2007. Mengatur Kembali Sistem Penghitungan Cukai Industri Hasil Tembakau

TAHUN XXXIX EDISI 399

PMK 134/PMK.04/2007 Mengatur Kembali Sistem Penghitungan Cukai Industri Hasil Tembakau

FEBRUARI 2008

DARI REDAKSI TERBIT SEJAK 25 APRIL 1968

SURVEI MEMBUKTIKAN …

w

IZIN DEPPEN: NO. 1331/SK/DIRJEN-G/SIT/72 TANGGAL, 20 JUNI 1972 ISSN.0216-2483

BC edisi Februari 2008 hadir dengan penambahan rubrikasi walaupun sifatnya sementara. Kalau biasanya rubrik Laporan Utama ada di bagian awal majalah, maka pada edisi ini Redaksi sengaja memunculkan rubrik Laporan Khusus sebagai pembuka. Sebenarnya WBC beberapa tahun lalu pernah memiliki format laporan utama dan laporan khusus secara bersamaan. Namun dalam perkembangannya Redaksi memutuskan pada setiap edisi untuk hanya menurunkan laporan utama yang dibagi kedalam empat bentuk tulisan. Tentu ada sebabnya kami kembali hadir dengan laporan khusus. WBC diminta untuk memublikasikan hasil survei yang dilakukan oleh HayGroup terhadap kinerja KPU Bea Cukai Tanjung Priok dan Batam. Hasil survei ini rencananya juga akan dipublikasikan secara luas melalui media massa cetak maupun elektronik. Kelebihan yang mungkin dimiliki WBC adalah, pembaca bisa melihat hasil survei secara keseluruhan yang tersaji dalam bentuk tabel dan grafik, dimulai dari halaman 6 hingga 8. Selain itu pembaca juga bisa mengetahui apa tujuan survei tersebut, siapa respondennya dan kapan survei tersebut berlangsung. Mungkin ada pertanyaan mengapa memilih HayGroup untuk melakukan survei? Faktornya bisa jadi selain bahwa lembaga ini telah pernah melakukan survei di DJBC pada tahun 2004 lalu, faktanya kredibilitas HayGroup (HG) di bidang riset dan konsultasi manajemen dan sumber daya manusia sangat diakui, dan portfolio pekerjaannya telah tersebar di puluhan negara. Salah satu yang terkenal adalah, kerjasama HG dan majalah Fortune dalam menyusun setiap tahunnya survei tentang “The World Most Admired Companies”. Sehebat apapun lembaga yang melaksanakan survei di DJBC, yang paling penting adalah hasil dari survei tersebut benar-benar bisa digunakan untuk perbaikan bagi KPU, calon KPU, atau mungkin kantorkantor lainnya. Catatan yang cukup menggembirakan dari survei tersebut adalah adanya peningkatan persepsi kepuasan pengguna jasa pada berbagai kategori, diantaranya adalah pada subkategori peningkatan integritas SDM, yang salah satunya diindikasikan dengan tidak adanya lagi unofficial fund. Laporan khusus WBC dilanjutkan dengan wawancara dengan Ketua Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai, Thomas Sugijata, terkait dengan pelaksanaan survei yang dimaksud. WBC edisi Februari 2008 tentu tidak melulu berisi KPU. Redaksi mewawancarai Direktur Cukai, terkait dengan keluarnya PMK 134/ PMK.04/2007 yang kami jadikan sebagai bahan untuk tulisan laporan utama. Sementara itu, dalam rangka Hari Pabean Internasional (HPI) yang ke-56 tahun 2008, Redaksi juga melakukan wawancara dengan Direktur Kepabeanan Internasional. Dari rangkaian acara yang Redaksi lihat di kantor pusat (dan mungkin juga di daerah), cukup banyak kegiatan yang dilakukan dalam rangka perayaan HPI ini, seperti donor darah, lomba foto, pertandingan olahraga, hingga puncaknya pada upacara yang dipimpin oleh Menteri Keuangan. Liputan upacara HPI di kantor pusat baru bisa Redaksi muat pada edisi Maret 2008. Sampai jumpa di edisi mendatang, dan selamat bekerja. Lucky R. Tangkulung

PELINDUNG Direktur Jenderal Bea dan Cukai: Drs. Anwar Suprijadi, MSc PENASEHAT Direktur Penerimaan & Peraturan Kepabeanan dan Cukai: Drs. Hanafi Usman Direktur Teknis Kepabeanan Drs. Teguh Indrayana, MA Direktur Fasilitas Kepabeanan Drs. Kusdirman Iskandar Direktur Cukai Drs. Frans Rupang Direktur Penindakan & Penyidikan Heru Santoso, SH Direktur Audit Drs. Thomas Sugijata, Ak. MM Direktur Kepabeanan Internasional Drs. M. Wahyu Purnomo, MSc Direktur Informasi Kepabeanan & Cukai Dr. Heri Kristiono, SH, MA Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai Drs. Endang Tata Inspektur Bea dan Cukai Edy Setyo Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan & Penerimaan KC Drs. Bambang Prasodjo Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan & Penegakan Hukum KC Drs. Erlangga Mantik, MA Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas & Kinerja Organisasi KC Drs. Joko Wiyono KETUA DEWAN PENGARAH Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Drs. Kamil Sjoeib, MA WAKIL KETUA DEWAN PENGARAH/ PENANGGUNG JAWAB Kepala Bagian Umum: Sonny Subagyo, S.Sos DEWAN PENGARAH Drs. Nofrial, M.A., Drs. Patarai Pabottinggi, Dra. Cantyastuti Rahayu, Ariohadi, SH, MA. Marisi Zainuddin Sihotang, SH.,M.M. Hendi Budi Santosa, Ir. Azis Syamsu Arifin, Muhammad Zein, SH, MA. Maimun, Ir. Agus Hermawan, MA. PEMIMPIN REDAKSI Lucky R. Tangkulung REDAKTUR Aris Suryantini, Supriyadi Widjaya, Zulfril Adha Putra FOTOGRAFER Andy Tria Saputra KORESPONDEN DAERAH ` Hulman Simbolon (Medan), Abdul Rasyid (Medan), Ian Hermawan (Pontianak) Donny Eriyanto (Makassar) Bambang Wicaksono (Ambon) KOORDINATOR PRACETAK Asbial Nurdin SEKRETARIS REDAKSI Kitty Hutabarat PIMPINAN USAHA/IKLAN Piter Pasaribu TATA USAHA Mira Puspita Dewi S.Pt., M.S.M., Untung Sugiarto IKLAN Kitty Hutabarat SIRKULASI H. Hasyim, Amung Suryana BAGIAN UMUM Rony Wijaya PERCETAKAN PT. BDL Jakarta ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta Timur Telp. (021) 47865608, 47860504, 4890308 Psw. 154 - Fax. (021) 4892353 E-Mail : - [email protected] - [email protected] REKENING GIRO a/n : MIRA PUSPITA DEWI BANK BNI 1946 CABANG CIPINANG RAWAMANGUN, JAKARTA TIMUR Nomor Rekening : 131339374 Pengganti Ongkos Cetak Rp. 10.000,-

EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

1

DAFTAR ISI

11-19

Laporan Utama

Pemerintah kembali menata kembali penghitungan cukai bagi industri hasil tembakau (IHT), dengan menurunkan tarif advolorum dan menaikan tarif cukai spesifik. Selengkapnya mengenai penataan penghitungan cukai dan dampak yang dirasakan oleh pengusaha IHT, dapat disimak pada laporan utama kali ini.

25-29

20-21

Daerah ke Daerah

Wawancara

Rubrik Dearah Ke Daerah kali ini, akan menurunkan berita-berita dari daerah, diantaranya Kanwil DJBC Sumatera Utara tentang KITE, KPU Jakarta yang melakukan apel siaga 2008, dan kunjungan tim kebijakan dan perbaikan iklim investasi ke KPU Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan 134/PMK.04/2007 menurut Direktur Cukai Frans Rupang, merupakan upaya pemerintah untuk mengintensifkan penerimaan tanpa terlalu jauh mencampuri pasar hasil tembakau. Selengkapnya ikuti Rubrik Wawancara

30-39

Pengawasan

DJBC kembali berhasil menegah barang-barang ilegal. Rubrik pengawasan kali ini akan menurunkan keberhasilan DJBC dalam menegah masuknya barang ilegal, diantaranya dari KPU Jakarta, KPPBC Soekarno-Hatta, Operasi Cukai Hasil Tembakau Akhir Tahun, Penutupan Diklat APN, dan Penambahan Armada Kapal Patroli DJBC.

51-57

2

5-10

Sekretariat

Laporan Khusus

Di akhir tahun 2007, Sekretariat DJBC banyak melaksanakan kegiatan, diantaranya Pelatihan PR, Profiling Pegawai DJBC Melalui Assessment Test, Mengikuti lomba gerak jalan BogorJakarta, dan Marching Band DJBC berhasil menduduki peringkat V pada kejuaran Grandprix ke XXIII tahun 2007 .

Untuk melihat keberhasilan dan kinerja KPU Bea dan Cukai Jakarta dan Batam, lembaga riset dan konsultasi SDM, HAY GROUP yang juga merupakan lembaga riset terbesar di dunia, melakukan survei terhadap kedua kantor tersebut.

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

1 3 4 22

40

44

45 46

58

63

66 70 71 72

74

76

DARI REDAKSI SURAT PEMBACA KARIKATUR KEPABEANAN INTERNASIONAL Karakteristik Kejahatan saai ini Adalah Lintas negara Atau Transnational Crime ENGLISH SECTION One Way of Looking at the Trade off Amongst Revenue Collection, Trade Facilitation and Control Function PPKC Modul Pelaporan Online Untuk Mendukung EIS INFO PERATURAN KEPABEANAN - Pelabuhan Tanjung Priok Mulai terapkan NSW - Pemerintah kembali Atur Impor sementara Dengan Kep Menkeu 140/ PMK.04/2007 INFO PEGAWAI - Perayaan Natal DJBC Tahun 2007 Wilayah Jakarta dan Sekitarnya - Pelaksanaan Qurban oleh DKM Baituttaqwa KPDJBC - Pegawai Pensiun Per 1 Februari 2008 OPINI - Kawasan Pabean dan PMK No.70/ PMK.04/2007 - Pusdiklat dalam Catatan Seorang Siswa. KOLOM - Belong to Cutoms - Focus Assessment KONSULTASI KEPABEANAN & CUKAI RUANG KESEHATAN Penyakit Pancaroba RENUNGAN ROHANI Mencermati Semangat Tahun Baru Hijriah RUANG INTERAKSI Cinta Kasih, Perlukah Diespresikan ? SEPUTAR BEACUKAI

Surat Pembaca Kirimkan surat anda ke Redaksi WBC melalui alamat surat, fax atau e-mail. Surat hendaknya dilengkapi dengan identitas diri yang benar dan masih berlaku.

CUTI PEGAWAI Saya ingin menanyakan mengenai apakah ada penangguhan cuti tahunan bagi pegawai Bea dan Cukai yang menjalankan tugas pelayanan pada waktu cuti bersama. Contohnya seperti cuti bersama sewaktu Lebaran kemarin, kami mendapat nota dinas untuk tetap masuk kerja seperti biasa untuk memberikan pelayanan. Yang saya ingin tanyakan, adakah bagi pegawai yang mendapat nota dinas sewaktu cuti bersama berhak mendapatkan penangguhan cuti tahunan dan adakah ketentuan yang mengaturnya? Terima kasih. ANDI P HUTAGALUNG NIP 060098341 Pelaksana Administrasi pada KPPBC Belawan Tanggapan : Sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Sdr. Andi P. Hutagalung, NIP 060098341, Pelaksana Administrasi pada KPPBC Belawan, menanyakan mengenai penangguhan cuti tahunan bagi pegawai bea dan cukai yang menjalankan tugas pelayanan pada waktu cuti bersama. 2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Kedua Cuti Tahunan Pasal 7 ayat (1) Cuti Tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak. 3. Dengan adanya Surat Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, maka cuti tahunan dalam tahun berjalan telah digunakan untuk cuti bersama menyambung Hari-Hari Libur Nasional. 4. Sebagai contoh : untuk tahun 2007, berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 97 Tahun 2007, Nomor : KEP.326/MEN/X/2007, Nomor : SKB/10/M.PAN/10/2007, hak cuti tahunan tahun 2007 dari 12 (dua belas) hari kerja digunakan untuk cuti bersama 11 (sebelas) hari sehingga tersisa 1 (satu) hari. Bagi unit yang memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 24 jam (7 hari seminggu) agar mengatur pembagian jadwal kerja secara bergilir sesuai kebutuhan. Pegawai yang pada waktu cuti bersama tahun 2007 mendapat nota dinas untuk tetap masuk kerja, berarti cuti tahunan tahun 2007-nya belum digunakan, dan dapat ditangguhkan. 5. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pegawai yang pada waktu cuti bersama nyata-nyata masuk kerja, maka cuti tahunannya belum digunakan sehingga dapat ditangguhkan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Demikian untuk dimaklumi. Kepala Bagian Kepegawaian AZHAR RASYIDI NIP 060079946

EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

3

KARIKATUR

4

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

LAPORAN KHUSUS

SURVEI HAYGROUP

TERHADAP KINERJA KPU BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK DAN BATAM HayGroup adalah lembaga riset dan konsultasi sumber daya manusia yang terbesar di dunia. Didirikan pada tahun 1943 dan berkantor pusat di Philadelphia, USA, hingga saat ini telah melayani lebih dari 10.000 klien dengan 74 jaringan kantor di 34 negara. Pada tahun 2004, HayGroup juga telah melaksanakan survei di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk melaksanakan pengukuran kinerja (performance measurement) dan kajian paket remunerasi.

T

ahun 2007 lalu, HayGroup melakukan survei di DJBC. Inisiatif untuk melakukan survei ini berdasarkan arahan dari Menteri Keuangan yang tujuannya adalah untuk menilai kinerja Kantor Pelayanan Utama (KPU) dan mengukur hal-hal lain yang mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna jasa. HayGroup melakukan survei persepsi pengguna jasa kepabeanan. Survei dilaksanakan sebanyak dua kali, sebelum dan setelah implementasi KPU, agar persepsi pengguna jasa terhadap implementasi KPU dapat diperbandingkan. Survei sebelum KPU diselenggarakan pada bulan Mei-Juni 2007, sedangkan survei setelah KPU diselenggarakan pada November-Desember 2007. Perencanaan survei dilakukan dengan didahului konsultasi oleh HayGroup dengan Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai (TPR) agar survei dilaksanakan secara lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kuesioner didistribusikan kepada responden secara targetted oleh HayGroup, baik dengan membagikan secara langsung (on-the-spot), surat elektronik (e-mail), dan melalui formulir yang dapat diunduh (download) secara langsung melalui website DJBC. HayGroup membagikan kuesioner yang disebar pada KPU Tanjung Priok sebanyak dua kali,yaitu sebelum KPU direalisasikan terjaring 366 responden berasal dari para pengguna jasa di Tanjung Priok dan penyebaran kuesioner kedua dilakukan setelah KPU direalisasikan terjaring 478 pengguna jasa. Begitu pula yang dilakukan di KPU Batam, dengan responden yang disurvei sebelum realisasi KPU sebanyak 87 pengguna jasa, dan survei setelah realisasi KPU sebanyak 41 pengguna jasa. Para pengguna jasa terdiri dari importir umum, importir produsen, eksportir, PPJK dan importir/eksportir. Untuk kuesioner yang dibagikan secara on-the-spot, petugas lapangan dari HayGroup akan mendampingi setiap responden dan memberikan penjelasan yang dibutuhkan dalam pengisian kuesioner. Untuk kuesioner yang diisi melalui e-mail dan formulir yang di-download dari website DJBC, responden dapat memperoleh penjelasan pengisian melalui nomor telepon atau alamat email HayGroup yang tertera pada formulir kuesioner. Dari kuesioner yang terkumpul, baik sebelum maupun setelah KPU, dinyatakan oleh HayGroup valid se-

cara statistik dan mencapai lebih dari 95 persen confidence level, sehingga dianggap cukup mewakili responden di KPU Tipe A Tanjung Priok dan KPU Tipe B Batam serta dapat dilakukan evaluasi dan analisis. Hasil kuesioner diproses sebagai gabungan dari persepsi seluruh responden dan kemudian dianalisis per kategori dan subkategori. Pada survei sebelum KPU, analisis dilakukan untuk mengetahui gap antara kondisi yang ada saat itu dan kondisi yang diharapkan, sehingga menunjukkan kategori/subkategori mana yang telah memuaskan (satisfactory), tidak memuaskan (unsatisfactory), atau mengecewakan (disappointing). Pada survei setelah KPU, hasil kuesioner digunakan untuk mengetahui kategori/subkategori mana yang mengalami peningkatan atau justru penurunan persepsi kepuasan pengguna jasa dari survei yang telah dilakukan sebelumnya (sebelum KPU). Menanggapi hasil survei tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi mengatakan yang penting dari hasil survei itu dapat diambil hikmahnya. Untuk yang telah baik dipertahankan dan ditingkatkan lagi, sedangkan yang masih kurang harus ditingkatkan. Hasil survei tersebut, lanjut Anwar Suprijadi, hendaknya dijadikan instropeksi diri, jadi jika hasilnya sudah baik jangan terlalu takabur dan terus menerus melakukan improvement. “HayGroup merupakan lembaga yang sudah diakui oleh internasional dan menurut saya itu sudah cukup memadai untuk melakukan survei. Survei semacam ini akan dilakukan setiap enam bulan sekali, lalu oleh Ketua Tim Percepatan Reformasi, jika masih terdapat sesuatu kekurangan dari hasil evaluasi tersebut akan dilakukan peningkatan lagi,” demikian Anwar Suprijadi.

HASIL SURVEI Survei yang dilakukan oleh HayGroup pada November – Desember 2007 lalu mengukur skala penilaian dengan tingkat indeks kepuasan dari 0 – 100. Artinya, tingkat kepuasan maksimal bernilai 100. Namun pihak HayGroup menyatakan agak sulit untuk mencapai skor 100 dengan situasi yang ada saat ini. Untuk itu Ketua Tim Percepatan Reformasi, Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai, Thomas Sugijata setelah terlebih dahulu mengkonfirmasikan dengan pihak HayGroup akhirnya sepakat, indeks kepuasan maksimal dengan skor 80 dinilai sudah sangat baik dengan kondisi saat ini.

EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

5

LAPORAN KHUSUS Secara umum, terdapat peningkatan persepsi kepuasan pengguna jasa terhadap kinerja kantor pelayanan, baik di KPU Tipe A Tanjung Priok (6,31) maupun KPU Tipe B Batam (16,17) (lihat Grafik 1 dan Grafik 2). Survei setelah KPU menunjukkan bahwa hal yang paling dirasakan oleh pengguna jasa di Tanjung Priok mengalami peningkatan adalah “dukungan dari instansi terkait (Tempat Penimbunan Sementara/TPS dan Tenaga Kerja Bongkar Muat/TKBM)” (10,81) dan “pemeriksaan fisik barang” (10,76), sementara “fasilitas kantor” justru dirasakan mengalami penurunan (-1,89).

Peningkatan yang paling dirasakan oleh pengguna jasa di KPU Tipe Batam adalah “audit” (25,99) dan “pengembalian Bea Masuk” (21,93), sementara yang paling kecil peningkatannya adalah “fasilitas kantor” (6,47).

Grafik 2. Persepsi Kepuasan Pengguna Jasa di KPU Batam (urut ranking dari kiri ke kanan)

Grafik 1. Persepsi Kepuasan Pengguna Jasa di KPU Tanjung Priok (urut ranking dari kiri ke kanan)

6

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

Jika dilihat secara lebih detil (subkategori) dari tiap-tiap kategori diatas, hasil survei di KPU Tipe A Tanjung Priok menunjukkan bahwa peningkatan integritas SDM, yang salah satunya diindikasikan dengan tidak ada lagi ‘unofficial fund’, merupakan hal yang paling menonjol.

Pada KPU Tipe B Batam, kategori “audit” menunjukkan peningkatan yang paling menonjol.

Jika dilihat per kategori, maka urutan teratas peningkatan persepsi kepuasan pengguna jasa di Tanjung Priok adalah sebagai berikut:

Jika dilihat per kategori, maka urutan teratas peningkatan persepsi kepuasan pengguna jasa di Batam adalah sebagai berikut:

EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

7

LAPORAN KHUSUS Beberapa hal yang menurut persepsi pengguna jasa di KPU Tipe A Tanjung Priok masih harus dilakukan peningkatan, terutama terdapat pada “fasilitas kantor” dan “penerapan sisdur pelayanan”.

Sama halnya dengan KPU Tipe Tanjung Priok, beberapa hal yang masih harus ditingkatkan di KPU Tipe B Batam terutama terdapat pada “fasilitas kantor” dan “penerapan sisdur pelayanan”.

Jika dilihat dalam tiap kategori: Jika dilihat dalam tiap kategori:

Hal lain yang patut mendapat perhatian adalah dengan adanya KPU di Tanjung Priok dan Batam, telah mendorong TPS dan TKBM untuk turut melakukan perubahan dan mendukung proses reformasi yang dilakukan oleh DJBC.

8

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

Thomas Sugijata,

Ketua Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai

KANTOR PELAYANAN UTAMA, APA HASILNYA ?

Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai merupakan manifestasi dari perubahan secara sistemik yang meliputi SDM, sistem dan prosedur, organisasi, dan didukung dengan remunerasi. KPU dibentuk karena perbaikan yang telah dilakukan DJBC belum mendapat respon dan citra positif dari dunia usaha dan masyarakat, yang ditandai dengan masih banyaknya keluhan terhadap kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC ) serta indeks persepsi korupsi yang buruk. Semenjak diluncurkannya tahun lalu, KPU kini sudah berjalan selama 6 bulan. Redaksi WBC ingin mengetahui apakah pembentukan KPU dapat mencapai tujuan sesuai yang diharapkan. Untuk keperluan itu dilakukan wawancara dengan Thomas Sugijata selaku Ketua Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai. Secara lebih rinci, apa sebenarnya tujuan pembentukan KPU? KPU secara rinci, tujuannya adalah mengoptimalkan fungsi utama DJBC sebagai trade facilitator, industrial assistance, revenue collector, dan community protector; memberikan pelayanan yang cepat, efisien, responsif, dan transparan berdasarkan prinsip Good Governance; meningkatkan hubungan kemitraan dan kepatuhan mitra kerja DJBC; dan meminimalkan compliance cost. Perlu ditekankan bahwa prinsip good governance yang hendak diterapkan adalah transparansi, akuntabilitas, dan penyelenggaraan kepemerintahan yang bebas KKN. Apa yang bisa dihasilkan dari KPU? Sebenarnya KPU lebih mementingkan proses daripada melihat hasil, karena jika baru saja berjalan sudah menjanjikan hasil, sering meleset, bahkan tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, yang penting

adalah bagaimana proses perubahan sistemik tersebut diimplementasikan di KPU dibawah kepemimpinan yang memiliki “sense of urgency”, dapat memberikan arah dan bimbingan yang jelas, konsisten, serta menunjukkan komitmen dan keterlibatan langsung. Pimpinan harus mengimplementasikan budaya baru dan keteladanan, antara lain menciptakan value ‘customer satisfaction’, tanggung jawab, proaktif, profesional, dan case management. Budaya kerja dimaksud

EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

9

LAPORAN KHUSUS hendaknya menjadi perilaku dasar yang disepakati oleh seluruh pegawai dalam melaksanakan tugasnya seharihari. Kalau proses transformasi perubahan tersebut berjalan dengan baik, tentunya akan membawa implikasi positif terhadap kinerja dan citra DJBC. Bagaimana mengevaluasi hasil kinerja KPU? Menurut saya, untuk menilai kinerja KPU tentunya harus dilakukan evaluasi internal secara berkesinambungan. Untuk mengukur pengaruh tingkat kepuasan pengguna jasa harus dilakukan survei. Supaya hasilnya obyektif, maka survei harus dilakukan oleh pihak independen. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Keuangan dan sejalan dengan program evaluasi KPU, yaitu melakukan survei pada tahap awal pembentukan KPU dan enam bulan setelah terbentuknya KPU. Survei ini sangat penting untuk mengetahui apakah ada kemajuan (progress) diukur dari tingkat kepuasan pengguna jasa sebelum KPU dibandingkan dengan setelah implementasi KPU. Adanya kemajuan tersebut diindikasikan apakah tujuan yang hendak dicapai dengan pembentukan KPU dapat terpenuhi. Apakah waktu enam bulan itu cukup untuk melakukan penelitian atau survei untuk mengukur kinerja KPU dengan hasil yang obyektif ? Survei yang dilakukan tentunya terkait dengan persepsi pengguna jasa terhadap implementasi KPU dikaitkan dengan tuntutan dan harapan mereka. Saya kira, waktu enam bulan cukup bagi pengguna jasa untuk bisa merasakan adanya perubahan sehingga dapat memberikan penilaian terhadap kinerja KPU.

l

l

l

l

l

l

Siapa yang melakukan survei? Survei dilakukan oleh HayGroup. Apakah Hay Group merupakan suatu lembaga yang independen yang dapat dipercaya kapabilitasnya dalam melakukan penelitian atau survey mengenai kinerja KPU ? HayGroup merupakan salah satu lembaga riset dan konsultasi sumber daya manusia yang terbesar di dunia. HayGroup didirikan pada tahun 1943 dan berkantor pusat di Philadelphia, USA, hingga saat ini telah melayani lebih dari 10.000 klien dengan 74 jaringan kantor di 34 negara. Pada tahun 2004, HayGroup juga telah melaksanakan survei di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melaksanakan pengukuran kinerja (performance measurement) dan kajian paket remunerasi. Keseluruhan proses survei dilakukan dengan jaminan obyektivitas dan independensi dari HayGroup dalam merencanakan, melaksanakan, menganalisis, dan melaporkan hasil survei persepsi pengguna jasa di KPU Tipe A Tanjung Priok dan KPU Tipe B Batam. Bagaimana HayGroup mengukur persepsi tingkat kepuasan pengguna jasa? HayGroup mengukur skala penilaian dengan tingkat indeks kepuasan 0 – 100. Artinya, tingkat kepuasan maksimal adalah 100. Indeks kepuasan 80, menurut saya, sudah sangat baik. Hal ini sudah dikonfirmasikan dengan HayGroup yang melakukan penelitian survei ini. Menurut Bapak, apa yang dapat disimpulkan dari hasil survei HayGroup? l Implementasi KPU di Tanjung Priok dan Batam telah memberikan proses transformasi yang positif bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bahkan telah mendorong pihak lain, yakni Pengusaha Tempat

10

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

l

Penimbunan Sementara dan Tenaga Kerja Bongkar Muat, untuk turut melakukan perubahan dan mendukung proses reformasi yang sedang dilakukan oleh DJBC melalui pembentukan KPU. Proses perubahan tatanilai dan budaya pada KPU sudah mulai dapat dirasakan yang ditandai dengan meningkatnya persepsi kepuasan pengguna jasa secara umum. Terhadap infrastruktur kantor masih perlu dilakukan pembenahan dan perbaikan, baik di KPU Tipe A Tanjung Priok maupun KPU Tipe B Batam, dalam rangka mendukung kenyamanan proses pelayanan kepada pengguna jasa. Secara umum, fungsi layanan informasi yang merupakan salah satu unggulan dari KPU telah memberikan nilai positif bagi peningkatan persepsi kepuasan pengguna jasa. Salah satu tujuan dari dibentuknya unit ini adalah untuk memberikan pelayanan publik yang adil dan transparan dalam rangka memberikan kepastian hukum, waktu, dan biaya bagi pengguna jasa. Peningkatan integritas pegawai menjadi hal yang paling menonjol pada implementasi KPU. Meningkatnya “no unofficial fund to DGCE employees” sejalan dengan upaya percepatan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, pelaksanaan good governance, dan penyelenggaraan kepemerintahan yang bersih dan bebas KKN sesuai UU Nomor 28 tahun 1999. Persepsi kepuasan pengguna jasa terhadap proses pemeriksaan dokumen mengalami peningkatan, utamanya terdapat pada “no unofficial fund to DGCE employees”. Proses pemeriksaan fisik dirasakan semakin “simple and understandable” serta didukung dengan SDM yang berintegritas. Hal yang terkait dengan pihak terkait, yakni TPS dan TKBM, juga dirasakan mengalami peningkatan. “Audit” mengalami peningkatan persepsi yang cukup signifikan di KPU Tipe B Batam. Hal ini sangat menggembirakan mengingat “audit” merupakan salah satu kategori yang mendapat nilai “dissapointing” dalam survei sebelum implementasi KPU di Batam.

Bagaimana pendapat Bapak sebagai Ketua Tim Percepatan Reformasi Bidang Pelayanan Bea Cukai terhadap hasil survei tersebut diatas dikaitkan dengan pengembangan KPU di masa yang akan datang? Saya perlu sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan jajaran pegawai di KPU Tanjung Priok dan KPU Batam yang telah dapat mengimplementasikan konsep-konsep KPU secara optimal. Namun jangan cepat puas, karena proses implementasi KPU baru berjalan enam bulan dan dalam beberapa hal masih diperlukan perbaikan di berbagai bidang mengingat ekspektasi masyarakat yang semakin meningkat terhadap pelayanan dan kinerja KPU. Yang paling berat adalah mempertahankan dan meningkatkan sektor-sektor yang sudah baik. Diharapkan hasil survei ini dapat dijadikan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja KPU di masa datang. Harus disadari bahwa survei ini merupakan persepsi pengguna jasa terhadap kinerja KPU yang pada tingkatan tertentu kepuasannya akan mencapai titik jenuh. Oleh sebab itu pada masa yang akan datang diperlukan inovasiinovasi baru untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Yang lebih penting lagi diharapkan persepsi masyarakat tersebut mendekati kondisi yang sebenarnya. Untuk itu, KPU diharapkan secara konsisten melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. ris

LAPORAN UTAMA

PMK 134/PMK.04/2007

Perbaiki Mekanisme Pasar Industri Hasil Tembakau Memasuki tahun 2008, pemerintah melalui Departemen Keuangan, memberlakukan kebijakan mengenai Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.04/2007. PMK ini merupakan perubahan ke tiga sekaligus penyempurnaan terhadap dua PMK sebelumnya yaitu PMK nomor 43/ PMK.04/2005 dan PMK Nomor 118/ PMK.04/2006 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

M

Tarif advolorum yang progresif tersebut dirasakan manfaatnya oleh pengusaha IHT golongan II dan III, dimana untuk IHT golongan II tarif cukai advolorumnya turun menjadi 10 hingga 36 persen dari HJE sebelumnya 16-36 persen. Untuk IHT golongan III tarif advolorumnya turun dari delapan persen hingga 26 persen, menjadi nol persen hingga 22 persen. Dengan adanya kenaikan tarif cukai spesifik tersebut, pemerintah memberikan kesempatan kepada pengusaha IHT golongan II dan III jenis SKM, SKT dan Sigaret Putih Mesin (SPM) untuk menurunkan Harga Jual Eceran (HJE) maksimal sebesar 15 persen dari HJE yang masih berlaku, dan besarnya HJE yang diturunkan tidak lebih rendah dari HJE minimum pada golongannya. Pengajuan penurunan tarif tersebut dilakukan pengusaha kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) daerah hanya satu kali dan hanya dapat dilakukan pada bulan Januari tahun 2008. Namun ketentuan penurunan HJE ini tidak berlaku bagi importir rokok, sehingga HJE yang saat ini berlaku bagi rokok impor masih berlaku. Ini merupakan suatu langkah yang diambil pemerintah untuk melindungi IHT dalam negeri.

enurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu, PMK tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menyederhanakan administrasi pengurusan cukai, melindungi industri dalam negeri dan sebagai upaya untuk MEKANISME PASAR TERJAGA mengurangi peredaran hasil tembakau ilegal. Mekanisme harga pasar rokok di Indonesia saat ini meKeluarnya PMK tersebut menurut Anggito, merupakan miliki perbedaan yang cukup tinggi. Menurut Ketua Gabungsalah satu dari spirit yang yang terdapat pada peta jalan an Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia, Ismanu Soemiran, (roadmap) Industri Hasil Tembakau (IHT) 2007-2020, yang dengan adanya PMK 134 tersebut, maka HJE minimum untuk didalamnya berisi kebijakan perubahan tarif cukai dari golongan II dan golongan III dapat diturunkan paling tinggi 15 Advolorum ke tarif cukai spesifik, penggabungan golongan persen, dimana dengan penurunan HJE tersebut kalangan IHT yang sebelumnya terbagi menjadi golongprodusen rokok dapat memperbaiki mekanisDOK. PERIBADI me pasar, sehingga harga transaksi pasar an IIIa dan IIIB yang kini semuanya sama akan disesuaikan dengan harga jual eceran. menjadi golongan III. Selama ini masih menurut Ismanu, perbeSaat ini penghitungan tarif cukai yang didaan antara harga jual yang tertera pada gunakan oleh Indonesia terhadap IHT masih banderol dengan HJE terlalu tinggi. Hal ini menggunakan dua komponen tadi yaitu dikarenakan kebijakan pemerintah yang teadvolorum dan tarif cukai spesifik, kedepanrus menaikan HJE melewati Harga Transaksi nya sesuai dengan roadmap IHT, lambat laun Pasar (HTP), akibatnya produsen rokok tarif cukai advolorum akan dihapuskan dan menaikan HJE sehingga mekanisme pasar beralih dengan menggunakan tarif cukai spemenjadi tidak seimbang. Masih menurutnya sifik secara murni tanpa adanya tarif advolodisparitas harga atau perbedaan harga rum seperti saat ini. sangat dirasakan oleh para pengusaha rokok Bisa dikatakan upaya yang dilakukan oleh golongan II dan III. pemerintah menurunkan tarif advolurum dan Pemberlakuan PMK 134 yang menitikbemenaikkan tarif cukai spesifik melalui PMK ratkan pada pengenaan tarif cukai spesifik 134 sebagai upaya untuk “mengenalkan” saRp.35 per batang menurut Anggito tidak lah satu isi roadmap IHT, yaitu penghitungan memberatkan kalangan IHT karena hanya cukai IHT yang hanya menggunakan tarif cumengkonversi dari adovolurum ke spesifik kai spesifik tanpa tarif cukai advolorum yang dan tidak ada beban tambahan bagi IHT, semenyertainya seperti yang berlaku saat ini. ANGGITO ABIMAYU. PMK 134 merupahingga beban cukai yang dibayarkan penguAnggito tidak merinci kapan tarif cukai kan salah satu dari spirit yang yang terspesifik murni tersebut akan diberlakukan se- dapat pada peta jalan (roadmap) Indus- saha tersebut adalah sama dengan sebelumnya. cara nasional. Sambil menunggu waktu tri Hasil Tembakau (IHT) 2007-2020 Hal serupa juga disampaikan Ismanu pemberlakuan tarif spesifik secara murni, tarif yang mengatakan pemberlakuan PMK 134 pada akhirnya tiadvolorum untuk saat ini menurut Anggito masih perlu digudak akan menambah kewajiban pengusaha, dan keberadaan nakan untuk menghitung penerimaan negara dari sektor cuPMK tersebut lanjutnya merupakan salah satu upaya untuk kai hasil tembakau. mendekatkan HJE dengan harga pasar. PMK tersebut mulai diberlakukan pada 1 Januari 2008 Ketika ditanya mengenai adanya kemungkinan produsen dengan besaran kenaikan tarif cukai spesifik dari semua rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) ke Sigaret Kretek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Kretek Tangan Tangan (SKT) sebagai akibat dari pemberlakuan PMK 134, (SKT) dan Sigaret Kretek Putih Mesin (SKPM) sebesar menurut Anggito itu bukanlah penyebab dari pemberlakuam Rp.35 untuk setiap batangnya, kecuali untuk SKT golongPMK tersebut, melainkan hak dari produsen rokok jenis teran III, pemerintah menerapkan cukai spesifiknya sebesar sebut yang ingin pindah ke jenis SKT. “Kalau beralih ke SKM Rp.30, dengan tarif advolorum yang masih progresif. EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

11

LAPORAN UTAMA FOTO-FOTO WBC/ATS

SOSIALISASI PMK 134. Kepada para Pegawai DJBC baik di Kantor Pusat maupun Daerah guna kelancaran pelaksanaan PMK 134.

itu hak mereka, dan bukan karena kebijakan (PMK134.red),” jelas Anggito

KEBIJAKAN CUKAI HASIL TEMBAKAU 2008 Untuk tahun 2008 kebijakan cukai hasil tembakau berkaitan dengan penerapan PMK 134 tersebut, Direktur Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Frans Rupang mengatakan, kebijakan tersebut masih memberlakukan sistem tarif cukai gabungan advalorum dan spesifik dengan ketentuan yang terdapat pada PMK. Pada kebijakan tersebut, konversi tarif cukai advolorum ke beban cukai spesifik dilakukan secara bertahap, sehingga total beban cukai tidak mengalami perubahan secara sigifikan. Sebagai bentuk kompensasi dari kenaikan beban cukai spesifik tersebut, melalui PMK 134 lanjutnya, pemerintah melakukan penurunan terhadap tarif cukai advolorum., sementara untuk beban cukai spesifik besarnya ditetapkan sama untuk setiap golongan pabrik rokok dan golongan yaitu sebesar Rp 35, kecuali golongan III jenis SKT Rp 30. Sebelumnya tarif cukai spesifik untuk golongan I sebesar Rp.7 per batang, golongan II sebesar Rp. 5 dan gologan III, IIIA dan IIIB sebesar Rp.3 per batang. Sedangkan untuk Golongan III SKT tarif advalorumnya saat ini adalah 0 persen, sebagai sinyal kebijakan ke depan bahwa pada saatnya nanti semua golongan pabrik rokok akan dikenakan tarif cukai spesifik, dan tidak seperti saat ini. Penurunan HJE untuk golongan II dan III sebesar 15 persen dari yang berlaku, juga merupakan kebijakan cukai hasil tembakau tahun 2008 sebagai upaya untuk mendekatkan HJE dengan Harga Jual Pasar (HJP). Untuk dapat mengajukan permohonan penurunan HJE lanjut Frans, pengusaha rokok golongan II dan III jenis SKT,SKM dan SPM, mengajukan permohonan penurunan HJE yang dilampiri dengan dokumen CK-21A kepada Kepala KPPBC, sehingga Kepala KPPBC dapat menetapkan penurunan HJE sesuai dengan ketentuan berlaku. 12

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

HJE baru dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Cukai nomor SE-22/BC /2007 merupakan HJE per kemasan yang dikali 85 persen dan dibulatkan keatas dalam kelipatan Rp.25. Frans mencontohkan, jika pengusaha rokok jenis SKM golongan II yang menghasilkan rokok dalam kemasan 12 batang dengan tarif cukai 36 persen, maka penghitungannya dilakukan dengan mengalikan HJE yang berlaku saat ini dengan 85 persen, sehingga penghitungannya menjadi Rp. 8900 X 85% = 7.565, yang setelah dibulatkan Rp25 menjadi Rp 7575. Sehingga penetapan HJE-nya adalah Rp. 7575 per kemasan dengan tarif cukai 35 persen. Begitu pula dengan penetapan HJE bagi pengusaha pabrik golongan I untuk jenis SKM, SPM dan SKT yang tidak mengalami perubahan HJE dilakukan oleh kepala kantor tanpa menunggu permohonan dari pengusaha pabrik. Sebagai contoh, jika rokok merk A jenis SKT golongan I yang berisi 12 batang dengan tarif cukai 22 persen, maka penetapan HJE-nya adalah berdasarakan HJE yang berlaku saat ini sebesar Rp. 6650. sehingga penetapan HJEnya adalah Rp6650 per kemasan dengan tarif cukai 18 persen Namun jika pengusaha rokok SKM golongan III yang menghasilkan rokok kemasan 12 batang dengan tarif cukai 8 persen tidak mengajukan penurunan HJE kepada Kepala KPPBC, maka penetapan HJE-nya lanjut Frans, dilakukan berdasarkan yang berlaku saat ini, menjadi Rp4650 per kemasan dengan tariff cukai 0 persen. Sedangkan untuk HJE minimum golongan I SKM, SPM dan SKT, dalam PMK tersebut lanjut Frans, dinaikan masing-masing menjadi Rp.600, Rp.375 dan 520 per batang dalam rangka menjaga fairness untuk mendekatkan HJE golongan I yang baru dengan HJE golongan I yang sudah lama. Sementara mengenai batasan produksi strata paling rendah yaitu golongan III pemerintah menerapkan sebesar 500 juta batang per tahun.

NILAI TARIF CUKAI DAN BATASAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU DALAM NEGERI

* Sumber Dit Cukai

Selain itu untuk cerutu, kelembak menyan, klobot dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) tidak mengalami perubahan, kecuali untuk jenis hasil tembakau Tembakau Iris (TIS) hanya menghilangkan golongan IIIB, sehingga yang ada untuk jenis golongan ini adalah golongan I, II dan III. Frans kembali melanjutkan, jika selama ini untuk SKTF masih masuk dalam jenis hasil tembakau SKT, kini Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) menjadi golongan yang berdiri sendiri, dengan HJE dan tarif cukainya sama dengan jenis hasil tembakau SKM. Sementara tarif cukai untuk rokok impor pemerintah menerapkan tarif cukai impor sebesar 36 persen.

