

17

20.000

F. Personalisasi Pita Cukai Personalisasi pita cukai adalah kode pita cukai yang unique untuk tiaptiap pengusaha pabrik rokok yang digunakan sebagai ID pita cukai suatu pabrik rokok. Tujuan utama pemberlakuan kode personalisasi adalah untuk menghindari praktek jual beli pita cukai.

9

Personalisasi pita cukai dibuat oleh KP DJBC. Produk hasil tembakau dengan jenis CRT, KLB, KLM, SPT dan TIS pita cukainya tidak menggunakan personalisasi. Sedangkan untuk produk jenis

hasil

tembakau yang lain mempunyai kode personalisasi, kecuali pengusaha pabrik rokok besar (golongan I dan II) atau importir hasil tembakau.

G. Peruntukkan Pita Cukai Peruntukan pita cukai adalah peruntukan produk yang akan dilekati pita cukainya yang terdiri dari : Peruntukan

Uraian

UK

Untuk Karyawan

UT

Untuk Tamu

-

Tanpa peruntukan (untuk dijual bebas di pasaran)

H. Fasilitas Penundaan Pembayaran Cukai Fasilitas penundaan pembayaran cukai merupakan fasilitas yang diberikan oleh DJBC kepada pengusaha pabrik rokok. Besarnya penundaan yang diberikan berdasarkan pengajuan dari pengusaha dengan memperhitungkan rata-rata jumlah yang diajukan cukai selama enam bulan terakhir.

10

BAB II TUJUAN PENGEMBANGAN Pengembangan Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi bertujuan untuk : 2.1.

Standarisasi Prosedur Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi dibuat berdasarkan sistem prosedur dan peraturan teknis yang berlaku, sehingga diharapkan dengan adanya aplikasi ini, pelayanan cukai hasil tembakau di KPPBC maupun di KP DJBC akan mengikuti sistem prosedur dan peraturan teknis yang berlaku.

2.2.

Standarisasi Data Dengan adanya Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi akan diperoleh data yang standard dan bersifat realtime, begitu dilakukan perekaman di KPPBC akan langsung dapat dilihat di KP DJBC.

2.3.

Mempermudah Dalam Pengambilan Keputusan Data yang tersimpan dalam database akan lebih mudah ditampilkan kembali dengan mudah dan cepat apabalia dibutuhkan oleh pengambil kebijakan/pimpinan. Kegiatan pelayanan cukai hasil tembakau di KPPBC juga akan lebih mudah dipantau oleh KP DJBC.

2.4.

Mempermudah Pelayanan di KPPBC Dengan adanya Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi, diharapkan pelayanan cukai hasil tembakau menjadi lebih mudah, cepat dan akurat, diantaranya dalam hal pengelolaan NPPBKC, merk, data pemesanan pita cukai, data stok dan transaksi pita cukai, data stok dan transaksi kredit bagi pengusaha pabrik rokok yang mendapatkan fasilitas penundaan dan pembuatan laporan-laporan yang diperlukan oleh KPPBC.

11

2.5.

Mempermudah dan Mempercepat Penyediaan Pita Cukai Dengan Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi, proses pemesanan pita cukai dari KP DJBC ke Pencetak pita cukai lebih cepat, karena data pemesanan pita cukai dari KPPBC tidak perlu direkam lagi di KP DJBC. Data pemesanan dapat langsung diproses oleh KP DJBC dibandingkan jika harus menggunakan jasa Pos/jasa penitipan kilat yang masih ada jeda waktu pengiriman.

12

BAB III SPESIFIKASI HARDWARE, SOFTWARE, DATABASE DAN JARINGAN Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi dibangun dengan arsitektur dan konfigurasi sistem sebagai berikut :

Gambar Arsitektur Aplikasi Cukai Hasil Tembaka Sentralisasi

Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi dibagi menjadi tiga layer : -

Aplication Layer, merupakan layer yang berinteraksi langsung dengan user. Pada level inilah aplikasi yang digunakan langsung oleh user.

-

Service Layer, merupakan layer penghubung antara aplication layer dengan database layer. Dalam service layer didefinisakan model koneksi, tabel yang diakses serta perintah yang harus dijalankan oleh aplikasi.

13

-

Database Layer, merupakan layer yang mengeksekusi perintah dari user yang diterjemahkan oleh service layer.

Gambar Konfigurasi Sistem Aplikasi Cukai Hasil Tembaka Sentralisasi Adapun spesifikasi hardware, software, database dan jaringan yang digunakan pada Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi adalah sebagai berikut : 3.1.

Hardware, Software dan Sistem Operasi (O/S) Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi dibuat menggunakan software Microsoft Visual Basic .NET dengan menggunakan web service sebagai sarana yang menghubungkan client dengan server database. sehingga dibutuhkan server web service, server database dan komputer client untuk dapat menjalankan aplikasi Spesifikasi Komputer Client Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi akan dapat digunakan secara optimal oleh client dengan sepesifikasi minimal sebagai berikut :

14

Processor

:

Intel Pentium IV

RAM

:

128 Mb

Hard disk

:

40 GB

Network Card

:

100 Mbps

O/S

:

Windows XP

Spesifikasi Komputer Server Web Service Web service akan berjalan dengan optimal menggunakan komputer dengan spesifikasi minimal sebagai berikut : Processor

:

Intel(R) Xeon(TM) CPU 3,2 GHz

RAM

:

1024 Mb

Hard disk

:

80 GB

Network Card

:

1 Gbps

O/S

:

Windows Server 2003 Standard Edition

Spesifikasi Komputer Server Database Database akan berjalan dengan optimal menggunakan komputer dengan spesifikasi minimal sebagai berikut :

3.2.

Processor

:

Intel(R) Xeon(TM) CPU 3,2 GHz

RAM

:

1024 Mb

Hard disk

:

80 GB

Network Card

:

1 Gbps

O/S

:

IBM AIX 5.1 series

Database Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi menggunakan database oracle Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.4.0. Adapaun tabel-tabel utama yang digunakan oleh Aplikasi Cukai Sentralisasi antara lain sebagai berikut :

15

Nama Tabel

Keterangan

TC_NPPBKC

Data Pabrik Hasil Tembakau (NPPBKC)

TC_NPPBKC_ALAMAT

Data Alamat Pabrik yang dimiliki oleh NPPBKC beserta SKEP ijinnya

TC_NPPBKC_PROD_HT Data Golongan Pabrik dan Jenis Produksi Hasil Tembakau TC_REG_NPPBKC_A

Data registrasi NPPBKC untuk form A

TC_REG_NPPBKC_B

Data registrasi NPPBKC untuk form B

TC_REG_NPPBKC_C

Data registrasi NPPBKC untuk form C

TC_REG_NPPBKC_D

Data registrasi NPPBKC untuk form D

TC_REG_NPPBKC_E

Data registrasi NPPBKC untuk form E

TC_REG_NPPBKC_F

Data registrasi NPPBKC untuk form F

TC_REG_NPPBKC_

Data dokumen perijinan yang ada di form A

DOKUMEN TC_REG_NPPBKC_

Data NPPBKC lainnya yang dimiliki yang ada di

LAIN

form F

TC_REG_NPPBKC_

Data mesin/alat yang digunakan untuk

MESIN

memproduksi BKC yang ada di form D

TC_REG_NPPBKC_

Data pemasok dan pelanggan yag ada di form F

PASOKLANGGAN TC_REG_NPPBKC_

Data status pengajuan permohonan NPPBKC

STATUS TC_MERK_HT_H

Data permohonan pengajuan HJE/Merk

TC_MERK_HT

Data detil HJE/Merk

TC_MERK_STATUS

Data status permohonan pengajuan HJE/Merk

TC_PPPC_H

Data header Permohonan Penyediaan Pita Cukai (PPPC)

TC_PPPC_D

Data detil Permohonan Penyediaan Pita Cukai

16

Nama Tabel

Keterangan (PPPC) dan data Order Bea Cukai (OBC)

TC_PPPC_STATUS

Data status Permohonan Penyediaan Pita Cukai (PPPC)

TC_BERIPENCETAK

Data pengiriman OBC dari Pencetak pita cukai

PITA CUKAI TC_STOCK_PC_OBC

Data stok pita cukai di kantor pusat

TC_TRANS_PC_OBC

Data transaksi pita cukai di kantor pusat

TC_STOCK_PC

Data stok pita cukai di KPPBC

TC_TRANS_PC

Data transaksi pita cukai di KPPBC

TC_DPPC

Data Daftar Pengiriman Pita Cukai (DPPC) dari KP DJBC

TC_CK-1H

Data header pemesanan pita cukai (CK-1)

TC_CK-1D

Data detil pemesanan pita cukai (CK-1)

TC_CK-1_STATUS

Data status permohonan CK-1

TC_CK-1KRG

Data pengurangan nilai cukai pada CK-1 menggunakan CK-2 atau CK-3

TC_PPNKRG

Data restitusi PPN dari KPP pada CK-1

TCR_TUNDA

Data permohonan SKEP Penundaan

TCR_TUNDA

Data Detil SKEP Penundaan dan saldo penundaan

TC_TRSALDO

Data Transaksi Penundaan dan saldo penundaan

TC_SSCP

Data dokumen pembayaran CK-1, biaya pengganti dan denda administrasi

TC_CK-2H

Data header Pemusnahan/Perusakan Pita Cukai (CK-2)

TC_CK-2D

Data detil Pemusnahan/Perusakan Pita Cukai (CK2)

TC_CK-3H

Data header Pengembalian Pita Cukai (CK-3)

TC_CK-3D

Data detil Pengembalian Pita Cukai (CK-3)

17

Nama Tabel

Keterangan

TC_CK-4

Data laporan hasil produksi (CK-4)

TC_PERSONAL

Datal Kode Personalisasi Pita Cukai

Tabel Referensi Nama Tabel TCR_DOMAINH

Keterangan Data header referensi yang digunakan pada aplikasi

TCR_DOMAIND

Data detil referensi yang digunakan pada aplikasi

TC_REG_NPPBKC_

Data header referensi pengisian form registrasi

REF_H TC_REG_NPPBKC_

Data detil referensi pengisian form registrasi

REF_D TR_KANTOR

Data Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

TR_PITA

Data tarif cukai hasil tembakau dan nilai minimal dan maksimal HJE

3.3.

TR_KEP_WARNA

Data referensi warna pita cukai

TR_NEGARA

Data Kode Negara

TR_PROPINSI

Data Propinsi di Indonesia

Jaringan Jaringan yang digunakan pada Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi adalah jaringan Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN) yang menghubungkan antara server web service dengan client menggunakan router yang ada di masing-masing KPPBC. Untuk tahap pengembangan aplikasi diharapkan aplikasi dapat berjalan menggunakan jaringan internet.

18

BAB IV APLIKASI CUKAI HASIL TEMBAKAU SENTRALISASI

4.1.

Registrasi dan Pengelolaan Data NPPBKC Nomor Pokok Pengusahaa Barang Kena Cukai (NPPBKC) merupakan identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada pengusaha yang memproduksi dan mengimpor hasil tembakau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses penerbitan NPPBKC dirancang untuk berjalan secara workflow mulai dari permohonan, penunjukkan pemeriksa lapangan, BAP hasil pemeriksaan lapangan, cetak draft penerimaan/penolakan permohonan NPPBKC, pemberian SKEP NPPBKC hingga pemeriksaan ulang oleh KP DJBC terkait penerbiatan SKEP NPPBKC di KPPBC. Namun untuk saat ini Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi belum menjalankan workflow registrasi NPPBKC disebabkan karena payung hukumnya belum ada. Untuk sementara registrasi NPPBKC yang dilakukan hanya merekam data permohonan dari pengusaha pabrik rokok dengan melampirkan data-data sesuai form isian registrasi NPPBKC. Setelah pengisian form registrasi lengkap baru dapat diterbitkan SKEP NPPBKC oleh kepala kantor. Adapun proses registrasi NPPBKC secara workflow adalah sebagai berikut :

19

WORKFLOW PENERBITAN NPPBKC PENGUSAHA PABRIK HT / IMPORTIR HT Pengusaha Pabrik HT/ Importir HT

Pendok

Teliti permohonan + lampiran secara manual

Permohonan + Denah Lokasi

Kasi Kepabeanan dan Cukai

Koorlak/ Pemeriksa/ Pelaksana

Kepala Kantor

Pemeriksaan Meneliti data dan menunjuk pemeriksa

Rekam Reject (Surat Penolakan)

lokasi / bangunan/ tempat usaha Menuangkan Hasil Pemeriksaan ke dalam BAP

Cetak IP/ ST T Lengkap

Tanda penerimaan permohonan

Y

Reject (Surat Penolakan)

Teliti PMCK-6 + lampiran secara manual

Rekam

Surat Pemberita huan

OK

Merekam BAP

Y Cetak Surat Kelayakan Lokasi

Surat Kelayakan Lokasi

PMCK-6 + lampiran

T

Cetak tanda penerimaan permohonan

Penelitian PMCK-6 dan lampiran

Meneliti data permohonan

Penunjukan Pemeriksa (otomatis)