Ketika ditanya peran stakeholder dalam hal ini pengusaha rokok dalam penyusunan PMK ini, Frans mengatakan, sebagian besar usulan dari para stakeholder terakomodir dalam PMK tersebut. Sementara itu untuk dapat menjalakanPMK 134 bagi para pejabat dan pegawai dilingkungan DJBC, telah dilakukan sosialisasi PMK tersebut kepada para pejabat dan pegawai DJBC baik di Kantor Pusat DJBC (KP-DJBC) maupun juga kepada para pejabat dan pegawai DJBC di daerah dengan pelaksanaan awal sosialisasi tersebut di KP-DJBC pada 13 Novemer 2007 lalu. zap

PENJUALAN ROKOK. Dengan PMK 134 mekanisme pasar dapat diperbaiki, sehingga harga transaksi pasar akan disesuaikan dengan harga jual eceran.

IHT GOLONGAN III. Dapat mengajukan penurunan HJE satu kali pada bulan Januari 2008. EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

13

LAPORAN UTAMA

Pembinaan Kepada IHT

Upaya Tekan Peredaran Rokok Ilegal Upaya pembinaan tidak hanya ditujukan pada Industri Hasil tembakau (IHT), tapi juga kepada petani tembakau.

P

emberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/ 2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau yang ditanggapi beragam oleh kalangan Industri Hasil Tembakau (IHT), merupakan suatu kebijakan nasional atau makro, dan bukan merupakan kebijakan mikro. Hal ini disampaikan Direktur Industri Minuman dan Tembakau Departemen Perindustrian, Warsono. Warsono mengatakan, jika terjadi ketidakpuasan dari para pelaku usaha terhadap pemberlakuan PMK 134 tersebut, dapat dimaklumi. Dan untuk meredam ketidakpuasan tersebut, maka pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat usaha sehingga tidak menimbulkan gejolak yang lebih luas di masyarakat. Terhadap pemberlakuan PMK tersebut, Departemen Perindustrian lanjutnya, tidak mengeluarkan kebijakan cukai yang merupakan kebijakan Menteri Keuangan dan sesuai dengan perundang-undang yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 39/2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Departemen Perindustrian yang memiliki kepentingan dalam pembinaan IHT lanjut Warsono, hanya akan memberikan masukkan untuk kepentingan pengembangan IHT.

260 milyar batang, karena disini produksi rokok mengalami puncak perkembangannya dan setelah tahun tersebut 20152020 jumlah produksi menjadi 0 karena perhatian pemerintah tertuju pada aspek kesehatan yang melebihi pada aspek tenaga kerja dan penerimaan. “Jadi perindustrian (Departemen Perindustrian.red) bukannya tidak memperhatikan masalah kesehatan, tapi untuk mencapai kesana harus bertahap karena kita butuh industri untuk mendukung penerimaan negara dan tenaga kerja, dan saat ini kita masih memerlukan itu,”ujar Warsono. Masih mengenai roadmap, ia juga mengatakan, diperkirakan antara tahun 2015 hingga 2020,akan tumbuh industriindustri lain diluar IHT yang bisa menggantikan peran IHT dalam penyerapan tenaga kerja seiring dengan peningkatan perekonomian. Dalam penyusunan roadmap tersebut, pemerintah tidak merumuskannya sendiri, tapi juga melibatkan kalangan usah didalamnya. Departemen Perindustrian lanjutnya, berperan aktif sejak awal penyusunan roadmap IHT 2007-2020 yang akhirnya dapat disetujui oleh stakeholder terkait. “Roadmap diharapkan dapat menjadi arah kebijakan rencana aksi bagi semua stakeholder terkait WBC/ZAP baik penyedia bahan baku, pengembangan industri dan pegenaan beban cukai,”ujarnya.

PEMBINAAN YANG INTENSIF.

Salah satu tujuan dari diberlakukannya PMK 134 adalah mengurangi peredaran rokok ilegal yang bisa mengganggu produksi rokok legal. Menurut Warsono, spirit yang terdapat pada PMK tersebut sudah terlihat, namun ia enggan untuk menjelaskan spirit tersebut dalam PMK tadi dengan alasan itu SESUAI ROADMAP adalah kewenangan dari Bea Cukai. Namun Departemen Perindustrian lanjut Warsoia menjelaskan untuk menanggulangi no, tidak melihat pemberlakuanPMK 134 peredaran rokok ilegal diperlukan kesamaan memberatkan kalangan IHT, mengingat pemvisi dan misi dari berbagai instansi yang mebuatan PMK tersebut mengacu pada roadnangani masalah IHT, termasuk didalamnya map IHT yang dalam penyusunannya melibatIHT itu sendiri. kan kalangan usaha. Masyarakat usaha lanSalah satu penyebab peredaran rokok jutnya, telah dapat menerima karena dalam illegal menurut Warsono adalah, adanya sistim ini, pemerintah pada akhirnya tidak WARSONO. PemberlakuanPMK 134 beban kenaikan cukai yang tinggi di masa akan menetapkan Harga Jual Eceran (HJE) tidak memberatkan kalangan IHT, lalu dan perbedaan tarif cukai yang tinggi yang dapat mendistorsi pasar. Hanya saja mengingat pembuatan PMK tersebut mengacu pada roadmap IHT diantara jenis rokok dan golongan pabriklanjutnya dalam pelaksanaannya perlu dilaan, sehingga hal tersebut dimanfaatkan kukan secara bertahap dan berkeadilan. oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan Warsono pun menjelaskan garis besar peta jalan (roaddalam waktu singkat. map) IHT yang telah disusun pemerintah bersama dengan Departemen Perindustrian lanjutnya, melakukan beberapara pengusaha, dimana dalam roadmap IHT 2007-2020 dan pa langkah guna meredam peredaran rokok ilegal tersebut kebijakan cukai, telah ditetapkan beberapa urutan prioritas diantaranya melalui pembinaan yang koridornya disesuaikan IHT dalam menjalankan kegiatannya. Untuk jangka tahun dengan tugas pokok departemen, yaitu membina dalam hal 2007 hingga 2010 lanjut Warsono, prioritas IHT menitikberatteknis teknologi, selain tentunya secara bersama dengan kan pada aspek tenaga kerja, penerimaan dan kesehatan. instansi terkait seperti Bea Cukai, kepolisian daerah dan lain Aspek tenaga kerja masih menjadi pertimbangan utama sebagainya untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelakarena IHT mampu menyerap tenaga kerja, dan penerimaan tihan Tenaga Penyuluh Lapangan Penanganan Rokok Ilegal. negara dari cukai tercapai dengan memperhatikan aspek kePenyuluhan tersebut di daerah sentra industri IHT di sehatan. pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Sedangkan untuk tahun 2010-2015 prioritas IHT bergeser Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. “Ini merupakan upaya pada aspek penerimaan, kesehatan dan tenaga kerja. Pada bersama yang dilakukan agar masalah rokok ilegal tersebut tahap ini pertumbuhan IHT hanya sampai pada tahun 2015, dapat diredam dan menciptakan daya saing yang lebih sehat sehingga pada tahun 2010 jumlah produksi rokok diperkiralagi,”ujarnya kan mencapai 240 milyar batang dari sebelumnya 230 milyar Dalam pembinaan IHT sendiri Departemen Perindutrian batang. lanjut Warsono, memiliki perhatian dalam pembinaannya Pada tahun 2015, ditargetkan produksi rokok mencapai 14

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

WBC/ATS

agar industri tersebut dapat tetap eksis tanpa mengesampingkan aspek kesehatan. Ada beberapa bentuk pembinaan yang dilakukan antara lain mengembangkan kemitraan antara petani tembakau dan cengkih dengan industri rokok secara langsung atau memperpendek jalur distribusi sehingga nilai tambah yang diperoleh petani maksimal. Diharapkan industri rokok melalui pembinaan tersebut dapat bersinergi dengan petani tembakau untuk dapat menghasilkan tembakau yang diinginkan industri. Dengan cara ini, IHT dapat memperoleh tembakau untuk produksi dari petani sesuai dengan apa yang diinginkan IHT, dan petani mendapatkan pembinaan dari IHT. “Ini yang kita dorong agar petani tembakau dapat bermitra semua pabrik rokok,”ujar Warsono mengenai bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Departemen Perindustian yang sesuai dengan tugas dan pokok. Selanjutnya ia juga menjelaskan bagaimana supply and demand terhadap kebutuhan dan hasil dari tembakau tersebut terjaga. Untuk masalah ini ia menjelaskan bahwa para petani dan juga IHT selalu berkomunikasi mengenai berapa jumlah kebutuhan tembakau oleh industri agar tidak terjadi over supply. Dengan komunikasi yang terjaga, dapat mendorong terwujudnya keseimbangan supply and demand bahan baku, penerapan good manufacturing practices (GMP), penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) tembakau dan rokok, dan mendorong diversivikasi produk rokok dengan kadar tar dan nikotin yang semakin rendah.

ROKOK ILEGAL DENGAN BERBAGAI MODUSNYA Untuk meredam peredaran rokok ilegal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan langkah-langka preventif terhadap pegusaha rokok illegal. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2), selama tahun 2007 DJBC telah menindak 40 pabrik rokok yang menjalankan usaha dengan cara ilegal di sentra industri rokok di pula Jawa, dua diantaranya adalah .pengungkapan penggunaan pita cukai ilegal pada produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Dit P2 bekerja sama dengan beberapa Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) daerah seperti Kudus, Surakarta, Makassar berhasil mengungkap kasus pelanggaran cukai IHT sebanyak enam kasus dan satu kasus pelanggaran cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol FOTO : ISTIMEWA

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Memiliki perhatian dalam pembinaannya agar industri tersebut dapat tetap eksis tanpa mengesampingkan aspek kesehatan

(MMEA) yang dilakukan dengan berbagai macam modus. Pengungkapan serupa juga yang dilakukan dalam wilayah kerja Kantor Wilayah X DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kini menjadi Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pada FOTO : ISTIMEWA

PETANI TEMBAKAU. Melalui pola pembinaan antara pengusaha dengan petani, maka akan menghasilkan suatu simbiose yang saling menguntungkan

PABRIK ROKOK. Pada tahun 2015, produksi rokok diperkirakan mencapai 260 milyar batang, dan produksi rokok mengalami puncak perkembangannya EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

15

LAPORAN UTAMA pengungkapan tersebut, Kanwil DJBC Jawa Tengah dan Yogyakarta juga berhasil mengungkap sepuluh kasus pelanggaran cukai, satu diantaranya adalah pelanggaran cukai yang dilakukan oleh produsen MMEA yang tidak melekatkan pita cukai. Begitu pula dengan pengungkapan kasus serupa di wilayah kerja Kanwil DJBC Jawa Timur I,dimana sepanjang tahun 2007 berhasil mengungkap kasus serupa sebanyak 14 kasus, yang dilakukan baik oleh KPPBC yang berada di bawah wilayah kerja Kanwil DJBC Jawa Timur maupun juga atas kerja sama dengan pihak Kanwil Kanwil DJBC Jawa Timur II yang berada di wilayah Malang dengan wilayah kerja Malang dan sekitarnya, juga melakukan operasi cukai seperti kanwil-kanwil lainnya, dimana pada operasi cukai ini, berhasil diungkap kegiatan produksi IHT ilegal dengan berbagai modus yang jumlahnya mencapai 19 kasus. Mengedarkan rokok tanpa pita cukai,menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai yang bukan haknya hingga memalsukan rokok beserta pita cukai, adalah contoh kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan Rokok (PR) ilegal dalam menjalankan kegiatan ilegal. Dan tentunya masih banyak lagi modus-modus yang digunakan oleh PR tersebut untuk memuluskan aksinya sematamata untuk meraih keuntungan dengan cara melanggar hukum. Ketika jenis golongan III masih terbagi dalam IIIA dan IIIB juga ditemui upaya untuk menghindar dari kewajiban membayar PPN dengan memecah diri menjadi PR golongan IIIA atau golongan IIIB dengan cara mengajukan kembali Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Pelanggaran cukai lainnya yang juga pernah ditemui adalah karena kekurangmengertian pengusaha akan peraturan yang berlaku mengenai proses pembelian pita cukai. Pada kasus ini PR melekatkan cukai milik PR lain yang kelebihan pita cukai pada produk yang dihasilkannya, PR tersebut merasa tidak merugikan negara karena membeli pita cukai dari PR yang kelebihan pita cukai yang telah dipesan pada KPPBC. Berbagai sanksi pun siap dihadapi oleh para pelanggar tersebut baik sanksi pidana maupun sanksi administratif. Bisa dikatakan penegakkan hukum yang dilakukan oleh DJBC melalui berbagai rangkaian operasi cukai di daearah hingga pelaksanaan putusan hukum sebagai bentuk shock therapy bagi para PR lainnya agar tidak mengulangi kegiatan ilegal, mengingat sanksi pidana dan juga denda yang semakin berat, terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Cukai No 39 (UU No.39/2007) tentang Cukai yang merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang Nomor. 11 tahun 1995 tentang Cukai. Pada suatu kesempatan, WBC pernah mengikuti jalannya operasi cukai di salah satu sentra IHT di Pulau Jawa yang dilaksanakan oleh DJBC. Dalam operasi tersebut, terungkap salah satu PR golongan IIIA kedapatan melanggar atau dengan kata lain menjalankan operasi secara illegal. Petugas yang menjalankan operasi tersebut menemui pemilik PR tersebut dan menerangkan bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh PR tadi. Pemilik PR menyadari kesalahan yang dilakukannya, dan diberi sanksi administratif. Pada masa pengenaan sanksi administratif tersebut, pemilik PR tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan dan digiring untuk mengurus NPPBKC agar dapat menjalankan usahanya kembali. Untuk menangani masalah peredaran rokok ilegal ini, berbagai hal sudah banyak dilakukan oleh DJBC. Ketika diberlakukannya UU No.39/2007, DJBC selalu mensosialisasikan isi dari undang-undang tersebut kepada para pengusaha atau stakeholder, dengan tujuan agar para pengusaha dapat menjalani usahanya dengan mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintrah yang berarti pula kegiatan usaha mereka sah atau legal. zap 16

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

Tidak Ada Penambahan Beban Bagi IHT Hadirnya suatu aturan atau suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu mendapat tanggapan yang beragam dari berbagai kalangan. Ada yang pro maupun yang kontra, terutama pihak yang terkait dengan keberadaan aturan tersebut.

B

egitu pula dengan tanggapan pengusaha Industri Hasil Tembakau (IHT) terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 yang mengatur kembali mengenai Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau. Ketua Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia (Gapprindo) Muhaimin Mufti ketika ditanya tanggapannya mengenai pemberlakuan PMK 134 tersebut, mengatakan, adalah suatu hal yang lumrah jika muncul berbagai tanggapan mengenai diberlakukannya PMK tersebut. Bagi asosiasi yang dipimpinnya, penerapan PMK tersebut dinilai tidak membebani anggotanya, dan penurunan tarif advalorum yang progresif walaupun diimbangi dengan kenaikan cukai spesifik tidak menambah beban baru dan cenderung pada pelaksanaannya akan sama dengan sistim yang ada saat ini, sebelum pemberlakuan PMK 134. Bagi pengusaha IHT golongan II dan III dengan adanya PMK 134, menurutnya akan merasakan dampak yang cukup besar, karena dengan adanya fasilitas penurunan HJE yang diajukan kepada DJBC pada bulan Januari 2008 yang terdapat pada PMK 134 tadi, bisa mengurangi terjadinya disparitas harga dan mendekatkan Harga Jual Pasar (HJP) dengan Harga Jual Eceran (HJE),”Berarti distorsi dapat ditekan,”ujarnya. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Ismanu Soemiran. Secara prinsip, ia menyetujui mekanisme mendekatkan harga pasar dengan HJE. Namun ia mengkhawatirkan, jika penghapusan tarif advalorum secara bertahap dan meningkatkan tarif cukai spesifik, dapat membebani industri rokok kecil. Ia juga menambahkan, jika pengusaha IHT golongan III yang rata-rata produksinya tidak lebih dari 500 juta batang, dan pengusaha rokok golongan II yang rata-rata produksinya 500 juta MUHAIMIN MUFTI. penurunan tarif batang hingga dua milyar advalorum yang progresif walaupun batang dikenai tarif spesifik diimbangi dengan kenaikan cukai yang sama dengan IHT spesifik tidak menambah beban baru

FOTO-FOOTO : WBC/ATS

golongan I yang memproduksi rokok lebih dari dua milyar batang, IHT golongan II dan III akan terbebani karena produksinya sedikit dan harga jualnya lebih murah. Untuk itu lanjutnya tarif cukai advalorum seharusnya tidak dihapus sehingga tariff cukai spesifik tidak terlalu tinggi. Namun Muhaimin sendiri tidak menampik adanya keberatan dari beberapa kalangan pengusaha dengan diberlakukannya PMK tersebut. Menurutnya keberatan tersebut terjadi karena beberapa perusahaan IHT yang karena perkembangannya telah naik golongan yang berarti pula telah menaikan beberapa komponen didalam produksinya. “Setelah mereka menaikkan beberapa komponen tadi sebagai konsekuensi dari kenaikan golongan, kemudian pemerintah memberlakukan kebijakan melalui PMK 134, hitung-hitungan mereka jadi meleset, ini agaknya yang dirasakan memberatkan, karena mereka harus menghitung kembali cukai yang harus dibayarkan kepada negara,”ungkap Muhaimin

CIPTAKAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF Kepala Sub Direktorat Cukai Hasil Tembakau Direktorat Cukai Patarai Pabottingi mengatakan, dengan adanya kebijakan PMK 134 tersebut, setidaknya bisa menjaga iklim usaha yang kondusif dikalangan IHT dan bukan bertujuan untuk memberatkan para pengusaha IHT dalam menjalankan usahanya. Ia mencontohkan, sebelum adanya PMK 134, berkembang tren di masyarakat yang menggemari produk Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) yang merupakan pengembangan dari SKT (lihat laporan Utama 4). Usulan mengenai SKTF agar berdiri sendiri itu, merupakan usul dari asosiasi pengusaha rokok yang merasa dirugikan. Dalam produksinya, jenis SKTF ternyata disalahgunakan yaitu diisi dengan rokok jenis SKM. Usulan asosiasi lanjutnya ditindaklanjuti dengan dilakukan pengkajian oleh pemerintah, sehingga muncul kebijakan dalam PMK 134 untuk meletakkan SKTF ke dalam jenis IHT yang berdiri sendiri dan tidak masuk ke dalam golongan Sigaret Kretek Tangan (SKT) Sebenarnya usulan asosiasi IHT tersebut ujar Patarai sudah ada sejak tahun 2006. Namun pemerintah harus mengkajinya lebih dalam karena banyak faktor yang harus diperhatikan, sehingga bisa dikatakan ini merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Mengenai ditetapkannya SKTF menjadi gologan IHT yang berdiri sendiri seperti saat ini, Muhaimin mengatakan mungkin ini menjadi suatu hal yang berat buat IHT jenis ini dari golongan II dan III yang selama ini mengikuti tarif cukai SKT. Dengan adanya PMK 134 ini menjadikan SKTF menjadi satu level dengan SKM yang berarti tarif cukainya sama dengan SKM yaitu 36 persen untuk golongan I, 35 persen untuk golongan II dan 22 persen untuk golongan III, karena mereka selama ini masuk pada golongan SKT golongan II dan III yang tarif cukainya hanya 4- 8 persen. “Dengan berjalannya waktu, diharapkan temanteman pengusaha IHT jenis SKTF dapat menghitung kembali cukainya sehingga tidak harus tutup,”ujar Muhaimin. Mekanisme ISMANU SOEMIRAN. efektifitas PMK penghitungan cukai melalui 134 dalam menjalankan fungsinya PMK 134 disatu sisi untuk meredam peredaran rokok memang mempermudah illegal tersebut baru akan efektif Direktorat Jenderal (DJBC) setelah berjalan satu tahun kedepan

SALAH SATU SOSIALISAI KEPADA IHT. Suatu kewajiban yang berhubungan dengan kepentingan stake holder harus disosialisasikan

dalam proses administrasi. Namun dari sisi IHT pemberlakuan PMK tersebut ditanggapi beragam. Selain kebijakan penyamaan tarif cukai SKTF dengan SKM terdapat juga kebijakan untuk menjaga iklim usaha yang kondusif misalnya kebijakan boleh menurunkan tarif HJE maksimal 15 persen untuk mengurangi disparitas harga. Materi lainnya adalah penggabungan golongan IHT golongan IIIA dan IIIB menjadi satu golongan yaitu golongan III.

TEKAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL Salah satu tujuan dengan diberlakukannya PMK 134 adalah untuk memerangi peredaran rokok illegal. Tujuan tersebut dinilai Muhaimin cukup membantu IHT yang menjalankan usahanya dengan cara yang legal atau sah. Namun ia mengaku belum bisa menangkap esensi dari PMK tersebut yang bisa menekan peredaran rokok illegal. “Tapi yang jelas melalui PMK 134 ini, terdapat penyesuaian harga sehingga pengusaha IHT diajak untuk bekerja dengan baik dalam arti menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang ada, tapi kalau berhubungan langsungnya saya belum bisa lihat,”terang Muhaimin. Muhaimin mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh DJBC dan juga instansi terkait dalam melakukan penegakkan hukum terhadap pabrik rokok ilegal, dimana sudah banyak pabrik rokok illegal yang ditindak dan juga semakin meningkatnya pengajuan NPPBKC. Langkahlangkah penegakkan hukum yang menurut Muhaimin menjadi langkah yang dirasakan sangat membantu terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam IHT. “Efektifnya (PMK.134.red) dalam menjalankan fungsinya dalam memerangi peredaran rokok ilegal, kita lihat saja, karena baru diberlakukan 1 Januari (2008) ini,”ujar Muhaimin. Hal serupa juga disampaikan Ismanu Soemiran. Ia memperkirakan efektifitas PMK 134 dalam menjalankan fungsinya untuk meredam peredaran rokok illegal tersebut baru akan efektif setelah berjalan satu tahun kedepan. Menurutnya masih dibutuhkan waktu transisi untuk menangani rokok illegal ini karena jumlahnya yang banyak dan jika peraturan 134 tersebut dapat dijalankan dengan baik. zap EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

17

LAPORAN UTAMA

Konversi,

Bukan Kenaikan Cukai Ada beragam reaksi atas diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.04/2007 yang merupakan Perubahan Ketiga PMK 43/ PMK.04/2005 tentang Tarif Cukai dan harga Dasar Hasil Tembakau.

N

amun demikian satu respon yang mendominasi media massa: Menolak! Padahal respon positif juga banyak atas ditebitkannya PMK tersebut. Bahkan assosiasi pabrik juga memberi respon positif, “Baru ada kebijakan cukai yang seperti ini!”. Yang mengherankan, pernyataan itu tidak muncul di media massa. Sudah menjadi kewajiban dalam setiap kebijakan harus disosialisasikan. Dengan maksud seperti itu, tulisan ini boleh anda anggap sebagai pembelaan dari apa yang sudah ditetapkan. Namun ada yang terpenting yaitu keseimbangan informasi adalah segalanya di zaman yang serba terbuka ini.

PENGGABUNGAN GOLONGAN IIIB DENGAN IIIA Persoalan Golongan IIIB, sebenarnya sudah lama dipertanyakan fungsi dan keberadaannya. Perihal fungsi penyerapan tenaga kerja, memang secara simpel terjawab,”Ada pabrik ada pekerjaan dan pasti ada yang mengerjakan!”. Namun demikian ada pendapat lain yang berseberangan,”Para Pekerja itu adalah karyawan kami. Kami yang membayar jaminan sosial atas mereka. Karena produktifitas kami menurun, siangnya mereka ngobyek ditempat lain. Jadi kalau pabrik kami naik semua produksinya, merekapun akan bekerja tidak paruh waktu” Atas dua pernyataan ini, sepertinya satu yang bisa menjawab: penelitian. Keberadaan Golongan IIIB juga dipertanyakan oleh pihak-pihak terkait dengan industri hasil tembakau. Bahkan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Kretek Indonesia (GAPPRI) dan Gabungan Perusahaan Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) pun mempertanyakan manfaat dan mudharat dari golongan IIIB ini. Setidaknya terdapat 3 surat dari assosiasi tersebut dalam kurun 2005-2007 yang disampaikan ke Direktorat Cukai yang mengusulkan agar Golongan IIIB ditiadakan. Dari Departemen Perindustrian juga beberapa kali menyampaikan surat dengan “nada” semacam. Bahkan dari pihak yang menamakan serikat pekerja industri rokok pun mengusulkan hal yang sama. Sepertinya dari

usulan-usulan itu, perihal kebijakan penggabungan Golongan IIIB dengan Golongan IIIA, penulis memilih tidak memaparkan lebih lanjut kajian kritisnya. Karenanya penulis berpendapat, salah satu kebijakan yang baik adalah kebijakan yang resposensif dengan situasi yang ada.

SKTF SAMA DENGAN SKM Dalam PMK 134/PMK.04/2007, ketentuan tarif cukai dan Harga Jual Eceran (HJE) hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) disamakan dengan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Kebijakan ini juga salah satu respon dari usulan asosiasi dan institusi terkait seperti Departemen Perindustrian. Sebenarnya dalam Undang-undang Cukai, jenis Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) itu masih kategori “cluster” Sigaret Kretek Tangan (SKT). Hal ini karena proses pembuatan hasil tembakau tersebut dari mulai pelintingan, pengemasan hingga pelekatan pita cukai secara keseluruhan menggunakan tangan. Dalam pengembangannya terdapat pabrik yang melakukan inovasi dengan menambahkan filter. Sehingga dari tampilan fisik, sekilas tidak ada perbedaan antara hasil tembakau jenis SKTF dan SKM. Para praktisi rokok berpendapat secara taste, sebenarnya hasil tembakau jenis SKTF kurang sempurna jika dibandingkan dengan SKT atau SKM untuk bahan baku yang sama. Karena antara isi dengan filter yang dipasangkan secara manual terdapat space udara yang berpotensi mengurangi taste. Namun demikian sinyalemen ini terbantahkan ketika pabrik yang memproduksi hasil tembakau jenis SKTF makin banyak. Dari kenyataan dilapangan dan dari informasi yang disampaikan, adanya kemiripan fisik hasil tembakau jenis SKTF dengan SKM telah dimanfaatkan untuk melakukan pelekatan pita cukai yang bukan peruntukannya (pita cukai jenis SKT/ SKTF dilekatkan pada hasil tembakau jenis SKM). Situasi ini sangat menggangu pasar hasil tembakau. Karena dengan disparitas tarif cukai dan HJE yang signifikan, jenis SKTF ilegal dijual dengan harga yang sangat murah sehingga memukul pasar hasil tembakau jenis SKM legal. Untuk mendeskripsikan situasi ini, dibawah ini disampaikan kalkulasinya. KALKULASI PERBANDINGAN PUNGUTAN NEGARA ANTARA SKTF DAN SKM (BERDASARKAN PMK : 118/PMK.04/2006) VARIABEL

SKTF

SKM

SELISIH

HARGA MIMIMUM TARIF CUKAI PPN JUMLAH

380 8 8,4

440 26 8,4 240.8%

15.8% 225.0% 0%

ASUMSI : 1. BAHAN BAKU SAMA 2. DISTRIBUTOR SAMA 3. BIAYA PRODUKSI SAMA 4. BELUM TERMASUK SPESIFIK

ROKOK IMPOR. HJE SKT impor sama dengan SKM untuk lindungi industri dalam negeri

18

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

Kalkulasi yang digunakan adalah menggunakan HJE minimum dan Tarif dari Golongan III jenis SKM dan Golongan IIIA SKT/ SKTF yang didasarkan pada PMK Nomor: 118/PMK.04/2006. Jika jenis SKM ilegal dilekati pita cukai jenis SKTF dengan asumsi menggunakan pita cukai dengan harga minimum Rp 380 per batang dan tarif cukai Golongan IIIA adalah 8% PPN pengusaha yang bersangkutan mendapat keuntungan 240% jika dibandingkan dengan melekati pita cukai jenis SKM. Padahal kalkulasi di

FOTO-FOOTO : WBC/ATS

atas menggunakan HJE terendah dalam golongan IIIA. Pembaca bisa mensimulasikan sendiri betapa menguntungkannya jika HJE dan Tarif cukainya jenis SKTF adalah Golongan IIIB. Karenanya wajar jika Penyamaan ketentuan tarif cukai dan HJE jenis SKTF sama dengan SKM mendapat reaksi penolakan.

KONVERSI ADVALORUM KE SPESIFIK Pada akhir tahun 2006, surat dari asosiasi pabrik rokok menyampaikan usulan,”Sistem advalorum dalam penerapannya telah terbukti dapat mengamankan penerimaan negara yaitu dengan tercapainya target cukai”. Surat tersebut adalah respon ketika mulai mengenalkan wacana sistem tarif cukai spesifik pada hasil tembakau yaitu pada saat merancang PMK 118/PMK.04/2006. Namun demikian dengan kajian yang memadai dari berbagai aspek, akhirnya DJBC berhasil meyakinkan para pengambil kebijakan untuk memberlakukan sistem ini. Respon penolakan atas diberlakukannya PMK 118/PMK.04/2006 datang tidak hanya HASIL OPERASI CUKAI. salah satu mesin cetak pita cukai palsu yang disita oleh DJBC karena dari kalangan industri rokok ataupun yang melakukan pelanggaran, salah satu bukti keseriusan dalam penegakkan hukum terkait dengannya. Pihak-pihak yang menurut kita sangat jauh terkait dengan mengambil satu nilai rata-rata beban cukai yang mewakili rentang industri rokok, juga ikut sumbang saran walaupun terdapat dinominal HJE yang begitu variatif. Dengan demikian untuk menjaantaranya atas nama pribadi. wab mereka yang mengalami kenaikan cukai relatif sederhana, Pada media ini, penulis pernah menyampaikan kenapa ”Itu risiko formulatif!” respon penolakan PMK 118/PMK.04/2006 yang memberlakukan sistem spesifik cukup keras. Salah satu alasan kenapa mereka HJE DAN TARIF HASIL TEMBAKAU IMPOR menolak karena dengan sistem spesifik peta persaingan tidak Tidak ada kebijakan yang paling enak dipertahankan ketika “status quo” sebagaimana dalam sistem advalorum sebelumnya tujuan dan arahnya jelas. Hal ini sangat terasa ketika ditanya yang dalam kebijakannya dalam bentuk kenaikan HJE. Argumen kenapa ketentuan tarif cukai dan HJE SKT impor sama dengan ini terbukti ketika pada bulan September 2007 terdapat beberapa SKM. Jawabannya adalah,”Sudah kewajiban pemerintah pabrik yang menyampaikan sistem spesifik kondusif. Walaupun melindungi industri dalam negeri” pada awal kebijakan, terdapat respon positif dari beberapa pabrik Kebijakan ketentuan tarif cukai dan HJE yang rendah ungolongan IIIA,”Kami mendukung sistem spesifik!”, namun tuk hasil tembakau yang dibuat dengan tangan adalah menisuaranya kalah bergema. Bahkan salah satu “pinisepuh” di festasi kebijakan perlindungan terhadap tenaga kerja di sekindustri rokok mengampaikan disalah satu forum diskusi,”Kenapa tor tembakau. Jenis SKT sebagaimana didefinisikan dalam baru sekarang ada wacana seperti ini!” Undang-undang adalah hasil tembakau yang dalam pembuDalam PMK 134/PMK.04/2007, ketentuan tarif cukai dan Haratannya dari mulai pelintingan pengemasan sampai dengan ga Jual Eceran (HJE) hasil tembakau jenis tarif cukai spesifik pelekatan pita cukai, semuanya dilakukan dengan tangan. dibuat flat Rp 35 tanpa membedakan golongan pabrik, kecuali Dengan demikian yang perlu digaris bawahi dasar pijakanya golongan III untuk jenis SKT Rp 30. Sebelumnya untuk Golongan adalah mekanisme pengerjaannya bukan jenisnya. KarenaI Rp 7, Golongan II Rp 5, dan Golongan III Rp 3. Perubahan tarif nya dalam hal terdapat jenis SKT diproduksi di luar negeri, cukai spesifik tersebut adalah hasil konversi penurunan tarif admisi dasar pemberian tarif cukai dan HJE jenis SKT yang renvalorum untuk masing masing jenis hasil tembakau dan golongdah tidak mengenai sasaran. annya, dan bukan merupakan kebijakan kenaikan cukai. Kalau pun terdapat beberapa pabrik yang mengalami kenaikan, itu PENUTUP akibat formulatif saja karena dalam kalkulasinya tidak mungkin Seusai pemberlakuan PMK 134/PMK.04/2007 terdapat dua pertanyaan yang sering muncul: kapan menjadi sistem spesifik murni dan apakah nominalnya flat. Jawaban apakah nominalnya flat, secara pribadi, penulis menjawab “ya”. Yang mendasari pijakan karena penerimaan cukai masih signifikan dalam menopang APBN. Salah satu fungsi revenue kebijakan cukai akan mendistorsi pasar karena HJE sebagai instrumen sistem advalorum sering tidak sejalan dengan daya beli. Akibatnya disparitas HJE dan harga transaksi sangat timpang. Dari sisi adminsitatif yang dikaitkan dengan pita cukai sebagai tanda pelunasan dan pengawasan, sistem spesifik lebih efisien. Pengelolaan baik dari aspek penyediaan maupun pelayanan pita cukai lebih mudah karena kemajemukan nominal HJE tidak membebani dalam mekanisme persediaan. Terkait dengan pertanyaan,”Kapan beralih ke spesifisik murni?”. Pertanyaan ini tidak mungkin penulis jawab. Kalaupun dijawab, itupun bukan merupakan jawaban. Karenanya dipersilahkan untuk bertanya pada pengambil keputusan. Yang TENAGA KERJA SEKTOR TEMBAKAU. Ketentuan tarif cukai dan HJE yang jelas jangan tanya pada rumput yang bergoyang!. rendah untuk hasil tembakau yang dibuat dengan tangan adalah menifestasi kebijakan perlindungan terhadap tenaga kerja di sektor tembakau.

Sunaryo Kepala Seksi Analisis Tarif Harga dan Produksi Hasil Tembakau Dit Cukai EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

19

WAWANCARA Pemerintah melalui Departemen Keuangan mengeluarkan kebijakan untuk lebih menyederhanakan administrasi di bidang cukai, perlindungan terhadap industri dalam negeri dan mengurangi salah satu penyebab peredaran hasil tembakau ilegal. Salah satu hal yang menarik dengan diterbitkannya PMK 134/PMK.04/2007 tersebut, tarif spesifik untuk golongan III hingga I disamakan. Lalu apakah hal ini tidak memberatkan pengusaha rokok golongan III yang notabene adalah pengusaha rokok kecil. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dan mengetahui lebih lanjut mengenai Peraturan Menteri Keuangan ini, Redaktur WBC, Zulfril Adha Putra mewawancarai Direktur Cukai, Direktorat Jenderal s. Bea dan Cukai, Dr Drs upang Frans R Rupang upang. Berikut hasil wawancaranya.

Direktur Cukai, Frans Rupang

“Mengintensifkan Penerimaan Tanpa Terlalu Jauh Mencampuri Pasar Hasil Tembakau…” 20

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

Apa yang melatarbelakangi terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.04/2007 ? Yang menjadi latarbelakang diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 ini antara lain adalah untuk penyederhanaan administrasi di bidang cukai, perlindungan terhadap industri dalam negeri, dan mengurangi salah satu penyebab peredaran hasil tembakau ilegal. Selama ini bagaimana penetapan harga dasar dan tarif Cukai hasil tembakau ilegal berdasarkan PMK Nomor 43/PMK.04/2005? Perlu diketahui bahwa yang berperan besar dalam penetapan harga dasar dan tarif cukai Hasil Tembakau (HT) adalah Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian, sedangkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana (eksekutor ) kebijakan. Dalam proses penetapan peraturan tersebut tentunya senantiasa mempertimbangkan berbagai aspek terkait dengan sektor tembakau, seperti aspek tenaga kerja, industri dan lainnya, dengan tolok ukur yang digunakan adalah besaran produksi. Di samping itu juga, sebelum pembuatan kebijakan harga dasar dan tarif cukai, terlebih dahulu juga dilakukan sosialisasi dengan pelaku usaha agar rencana kebijakan tersebut diketahui oleh pelaku usaha dan dapat mengantisipasinya. Lalu bagaimana pula pelaksanaan PMK 43/PMK.04/2005 tersebut? Pelaksanaan PMK 43/PMK.04/2005 selama ini secara umum telah berjalan sesuai harapan jika dilihat dari proses pembuatannya. Terutama di bidang peningkatan pengawasan terhadap hasil tembakau ilegal. Peningkatan pengawasan ini menyebabkan ruang gerak para pelaku penyelewengan semakin sempit sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap penerimaan cukai hasil tembakau. Sebagai contoh, untuk tahun 2007 penerimaan cukai melampaui target yang ditetapkan yaitu Rp 44,6 triliun atau sebesar 106,2 persen dari target cukai APBN. Dengan adanya PMK 134/PMK.04/2007, tarif spesifik untuk golongan III hingga I disamakan apakah ini tidak memberatkan pengusaha rokok golongan III yang notabene adalah pengusaha rokok kecil? Dan apakah ini suatu mekanisme untuk membatasi jumlah PR yang ada saat ini? Untuk melihat perbandingan cukai antara golongan III dengan golongan diatasnya tidak bisa hanya sekedar membandingkan besaran tarif spesifiknya. Sebagaimana diketahui, disamping tarif spesifik, hasil tembakau juga dipungut cukainya berdasarkan tarif advalorum yang didasarkan atas Harga Jual Eceran (HJE). Dalam struktur tarif advalorum, ketentuan tarif cukai dan HJE golongan III masih jauh dibandingkan dengan golongan diatasnya. Dan satu hal yang perlu dicatat, besaran tarif spesifik dalam PMK 134/PMK.04/2007 adalah hasil konversi tarif advalorum pada PMK 118/PMK.04/2006. Apakah kebijakan ini juga kondusif bagi masyarakat yang akan membangun industri rokok terutama dari golongan III? Esensinya pengenaan cukai terhadap barang-barang yang memiliki sifat atau karateristik tertentu (Barang Kena Cukai (BKC) tidak bermaksud untuk merangsang pertumbuhan industrinya karena sifat dan karateristik BKC adalah konsumsinya dibatasi dan peredarannya diawasi. Oleh sebab itu salah satu tujuan dikeluarkannya PMK 134/PMK.04/2007 adalah untuk mengurangi penyebab peredaran hasil tembakau ilegal. Karena itu dengan adanya peraturan ini diharapkan industri yang benar-benar bekerja sesuai aturan dapat bersaing di pasaran dengan berkurangnya hasil tembakau yang dipasarkan dengan tidak membayar cukai atau tidak dilekati pita cukai yang bukan haknya.

Apakah dengan adanya persamaan tarif cukai spesifik ini berarti pengusaha rokok golongan III dan II akan mendapatkan fasilitas yang sama dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai? Dalam undang-undang cukai, pemberian fasilitas dibidang cukai terdapat mekanisme ataupun prosedur tersendiri, baik itu persyaratan mendapatkannya maupun pabrik yang dapat mendapatkannya. Kebijakan dalam PMK 134/PMK.04/ 2007 tidak mengaitkan dengan hal-hal tersebut karena peraturan tersebut mengatur hal yang berkaitan dengan tarif cukai dan harga dasar hasil tembakau. Apakah nantinya juga tarif cukai advalorum akan dihapus dan diganti dengan tarif cukai spesifik? Jika melihat sequence-nya, PMK 134/PMK.04/2007 adalah pemberlakukan kebijakan cukai dengan sistem spesifik yang kedua setelah sebelumnya PMK 118/PMK.04/ 2006 yang mengatur mengenai hal yang sama. Dengan demikian, landasan kebijakan ke depan akan mengarah secara bertahap ke sistim spesifik. Namun demikian periode beberapa tahun lagi akan beralih ke spesifik sepenuhnya, tentunya hal ini perlu kajian lebih lanjut. Sampai sejauhmana PMK 134/PMK.04/2007 dapat menekan peredaran rokok ilegal, yang bisa melindungi rokok legal? Untuk menekan peredaran hasil rokok ilegal, kebijakan yang dapat ditempuh melalui kebijakan administratif ataupun bersifat pengawasan. Untuk level administratif dengan dikeluarkannya PMK 134/PMK.04/2007 sebenarnya sangat membantu mencegah kecenderungan pembelian pita cukai untuk dijual kembali ke pabrik lainnya, khususnya untuk pita cukai hasil tembakau jenis SKTF. Sedangkan untuk level pengawasan tinggal teman-teman di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC ) yang menanganinya. Dengan adanya PMK 134/PMK.04/2007 ini apakah nanti akan timbul suatu tren pindah golongan dari SKM ke SKT? Jika dikaitkan dengan di keluarkannya PMK 134/PMK.04/ 2007, yang terjadi justru sebaliknya. Dengan PMK tersebut pabrikan SKM justru diuntungkan karena selama ini hanya di gerogoti SKTF ilegal. Secara fisik bentuknya sama tapi SKTF ilegal jauh lebih murah harganya karena tidak membayar cukai sepenuhnya. Lalu apakah dengan PMK 134/PMK.04/2007 ini, terutama bagi penerimaan negara dari sektor cukai akan berpengaruh, dalam arti apakah akan juga tetap tinggi penerimaannya? Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan tahun 2007, sistim tarif cukai spesifik tetap kondusif untuk penerimaan. Apa yang di harapkan dengan adanya PMK 134/ PMK.04/2007 ini, terutama bagi penerimaan negara dari sektor cukai? PMK 134/PMK.04/2007 tersebut adalah satu cara mengintensifkan penerimaan tanpa harus terlalu jauh mencampuri pasar hasil tembakau. Kita bisa mengharapkan penerimaan cukai meningkat dengan menyerahkan kepada pabrikan untuk merespon atas kenaikan beban cukai yang dibayarkan kepada negara. Sebenarnya kesulitan apa yang dihadapi oleh DJBC dalam rangka melakukan pembinaan kepada pengusaha rokok terutama pengusaha rokok golongan kecil agar mereka taat dengan aturan ? Yang perlu diinformasikan kepada semua pihak adalah filosofi pengenaan cukai atas hasil tembakau adalah dalam rangka pembatasan. Untuk itu semua pihak terkait harus mengerti akan misi ini. Selama ini jika ada penindakan yang berujung pada pencabutan NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) sering diinterpretasikan bahwa DJBC seolah-olah tidak pro labour.

EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

21

KEPABEANAN INTERNASIONAL Direktur Kepabeanan Internasional Drs. M. Wahyu Purnomo MSc.

“Karakteristik Kejahatan Saat Ini Adalah Lintas Negara Atau Transnational Crimes...” Visi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah agar sejajar dengan institusi kepabeanan dan cukai dunia di bidang kinerja dan citra. Dan untuk mencapainya, menurut Direktur Kepabeanan Internasional Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yu Pur nomo M Wah Purnomo nomo,, ada dua jalan yang bisa ahyu ditempuh, pertama melakukan sendiri perbaikan-perbaikan di dalam administrasi, yang kedua melalui bantuan dari luar, yaitu melalui bantuan teknis yang secara sederhana disebut sebagai capacity building dimana DJBC masih membuka diri terhadap program-program terkait capacity building yang ditawarkan dari luar, asalkan sesuai dengan kebutuhan DJBC, memberi manfaat yang signifikan, serta tidak menimbulkan masalah atau beban bagi DJBC. Untuk mengetahui pendapat Wahyu Purnomo tentang kiprah Direktorat yang dipimpinnya dan partisipasi Direktorat ini terkait dengan Hari Pabean Internasional yang jatuh setiap 26 Januari, simak hasil wawancara dengan redaktur WBC, Aris Suryantini Bisa dijelaskan apa tema yang diangkat pada Hari Kepabeanan Sedunia ke-56 tahun ini, baik tema yang diangkat WCO maupun DJBC sendiri ? International Customs Day atau kita kenal sebagai Hari Pabean Internasional (HPI) yang diperingati setiap tahun merupakan suatu momentum penting dalam menyelaraskan gerak langkah administrasi pabean di seluruh dunia. Tanggal 26 Januari dipilih sebagai Hari Pabean Internasional karena pada saat itu Customs Cooperation Council (CCC), cikal bakal World Customs Organization (WCO), pertama kali bersidang. Sidang pertama yang bertempat di Brussels pada tahun 1953 tersebut dihadiri oleh 17 negara yang bertempat di Brussels pada tahun 1953 tersebut dihadiri oleh 17 negara Eropa. Kini anggota WCO sudah mencapai 171 negara. Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal WCO, “Peringatan Hari Pabean Internasional ke-56 tahun ini difokuskan pada “Combating the illicit trafficking in drugs and psychotropic substance.” Menurut data internasional yang dipublikasikan dalam WCO “Customs and Drugs 2006” Report, jumlah tangkapan berbagai macam drugs atau narkoba meningkat dengan sangat tajam beberapa tahun belakangan. Statistiknya mungkin menggembirakan, namun situasi di dunia tetap rawan karena faktanya wilayah-wilayah produksi narkoba sekarang dengan sengaja ditempatkan di wilayah-wilayah terpencil untuk menghindari pengawasan dari pemerintah, dan tumbuh subur di negara yang instability, korupsi dan segala bentuk kriminal meraja dengan bebas. 22

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

DOK.WBC

Dewasa ini tidak ada negara yang bebas dari lalu lintas perdagangan gelap narkoba. Jika beberapa tahun lalu kita kenal istilah producer countries (negara penghasil) di satu sisi, dan consumer countries (negara pengguna) disisi lain, kini kita berhadapan dengan producer countries, transit countries, decoy countries, delivery countries dan destination countries. Beberapa negara bahkan bisa disebut dengan lebih dari satu kriteria tersebut. Istilah consumer countries sekarang sudah tidak relevan lagi karena seluruh negara di dunia sekarang ini telah menjadi drugs consumer. Tahun 2008, masalah tersebut ditetapkan sebagai area of action sehingga WCO menetapkan tema HPI ke-56 tahun 2008 pada usaha memerangi lalu lintas perdagangan gelap narkoba dan zat psikotropika. DJBC, seiring dengan hal tersebut memfokuskan peringatan HPI ke-56 ini pada fight against drug trafficking. Berkaitan dengan tema yang diangkat, bagaimana peran DJBC dalam hal ini ? Mengingat posisi customs yang sangat strategis dalam melakukan pengawasan pergerakan barang masuk-keluar ataupun transit, peran DJBC tentunya sangat vital untuk itu sebisa mungkin terus meningkatkan kapabilitas dalam memutus mata rantai perdagangan gelap narkoba. Prestasi kita dalam melakukan hal ini sangat membanggakan, terbukti dari keberhasilan melakukan penegahan serta keberhasilan mengungkap kasuskasus besar terkait perdagangan gelap narkoba yang melibatkan sindikat internasional. Namun kita tidak boleh berhenti dan cepat berpuas diri. Ini perang yang tak akan pernah berakhir. Selama ini kita terus mengembangkan diri dengan metode dan strategi serta meningkatkan kapabilitas personel melalui program capacity building. Begitu juga kerjasama dengan berbagai institusi penegak hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kerjasama internasional merupakan salah satu kunci keberhasilan, karena tren dan karakteristik kejahatan saat ini yang adalah lintas negara atau yang dikenal sebagai transnational crimes. Direktorat Kepabeanan Internasional identik dengan kerjasama masalah kepabeanan dengan beberapa negara lain, termasuk juga WCO. Untuk tahun 2008 ini agenda kerjasama apa saja yang paling penting ? Dari namanya memang sepertinya masalah kerjasama internasional menjadi monopoli Direktorat Kepabeanan Internasional (DKI). Tetapi sesungguhnya DKI hanya merupakan ‘jembatan’ antara DJBC dengan dunia luar. Sebagai jembatan, DKI harus mampu menjadi penghubung antara perkembangan-perkembangan internasional di dunia luar dengan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan oleh DJBC sebagai institusi. Kebijakan-kebijakan DJBC dalam hal ini bermacam-macam, misalnya dalam bidang sistim dan prosedur kepabeanan menjadi wewenang Direktorat Teknis Kepabeanan, kebijakan dalam bidang enforcement merupakan wilayah Direktorat Penindakan dan Penyidikan dan lain-lain. DKI, harus mampu menyerap seluruh perkembangan, tren, yang ada di dunia internasional dan menyampaikannya secara internal, baik sebagai laporan, bahan pertimbangan atau sekedar wacana kepada direktorat-direktorat teknis terkait. Pada akhirnya keputusan atau kebijakan yang diambil DJBC akan kita sampaikan kepada dunia internasional melalui sarana komunikasi yang tersedia pada forum yang sesuai. Kerjasama internasional yang terdapat di DJBC itu sendiri sangat kompleks dan secara sederhana diidentikkan dengan DKI. Saya mengambil contoh WCO, organisasi internasional yang sudah sangat familiar bagi kita ini sebenarnya terdiri dari banyak lapisan. Banyak orang salah menyangka WCO itu hanya (yang di) Brussels. WCO yang di Brussels itu hanya Kantor Pusatnya yang terdiri dari beberapa direktorat dan pusat dari aktivitas rutin council, committee, dan kegiatan lainnya. Namun masih banyak kegiatan-kegiatan lain di WCO di luar Brussels, terutama untuk kegiatan-kegiatan dalam lingkup regional (kawasan). Misalnya capacity building untuk kawasan Asia Pasifik dipusatkan di Regional Office of Capacity Building (ROCB)

KERJASAMA INTERNASIONAL yang terdapat di DJBC itu sendiri sangat kompleks dan secara sederhana diidentikkan dengan Direktorat Kepabeanan Internasional.

dan Regional Training Office yang tersebar di beberapa negara. Kemudian Regional Intelligence Liaison Office (RILO) yang berkantor pusat di China. Belum lagi jika kita sebutkan pertemuan-pertemuan rutin antar administrasi pabean anggota WCO di kawasan ini. Untuk itu, dalam beberapa hal yang bersifat sangat teknis, DKI hanya memantau jalannya kerjasama tersebut dalam hal ini direktorat teknis yang terkaitlah yang berada paling depan, seperti misalnya untuk RILO ditangani lansung oleh P2. DJBC juga terlibat dalam negosiasi-negosiasi dalam forum World Trade International (WTO)yang saat ini memasuki tahap kritis dan harus mendapat perhatian serius. Demikian pula kerjasama internasional dalam kerangka regional dan multilateral seperti ASEAN, APEC, ASEM, D-8, GSTP, karena untuk meningkatkan volume perdagangan dan melindungi kepentingan negara-negara yang tercakup di dalammnya. Saat ini di dunia muncul tren untuk membentuk kelompok-kelompok Preferential Tarrif Agreement (PTA). Kelompok-kelompok PTA yang sedang berunding antara lain PTA dalam kerangka D-8, GSTP-UNTACD, ASEAN-India, ASEAN-Jepang, ASEAN-Australia-NewZealand dan ASEAN-Canada. Dalam kerangka bilateral juga demikian, semakin banyak negara-negara yang menginginkan semacam economic partnership seperti Jepang, Pakistan dan Iran. Secara Bilateral, DJBC juga mempunyai hubungan yang sangat baik dengan counterpart-nya, seperti dengan Japan Customs, Australian Customs Service (ACS), Kastam Diraja Malaysia dan lain-lain. Dalam mempersiapkan kesepakatan-kesepakatan ini secara internal tidak hanya DKI yang terlibat, namun direktorat-direktorat teknis yang lain seperti Direktorat Teknis Kepabeanan, IKC ataupun P2. Bagaimana implementasi dari kerjasama tersebut sejauh ini ? Mengenai implementasi atas kerjasama yang dilakukan, sejauh ini DJBC telah, sedang dan akan berusaha untuk mengimplementasikan kesepakatan dari kerjasama-kerjasama tersebut, antara lain dalam bidang Post Clearance Audit (PCA), Single Window, Risk Management, penggunaan Non Intrusive Cargo Scanner (X-ray, Hi-Co Scan), transparansi (seperti penyebaran informasi secara cepat dan lengkap melalui website) dan peningkatan capacity building, baik dari segi kepegawaian, organisasi maupun peraturan perundang-undangannya. Dengan implementasi tersebut, saat ini DJBC semakin dekat menuju standar pabean internasional sebagaimana dirumuskan modelnya oleh WCO dan dijadwalkan penerapannya dalam Action Plan dari kerjasama-kerjasama bilateral, regional, multilateral maupun internasional. EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

23

KEPABEANAN INTERNASIONAL Apakah untuk tahun ini Indonesia telah meratifikasi atau mengaksesi suatu perjanjian kerjasama internasional yang penting terutama bagi DJBC ? Saat ini DJBC masih melakukan studi secara intensif dan berkoordinasi untuk mengaksesi Revised Kyoto Convention. Untuk kerjasama bilateral, tahun 2007 lalu telah diratifikasi agreement mengenai bantuan administratif timbal balik dalam bidang kepabeanan (Customs Mutual Administrative Assistance/CMAA) dengan Republik Islam Iran (Islamic Republic of Iran Customs Administration/ IRICA) dan Belanda, jadi kedua, Agreement tersebut sekarang sudah berlaku, sudah bisa digunakan. Disamping itu, persetujuan-persetujuan yang sama dengan Negara-negara lain dengan format Memorandum of Understanding (MoU) misalnya dengan Papua New Guinea, Amerika Serikat, Australia juga telah berlaku sejak ditandatangani. Kegunaan persetujuan-persetujuan tersebut adalah jika DJBC memiliki kasus misalnya ragu atas keabsahan dokumen dalam importasi dari negara-negara tersebut atau untuk pertukaran informasi intelijen dan atau informasi lainnya atau butuh bantuan teknis atau hal apapun yang berkaitan secara bilateral dapat menggunakan persetujuanpersetujuan tersebut sebagai rujukan. Dalam lingkup multilateral, rencananya tahun 2008 DJBC akan memproses ratifikasi CMAA D-8 yang telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan pada tahun 2006. Mengenai perwakilan DJBC di WCO, apakah keberadaannya memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi perkembangan DJBC saat ini ? Perlu saya koreksi bahwa DJBC tidak memiliki perwakilan di WCO. Kita hanya mempunyai perwakilan sebagai Kepala Bidang Keuangan/ Bea Cukai di Kedutaan Besar RI untuk Kerajaan Belgia dan Keharyapatihan Luxemburg dan Uni Eropa yang berkedudukan di Brussels (KBRI Brussels). Perwakilan-perwakilan DJBC lainnya pun ditempatkan di KBRI (Jepang, Singapura) atau KJRI (Hongkong) bukan di organisasi internasionalnya. Disamping melaporkan perkembangan situasi di negara masing-masing, kita berdayakan mereka untuk menghadiri pertemuan-pertemuan internasional yang dilaksanakan di wilayah dimana mereka ditempatkan. Perwakilan DJBC di KBRI Brussels berkewajiban untuk menghadiri pertemuan-pertemuan internasional yang dilaksanakan di Eropa. Perlu saya informasikan bahwa pertemuanpertemuan rutin yang melibatkan DJBC yang dilaksanakan di Eropa, selain agenda WCO di Brussels juga meliputi agenda sidang rutin WTO di Jenewa. Kalender WCO masa sidang 2007-2008 (Juli-Juni) terdiri dari sekitar 45 pertemuan. Berarti setiap bulannya rata-rata ada 4 agenda WCO di Brussels. Terkadang agenda tersebut berbentrokan dengan agenda siding di WTO di Jenewa, dapat anda bayangkan sendiri. Oleh karena itu, posisi perwakilan DJBC di sana dan juga perwakilan-perwakilan DJBC lainnya sangat strategis dan vital. Mereka harus memberikan kontribusi yang signifikan terutama terhadap daya serap DJBC dalam perkembangan dan isu-isu internasional yang sedang hangat, disamping itu juga dapat menjadi kepanjangan tangan DJBC dalam membina hubungan baik dengan administrasi pabean nasional dimana mereka ditempatkan maupun dengan organisasi internasional dan regional yang bertempat di wilayah dimana mereka terakreditasi. Apakah DJBC selalu mengikuti perkembangan kepabeanan yang mengacu kepada WCO ? Ya selalu. Namun demikian kita selalu mengkaji secara mendalam kebijakan untuk ikut serta dalam program-program WCO tersebut. Kita berbicara masalah skala prioritas. Karena banyak agenda internal yang perlu mendapat focus perhatian lebih besar. Kita kaji benar-benar dari segi kemanfaatan, kepentingan, maupun ketersediaan sumber daya. Jika manfaat yang bisa kita dapat dalam program-program atau kerjasama tersebut tidak terlalu besar, tidak ada kepentingan 24

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

DJBC maupun nasional didalamnya, dan sumber daya yang kita miliki juga tidak memadai, kita tidak harus ngoyo ikutan hanya sekedar buat terlihat aktif. Tapi perlu diingat, keengganan atau kelengahan kita untuk mengikuti agenda ataupun perkembangan masalah kepabeanan yang digagas WCO dapat membuat kita tertinggal dari administrasi pabean lain. Untuk saat ini, tantangan yang dihadapi DJBC yang berkaitan dengan perkembangan dunia saat ini seperti apa, dan bagaimana langkah-langkah untuk mengantisipasi perkembangan tersebut ? Tentunya DJBC butuh banyak sekali sumber daya untuk dapat mengikuti perkembangan dunia yang sangat cepat saat ini. Tantangan bagi kami adalah bagaimana me-manage seluruh perkembangan yang terjadi di dunia terkait kepabeanan ke dalam kerjasama internasional secara efektif dan efisien dengan mengotpimalkan segala sumber daya yang tersedia, agar keterlibatan dan partisipasi kita didalamnya mampu memberi kontribusi positif bagi perkembangan DJBC serta tidak bersilangan dengan kebijakan institusi DJBC. Untuk dapat menyerap manfaat sebesar-besarnya dari parti- sipasi internasional yang paling vital adalah sumber daya manusia. Hubungan internasional ini adalah elemen penting dalam organisasi moderen. Apalagi naturally secara alamiah Customs itu internasional, hubungan antar bangsa, antar Negara, jadi sebenanrnya personilnya harus mengerti tentang hubungan internasional. DJBC harus memiliki grand strategy dalam bidang ini sehingga kebijakan yang kita ambil bukan reaktif saja, namun kita juga bisa proaktif di forum internasional. Satu hal lagi, hubungan internasional juga tidak serta merta berarti bahasa Inggris, sehingga orang-orang yang bisa berbahasa Inggris bisa langsung kompeten untuk menanganinya. Penguasaan bahasa dalam hal ini harus dianggap sebagai salah satu prasyarat. Hal yang terpenting terutama dalam suatu negosiasi tetap penguasaan materi serta pengetahuan tentang apa yang dapat menjadi plus minus bagi kita dalam negosiasi tersebut. Isu hangat apa yang berkembang di WCO saat ini ? WCO adalah suatu organisasi internasional yang stabil dalam arti seluruh agenda mulai dari yang terkait dengan nomenklatur, valuation, origin, enforcement, procedures, semua diperlakukan sama dan secara rutin dibahas dalam berbagai forum. Jika diperhatikan lebih seksama, isu drugs seperti tema HPI kali ini, ataupun HAKI (melalui inisiatif SECURE) tetap menjadi prioritas dalam bidang enforcement. Namun jika ada yang paling hangat dan sedang ditunggu oleh masyarakat internasional adalah rencana Amerika Serikat menerapkan suatu udang-undang yang mewajibkan seluruh kontainer barang dengan tujuan pelabuhan-pelabuhan di Amerika Serikat untuk melalui pemeriksaan x-ray (110 persen scanning) terlebih dahulu sebelum dikapalkan di pelabuhan asal. Rencana undangundang ini disebut US SAFE Port Act. Beberapa delegasi negara anggota WCO, peserta dari perwakilan sektor swasta (Private Sector Consultative Group (PSCG) dan para observer yang hadir dalam pertemuan SAFE Working Group menyatakan kekhawatirannya undangundang baru ini akan mempengaruhi perundang-undangan, instrumen-instrumen dan program-program WCO, disamping secara revolusioner akan mempengaruhi cara-cara perdagangan di masa depan. Bagaimana sikap yang diambil anggota WCO termasuk Indonesia menyikapi hal tersebut ? Kita masih mencermati secara serius masalah ini karena terkait langsung dengan kepentingan nasional kita. Sekretariat Jenderal WCO saat ini sedang mengumpulkan pendapat kritis dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para anggota. Tanggapan yang masuk akan menjadi dasar kepedulian global dan akan dipresentasikan dalam forum yang sesuai.

DAERAH KE DAERAH FOTO: HULMAN SIMBOLON

GEDUNG KITE. Gedung Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dan Gedung Kantor KITE terletak saling berhadapan di jalan Anggada II, Belawan, Medan.

Pelayanan KITE

Di Kanwil DJBC Sumatera Utara (Bagian I)

Dasar hukum yang digunakan dalam pelayanan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) tetap mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003.

D

ahulu fasilitas pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk dan/Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut yang dikenal dengan Fasilitas Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan (Bapeksta Keuangan) diberikan oleh Menteri Keuangan yang dalam pelaksanaannya dilayani oleh pegawai Bapeksta Keuangan. Pelayanan fasilitas Bapeksta Keuangan di Jakarta (pusat) dilaksanakan di perkantoran Departemen Keuangan dan pelayanan daerah dilaksanakan di perkantoran Perwakilan Departemen Keuangan Daerah. Kemudian pada bulan Desember 2000 nama Fasilitas Bapeksta diubah menjadi Fasilitas Badan Informasi dan Teknologi Keuangan (Bintek) yang pelayanannya juga dilaksanakan oleh pegawai Bapeksta Keuangan di lokasi pelayanan yang sama. Pelayanan kepada pengusaha yang mendapat fasilitas Bintek mengalami perubahan pada tanggal 1 Agustus 2001, kewenangan pemeriksaan fisik barang ekspor yang sebelumnya dilaksanakan oleh PT. Sucofindo diserahkan kembali kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Itulah titik awal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara langsung mengawasi barang ekspor yang mendapat fasilitas Bintek

MASA TIM KERJA KITE Perubahan berikutnya terjadi pada tanggal 1 Agustus 2003, pelayanan kepada pengusaha yang mendapat fasilitas Bintek yang pada saat itu dilaksanakan oleh pegawai Bintek Keuangan secara keseluruhan dialihkan kepada pegawai DJBC. Untuk melaksanakan tugas pelayanan tersebut Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 148/BC/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim

Kerja Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang salah satu konsiderannya adalah bahwa organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum mengatur pelaksanaan tugas pelayanan kemudahan impor tujuan ekspor, maka pelayanan kepada pengusaha yang mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dilaksanakan oleh Tim Kerja KITE. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tersebut membentuk dua Tim Kerja KITE yaitu Tim Kerja KITE Pusat berkedudukan di Kantor Pusat DJBC yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sedangkan Tim Kerja KITE Tipe A Wilayah berkedudukan di Kantor Wilayah DJBC yang secara struktural bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal karena pada pelaksanaannya Ketua Tim KITE adalah Kepala Kantor Wilayah. Pelayanan yang dilakukan oleh Tim Kerja KITE antara lain; pemberian Nomor Induk Perusahaan (NIPER), keputusan pengembalian, keputusan pembebasan, pemeriksaan fisik barang yang mendapat fasilitas KITE dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran di bidang KITE yang sepenuhnya dilaksanakan oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam masa transisi tersebut pelayanan di bidang KITE masih dilakukan oleh eks pegawai Bintek yang dirotasi menjadi pegawai DJBC dan ditambah dengan pegawai Bea dan Cukai yang dirotasi ke pelayanan KITE, kecuali jabatan Ketua TIM Kerja KITE dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah dan penanggung jawab fasilitas KITE dijabat oleh Kabid Kepabeanan dan Cukai. Untuk meningkatkan pelayanan kepada pengusaha yang mendapat fasilitas KITE Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus melakukan pembenahan dalam sistem pelayanan, maka pada tanggal 31 Desember 2003 Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya. Untuk melaksanakan keputusan Menteri Keuangan tersebut Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya. Kedua keputusan tersebut mulai berlaku tanggal 1 Januari 2004 yang substansinya memutuskan mulai berlakunya sistem pelayanan EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

25

DAERAH KE DAERAH

secara elektronik dan memberikan petunjuk tentang hak dan kewajiban pengusaha yang mendapat fasilitas KITE kepada Tim Kerja KITE. Selain itu kedua keputusan tersebut tidak secara khusus mengatur tugas dari Tim Kerja KITE, tetapi mengatur secara umum tentang tugas pejabat bea dan cukai dalam menangani pekerjaan di bidang KITE, sehingga kedua keputusan tersebut tetap dapat diberlakukan walaupun tanpa adanya Tim Kerja KITE.

MASA DIBENTUKNYA JABATAN STRUKTURAL Dalam rangka mewujudkan good governance, Menteri Keuangan telah mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/ PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan membentuk Bidang Fasilitas Kepabeanan sebagai jabatan struktural baru dalam rangka memberikan pelayanan fasilitas KITE. Tugas dan fungsi Bidang Fasilitas Kepabeanan dalam mem- berikan pelayanan fasilitas KITE secara eksplisit disebutkan da- lam Pasal 14 yang berbunyi: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Fasilitas Kepabeanan menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan teknis, penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundangundangan kepabeanan di bidang Tempat Penimbunan; b. pelaksanaan pemberian perijinan di bidang Tempat Penimbunan; c. pelaksanaan pemberian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor dan pemberian fasilitas kepabeanan lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/ PMK.01/2007 menurut hemat kami pelayanan fasilitas KITE dapat dilaksanakan oleh Bidang Fasilitas Kepabeanan secara struktural dengan tidak lagi dalam bentuk Tim Kerja KITE, dengan kata lain dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/ PMK.01/2007, maka Tim Kerja KITE yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 148/BC/2003 26

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

dapat dicabut dan dinyatakan bubar karena kedua peraturan perundang-undangan tersebut mengatur hal yang sama. Hal tersebut sesuai dengan asas peraturan perundangundangan yang mengatakan bahwa: l Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula l Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (lex posteriore derogat lex priore). Hal lainya sesuai dengan konsideran pembentukan Tim Kerja KITE yang menyebutkan bahwa organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum mengatur pelaksanaan tugas pelayanan kemudahan impor tujuan ekspor.

PELAKSANAAN DI KANTOR WILAYAH DJBC SUMUT Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara (Heryanto Budi Santoso) telah membuat pembagian kerja dan uraian tugas (job description) secara struktural (bukan Tim Kerja KITE) dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengusaha yang mendapat fasilitas KITE. Dasar hukum yang digunakan dalam pelayanan KITE tetap mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/ KMK.04/2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003. Adapun struktur pembagian kerja dan uraian tugas (job description) yang digunakan di pelayanan KITE Kantor Wilayah DJBC Sumut sebagai berikut : (Lihat Diagram) Tugas Kabid Fasilitas 1. Mendisposisi Laporan Ekspor (BCL-KT01), permohonan pembebasan (BCF-KT01), permohonan pengembalian dan permohonan NIPER (DIPER), 2. Menandatangani surat pemberitahuan kekurangan berkas BCL-KT01 dan BCF-KT01 dan konfirmasi kepada penjamin, 3. Memaraf SPPJ & SK Pembebasan, dan SK Pencabutan NIPER, 4. Menandatangani protek dan pembukaan protek, 5. Membuat kebijakan intern Bidang Fasilitas,

6. Melaporkan permasalahan dan pemecahannya kepada Ka KWBC. Tugas Kasi KITE 1. Menganalisa bahan baku impor dengan konversi barang jadi, 2. Menganalisa perbandingan antara barang jadi yang dijual ke DPIL dengan hasil produksi yang diekspor/ dimasukkan ke KB, 3. Menganalisa bahan baku impor dengan hasil produksi yang diekspor, 4. Mengevaluasi perijinan NIPER. 5. Memaraf surat pencabutan NIPER, Surat Protek, Surat Pembukaan Protek, SK. Pembebasan, SK. Pengembalian, dan SPPJ. Tugas Pelaksana Senior Sebagai Koordinator 1. Membuat Surat Protek terhadap perusahaan yang telah jatuh tempo 2. Membuat Surat Pembukaan Protek bagi perusahaan yang telah memenuhi kewajibannya 3. Membuat Surat Keputusan Pencabutan NIPER 4. Mengajukan dan memeriksa surat yang akan disampaikan kepada Kasi, 5. Evaluasi saldo bahan baku yang ada di LHA dengan saldo bahan baku di bidang fasilitas Tugas Pelaksana Pemeriksa I 1. Menerima dokumen laporan dan meregistrasi 2. Meneliti berkas dokumen permohonan (DIPER) 3. Survei ke lapangan dan membuat Berita Acara Hasil Survei 4. Meneliti dan Memeriksa dokumen Laporan Ekspor (BCL KT-01) 5. Mencetak Konsep SPPJ dan SPPJ Tugas Pelaksana Pemeriksa II 1. Menerima berkas jaminan 2. Memeriksa dan meneliti PIB dan Jaminan dengan SK Pembebasan 3. Menerbitkan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) 4. Memonitoring jaminan jatuh tempo dan menindak lajuti atas jaminan yang jatuh tempo 5. Mencetak konsep SK pencairan jaminan apabila dalam batas waktu 14 hari kerja setelah tanggal jatuh tempo (jaminan tidak diperpanjang) 6. Menyerahkan Jaminan yang selesai diproses SPPJ kepada TU Tugas Pelaksana Pemeriksa III 1. Menerima dan meregistrasi permohonan Pembebasan dan Pengembalian 2. Meneliti dan Memeriksa dokumen Laporan Hasil Audit (LHA) 3. Meneliti dan memeriksa dokumen permohonan pengembalian dan permohonan pembebasan (BCF KT-01) 4. Mencetak konsep SK Pembebasan 5. Mencetak SK Pengembalian 6. Mencetak SK Pembebasan 7. Menyerahkan SK Pembebasan dan SK Pengembalian kepada TU. Tugas Pelaksana Operasional Komputer 1. Menghidupkan dan mematikan terminal komputer, 2. Koordinasi dengan programmer DIKC Kantor Pusat, 3. Membuat laporan kendala pada aplikasi pelayanan KITE, 4. Membuat laporan bulanan. Tugas Tata Usaha 1. Menyampaikan SK pembebasan, SK Pengembalian, pengembalian jaminan (SPPJ) kepada yang bersangkutan dengan tanda terima, 2. Mengagendakan surat masuk/keluar, 3. Mendistribusikan surat, 4. Mengarsipkan surat. Selamat bertugas teman-teman di Pelayanan KITE, kita adalah satu, Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (Bersambung)

Sudirman S. SH, MH. Kabid Fasilitas Kepabeanan Kanwil DJBC Sumut

Apel Siaga Tahun 2008 Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta, menggelar apel siaga yang dilaksanakan di halaman gedung induk KPU Bea Cukai Tanjung Priok, Kamis, 3 Januari 2008.

P

ada apel yang diikuti oleh seluruh pegawai pada kantor tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok (KPU) Agung Kuswandono yang bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan, apel tersebut bertujuan untuk merapatkan barisan jajaran petugas KPU dan agar seluruh jajaran petugas KPU selalu mempunyai sikap kesiagaan setiap saat, yang tidak hanya dilakukan pada awal tahun dan akhir tahun saja tapi juga sepanjang tahun. Pada sambutannya tersebut, Agung juga menyampaikan refleksi perjalanan KPU selama enam bulan terakhir yang menurutnya mempunyai tantangan yang cukup berat. Tantangan berat tersebut berupa perubahan situasi yang benar-benar baru dan berbeda dengan sebelumnya. “Pada awalnya memang ada kegamangan bagi kita untuk menjalankan tugas di KPU, dimana dengan pengalaman yang sangat minim dengan kondisi yang sepenuhnya belum berubah, kita harus berjuang untuk menjawab tantangan masyarakat yang menginginkan perubahan mendasar pada institusi ini,”papar Agung dihadapan para peserta apel. Walaupun ada keterbatasan dalam menjalankan tugas di KPU, Agung menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran pegawai KPU yang telah berusaha untuk membuktikan bahwa KPU dapat berjalan dengan baik yang diikuti dengan niat tulus dan kerja keras. WBC/ATS “Hanya dengan adanya perubahan niat dan perubahan kerja tersebut, maka barulah kita mengarah pada perubahan yang sebenarnya. Jika masih ada yang berpikir masih ada celah di KPU untuk meraih keuntungan pribadi, maka itu merupakan suatu bentuk penghianatan baik bagi KPU sendiri, DJBC dan juga negara,” tegasnya. Dihadapan para peserta apel, Agung kembali menegaskan agar para aparatnya dalam menjalankan tidak perlu mengharapkan adanya pujian dengan apa yang telah dicapai, karena penAGUNG KUSWANDONO. Keberhasilan capaian tersebut merupaKPU dalam menjalankan tugas kan tugas KPU Bea Cukai merupakan keberhasilan tim dan bukan sebagai abdi negara. keberhasilan suatu unit kerja tertentu. EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

27

DAERAH KE DAERAH WBC/ATS

APEL SIAGA. Dipimpin langsung oleh Kepala KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok yang diikuti oleh seluruh jajaran petugas KPU Bea Cukai Tanjung Priok

BERSIH DAN BERWIBAWA Inti kerja keras yang dilaksanakan oleh para petugas KPU menurut Agung adalah menciptakan KPU Tanjung Priok menjadi suatu lembaga yang bersih dan berwibawa. Hal itu bukanlah suatu hal yang mustahil, dimana jajaran petugas KPU dapat membuktikannya dengan bersahaja dan kerendahan hati. Tahun 2007 lanjutnya telah banyak yang telah dilakukan dan masih banyak pula yang harus dibenahi. KPU Bea Cukai Tanjung Priok yang menurut Agung masih seumur jagung, tidak boleh dijalankan dengan cara bersantai-santai. Tantangan yang harus dihadapi di tahun 2008 dan tahun-tahun yang akan datang akan lebih berat lagi. Untuk itu ia meminta jajarannya agar tidak lengah dengan cara tetap merapatkan barisan membenahi yang belum beres dan senantiasa mengembangkan diri demi kebaikan dan kemajuan Bea Cukai. Selanjutnya ia meminta kepada seluruh jajarannya untuk peka terhadap kritik dan juga keluhan masyarakat, dengan cara menjadikan keluhan, kritik dan juga hujatan tersebut sebagai sarana untuk perbaikan institusi KPU. Pada apel tersebut ia menekankan beberapa poin yang harus dijalankan yaitu, keharusan untuk memiliki integritas yang tinggi yang tidak bisa ditawartawar lagi. Selanjutnya dengan kemauan dan kerja keras, lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) bisa diwujudkan dan harus menjadi trade mark KPU Bea Cukai Tanjung Priok secara terus menerus. Poin selanjutnya adalah menghindari penghianatan terhadap teman seperjuangan, institusi, bangsa serta negara. “Pelanggaran yang dianggap suatu hal yang kecil, terkadang berdampak pa28

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

da suatu hal yang luar biasa, baik bagi diri sendiri, rekanrekan dan juga terhadap institusi,” ujarnya. Pembenahan di berbagai bidang oleh KPU merupakan poin lainnya yang disampaikan Agung, pembenahan tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu ia meminta bantuan seluruh jajarannya untuk selalu berusaha keras untuk mengembangkan daya kreatifitas dan inovasi yang positif untuk mengembangkan KPU menjadi lebih baik lagi. Dengan berdirinya KPU Bea Cukai Tanjung Priok, bukanlah suatu upaya untuk membangun suatu “kerajaan” yang hasilnya untuk dinikmati oleh satu orang saja atau sekelompok orang saja. “Yang dibangun oleh KPU adalah suatu sistem yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,”urainya. Poin lainnya yang disampaikan Agung adalah bahwa keberhasilan seluruh jajaran yang dipimpinnya adalah keberhasilan suatu tim, dimana keberhasilan KPU Bea Cukai Tanjung Priok adalah keberhasilan bersama dan bukanlah keberhasilan unit kerja tertentu. Sedangkan kelemahan pada KPU Bea Cukai Tanjung Priok merupakan kelemahan bersama juga. Untuk itu ia menekankan kerja sama yang baik antar unit kerja, maka KPU yang seutuhnya dapat dijalankan. Diakhir apel tersebut, Agung mengajak seluruh jajarannya untuk mengembalikan segala apa yang telah dilakukan baik kesusahan maupun kesenangan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan agar tidak selalu putus memohon kepadaNya dalam menghadapi segala sesuatunya. “Sikapi tahun 2008 dengan syukur, gembira tanpa keangkuhan, bersahaja dan penuh semangat dan tekad bersama untuk memajukan KPU Bea Cukai Tanjung Priok dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bangsan dan negara,”paparAgung. zap

WBC/ATS

Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi, melihat beberapa hasil tegahan yang didapat oleh jajaran KPU, khususnya tegahan yang cukup menjadi perhatian luas, seperti kondom bekas, pupuk, dan kayu. Pada kesempatan tersebut Dirjen menjelaskan, jajarannya kini sudah berusaha semaksimal untuk bekerja se-profesional mungkin dan menghilangkan budayabudaya lama yang selama ini menyebabkan citra DJBC menjadi buruk.”Kami sudah berusaha baik, namun jika masih ada instansi terkait di pelabuhan yang masih ingin bermain, maka siap-siap saja karena mereka akan berhadapan langsung dengan saya,” tegas Dirjen. Setelah melihat hasil tegahan DJBC, rombongan diajak untuk melihat sekeliling pelabuhan, seperti tempat penataan kontainer, termasuk Tanjung Priok Car Terminal (TPT) yang belum lama ini diresmikan oleh Wakil Presiden. KUNJUNGAN LAPANGAN. Tim kebijakan dan pelaksanaan perbaikan iklim investasi, melihat secara langsung hasilSetelah melihat langsung hasil tegahan yang dihasilkan oleh X-Ray KPU Tanjung Priok. ke lapangan, tim melakukan acara diskusi yang dilaksanakan di gedung induk Bea Cukai Tanjung Priok. Kepala KPU menjelaskan latar belakang DJBC menjadikan pelabuhan Tanjung Priok menjadi KPU dan fasilitas apa saja yang sudah diberikan DJBC kepala pengguna jasa. Pada akhirnya tim menilai pembeUntuk melihat apa saja yang selama ini dikeluhkan investor yang ritaan yang selama ini menyebutkan carut marutnya akan berinvestasi ke Indonesia, maka tim perbaikan investasi pelabuhan Tanjung Priok hayang terdiri dari 23 instansi, melihat secara langsung kegiatan nya sebagai komentar yang arus barang di pelabuhan Tanjung Priok, termasuk kinerja dari tidak bertanggung jawab. Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Jakarta. “Saat ini Indonesia dalam survey domain business, menduduki peringkat ke 75 dimana sebelumnya berada di peringkat ke 123. Hal ini erkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan perbaikan menunjukkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan birokrasi iklim investasi di Indonesia yang telah dicanangkan semaupun pelayanan investor telah berjalan dengan baik, apalagi jak tahun 2007 dan telah dilaksanakan pemerintah baik saat ini DJBC sudah menata Tanjung Priok dengan KPU-nya, pusat maupun daerah, di awal tahun 2008 tim yang sehingga investor pun mulai yakin untuk berinvestasi ke Indoneterdiri dari 23 instansi dan satu lembaga survei Indonesia,” ujar Cerah Kaban. sia, pada 17 Januari 2007 melihat secara langsung kegiatan Sementara itu menurut Agung Kuswandono, kenaikan pekelancaran arus barang ekspor impor di pelabuhan Tanjung Priok. ringkat yang dicapai Indonesia tentunya juga banyak Tim yang diketuai oleh Deputi Menteri Pendayagunaan dipengaruhi oleh berbagai hal positif, namun DJBC khususAparatur Negara, Cedas Kaban, diterima langsung oleh Kepala nya KPU telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan KPU Bea dan Cukai Jakarta Agung Kuswandono beserta jajaryang sangat prima dan mengikis habis upaya KKN yang selaannya, yang kemudian bersama-sama langsung menuju lapangma ini berjalan. an untuk melihat kondisi yang ada. “Karena sejak 1 Juli 2007 Bea Cukai Tanjung Priok resmi Tinjauan pertama melihat secara langsung bagaimana menjadi KPU, maka kami pun telah banyak melakukan teroDirektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan pemeboson-terobosan yang positif, dan ini terbukti dengan tercapairiksaan setiap kontainer yang dicurigai melalui hi-co scan. Di sini tim selain mendapat penjelasakan dari Kepala KPU, juga nya target penerimaan hingga 111 persen. Selain itu seluruh melihat hasil-hasil apa saja yang telah dicapai oleh DJBC dainstansi yang ada di Tanjung Priok ini sudah berkomitmen lam menegah barang larangan pembatasan, terutama yang untuk bersatu padu dalam memperbaiki Tanjung Priok, terdeteksi oleh X-Ray. karena Tanjung Priok merupakan wajah Indonesia dibidang Dari X-Ray, tim yang juga didampingi oleh Direktur Jenderal pelayanan ekspor-impor,” kata Agung Kuswandono. adi

Tim Kebijakan dan Perbaikan Iklim Investasi Kunjungi KPU Tanjung Priok

B

EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

29

PENGAWASAN

DJBC Tambah Armada

Kapal Patroli S

ebagai institusi yang menjaga pintu gerbang negara Indonesia, DJBC memiliki tugas menjaga wilayah pabean Indonesia, baik terhadap barang-barang yang masuk, maupun barangbarang yang akan keluar daerah pabean. Pengawasan barang-barang tersebut, juga dilakukan di laut karena letak geografis Indonesia adalah kepulauan dan berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Untuk pengawasan perbatasan laut dengan negara lain, DJBC selama ini melaksanakan secara rutin patroli laut yang didukung oleh armada kapal patroli yang hingga saat ini jumlahnya mencapai ratusan unit dengan berbagai macam ukuran. Menurut Kepala Sub Direktorat Sarana dan Operasi Direkrorat Penindakan dan Penyidikan (P2), Achmad Budiyanto, saat ini DJBC memiliki lima jenis kapal patroli dengan berbagai ukuran dan bahan, yaitu : Ukuran/Jenis Kapal :

Bahan Dasar

Jumlah

FPB 28 Meter FPB 28 Meter LPC (Local Patrol Craft) VSV (Very Silinder Vessel) Speed Boat

Kayu Aluminium Fiberglass Kevlar Fiberglass

27 unit 5 unit 10 unit 10 unit 155 unit

“Untuk kapal patroli dengan ukuran Fas Patrol Boat (FPB) 28 meter, saat ini kita tempatkan pada beberapa Pangkalan Sarana dan Operasi, seperti Tanjung Balai Karimun (TBK) 24 unit dimana 19 unit berbahan dasar kayu dan 5 unit berbahan dasar aluminium. Kemudian di Tanjung Priok 2 unit dengan bahan dasar kayu, selain itu di Pantoloan kita tempatkan 6 unit yang berbahan dasar kayu” ujar Budiyanto. Masih menurut Budiyanto, dari 32 unit jumlah FPB 28 meter kayu, telah dilaksanakan rehabilitasi di PT. PAL Surabaya sebanyak 20 unit sejak awal tahun 2001 hingga tahun 2005, dimana karakteristik kapal tersebut sesuai layaknya dengan kapal baru. Sementara itu, sisanya 12 unit kapal sebagian masih beroperasi dan sebagian sudah rusak berat, untuk itu saat ini sedang dicarikan pendanaannya guna rehabilitasi kapal secara bertahap. Hal tersebut dimaksudkan, untuk mengembalikan kekuatan armada kapal patroli DJBC, seperti kondisi semula. Untuk kapal ukuran 28 meter, Budiyanto menjelaskan, diperuntukkan bagi patroli yang menempuh jarak antar pulau atau yang disebut dengan intersuler, sementara itu 30

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

di Kantor Wilayah DJBC TBK juga terdapat delapan kapal Very Silinder Vessel (VSV) yang mempunyai karakteristik dapat mencapai kecepatan 50 knot dan dapat menembus ombak, sehingga kapal jenis ini lebih digunakan sebagai kapal pemburu. Pada KPPBC-KPPBC yang memiliki alur sungai ataupun selat yang rawan akan penyelundupan, juga terdapat 155 kapal speed boat, dimana 113 unit dalam kondisi baik sedangkan 42 unit dalam ACHMAD BUDIYANTO. Saat ini tiga kondisi rusak. Kapal kapal patroli ukuran 38 meter patroli jenis ini memiliki tengah dibangun di PT.PAL Indonekarakteristik di aliran susia, untuk mendukung sarana patroli ngai dan jangkauan yang dimiliki DJBC. radius pelayarannya tidak terlalu jauh (gelombang kecil), tetapi bisa mengantisipasi pengawasan disekitar KPPBC tersebut. FOTO-FOTO : WBC/ATS

Untuk dapat mencapai optimalisasi dalam pelaksaanaan patroli laut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini menambah armada kapal patroli dengan ukuran 38 meter yang diharapkan dapat melakukan pengejaran hingga antar pulau yang memiliki ombak cukup tinggi.