T

Menandata ngani konsep reject (surat penolakan) atau Kep Pemberian NPPBKC

Penelitian dan Keputusan

validasi

Y Tanda penerimaan permohonan

Cetak tanda penerimaan permohonan (argo 30 hari berjalan)

T

Reject (surat penolakan)

OK

Y konsep KEPPemberian NPPBKC

Reject (surat penolakan)

Penomoran dan Merekam Surat Keputusan Pemberian NPPBKC

KEP Pemberian NPPBKC

20

lanjut

Pengusaha Pabrik HT/ Importir HT

Kasi Kepabeanan dan Cukai

Kepala Kantor

Kanwil

Surat Keputusan Pemberian NPPBKC

lanjutan

Mendistribusikan Surat Keputusan Pemberian NPPBKC

Direktur Cukai

Surat Keputusan Pemberian NPPBKC

Mengevaluasi Surat Keputusan Pemberian NPPBKC

Surat Pemberitahuan

Menerima Surat Pemberitahuan

T

OK

Y

Arsip

Tindak Lanjut terhadap Surat Keputusan: - perubahan / ralat - pembatalan

Surat Keputusan Perubahan/Ralat/ Pembatalan




Selesai

Gambar bisnis proses registrasi NPPBKC (workflow)

Secara garis besar penjelasan mengenai alur registrasi NPPBKC yang berjalan pada Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi saat ini adalah sebagai berikut :

21

1. Pengusaha pabrik rokok untuk dapat memperoleh NPPBKC mengajukan permohonan ke KPPBC pengawas dimana pabrik rokok berada dengan melengkapi persyaratan pengajuan NPPBKC dan mengisi formulr registrasi NPPBKC. Berdasarkan pengajuan dari pengusaha, KPPBC pengawas akan melakukan pemeriksaan lokasi untuk melakukan penilaian dituangkan

kelayakan dalam

pabrik berita

rokok. acara

Hasil

pemeriksaan

pemeriksaan

lokasi

lapangan (PMCK-6).

Berdasarkan berita acara, apabila pabrik rokok diputuskan layak memperoleh NPPBKC, maka diterbitkan SKEP NPPBKC. Data-data registrasi NPPBKC direkam di KPPBC pengawas dimana pabrik rokok itu terdaftar. Data-data NPPBKC yang direkam antara lain : a. Form A Berisi data-data pendukung terkait perijinan pendirian pabrik rokok, status lahan, bangunan dan identitas pemilik pabrik rokok. b. Form B Berisi data-data umum perusahaan seperti alamat pabrik, kantor dan gudang termasuk status penguasaan dan luas bangunan yang dimiliki/disewa oleh pabrik rokok. c. Form C Berisi data-data penanggungjawab dan pengurus pabrik rokok seperti

jenis

jabatan,

nama,

alamat,

NPWP

dan

status

kewarganegaraan. d. Form D Berisi data-data kapasitas produksi pabrik rokok seperti jenis dan jumlah mesin pelinting, pencampur, pengepakkan, jumlah alat dan tenaga linting yang mencerminkan kemampuan produksi suatu pabrik rokok.

22

e. Form E Berisi data-data perpajakan, keuangan dan pembukuan seperti status pengusaha PKP/non PKP, jenis dan cara pengadministrasian keuangan pabrik rokok serta kemampuan modal pabrik rokok. f. Form F Berisi data-data pendukung lainnya seperti struktur organisasi pabrik rokok, NPPBKC lain yang dimiliki, data rekening bank, status adit pabrik rokok, data pemasok dan pelanggan.

2. Pengelolaan data-data pabrik rokok yang sudah mendapatkan NPPBKC antara lain terkait dengan penambahan/pengurangan jenis produksi hasil tembakau, kenaikan/penurunan golongan pabrik, perekaman kode personalisasi, pengenaan PPN hasil tembakau, cara pengambilan pita cukai (KP DJBC atau KPPBC), cara pembayaran cukai (tunai atau kredit) dan kelengkapan data-data registrasi NPPBKC. 3. Pabrik rokok yang selama satu tahun tidak melakukan kegiatan produksi maka pabrik rokok dapat dicabut oleh kepala kantor. 4. Pengelolaan NPPBKC juga meliputi penerbitan SKEP pemblokiran/ pembekuan apabila pengusaha pabrik rokok melakukan pelanggaran mendapat sanksi dan pembukaan blokir/beku pabrik rokok yang telah menyelesaikan sanksi yang diberikan.

23

4.2.

Pengajuan Permohonan HJE/Merk Baru/Perubahan (Workflow) HJE/Merk adalah merk produk hasil tembakau yang dimiliki oleh pabrik rokok yang dijual ke pasaran. HJE/Merk produk hasil tembakau diajukan oleh pengusaha dengan mendapat persetujuan dari KPPBC Pengawas. Adapun proses pengajuan permohonan HJE/Merk baru/perubahan adalah sebagai berikut :

WORKFLOW PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN (HJE) HT UNTUK MERK BARU/ PERUBAHAN DESAIN/PERMOHONAN KENAIKAN ATAU PENURUNAN HJE Pengusaha Pabrik HT / Importir HT

Permohonan + Lampiran

Pendok

Kasi Kepabenan dan Cukai

Penelitian lebih lanjut permohonan 10

Teliti Permohonan + lampiran secara manual


Rekam 5 Reject (Surat Penolakan)


20

T Y

Ok

Validasi T Tanda Penerimaan Permohonan

konsep surat penolakan 25

Y Cetak Tanda Penerimaan Permohonan

Konsep Surat Persetujuan 30

Penunjukan Pemeriksa otomatis Reject ( surat penolakan)

Penomoran dan Perekaman Reject (Surat Penolakan ) Surat Keputusan Penetapan HJE Merk baru/ Kenaikan/ Turun HJE dan pendistribusiannya 40

Surat Keputusan Penetapan HJE Merk baru/ Kenaikan/ Turun HJE

lanjut

24

Kepala Kantor

Menandata ngani Konsep reject (surat penolakan ) atau Surat Keputusan Penetapan HJE Merk baru/ Kenaikan/ Turun HJE


Kepala Kantor


Kepala Kanwil Direktur Cukai Surat Keputusan Penetapan HJE Merk baru/Kenaikan/Turun HJE

lanjutan

Mendistribusikan Surat Keputusan Penetapan HJE Merk baru/ Kenaikan/Turun HJE

Surat Keputusan Penetapan HJE Merk baru/ Kenaikan /Turun HJE

Mengevaluasi Surat Keputusan Penetapan HJE Merk baru/ Kenaikan /Turun HJE

Surat T Pemberitahuan


OK Y

Arsip

Tindak Lanjut/ Prioses Manual: Surat Keputusan: - perubahan / ralat - pembatalan





Arsip

Selesai

Gambar bisnis proses permohonan HJE/Merk

Secara garis besar penjelasan mengenai alur permohonan HJE/Merk pada Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi adalah sebagai berikut : 1. Permohonan HJE/Merk baru diajukan melalui Pendok.

25

Pada saat Pendok merekam data permohonan HJE/Merk dari pengusaha sistem akan melakukan validasi data sebagai berikut : -

HJE tidak boleh kurang dari HJE minimal per batang sesuai ketentuan yang berlaku.

-

HJE tidak boleh kurang dari HJE yang dimiliki atau HJE yang pernah dimiliki untuk merk yang sama.

2. Permohonan yang direkam oleh Pendok akan diperiksa kembali oleh Petugas Pemeriksa untuk pengecekkan kelengkapan data permohonan dan data yang direkam oleh Pendok serta memastikan bahwa nama HJE/merk dan desain kemasan HJE/merk belum pernah dimiliki atau mempunya kesamaan dengan pabrik rokok lain. 3. Jika Pemeriksa menyetujui permohonan HJE/merk, maka dilanjutkan pemeriksaan ulang oleh Kepala Seksi Cukai. 4. Jika permohonan HJE/merk ditolak oleh petugas Pemeriksa maupun Kepala Seksi Cukai maka akan diterbitkan nota penolakan permohonan HJE/merk melalui sistem. 5. Jika Kepala Seksi Cukai menyetujui permohonan HJE/merk maka akan diterbitkan draft SKEP HJE/merk yang ditandatangani oleh Kepala Kantor. 6. Jika Kepala Kantor menyetujui draft SKEP HJE/merk maka nomor dan tanggal SKEP HJE/merk direkam di aplikasi dan SKEP penerbitan HJE/merk dapat dicetak dari aplikasi. 7. SKEP HJE/Merk dapat dievaluasi oleh KP DJBC dan memberikan rekomendasi jika penerbitan HJE/Merk dirasakan kurang tepat. 8. HJE/Merk yang selama 6 bulan tidak aktif (tidak melakukan pemesanan pita cukai CK-1) otomatis akan dicabut oleh sistem. 9. Pada permohonan perubahan HJE/merk yang sudah dimiliki oleh pengusaha pabrik, alur proses sama dengan alur proses permohonan HJE/merk baru, yang membedakan adalah HJE/merk yang diajukan adalah HJE/merk yang dimiliki dan masih aktif.

26

4.3.

Penetapan Kembali HJE/Merk Penetapan kembali HJE/merk adalah penetapan kembali HJE/merk yang disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan dibidang tarif/HJE. Adapun alur proses penetapan kembali HJE/Merk adalah sebagai berikut : WORKFLOW PENETAPAN KEMBALI HARGA JUAL ECERAN (HJE) HT ( KPPBC )

Pengusaha Pabrik HT / Importir HT

Pendok


Kasi Kepabenan dan Cukai salinan Peraturan Perubahan HJE

lanjut

Mendistribusikan salinan Peraturan Perubahan HJE

Memproses dan memberikan rekomendasi Keputusan Penetapan Kembali HJE


Konsep Surat Keputusan Penetapan Kembali HJE

T Y OK

Memaraf

Surat Keputusan Penetapan Kembali HJE

Konsep Surat Keputusan Penetapan Kembali HJE

Penomoran dan Perekaman Surat Keputusan Penetapan Kembali HJE, Updating data HJE dan pendistribusiannya

lanjut

27

Kepala Kantor

Menerima salinan Peraturan Perubahan HJE

Menandata ngani Konsep Surat Keputusan Penetapan Kembali HJE


Kepala Kantor


Kepala Kanwil Direktur Cukai Surat Keputusan Penetapan Kembali HJE

lanjutan

Mendistribusikan Surat Keputusan Penetapan Kembali HJE

Surat Keputusan Penetapan Kembali HJE

Mengevaluasi Surat Keputusan Penetapan Kembali HJE

T Surat Pemberitahuan


OK Y

Arsip

Tindak Lanjut/ Proses Manual: Surat Keputusan: - perubahan / ralat - pembatalan





Arsip

Selesai

Gambar bisnis proses Penetan Kembali HJE/Merk

28

Secara garis besar penjelasan mengenai alur Penetapan Kembali HJE/Merk pada Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi adalah sebagai berikut : 1. Perekaman dilakukan untuk masing-masing pabrik rokok dengan HJE/ Merk yang masih aktif. 2. Setelah data direkam dilanjutkan dengan pencetakkan draft SKEP. 3. Apabila draft SKEP disetujui maka diterbitkan SKEP Penetapan Kembali HJE/Merk.

4.4.

Fasilitas Penundaan (Workflow) Fasilitas penundaan adalah fasilitas penundaan pembayaran cukai yang diberikan kepada pengusaha pabrik rokok yang memenuhi persyaratan dengan jangka waktu tertentu. Masa berlaku fasilitas penundaan sesuai dengan masa berlaku yang ada pada SKEP Penundaan. Pabrik rokok yang mendapatkan fasilitas penundaan, dalam pembayaran cukai CK-1 dapat dilakukan dengan tunai maupun kredit. Alur proses permohonan fasilitas penundaan pada Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi adalah sebagai berikut :

29

WORKFLOW PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI KEWENANGAN KPPBC ( NILAI CUKAI < 2 M ) Pengusaha Pabrik HT / Importir HT


Pendok


Penelitian lebih lanjut permohonan



Kasi Perbendaharaan


T

Y OK

T

Lengkap Tanda Penerimaan Permohonan

Y Cetak Tanda Penerimaan Permohonan

Reject (konsep surat penolakan) Konsep Surat Keputusan Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai

Reject ( surat penolakan)

Surat Keputusan Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai

Penomoran dan Rekam Reject (Surat Penolakan) atau Surat Keputusan Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai dan pendistribusiannya

lanjut

30

Kepala Kantor

Menandatang ani Konsep reject (surat penolakan ) atau Konsep Surat Keputusan Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai


Kepala Kantor


Kanwil

Direktur Cukai Surat Keputusan Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai

lanjutan

Mendistribusikan Surat Keputusan Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai

Surat Keputusan Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Mengevaluasi Surat Keputusan Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai

Surat Pemberitahuan

Menerima Surat Pemberitahuan Arsip

Tindak Lanjut terhadap Surat Keputusan: - perubahan / ralat - pembatalan




Selesai

Gambar bisnis proses permohonan fasilitas penundaan yang diterbitkan oleh KPPBC

31


OK

WORKFLOW PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI KEWENANGAN KANWIL ( NILAI CUKAI > 2 M s.d. < 20 M) Pengusaha Pabrik HT / Importir HT


Pendok



Cetak IP

Penelitian lebih lanjut permohonan

T

Y OK T

Lengkap Tanda Penerimaan Permohonan

Y

Kepala Kantor

Menandatang ani Konsep reject (surat penolakan ) atau Konsep Surat Rekomendasi



Kasi Perbendaharaan

Reject (konsep surat penolakan)

Cetak Tanda Penerimaan Permohonan

Konsep Surat Rekomendasi Reject ( surat penolakan)

Penomoran dan Rekam Reject (Surat Penolakan) atau Surat Rekomendasi

lanjut

32

Gambar bisnis proses permohonan fasilitas penundaan yang diterbitkan oleh KPPBC

33

Secara garis besar penjelasan mengenai alur permohonan penundaan adalah sebagai berikut : 1. Permohonan penundaan diajukan melalui Pendok. 2. Permohonan yang direkam oleh Pendok akan diperiksa kembali oleh Petugas Pemeriksa untuk pengecekkan kelengkapan data permohonan fasilitas penundaan dan data yang direkam oleh Pendok. 3. Jika Pemeriksa menyetujui permohonan, maka dilanjutkan pemeriksaan ulang oleh Kepala Seksi Perbendaharaan. 4. Jika permohonan ditolak oleh petugas Pemeriksa maupun Kepala Seksi Perbendaharaan maka akan diterbitkan nota penolakan permohonan fasilitas penundaan melalui sistem. 5. Jika Kepala Seksi Perbendaharaan menyetujui permohonan fasilitas penundaan maka akan diterbitkan draft SKEP fasilitas penudaan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor. Jika fasilitas penundaan diterbitkan oleh Kantor Wilayah maka Kepala Seksi Perbendaharaan akan membuat Draft Surat Rekomendasi permohonan fasilitas penundaan. 6. Jika Kepala Kantor menyetujui draft SKEP fasilitas penundaan maka nomor dan tanggal SKEP fasilitas penundaan direkam di aplikasi dan SKEP penerbitan fasilitas penundaan dapat dicetak dari aplikasi. 7. Jika fasilitas penundaan diterbitkan oleh Kantor Wilayah maka dibuat Surat Rekomendasi permohonan fasilitas penundaan untuk dikirim ke Kantor Wilayah.

Setelah SKEP fasilitas penudaan diterbitkan oleh

Kantor Wilayah maka nomor dan tanggal SKEP fasilitas penundaan direkam di aplikasi. 8. Besarnya saldo penundaan awal sama dengan pagu yang ditetapkan untuk pabrik rokok yang baru mendapatkan SKEP fasilitas penundaan. Apabila dalam masa berlaku SKEP fasilitas penundaan suatu pabrik rokok mendapatkan SKEP fasilitas penundaan yang baru, maka besarnya saldo penundaan adalah pagu SKEP fasilitas penundaan baru dikurangi pagu SKEP fasilitas penundaan lama ditambahkan dengan

34

jumlah saldo penundaan berjalan atau sama dengan pagu baru dikurangi jumlah utang cukai pada CK-1. 9. Apabila dalam pabrik rokok terlambat dalam pembayaran CK-1 yang telah jatuh tempo, maka fasilitas penundaan pembayaran cukai tidak dapat digunakan.

4.5.

Permohonan Penyediaan Pita Cukai (Workflow) Permohonan

Penyedian

penyediaan pita cukai

Pita

Cukai

(PPPC)

adalah

permohonan

yang diajukan oleh pengusaha ke KPPBC. Dari

KPPBC, PPPC akan diteruskan ke KP DJBC. Oleh KP DJBC PPPC dibuat Order Bea Cukai untuk dipesankan pita cukainya ke pencetak pita cukai. Alur proses dalam pengajuan PPPC sampai dengan penerimaan pita cukai di KPPBC adalah sebagai berikut :

35

Proses Penyediaan Pita Cukai (P3C) pengajuan awal dan tambahan (Sentralisasi) PENGUSAHA

PENDOK/CUKAI

PERBENDAHARAAN

KP DJBC (DIT. CUKAI)

Mulai Proses OBC

Validator P3C

Perekaman P3C

OBC (hard copy atau soft copy atau PDE)

atau Validasi OK Perekaman P3C oleh Pengusaha

Cetak Pita

Validasi by System

Cetak P3C dan tanda tangan

Perbaikan

Ya

DPPC(hard copy/soft copy) +Pita Cukai Tidak

Validasi OK

Tidak

Tidak

Tanda Terima

Peruri

Ya

Persetujuan Pemasukan pita dari Peruri & tambah stock KP + BA

Cetak Tanda terima P3C

Penomoran P3C

Ya

Ya

Pita diambil di KPPBC

Setuju Persetujuan Pemasukan Pita & tambah stock

Kirim Pita Cukai + SP (DP2C)

Tidak

Stok KP Selesai

Gambar bisnis proses PPPC

36

Proses Penyediaan Pita Cukai (P3C) pengajuan tambahan izin Direktur Jenderal (Sentralisasi) PENGUSAHA

PENDOK

PERBENDAHARAAN

KP DJBC (DIT. CUKAI)

Mulai Pemeriksaan Data P3C TID

Validator Pemeriksaan Dokumen P3C TID

P3C TID

atau

Ya

Perekaman P3C oleh Pengusaha

Surat Rekomendasi + P3C TID

Setuju

Validasi OK Cetak P3CT ID dan tanda tangan

Ya

tanda terima

Rekam P3C TID Tidak

Perbaikan

Proses OBC

Tidak

Ya

OBC (hard copy atau soft copy atau PDE)

REJECT

Surat Penolakan

Surat Penolakan

Peruri Cetak Pita

Surat Persetujuan

Surat Persetujuan

DPPC(hard copy/soft copy) +Pita Cukai

Persetujuan Pemasukan pita dari Peruri & tambah stock

Ya

Persetujuan Pemasukan Pita & tambah stock

Selesai

Gambar bisnis proses PPPC Ijin Dirjen

37

Kirim Pita Cukai + SP (DP2C)

Pita diambil di KPPBC

Tidak

Stok KP

Secara garis besar penjelasan mengenai alur proses PPPC dan PPPC Ijin Dirjen adalah sebagai berikut : 1. PPP Awal, PPPC Tambahan dan PPPC Ijin Dirjen a. Pengusaha mengajukan PPPC melalui pendok atau dengan menggunakan menu layanan mandiri. Pada saat permohonan PPPC direkam permohonan PPPC akan divalidasi oleh sistem sebagai berikut : -

Pengusaha pabrik tidak mempunyai hutang cukai atau sanksi lainnya yang belum selesai atau belum dibayar.