KAPAL PATROLI UKURAN 38 METER Dengan kondisi kapal patroli yang ada, DJBC kerap mengalami hambatan dalam pengejaran penyelundup di wilayah timur yang memiliki ombak di atas empat meter, dan wilayah barat khususnya Laut Cina Selatan dengan ombak mencapai lima meter, itu sebabnya diputuskan untuk menambah jenis kapal patroli yang ukurannya lebih besar dan peralatannya lebih lengkap. Melihat letak geografis Indonesia, maka DJBC sudah selayaknya memiliki kapal patroli berbadan lebar dengan ukuran 38 meter yang mampu berlayar antar pulau dan dapat mengarungi lautan dengan ombak yang tinggi. “Untuk kapal patroli ukuran 38 meter, kapal tersebut berbahan dasar aluminium. Tendernya (pengadaannyared) dilaksanakan berdasarkan International Competitive Building (ICB) dan pendanaannya dari Islamic Development Bank (IDB), dimana IDB mempersyaratkan tender internasional, dan pesertanya adalah beberapa negara OKI (Organisasi Konprensi Islam) serta galangan dalam negeri yang mempunyai kemampuan untuk itu,” ungkap Budiyanto. Lebih lanjut dijelaskan Budiyanto, sebelumnya pihak IDB beranggapan, kondisi galangan dalam negeri Indonesia tidak mampu membuat kapal tersebut. Namun, setelah di survei oleh pihak IDB, ternyata industri galangan dalam negeri mempunyai kemampuan dan pengalaman yang tidak kalah dengan kemampuan galangan di luar negeri. Setelah melalui proses tender internasional, maka terpilih sebagai pemenangnya adalah PT. PAL Surabaya dan penyelesaian pekerjaan pembangunan kapal tersebut diperkirakan awal tahun 2009. Dengan memiliki kapal patroli berukuran 38 meter sebanyak tiga unit yang rencananya selesai pada Februari

maka dengan terpaksa bersandar di pelabuhan terdekat 2009, diharapkan kendala yang selama ini dihadapi bisa untuk mengisi air tawar. Dengan alat ini patroli tidak akan teratasi, misalnya pada Pangkalan Sarana dan Operasi lagi mengalami hambatan dengan persediaan air tawar, Pantoloan yang berpatroli hingga ke Irian Jaya dan sering dan penghematan bahan bakar kapal. terhambat karena ombak yang tinggi, sementara kegiatan Untuk bahan bakar, kapal jenis ini sudah dilengkapi ilegal logging dan ilegal fishing serta komoditi lainnya juga dengan sperator yang fungsinya dapat memilah anbanyak terjadi. Diharapkan dengan kehadiran kapal baru tara bahan bakar dengan kotoran. Karena, selama ini katersebut pengawasannya menjadi lebih optimal. pal-kapal patroli umumnya mengisi bahan bakar di Sementara di wilayah barat, khususnya Pangkalan Satongkang-tongkang yang kebanyakan bercampur dengan rana dan Operasi TBK karena keterbatasan sarana, merelumpur. Dengan sperator maka akan terpilah dengan senka tidak mampu untuk mengejar penyelundup di wilayah dirinya antara bahan bakar dengan lumpur yang akhirnya Laut Cina Selatan. Dengan adanya kapal patroli 38 meter dapat mensuplai bahan bakar bersih ke mesin penggerak tersebut, diharapkan seluruh kendala yang dihadapi DJBC kapal. dalam mengoptimalisasi pengawasan laut menjadi “Meskipun dibangun di Indonesia, namun untuk kanteratasi. dungan lokal pada kapal tersebut masih kecil, hal ini DJBC memilih ukuran 38 meter karena jenis kapal patroli dikarenakan kondisi industri penunjang di dalam negeri ukuran tersebut memiliki karakteristik yang lebih baik, diantaranya mempunyai kemampuan daya jelajah yang jauh dan kecepatannya mencapai 30 knot, mampu mengarungi laut lepas dengan gelombang stage 4 (4-5 meter), dan memiliki jangkauan pengawasan kurang lebih 2000 Nm (Nautical mile). Sementara untuk mesin, kapal tersebut menggunakan mesin jenis Motoren Unds Turbinen Union (MTU) yang memiliki tenaga hingga 3700 PK. Mesin ini dari segi operator sudah sangat familiar dengan DJBC karena hampir semua kapal patroli juga menggunakan jenis mesin tersebut. Selain itu, kapal tersebut juga dilengkapi dengan radar yang memiliki jangkauan lebih dari 72 Nm, radio, ekosonder, yang keseluruhannya juga telah memenuhi ketentuan dari International Maritime Organization (IMO). Selain itu, salah satu keunggulan kapal patroli 38 meter ini memiliki riverse osmosis yang merupakan penyulingan air laut menjadi air tawar. Hal ini penting, karena selama ini jika patroli yang tengah dilakukan sering keha- KAPAL PATROLI INTERSULER. Dengan perlengkapan yang begitu modern hingga dapat mengarungi ombak yang tinggi, kapal bisan air tawar, patroli ukuran 38 meter diperuntukan untuk laut lepas (ocean going). EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

31

PENGAWASAN FOTO-FOTO : WBC/ATS

kapal untuk kapal yang baru, diantaranya pelatihan tentang masalah pencemaran lingkungan, kondisi darurat kapal ditengah laut, pengoperasian alat-alat navigasi GMDSS, karena menurut standar International Maritime Organization (IMO) setiap nahkoda maupun mualim wajib mempunyai sertifikat Global Maritime Distres Signal Sistem (GMDSS) agar dapat menjalankan fungsi komunikasi dengan kapal lain dan pelabuhan. Pelatihan lain yang tak kalah pentingnya adalah pelatihan teknisi, karena teknisi adalah tulang punggung dalam rangka parawatan kapal. Pelatihan yang dilakukan bukan hanya teori, namun para teknisi ini juga akan melihat secara langsung pembuatan kapal 38 meter tersebut, yang kemudian dapat mempraktekkannya di lapangan. Seperti memasang propeller, perawatan mesin, dan peralatan elektronik dan instalasi listrik yang ada di kapal tersebut. Dengan kekuatan armada kapal patroli baru yang dimiliki SPEED BOAT. Keberadaannya sangat membantu dalam pengawasan di KPPBC. oleh DJBC khususnya kapal patroli dengan panjang 38 meter, kendala jangkauan masih minim. Sementara itu, tengah disiapkan sarana operasi yang selama ini dialami oleh kapal patroli 28 pendukung berupa dok dan dermaga untuk keperluan dometer diharapkan akan dapat teratasi dengan baik. Oleh king kapal tersebut di Tanjung Balai Karimun,” ungkap karena itu, dalam program pengawasan jangka panjang Budiyanto 10 hingga 15 tahun kedepan, DJBC diharapkan Selain itu, kedepan nanti DJBC juga akan membangun mempunyai rencana untuk peremajaan kapal patroli, sub-sub Pangkalan Sarana dan Operasi, yang diharapkan hingga tugas pengawasan patroli laut dapat dilaksanakan dapat mendukung Pangkalan Sarana dan Operasi yang secara berkesinambungan. adi ada saat ini, karena dengan sub pangkalan diharapkan sistem patroli dapat diorganisir untuk mencapai sasaran yang lebih optimal.

PELATIHAN SDM Jika peralatan yang akan dimiliki oleh kapal patroli 38 meter sudah sedemikian lengkapnya, maka untuk SDM, DJBC juga telah merencanakan kebutuhan SDM kapal, hal ini dilakukan dengan merekrut tenaga-tenaga ABK yang selain telah berpengalaman juga mempunyai ijasah laut, antara lain ANT III, ATT III, maupun tenaga dari STM secara bertahap. “Sehingga, saat ini kita masih membutuhkan sekitar 150 pegawai baru untuk bidang patroli laut, karena sebagus apapun kapal tersebut jika tidak dikelola oleh SDM yang bagus, juga tidak ada artinya,” kata Budiyanto. Masih menurut Budiyanto, saat ini DJBC sedang merenKAPAL PATROLI UKURAN 28 METER. Dari 32 unit kapal patroli ukuran 28 meter, setengahnya dalam kondisi canakan pelatihan operator selesai direhabilitasi. 32

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

Operasi Cukai Akhir Tahun 2007 Tegah Pabrik Rokok di Jawa Timur

Di penghujung akhir tahun 2007 kegiatan produksi rokok tanpa ijin, pelekatan pita cukai yang bukan haknya, dan penggunaan pita cukai palsu masih saja marak terjadi. Hal ini terbukti pada saat dilaksanakan operasi cukai akhir tahun 2007, DJBC kembali menegah pabrik rokok ilegal di Jawa Timur yang nyata-nyata melanggar ketentuan.

P

enegakan hukum terhadap pabrikan rokok (PR) hingga kini masih terus dilaksanakan, dari operasi cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sejak awal tahun 2007 hingga akhir tahun 2007, terdapat peningkatan hasil tegahan cukai hasil tembakau yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2006. Menurut Kepala Sub Bidang Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2), Marisi Zainuddin Sihotang, pada akhir tahun 2007, kembali tim P2 Kantor Pusat DJBC yang dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Penindakan III, melaksanakan operasi cukai hasil tembakau di Jawa Timur yang menurut informasi ditemukan produk-produk rokok ilegal yang sebagian besar memang berasal dari pabrik-pabrik rokok di Jawa Timur. “Sebelumnya kami telah menyusun target operasi yang ditujukan pada PR. Samudra yang beralamat di Desa Karang Duren Kecamatan Pasir Kanji Kabupaten Malang, yang merupakan PR golongan IIIA dengan jenis SKT dan SKM. Dari hasil operasi tersebut, kedapatan bahwa PR tersebut memproduksi rokok jenis SKM milik PR lain (PR Jati Mesem dan PR Jayakarta),” ungkap Marisi. Lebih lanjut Marisi menjelaskan, PR Jayakarta sebenarnya tidak memiliki ijin merk jenis SKM, yang ada jenis SKT dan SKTF. Selain itu pada operasi di PR Samudra tersebut, ditemukan juga jenis rokok SKM yang telah dilekati pita cukai jenis SKT (4 persen dan 8 persen). Dengan tegahan ini, maka dilakukan penyegelan terhadap mesin pembuat rokok dan barang bukti diserahkan

pada KPPBC Malang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Sementara itu, untuk kerugian negara yang berhasil diselamatkan, dikarenakan kasusnya telah diserahkan ke KPPBC Malang, hingga kini masih terus dilakukan pengembangan sehingga untuk kerugian negara belum dapat ditentukan, namun demikian DJBC telah menegah satu unit mesin pembuat rokok dan puluhan karton rokok siap edar yang melanggar ketentuan cukai. Terkait dengan penegahan di Jawa Timur, Marisi menjelaskan, masih terus dilakukan penyelidikan apakah pelanggaran cukai di Jawa Timur kali ini berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi di Jawa Tengah. Namun, berdasarkan informasi sebelumnya memang ada indikasi keterkaitan antara kedua daerah tersebut, hal ini berdasarkan fakta: a. Sentra pemasaran rokok (pabrik-pabrik rokok golongan III) pada kedua daerah tersebut adalah sama, yaitu sebagian besar di luar Jawa, b. Pada operasi sebelumnya di sentra pemasaran tersebut ditemukan beberapa merk rokok yang berasal dari Jawa Timur yang dilekati pita cukai dari pabrik rokok di Jawa Tengah (Kudus dan Jepara) dan begitu pula sebaliknya, c. Beberapa pengusaha rokok di Jawa Tengah juga memiliki pabrik rokok di Jawa Timur, d. Ada sebuah pabrik rokok di Surakarta yang memproduksi rokok milik pabrik rokok di Jawa Timur (Ponorogo). “Dengan dilakukannya operasi cukai hasil tembakau pada akhir tahun 2007, maka selama tahun 2007 ini, dari sekitar 15 kasus pelanggaran cukai hasil tembakau kurang lebih setengahnya telah memiliki keputusan yang tetap. Sedangkan untuk kerugian negara yang berhasil diselamatkan, lebih dari Rp. 200 milyar, dengan jumlah tegahan lebih dari 20 unit mesin rokok, lebih dari 2 jutaan bungkus rokok ilegal, dan ribuan rokok batangan ilegal,” ujar Marisi. Ada satu kasus yang cukup spektakuler yang terjadi pada tahun 2007 lalu, dimana petugas patroli P2 KP DJBC yang turun bersama dengan jajaran P2 Kantor Wilayah Jawa Tengah, berhasil menegah kegiatan pembuatan rokok ilegal di bawah tanah yang ditutupi dengan pembuatan rokok legal. “Awalnya tim P2 KP DJBC yang dipimpin oleh Kepala Seksi Penindakan III, mendapat informasi mengenai keberadaan pabrik tersebut. Tim yang berkoordinasi dengan jajaran P2 Kanwil Jawa Tengah langsung melaksanakan operasi pada PR. Minapadi Makmur yang beralamat di Surakarta,” kata Marisi. Walaupun telah dilakukan operasi, pegawai pabrik tersebut menyatakan tidak ada produksi selain produksi yang ada. Namun tim tetap melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh ruangan pabrik, mesin, hasil produksi, etiket, pita cukai, dan tembakau yang masih tersisa dalam pabrik. Namun tidak juga ditemukan pelanggaran atau kecurigaan memproduksi BKC milik orang lain. FOTO-FOTO : DOK. DIT. P2

PRODUKSI BAWAH TANAH. Kondisi mesin pelinting dan pengepakan rokok di ruang bawah tanah.

TUMPUKAN TEMBAKAU. Di balik tumpukan tembakau inilah terletak pintu kecil yang menghubungkan lorong menuju ruang bawah tanah. EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

33

PENGAWASAN

Lima Belas Kontainer Kayu Ilegal

Ditegah Aparat KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok TEGAHAN AKHIR TAHUN. Masih dengan modus lama, memproduksi rokok merk PR lain dan pita cukai palsu.

Setelah empat jam melakukan pemeriksaan, tim mulai merasa memang tidak terbukti, namun koordinator tim, yaitu Kepala Seksi Penindakan III, tetap memberikan semangat kepada para anggotanya bahwa kecurigaannya tetap ada dan harus ditemukan. Akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan dengan cara memukul-mukul dinding pabrik, ditemukanlah sebuah pintu masuk yang sebelumnya sengaja ditutupi dengan tumpukan tembakau, dimana dari pintu tersebut ditemukan sebuah lorong yang terhubung dengan ruang bawah tanah. Melalui lorong tersebut, ditemukan sebuah ruangan yang luasnya sekitar 20 X 25 meter yang berisikan satu mesin pelinting rokok dan satu unit mesin pengepakannya. Dari pemeriksaan yang dilakukan secara mendalam, ditemukan satu unit mesin pelinting rokok yang mampu memproduksi 1700 hingga 1800 batang per menit. Temuan lainnya, satu unit pengepakan rokok yang mampu memproduksi 30 bungkus per menit, rokok batangan dan etiket rokok milik pabrik lain dan juga tembakau yang siap giling. Selain itu, ditemukan juga surat pemesanan rokok dari sebuah distributor rokok kepada PR. Minapadi Makmur yang memesan rokok yang tidak terdaftar dalam ijin merknya. “Dari pengakuan pemilik pabrik, diperkirakan kegiatan bawah tanah tersebut telah berjalan selama lima tahun, dan atas pelanggaran yang dilakukan mereka dijerat beberapa pasal, antara lain pasal 30 ayat 1, pasal 51, pasal 52, dan pasal 54 Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai,” ujar Marisi. adi R

A

L

A

Pelaku memasukkan kontainer saat mendekati closing time sehingga waktu untuk memasukkan dokumen mendekati jadwal keberangkatan, antara pukul 23.00 sampai 03.00 dini hari

S

ebanyak 15 kontainer terdiri dari empat kontainer kayu balok gergajian sonokeling, delapan kontainer kayu S4S dan S2S Air Dry jenis sonokeling, satu kontainer kayu balken/ pacakan ebony dan dua kontainer kayu sonokeling gelondongan tanpa kulit yang masuk dalam kategori terlarang di ekspor, berhasil ditegah oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok. Pengungkapan kasus ini berdasarkan hasil kegiatan FOTO-FOTO : WBC/ZAP

T

Pada WBC edisi 398 Januari 2008, di Rubrik Pengawasan halaman 40 yang berjudul “Operasi Cukai hasil Tembakau Selamatkan Kerugian Negara Hingga Milyaran Rupian”, terdapat beberapa kesalahan penulisan: Di halaman 40 alinea ke enam, tertulis “…..PR. Tri Cakrawala Adiguna di Ponorogo Jawa Timur yang juga memproduksi rokok tanpa ijin……..” Seharusnya, “….PR Tri Cakrawala Adiguna di Surakarta Jawa Tengah yang juga memproduksi rokok tanpa ijin dan menerima “jahitan” rokok dari PR. Candra Surya Abadi, Ponorogo Jawa Timur. Masih halaman 40 aline ke tujuh, tertulis,” Masih di daerah Jawa Timur……….. pada 6 Desember 2007 dengan berhasil menegah sebuah gudang di daerah Jember…….” Seharusnya,” Masih di daerah Jawa Tengah ………. pada 6 Desember 2007 dengan berhasil menegah sebuah gudang di daerah Jember, Kudus…..” Demikian ralat kami sampaikan, dan kami mohon maaf atas terjadinya kesalahan penulisan ini.

34

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

KAYU JENIS SONOKELING yang akan diekspor secara illegal dengan tujuan negara China dan Hongkong, berhasil ditegah aparat KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.

SELAIN KERUGIAN MATERIAL, juga kerugian imaterial yaitu kerusakan hutan dan ekosistim sebagai akibat penebangan kayu secara liar yang tidak ternilai kerugiannya.

intelijen Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok yang mencurigai eksportasi barang antara lain; dilakukan oleh eksportir PT AFI (PEB580539) sebanyak dua kontainer negara tujuan China, PT. AFI (PEB594436) sebanyak dua kontainer, tujuan China. PT.BIM (PEB605591) sebanyak empat kontainer tujuan China dan PT AJM (PEB 618424) satu kontainer tujuan Hongkong. PT GPK (PEB 006483) tujuan China. Atas kecurigaan tersebut selanjutnya diterbitkan Nota Hasil Intelijen untuk kemudian dilakukan pemeriksaan fisik 100 persen atas partai barang dimaksud dengan berkoordinasi dengan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK). Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan aparat KPU, kedapatan berupa kayu balok gergajian sonokeling, kayu sonokeling, jenis S4S dan S2S air dry, kayu balken/ pacakan ebony, dan kayu sonokeling gelondongan tanpa kulit. Selanjutnya terhadap barang-barang tersebut dilakukan penegahan. Menurut Kepala KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, Agung Kuswandono, dari pengungkapan kasus diketahui bahwa modus operandi yang digunakan pelaku adalah memberitahukan barang sebagai barang yang tidak terkena aturan larangan dan pembatasan yaitu diberitahukan sebagai furniture (part of table), wooden furniture top table knock down, game machine dan garments (mens jacket). Pelaku dalam hal ini memasukkan kontainer saat mendekati closing time sehingga waktu untuk memasukkan dokumen mendekati jadwal keberangkatan, antara pukul 23.00 sampai 03.00 dini hari. Selain memalsukan dokumen sistim jaringan disitribusi yang

digunakan pelaku dalam pengiriman kayu terputus-putus dari daerah satu dengan daerah lainnya. Kini terhadap barang bukti berupa 15 kontainer berukuran 20’ berikut isinya yang terdiri dari berbagai jenis sedang dalam pengawasan pihak KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok. Menurut Agng Kuswadono, untuk penanganan kasus tersebut saat ini telah dilakukan penyidikan oleh KPU Bea dan Cukai Tanjung dan telah menahan dua orang pelaku, yaitu KD dan RD. “Saat ini kasusnya masih terus dalam pengembangan dan barang bukti terus diawasi,” demikian Agung Kuswandono, disela acara press release pada Jum’at 11 Januari 2008. Sementara itu, terhadap party barang ekspor tersebut saat ini telah ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dalam pasal 53 ayat (4) jo. Pasal 68 ayat (1) huruf a UU nomor 10 tahun 1995 sebagaimana diubah dengan UU nomor 17 Tahun 2006. Atas eksportasi tersebut selain melanggar peraturan kepabeanan pasal 103 huruf (a) UU No. 17/ 2006 tentang perubahan atas UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan dengan sanksi penjara maksimal 8 tahun dan denda maksimal Rp. 5 miliar rupiah, pelaku juga diduga melanggar UU Nomor 41 Tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang kehutanan yang penanganannya dilimpahkan ke Polres KP3. Nilai barang yang berhasil ditegah kurang lebih Rp. 14.080.000.000. Selain kerugian material, juga kerugian yang bersifat imaterial yaitu kerusakan hutan dan ekosistim sebagai akibat penebangan kayu secara liar yang tidak ternilai kerugiannya. ris EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

35

PENGAWASAN

Ekspor Pupuk Bersubsidi Berhasil Ditegah Petugas KPU Jakarta

Dengan modus operandi yang terbilang nekat, yaitu memasukkan barang ke kapal pada saat closing time, upaya ekspor ilegal pupuk bersubsidi yang dalam pemberitahuannya diberitahukan sebagai parfum, akhirnya berhasil ditegah petugas Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Jakarta.

Kuswandono, pada acara press release di pelabuhan Tanjung Priok, 19 Desember 2007, modus operandi yang dilakukan memang modus yang lama, yaitu dengan pemberitahuan tidak benar pada dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB). “Namun satu hal yang cukup berani dari eksportir ini adalah, mereka memasukan barang ke kapal pada saat closing time, mungkin ini salah satu cara mereka, namun ini terbilang nekat dan penuh dengan risiko,” jelas Agung Kuswandono. Masing menurut Agung, dari pelanggaran ini, kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp. 484.000.000, ebanyak 10 kontainer ukuran 20 feet yang berisinamun kerugian yang lebih besar jika pupuk urea tersebut kan pupuk urea atau 220.000 kgs pupuk urea berhasil diekspor adalah yang bersifat imateril, yaitu kelangdengan kemasan yang berlogokan perusahaan kaan pupuk di kalangan para petani sehingga dapat menyeBUMN Pupuk Kujang, berhasil ditegah petugas babkan kegagalan panen dan pada akhirnya dapat mengKPU Bea dan Cukai Jakarta. Petugas sejak awal ganggu stok dan ketahanan pangan nasional. merasa curiga akan 20 kontainer tersebut karena diberitaDengan demikian, atas pelanggaran ini eksportir terhukan sebagai parfum, oleh CV. TSB dengan tujuan sebut dinyatakan telah melanggar beberapa undang-unMalaysia. dang, diantaranya. Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 Dari kecurigaan tersebut, akhirnya KPU mengeluarkan tentang Kepabeanan, tepatnya pasal 103 huruf a, dengan Nota Hasil Intelijen (NHI) terhadap komoditi tersebut, dan sanksi penjara maksimal 8 tahun dan denda maksimal hasil pemeriksaan fisik kedapatan, ke-20 kontainer bukan Rp. 5 milyar. berisikan parfum, melainkan pupuk urea yang secara perSelain itu juga melanggar Peraturan Menteri Perdagaaturan komoditi tersebut merupakan barang yang terkena ngan nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang pengadaan aturan larangan/pembatasan dari pemerintah. dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Menurut Kepala KPU Bea dan Cukai Jakarta, Agung Dan pelanggaran lainWBC/ADI nya adalah, melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 01/ M-DAG/PER/1/2007 tentang ketentuan umum di bidang ekspor, dimana disebutkan bahwa pupuk urea termasuk komoditi yang diawasi ekspornya/harus mendapatkan ijin dari Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk. “Kini kasusnya masih terus kami kembangkan lebih lanjut dan memang belum ada yang kami jadikan se bagai tersangka, namun demikian penyelidikan lebih lanjut akan kami lakukan mengingat pelanggaran ini bisa saja dikategorikan sebagai korupsi dan lain sebagainya,” ujar Agung. Untuk pengembangan kasus ini, pihak KPU juga bekerjasama dengan instansi terkait lainnya, karena hasil penyelidikan yang tengah dilakukan dapat mengarah pada tindak pidana lain selain upaya ekspor ilegal. adi DITEGAH. KPU Bea dan Cukai Jakarta berhasil menegah ekspor pupuk urea yang disubsidi pemerintah.

S

36

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

WBC/ATS

FOTO BERSAMA. Direktur P2 berserta para Kasubdit dan Kabid, berfoto bersama dengan para dog handler dan APN yang baru saja dilantik.

Penutupan Diklat

Anjing Pelacak Narkotika Angkatan XI dan XII Sebanyak 18 orang pegawai mengikuti diklat anjing pelacak narkotika (APN) untuk angkatan XI dan XII tahun 2007. Sementara untuk APN yang dilatih pada diklat kali ini sebanyak 17 ekor.

D

irektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali menyelenggarakan diklat APN untuk angkatan XI dan XII tahun 2007. Diklat yang dimulai sejak 18 Juni hingga 28 September 2007 untuk angkatan XI, dan 3 September hingga 19 Desember 2007 untuk angkatan XII, diikuti oleh 18 orang pegawai dan 17 ekor anjing pelacak. Diklat yang berlangsung selama tujuh bulan untuk kedua angkatan tersebut, akhirnya pada 19 Desember 2007 ditutup secara resmi oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2), Heru Santoso, yang juga didampingi oleh Kasubdit Penindakan, Marisi Zainuddin Sihotang, Kasubdit Intelijen, Maman Anurachman, Kasubdit Sarana dan Operasi, Achmad Budiyanto, Kabag Umum KP DJBC, Sony Subagio, dan Kabid Rencana dan Program Pusdiklat DJBC, Agus Hermawan. Upacara penutupan diklat APN berlangsung di aula anjing pelacak, dan bertindak selaku inspektur upacara Direktur P2, Heru Santoso, yang pada sambutannya mengatakan, diklat APN saat ini sangat dibutuhkan karena dengan berkembangnya modus operandi yang digunakan oleh orangorang yang ingin memasukan barang terlarang ke wilayah pabean Indonesia, akan dapat cepat terdeteksi oleh APN. “Dengan kemampuan yang telah dilatih sedemikian rupa baik kepada dog handler maupun APN, diharapkan kasuskasus penyelundupan narkoba saat ini dapat lebih cepat

terdeteksi, sehingga DJBC sebagai penjaga pintu gerbang bangsa dapat lebih berperan aktif dalam pencegahan kasuskasus narkoba,” ujar Heru Santoso. Sementara itu Achmad Budiyanto selaku ketua panitia penyelenggaraan diklat APN, dalam laporannya mengatakan, selama pendidikan ini para siswa diberi pelajaran oleh para kasubdit, kasi, dan dokter hewan dilingkungan Dit.P2. Selain itu, juga dilatih oleh instruktur pelatih yang telah mengikuti training of trainer mengenai anjing pelacak di Australia Customs Service dan Japan Customs. “Kita juga mendapat batuan dua orang instruktur pelatih ship search yang telah mengikuti training of trainer mengenai pelacakan kapal di Australia Customs Service. Hal ini semakin menambah ilmu dan pengalaman yang sangat berguna bagi para dog handler baru dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas nantinya,” ungkap Achmad Budiyanto. Lebih lanjut Ahmad Budianto menjelaskan, untuk para lulusan diklat APN, nantinya akan disebar di beberapa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang memiliki potensi pemasukan barang cukup banyak dan rawan akan penyelundupan narkoba. “Untuk jumlah dog handler dan APN saat ini dinilai sudah cukup ideal, sehingga untuk tahun 2008 DJBC belum memiliki rencana untuk menyelenggarakan diklat kembali, karena saat ini dengan jumlah 17 ekor APN yang baru dilatih dan 16 dog handler sudah cukup handal dan akan segera ditempatkan pada KPPBCKPPBC yang sangat membutuhkan adanya APN,” Diakhir acara, Direktur P2 dan seluruh Kasubdit dan Kabit, menyaksikan atraksi dari para dog handler dan APN yang baru dilatih dalam mendeteksi narkoba baik yang disembunyikan dalam tas maupun yang disembunyikan pada tubuh penumpang. adi EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

37

PENGAWASAN

Selama Tahun 2007

Sebanyak 11 Komoditi Berhasil Ditegah KPPBC Soekarno-Hatta Selama periode tahun 2007, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe A1 Soekarno-Hatta berhasil menegah 11 komoditi atau sebanyak 309 kali tegahan, dengan total pungutan bea masuk mencapai Rp. 2.467,734,394.

D

ari 11 komoditi tersebut, termasuk diantaranya barang larangan/pembatasan yang berhasil ditegah, seperti obat-obatan, ekstasi, pornografi dan sex toys, cites, benda cagar budaya, dan HaKI. Sementara itu, untuk tegahan yang memiliki nilai bea masuk cukup besar, yaitu dari perhiasan sebanyak 20 kali penegahan dengan nilai bea masuk mencapai Rp. 2.057,801,559.

Menurut Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) KPPBC Soekarno-Hatta, Eko Dharminto, walaupun ditahun 2007 jumlah hasil tegahan yang dicapainya hampir sama jika dibandingkan dengan tahun 2006, namun dengan pengawasan yang ekstra ketat hasil tegahan sepanjang tahun 2007 mencapai 11 komoditi. “Kesebelas komoditi tersebut adalah, perhiasan, airsoftgun, obat, ekstasi, HP beserta accessories dan elektronik, pornografi dan sex toys, HaKI/VCD, uang Taiwan (TWD) 1.800.000 atau Rp. 432 juta, impor sementara/pesawat, cites (tarantula, ular dan labi-labi), dan benda benda cagar budaya (keris/tombak),” ujar Eko. Lebih lanjut Eko menjelaskan, dari 11 komoditi tersebut, empat diantaranya yang paling banyak ditegah selama tahun 2007, yaitu perhiasan 20 kali penegahan, airsoftgun 66 kali penegahan, obat 83 kali penegahan, dan HP beserta accessories dan elektronik 68 kali penegahan. WBC/ATS Di tahun 2007, KPPBC SoekarnoHatta juga telah menunjukan kegigihannya dalam menegakan hukum khususnya dalam hal peraturan kepabeanan, hal ini ditunjukan dengan melakukan penyegal terhadap tujuh pesawat milik maskapai nasional, yaitu Garuda Indonesia, Jatayu, dan Sriwijaya, dengan total bea masuk mencapai Rp. 155.000.000.

TEGAHAN EKSTASI

KOMODITI TERBANYAK. Petugas saat memperlihatkan ketiga komoditi yang paling banyak dilakukan penegahan pada tahun 2007.

38

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

Sementara itu, untuk tegahan psikotropika atau obat-obatan terlarang seperti ekstasi, di tahun 2007 mencapai tiga kali penegahan dengan jumlah 43.738 butir ekstasi, baik antar pulau maupun yang dibawa penumpang dari luar negeri. “Sebagai instansi yang mengetuai Airport Interductions, KPPBC juga terus berkoordinasi baik dengan instansi di bandara maupun dengan BNN. Memang untuk tahun ini hanya tiga kali kita menegahnya, namun bukan berarti kita lengah, pengawasan yang tetat terus kami jalani dan untuk hal ini kami juga membutuhkan informasi yang banyak, karena saat ini untuk informasi yang kami terima sangat-sangat kurang,” ujar Eko. Terkait dengan tegahan ekstasi tersebut, Eko menjelaskan, di penghujung tahun 2007, KPPBC Soekarno-Hatta berhasil menegah satu paket ekstasi sebanyak 40.000 butir dari Jakarta yang akan dikirim ke Makassar melalui kargo dalam negeri. Tegahan tersebut berawal pada 11 Desember 2007, pada saat petugas gudang kargo Garuda memberitahukan ada paket yang mencurigakan. Paket yang dalam dokumen diberitahukan sebagai sparepart tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan fisik melalui X-Ray ternyata terdapat bung-

FOTO-FOTO WBC/ATS

LUKISAN. Dua benda cagar budaya berupa lukisan yang berhasil ditegah senilai Rp.1,5 milyar.

kusan plastik yang mencurigakan dan kedapatan 40.000 butir ekstasi.”Dari tegahan itu kita kembangkan bersama BNN dan melacak pemilik dan penerimanya, namun dari hasil penyidikan antara nomor telepon dan alamat rumah yang tertera di dokumen berbeda, untuk itu kami membentuk tim untuk terjun langsung ke Makassar,” Di Makassar tim KPPBC Soekarno-Hatta dan BNN pusat, berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Selatan untuk melacak lebih jauh keberadaan pemilik barang tersebut. Tim KPPBC soekarno-Hatta dan BNN kemudian menyerahkan kasus tersebut ke Polda Sulsel untuk ditindaklanjuti lebih mendalam.

TEGAHAN AKHIR TAHUN 2007

EKO DHARMANTO. Walaupun jumlah tegahan di tahun 2007 hampir sama jumlahnya dengan 2006, bukan berarti pengawasan yang dilakukan lemah dan tidak ketat.

Masih di penghujung akhir tahun 2007, tepatnya pada 18 hingga 24 Desember 2007, KPPBC Soekarno-Hatta juga berhasil menegah barang elektronik berupa telepon selular dan obat-obatan. Untuk kasus kali ini terbilang unik, karena dari kasus tersebut melibatkan kru dari maskapai nasional. “Pada 18 Desember 2008 di terminal D kedatangan, kami menegah warga negara Cina, yaitu Xie Lihe yang membawa satu koli obat cina yang tidak terdaftar pada Badan POM, di hari yang sama

kami juga menegah satu koli obat dan kosmetika yang dibawa oleh He Xiu Xia warga negara Indonesia,” jelas Eko Selang beberapa hari kemudian, Eko menjelaskan tepatnya pada 22 Desember 2007, di terminal D petugas berhasil menegah enam tas berisikan telepon selular yang dibawa oleh Khian Fong Lim, Bong Shin Fo, dan Dewi Bong yang keseluruhannya warga negara Indonesia. Kasus tersebut kini tengah dilakukan penyidikan lebih lanjut dan terhadap enam tas berisikan telepon selular dilakukan penegahan oleh petugas. “Tanggal 24 Desember 2007, kami kembali menegah tiga tas berisikan telepon selular, namun pemilik tas tersebut Hong Shuang menguasakannya kepada Arief Lusianto yang merupakan kru pada salah satu maskapai. Kasus ini terus ditindaklanjuti, karena kemungkinan telah berlangsung lama dan berulang-ulang. Selain itu di hari yang sama kami juga menegah satu koli obat cina tanpa ijin Badan POM yang dibawa oleh Tsai Chu Yu warga negara Cina,” ungkap Eko. Selain obat-obatan dan telepon selular, masih di penghujung tahun 2007 tepatnya 28 Desember 2007, KPPBC Soekarno-Hatta juga berhasil menegah dua lukisan kuno senilai 159.000 euro atau Rp. 1,5 milyar.”Tegahan ini berawal dari informasi yang disampaikan oleh Customs Belanda yang mengatakan telah terjadi transaksi jual beli lukisan oleh warga negara Indonesia yang nilainya mencapai 308.500 euro atau Rp. 4,2 milyar. Dari informasi tersebut kami kembangkan dan kami lakukan tegahan terhadap seorang penumpang berinisial LRS yang memang tidak memberitahukan barang bawaannya pada Customs Declaration (CD),” papar Eko. Dengan hasil tegahan tersebut, petugas kini masih terus melakukan penyidikan karena dari lima lukisan yang dinformasikan baru dua lukisan yang berhasil ditegah, sementara yang tiga masih terus dalam pengembangan. Sementara itu kerugian negara yang berhasil diselamatkan atas pelanggaran cagar budaya ini, kurang lebih mencapai Rp.1,194 milyar, yang terdiri atas bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi. adi EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

39

ENGLISH SECTION

One Way of Looking at the Tradeoff amongst Revenue Collection, Trade Facilitation and Control Function Like in any other developing countries, customs duty in Indonesia has also been one of the sources of the national revenue.

Y

early, government sets a new target to be achieved by customs administration. Meeting the targeted revenue has also been one of the indicators of the success. At the same time, customs administration also has a control function. We can say that customs is just like a “door” to a nation, the legitimate institution that controlling flow of goods or people to or out of the country. After the incident of “black September” (9/11/2001), custom administrations all over the world, through WCO, have been pushed to play a bigger role in securing its own country due to terrorist threats. This new trend (demand) is of course making the task of customs administration heavier in one side, but on the other side it also gives positive externality to this organization. The positive side is that now customs administration receives much more recognition as an important organization concerning on international trade and movement. At the same time, business community insists on customs administration to apply trade facilitation. They require a more simple way of customs procedure and efficient time release management. In every customs administration, they demand the same thing, no more red tape bureaucracy. From the viewpoint of economy, this demand makes sense. But, of course, customs administration cannot just say “yes” to this demand. There are other issues that overlap with this demand, national revenues and control/security issues. In short, three functions mentioned above: national revenue, control function and trade facilitation have created trade offs for customs administration in most developing countries. Subsequently, I would like to discuss this topic from one perspective.

Performance of revenue collection Table 1 No

Fiscal Year

Revenue(in million Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

3.029.400,00 2.925.830,00 3.231.565,48 2.328.395,73 4.020.959,49 6.423.338,96 9.097.127,21 10.399.133,00 10.847.262,07 14.920.655,70

Source : Directorate General of Customs and Excise

40

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

CURRENT CONDITION As a developing country, government is very much concerned with the revenue collected by this institution. Indeed, government sets target revenue annually. And this target should be met by customs administration. Below is a table contains progress of customs revenue collected from 1996 to 2005 fiscal year. (Table 1) From table 1, we can see that the customs revenue fluctuated during period of 1996 to 1999 fiscal year. And it has been increasing since 2000 fiscal year. Theoretically, the revenue from this sector very much depends on several sectors, such as customs tariff, importation value, exchange rate and etc. Unlike customs tariff, other variables mentioned above are independent (external) variables. Those independent variables cannot be controlled by customs administration. Although customs administration has the authority to change the customs tariff, they do not carry out this option for the purpose of meeting a newly target revenue. In contrast, our customs duty is moving toward minimum (most of them are zero already) tariff. By looking at that reality, we can say that the customs revenue depends highly on external variables. But, the interesting fact is that every year our government sets new target for customs duty revenue, which is higher than the previous year. And government also makes this revenue as one of achievement indicators of this organization. Like most of developing countries face, smuggling is also a big issue in our country. Unfortunately, this smuggling business still demonstrates high performance in our country. Below is the table listing the seizure in 2006 fiscal year : (Table 2) From table 2 , we can see that there were still significant numbers of smuggling activities occurred in 2006. The data reflects that there is still large tendency of smuggling activities. This is the challenge for the control function of customs administration. How to cope with this issue has become one of the “homeworks” for this institution. When it comes to discuss about trade facilitation, the first thing that comes up in trading community consideration is how efficient, or how long does it take to process an importation or exportation of goods? As the institution that is responsible for that matter, Indonesian Customs Administration has made some efforts to tackle this issue. As one of improvements, according survey (time release study) conducted by government in 2006, the flows of good from the arrival of the ship until import clearance takes 5.5 days. Essentially, trade facilitation does not only talk about efficient release time, but it also covers other issues such as simplification and harmonisation of international trade procedures with trade procedures being activities, practices and formalities involved in collecting, presenting, communicating and processing data required for the movement of goods in international trade. Briefly, trade facilitation covers broader issue than just efficient time release. At the moment, Indonesian customs administration applies three channels system for the importation of goods to respond the demand for improvement in flows of imported goods. They are priority channel, green channel and red channel. Of those three, priority channel is new breakthrough made by this administration. If a company which attains this “privilege” conducts an importation, there will be no inspection either for the goods or the importation documents. The assessment process will be conducted by post clearance audit (PCA) auditors later, within two years time after the importation. This priority channel is granted to companies which can meet criteria set by government, such as big company, high value of importation, high frequency of importation, good credibility, etc.

big problem. In fact, it really jeopardizes the national economy. The entrance of Table 2 “informal goods” to our No Goods Notes Activities Potential Loss country will decrease the (in Rp) competitiveness of domestic products. Imported goods 1 Textiles and Textiles Products smuggling import 1,230,253,447 are sold cheaper than 2 Sugar and Rice smuggling import 458,569,250 domestic goods because they did not pay duties and 3 Cell Phone And Accessories smuggling import 5,427,830,000 taxes. And it will automati4 Electronics smuggling import 377,452,750 cally decrease their total 5 Plastics and Its Derivatives smuggling import 1,252,750,000 sales. In short, domestic 6 Vehicles smuggling import 883,750,000 companies lost their profits share. 7 Alcoholic Beverage smuggling import 35,834,400 Consequently, they fire 8 Other Goods smuggling import 1,457,288,813 the labors in order to reduce 9 Woods smuggling export 976,263,207 the cost of production or 10 Fertilizer smuggling export 66,000,000 some even take worst action, closing down their busiTotal 12,165,991,867 nesses. In large-scale, the national economy will Source: Warta Bea Cukai (Customs and Excise monthly magazine) edition May 2007 experience difficult period, since total national production decreases and unemployMeanwhile for the exportation declaration, customs admiment also increases, and it will lead to other problem in nistration does not apply any inspection unless for the certain social, political, etc. I am not going to discuss further on this products which are regulated in special provision. This policy challenging topics since it will require much more spaces aims at reducing time consuming caused at customs adminisfor this issue. In short, smuggling activities originates huge tration to a minimum level. problem not only regarding to customs duty revenue but also to national economy, social and politic stability. PROBLEM STATED The coordination between units of in organization and Having briefly described about the current situation, we external institution has not really worked yet. Not to mention can see that there is a complicated position has to be solved. the security and cross-border crime issue which directly There is a trade off amongst revenue, control function and related to control and intelligence function. This issue has trade policy. As written in table 1, the revenue collection from also been an important matter since terrorist attack in 2001. customs duties has relatively increased over the years. And, Meanwhile, business community also urges this government always increases the target annually. While for institution to lower the time release. This can be understood the control function, although this institution has made some since business community really relies on certainty and improvements in intelligence function, there were still signifiefficiency of time which can give direct impact on their busicant numbers of smuggling activities which can be seen in ness. In economic sense, longer time release increases table 2 above. cost of economy for business community. Oftentimes, the smuggling activity is being seen not as a Given that situation staWBC/ATS ted above, customs administration demanded to treat those three functions equally. That seems so difficult to achieve since those three functions might be canceling or overlapping each other.