-

PPPC diajukan ke KPPBC paling lambat tanggal sepuluh dengan periode pemesanan selama satu bulan. Pengajuan PPPC lewat tanggal sepuluh hanya dapat dilakukan apabila terdapat pabrik rokok baru, terjadi perubahan golongan pabrik, pabrik rokok yang baru mendapatkan SKEP pembukan blokir/pembekuan, PPPC untuk bulan Januari dan apabila terjadi perubahan kebijakan dibidang tarif cukai/HJE.

-

Pengajuan PPPC hanya dapat dilakukan satu kali untuk setiap jenis pita cukai.

-

Untuk setiap jenis pita cukai, dalam hal CK-1 tiga bulan terakhir tersedia, maka jumlah maksimal pengajuan PPPC tidak boleh melebihi 100% rata-rata CK-1 tiga bulan terakhir sebelum pengajuan PPPC. Jika CK-1 tiga bulan terakhir tidak tersedia maka pengajuan PPPC tidak boleh melebihi batas produksi golongan per bulan.

-

Apabila PPPC awal yang diajukan tidak mencukupi, pengusaha pabrik dapat mengajukan PPPC tambahan untuk periode yang sama paling lambat tanggal 20 bulan pengajuan CK-1.

-

Jenis pita cukai yang dapat diajukan pada PPPC tambahan adalah pita cukai yang pernah diajukan pada PPPC awal dengan jumlah maksimal 50% dari jumlah PPPC awal.

38

-

Apabila setelah pengajuan PPPC tambahan pita cukai tidak mencukupi, pengusaha pabrik dapat mengajukan PPPC Ijin Dirjen paling lambat tanggal 25 bulan pengajuan CK-1.

-

Jumlah pemesanan pita cukai adalah kelipatan sepuluh. Dalam hal maksimal pengajuan PPPC awal maupun tambahan kurang dari sepuluh maka jumlah pita cukai yang boleh diajukan maksimal sepuluh lembar.

b. Data permohonan PPPC yang direkam oleh Pendok akan diperiksa ulang oleh Validator untuk memastikan kebenaran pengisian dan kelengkapan data serta data yang direkam oleh Pendok. c. Jika validator/penomoran tidak menyetujui maka akan diterbitkan surat reject melalui sistem. Jika disetujui maka PPPC mendapatkan nomor dan sudah siap dipesankan pita cukainya di KP DJBC. d. Untuk PPPC Ijin Dirjen diajukan secara manual dan apabila disetujui akan direkam di KP DJBC.

2. Order Bea Cukai (OBC) OBC adalah daftar pemesanan pita cukai yang diminta oleh KP DJBC untuk dicetak oleh pencetak pita cukai. Adapun ketentuan OBC adalah sebagai berikut : a. PPPC awal, PPPC tambahan maupun PPPC Ijin Dirjen yang diajukan dari KPPBC akan dipesankan pita cukainya ke pencetak pita cukai oleh KP DJBC menggunakan Order Bea Cukai (OBC) dengan jumlah sesuai dengan pengajuan PPPC. b. Setiap satu jenis pita cukai akan mendapatkan satu nomor dan tanggal OBC. c. Order Bea Cukai dibagi menjadi pita cukai yang diambil di KPPBC, pita cukai Personalisasi yang diambil di KP DJBC dan pita cukai non Personalisasi yang diambil di KP DJBC.

39

d. OBC mempunyai jatuh tempo 12 hari kerja untuk pita cukai non personalisasi dan 14 hari kerja untuk pita cukai personalisasi (dapat berubah tergantung perjanjian dengan pencetak pita cukai). e. Dokumen OBC diberikan kepada pencetak pita cukai menggunakan hardcopy dan softcopy.

3. Perneriman Daftar Pengiriman Pita Cukai (DPPC) dari Pencetak Pita Cukai ke KP DJBC DPPC adalah daftar pengiriman pita cukai dari pencetak pita cukai berdasarkan OBC yang diajukan oleh KP DJBC. Adapaun ketentuan DPPC dari pencetak pita cukai adalah sebagai berikut : a. DPPC diterima dari pencetak pita cukai berupa hardcopy dan softcopy. b. Satu nomor OBC dapat dikirim lebih dari satu DPPC. c. DPPC yang telah direkam akan menjadi stok pita cukai di KP DJBC. Jumlah pita cukai yang menjadi stok adalah jumlah pita cukai yang diterima secara fisik di KP DJBC.

4. Daftar Pengiriman Pita Cukai (DPPC) dari KP DJBC ke KPPBC DPPC adalah daftar pengiriman pita cukai yang dikirim dari KP DJBC ke KPPBC berdasarkan PPPC untuk pita cukai yang diambil di KPPBC. Adapun ketentuan DPPC ke KPPBC adalah sebagai berikut : a. Satu PPPC dapat dikirim lebih dari satu DPPC tergantung DPPC dari pencetak pita cukai. b. DPPC yang telah direkam akan mengurangi stok pita cukai di KP DJBC.

40

5. Penerimaan Daftar Pengiriman Pita Cukai (DPPC) di KPPBC Penerimaan DPPC di KPPBC dilakukan setelah KPPBC memperoleh pita cukai yang dikirim dari KP DJBC menggunakan DPPC. Adapun ketentuan penerimaan DPPC diKPPBC adalah sebagai berikut : a. DPPC yang diterima akan menjadi stok pita cukai di KPPBC. Jumlah pita cukai yang menjadi stok adalah jumlah pita cukai yang diterima secara fisik oleh KPPBC. b. Untuk satu nomor pemesanan PPPC dapat dikirim lebih dari satu DPPC.

6. Pengembalian Pita Cukai Pengembalian pita cukai dilakukan oleh KPPBC untuk sisa pita cukai yang tidak habis diambil oleh pengusaha pabrik pada akhir tahun anggaran yang tertera pada tahun pita cukai. Adapun ketentuan pengembalian pita cukai adalah sebagai berikut : a. Pita cukai yang dikembalikan adalah sisa pita cukai yang belum diambil dengan CK-1. b. Setelah pita cukai dikembalikan ke KP DJBC maka stok pita cukai di KPPBC menjadi nol dan stok pita cukai di KP DJBC akan bertambah sebanyak pita cukai yang dikembalikan dari KPPBC. c. Pengusaha pabrik rokok akan dikenakan biaya pengganti cetak pita cukai untuk pita cukai yang tidak dikembalikan ke KP DJBC denganjangka waktu tertentu. Apabila dalam jangka waktu tertentu pengusaha belum melunasi biaya pengganti maka pemesanan PPPC dan CK-1 pengusaha pabrik rokok tersebut tidak dapat dilayani.

41

4.6.

Pengambilan Pita Cukai (CK-1 ) (Workflow) CK-1 adalah dokumen yang digunakan untuk mengambil pita cukai yang telah dipesan. CK-1 dapat digunakan untuk mengambil pita cukai apabila sudah dibayar cukai dan jenis pembayaran lainnya apabila dibayar dengan tunai ataupun sudah mendapatkan persetujuan kredit apabila dibayar dengan kredit. Adapun alur proses pengajuan CK-1 sampai dengan memperoleh pita cukai adalah sebagai berikut :

42

Proses Pelayanan Pemesanan Pita Cukai (CK-1) Pembayaran Tunai (Sentralisasi)

PENGUSAHA

PENDOK/CUKAI

PERBENDAHARAAN

BANK

KANTOR PUSAT

Mulai

CK-1

Rekam Data CK-1

Tidak

PDE Bayar

Validasi

Ya

Rekam SSCP

Perbaikan Data

Tidak

SSCP

Tidak

Reject

Tidak

Validasi OK Validasi dan Rekonsiliasi Ya

PDE Tidak Ya

VALIDATOR Cek Tanggal Validasi OK

Nota Pembatalan

Ya

Ya

OK Lunas

Tanda Terima + Penomoran CK-1

Ya

Tidak sama

Pita Diambil di KPPBC

Tidak

Rekam Pengeluaran Pita

Ya

Pita Cukai

Rekam Pengeluaran Pita Tanda terima

Selesai

Gambar bisnis proses permohonan CK-1 Tunai

43

Tanda terima

Proses Pelayanan Pemesanan Pita Cukai (CK-1) Pembayaran Kredit (Sentralisasi) PENGUSAHA

PENDOK

PERBENDAHARAAN

KANTOR PUSAT

Mulai

Rekam Data CK-1

CK-1 Tidak

PDE Ya

Perbaikan Data

Validasi

Reject Tidak Tidak

Validasi dan Pengecekan Saldo Penundaan

Pengurangan Saldo Penundaan+ jatuh tempo

Ya

VALIDATOR

Validasi OK

Ya

Pita Diambil di KPPBC


Ya


cetak tanda terima + Penomoron CK-1 Tanda terima Pita Cukai

Selesai

Gambar bisnis proses permohonan CK-1 Kredit

44

Tidak

Tanda terima

Secara garis besar penjelasan mengenai alur proses permohonan CK-1 Tunai dan CK-1 Kredit adalah sebagai berikut : 1. Permohonan CK-1 a. Pengusaha

mengajukan

CK-1

melalui

pendok

atau

dengan

validasi

oleh

sistem

menggunakan menu layanan mandiri. Pada

saat

direkam

akan

dilakukan

sebagaiberikut : -

Pengusaha pabrik tidak mempunyai hutang cukai atau sanksi lainnya yang belum selesai atau belum dibayar.

-

Saldo pita cukai yang diajukan pada CK-1 mencukupi.

-

Untuk pengusaha pabrik yang mendapat fasilitas penundaan dapat mengajukan CK-1 dengan pembayaran kredit apabila saldo penundaan mencukupi.

-

Jumlah pita cukai yang dipesan tidak melebihi batas golongan.

-

Pengusaha pabrik yang non PKP, apabila jumlah HJE melebihi 600 juta batang per tahun, maka pengajuan ditolak.

-

Merk yang diajukan adalah merk yang masih aktif.

b. Data permohonan CK-1 yang direkam oleh Pendok akan diperiksa ulang oleh Validator untuk memastikan kebenaran pengisian dan kelengkapan data serta data yang direkam oleh Pendok. c. Jika validator/penomoran tidak menyetujui maka akan diterbitkan surat reject melalui sistem. Jika disetujui maka CK-1 mendapatkan nomor. d. Agar dapat mengambil pita cukai, pada CK-1 Tunai pengusaha pabrik rokok membayar cukai hasil tembakau, PNBP dan PPN (bagi pengusaha PKP). Pada CK-1 Kredit proses dilanjutkan pada persetujuan

penundaan

perbendaharaan.

45

pembayaran

cukai

oleh

petugas

e. Pada CK-1 Tunai, jumlah cukai yang harus dibayar dapat dikurangi dengan menggunakan pengembalian cukai dari CK-2 dan CK-3 yang sudah dibayar biaya penggantinya apabila terkena biaya pengganti.

2. Pembatalan CK-1 Pembatalan CK-1 hanya dapat dilakukan pada CK-1 Tunai yang disebabkan karena keterlambatan pembayaran CK-1 atau hal lain atas permohonan pengusaha. Pembatalan CK-1 dilakukan oleh Kepala KPPBC melalui Kepala Seksi Cukai. Nota pembatalan CK-1 akan diberikan kepada pengusaha yang mengajukan CK-1.

3. Pelunasan CK-1 Tunai a. Setelah pengusaha melakukan pembayaran CK-1 Tunai pada bank/ kantor pos yang sudah mempunyai sistem MPN menggunakan Surat Setoran Cukai dalam negeri dan Pajak (SSCP). b. PPN yang harus dibayar pada CK-1 dapat dikurangi dengan menggunakan kompensasi PPN dari Direrktorat Jenderal Pajak c. Data pelunasan direkam oleh petugas untuk dapat melanjutkan mengambil pita cukai yang sudah dipesan.

4. Persetujuan CK-1 Kredit a. CK-1 Kredit yang sudah mendapat nomor dilanjutkan dengan persetujuan penundaan cukai untuk mengurangi saldo penundaan cukai dan merekam tanggal jatuh tempo pembayaran CK-1. b. Jumlah cukai yang harus dibayar pada CK-1 Kredit dapat dikurangi dengan pengembalian cukai dari CK-2 dan CK-3 yang sudah dibayar biaya penggantinya apabila terkena biaya pengganti. c. PPN yang harus dibayar pada CK-1 dapat dikurangi dengan menggunakan kompensasi PPN dari Direrktorat Jenderal Pajak

46

d. Jatuh tempo CK-1 untuk jenis hasil tembakau SKM dan SPM adalah dua bulan, sedangkan untuk selain SKM dan SPM adalah tiga bulan. e. Jika jatuh tempo jatuh pada hari libur, maka jatuh tempo CK-1 akan dimajukan sampai diperoleh hari kerja terakhir sebelum hari libur.