Seizure Report of 2006

ANALYZING THE PROBLEM

TIME RELEASE. Trade facilitation covers broader issue than just efficient time release.

Customs duty revenue Over the past years, there has been a tendency that customs tariff decreased significantly. In fact, it is targeted that in the near future the majority of customs tariff is zero. When the customs duty is zero, it means that there will be no contribution of this institution on customs duty revenue. But the question that should be raised here is, why government still increases the target every year, and why in the same time this institution is always able to meet the target. As we know, that customs

EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

41

ENGLISH SECTION WBC/ATS

tration should enact a stipulation/rule that clearly regulates the job description of intelligence unit. The job description must accommodate effective and efficient principle. Besides regulation or formalities reformation, there are at least two ways how to improve control and intelligence function. First strategy is by implementing of risk management. Besides giving remedy to the control function that this institution is now experiencing, risk management also provide some other benefits in other areas. World Customs Organization (WCO) states that the benefits of risk management can be BUREAUCRACY. In every customs administration, business community demand the same thing, no more red tape bureaucracy. categorized in the following way : - Improved management processes; duties revenue is derived from customs tariff multiplied by - Improved public and business profile; value of importation. With the decreasing in tariff, the - Improved compliance, facilitation and flow of goods; increasing contribution from customs duty revenue will only - Increased inward investment; be possible if value of importation increases. That increa- Better dedicated use of existing resources applied to the ses can be read either there is an increase in total importagreatest areas of risk; tion (quantity) or total importation relatively remains the sa- Capacity to work more effectively with the same or fewer me but the value of importation increases (quality). resources; Logically, it is rather difficult to meet the increasing tar- More “intelligent” approach and professionalism of get revenue. It will only be possible if government assumes personnel; the economic growth will increase or our currency is - Better results leading to Customs achieving organizapredicted to be strengthened. Of course, with the assumptional/national objectives. tion, that the imported contents play huge effect either in production or in consumption sector. Second strategy is through application of information Looking at this revenue performance, there is an technology (IT). Intelligence/control function should also apply interesting debate that should be addressed here. Given IT more advanced. This synergy between risk management the same economic growth rate, relatively stable exchange and IT can maximize control/intelligence function. As the rate and decreased customs tariff, why customs duties positive externality, that synergy will also be effective to tackle revenue can be increased yearly? It can be implied that the security and national border issue. smuggling activities do still exist. From that perspective, the increase of customs revenue does depend on how control/intelligence operates. That is TRADE FACILITATION why, in order to increase revenue, control functions plays Recently, trade facilitation has been an important issue important role. To make sure that everything goes accordamongst business community. Business community all over ingly by the system and the rule. the world demands the same thing efficient trade procedure. According to The World Trade Organisation (WTO) definition of trade facilitation is the simplification and harmonisation of CONTROL FUNCTIONS international trade procedures with trade procedures being The data stated in table 2 can be implied that smuggling activities, practices and formalities involved in collecting, activity do still exists. And of course it creates a huge presenting, communicating and processing data required for problem to our country. The seizure or capture of smuggling the movement of goods in international trade. activities cannot be used as the success parameter of In his paper, Anthony KleitzTrade (Directorate, OECD) carrying out control function. We have to use other proper emphasizes that more efficient procedures and lower variables as an indicator. One suggestion that I propose is transaction costs provide significant benefits to the economy the availability of “smuggling goods” in the free market. The in both static and dynamic ways by: less available means the better we implement our control - Increasing trade in good and services; function and vice versa. - Promoting competition, thus enhancing efficiency in the In response to this big challenge, customs adminis-

42

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

-

use of resources, encouraging technology transfer and the realization of productivity gains; Increasing the incentive for international investment, contributing to economic growth and higher living standards.

As explained earlier, customs administration applies three different channels to respond to trading communities demand on faster release time. Besides adopting that channel system, it should also be considered on how to simplify and rationalize other administrative procedures without omitting the control function. One of the current issues that might be proper to be used to deal with this problem is by national single window. And to a broader scope, since Indonesian Customs administration will also join the ASEAN Single Window in year of 2008. The implication of this single window system will surely be effective to handle trade facilitation issue.

CONNECTING THE THREE ISSUES It is true that customs contributes to national revenue through its customs duty contribution. As mentioned earlier, the customs revenue very much depends on customs tariff. But, the tendency of what it has been experienced for the past six to seven years; the customs tariff has gradually been reduced. In that sense, it will not be effective if customs administration is being given a target of revenue every year. From the viewpoint of control function, the improvement actions as proposed above, besides giving positive impact on customs revenue, will also play a good role in security issues. In the sense that the excellent control system will give negative incentive for smugglers and terrorists threats. Concerning on the trade facilitation, it creates simpler and faster system import procedures. As a result, the value of importation will increase significantly. From the viewpoint of customs, there is no significant contribution to customs duty revenue since most of the customs duty is zero. But, we have to observe it from national revenue perspective. One suggestion is by comparing the increase of Value Added Tax (VAT) from imported goods to the forgone customs duty revenue. Since the rate for VAT is 10%, the increase of 1 unit (value of importation) will contribute to an increase of 0.1 unit of VAT revenue. The increase of VAT revenue will absolutely offset the lost of customs duties, not to mention other positive externality created. Thus, the best way how to handle this trade off issue is by looking it from broader perspective. We should not focus on the viewpoint of customs revenue only. To response to this challenge, customs administration should focus on how to strengthen the control/intelligence function and giving the best optimal service to trading community.

tration should perform on this issue. How is the ideal share of the focus? As explained above, the empowerment of control/intelligence can be done by three strategies. First strategy is by conducting deregulation and reformation of formalities which can lead to simplified procedure and clear job description. Second strategy is by applying risk management. And the last one is by increasing the use of information technology (IT). Regarding the trade facilitation, there are some steps proposed for these issues, simplifying the customs procedure, national window system and also coordinating with foreign countries/regions to work with this single window system. One thing that we should acknowledge is that the success of implementing these two functions is very much depending upon the stakeholder’s input. As suggested above, we should observe the availability of smuggling goods in the market. Since, it is our responsibility to protect our country from the entrance of “informal goods”. While for the trade facilitation function, the implementation of efficient (less time and low cost) principle goes along with the trade facilitation standard. In the end, the improvement on those two sectors does not contribute directly to an increase of customs revenue. To evaluate the effect, we have to observe it from a broader (national) viewpoint. As discussed earlier, the increase of the VAT revenue offsets the forgone of customs duty revenue. That is of course good news for the government. Reference Directorate General of Customs and Excise, retrieved from : www.beacukai.go.id; Kleitz,Ant, Costs And Benefits Of Trade Facilitation ; Warta Bea Cukai, edtion: May 2007; World Customs Organization (WCO), International Convention On The Simplification And Harmonization Of Customs Procedures, http://www.wcoomd.org/ie/En/Topics_Issues/ FacilitationCustomsProcedures/Kyoto_New/Content/content.

Saut Mulia Simbolon Pelaksana Pemeriksa pada Organisasi dan Tata Laksana WBC/ATS

CONCLUSION For any developing countries, revenue, control/intelligence function and trade facilitation are big issues. It is just like a trade off since those three functions share the same substance. None of them can be underestimated. The big question is how customs adminis-

SMUGGLING. The entrance of “informal goods ” to our country will decrease the competitiveness of domestic products.

EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

43

PPKC

Modul Pelaporan Online Untuk Mendukung EIS Penerapan sistim pelaporan dengan menggunakan aplikasi MPO mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2008

E

xecutive Information System (EIS) merupakan aplikasi sistim informasi DJBC yang berbasiskan teknologi informasi dalam menyajikan data yang akurat dan tepat waktu bagi pejabat Kantor Pusat DJBC. Unsur EIS terdiri dari Modul Informasi Eksekutif dan Modul Pelaporan untuk mendukung informasi eksekutif. Namun saat ini aplikasi EIS belum berjalan dengan baik. Karena itu, mulai 2 Januari 2008, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan memberlakukan Modul Pelaporan Online (MPO). Modul pelaporan ini merupakan pendukung dari modul informasi eksekutif (Executive Information System/ EIS) yang masih dirasakan selama ini bahwa aplikasi EIS belum dapat berjalan dengan baik. Menurut Kasubdit Penerimaan Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai DJBC, Efrizal, melalui Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-21/BC/2008 tanggal 14 Januari 2008, Modul Pelaporan Online merupakan antisipasi untuk mendapatkan laporan yang lebih real time dan tepat, karena sebelumnya laporan mengenai penerimaan dilakukan secara manual dan FOTO : FOTO DOK. WBC

KPU DAN KPPBC membuat dan mengirimkan laporan penerimaan setiap hari kerja, dimana laporan penerimaan satu hari kerja dikirim ke Kantor Pusat pada hari kerja berikutnya secara online.

44

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

dilakukan setiap 15 hari sekali. “Selama ini dalam sebulan laporan bisa dilakukan dua kali, padahal idealnya laporan penerimaan dari kantor-kantor pelayanan bea cukai dilakukan setiap hari. Dengan adanya MPO kita bisa monitor secara real time. Data hari ini keesokannya sudah bisa dikirim oleh kantor yang bersangkutan ke Kantor Pusat” ujar Efrizal. Sebelum adanya MPO, lanjutnya, pernah dibuat suatu aplikasi untuk melakukan pelaporan, namun aplikasi itu terlalu rumit, sehingga berbagai kendala sering ditemui. Kendala-kendala itu antara EFRIZAL. Dengan adanya MPO bisa lain, data output dari aplikasi memonitor data penerimaan secara PC tidak masuk ke data wareal time dan pengiriman bisa rehouse Direktorat Informasi dilakukan setiap hari. Kepabeanan dan Cukai (IKC), kesulitan pengisian modul pelaporan untuk beberapa menu, aplikasi di install di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) hal itu mengakibatkan sering terjadi data tidak lengkap masuk ke server Kantor Pusat. Maka itu Direktorat IKC telah menciptakan suatu modul baru yang telah diujicobakan di 15 kantor sejak Oktober. Hasil dari uji coba itu, pengiriman laporan secara online bisa berjalan lancar, sehingga Januari, tepatnya mulai tanggal 2 Januari sudah bisa dilakukan mandatori. Dengan adanya MPO Ver.1.0 yang merupakan aplikasi yang berbasis Web , maka data output langsung masuk ke data warehouse Dit. IKC. Laporan penerimaan yang meliputi realisasi penerimaan, realisasi impor, realisasi ekspor dan dokumen cukai bisa dimonitor secara real time. Disamping itu terdapat istilah baru dalam sistim jaringan ini yaitu istilah Bea Keluar/ Pungutan Ekspor dan Bea Masuk ditanggung pemerintah. Ke-15 kantor yang sudah diujicobakan antara lain, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Priok, Tanjung Perak (Surabaya), Tanjung Mas (Semarang), Bekasi, Bogor, Purwakarta, Bandung, Merak, Kantor Pos Pasar Baru, Yogyakarta, Juanda Bandung dan beberapa kantor lainnya. Uji coba yang dilakukan meliputi tiga jenis kantor yang memiliki karakteristik yang berbeda yang dimiliki masing-masing kantor dalam hal untuk pelaporan data, antara lain di kantor yang telah online seperti, Tanjung Priok, Soekarno-Hatta, Tanjung Perak, Belawan, Semarang, Tanjung Balai Karimun, Batam, Polonia, Jambi, Palembang, Pekanbaru, Lampung, Bekasi, Halim, Bandung, Merak, Juanda, Ngurah Rai, Pontianak, Balikpapan dan Makasar. Sedangkan KPPBC dengan server non online antara lain, Tanjung Pinang, Teluk Bayur, Dumai, Surakarta, Gresik, Banjarmasin, Samarinda dan Bitung. Serta KPPBC yang masih menggunakan sistim secara manual antara lain; Purwakarta, Bekasi, Bogor dan beberapa kantor lainnya. Dari uji coba, lanjut Efrizal, beberapa kendala sempat ditemui terutama mengenai jaringan. Dikarenakan DJBC menggunakan teknologi jaringan intranet terkadang di suatu daerah jika jaringannya sedang rusak, maka datanya tidak bisa masuk. Disamping itu, dari uji coba beberapa waktu lalu juga diketahui masalah ke-

INFO PERATURAN disiplinan perlu menjadi perhatian, dalam hal ini kedisiplinan kantor untuk mengirimkan laporannya. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang ditunjuk oleh Kepala Kantornya untuk bertanggung jawab mengirimkan data laporannya setiap hari. Bagi Direktorat PPKC, dengan kemudahan dari adanya MPO maka diharapkan dari berjalannya modul MPO bisa didapatkan data penerimaan yang meliputi realisasi penerimaan, realisasi impor, realisasi ekspor dan dokumen cukai dari seluruh KPPBC di seluruh Indonesia secara real time. “ Namun sekali lagi dengan catatan, semua kantor harus disiplin dalam hal pengiriman data. Jika ada yang belum mengirim mungkin karena kesibukan atau terlupa maka dari pusat akan mengingatkan atau kita akan menegur pegawai yang ditugaskan. Indikator keberhasilan tugas Bea dan Cukai adalah penerimaan, karena itu data harus up to date” demikian Efrizal. Modul MPO untuk saat ini diperuntukkan untuk data penerimaan saja, jika dibandingkan modul pelaporan sebelumnya diperuntukkan untuk penerimaan, pengawasan, fasilitas dan umum.

KETENTUAN MPO Berkaitan dengan penerapan sistim MPO, maka diinstruksikan kepada semua Kantor Pelayanan Utama (KPU) dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) untuk melaksanakan pelaporan penerimaan melalui MPO dengan cara mengakses program aplikasi MPO yang sudah disediakan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. KPU dan KPPBC membuat dan mengirimkan laporan penerimaan setiap hari kerja, dimana laporan penerimaan satu hari kerja dikirim ke Kantor Pusat pada hari kerja berikutnya secara online. KPU dan KPPBC dapat melakukan perubahan data laporan selama 1 minggu setelah tanggal laporan. Apabila setelah 1 minggu terhadap laporan yang dikirim masih terdapat perubahan, KPU dan KPPBC mengajukan permohonan perubahan kepada Direktorat PPKC dan selanjutnya Direktorat PPKC akan mengupdate laporan yang berkaitan. 2. Data yang dituangkan dalam MPO meliputi: l Realisasi Penerimaan l Realisasi impor l Realisasi ekspor l Dokumen cukai 3. Kepala KPU dan KPPBC bertanggung jawab terhadap kebenaran data, pengisian dan keamanan data serta ketepatan waktu pengiriman laporan. 4. Tatacara pengoperasian aplikasi MPO terdapat pada buku manual Modul Penerimaan Online. 5. Sebagai bahan rekonsiliasi, KPU dan KPPBC wajib mengirimkan hard copy laporan penerimaan 15 harian ke Direktorat PPKC paling lambat 3 hari kerja setelah tanggal pelaporan. Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai Nomor SE-01/BC/ 2002 tanggal 8 Januari 2002 dengan format laporan disesuaikan dengan format yang ada pada MPO. 6. Penerapan sistim pelaporan dengan menggunakan aplikasi MPO mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2008 7. Dalam hal force majeur seperti listrik mati, komputer rusak, sambungan telepon tidak berfungsi atau hal-hal lain yang mengakibatkan tidak dimungkinkannya pengiriman laporan secara elektronis, maka laporan dibuat/ di-entry pada hari kerja berikutnya secara manual dengan format mengacu kepada data isian Modul Pelaporan Online dan pada kesempatan pertama dikirimkan melalui faksimili yang ditujukan kepada Direktur PPKC. ris EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

45

KEPABEANAN

Pelabuhan Tanjung Priok Mulai Terapkan

NSW

Pemerintah mulai mengimplementasikan tahap pertama National Single Window (NSW) dengan tahap awal melibatkan lima instansi strategis pada 17 Desember 2007.

B

ertempat di gedung Dharmapala Departemen Keuangan, pada 17 Desember 2007 menjadi sejarah pertama peluncuran official website dan portal Indonesia NSW yang dilakukan secara simbolis oleh empat menteri, yaitu Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan, Mari Elka pangestu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Muhammad Nuh dan Menteri Perhubungan, Djusman Sjafei Djamal. Turut mendampingi pada acara peluncuran tersebut, Kepala Badan POM, Kepala Badan Karantina Hewan dan Tumbuhan, Dirjen Bea dan Cukai, dan Ketua Kadin Indonesia. Acara peluncuran diawali dengan pemaparan oleh wakil ketua tim kerja pelaksana NSW, Susiwiyono yang menjelaskan mengenai mekanisme dan prosedur yang harus dilalui oleh importir untuk dapat melakukan pengiriman dokumen secara online, baik dokumen PIB maupun dokumen yang terkait dengan perijinan ekspor impor. Selain itu, Susiwiyono pada pemaparannya juga melaporkan, untuk tahap pertama Sistem NSW yang memberikan layanan kepabeanan serta perijinan ekspor impor ini, hanya diberikan kepada 100 importir jalur prioritas di Pelabuhan Tanjung Priok. Pada ujicoba pertama yang telah dilakukan sebelumnya dilibatkan 10 importir jalur prioritas dan hanya pada komoditi

46

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

minuman, makanan, dan obat-obatan saja. Dengan suksesnya ujicoba kepada 10 importir tersebut, maka pada 12 Desember 2007, bertempat di auditorium Gedung B Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), tim kerja persiapan penerapan NSW melakukan pelatihan kepada seluruh importir jalur prioritas untuk tatacara dan prosedur pengisian dokumen pada website NSW.

BARU LIMA INSTANSI TERKAIT YANG TERGABUNG. Menteri Keuangan ketika meresmikan peluncuran official website dan portal NSW, dalam kata sambutannya mengatakan, sebenarnya ada 36 instansi terkait yang terlibat dalam pemberian ijin ekspor impor, namun pada tahap awal ini baru diintegrasikan lima instansi dulu. Kelima instansi tersebut adalah, DJBC dalam hal ini dilayani oleh Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tanjung Priok, Badan POM, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan, Badan Karantina Pertanian, dan Pusat Karantina Ikan. “Kelima instansi tersebut sebenarnya sudah mencakup 80 persen prosedur lalu lintas dokumen dan perijinan barang ekspor impor. Kalau lima raksasa ini bisa ditundukan, yang lainnya pasti juga bisa,” jelas Menkeu. Lebih lanjut Menkeu mengatakan, penerapan sistem NSW yang diluncurkan ini, merupakan landasan awal untuk menuju Asean Single Window yang direncanakan akan dimulai pada tahun 2008, dengan demikian Indonesia yang juga ikut menandatangani perjanjian kesepakatan untuk menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015, mempunyai kesiapan yang cukup matang yang diawali dengan adanya sistem NSW ini.

PENEKANAN TOMBOL. Lima Menteri terkait secara simbolis menekan tombol tanda dimulainya sistem NSW di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Nantinya sistem NSW akan dioperasikan melalui website dengan nama www. insw.go.id. website tersebut berfungsi sebagai portal dan juga homepage dalam memberikan pelayanan informasi terkini NSW kepada publik,” papar Menkeu. Artinya, dengan berjalannya sistem tersebut, maka importir tidak perlu lagi datang ke pelabuhan atau ke KPU Bea dan Cukai, ataupun instansi penerbit perijinan dalam ekspor-impor. Sepanjang, importir dalam mengisi dokumen yang dilakukan secara online tersebut benar dan sesuai dengan syarat juga ketentuan yang berlaku, maka pengeluaran barang dapat keluar hanya dalam hitungan menit saja. Sementara itu menurut Menteri Perdagangan, dengan adanya sistem NSW diharapkan dapat menciptakan suatu efisiensi waktu dan biaya bagi importir dan eksportir sehingga komoditi Indonesia dapat bersaing dengan komoditi lainya. “Kalau selama ini keluhan importir pada lambatnya proses lalu lintas keluar barang dan tingginya cost yang harus mereka keluarkan, kini dengan adanya NSW diharapkan hal itu dapat terpangkas dan menciptakan suatu iklim perdagangan yang sehat dan persaingan yang lebih kompetitif lagi,” ujarnya. Hal ini juga diamini oleh Ketua Asosiasi Kamar Dagang Indonesia (KADIN), MS. Hidayat, menurutnya Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan dengan 60 persen dari total volume ekspor impor nasional, untuk itu dengan NSW diharapkan akan lebih memacu para pengusaha untuk lebih profesional dalam menjalankan bisnisnya dan meningkatkan komoditinya untuk dapat bersaing dengan dunia luar. Hal yang sama juga diutarakan oleh Rahmat Hidayat dari Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP), menurutnya

penerapan NSW diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih prima lagi, karena dengan NSW segala prosedur ekspor impor akan disatukan, dengan demikian pelayanan yang tanpa intervensi ini akan semakin cepat sehingga lebih memberikan kepastian kepada pengusaha.

HAMBATAN. Terkait dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem NWS ini, Menkeu menjelaskan, dengan NSW tentunya akan merubah budaya kerja yang selama ini dijalankan, untuk merubah budaya tersebut tentunya membutuhkan pengorbanan dan keseriusan para pelaksana di lapangan dalam menjalankannya, dan kini segala sesuatu yang kiranya dapat menimbulkan penyalagunaan dapat dipangkas, karena yang menilai saat ini adalah sistem. Jika mereka benar, sistem akan memberikan respon yang cepat, jika mereka tidak benar maka sistem akan menolaknya. “Untuk menuju perjalanan ribuan kilometer diawali oleh langkah pertama, saat inilah kita memulai langkah kita dan merubah apa yang sejak lama kita coba pertahankan, mengubah budaya kerja memang terkadang menjadi kendala, namun kita akan terus berusaha agar apa yang telah kita lakukan ini dapat menjadi jembatan kearah yang lebih baik di masa mendatang,” ungkap Menkeu. Selain itu masih terkait dengan kendala, Menkeu menyatakan, kendala lain dalam NSW ini adalah menyangkut aspek legal. Saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur pelaksanaan transaksi data elektronik. Sebab, pemerintah masih membahas Rancangan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bersama-sama DPR. adi EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

47

KEPABEANAN Pemerintah Kembali Atur Impor Sementara Dengan

KepMenkeu 140/PMK.04/2007 Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Kepabeanan, maka pemerintah merasa perlu untuk mengatur kembali mekanisme impor sementara.

B

elum lama ini Menteri Keuangan kembali mengeluarkan peraturan yang terkait dengan impor sementara yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 140/PMK.04/2007 tentang impor sementara. Menurut Direktur Teknis Kepabeanan, Teguh Indrayana, latar belakang diterbitkannya Permenkeu nomor 140/PMK. 04/2007 tentang impor sementara adalah diundangkannya Un- dang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang diantaranya mengubah pasal tentang impor sementara (pasal 9 Undang-Undang nomor 10). Dalam pasal yang baru tentang impor sementara (pasal 10D Undang-Undang nomor 17), diatur hal-hal baru tentang impor sementara diantaranya : 1. Pembatasan yang tegas mengenai jangka waktu impor sementara (3 tahun), 2. Pencantuman besarnya bea masuk yang harus dibayar setiap bulan (maksimal 5 persen) untuk barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk, 3. Pengenaan sanksi adminsitrasi atas barang impor sementara yang terlambat diekspor kembali, 4. Kewajiban pembayaran bea masuk dan pengenaan sanksi administrasi atas barang impor sementara yang tidak diekspor kembali.

PERBEDAAN PERATURAN LAMA DENGAN PERATURAN BARU.

dari kewajiban mempertaruhkan jaminan berdasarkan pertimbangan kepala kantor. d. Dalam PMK nomor:140/PMK.04/2007 dinyatakan mengenai penegasan jangka waktu impor sementara, yaitu : 1. Impor sementara dapat langsung diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga tahun sesuai dengan tujuan penggunaannya, pada ketentuan lama, ijin impor sementara diberikan paling lama 12 bulan tetapi dapat diperpanjang sampai dengan maksimal tiga tahun. 2. Dalam hal ijin impor sementara diberikan kurang dari tiga tahun, maka dapat diperpanjang satu kali atau lebih sepanjang jangka waktu impor sementara secara keseluruhan tidak lebih dari tiga tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor sementara. Sedangkan pada ketentuan lama, perpanjangan maksimal diberikan dua kali walaupun belum mencapai 12 bulan. e. Dalam PMK nomor:140/PMK.04/2007, diatur mengenai keterlambatan mengekspor kembali dan tidak mengekspor kembali barang impor sementara, diantaranya mengenai pengertian keterlambatan reekspor, tidak mengekspor kembali dan pengenaan sanksi administrasi. f. Dalam PMK nomor:140/PMK.04/2007, dinyatakan mengenai tindakan pengamanan berupa penyegelan atas barang impor sementara dalam hal jangka waktu impor sementara telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan sementara menunggu proses realisasi ekspor. Dalam ketentuan lama, tidak diatur mengenai penyegelan tersebut. g. Dalam PMK nomor:140/PMK.04/2007, ditegaskan perlunya persetujuan impor dari instansi terkait atas barang impor sementara dalam kondisi bukan baru dan/atau yang terkena peraturan pembatasan, yang tidak diekspor kembali.

“Dengan demikian tujuan dikeluarkannya kebijakan ini, untuk menyempurnakan peraturan yang telah ada (PMK PROSEDUR IMPOR SEMENTARA nomor :615/PMK.04/2004) dan menyesuaikan dengan keten“Kebijakan ini akan berlaku mulai 15 Desember 2007, tuan dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2006,” ujar dengan demikian untuk saat ini mekanisme impor sementara Teguh. yang dijalankan ada beberapa tahapan,” jelas Teguh. Lebih lanjut Teguh menjelaskan, ada beberapa perbedaan Untuk mekanisme dan prosedur impor sementara yang yang signifikan antara peraturan yang lama akan dijalankan saat ini, Teguh menjelaskan, WBC/ATS dengan peraturan yang baru tersebut, yaitu : 1. Importir mengajukan permohonan untuk a. Jenis barang impor sementara berupa mendapatkan ijin impor sementara kepa“cetakan (mould)” yang sebelumnya terda Direktur Jenderal melalui kepala cantum dalam PMK nomor 615/PMK.04/ kantor dan selanjutnya kepala kantor atas 2004, maka pada PMK 140/PMK.04/2007 nama Menteri Keuangan menerbitkan ijin tidak tercantum lagi. Pada PMK impor sementara. nomor:140/PMK.04/2007, ditambahkan 2. Dalam hal tertentu, permohonan impor jenis barang impor sementara berupa: sementara dapat diajukan kepada Direk1. Barang yang dibawa oleh penumpang tur Jenderal. dan akan dibawa kembali keluar 3. Khusus untuk barang impor sementara negeri; yang dibawa penumpang, tidak perlu 2. Barang pendukung proyek pemerintah mengajukan permohonan. yang dibiayai dengan pinjaman dari 4. Pada saat pemberian ijin dilakukan peneluar negeri. tapan nilai pabean dan klasifikasi atas b. Pada PMK nomor:140/PMK.04/2007 dibarang impor sementara yang bersangnyatakan bahwa kewenangan pemberian kutan, sebagai dasar penghitungan bea ijin impor sementara oleh kepala kantor. masuk dan pajak dalam rangka impor. Dalam hal tertentu permohonan diajukan 5. Jangka waktu impor sementara : kepada Direktur Jenderal. a. Impor sementara dapat diberikan unc. Mengenai jaminan yang dipertaruhkan, tuk jangka waktu paling lama tiga TEGUH INDRAYANA. Ada lima hal baru dalam PMK nomor 140/PMK.04/2007 tahun sesuai dengan tujuan penggunayang diatur dalam kebijakan impor dinyatakan bahwa khusus untuk impor annya, sementara, salah satunya adanya sementara berupa barang yang dibawa b. Dalam hal ijin impor sementara diberipembatasan yang tegas mengenai oleh penumpang dan akan dibawa kan kurang dari tiga tahun, maka dapat jangka waktu impor sementara, yaitu kembali ke luar negeri, dapat dikecualikan tiga tahun. diperpanjang lebih dari satu kali sepan48

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

DOK. WBC

IJIN IMPOR SEMENTARA PESAWAT. Pada kebijakan lama ijin impor sementara pesawat udara dikeluarkan oleh Direktur Jenderal mengingat sifat penggunaannya yang mobile dan melibatkan beberapa KPPBC.

14. Dalam masa impor sementara atas barang impor sementajang jangka waktu impor sementara secara keseluruhan tidak lebih dari tiga tahun, terhitung sejak tanggal ra dapat dipindahlokasikan atau digunakan untuk tujuan pendaftaran pemberitahuan pabean impor sementara. lain setelah mendapat persetujuan kepala kantor atau Di6. Atas barang impor sementara yang mendapat keringanan, rektur Jenderal. dalam hal barang dalam kondisi bukan baru dan/atau 15. Barang impor sementara wajib diekspor kembali dalam yang diatur tataniaga impornya, wajib mendapat persetujangka waktu yang telah ditetapkan. juan impor dari instansi yang berwenang sebelum dikelu16. Dalam hal barang impor sementara terlambat diekspor arkan dari kawasan pabean. kembali maka dikenakan sanksi administrasi berupa den7. Untuk pemenuhan kewajiban pabean atas impor da sebesar 100 persen dari bea masuk yang seharusnya sementara, disampaikan pemberitahuan impor barang dibayar. yang dibuat berdasarkan dokumen pelengkap pabean 17. Dalam hal tidak diekspor kembali, maka harus dilunasi dan/atau ijin impor sementara. bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang seharus8. Pemberitahuan impor barang disampaikan kepada kepala nya dibayar dan dikenakan sanksi administrasi berupa kantor paling lambat tiga bulan sejak tanggal ijin impor denda sebesar 100 persen dari bea masuk yang seharussementara. Dalam hal disampaikan setelah jangka waktu nya dibayar. tersebut maka ijin impor sementara menjadi tidak berlaku. 18.Dalam hal tertentu berupa kerusakan berat atau mus9. Atas barang impor sementara yang mendapat nah karena force majeur, berdasarkan persetujuan pembebasan bea masuk, dipertaruhkan kepala kantor atau Direktur Jenderal WBC/ATS jaminan atas bea masuk dan pajak dalam dapat dibebaskan dari kewajiban rangka impor. Kewajiban menyerahkan untuk mengekspor kembali serta dijaminan tersebut, dapat dikecualikan bebaskan dari kewajiban melunasi terhadap barang impor sementara yang bea masuk dan pajak dalam rangka dibawa oleh penumpang dengan impor. berdasarkan pertimbangan kepala kantor. 19. Pada saat ekspor dilakukan pemeriksa10. Atas barang impor sementara yang menan fisik atas barang impor sementara. dapat keringanan bea masuk, importir wajib membayar bea masuk sebesar dua PENGAWASAN IMPOR SEMENTARA persen per bulan dikalikan jangka waktu “Dengan beberapa tahapan dan mekanisimpor sementara dan membayar PPN me tersebut, maka DJBC juga memiliki dan PPnBM. Atas selisih bea masuk yang mekanisme dalam melakukan pengawasan seharusnya dibayar dengan yang telah terhadap impor sementera. Sama dengan dibayar dan PPh pasal 22 dipertaruhkan mekanisme prosedur, mekanisme pengajaminan. wasan juga terdiri dari beberapa tahap,” kata 11. Pada saat pemasukan, atas barang impor Teguh. sementara dilakukan pemeriksaan fisik. Beberapa tahapan dalam mekanisme 12. Barang impor sementara yang telah dibepengawasan impor sementara, yaitu : rikan ijin pengeluaran berada di bawah a. Dilakukan pemeriksaan fisik atas bapengawasan pabean sampai dengan dirang impor sementara pada saat ekspor kembali. pemasukan dan pada saat reekspor. 13. Atas barang impor sementara sewaktu- RAHMAT SUBAGIO. Saat ini KPPBC b. Atas barang impor sementara dipertaTipe A1 Soekarno-Hatta melayani waktu dapat dilakukan pemeriksaan ruhkan jaminan atas bea masuk dan semua komoditi impor sementara yang untuk meyakinkan bahwa ketentuan ijin tercantum pada KepMenkeu 615/ pajak dalam rangka impornya yang impor sementera telah dipenuhi. belum dibayar. PMK.04/2004. EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

49

KEPABEANAN WBC/ATS

PEMERIKSAAN FISIK. Dilakukan pemeriksaan fisik atas barang impor sementara pada saat pemasukan dan pada saat reekspor.

c. Selama jangka waktu impor sementara dilakukan pengawasan dan dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu atas penggunaan barang impor sementara. d. Setelah jangka waktu impor sementara berakhir dan dalam hal tidak dilakukan perpanjangan ijin impor sementara, sambil menunggu proses realisasi ekspor, terhadap barang impor sementara dilakukan penyegelan. e. Terhadap barang impor sementara yang terlambat diekspor kembali dikenakan sanksi sebesar 100 persen dari bea masuk yang seharusnya dibayar. f. Terhadap barang impor sementara yang tidak diekspor kembali, wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impornya dan dikenai sanksi administrasi berupa denda 100 persen dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Selain pelayanan dan pengawasan yang dilakukan untuk barang impor sementara, maka yang harus diperhatikan juga adalah masalah perijinan yang akan dikeluarkan, apakah cukup melalui KPPBC atau dengan persetujuan Direktur Jenderal. Menurut Teguh, dalam PMK nomor 140/PMK.04/2007 telah dinyatakan bahwa permohonan impor sementara diajukan kepada Direktur Jenderal melalui kepala kantor dan selanjutnya kepala kantor atas nama Menteri Keuangan menerbitkan ijin impor sementara. “Berdasarkan peraturan yang baru, penerbitan ijin impor sementara diarahkan akan diberikan oleh kepala kantor. Hanya dalam hal tertentu akan diberikan oleh Direktur Jenderal. Setiap ijin impor sementara yang diterbitkan akan berlaku secara nasional, namun demikian akan diatur lebih lanjut mengenai tatalaksana penerbitan ijin impor sementara dalam bentuk peraturan Direktur Jenderal sebagai petunjuk pelaksanaan PMK nomor:140/PMK.04/2007,” jelas Teguh.

KONDISI DI LAPANGAN Impor sementara memang sempat menjadi bahan pembicaraan banyak orang, terkait dengan penyegelan beberapa pesawat milik maskapai nasional yang dinilai lalai dalam 50

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

mempersiapkan segala dokumen perpanjangan ijin impor sementara atas pesawat-pesawat tersebut. Menurut Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A1 Soekarno-Hatta, Rahmat Subagio, untuk saat ini hampir semua komoditi yang tercantum pada PMK nomor:615/PMK.04/2004 tentang impor sementara dilayaninya, seperti pesawat udara, alat/mesin untuk pengerjaan proyek, alat untuk pertunjukan musik, barang untuk pameran, dan sebagainya. “Sejauh ini KPPBC Soekarno-Hatta selalu melakukan sosialisasi kepada para pengguna jasa, karena sebelum mereka mengajukan permohonan impor sementara terlebih dahulu berkonsultasi dengan Seksi Perbendaharaan. Dengan keluarnya peraturan baru tentang impor sementara, maka ini jelas tidak akan memberatkan para pengguna jasa, karena dengan ijin penggunaan sampai tiga tahun, mereka tidak perlu lagi mengajukan permohonan perpanjangan apabila ijin yang diberikan selama ini dirasakan kurang cukup,” ujar Rahmat. Terkait dengan penyegelan beberapa maskapai, Rahmat menjelaskan, secara umum kelalaian tidak terjadi, kalaupun ada biasanya karena faktor yang bisa dipertanggungjawabkan atas kelalaian tersebut, seperti ketidaksiapan barang yang akan direekspor (pesawat dengan engine yang tidak berfungsi, kerusakan pesawat, dan lain-lain). Penyegelan yang terjadi lebih dikarenakan perusahaan tidak mengindahkan peringatan yang telah diberitahukan beberapa kali. Sementara itu menurut Teguh, dalam ketentuan sebelumnya, ijin impor sementara pesawat udara diberikan oleh Direktur Jenderal mengingat sifat penggunaannya yang mobile dan melibatkan beberapa KPPBC. Saat ini dalam PMK nomor: 140/PMK.04/2007, belum diatur lebih lanjut dalam hal apa saja ijin impor sementara akan diberikan oleh Direktur Jenderal termasuk pemberian ijin impor sementara atas pesawat udara. Untuk selanjutnya perlu diterbitkan peraturan Direktur Jenderal yang mengatur lebih lanjut mengenai penerbitan ijin impor sementara diantaranya pesawat udara. “Secara administrasi DJBC tidak menemui kendala dalam melakukan pengawasan terhadap barang impor sementara, namun terhadap barang-barang tertentu yang bersifat mobile seperti pesawat udara dan kapal laut, pemeriksaan baru dapat dilakukan pada saat pemasukan, perpanjangan atau pada saat ekspornya,” ujar Teguh. Hal ini juga diamini oleh Rahmat, menurutnya untuk melakukan penyegelan, satu bulan sebelum jatuh tempo, KPPBC sudah melakukan pemberitahuan atas penyelesaian barang impor sementara tersebut, yang ditindaklanjuti oleh surat teguran dan pencairan jaminan apabila tidak ada itikad penyelesaian dari importir. Jika KPPBC Soekarno-Hatta selalu melakukan sosialisasi kepada para pengguna jasa untuk barang impor sementara, Kantor Pusat DJBC pun terkait dengan PMK nomor: 140/ PMK.04/2007, juga telah melakukan sosialisasi, sebagai tahap awal kepada kominitas maskapai penerbangan barubaru ini. “Secara umum pengusaha menyambut positif adanya peraturan baru tersebut, mengingat dengan peraturan baru dimungkinkan ijin impor sementara dapat diberikan untuk jangka waktu tiga tahun sekaligus. Hal ini lebih efisien, berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dimana importir harus memperpanjang ijin impor sementara setiap tahunnya. Namun khusus untuk barang-barang yang jangka waktu kontrak melebihi tiga tahun, para pengusaha masih meminta kepada DJBC untuk meninjau batasan waktu tiga tahun tersebut,” tandas Teguh. Secara keseluruhan peraturan kembali impor sementara ini tidak semata-mata karena adanya beberapa pesawat milik maskapai nasional yang disegel pihak bea cukai, namun pengaturan ini lebih dikarenakan DJBC yang mengatur kebijakan impor sementara saat ini telah menjalankan undangundang baru di bidang kepabeanan. adi

SEKRETARIAT FOTO-FOTO WBC/ATS

TIM YANG TANGGUH. Walaupun hanya berlatih selama satu bulan setengah, ternyata tim DJBC dapat menjadi tim yang tangguh dan mengalahkan tim lainnya.

DJBC Juara Umum Lomba Gerak Jalan Bogor - Jakarta

Setelah vakum selama 12 tahun, akhirnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali merebut juara umum pada pertandingan gerak jalan Bogor-Jakarta yang diselenggarakan dalam rangka Hari Pahlawan.

D

alam rangka menyambut Hari Pahlawan, Pemda Bogor bekerjasama dengan Pemda DKI Jakarta, menyelenggarakan lomba gerak jalan tradisional Bogor-Jakarta ke-27 tahun 2007 dengan jarak tempuh sejauh 32 kilometer. Perlombaan yang diikuti oleh hampir seluruh instansi pemerintah dan swasta ini, selain memperebutkan piala bergilir Gubernur DKI Jakarta, juga piala tetap dari Pemda Bogor. Pertandingan yang berlangsung pada 15 hingga 16 Desember 2007 ini, mengambil rute Bogor, Parung, Pondok Cabe, Fatmawati, Sudirman dan berakhir di Balai Kota Jakarta ini, dengan mengambil start di Gelanggang Olah Raga Pajajaran Bogor, dan dilepas langsung oleh Bupati Bogor pada pukul 15.00 wib. Sementara itu untuk sistem penilaian yang dipakai adalah, selain ketepatan waktu dimana telah ditetapkan 1 jam harus mampu menempuh jarak 6 kilometer dengan melewati tiga pos untuk beristirahat, juga kerapihan dan kekompakan tim turut mempengaruhi penilaian. DJBC yang turut berpartisipasi dalam rangka mengisi Hari Pabean Internasional, pada perlombaan kali ini menurunkan dua tim, yang masing-masing terdiri atas tujuh peserta. Menurut Ketua Badan Pelaksana Olah Raga (Bapor) yang juga merupakan Kepala Bagian Umum KP DJBC, Sony Subagio, keikutsertaan DJBC kali ini bukanlah untuk yang pertama kali, karena sebelumnya DJBC juga selalu aktif mengikutinya, namun sejak tahun 1996 DJBC vakum dan baru kali ini mengikutinya lagi. “Lomba gerak jalan ini kita ikuti setelah kita vakum selama 12 tahun, dan dengan persiapan yang cukup matang akhirnya DJBC bukan saja keluar sebagai juara pertama, tapi sekaligus merebut juara umum pada perlombaan kali ini,” ujar Sony Subagio. Lebih lanjut Sony menjelaskan, dengan lomba gerak jalan yang menempuh jarak hingga 32 kilometer ini, tim DJBC menda-

DUKUNGAN DIRJEN. Ketua Bapor dan koordinator lapangan bersama ketua regu gerak jalan saat melaporkan keberhasilannya yang ternyata sangat mendapat dukungan dari Dirjen.

pat pesaing yang cukup berat, seperti tim Marinir, Jasa Marga, dan tim lain yang selalu aktif dalam kegiatan gerak jalan. Sementara itu menurut Imik Eko yang bertindak selaku koordinator gerak jalan dan sepeda santai, secara teknis persiapan yang dilakukan tim DJBC sudah cukup matang. Hal ini dilakukan melalui latihan selama satu setengah bulan lamanya yang dilakukan dibeberapa tempat. “DJBC pada pertandingan ini menurunkan dua tim sekaligus, yang masing-masing timnya terdiri atas tujuh peserta. Dari keseluruhan peserta itu kita rekrut dari pegawai prodip III yang baru saja masuk DJBC, hal ini kami lakukan karena mereka dari segi waktu lebih banyak memilikinya dan juga terpusat pada kantor pusat,” kata Imik. Namun demikian, tim DJBC juga sempat mengalami kendala pada saat pertandingan, kurangnya kaus tim yang disediakan menyebabkan peserta harus terus mengenakannya hingga selesai, padahal dalam perjalanan sempat terguyur hujan. Namun Alhamdulillah mereka dapat mengatasinya dengan kekuatan fisik dan mental yang selama ini telah dipersiapakan. Akhirnya setelah berjuang dengan penuh semangat, tim DJBC dapat tiba di garis finis pada pukul 2.00 dini hari dan berhak atas gelar juara tim sekaligus merebut juara umum, yang pialanya diserahkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. ”Dengan prestasi DJBC yang cukup menggembirakan ini, ternyata juga mendapat dukungan penuh dari Direktur Jenderal dan beliau meminta agar DJBC dapat mempertahankannya pada tahun mendatang,” kata Sony Subagio. adi EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

51

SEKRETARIAT

PEMBUKAAN PELATIHAN yang dipimpin oleh Drs. Bambang Prasodjo.

Pelatihan PR di Kantor Pusat DJBC

Keberadaan humas dapat menjembatani antara kepentingan organisasi dan kepentingan publik untuk membuat hubungan baik dan saling membina kepercayaan diantara keduanya.

K

antor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selama tiga hari tepatnya pada 17-19 Desember 2007 melakukan pelatihan Public Relation yang diperuntukkan bagi pegawainya. Pelatihan ini dilakukan salah satunya untuk mempersiapkan pegawai agar siap jika diharuskan berinteraksi dengan publik atau masyarakat dalam menyampaikan informasi seputar tugas, fungsi, peran dan program yang dilakukan DJBC. Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari ini diikuti oleh 30 orang peserta dari berbagai kantor Bea dan Cukai di Indonesia. Setelah pembukaan oleh Drs. Bambang Prasodjo, mewakili Sekditjjen Bea dan Cukai, pelatihan hari pertama diisi dengan materi Pengenalan Public Relation dan Implemen- tasi Public Relation dengan pembicara dari Public Relation Society of Indonesia, Magdalena Wenas. Hari kedua, materi tentang Media Relations, Cara Menghadapi Media dan Crisis Communications oleh pembicara masing-masing Budi Darmawan, Nunung Setyani dan Indira Abidin dari SCTV. Sedangkan hari ketiga diisi dengan kunjungan oleh peserta pelatihan ke salah satu penerbitan ibu kota, Media Indonesia dan stasiun televisi swasta, Metro TV. Ditempat ini peserta mendapat penjelasan dari pihak media massa yang dikunjungi mengenai proses pembuatan dan penyampaian

52

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

informasi kepada masyarakat. Selesai mengikuti penjelasan dan kunjungan ke redaksi kedua media tersebut acara selanjutnya adalah penutupan pelatihan.

FUNGSI STRATEGIS HUMAS PEMERINTAH Dalam suatu kesempatan setelah pelatihan, WBC, berkesempatan melakukan wawancara dengan Sekretaris Jenderal Public Relations Society of Indonesia, Magdalena Wenas yang juga menjadi salah satu pembicara dalam pelatihan tersebut di ruang kerjanya. Mengenai keberadaan humas atau yang populer dengan sebutan Public Relations (PR) yang terpenting adalah bahwa harus juga melihat secara strategis mengenai fungsi dari humas tersebut. “Komunikasi dalam hal ini harus dua arah, sebab Bea dan Cukai ini merupakan satu organisasi, jika yang satu salah, maka salah semuanya, sebaliknya jika citra kita baik maka akan baik semuanya,” demikian ujar Magdalena. Menurut Magdalena, dibandingkan sepuluh tahun yang lalu perkembangan PR saat ini sudah jauh lebih baik walaupun diakuinya masih belum memadai, namun perkembangan PR cukup pesat dan pemahaman mengenai PR di tingkat middle management sudah baik, justru yang masih kurang pemahamannya mengenai PR, imbuhnya, berada di tingkat Top Management untuk melihat bahwa PR merupakan suatu bidang yang strategis. Lebih lanjut menurutnya, karena PR selalu berhubungan dengan masyarakat maka keberadaan humas dapat menjembatani antara kepentingan organisasi dan kepentingan publik untuk membuat hubungan baik dan saling membina kepercayaan diantara keduanya. Menurut Magdalena, idealnya, suatu PR di instansi pemerintah tergantung dari nature of business-nya apakah bersifat regulator atau trader, jadi memiliki porsi yang berbedabeda, tetapi intinya untuk masa sekarang adalah keterbukaan, transparansi, akuntabilitas dan membangun reputasi. “Jika instansi tersebut sebagai regulator maka harus menyampaikan pesan kepada masyarakat supaya mereka paham

WBC/ZAP

WBC/ATS

apa sih bea cukai ? Terutama untuk generasi selanjutnya. Kalau kenyataanya masih saja ada citra buruk mengenai bea cukai, maka itu menjadi tantangan dan terutama bagi frontliner, mereka itu yang nomor satu dapat imbasnya dan dari situ pun yang pertama akan memberikan impresif. Jangan suruh mereka bekerja sendiri tetapi birokrasinya tidak berubah, makanya jadi satu sinergi, Hal seperti ini hanya perlu waktu dan bukan suatu hal yang mustahil. Negara lain MAGDALENA WENAS. Humas atau yang saja seperti Singapura bisa, popular dengan istilah PR merupakan kenapa kita tidak ? ,” suatu bidang yang strategis. imbuhnya. Secara umum fungsi humas adalah sebagai communicator, baik di pemerintahan maupun swasta. Dalam berkomunikasi tentunya tidak mungkin dilakukan satu arah tetapi harus dua arah, ada feedbacknya. “Kita belajar untuk tidak banyak bicara, belajar untuk mendengar saja, kemudian memilah, untuk yang sudah baik bisa ditingkatkan sedangkan yang belum diperbaiki, jadi coba mendengarlah karena sekarang sudah jamannya untuk mendengar aspirasi masyarakat,” ujarnya. Mengenai pelatihan PR yang diselenggarakan DJBC me- nurut penilaian yang dilihatnya ketika pelatihan, untuk tingkat middle manajemen yang mindset-nya adalah pegawai yang masih muda dan merupakan usia produktif sangat antusias memandang PR sebagai sesuatu yang penting di dalam pelaksanaan tugas suatu organisasi. “Yang terpenting para middle management tadi harus sinergi dengan top management untuk melihat bahwa unsur humas merupakan bidang strategis. Jangan sekedar ngomong you sudah bagus, kerjakan saja ini, tetapi dari atas tidak ada support.” “Pelatihan tersebut, selain mempersiapkan mereka setiap saat harus bisa turun berdekatan dengan publik, saya kira ada satu obyek lagi yang perlu menjadi perhatian yaitu memberikan pemahaman kepada top management bahwa mereka harus juga melihat fungsi PR ini secara strategis sekaligus

berfungsi sebagai humas. Kalau Kantor Pelayanan Utama sudah mulai, lalu anak-anak mudanya impresif dan interest serta ada rasa ikut memiliki, saya rasa itu jadi nilai positif untuk meningkatkan citra,”ujar Magdalena lagi.

PESERTA PELATIHAN WBC menghimpun beberapa kesan dan pendapat dari para peserta pelatihan PR. Umumnya mereka senang karena mendapatkan ilmu baru mengenai kehumasan. Bahkan anggapan sebelumnya bahwa WAHYUDI, pelatihan ini sangat PR sama dengan bermanfaat dan ilmu yang diperoleh kehumasan, malah ternyata bisa langsung diimplementasikan pada tugasnya selaku Kasubag PR lebih luas dari bidang Rumah Tangga dan Humas. humas. Hal itu seperti disampaikan Sri Ratnawati, Kepala Seksi Publikasi pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai. Menurutnya, secara pribadi manfaat dari pelatihan ini, ia bisa mendapatkan ilmu baru dan bisa mengenal para pengajar-pengajar yang selama ini hanya dikenalnya melalui media televisi. “Menurut saya, PR itu sangat penting dalam suatu organisasi sehingga melalui PR ini dapat dijelaskan ke masyarakat perkembangan dan perubahanperubahan yang telah dilakukan Bea dan Cukai.,” ujar Ratna yang juga mewakili pendapat dari beberapa peserta wanita. Salah satu peserta pelatihan yang bertugas sebagai Client Coordinator(CC) di Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok, menyatakan pendapatnya. Menurut pegawai yang tidak mau disebut namanya ini, dengan mengikuti pelatihan maka membantu dirinya dalam menjalankan pekerjaan di Bea dan Cukai yang bertugas sebagai CC di KPU Tanjung Priok. “Sedikit banyak membantu saya dalam menghadapi klien dan menjadi bekal jika suatu saat dibutuhkan sebagai PR,” ujarnya. Menurutnya, tidak dapat dipungkiri lagi, DJBC sudah sangat memerlukan bidang tersendiri yang meng-handle masa-

WBC/ATS

PARA PEMBICARA, sedang menyampaikan materi pelatihan kepada para peserta.

WBC/ATS

MATERI TERAKHIR dan penutupan pelatihan dengan melakukan kunjungan ke Redaksi Harian Media Indonesia dan Metro TV. EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

53

SEKRETARIAT lah PR. Dan ini tidak hanya menyangkut media, namun juga menjalankan fungsi PR lainnya. Dan dari kunjungan ke media cetak dan media elektronik, ia jadi mengerti tentang proses terjadinya berita dan memiliki pandangan mengenai citra yang telah terbentuk di benak wartawan atau media terhadap Bea dan Cukai, Dengan demikian semakin menegaskan perlunya humas, PR atau spokesman di DJBC, agar pemberitaan menjadi berimbang. “Sebagai bagian dari DJBC, kita jadi tahu bahwa ada upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ataupun membentuk image Bea dan Cukai yang baru. Dan jadi lebih memiliki dasar ilmu dalam menghadapi media,” ujar petugas CC tadi mengenai manfaat yang bisa ia peroleh dari pelatihan PR. Masih merupakan pendapat dari para peserta pelatihan, khususnya pegawai pria, pelatihan Public Relation (PR) merupakan suatu model pelatihan yang relatif baru diadakan di Bea dan Cukai, dan artinya sangat penting untuk menunjang tugas sehari-hari Wahyudi yang saat ini menjabat sebagai Kasubbag RT dan Humas Dari kunjungan ke dua media massa, banyak manfaat yang bisa ia dapatkan, antara lain pengetahuan mengenai pengolahan informasi menjadi berita yang siap untuk dicetak atau ditayangkan di media elektronik dan juga pengalaman melihat langsung penyiaran seperti apa dan bagaimana prosesnya. “Bagi kami secara pribadi pelatihan ini sangat bermanfaat dan ilmu yang diperoleh bisa langsung diimplementasikan pada tugas selaku Kasubag Rumah Tangga dan Humas,” ujar Wahyudi. Mennurutnya dari pelatihan ini akan menambah pengetahuan dan pengalaman, apa dan bagaimana mendudukkan PR itu di lingkup tugas Bea dan Cukai secara proporsional dan profesional. “Ilmu PR sendiri selalu berkembang dan apabila kita tidak mengikuti trend yang berlaku maka penerapannya akan kurang pas dan tidak mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu saran kami semoga di masa yang akan datang pelatihan ini lebih sering diadakan tidak hanya dilingkup pusat tetapi juga sampai ke daerah dan diikuti oleh seluruh pegawai Bea dan Cukai karena kita adalah Public Service,” ujar Wahyudi lagi. Sementara itu Sonny Wibisono, Kasi Penyidikan dan Barang Bukti, Kantor Wilayah DJBC Sulawesi menyatakan bahwa Pelatihan Public Relations (PR) adalah pelatihan yang sangat baik dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya fungsi yang dijalankan oleh PR, yaitu antara lain dapat mengkomunikasikan dan menyampaikan pesan-pesan positif atau penting dari organisasi kepada media. Suatu fungsi yang dapat meningkatkan citra DJBC. Menurut Sony, pada hari terakhir pelatihan, peserta pelatihan berkesempatan mengunjungi kantor media untuk berdiskusi dan melihat proses bisnis media. Dari kunjungan tersebut, kita dapat lebih mengerti cara kerja media dalam mencari berita sampai mempublikasikannya. Dari mereka (media), kita juga memperoleh informasi bahwa organisasi seperti DJBC sebaiknya ada lembaga kehumasan yang didukung oleh SDM yang memiliki kapabilitas yang baik, sehingga media tidak kesulitan dalam mendapatkan sumber informasi yaitu dari orang memang ditugaskan serta mampu untuk memberikan informasi dengan baik. “Pada tiap akhir materi dilakukan diskusi yang sangat aktif. Dimana pengetahuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi kita dalam membangun dan membina hubungan dengan media, serta bagaimana menangani media. Sehingga upaya perbaikan citra DJBC dapat lebih mudah dikomunikasikan dan disampaikan kepada masyarakat melalui media,” tandas Sony. ris 54

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

Profiling Pegawai DJBC melalui Assessment Test Program utama Reformasi Birokrasi yang dilakukan Departemen Keuangan salah satunya adalah melalui peningkatan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melakukan pembangunan assessment center.

U

ntuk itu dilakukan empat kegiatan yang beberapa aktifitasnya dilakukan secara paralel, meliputi; penyusunan standar kompetensi jabatan, penyusunan materi dan metode assessment center, pengembangan program aplikasi sistim assessment center dan pelaksanaan assessment center. Selain itu dalam rangka pembangunan assessment center juga menggunakan input hasil analisis jabatan, yaitu spesifikasi jabatan dan pola mutasi. KAMIL SJOEIB. Tujuan pelaksanaan Sedangkan tujuan akhir assessment adalah dalam rangka yang hendak dicapai depenyusunan profiling pegawai. ngan adanya assessment center ini antara lain, obyektifitas dalam seleksi dan penempatan pejabat, penempatan pejabat berdasarkan kompetensi, dan menyediakan informasi pada pimpinan mengenai peta SDM maupun profil pejabat. Berkaitan dengan tujuan membuat profiling pegawai di lingkungan Departemen Keuangan, hal itu telah dilakukan FOTO-FOTO : DOK. WBC

PARA PESERTA sedang mengerjakan soal tes assessment.

masih pelaksana dan belum struktural, untuk itu harus kita ikutkan assessment. Setelah kita dapatkan hasilnya, berarti kita sudah mengetahui kompetensinya,” ungkap Kamil Sjoeib.

TES ASSESMENT, BUKAN UNTUK MENDAPATKAN PROMOSI Mengenai Persyaratan untuk mengikuti assessment bagi pegawai di lingkungan DJBC,:menurut Kepala Bagian Kepegawaian DJBC, Azhar Rasyidi, meliputi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu : l Pangkat minimal Penata Muda Tk.I (Gol.III/b) l Pendidikan minimal SMA dan telah mengikuti dan lulus DPT II/III, atau DTSD I/II (sebelum 2006) atau DTSS I/II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Tepatnya pada 8 l Usia maksimal 52 tahun Desember 2007, DJBC telah melaksanakan assessment. l Kriteria hukuman disiplin : Seperti disampaikan oleh Sekretaris DJBC, Kamil Sjoeib, tua. Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin juan pelaksanaan assessment adalah dalam rangka b. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin penyusunan profiling pegawai. Berdasarkan hasil assessc. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat “berat” ment ini nantinya diharapkan dapat terlihat potensi masingd. Bagi pegawai yang pernah mendapatkan hukuman dimasing pegawai untuk pengembangan karir selanjutnya. siplin diberikan batasan maksimal 1 kali hukuman “Jadi kita punya profil tentang pegawai. Pegawai yang di tes disiplin dan telah menjalani jangka waktu minimum (8 Desember 2007) untuk mengisi jabatan eselon IV, karena seat (periodisasi) sejak penjatuhan hukuman disiplin samyang ada tidak sebanding jumlahnya dengan pegawai yang akan pai dengan waktu yang telah ditentukan. mendudukinya. Dan ini tidak bisa lagi melihat dari kesenioritasan e. Jangka waktu minimum periodisasi penjatuhan hukuman mereka semata,” ungkap Kamil Sjoeib. disiplin. Dari tes ini, lanjut Kamil Sjoeib, nantinya akan didapat gambarBerikut ini adalah uraian keterangan mengenai hukuman disiplin : (Lihat tabel) an dari para personil, jadi semacam assessment center. “Mereka harus bersaing diantara mereka dan telah kita mulai dari tahapan Lebih lanjut Azhar Rasyidi menyatakan, assesment tersebut profiling. Jadi kalau namanya masuk, saya jadi tahu track bukan merupakan test untuk mendapatkan promosi. Namun record--nya seperti apa. Hal itu cukup efektif untuk menjaring demikian hasil assessment tersebut dapat menjadi salah satu pegawai yang memenuhi kompetensi tertentu. Paling tidak hasil bahan pertimbangan untuk pengembangan karir pegawai. itu memberikan arah, bahwa ini lebih unggul dari yang lainnya. Untuk tahap awal assessment diberikan kepada pegawai Dalam hal ini saya tidak mau pakai istilah lulus atau tidak lulus Pelaksana, Pemeriksa/ Korlak Golongan III/b tetapi saya mau lihat peringkat yang terbaik.” keatas di seluruh Indonesia dan memenuhi Kamil Sjoeib mencontohkan, saat tes KPU persyaratan seperti yang telah disebutkan tadi. di Surabaya, tidak menggunakan istilah lulus Mengenai lembaga yang ditunjuk sebagai atau tidak lulus, tetapi lebih melihat kepada apapenyelenggara assessment tersebut adalah kah pegawai tersebut cocok atau tidak ditemPusat Pendidikan dan Pengabdian Masyarapatkan di KPU. “Jika kita tetap menggunakan kat-Universitas Indonesia (P3M-UI) seperti istilah lulus atau tidak lulus, maka jika peserta halnya saat dilakukan seleksi pegawai untuk tes tadi tidak lulus, artinya atau istilahnya KPU. dibuang dong dan itu akan memberi efek Sedangkan mengenai materi assessment psikologis yang kurang baik bagi diri pegawai.” meliputi psikotes, bahasa Inggris dan pengetaAssessment yang dilaksanakan DJBC behuan umum. Sehingga dari hasil assessment lum lama ini juga berlaku di Direktorat Jenderal tersebut akan menggambarkan potensi masingyang lain di Depkeu, karena semua unsur di masing pegawai sesuai dengan bakat, kemamlingkungan Depkeu mengalami pembenahan puan dan kepribadiannya, bukan menunjukkan data. Hasil dari assessment tersebut akan digumereka lulus atau tidak lulus. nakan untuk berbagai kepentingan yang ber“Hasil ini tentunya sangat bermanfaat bagi kaitan dengan peningkatan manajemen SDM. organisasi (DJBC) untuk pengembangan karir “Kalau yang sudah biasa berlaku untuk pegawai. Sementara itu, untuk up-dating hasil pegawai yang akan menduduki suatu jabatan assessment tersebut tentunya akan mengacu hanya melihat curriculum vitae (CV) , seperti AZHAR RASYIDI. Hasil assessment pada kebutuhan organisasi, mengingat seodata pegawai, riwayat jabatan, riwayat mutasi, tersebut akan menggambarkan rang pegawai baru diperbolehkan mengikuti riwayat diklat dan lain-lain, ternyata kini hal itu potensi masing-masing pegawai saja sudah tidak cukup. Kita harus mengetahui sesuai dengan bakat, kemampuan dan psikotes lagi untuk tujuan yang sama setelah melewati enam bulan dari tes pertama,” demiapakah pegawai itu cekatan, pintar, rajin ? Kita kepribadiannya, bukan menunjukkan kian ungkapnya. ris tentukan, yang berpangkat ini jabatannya mereka lulus atau tidak lulus. EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

55

SEKRETARIAT

PERINGKAT LIMA. Dengan segala kemampuan dan kepercayaan diri yang penuh, tim MBBC akhirnya memperoleh peringkat lima.

Marching Band DJBC Peringkat V pada Grandprix XXIII 2007

Walaupun dari segi jumlah personil jauh lebih sedikit ketimbang marching band lain, namun dengan keyakinan dan ketekunan selama masa latihan, akhirnya Marching Band Bina Caraka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (MBBC) berhasil merebut posisi ke V, dan naik dua peringkat dari pertandingan tahun sebelumnya.

G

edung Gelora Bung Karno pada 29 hingga 30 Desember 2007, menjadi saksi akan keberhasilan MBBC dalam memperlihatkan kemampuannya hingga akhirnya dapat merebut posisi lima besar dari 21 tim marching band yang ikut serta pada kejuaran Grandprix Marching Band ke XXIII tahun 2007. Keberhasilan yang diraih ini tentunya berkat kekompakan mereka dalam bermain dan ketekunan saat menjalani latihan yang dimulai sejak pukul 20.00 hingga 23.00 di lapangan Pusdiklat DJBC, yang dipimpin oleh Priyo Utomo dan Teguh Ray Rahwono. MBBC yang mendapat pembinaan langsung dari Direktur Cukai, Frans Rupang, pada grandprix kali ini membawakan aransmen lagu karya Michael Jacson berjudul “Heal The

56

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

World” yang disesuaikan dengan tema hari Kepabeanan Internasional yang pada tahun ini bertemakan tentang narkoba. Menurut Ketua Badan Pelaksana Olag Raga (Bapor) DJBC, Sony Subagio, keberhasilan MBBC kali ini patut mendapat acungan jempol, karena selain dapat meningkatkan peringkat dari tahun sebelumnya, juga mampu mengalahkan tim lain yang dari segi persiapan dan kekompakan bermain jauh lebih baik. “Pada Grandprix ke XXIII ini, MBBC menduduki posisi ke lima dari 21 peserta, pada tahun sebelumnya MBBC menduduki peringkat ke tujuh dari 14 peserta, jadi selain ada kenaikan peringkat, dari segi mutu juga menjadi lebih baik karena jumlah peserta yang ikut pada tahun ini juga bertambah,” jelas Sony. Lebih lanjut Sony menambahkan, pada grandprix kali ini, MBBC hanya menurunkan 74 personil, sementara satu peringkat diatasnya menurunkan hampir 120 personil, dan ini memang merupakan upaya terbaik yang diberikan oleh MBBC, karena dari personil saja sudah kalah jauh dengan tim lain. Sementara itu menurut Fahmi yang juga merupakan penanggung jawab lapangan MBBC, dari segi latihan MBBC sudah cukup baik, karena selain latihan rutin yang dilakukan tiap minggunya, menjelang acara grandprix, juga telah dilakukan training center selama dua minggu yang ditujukan untuk lebih memperkompak dalam memainkan alat musik, juga menanamkan rasa kepercayaan diri yang penuh kepada setiap personil.

WBC/ATS

DUKUNGAN PENUH. Tim MBBC berfoto bersama dengan Dirjen, Sekditjen DJBC, dan Direktur Cukai, yang juga didampingi beberapa pejabat eselon III dan IV, untuk memberikan dukungan penuh pada kejuaran Grandprix ke-XXIII tahun 2007

“Kami akui kalau aransemen yang kami mainkan masih memulai bulan Februari ini, MBBC membuka kesempatan baik untuk merlukan peningkatan yang lebih baik lagi, karena salah satu pekalangan pegawai dan putra-putri pegawai, maupun diluar kalanilaian yang cukup menentukan dalam penentuan peringkat ngan pegawai DJBC, untuk menjadi anggota MBBC. adalah aransemen lagu yang dibawakan saat memasuki grand Untuk persyaratan yang ditentukan oleh MBBC pada kefinal,” kata Fahmi. sempatan ini, antara lain: berusia minimal 13 tahun dan Untuk dapat mencapai posisi lima besar memang ada bebemenyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi (seperti rapa penilaian yang harus dipenuhi oleh setiap tim, yaitu : terdapat pada halaman ini) ke sekretariat MBBC Kantor Pusat Marching and Maneuvering, Dislpay and Showmanship, MAHL + DJBC dengan melampirkan pas foto dan uang pendaftaran Solo/duet Horn, MAHL + Duet Horn (cad), MAPL + Solo Percussebesar Rp.10.000. adi sion, General Effect, dan Colour Guard. “Saat ini MBBC memang belum dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi, Formulir Pendaftaran Marching Band Bina Caraka karena baik kemampuan maupun masalah teknis lainnya, masih pada Yang bertandatangan dibawah ini : tingkat lima, namun itu sudah sangat Nama : …………………………………….(L/P) baik karena untuk mencapai tingkat itu pun segala perjuangan dan keahlian Tempat/Tanggal Lahir : ……………………………………. para personil telah mencapai puncakAlamat : ……………………………………. nya,” ungkap Sony. ……………………………………. Selain penilaian yang dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentuNama orang tua/wali : ……………………………………. kan tersebut, pada kejuaran ini juga di(untuk pegawai DJBC lakukan pemilihan tim marching band terfavorit yang melalui polling SMS. Tidak perlu diisi) Walaupun secara penilaian MBBC Orang tua/wali berdinas : ……………………………………. menduduki peringkat ke lima, namun di DJBC pada unit Organisasi secara polling SMS yang ditujukan untuk melihat tim marching band mana (hanya diisi oleh anak yang yang terfavorit pada kejuaran ini, MBBC Orang tuanya pegawai DJBC) menduduki peringkat ke dua setelah Nomor telepon/HP : ……………………………………. sebelumnya bersaing secara ketat dengan Marching Band Tarakanita. “Polling SMS memang bukan unJakarta …….........……….. tuk mementukan peringkat pada kejuaran ini, namun lebih ditujukan Mengetahui pada tim favorit atau tim yang paling Orang tua/wali/pimpinan unit kerja Pemohon banyak digemari baik oleh para pendukungnya, maupun dari penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut,” kata Sony. (………………..........…………….) (……….........................…………….)

MEMBUKA PENDAFTARAN BARU Dari hasil yang telah dicapai MBBC l Formulir pendaftaran bisa digunting atau di fotocopy, kirim langsung ke sanggar MBBC pada kejuaran Grandprix XXIII tahun di Kantor Pusat DJBC Jakarta, mulai pukul 15°° - 20°° WIB. 2007 salah satu kendala untuk menca- l Biaya pendaftaran Rp.10.000, pai peringkat yang lebih baik, adalah l Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ayu di HP 081383620818, Shandy kurangnya jumlah personil. Untuk itu 085695700810, dan Dayat (021) 92589870 EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

57

INFO PEGAWAI FOTO-FOTO : DOKUMENTASI PANITIA NATAL DJBC

NATAL BERSAMA. Perayaan Natal DJBC tahun 2007 selain dihadiri oleh warga kristiani DJBC yang bermukim di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), juga dihadiri oleh pegawai DJBC di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi bahkan Papua yang datang berlibur ke Jakarta.

Perayaan Natal DJBC Tahun 2007 Wilayah Jakarta dan Sekitarnya

Kejutan indah Natal tahun 2007 ini adalah keikutsertaan vokal group pegawai KPPBC Bekasi mempersembahkan lagu “Tiada yang seperti Engkau.” Sangat diharapkan di tahun-tahun berikutnya, para pegawai dari KPPBC lainnya dapat berpartisipasi memeriahkan Perayaan Natal DJBC.

R

eformasi kepabeanan dan cukai beberapa tahun ini telah menjadi frase yang cukup dekat dalam keseharian setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Berbagai langkah telah dilakukan untuk memperbaiki citra dan meningkatkan kinerja institusi DJBC. Perjuangan ke arah yang lebih baik akan terus menjadi budaya Bea Cukai karena dari semula institusi kepabeanan dan cukai sudah mendapat stigma negatif dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat jelas dalam Injil yang ditulis lebih 2000 tahun yang lalu, para pegawai bea cukai (pemungut cukai) selalu dianggap sebagai orang yang penuh dosa dan tidak layak untuk berdoa sekalipun. Bergaul dengan pemungut cukai di jaman itu adalah aib. Maka kehebohan pun terjadi ketika Yesus yang dikenal sebagai pewarta kebaikan dan kasih, tiba-tiba menuju rumah Zakheus, si pegawai bea cukai. Kunjungan Ilahi ini menjadi langkah bersejarah bagi dimulainya reformasi kepabeanan dan cukai. Tanpa banyak pidato, seminar, dan perumusan berbagai aturan yang semakin menumpuk, Zakheus mempelopori dengan mereformasi dirinya sebagai pribadi maupun sebagai pegawai bea cukai. Zakheus membuka hati terhadap kasih Allah, lalu menunjukkan niatnya untuk melakukan reformasi. “Sebagian hartaku akan kuberikan kepada orang miskin, dan bila ada yang pernah kuperas, akan kukembalikan empat kali lipat,” katanya dengan tulus penuh tobat.

58

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

Reformasi harus nyata dalam perubahan niat dan diaktualkan dalam tingkah laku. Reformasi kepabenan dan cukai, bukan hanya mereformasi perangkat-perangkat aturan, memperbaiki sarana dan prasarana atau meningkatkan gaji pegawai. Akan tetapi usaha-usaha positif tersebut harus juga dihargai oleh setiap individu pegawai DJBC dengan merubah cara pandang, sikap, dan perilaku ke arah yang lebih baik pula (ke arah habitus baru). Mungkin hal inilah yang mendorong Panitia Perayaan Natal DJBC Tahun 2007 untuk memilih Subtema Natal tahun 2007 yaitu “Reformasi Kepabeanan dan Cukai Menuju Habitus Baru”. Sedangkan Tema Natal tahun 2007 adalah “Hiduplah Dengan Bijaksana, Adil dan Beribadah” yang diambil dari Titus 2:14. Hal itu setidaknya terlihat dalam Perayaan Natal DJBC yang telah ditradisikan beberapa tahun ini dalam kesederhanaan. Kemeriahaan Natal DJBC tidak diwarnai gemerlap duniawi, tetapi lebih diarahkan pada suka cita kekeluargaan yang juga dibagikan terhadap sesama yang kurang beruntung atau yang masih berkekurangan melalui bentuk aksi sosial. Sebagai puncak sukacita dari Natal pada tahun 2007 maka Persekutuan Warga Kristiani (PWK) DJBC khususnya yang bermukim di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) pada hari Sabtu sore, tanggal 15 Desember 2007, menyelenggarakan Perayaan Natal DJBC Tahun 2007. Acara dibuka pukul 16.30 WIB oleh Vanstenes K.D. dan Fenty Warrouw yang menjadi pemandu acara. Suasana riang penuh kegembiraan diamini dengan lagu klasik Natal “Hai Mari Berhimpun”. Dalam sambutannya Ketua Panitia Natal DJBC Tahun 2007, Bernhard Sibarani menyatakan, dalam Natal kita diingatkan kembali, bahwa Natal merupakan salah satu bukti nyata kasih dan penyertaan Tuhan itu sendiri, sebab Yesus Kristus, adalah Immanuel, terang yang sesungguhnya, dan agar setiap kita yang menerima dan percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal. Walaupun Natal dirayakan setiap tahun, namun Perayaan Natal bukan hanya rutinitas tahunan biasa karena Perayaan Natal mempunyai makna dan hikmat yang sangat mendalam. Melalui

perenungan yang mendalam, makna dan hikmat Natal dapat dicari dan temukan dari refleksi atas kehidupan sehari-hari. Kita harus percaya bahwa setiap gerak langkah dan doa yang kita panjatkan demi kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia, khususnya DJBC akan selalu diberkati oleh-Nya. Senada dengan subtema, Penasehat Persekutuan Warga Kristiani (PWK) DJBC, Thomas Sugijata menekankan perlunya reformasi pribadi untuk dapat sejalan dengan reformasi kepabeanan dan cukai. Pembentukan KPU merupakan salah satu wujud reformasi dalam bidang kepabeanan dan cukai. Pada masa mendatang, diharapkan DJBC dapat berhasil melakukan reformasi sehingga menjadi suatu lembaga pemerintahan yang menjadi kebanggaan negara republik ini.

AKSI SOSIAL Keseluruhan Perayaan Natal DJBC Tahun 2007 mengedepankan kemeriahan yang sederhana dan membumi. Natal adalah sukacita yang layak dinikmati semua orang. Karenanya Panitia Perayaan Natal PWK DJBC Tahun 2007 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, senantiasa meluangkan diri untuk merasakan keseharian sesama yang berkekurangan, sekaligus berbagi sukacita natal. Aksi sosial Natal DJBC Tahun 2007 antara lain dinyatakan dalam bentuk kegiatan, yaitu pemberian voucher belanja untuk para klining servis di lingkungan Kantor Pusat DJBC, Koperasi Kantor Pusat DJBC, Kolam Renang Bujana Tirta dan Lapangan Tenis Bea dan Cukai; pemberian paket sumbangan untuk Panti Asuhan Rawinala Jakarta Timur; pemberian paket sumbangan untuk anak jalanan Stasiun Kereta Api Senen . Penasehat Panitia Perayaan Natal DJBC Tahun 2007 yang juga Ketua Persekutuan Warga Kristiani (PWK) DJBC, R. Evy Suhartantyo menyatakan, aksi sosial Natal DJBC Tahun 2007 masih jauh dari harapan untuk menjangkau lebih banyak orang yang selama ini terpinggirkan dalam hidup manusia sekitarnya. “Untuk tahun-tahun mendatang, diharapkan panitia dapat meluangkan waktu, pikiran dan materi untuk dapat membagikan sukacita Natal secara langsung, bukan hanya dalam hal kuantitas sumbangan tetapi juga kualitas uluran tangan kita pun dapat ditingkatkan lagi, misalnya kita harus dapat memberikan sesuai apa yang mereka butuhkan juga tepat sasaran,” sambung R. Evy Suhartantyo. Undangan yang berdatangan di Perayaan Natal DJBC Tahun 2007 ternyata tidak hanya berasal dari Jabodetabek. Banyak di antara undangan yang merupakan pegawai DJBC di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi bahkan Papua yang datang berlibur ke Jakarta, menengok keluarga. “Sekalian menengok Kantor Pusat mas. Siapa tahu ada kesempatan pindah ke Jawa lagi,” kata seorang Bapak setengah baya yang sehari-harinya bertugas di Kanwil Ambon. Natal menjadi acara temu kangen di antara pegawai yang

PERMAINAN ANGKLUNG. Persembahan lagu-lagu Natal melalui alat musik angklung dimainkan oleh anak-anak penderita down syndrome yang tergabung dalam yayasan sosial Ikatan Syndroma Down Indonesia (ISDI).

PENYALAAN LILIN NATAL. Dilakukan oleh Penasehat Persekutuan Warga Kristiani (PWK) DJBC, Thomas Sugijata.

telah terpisah jarak karena tugas negara. Tidak sedikit di antara undangan adalah para Purna Bhakti Bea dan Cukai yang setiap tahun selalu mengambil peran dalam perayaan Natal DJBC. Meskipun demikian, suasana ibadah Natal tetap terasa.

PESAN NATAL Pendeta Santhomi, MTh dalam khotbahnya menyitir Titus 2:12 yang menjadi sumber tema Natal nasional. “Penyataan diri Allah dalam dunia telah berlangsung sejak semula. Hanya saja manusia yang sering menutup hati dari karunia kasih Tuhan,” demikian Pendeta Santhoni mengawali pesan Natal. Kelahiran Yesus di Bethlehem menunjukkan kondisi hati manusia yang mendiami bumi. Dari pintu ke pintu Maria dan Joseph mencari ruang untuk Sang Penyelamat Dunia. Ternyata semua penginapan telah penuh oleh tamu-tamu yang mendatangi Bethlehem untuk mendaftarkan diri dalam rangka sensus penduduk yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus. Berulang kali sepanjang sejarah manusia, Allah menawarkan rekonsiliasi untuk menjembatani jurang yang semakin lebar antara kasih Allah dan kebinasaan manusia. Allah begitu menyayangi ciptaanNya yang paling mulia ini. Ketika malam dingin turun di Bethlehem, untuk kesekian kali Allah mengetuk pintu hati manusia. Ia berjalan kesana kemari dalam rasa sakit karena ditolak oleh yang dikasihiNya. Apa yang didapati? Semua pintu hati telah tertutup. Semua ruang hati telah terisi oleh tamu-tamu yang lain. Tamu yang telah terlebih dahulu mengambil tempat, yang harus dilayani terlebih dahulu, yang lebih menguntungkan, yang lebih terhormat di mata dunia. Allah sudah tidak punya tempat di hati manusia. Satu-satunya tempat hanyalah di kandang domba. Yang tidak layak bagi seorang hamba sekalipun. Disanalah Penyelamat Dunia lahir. Berkaca ke jaman ini, khususnya bagi para pegawai Bea dan Cukai, peristiwa kelahiran di kandang Bethlehem senantiasa relevan untuk dijadikan bahan renungan setiap pribadi. Sebagai pekerja, kita adalah pelayan-pelayan Tuhan di dalam tugas masing-masing. Hanya saja, tidak jarang kita menerima tawaran dari ‘tamu-tamu’ yang ingin menumpang di ruang hati kita. Seringkali, kita menerima tamu tidak didasari atas pertimbangan rohani yang sehat melainkan hanya semata karena pertimbangan keduniawian kita. Hati kita menjadi penuh akan perkara-perkara duniawi seperti materi, keserakahan, ambisi, iri hati, dendam, nafsu dan sebagainya. Tanpa disadari, kita menutup pintu hati terhadap halhal yang dikenan Allah seperti cinta kasih, kerendahan hati, sikap tobat, serta persembahan kemurnian diri di hadapan Tuhan. Di hari Natal, kita kembali merayakan hari ulang tahun Yesus Kristus, yang telah lahir untuk menunjukkan betapa besarnya cinta Tuhan bagi kita. Sudah selayaknya pula, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai sahabat-sahabat Kristus, kita datang ke hadapan bayi Yesus membawa kado-kado yang indah dan menarik. Kado itu tidak berasal dari mall atau toko-toko besar. Kado yang terinEDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

59

INFO PEGAWAI dah yang sangat diinginkan Yesus dari kita adalah hati yang sepenuhnya dipersembahkan bagi Dia. Hati yang terbuka lebar untuk menerima kehadiranNya. Natal ini biarlah menjadi momentum, waktu yang tepat bagi kita semua untuk memulai sikap yang baru sebagai persembahan kita bagi Yesus. Di dalam pekerjaan sebagai pegawai Bea dan Cukai, tepat saatnya kita mereformasi sikap, cara pandang dan perilaku untuk mendukung institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan reformasi kepabeanan dan cukai. Habitus baru itu dimulai saat kita mau menjadikan hati kita sebagai tempat peristiwa Natal yang sesungguhnya. Kala Tuhan mendapat tempat untuk lahir dan tinggal dalam hati kita. Demikian inti pesan Natal yang disampaikan oleh Pdt Santhoni, MTh. Sangat dalam dan relevan dengan tugas kebeacukaian kita.