5. Pengeluaran Pita Cukai Dengan CK-1 a. Setelah CK-1 Tunai dilunasi atau CK-1 Kredit mendapatkan persetujuan kredit, maka pengusaha dapat mengambil pita cukai di KPPBC atau KP DJBC tergantung cara pengambilan pita cukai (untuk total produksi semua jenis hasil tembakau dalam 1 (satu) tahun takwim sebelumnya lebih dari 100.000.000 (seratus juta) batang dan/atau gram, disediakan di KP DJBC). b. Pita cukai yang diambil di KPPBC akan mengurangi stok pita cukai di KPPBC sebesar jumlah yang diambil pada CK-1, begitu pula dengan CK-1 yang diambil di KP DJBC akan mengurangi stok pita cukai di KP DJBC. c. Setelah pita cukai diambil, pengusaha memperoleh tanda terima pengambilan pita cukai CK-1,

4.7.

Pemusnahan/Perusakan Pita Cukai (CK-2) CK-2 adalah dokumen yang digunakan untuk pemusnahan/perusakan pita cukai yang sudah melekat pada produk hasil tembakau. Pemusnahan dapat dilakukan misalnya produk hasil tembakau tersebut sudah tidak layak konsumsi/kadaluarsa. Adapun ketentuan CK-2 pada Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi adalah sebagai berikut : 1. CK-2 diterbitkan oleh KPPBC. 2. Perekaman CK-2 dilakukan setelah CK-2 diterbitkan dengan data-data yang tertera pada dokumen CK-2.

47

3. Pengembalian cukai CK-2 dapat digunakan untuk mengurangi cukai yang harus dibayar pada CK-1 tunai dan digunakan untuk melunasi nilai cukai CK-1 Kredit. 4. Pengembalian PPN pada CK-2 tidak dapat digunakan secara langsung untuk membayar PPN pada CK-1. 5. Apabila dikenakan biaya pengganti, pengembalian cukai pada CK-2 dapat dilakukan apabila biaya pengganti yang tertera pada dokumen CK-2 sudah dilunasi.

4.8.

Pengembalian Pita Cukai (CK-3) CK-3 adalah dokumen yang digunakan untuk pengembalian pita cukai yang sudah diambil oleh pengusaha tetapi kondisinya rusak. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh salah cetak atau rusak pada saat pelekatan. Adapun ketentuan CK-3 pada Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi adalah sebagai berikut : 1. CK-3 diterbitkan oleh KP DJBC. 2. Perekaman CK-3 dilakukan setelah CK-3 diterbitkan dengan data-data yang tertera pada dokumen CK-3. 3. Pengembalian cukai CK-3 dapat digunakan untuk mengurangi cukai yang harus dibayar pada CK-1 tunai dan digunakan untuk melunasi nilai cukai CK-1 Kredit. 4. Pengembalian PPN pada CK-3 tidak dapat digunakan secara langsung untuk membayar PPN pada CK-1. 5. Apabila dikenakan biaya pengganti, pengembalian cukai pada CK-3 dapat dilakukan apabila biaya pengganti yang tertera pada dokumen CK-3 sudah dilunasi .

48

4.9.

Laporan Produksi Hasil Tembakau (CK-4C) CK-4C adalah laporan produksi harian yang diserahkan secara periodik dua kali pada awal bulan dan pertengahan bulan ke KPPBC berdasarkan jenis hasil tembakau dan merk yang dimiliki. CK-4C berguna untuk mengetahui jumlah produksi yang dilakukan oleh pabrik rokok dan dapat dijadikan sebagai pembanding dengan jumlah pita cukai yang dipesan. Adapun ketentuan CK-4C pada Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi adalah sebagai berikut : 1. CK-4C diserahkan oleh pengusaha dengan dua periode laporan, yaitu periode tanggal 1 s.d. 14 dan tanggal 15 s.d. akhir bulan. 2. Perekaman CK-4C dilakukan sesuai dengan data-data yang tertera pada dokumen CK-4C.

4.10. Pemeliharaaan Data Referensi Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi menggunakan data referensi terutama bertujuan untuk memudahkan pengembangan dan penggunaan aplikasi serta memudahkan penyesuaian aplikasi bila terjadi perubahan peraturan (contoh SKEP tarif). Pemeliharaan data referensi dilakukan oleh administrator aplikasi. Pemeliharaan data referensi pada Aplikasi Cukai Hasil Tembakau antara lain : 1. Data domain aplikasi diantaranya data golongan pabrik, jenis hasil tembakau, setting aplikasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi. 2. Data tarif cukai hasil tembakau dan HJE berdasarkan SKEP yang belaku. 3. Data SKEP disain warna pita cukai. 4. Data KPPBC di seluruh Indonesia. 5. Data referensi registrasi NPPBKC. 6. Data Negara.

49

7. Data Propinsi. 8. Data kalender hari kerja dan hari libur. 9. Data setting aplikasi. 10. Data pegawai dan user aplikasi.

4.11. Browse dan Laporan Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi menyediakan browse-browse dan laporan-laporan yang berfungsi, antara lain : 1. Memberikan informasi dengan cepat dan akurat. 2. Mempermudah pengecekan kebenaran data dan transaksi. 3. Mengetahui status data terakhir. 4. Mempermudah pengawasan. Browse dan laporan lebih bersifat dinamis yang akan bertambah berdasarkan kebutuhan user.

50

BAB V PENUTUP

Petunjuk Teknis Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi dibuat dengan harapan dapat membantu penggunaan aplikasi sesuai dengan tujuan pengembangan yaitu memberikan pelayanan yang standar sesuai peraturan yang berlaku, memberi kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan serta memudahkan dalam pengambilan kebijakan/keputusan. Selain itu dengan buku petunjuk teknis ini diharapkan dapat membantu petugas teknis dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan dalam pelayanan cukai hasil tembakau, terutama yang sudah menggunakan Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi. Agar petunjuk teknis ini dapat digunakan sesuai dengna tujuan, maka diharapkan dalam memahami buku petunjuk teknis ini didasari dengan pemahaman pada prosedur dan aturan teknis yang berlaku di bidang cukai hasil tembakau. Penjelasan detil mengenai tata cara penggunaan aplikasi dan proses yang terjadi didalamnya tidak dijelaskan pada buku petunjuk teknis ini, karena penekanan tulisan ini adalah pada pemahaman teknis aplikasi. Untuk lebih memahaminya dapat

dilihat selengkapnya pada buku petunjuk operasional

Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi.

51

Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi

Recommend Documents