ACARA NATAL Acara masih terus berlanjut, diselingi dengan kidungkidung natal yang indah. Para pengisi acara hampir semua berasal dari komponen keluarga DJBC sendiri. Mereka yang mempersembahkan talentanya antara lain: Paduan Suara (PS) Purna Bhakti Bea dan Cukai, PS KMK STAN, PS PMK Prodip, Regina Dyah Pradani Saraswati (puteri dari R. Evy Suhartantyo), Vanstenes KD (pelaksana pada KPU Tanjung Priok), Parasian Silitonga (pelaksana pada bagian kepegawaian Kantor Pusat DJBC). Semua persembahanpersembahan pujian, diiringi oleh Franky (pelaksana pada Direktorat Cukai). Kejutan indah Natal tahun 2007 ini adalah keikutsertaan vokal group pegawai KPPBC Bekasi mempersembahkan lagu “Tiada yang seperti Engkau.” Sangat diharapkan di tahun-tahun berikutnya, para pegawai dari KPPBC lainnya dapat berpartisipasi memeriahkan Perayaan Natal DJBC. Di ujung acara, serombongan anak-anak dan beberapa orang dewasa berseragam baju merah serta mengenakan topi santa naik ke panggung. Semuanya menenteng alat musik tradisional angklung. Tepuk tangan hadirin mengiringi langkah mereka. Anak-anak tersebut sepintas normal. Namun mereka adalah anak-anak penderita down syndrome yang tergabung dalam yayasan sosial Ikatan Syndroma Down Indonesia (ISDI). Malam itu, mereka datang bergabung bersama para pengasuhnya untuk turut serta berbagi sukacita Natal melalui permainan angklung. Lalu mengalunlah lagu-lagu Natal yang populer seperti Jingle Bells, Santa Clauss is Coming to Town, Amazing Grace, We Wish You a Merry Christmas, dan Keroncong Kemayoran. Sementara mereka mempersembahkan musik angklung, tayangan slide di sisi kanan panggung memperlihatkan kegiatan sehari-hari anak-anak penderita down syndrome . Beberapa hadirin tampak menyeka air mata melihat betapa antusiasnya anak-anak tersebut memainkan angklung, sementara mereka sendiri mungkin dicap sebagai orang cacat oleh dunia. Tak ada sedikit pun kesusahan di wajah polos mereka. Sesekali mereka berjoget riang seirama lagu yang dibawakan. Tepuk tangan kembali membahana disertai soraksorai hadirin saat anak-anak penderita down syndrome selesai mempersembahkan permainan musik angklung. Tanpa diperintah, sebagian hadirin di bagian tengah dan belakang bahkan berdiri memberikan tepuk tangan penghormatan. Tak terasa acara Perayaan Natal DJBC Tahun 2007 selesai dan ditutup dengan bersama-sama menyanyikan lagu “Gita Sorga Bergema”. Para hadirin kembali berkarya sambil membawa kenangan Natal masing-masing. Semoga di tahun 2008 ini, Kita semua dengan semangat Natal mampu mengambil bagian dalam reformasi kepabeanan dan cukai. Sebagai langkah awal, mari mereformasi diri kita sendiri dengan memberikan ruang bagi Kristus di hati. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan kiranya memberkati karya dan keluarga kita semua. Amin. PWK DJBC 60

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

Pelaksanaan Qurban Oleh DKM Baituttaqwa KP-DJBC

D

ewan kemakmuran Masjid Baituttaqwa (DKM) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (KP-DJBC) pada 20 Desember 2007 lalu, mengadakan shalat Idul Adha 1428 H di halaman KP-DJBC. Shalat Idul Adha selain dihadiri oleh para pegawai serta masyarakat setempat, juga dihadiri oleh Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi dan beberapa staf inti serta pejabat lainya. Usai shalat Idul Adha, Dirjen Bea dan Cukai menyerahan satu ekor sapi qurban secara simbolis kepada ketua DKM Baitut Taqwa KP-DJBC Aziz Syamsu Arifin. Pada Idul Adha kali ini, KP-DJBC berhasil menghimpun hewan qurban sebanyak 71 ekor kambing dan delapan ekor sapi yang berasal dari pejabat dan pegawai dilingkungan KP-DJBC dan KPPBC disekitar Jakarta. Daging qurban tersebut disalurkan kepada masyarakat setempat dan juga pemohon yang telah didata sebelumnya oleh DKM Berikut nama para pequrban dan juga tempat penyaluran hewan qurban yang telah didata oleh DKM Baituttaqwa KP-DJBC

DAFTAR PENDISTRIBUSIAN HEWAN QURBAN OLEH DKM BAITUTTAQWA KP-DJBC

EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

61

INFO PEGAWAI

PEGAWAI PENSIUN T.M.T 01 FEBRUARI 2008 NO

N

A

M

A

NIP

GOL

JABATAN

1

BAMBANG BAMBANG KOESWONO, KOESWONO, S.Sos. S.Sos.

060034483

IV/a

2

BAMBANG BAMBANG TRISPRYANDARU TRISPRYANDARU

060040733

IV/a

3

D DJA J AD DJA JA K KU UR RN NIIA AD DJA JAJA JA

060033016

IV/a

4

S SU UM MIIT TR RO O

060040550

IV/a

5

A AG GU US SH HA AR RJ JO ON NO O

060041368

IV/a

6

D DJ JU UK KR RII T TOY OYIIB B

060045473

III/c

7

Y YIIY YIIE EK K S SU UR RAT ATII

060045488

III/c

Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai III Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Bukti I Kepala Seksi Perbendaharaan Kepala Seksi Perbendaharaan Kepala Seksi Tempat Penimbunan V Koordinator Pelaksana Administrasi Ekspor Pelaksana

8

J JAT ATIIN N.. K K.. U. U.

060051107

III/b

Pelaksana

9

J JU US SM MA AN N

060045296

III/c

Pelaksana

10 11

R R.. S SU UR RJ JO ON NO O D DA AR RM MO ON NO O

060050980 060071217

III/b III/b

12 13

Y YU UTA TAM M S SU UG GE EN NO O

060051841 060050962

III/b III/b

Pelaksana Korlak administrasi keuangan dan rumah tangga Pelaksana Pelaksana

14 15

SITI SITI NURMAYA NURMAYA LUMBANTORUAN LUMBANTORUAN S SO OE ENA N AR RW WA AN N

060050019 060050981

III/b III/b

Pelaksana Pelaksana

16 17

P PAT ATU UR RA AC CH HM MA AN N IIM MR RO ON N

060060072 060057513

III/a III/a

Pelaksana Pelaksana

18

M MA AS SK KU US SJA J AJ JIIN N

060049115

III/b

Pelaksana

19

S SU UR RAT ATN NO O

060045263

III/a

Pelaksana

20 21 22

W WA AR RD DJ JIITO TO R RA AC CH HM MAT AT S SYA YAF FRU R UD DD DIIN N

060057724 060052666 060045411

II/d II/d II/d

Pelaksana Pelaksana Pelaksana

23 24 25 26

BOOVSTEEL BOOVSTEEL FELIX FELIX ISRAEL ISRAEL KABUL KABUL HARSONO HARSONO SIDHI SIDHI NI NI LUH LUH ARIANI ARIANI WELHELMUS WELHELMUS SAIYA SAIYA

060056220 060050986 060044174 060057410

II/d II/d III/a II/b

Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana

BERITA

DUKA

KEDUDUKAN KPPBC Tipe A3 Pontianak Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT KPPBC Tipe A3 Surakarta KPPBC Tipe A3 Kediri KPPBC Tipe A2 Bogor KPPBC Tipe A Bekasi Bagian Umum Sekretariat DJBC Kantor Wilayah VIII DJBC Jakarta II Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tg. Balai Karimun KPPBC Tipe A2 Bekasi KPPBC Tipe A Pontianak KPPBC Tipe A1 Belawan KPPBC Tipe A1 Soekarno – Hatta KPPBC Tipe A1 Belawan KPPBC Tipe A1 Soekarno – Hatta KPPBC Tipe A2 Bogor KPPBC Tipe A3 Bandar Lampung KPPBC Tipe A1 Tanjung Emas Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tg. Balai Karimun KPPBC Tipe A2 Bekasi KPPBC Tipe A2 Bekasi KPPBC Tipe A3 Pekanbaru KPPBC Tipe B Manado KPPBC Tipe A2 Jakarta KPPBC Tipe B Benoa KPPBC Tipe A2 Bogor

CITA

Telah meninggal dunia, Agusningsih (48), istri dari FX. Heru Susilo Winarto, Kepala Seksi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor I pada Kantor Wilayah Jawa Timur II Malang, pada hari Sabtu, 01 Desember 2007. Jenazah telah dimakamkan pada hari Minggu, 02 Desember 2007 pukul 12.00 WIB di Jakarta. Telah meninggal dunia, Cahyo Adi Widodo, Pelaksana pada Bagian Keuangan, Sekretariat DJBC, pada hari Kamis, 27 Desember 2007, pukul 19.20 WIB. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jum’at, 28 Desember 2007, pukul 10.00 WIB di Kendal. Telah meninggal dunia, Ibrahim Syamsudin, mantan Kepala Bagian Umum Kanwil IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok (1983 – 1986), pada hari Rabu, 02 Januari 2008, pukul 10.00 WIB. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis, 03 Januari 2008, pukul 09.30 WIB di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Telah meninggal dunia, Muljono Mangunharjo, ayahanda dari Ekowati Tri Suryaningsih, Pelaksana pada Direktorat Fasilitas Kepabeanan, pada hari Senin, 14 Januari 2008, pukul 00.30 WIB. Jenazah telah dimakamkan pada hari Senin, 14 Januari 2008 di Depok Jawa ,Barat. Segenap jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan duka yang sedalam-dalamnya. Bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan kekuatan oleh Tuhan Yang maha Esa. Amin. 62

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

O

P

I

N

I

Oleh : Mathias Buluama

Kawasan Pabean

dan PMK No.70/PMK.04/2007

K

rumah (administratur pelabuhan). Jika kita menengok kemawasan Pabean adalah kawasan dengan batasbatas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, bali ke belakang, maka akan kita temukan bahwa cikal atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas bakal keberadaan DJBC di pelabuhan semata-mata karebarang yang sepenuhnya berada di bawah na perintah UU. Berdasarkan UU, DJBC ditugaskan untuk pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengumpulkan (collect) penerimaan negara melalui pe(DJBC). Demikian pengertian Kawasan Pabean (KP) semungutan bea masuk/keluar terhadap barang impor/ bagaimana dikutip dari Pasal 1 angka (3) Undang Undang ekspor, sekaligus menjaga pintu gerbang negara dari pe(UU) No.10/1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah masukan/pengeluaran barang-barang yang diawasi. diubah dengan UU No.17/2006. Karena tugas yang dirasa sangat penting bagi kelangSaya tidak tahu persis apa maksud dan keinginan tim sungan hidup negara, maka UU juga memberikan perumus UU 10/1995 dengan merumuskan pengertian KP kewenangan kepada DJBC untuk dapat “mengatur rumah seperti itu. Namun, berdasarkan pengetahuan dan pematangga orang lain (pengelola pelabuhan)” dalam arti: haman yang saya miliki, saya bisa menafsirkan pengertil Mengatur/menetapkan dimana barang impor/ekspor an KP tersebut dengan membaginya ke dalam lima hal harus dibongkar/dimuat dan ditimbun; pokok dan menambahkan beberapa kata penjelasan. l Menetapkan jalur-jalur mana yang harus dilewati untuk Saya bisa menulis kembali (rephrase) pengertian KP terpengeluaran/pemasukan barang impor/ekspor dari/ke sebut sebagai berikut : pelabuhan; 1. Kawasan dengan batas-batas tertentu yang jelas l Membebankan tanggung jawab utang bea masuk apadan dapat dilihat bila barang impor hilang sebelum diselesaikan 2. Berada di pelabuhan laut, bandar udara, kewajiban kepabeanannya. atau tempat lain 3. Yang keberadaan/eksistensinya ditetapkan Kewenangan atas dasar UU seperti itulah BAGAIMANA dalam satu Keputusan Menteri yang dilaksanakan DJBC dalam MENETAPKAN JIKA 4. Berfungsi untuk lalu lintas barang impor, suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di ekspor, atau barang asal daerah pabean PENGELOLA pelabuhan menjadi KP sebelum dikeluarkannya yang diangkut melalui luar daerah pabean No. 70/PMK.04/2007. Sengaja saya PELABUHAN PMK 5. Sepenuhnya berada di bawah pengawasmenulis kata “menetapkan” dalam huruf kapital, an DJBC TIDAK JUGA untuk menegaskan peran DJBC yang bersifat MENGAJUKAN AKTIF. Sekiranya penafsiran saya benar, maka daSebaliknya, kalau kita menelaah apa yang pat disimpulkan bahwa UU telah memberikan PERMOHONAN tertuang dalam PMK No. 70/PMK.04/2007, terlikewenangan kepada DJBC untuk mengatur sehat sudah terjadi pergeseran dalam proses PENETAPAN kaligus mengawasi lalu lintas atau pergerakan penetapan suatu kawasan dengan batas-batas barang (impor, ekspor, atau barang asal daerah SEBAGAI KP ? tertentu di area pelabuhan menjadi KP. pabean yang diangkut melalui luar daerah Pergeseran itu adalah pergeseran peran DJBC pabean) di KP. Sayangnya wewenang tersebut dari bersikap AKTIF menjadi PASIF! saat ini tidak digunakan sepenuhnya oleh Pasal 3 dan 4 PMK No. 70/PMK.04/2007 paDJBC, dan bahkan direduksi dengan terbitnya Peraturan da intinya menyatakan bahwa penetapan KP di area pelaMenteri Keuangan nomor 70/PMK.04/2007 tentang buhan dilakukan setelah adanya permohonan dari pengeKawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara lola pelabuhan. Itu dapat diartikan pula bahwa DJBC (TPS). bersikap menunggu, dan tidak akan menetapkan KP apaDalam tulisan ini saya akan membahas tentang terjabila pengelola pelabuhan tidak mengajukan permohonan. dinya pergeseran dan reduksi pengertian KP sebagaiInilah hal yang menurut saya sangat krusial dalam PMK mana dimaksud UU dengan pengertian yang tertuang daNo. 70/PMK.04/2007. lam PMK, khususnya untuk KP yang berada di pelabuhan Bagaimana jika pengelola pelabuhan tidak juga meng(laut maupun udara). ajukan permohonan penetapan sebagai KP? Apakah Sebagaimana kita ketahui, keberadaan DJBC (bersaDJBC bergeming tidak akan menetapkan KP di area pelama imigrasi dan karantina) di suatu pelabuhan bisa buhan? Kalau jawabnya iya, apakah DJBC berani diibaratkan sebagai “tamu yang tidak diundang” oleh tuan menanggung risiko yang sangat besar dengan melarang

“ ”

EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

63

O

“

berdasarkan UU setiap pembongkaran/ pemuatan, penimDISADARI ATAU bunan, atau pengeTIDAK, DJBC TELAH luaran/pemasukan barang impor/eksMEMINDAHKAN por dari/ke pelabuhBEBAN TANGGUNG an yang belum ditetapkan KP-nya? JAWAB TERSEBUT Kesan terhadap peran pasif DJBC (WALAUPUN ini semakin diperkuSEBAGIAN) KEPADA at dengan adanya ketentuan dalam PENGUSAHA TPS Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 20/BC/ 2007, yang mewajibkan pengusaha Tempat Penimbunan Sementara/TPS (yang notabene berada di dalam KP) untuk mempertaruhkan jaminan. Padahal UU sudah memberikan kewenangan kepada DJBC untuk membebankan tanggung jawab utang bea masuk kepada pengusaha TPS apabila yang bersangkutan tidak dapat mempertanggungjawabkan barang impor yang seharusnya berada di TPS-nya. Selain semakin memperlihatkan peran pasif DJBC, menurut saya hal ini juga mencerminkan sikap DJBC yang lari dari tanggung jawab untuk mengawasi pergerakan barang impor/ekspor di TPS. Disadari atau tidak, DJBC telah memindahkan beban tanggung jawab tersebut (walaupun sebagian) kepada pengusaha TPS. Itu berarti pula bahwa DJBC telah mereduksi sendiri arti kata “sepenuhnya” dalam frase “sepenuhnya berada di bawah pengawasan DJBC” dalam pengertian KP. Kalau demikian halnya, buat apalagi DJBC menempatkan pegawai untuk mengawasi TPS/KP? Saya khawatir jika metode mempertaruhkan jaminan ini nantinya terus berkembang menjadi suatu pola untuk menggantikan tugas pengawasan yang seharusnya dilaksanakan DJBC. Dengan pola pemikiran yang sama, bisa saja suatu saat nanti para pengusaha tempat penimbunan berikat (TPB) diwajibkan mempertaruhkan jaminan terhadap barang impor yang dimasukkan ke TPB, sebagaimana halnya yang sudah diterapkan kepada pengusaha KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor). Jika ini yang terjadi, lama kelamaan DJBC akan menjadi dimanja oleh perasaan secure karena adanya sistem penjaminan, sehingga terlena dan tidak berupaya untuk mencari teknik-teknik yang lebih efektif dan efisien dalam melakukan pengawasan. Sekadar mengingatkan bahwa sudah sekian lama pemerintah c.q. Departemen Perhubungan (Dephub) terus berupaya mencari jalan untuk dapat menurunkan biaya penanganan cargo di pelabuhan (terminal handling cost = THC). Sementara metode mempertaruhkan jaminan bagi pengusaha TPS ini jelas merupakan kontradiksi dengan upaya tersebut. Hampir dapat dipastikan bahwa pengusaha TPS akan membebankan biaya penjaminan tersebut ke dalam biaya sewa penimbunan, sehingga pada akhirnya upaya keras Dephub untuk menurunkan THC menjadi sia-sia. Mudah-mudahan kekhawatiran saya ini tidak akan menjadi kenyataan.

”

Mathias Buluama - pegawai pada Kantor Pusat DJBC

64

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

P

I

N

I

Oleh : Teguh Iman S

Pusdiklat

Dalam Catatan Seorang Siswa

K

etika harus kembali mengikuti Diklat, ada perasaan miris menyaksikan meja-meja di kelas penuh dengan catatan-catatan berbagai materi pelajaran sebagai bahan contekan ketika ujian. Sebuah paradoks, disisi lain DJBC sedang berkutat dengan teknologi informasi dan otomasi serta wacana besar tentang reformasi kepabeanan, tapi di tempat yang seharusnya mencetak SDM yang berperan sebagai “man behind the gun” malah masih berkutat dengan intrik contek-contekan. Inikah wajah pendidikan dan latihan kita? Memaksa siswa menjadi penghafal peraturan dan prosedur yang pada prakteknya ketika bekerja di kantor bisa dengan mudah dibaca, diakses melalui internet, didisplay pada PDA/ handphone? Apakah pola pendidikan terhadap pegawai yang notabene sudah “dewasa” dengan berbagai latar belakang pengalaman kerja bisa disamakan dengan pola pendidikan terhadap anak-anak di bangku sekolah? Hal lain yang tak kalah membuat miris adalah ketika hujan turun maka koridor di depan ruang kelas spontan menjadi kolam karena bocor yang parah. Kalau tidak segera dibersihkan oleh petugas cleaning service, sambil ikut diklat siswa bisa nyambi memelihara ikan cupang di kolam-kolam dadakan tersebut.

PEDAGOGI VS ANDRAGOGI Pedagogi berasal dari bahasa Yunani yaitu “paid” yang berarti anak dan “agogos” yang berarti pendidikan. Secara sederhana, pedagogi adalah konsep atau pengetahuan dalam membimbing/mengajar anak. Dalam konsep ini siswa dijadikan sebagai obyek, dimana SEKARANG INI pengajar, evaluator dan sistem pendidikan sangat dominan menentuPUSDIKLAT kan materi-materi yang harus DITUNTUT dipelajari, metode penyampaiannya UNTUK maupun evaluasinya. MELAKUKAN Orientasi siswa berpusat pada “TURN AROUND materi pelajarannya (subject matter centered orientation), dimana siswa mempelajai materi semata-mata

“ ”

ingin memperoleh nilai yang baik sebagai syarat kelulusan tanpa tahu manfaat dari materi yang dipelajari. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana kinerja akademis dari siswa, sejauh mana siswa mampu menyerap materi pelajaran yang diberikan. Andragogi berasal dari kata “andr” yang berarti dewasa dan “agogos” yang berarti pendidikan. Istilah andragogi pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Kapp pada tahun 1833 yang merujuk pada ilmu atau kaidah mengajar orang dewasa. Dalam andragogi, karena peserta didik adalah orang dewasa yang sudah “matang”, sudah memiliki konsep diri dan pengalaman maka dalam proses pembelajaran ini hal yang terpenting adalah kegiatan belajar mandiri yang bertumpu pada peserta didik sebagai subyek, bukan pada pada pengajar (learner centered training/teaching). Dari segi orientasi belajar, orang dewasa cenderung pada pemecahan masalah (problem solving centered orientation), sehingga belajar merupakan suatu kebutuhan untuk memecahakan permasalahan yang dihadapi sehari-hari. Dalam andragogi, evaluasi lebih berorientasi kepada perubahan perilaku antara sebelum dan sesudah mengikuti pendidikan dan latihan, sehingga tolok ukur keberhasilannya adalah sejauh mana perubahan perilaku positif dari peserta pendidikan dan latihan. Berkaitan dengan konsepsi diatas, Pusdiklat Bea dan Cukai tentu saja bukan dalam posisi harus memilih dalam konteks dikotomi antara pendekatan pedagogi dan andragogi. Hal penting yang perlu dilakukan ketika pendekatan pedagogi masih diterapkan adalah mengeleminir potensipotensi negatif dari pendekatan tersebut. Salah satu potensi negatif tersebut adalah munculnya konservatisme pendidikan dimana pengajar menjadi otoriter, anti kritik dan tidak menghargai perbedaan pendapat.

dilakukan oleh Pusdiklat adalah merubah image profesi pengajar/widyaiswara dari sosok orang tua menjelang pensiun menjadi sosok orang-orang muda yang enerjik, cerdas dan mempunyai kualifikasi akademis diatas ratarata. Caranya, sebagaimana diungkapkan oleh widyaiswara senior, adalah dengan menjadikan widyaiswara sebagai jabatan fungsional yang mempunyai jenjang karir yang jelas dengan tingkat renumerasi yang memadai (kalau perlu diatas rata-rata). Dengan cara ini, widyaiswara akan menjadi jabatan yang favorit dan bergengsi serta dapat digunakan sebagai sarana akselerasi untuk mendapatkan jabatan struktural yang lebih tinggi. Dan pada akhirnya, calon-calon widyaiswara baru yang potensial dapat direkrut dengan mudah. Perubahan lain yang tak kalah penting adalah merubah anggapan bahwa semakin banyak peserta diklat yang tidak lulus maka semakin baik kualitas pendidikan latihan yang diselenggarakan. Juga anggapan bahwa siswa adalah ’pangkat terendah’ sehingga sudah sewajarnya ’menderita’ ketika mengikuti diklat, karena setelah mengikuti diklat biasanya peserta diklat akan mendapatkan posisi baru yang menjanjikan perbaikan kesejahteraan secara signifikan. Dengan perubahan paradigma berpikir ini semoga tidak ada lagi siswa yang terlambat mengikuti pelajaran selama 15 (lima belas) menit tidak diijinkan masuk kelas, kemudian dinyatakan her/mengulang untuk mata pelajaran yang bersangkutan dan pada akhinya dinyatakan tidak lulus karena dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin berat yang tidak dapat ditolelir. Bisa dibayangkan kerja keras, pengorbanan dan segala daya upaya mengikuti diklat selama 1 bulan ternyata bisa dianulir hanya oleh sebuah kesalahan berupa keterlambatan mengikuti pelajaran. Padahal dalam ketentuan umum, siswa dimungkinkan tidak hadir sebanyak 20% daPUSDIKLAT ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN ri total jam pelajaran. Dalam era reformasi kepabeanan yang sedang digulirkan, Semoga juga tidak ada lagi siswa yang dinyatakan Pusdiklat Bea dan Cukai memainkan peranan yang sangat tidak lulus karena sudah tidak mampu lagi menghafalkan strategis. Dari Pusdiklat inilah diharapkan lahir pegawaiprosedur dan flowchart rumit sistem pelayanan impor, pegawai yang profesional, kompeten dan memiliki integritas sistem pelayanan ekspor dan sistem perdagangan interyang handal. Harapan ini akan sangat sulit terealisir dengan nasional. kondisi yang sarana dan prasarana, serta sistem pendidikan Saya bermimpi suatu saat Pusdiklat mempunyai yang ada sekarang. Untuk itu, dengan merujuk pada buku gedung yang megah (tentu saja tidak bocor), bersih dan “Change!” karya Rhenald Kasali, Ph.D., sekarang ini Pusdikmodern. Perpustakaan yang nyaman dengan koleksi buku lat dituntut untuk melakukan “turn around”. yang lengkap dan selalu terbuka untuk siswa. Hot spot Robby Djohan seorang mantan CEO Bank Niaga, Gayang selalu tersedia ketika siswa membutukan koneksi ruda Indoesia dan Bank Mandiri menginternet untuk mendapatkan referensi artikan turn around: “membuang yang dalam menyusun makalah-makalah jelek-jelek dengan melakukan perubahan bahan diskusi. Widyaiswara-widyaiswara DARI PUSDIKLAT INILAH yang mendasar. Kepemimpinan dan mamuda yang cerdas, keren, bersahabat najemen diubah. Proses operasionalnya dan demokratis. Juga asrama yang DIHARAPKAN LAHIR diubah. Pendekataannya diubah.” PEGAWAI-PEGAWAI YANG setara dengan hotel bintang tiga. Mengacu pada konsep turn around di Kalau ini menjadi kenyataan, saya PROFESIONAL, KOMPETEN akan atas, tentu saja banyak hal-hal besar selalu ingin ikut diklat, walau dan mendasar yang harus dilakukan. Se- DAN MEMILIKI INTEGRITAS sekedar diklat merangkai bunga atau lain perbaikan gedung dan perubahan diklat menjahit (kalau ada...). YANG HANDAL sistim pengajaran dan kurikulum, salah Penulis adalah Kepala Seksi satu hal yang mendesak harus segera Evaluasi Audit Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat

“ ”

EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

65

K O L O M Oleh : Toupik Kurohman

reka dengan tulus mendedikasikan dirinya, bahu-membahu, bekerjasama, peka dan saling menopang menyukseskan agenda-agenda perubahan, menjawab segala tantangan sebagai bukti dari rasa miliki mereka terhadap bea cukai.

INDIKATOR RASA MEMILIKI

Belong to Customs

Menguji Seberapa Besar Rasa Memiliki Terhadap Bea Cukai Apa yang anda rasakan ketika surat kabar lebih sering memuat berita bea cukai yang negatif dibanding yang positif, Apa yang anda rasakan ketika bea cukai lebih sering dituduh korupsi dibanding menyelamatkan uang negara, Apa yang anda rasakan ketika lebih sering mendengar kabar pegawai yang dikenai sanksi dibanding pada yang memperoleh penghargaan?

K

Untuk mengetahui sejauhmana kita mempunyai rasa memiliki terhadap sesuatu, dapat diketahui dari tandatandanya. Tanda-tanda yang menjadi isyarat diri kita mempunyai rasa memiliki adalah perhatian, empati dan pengorbanan. Perhatian menjadi isyarat dini bentuk rasa memiliki, empati menjadi wujud kerja berikutnya, dan pengorbanan merupakan kulminasi ekspresi rasa memiliki. Perhatian menunjukan adanya interest pada sesuatu yang menjadi objeknya. Ketika seseorang merasa memiliki tentunya dia akan mencurahkan segenap perhatian terhadap apa yang dianggap menjadi miliknya. Setiap saat mencermati apa sedang terjadi dan bisa membuatnya terancam. Perhatian merupakan kerja jiwa yang bersifat responsif, spontan dan dilakukan tanpa diminta, mengalir begitu saja apa adanya mengikuti kehendak jiwa. Empati adalah wujud kerja rasa memiliki yang dapat dirasakan. Empati hadir ketika ancaman itu benar-benar menimpa. Empati datang sebagai bentuk ungkapan kepedulian. Cara kerjanya mirip perhatian, namun bentuknya lebih dalam dan sangat dirasakan. Pengorbanan menjadi bukti tak terbantahkan dari ekspresi rasa memiliki. Pengorbanan menjadi bukti pembelaan atas kepemilikan. Pengorbanan menuntut kesiagaan menyiapkan energi lebih, melapangkan waktu, menyisihkan kekayaan, dan terkadang menggaransikan jiwa untuk menunaikannya. Sejauhmana tanda-tanda tersebut bersemayam dalam diri kita atas kepemilikan kita terhadap bea cukai, tentu kita sendiri yang paling mengetahuinya. Yang terpenting adalah sekecil apapun tanda itu pasti ada dalam diri kita, sehingga tanpa diminta pada saat bea cukai memerlukannya kita bisa berikan.

ata belong dalam bahasa Inggris mengandung makna rasa memiliki, jika ditambahkan kata sambung to, belong to menjadi sebuah istilah yang berarti kepunyaan. Secara terminologi belong to customs lebih kurang dapat penulis artikan sebagai “kepunyaan/kepemilikan terhadap Bea Cukai atau rasa memiliki terhadap bea cukai”. Saya tertarik untuk mengangkat tema ini seiring dengan derasnya tuntutan perubahan yang masyarakat inginkan terhadap bea cukai. Masyarakat menginginkan agar bea cukai ke depan bisa lebih baik lagi. Para pimpinan memberikan kepercayaan kepada bea cukai untuk membenahi diri. Sudah sepantasnya kita semua sebagai inner cycle di bea TANDA-TANDA cukai, seharusnya mempunyai rasa memiliki YANG MENJADI yang lebih terhadap bea cukai, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa Bea Cukai bisa tetap ISYARAT DIRI eksis menjadi institusi yang berperan terhadap KITA MEMPUNYAI kemajuan bangsa. Bea Cukai dapat berdiri gagah sejajar dengan institusi kepabeanan neRASA MEMILIKI gara-negara lain dalam kinerja dan citra.

“

MENUMBUHKAN RASA MEMILIKI

Rasa memiliki muncul sebagai hasil dari pengalaman interaksi seseorang dengan kehidupannya. Rasa memiliki dimiliki oleh seseorang ketika ia menemukan adanya keistimewaan yang membuat dirinya tertarik. Sesuatu yang dapat memberikan pemenuhan kebutuhan, entah itu fisik ataupun psikis. Ia mengisi ruang tersendiri dalam sanubari. Semakin ADALAH tinggi nilai keistimewaan akan semakin memperkuat rasa memiliki, karenanya rasa memiPENTINGNYA RASA MEMILIKI PERHATIAN, liki mempunyai tingkatan. Pertanyaannya adalah mengapa rasa memiEMPATI DAN Tingkatan rasa memiliki itu dibentuk dari liki itu penting? Rasa memiliki melahirkan adanya kebanggaan, kehormatan dan harga diri. Rasa PENGORBANAN sejumlah motif (kepentingan), inilah yang menyebabkan perbedaan cara pandang, memiliki terhadap sesuatu menyebabkan sesepenyikapan dan perilaku seseorang terhadap orang mencurahkan segenap daya dalam dirinya sesuatu. Motif rasa memiliki terhadap bangsa untuk menjaga, merawat dan melindungi. Rasa dan negara tentu berbeda dengan motif rasa memiliki memiliki mendorong seseorang melakukan pembelaan atas terhadap kelompok, golongan atau pribadi. Seseorang apa yang menjadi miliknya. Rasa memiliki adalah energi luar bekerja berdasarkan motif beragam seperti misalnya biasa yang menggerakkan jiwa sang pahlawan, spirit para memperoleh kekayaan, kedudukan, pengakuan, pembaharu, menggelorakan semangat perjuangan mereka sosialisasi, network, karir atau aktualisasi. Apapun motif untuk membela sesuatu yang sangat berharga bagi sebuah itu kalau didasarkan pada nilai-nilai etika, moral dan keberlangsungan kehidupan. hukum yang ada akan membawa kebaikan. Kemerdekaan bangsa ini pun diraih dengan segenap Contoh, seseorang yang bekerja dengan motif memperkeyakinan bahwa kemerdekaan, kemakmuran adalah hak oleh kekayaan untuk dapat hidup sejahtera dan makmur, memilik setiap bangsa. Kita harus memiliki kedaulatan di nafkahi keluarga, atau untuk bisa lebih banyak bersedekah tanah air kita sendiri. Segala bentuk penjajahan adalah adalah sesuatu yang baik sepanjang dilakukan dengan caraperampasan terhadap hak untuk merdeka, berdaulat, adil cara yang sesuai aturan. Tetapi jika memperoleh kekayaan dan makmur. tersebut dilakukan dengan cara ilegal misalnya korupsi dan Sebagai institusi yang tengah giat berbenah, bea cukai penyalahgunakan wewenang maka hal tersebut akan merugitentunya merindukan pegawai-pegawai yang mempunyai an banyak pihak termasuk mengancam si pelaku sendiri. rasa memiliki yang tinggi terhadap institusi ini. Sehingga me-

”

66

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

MOTIF

BEKERJA

Kesuksesan sebuah organisasi salah satunya ditentukan oleh seberapa besar rasa memiliki para anggotanya terhadap organisasi tersebut. Rasa memiliki tumbuh dari keyakinan anggota organisasi terhadap keistimewaan organisasi dan sejumlah motif dalam diri para anggota yang akan menentukan tingkat rasa memiliki terhadap organisasi. Semakin kita dapat menemukan nilai istimewa bea cukai di mata kita dan mendefenisikan dengan jelas apa motif kita menjatuhkan pilihan bekerja di bea cukai akan semakin memperkuat rasa memiliki terhadap instansi ini.

kantor akan memberikan gambaran kepada kita tentang pengetahuan bidang pekerjaan yang kita lakukan. Bea Cukai, organisasi tempat kita bekerja, tempat dimana kita mengisi masa produktif kita. Misalnya kita mulai bekerja pada usia 23 tahun dan akan pensiun pada usia 56 tahun berarti masa kerja kita 33 tahun, kalau sehari kita bekerja selama + 8 jam, berarti kita menghabiskan 63.360 jam atau 7,23 tahun. Coba kita tanyakan dalam diri kita seberapa jauh kita mengenal instansi kita ini, mengapa kita memilih untuk bertahan disini, apa sumbangsih yang bisa kita berikan. Kita dituntut harus mampu memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang kantor tempat kita bekerja. Apa peran yang diamanahkan bangsa ini kepada bea cukai, apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi bea cukai, apa yang menjadi bidang-bidang pekerjaan bea cukai. Siapa saja yang menjadi pengguna jasa (steakholder) bea cukai. Jangan sampai kita gagap memberikan penjelasan ketika ada yang bertanya tentang bea cukai, minimal kita mampu menjelasakan secara umum. Baru untuk pekerjaan yang menjadi spesialis tugas kita, kita harus tahu secara detail sampai kepada hal-hal teknis. Tahap kedua pemahaman, diharapkan setelah kita memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang kantor, kita dapat memahami arti penting/strategis peran instansi kita dalam mendukung pembangunan bangsa mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Kita sadar dan paham risiko apa yang akan terjadi seandainya kita lalai dan tidak profesional menjalankan tugas kita. Contohnya ketika kita lengah dalam menindak penyelundupan dan longgarnya pengawasan yang mengakibat masuknya barangbarang secara ilegal, maka dampaknya akan mempengaruhi perekonomian. Skalanya dari yang ringan sampai bisa menjadi multiplier effect yang mempengaruhi harga, industri dalam negeri, pengangguran, dan menurunkan daya saing serta produktifitas bangsa. Masuknya barang barang-barang larangan dan pembatasan secara leluasa seperti peredaran narkotika, psikotropika dan obat-obat terlarang, bahan pembuat bom, senjata ilegal akan mengancam stabititas nasional serta keberlangsungan generasi. Tahap ketiga kontribusi. Setelah kita memilki pemahaman yang utuh terhadap peran dan tugas kita yang mulia ini maka tentunya kita akan berusaha memberikan kinerja terbaik dan

TABEL KEISTIMEWAAN, MOTIF DAN IMPLIKASI DALAM BEKERJA Keistimewaan

Motif

Implikasi Positif (Based Value)

1. Sumber Pendapatan

-

Kesejahteraan & Kemakmuran

2. Otoritas Kekuasaan 3. Kehormatan

-

Kedudukan Kewenangan Penghargaan

-

4. Tempat Pengabdian

-

Ibadah Sumbangsih

-

Implikasi Negatif (Non Based Value)

- Mengamankan penerimaan negara

-

Korupsi

Amanah Tanggung jawab Prestasi

-

Kolusi Penyalahgunaan wewenang Cari muka

Mengamankan kepetingan bangsa dan negara Memberi manfaat bagi banyak orang

-

Apa rasanya ketika ada orang yang merasa memiliki anda, menganggap anda begitu istimewa, mengagumi anda, merasakan manfaat kehadiran anda, anda dianggap memiliki pengaruh luar biasa, spesimen orang seperti anda sangat dibutuhkan dan masih dianggap langka di jaman carut marut seperti sekarang, padahal orang tersebut bukan siapa-siapa anda. Tentu hal tersebut akan membuat anda merasa berharga, menambah semangat dan percaya diri untuk berbuat lebih baik lagi. Bagaimana jika orang tersebut adalah instansi kita, bea cukai yang tengah bangkit membenahi diri. Untuk menumbuhkan rasa memiliki dapat dilakukan dengan tiga tahapan yaitu, pengenalan, pemahaman dan kontribusi. Tahap pertama pengenalan, ada pepatah mengatakan, “tak kenal maka tak sayang”. Ungkapan ini menyiratkan gerbang untuk membuka ruang rasa memiliki dalam hati seseorang adalah dengan pengenalan. Pengenalan terhadap

tidak sedikit pun terlintas pikiran untuk berbuat sesuatu yang dapat merugikan kepentingan masyarakat yang lebih luas dan hanya mengejar kepentingan pribadi. Inilah kerja nyata dari rasa memiliki yaitu berkontribusi. Rasa memiliki tidak akan bermakna apa tanpa adanya kontribusi. Untuk memberikan kontribusi optimal tentunya diperlukaan beberapa prasyarat seperti kompetensi (skill), kemampuan untuk bekerja dalam tim (team work), tanggap terhadap permasalahan (pro-aktif), serta cerdas dalam menyelesaikan pekerjaan (creative). Prosesi perubahan yang sedang kita jalani memang terasa berat dan melelahkan, merubah kultur dan paradigma yang sudah lama mengakar bukan pekerjaan yang mudah. Mudahmudahan setelah kita mempunyai rasa memilki yang benar dan tulus kita memiliki energi yang cukup untuk menuntaskan agenda-agenda perubahan tersebut. Waullohu a’lam.

Penulis adalah Auditor pada Kanwil DJBC Jawa Timur I

EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

67

K O L O M Oleh : Imam Tri Wahyudi, Ak

jumlah, klasifikasi, dll) serta menjelaskan bagaimana kesalahan di evaluasi. Namun seiring dengan perkembangan dunia bisnis yang pesat sebagaimana telah dibahas dalam paragraph pertama di atas, US Customs Service memandang perlu adanya perubahan pendekatan audit dari “Compliance Assesment” menjadi “Focused Assesment”, yaitu dari uji transaksi menjadi uji validasi proses. Dalam pendekatan “Compliance Assesment” , langkah awal audit kepatuhan dilakukan dengan pengujian atas transaksi dan dilakukan pada semua trade area, sedangkan dalam pendekatan “Focused Assesment” langkah awal audit kepatuhan dilakukan dengan review atas pengendalian internal dan hanya dilakukan pada trade area tertentu yang lebih berisiko (a risk based approach to audit). Meskipun begiPerubahan Paradigma Audit tu, kedua pendekatan tetap mempunyai beberapa kesamaUS Customs Service an, yaitu tetap mengutamakan transparansi (dengan menyajikan di website), menindaklanjuti temuan yang ada, dan menggunakan pendekatan sebagai suatu kesatuan tim audit. emakin tinggi volume & kompleksitas transaksi Terdapat beberapa elemen kunci pada “Focused perdagangan internasional, semakin sulit pemeAssesment”. Elemen kunci pertama dari “Focused Assesriksaan atas semua transaksi terkait kepabeanan, ment” dimulai dari pengendalian internal, yaitu sistem sehingga ketergantungan pada peran divisi audit dan proses. Semakin baik pengendalian internal, semakin (post clearance audit) pada entitas kepabeanan kecil risiko bagi customs. Kemudian, adanya evaluasi (selanjutnya ditulis “Customs”) semakin besar, sebagaimaatas pengendalian untuk identifikasi kekuatan dan na telah dibahas secara mendalam pada Kyoto Convenkelemahan sistem dan hal ini membantu memperkirakan tion tentang Customs Control (General Annex – Chapter 6). tingkat kepatuhan pada masa mendatang. Elemen kunci Oleh karena itu, dalam memenuhi tuntutan stakeberikutnya adalah penentuan tingkat risiko material holder atas peningkatan kinerja divisi audit customs untuk yang potensial terjadi, sehingga dapat mengurangi kehabekerja lebih efektif dan efisien, maka pada tahun 2001 rusan uji transaksi secara ekstensif. Selanjutnya, elemen divisi audit dari U.S. Customs Service melakukan suatu kunci yang terakhir adalah gambaran (blueprint) bagaiperubahan paradigma pendekatan audit dari “Complance mana meningkatkan kepatuhan pada masa mendatang Assesment” menjadi “Focused Assesment”. bagi perusahaan. Pada awalnya, pendekatan audit “Compliance Assesment” Kemudian secara garis besar, “Focused Assesment” diperkenalkan pertama kali pada tahun 1991, sebagai bagian dari rencana implementasi Customs Modernization Act (Mod dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah survei Act) tahun 1993 yang menyiapkan kerangka kerja hubungan pendahuluan (Pre-Assessment Survey/PAS). Pada kerjasama antara stakeholder, khususnya importir, dan custahap ini, Auditor melakukan riset dan menyusun profil, toms. Berdasarkan Mod Act, Customs dan Stakeholder saling melakukan evaluasi atas pengendalian internal, dan meberbagi tanggung jawab dalam mematuhi peraturan perunnilai tingkat risiko tiap akun (trade area). Berdasarkan dang-undangan yang berlaku. Importir bertanggung jawab “PAS”, dapat di-identifikasikan tingkat signifikansi atas riuntuk melakukan deklarasi nilai, klasifikasi, tarif pungutan kesiko secara keseluruhan. Apabila tingkat risiko cukup pabeanan dan pajak atas barang yang dimasuksignifikan, maka harus dilakukan pengujian kan. Sedangkan customs bertanggung jawab tahap kedua. Sebaliknya, jika tidak signifikan, memberikan informasi hak dan kewajiban importir tim audit dapat langsung menyampaikan sesuai regulasi. opini audit. BADAN Pada pendekatan “Compliance Assesment”, Tahap kedua merupakan pengujian atas PEMERIKSA US Customs Service berkomitmen transaksi, meliputi seleksi sampel atas area menyediakan semua informasi yang diperlukan yang berisiko, kemudian melakukan pengujiKEUANGAN, dalam mematuhi customs law dan regulasi lainan dan mengidentifikasikan temuan, berupa TELAH nya, dengan menampilkan informasi tersebut kerugian keuangan negara (Loss of Revemelalui website (www.customs.gov.), dan MENERAPKAN nue/ LOR) dan atau ketidakpatuhan atas prosedur. Langkah terakhir adalah menyusun dinamakan “CAT KIT”. Website tersebut, antara TRANSPARANSI opini audit, melakukan tagihan terkait kerugilain menyajikan buku panduan, program audit, sampling plans, dan panduan (guideline) bagaiDENGAN CARA an keuangan negara, dan atau memberikan rekomendasi atas perbaikan pengendalian mana Regulatory Auditor dalam suatu CompliYANG SAMA, internal (Compliance Improvement Plan/CIP). ance Assesment Team (CAT) melakukan suatu Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat uji kepatuhan dan tindak lanjutnya. YAITU kita simpulkan beberapa keunggulan dari Penyediaan “CAT KIT” bagi stakeholder diMENYAJIKAN “Focused Assesment”. Pertama, yaitu adanya maksudkan untuk membantu menyiapkan pendekatan berstruktur yang dilaksanakan segala sesuatu yang diperlukan dalam suatu uji SEMUA secara konsisten. Kedua adalah kepatuhan dan untuk menguji sendiri sistem LAPORAN HASIL transparansi, dengan penyediaan informasi customs yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu dokumen yang paling diminati dalam “CAT AUDIT MELALUI yang memadai tentang audit kepatuhan melalui internet. Perlu diketahui juga bahwa salah KIT” oleh stakeholder adalah program audit, yaINTERNET DI satu unit pemeriksa pemerintah di Indonesia, itu meliputi langkah detail audit yang digunakan Badan Pemeriksa Keuangan, telah dalam uji kepatuhan dan statistical sampling WEBSITE menerapkan transparansi dengan cara yang plans, digunakan untuk uji individual area risiko. WWW.BPK.GO.ID sama, yaitu menyajikan semua laporan hasil Tiap sampling plans meliputi kriteria, sampling audit melalui internet di website universe, dan hal-hal apa yang menentukan tiap kesalahan untuk tiap area tertentu (misalnya www.bpk.go.id. Hal ini, diharapkan bisa men-

“Focused Assessment“

S

“

68

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

”

Contoh Hasil Pre-Assessment Survey(PAS):

Sumber: Compliance Assesment Team Documents (CAT KIT)

jadi dorongan bagi unit pemeriksa pemerintah lainnya di Selanjutnya kelebihan keempat adalah seleksi samIndonesia untuk terus meningkatkan transparanpel diarahkan secara statistik berdasarkan nilai uang, karena metode ini lebih merefleksisinya, termasuk di Ditjen Bea dan Cukai. kan aspek materialitas. Selain itu, berdasarkan Kemudian, kelebihan ketiga adalah penyampaian informasi bagaimana model gambaran standar PADA TAHUN Government Auditing Standards (Yellow Book) di Amerika Serikat, auditor juga dianjurkan mengpengendalian internal yang baik. Sekarang ini, 2001 DIVISI gunakan statistical sampling dan aspek lain dari penilaian internal kontrol merupakan sesuatu yang sangat relevan dan semakin penting perannya, AUDIT DARI analisa kuantitatif, jika memungkinkan, untuk tujuan audit. Dan kelebihan yang terterutama sejak dikeluarkannya Sarbanes-Oxley Act U.S. CUSTOMS mencapai akhir adalah “Focused Assesment” membantu (SOA) oleh Kongres Amerika Serikat dan menjadi perusahaan menyusun blueprint sistem untuk efektif setelah ditandatangani oleh Presiden George SERVICE masa yang akan datang. Bush pada tahun 2002, sebagai tindakan koreksi MELAKUKAN mencegah terjadinya kasus Enron pada perusahaDAFTAR PUSTAKA an yang listing di NYSE. SUATU Matram, Dandossi. Dampak Sarbanes-Oxley Act bagi SOA mengarahkan setiap laporan tahunan peruPerusahaan Publik. Workshop Ikatan Komite Audit PERUBAHAN sahaan memuat laporan tentang pengendalian Indonesia (IKAI), Mailing List: [email protected], internal dari manajemen yang berisi pernyataan perPARADIGMA 17 November 2006. tanggungjawaban manajemen mengenai penyusun, Joanne M. Commissioner’s View of Training. PENDEKATAN Rinaldi an, pemeliharaan struktur, dan prosedur pengendaU.S.A.: U.S. Customs Service, 1999. lian internal yang memadai untuk pelaporan keuAUDIT DARI U.S. Customs and Border Protection, Office of Strategic angan serta penilaian manajemen mengenai efektiTrade, Regulatory Audit Division. Sampling Technical “COMPLIANCE fitas struktur dan prosedur pengendalian internalnya Guide, URL:http://www.customs.gov/xp/cgov/import/ dalam menghasilkan laporan keuangan. ASSESMENT” reg_audit, 31 Oktober 2004. Jadi tanggung jawab manajemen atas U.S. Customs and Border Protection, Office of Strategic MENJADI Trade, Regulatory Audit Division. Compliance Assesment pengendalian internal tersebut semakin berat kaTeam Documents (CAT KIT). U.S.A.: U.S. Customs rena pengendalian internal yang dimiliki haruslah “FOCUSED Service, 2001. dibuat secara tertulis (atas setiap prosedur), diASSESMENT” World Customs Organization. Kyoto Convention, General laksanakan (dengan bukti tertulis agar dapat Annex Guidelines, URL:http://adb.org, 2000. dinilai), dan memungkinkan dinilai/diaudit (untuk proses audit pengendalian internal oleh auditor). Penulis adalah Auditor pada Kanwil DJBC Bali, NTB, & NTT

“

”

EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

69

KONSULTASI KEPABEANAN & CUKAI

Dengan ini kami informasikan agar setiap surat pertanyaan yang masuk ke Redaksi Warta Bea Cukai baik melalui pos, fax ataupun e-mail, agar dilengkapi dengan identitas yang jelas dan benar. Redaksi hanya akan memproses pertanyaanpertanyaan yang diajukan dengan menyebutkan identitas dan alamat yang jelas dan benar. Dan sesuai permintaan, kami dapat merahasiakan identitas anda. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Redaksi

SARANA PENGANGKUT Perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut : 1. Bahwa berdasarkan Peraturan DJBC No. P-06/BC/2007 tentang Perubahan Keempat Keputusan DJBC No. Kep-07/ BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor yang mana pada pasal 2 dan 4 menyebutkan antara lain : l Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari dalam Daerah Pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor dan/atau barang asal Daerah Pabean yang diangkut ke dalam Daerah Pabean lainnya melalui luar Daerah Pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan berupa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) kepada Pejabat di setiap Kantor Pabean yang akan disinggahi. l Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari dalam Daerah Pabean dengan mengangkut barang impor, barang ekspor dan/atau barang asal Daerah Pabean yang diangkut ke dalam Daerah Pabean lainnya melalui luar Daerah Pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan berupa Inward Manifest dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kepada Pejabat di Kantor Pabean kedatangan. Adapun yang ingin saya tanyakan : a. Dalam hal barang impor diangkut lanjut apakah selain menyerahkan pemberitahuan pabean berupa BC 1.2 (angkut lanjut) pengangkut juga diwajibkan menyerahkan RKSP dan Inward Manifest di Kantor Pabean tempat penyelesaian barang impor dimaksud ? b. Dalam hal barang ekspor diangkut lanjut, apakah pengangkut diwajibkan menyerahkan RKSP dan Inward Manifest di Kantor Pabean pemuatan barang ekspor ? 2. Bahwa dalam ketentuan umum Keputusan DJBC No. Kep-07/ BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor, menyebutkan Trucklossing adalah salah satu cara pengeluaran barang impor dari kawasan pabean dengan pembongkaran secara langsung dari kapal ke atas alat angkut darat. Yang ingin saya tanyakan, dalam hal apa dan siapa yang berhak mengajukan dan mendapatkan ijin trucklossing dimaksud ? Mohon penjelasan dalam contoh kasus. Demikian, atas jawabannya sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. MUKMIN KPPBC Tipe A4 Sampit Tanggapan: No. 1 a. Berdasarkan Pasal 2 dan 4 Peraturan Direktur Jenderal 70

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

Nomor P-06/BC/2007 tentang perubahan keempat Keputusan Dirjen BC No. Kep-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor dan juga berdasarkan Pasal 2 dan 4 Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-10/BC/2006 tentang Tata Cara Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut,dan Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut , sebagaimana telah diubah terakhir dengan P-19/BC/2006, diatur bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang impor (termasuk barang impor yang di angkut lanjut ) wajib menyerahkan pemberitahuan berupa RKSD dan Inward Manifest di setiap Kantor Pabean yang disinggahi/ Kantor Pabean Kedatangan. Jadi jelas bahwa terhadap sarana pengangkut yang mengangkut barang impor yang di angkut lanjut wajib menyerahkan RKSP di pelabuhan kedatangan dan juga menyerahkan Inward Manifest yang didalamnya terdapat data barang impor yang di angkut lanjut. Pengelompokan barang impor yang diangkut lanjut dalam Inward Manifest juga telah diatur dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b Peraturan Dirjen BC Nomor P-19/BC/ 2006. b. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Dirjen BC No. P-19/ BC/2006 yaitu disebutkan bahwa : l Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju: a. ke luar Daerah Pabean; atau b. ke dalam Daerah Paben dengan membawa Barang impor, Barang ekspor dan/ barang asal Daerah Pabean yang diangkut ke dalam daerah Pabean lainnya melalui luar Daerah Pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan berupa Outward Manifest dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kepada pejabat di Kantor Pabean. Berdasarkan pasal tersebut bahwa sarana pengangkut yang memuat barang ekspor (termasuk barang ekspor diangkut lanjut) di pelabuhan muat pada saat keberangkatannya wajib menyerahkan Outware Manifest, yang pengelompokannya diatur dalam pasal 8 ayat (3) huruf c. Sedangkan apabila sarana pengangkut yang memuat barang ekspor diangkut lanjut tersebut datang ke Daerah Pabean lainnya maka Kantor Pabean tempat kedatangan tersebut wajib menyerahkan RKSP dan Inward Manifest yang di dalamnya juga termasuk barang ekspor diangkut lanjut (pengelompokannya diatur dalam pasal 4 ayat (4) huruf d Peraturan Dirjen BC Nomor P19/BC/2006). No. 2 Pada saat ini yang berhak mendapatkan fasilitas pengeluaran barang impor dengan Trucklossing adalah importir yang mendapat fasilitas Jalur Prioritas sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal BC Nomor P-11/BC/ 2005 tentang Jalur Prioritas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-06/BC/2006. Berdasarkan Peraturan Dirjen tersebut pada dasarnya semua importir yang mendapat fasilitas Jalur Prioritas dapat melakukan pengeluaran barang yang di impornya dengan trucklossing, karena dalam peraturan tersebut tidak diatur mengenai dalam hal apa atau barang apa saja yang dapat mendapatkan ijin trucklossing, hanya disebutkan bahwa importir Jalur Prioritas mendapat kemudahan berupa pengeluaran barang impor dapat dilakukan dengan trucklossing. Sehingga berdasarkan hal tersebut importir Jalur Prioritas dapat melakukan pengeluaran barang impornya dari pelabuhan dengan trucklossing. DIREKTUR PENINDAKAN & PENYIDIKAN, HERU SANTOSO NIP 060051354

RUANG KESEHATAN RUANG KESEHATAN

Penyakit Pancaroba

AndaBertanya Bertanya Anda Bertanya Anda Dokter Menjawab Menjawab Dokter DIASUH OLEH PARA DOKTER DI KLINIK KANTOR PUSAT DJBC

P

juti dengan segera dibawa ke dokter bila dalam 2 -3 hari dengan pemberian obat flu biasa yang ada dalam persediaan dirumah tidak ada perubahan, untuk mendapatkan pemeriksaan lebih mendalam. Kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagai penunjang diagnosa yang pasti apakah sudah ada penyakit typhus, demam berdarah atau penyakit lain sehingga pengobatan segera didapatkan untuk mencegah komplikasi. Karena faktor pencetus penyakit pada musim pancaroba ini adalah faktor kelelahan, kedinginan, kurang teratur makan, kurang darah serta faktor lingkungan dan kebersihan dalam makanan dan minuman, disarankan makan yang teratur dengan sayur dan buahJawab : buahan, minum air putih 8 gelas setiap hari, istirahat Dalam musim pancaroba ini dimana terjadi pergantiyang cukup dan melakukan kebiasaan yang baik seperti an musim kadang-kadang cuaca panas diikuti cuaca mencuci tangan sebelum makan, melakukan PSN mendadak hujan disertai angin kencang memang mem(pemberantasan sarang nyamuk) dan selalu memperhaberikan kemungkinan terserang penyakit terutama tikan kebersihan makanan dan minuman terutama wakpenyakit yang disebabkan oleh virus dan infeksi oleh tu disekolah. bakteri. Tidak kalah pentingnya pemberian Penyakit yang disebabkan oleh virus vitamin dan mineral sebagai suplemen diantaranya berupa Common Cold yang disamping pemberian susu setiap hari. biasa disebut Influenza (Flu), demam berTUBUH KITA TIDAK Vitamin ini bekerja sebagai katalisator darah, agak jarang penyakit kuning dan sebagai bahan essensial pada (Hepatitis). Penyakit yang disebabkan DAPAT MEMBUAT sistim oksidasi hidratany, protein dan oleh bakteri (kuman) diantaranya berupa VITAMIN AKAN TETAPI lemak yang terdapat dalam makanan. typhus abdominalis, dysentri (diare). Tubuh kita tidak dapat membuat Faktor pencetus infeksi virus dan HARUS MEMILIKINYA vitamin akan tetapi harus memilikinya bakteri ini adalah factor kelelahan, kuDENGAN PEMBERIAN dengan pemberian vitamin setiap hari. rang gizi yang tidak baik terutama penting dalam musim pancaroba faktor makan yang tidak teratur, terjadi VITAMIN SETIAP HARI. Yang ini adalah vitamin C dan vitamin B. kurang darah dan kedinginan. Pada inYANG PENTING Vitamin C dapat dilarutkan dengan feksi bakteri terdapat pula faktor keberair dan mudah dihancurkan sehingga sihan lingkungan dan kebersihan DALAM MUSIM mudah didapat dalam sayur mayur dan makanan serta minuman, faktor keberPANCAROBA INI buah-buahan terutama jeruk, tomat, sihan mencuci tangan sebelum makan. bayam, kol, kentang yang merupakan Pada penyakit Common Cold diADALAH VITAMIN C sumber vitamin C yang baik. mana pada anak terjadi demam tinggi, Sebaiknya diberikan vitamin C 200 – pilek, batuk disertai bersin-bersin. Dari DAN VITAMIN B 300 mg setiap hari selain buah-buahan hidung keluar secret cair dan jernih dan sayur segar. Vitamin B juga dapat dan bila terjadi infeksi sekunder larut dalam air, mudah terdapat pada (ikutan) akibat invasi bakteri, sekret susu, telur, keju, daging, hati, kacang-kacangan selain yang belum menjadi kental dan ber warna hijau. Sekret pada sayur mayur dan buah-buahan. ini sangat merangsang dan tidak menyenangkan karena Pada masa sekarang dimana telah maju perkembangsulit bernafas. Keadaan lain adanya rasa nyeri pada an imunisasi (pencegahan penyakit) dimana motto : otot, pusing dan tidak mau makan karena adanya mual “Mencegah lebih baik dari pada mengobati”, telah tersedia disertai muntah-muntah, kadang-kadang diikuti dengan vaccin untuk imunisasi penyakit pada usia anak-anak itu. diare. Saat ini sebaiknya diberikan imunisasi typhoid untuk Sumbatan pada hidung ini disertai selaput lendir tengmencegah typhus yang akan diberikan penguat 3 tahun gorokan yang kering menambah rasa nyeri di tenggorokkemudian. an yang biasa disebut sakit tenggorokan. Imunisasi flu segera diberikan dan diulang setiap Anak menjadi lesu, lemah dan tidak mau makan katahun karena adanya strain virus yang berbeda setiap rena mulut terasa pahit. Keadaan dengan gejala tahun. Ulangan Hepatitis B sesudah imunisasi dasar demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, tidak mau mapada waktu bayi. Pemberian imunisasi Hepatitis A, kan karena mual dan mulut terasa pahit ini dapat meruVaricella (cacar air) dan ulangan MMR pakan keadaan awal (dini) dari pada banyak infeksi (Measles,Mumpa, Rubella) juga perlu didapatkan anak menular pada anak di musim pancaroba ini seperti deibu untuk dapat menghadapi hari-hari esok dengan mam typhus, demam berdarah (Dengue Hemorrhagic kesehatan yang prima. Salam untuk anak-anak ibu. Fever). Oleh karena itu keadaan awal ini perlu ditindak landr. Rosalinda Harahap, Poliklinik Kantor Pusat DJBC ada musim pancaroba cuaca sangat tidak bersahabat, apalagi bagi anak-anak yang daya tahan tubuhnya mulai sangat rentan. Karena itu, kunci untuk mencegah dari kemungkinan terserang penyakit adalah dengan menjaga daya tahan tubuh. Kebetulan saya memiliki 2 orang anak berusia 10 dan 13 tahun. Untuk menjaga daya tahan mereka dari pergantian musim ini, selain makan makanan yang bergizi seimbang serta istirahat cukup, kira-kira suplemen apa saja yang diperlukan mereka agar tidak diserang penyakit pancaroba seperti diare, typhus atau demam berdarah ?

“ ”

EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

71

RENUNGAN ROHANI Mencermati Semangat

Tahun Baru Hijriyah

Tanpa terasa, kita bersama sudah memasuki Tahun Baru Hijriyah, yaitu Tahun 1429 H. Dengan demikian, otomatis usia kita bertambah. Namun hakikatnya, jatah usia kita berkurang satu tahun. Sudah barang tentu, sudah selayaknya kita melakukan perhitungan terhadap diri kita mengenai prjalanan hidup kita selama ini. Dengan harapan, semoga tahun baru ini, kehidupan kita akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Mengapa tahun baru Islam dinamakan tahun baru hijriyah atau perhitungan kalender Islam itu dinamakan kalender hijriyah ? Marilah kita sedikit mengingat sejarah atau latar belakang munculnya nama atau kalender hijriyah ini ?

B

erawal ketika Umar bon Khattab sebagai Khalifah waktu itu berkirim surat kepada Abu Musa alAsy’ari, sebagai Gubernur Bashrah waktu itu. Di mana surat itu, belum ada tanggalnya, belum ada bulannya, juga belum ada tahunnya. Karena memang waktu itu belum ada ketentuan kalender yang berlaku di dunia Islam. Balasan surat dari Abu Musa alAnsy’ari awalnya berbunyi, “surat tuan yang tidak memakai tanggal buln dan tahun telah saya terima,” Nah, kalimat singkat dalam surat balasan tadi rupanya mengetuk hari dan membuka fikiran Umar bin Khattab untuk berupaya menetapkan pedoman prhitungan kalender Islam. Untuk itu, Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat, pemimpin dan pemuka masyarakat waktu itu. Maka di antara sahabat waktu itu ada yang mengusulkan, bahwa prhitungan kalender Islam berdasarkan tahun ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ada usul lain, agar perhitungan kalender Islam didasarkan pada waktu pertama kali turunnya wahyu. Sementara Ali bin Abi Tholib waktu itu mengusulkan agar perhitungan kalender Islam didasarkan pada hijrahnya Rasulullah SAW. Bersama para sahabatnya dari Makkah ke Madinah. Rupanya usul ali bin Abi Tholib inilah yang diterima secara sepakat waktu itu, bahwa kalender Islam didasarkan pada perhitungan pertama kali hijrahnya Rasulullah SAW. Sehingga sejak saat itu sampai sekarang awal mula hijrahnya Rasulullah SAW ditetapkan sebagai kalender Islam. Oleh karena itu, kalender Islam disebut kalender hijriyah, yang dimulai dari bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Disepakatinya perhitungan kalender Islam berdasarkan hijrahnya Rasulullah SAW ini cukup beralasan, paling tidak karena dua hal, pertama, peristiwa hijrah merupakan titik awal dari kebangkitan dan kemajuan umat Islam waktu itu. Kedua, mengingat esensi, hakikat dan semangat serta makna yang terkandung dari peristiwa hijrahnya Rasulullah bersama para sahabatnya, terdapat hal-hal yang bersifat suprarasional, hal-hal yang sulit dipahami oleh akal manusia. Sebgaomana hal ini diterangkan dalam hadits-hadits shahih. Sebagai contoh, terhalangnya penglihatan orang-orang kafir Quraisy yang mengepung rumah nabi waktu itu, tatkala beliau mau keluar rumah untuk melakukan hijrah. Hal lain adalah, adanya seekor burung merpati yang sedang mengerami telurnya di muka Gua Tsur, dan juga adanya sarang laba-

72

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

laba di mulut gua tersebut sewaktu nabi bersembunyi. Sehingga orang-orang kafir Quraisy yang mengejarnya tidak mengira sama sekali, bahwa nabi berada di dalam gua tersebut. Kita tidak mengingkari hadits-hadits shahih yang mengungkapkan peristiwa di atas. Akan tetapi jangan sampai terjadi adanya image atau anggapan di kalangan kita umat Islam, bahwa suksesnya hijrah nabi bersama para sahabatnya, hanya semata mengandalkan mu’jizat dan pertolongan dari Allah SWT. Dan terlepas sama sekali dari upaya, rencana dan perjuangan nabi bersama para sahabatnya. Di dalam peristiwa hijrahnya Rasululullah SAW tidak terlepas dari adanya upaya, perjuangan, serta perencanaan yang matang yang dilakukan oleh nabi dan para sahabatnya. Mulai dari menyiapkan transportasi (kendaraan), penetapan rute perjalanan, penyediaan diperankan Ali bin Abi Tholib dalam upaya menyelamatkan jiwa nabi, yaitu dengan cara Ali bin Abi Tholib dalam upaya menyelamatkan jiwa nabi, yaitu dengan cara Ali bin Abi Tholib tidur menggantikan nabi di tempat tidur beliau, sewaktu nabi keluar untuk melakukan hijrah. Hal ini membuktikan, bahwa sukses dan berhasilnya hijrah Rasulullah SAW beserta para sahabatnya dengan tantangan dan ancaman yang begitu berat, tidak hanya semata-mata mengandalkan pertolongan dan kekuasaan Allah SWT. Akan tetapi juga disertai dengan semangat dan pengorbanan yang tinggi, yang intinya tidak lain adalah jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, banyak kita jumpai ayatayat Al-Quran yang menggandengkan kata hijrah dengan kata jihad fi sabilillah, seperti dalam Surat At-Taubah ayat ke-20, Surat Al-Baqarah ayat ke-18, Surat Al-Anfal ke-74 dan pada ayat-ayat lainnya. Dari ayat-ayat tadi, bisa kita simpulkan, bahwa: Pertama, orang-orang yang memiliki semangat hijrah dan jihad fisabilillah, hanyalah orang-orang yang memiliki kualitas iman yang tinggi dan benarbenar mengharapkan dan ridha Allah SWT. Kedua, orang-orang yang memiliki semangat hijrah dan jihad fisabilillah adalah orang-orang yang memiliki derajat di sisi Allah SWT, dan akan memperoleh ampunan, kebahagiaan, serta kemuliaan hidup di dunia maupun di akhirat. Hijrah secara fisik, persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beserta para sahabatnya dari Makkah ke Madinah. Sudah barang tentu tidak bisa dilakukan, akan tetapi hakikat dan semangat hijrah senantiasa kita perlukan setiap saat, yaitu upaya semangat dan tekad melalui persiapan yang matang untuk memperbaharui kehidupan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik, baik itu berupa kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa atau negara. Marilah kita sambut tahun baru hijriyah 1429 H ini dengan satu harapan, semoga kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kita lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Harapan tersebut harus kita barengi dengan landasan semangat iman, serta semangat pengabdian kepada Allah SWT. Dengan terus berupaya dan berjuang (berhijrah) menuju kehidupan yang lebih baik, baik dalam urusan dunia maupun akhirat, dengan landasan semangat rela berkorban, karena tiada hijrah tanpa perjuangan dan tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Mudah-mudahan pengorbanan kita dalam hidup ini, sekecil apapun, Insya Allah adalah pengorbanan yang tidak sia-sia. Amin Ya Robbal’ Alamin. Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA./Titian Da`wah

Iklan Keluarga Mulai edisi Juni 2007, Majalah Warta Bea Cukai menyediakan halaman untuk mempublikasikan Iklan Keluarga khusus bagi keluarga besar, kerabat atau pensiunan pegawai DJBC di seluruh Indonesia tentang :

PERNIKAHAN KELAHIRAN ANAK u UCAPAN TERIMA KASIH u UCAPAN DUKA CITA u INFORMASI LAINNYA u u

Dengan memasang iklan keluarga di majalah Warta Bea Cukai ini, apapun informasi anda tentang keluarga bisa sampai kepada kerabat anda, dengan harga yang cukup terjangkau seperta tabel berikut : UKURAN Halaman

HARGA

Cm

Hitam/Putih

Berwarna

1

21x28

2.000.000

3.000.000

1/2

14x21

1.000.000

1.500.000

1/4

10x14

500.000

750.000

1/8

7x10

300.000

500.000

1/2 Halaman 14 x 21

1 Halaman 21 x 28 1/4 Halaman 10 x 14

1/8 Halaman 7 x 10

Materi iklan disediakan dan diserahkan pemasang paling lambat tanggal 15 untuk penerbitan bulan berikutnya ke alamat redaksi dan pembayaran bisa ditransfer ke rekening Warta Bea Cukai sesuai pada kolom redaksi. Informasi hubungi : Kitty, telp (021) 47865608, 47860504 fax (021) 4892353 EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

73

RUANG INTERAKSI Oleh: Ratna Sugeng

Cinta Kasih

Perlukah Diekspresikan ? Cinta mengandung unsur utama komitmen untuk mengasihi seseorang atau sesuatu.

H

ari Valentine 14 Februari ramai diiklankan di mal, mengilhami tulisan ini untuk berbicara tentang cinta dan kasih dan mempertanyakan tentang perlunya diekspresikan. Banyak orang merasa mencintai atau mengasihi, namun representasinya tidak dapat terbaca oleh mereka yang dikatakan dicintai atau dikasihi. Meski Valentine banyak berbicara tentang cinta romantisme, kita akan membicarakan cinta atau kasih secara lebih luas. Simbol hati terpanah yang sering diartikan sebagai jatuh cinta, memberi gambaran hati terluka tertusuk panah atau sakit hati atau keterpesonaan?

CINTA KASIH : DASAR DARI SEMUA BENTUK RELASI ANTAR MANUSIA Tanpa cinta dan kasih tak akan ada hubungan antar manusia. Tetangga tak saling mengenal, hubungan kerja tak pernah terbangun, tim tak akan pernah bekerjasama. Cinta kasih mempunyai area aktivitas luas mulai kepada individu sampai institusi, yang bertujuan membantu orang-orang yang dikasihi dan menyalurkan rasa kasih diri kepada orang lain. Didalamnya termasuk kegiatan membantu orang, berpartisipasi dalam organisasi kemanusiaan, membangun dan menyelenggarakan sekolah, rumah sakit atau kegiatan membantu orang lainnya. Jika tak ada orang yang mau menerima cinta kasih seseorang maka perasaan tak berharga, atau bagai dicampakkan amat terasa menyesakkan dada. Cinta kasih adalah memberi, menerima dan diakui timbal baliknya.

APAKAH CINTA KASIH? Istilah cinta kasih meliputi banyak hal, termasuk cinta erotik, cinta antara ibu/ayah dan anak, cinta kasih saudara sekandung, dan sebagainya. Cinta bukan berarti kita menyukai setiap orang. Cinta bukanlah semata-mata emosi atau yang didukung oleh emosi. Cinta mengandung unsur utama komitmen untuk mengasihi seseorang atau sesuatu. Paul Ramsey dalam Deeds and Rules in Christian Ethics menuliskan: Cinta mengandung unsur kesabaran, bukan benci cemburu dalam iri dengki kesombongan. Cinta tidak berbuat sekehendak hati dan mudah terbakar amarah. Cinta 74

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

adalah kebenaran, didalamnya ada harapan dan bertahan dalam perjuangan. Cinta mengedepankan kejujuran dan keadilan. Ia memaafkan kekhilafan, sebagaimana umat Tuhan yang senantiasa diajarkan untuk jujur dan adil. Cinta membuat kita dapat memelihara dengan sabar hewan peliharaan, dari burung sampai binatang langka, dapat membuat kita dengan rela meluangkan waktu untuk tanaman gelombang asmara sampai rumput, dapat membuat kita menghabiskan waktu yang berharga bermain bersama anakcucu. Dalam ungkapan cinta disini ada rasa senang, bahagia dan duka, yang dapat silih berganti dari sejahtera sampai keprihatinan dan kepedihan penderitaan. Unsur kerelaan utama dalam cinta kasih

CINTA KASIH MEMBAWA KITA UNTUK DAPAT MEMAAFKAN Melalui cinta kasih kita dapat memaafkan kesalahan seseorang. Seperti ajaran Kristiani yang sarat pengajaran dengan tema memaafkan, demikian juga Islam melatih umatnya untuk dapat memaafkan dan kembali mengikat silaturahmi dengan hati bersih. Bukan hanya memaafkan orang per orang tetapi juga masyarakat. Berbagi kasih melalui rejeki yang disalurkan kepada kaum miskin dan duafa adalah bagian dari mencintai masyarakat.

PERBUATAN DAN ATURAN Psikologi perkembangan menunjukkan bahwa anak yang ditumbuh kembangkan dalam suasana cinta kasih mempunyai rasa percaya diri yang lebih besar dibanding anak yang dibesarkan dalam kekerasan rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat anak-anak akan menjadi berperilaku kacau ketika orangtuanya mengumandangkan perang memanas di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kita juga mendengar melalui media massa bahwa hanya dengan masalah memperebutkan tempat perayaan Natal seorang anggota polisi di Manado mengakhiri hidup istrinya (berita siaran televisi 24 Desember 2007) sehingga cinta kasih kepada anaknya pun menjadi dipertanyakan, dan keluarga istri menolak kehadiran suami ini yang akan menengok anaknya. Bagaimana sesungguhnya aturan melakukan sikap perbuatan memberikan cinta kasih ? Atas nama cinta kasih dan mendidik demi kebaikan anak, seorang anak dianiaya oleh orangtuanya karena membolos sekolah. Atas nama cinta pula kecemburuan seorang suami mampu membunuh istri dan

mertuanya dengan pistol (peristiwa Madura , Bekasi -2007), seorang bapak memisahkan anak dari ibunya (infotainment televisi mengenai kehidupan para artis), seorang ibu meninggalkan jabang bayinya di tempat sampah agar orang lain dapat memeliharanya. Di ruang rawat rehabilitasi pasien pengguna narkotikapsikotropika kami mendapat pelajaran berharga tentang pasien-pasien kami yakni, banyak ibu-ibu yang sangat mencintai anaknya sehingga memberikan semua yang diingini anaknya sementara ayahnya melakukan sikap yang dianggap keras oleh ibunya. Ternyata memberikan semua yang diinginkan akan menjerat diri untuk memaksakan kehendak bahwa semua yang diinginkan harus ada dengan cepat, jika tidak maka kesenangan cepat yang diraih dan menjadi pembiasaan dalam cengkeraman kenikmatan narkotika-psikotropika. Di salah satu perguruan tinggi dimana saya memfasilitasi mahasiswa agar bermotivasi menuntut ilmu dan mempersiapkan diri memasuki dunia kerja, kami melakukan dinamika kelompok. Beberapa kali pertemuan dengan banyak kelompok memberikan saya pemahaman bahwa semua orangtua berupaya mencintai anaknya dengan berbagai cara, dan motivasi terlihat tinggi jika orangtua memfasilitasi anak sesuai kebutuhannya dan bukan sematamata karena dorongan nafsu keinginannya. Ketika saya memfasilitasi sebuah keluarga besar pada akhir tahun 2007 untuk menyambut tahun baru dengan tema ‘now and the future’, saya mendapatkan kesan indah, bahwa keluarga besar ini (nenek-orangtua-anak) yang jumlahnya 20 orang, hidup penuh kasih. Para anak mengemukakan posisinya di tahun 2007 dan pandangannya di masa datang, termasuk seorang anak yang retardasi mental. Anakanak dalam keluarga ini berjumlah 11 orang , berumur 8 tahun sampai 21 tahun. Dengan gaya masing-masing sesuai umur dan kemampuannya mempresentasikan dirinya di hadapan para orangtua dan nenek. Kesan saya keluarga ini menetapkan aturan belajar pada waktu yang disediakan, orangtua sanggup membantu dengan dukungan apapun termasuk waktu meski harus berangkat subuh mengikuti kegiatan olahraga pagi anakanak di salah satu sekolah menengah di Jakarta Selatan. Bagaimana mereka mengatasi kepadatan waktu meniti karir? Orangtua anak-anak ini ada 4 pasang yang semua kedudukannya sebagai orangtua bagi 11 anak. Jadi dibentuklah tim orangtua dengan tugas yang terbagi sesuai

kesempatan yang ada, artinya tidak mengabaikan waktu mengejar karir bagi orangtua.

CINTA KASIH DAN KESEHATAN Menurut The New York Sun cinta kasih mengaktivasi otak seperti yang dilakukan kokain terhadap otak, sama seperti pengaktifan otak ketika bermain catur, tetapi nilai cinta kasih tak sama dengan kokain dan bermain catur. Cinta kasih akan membuat kimiawi otak bekerja dengan memberikan energi, semangat, dan perasaan senang, demikian kata Dr. Petra Boyton seorang psikolog tentang sex and relationship. Pada studi Human Communication Research tentang kadar kolestrol darah di Medical News Today Maret 2007 dikatakan mengekspresikan cinta FOTO : ISTIMEWA akan menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam darah . Dengan menurunnya kadar kolesterol jahat maka jantung lebih terlindungi dari penyakit akibat darah tinggi dan infark. Menurut penelitian ini cinta kasih dengan bertatap langsung lebih memberikan dampak emosi positif daripada mengujudkannya melalui kata tertulis.

MENGEKSPRESIKAN CINTA Gary Chapman, penulis The Five Love Languages, mendapatkan lima bahasa cinta. Menurut Chapman, cinta perlu dinyatakan dengan kata, cinta memerlukan penyediaan waktu berkualitas untuk mereka yang dicintai, cinta kasih memberi dan menerima penghargaan, cinta kasih memberikan layanan dan perhatian, dan cinta kasih dinyatakan juga dengan sentuhan fisik. Dengan kata lain cinta kasih perlu diungkapkan. Meski kelimanya penting, bagi setiap individu ada satu atau dua kebutuhan kasih yang lebih menonjol dari kelimanya. Dalam terapi terhadap bayi dengan kebutuhan khusus seperti Down Syndrome, dibutuhkan usapan, belaian, pijat bayi dan cara menggendong yang senantiasa kontak kulit ibu dengan anak. Melalui terapi sentuhan kasih sayang ini bayi retardasi mental lebih terstimuli untuk berkembang keterbatasan kemampuannya. Setiap individu merasa dicintai orang lain dengan cara yang berarti bagi dirinya. Bila individu dicintai dengan menggebu-gebu oleh seseorang, ia dapat saja tidak merasa dicintai karena tidak sesuai dengan kebutuhan bahasa cintanya. Menurut Chapman, penting mempelajari apa yang dibutuhkan diri untuk mengartikan cinta dan bagaimana mengekspresikannya sehingga yang dicintai merasa dicintai, yang memberi cinta merasa cinta kasihnya tersalurkan.

Ratna Sugeng adalah seorang Psikiater, pertanyaan ataupun konsultasi bisa melalui [email protected] EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

75

SEPUTAR BEACUKAI

FOTO : KIRIMAN

JUANDA. Pada 4 Desember 2004 Menteri Keuangan RI Sri Mulyani disela-sela tugasnya ke Surabaya berkesempatan melakukan kunjungan ke KPPBC Tipe A2 Juanda. Dalam kunjungan tersebut Menteri Keuangan yang didampingi oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi, Dirjen Perbendaharaan, dan pejabat eselon I Departemen Keuangan, memberikan pengarahan singkat kepada pejabat dan pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Jawa Timur I, dan II. Seperti tampak dalam gambar kiri. Gambar kanan, Kakanwil DJBC Jateng dan D. I. Yogyakarta, Zeth Likumahwa (pojok depan kiri), Direktur P2 Heru Santoso (pojok depan nomor 2 dari kiri), Kakanwil DJBC Jatim I Djasman Sutedjo (pojok depan nomor 3 dari kiri), Kakanwil DJBC Jawa Barat Jody Koesmendro (depan nomor 3 dari kanan), Kepala KPPBC Tanjung Perak Agus Sudarmadji, Pjs KPPBC Juanda, serta para pejabat dan pegawai dilingkungan Kanwil DJBC Jawa Timur I dan II sedang menyimak pengarahan dari Menteri Keuangan. Kiriman Mochamad Mudzakkir, Kepala Seksi Perbendaharaan KPPBC Juanda WBC/ATS

JAKARTA. Panitia Idul Adha/pengurus masjid di Masjid Baitut Taqwa KP-DJBC pada 20 Desember 2007 menyelenggarakan Sholat Ied di halaman parkir gedung KP-DJBC. Sholat Ied dihadiri pegawai dan masyarakat sekitar lingkungan KP-DJBC dengan menghadirkan penceramah Ustazd Ahmad Bisri (dosen Al-Hikmah). Sholat Ied dihadiri mantan Direktur Teknis Kepabeanan Ibrahim A.Karim, Direktur Kepabeanan Internasional Wahyu Purnomo, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Heri Kristiono dan para pejabat eselon III diantaranya Kepala Bagian Umum Sonny Subagyo. Usai Sholat Ied para pejabat eselon II, III dan IV lainnya menuju tempat pemotongan hewan kurban yang berada di depan gedung Perlengkapan. Tahun 2007 hewan yang dikurban sebanyak 8 ekor sapi dan 71 ekor kambing. Dalam pemotongan hewan kurban hadir Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi yang juga mengkurbankan seekor sapi. Gambar kanan, Ketua DKM Masjid Baitut Taqwa Azis Syamsul Arifin menerima sapi untuk dipotong yang diserahkan oleh Dirjen Bea dan Cukai. WBC/ATS

FOTO : DONNY

JAKARTA. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kamil Sjoieb didampingi Kepala Bagian Perlengkapan Sadiatmo dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kearsipan Mira Puspita Dewi pada 8 Januari 2008 di Aula Loka Muda gedung B Lantai 5 membuka dan sekaligus memberikan arahan kepada peserta dalam Pelatihan Administrator Mesin Absensi. Pelatihan satu hari tersebut diikuti sebanyak 27 pejabat eselon IV dan Kepala Tata Usaha.

MAKASSAR. Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan, pada tanggal 23 November 2007 Inspektorat Jenderal (Itjen) Departemen Keuangan mengadakan sosialisasi dengan mengambil tema “Peran Pengawasan Inspektorat Jenderal Dalam Reformasi Birokrasi Depkeu”. Acara yang berlangsung di Aula Gedung Keuangan Negara Makassar ini dihadiri oleh para pejabat eselon II, III dan IV seluruh instansi di lingkungan Depkeu Sulawesi Selatan. Materi sosialisasi sendiri langsung diberikan oleh Inspektur Jenderal Depkeu, DR Permana Agung. Tampak dalam gambar, Irjen Permana Agung tengah memberikan materi dengan didampingi Kepala Perwakilan Depkeu Sulsel dan Sulbar. Don’s, Makassar

76

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

WBC/ADI

JAKARTA. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati berserta Sekjen Departemen Keuangan, Mulya Nasution, pada 20 Januari 2007 melakukan latihan menembak bersama di ruang latihan tembak, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Latihan yang juga diikuti oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi, dan turut mendampingi seluruh jajaran staf inti KP DJBC. Latihan yang dipersiapkan untuk perlombaan menembak eksekutif dalam rangka memperingati Hari Pabean Internasional ini, sekaligus untuk melihat sarana senjata baru yang dimiliki oleh DJBC. Di akhir acara latihan menembak, menteri berserta rombongan, berkesempatan melihat anjing pelacak narkotika yang baru saja selesai melakukan pelatihan. Dan pada kesempatan itu, menteri juga melihat demo dari para handler dan anjing pelacak narkotika. ADI FOTO : KIRIMAN

PEMATANG SIANTAR. KPPBC Tipe B Pematang Siantar melaksanakan Sosialisasi Cukai yang dihadiri Pengusaha Pabrik Rokok, Pengusaha Tempat Penjualan Eceran MMEA yang berada di wilayah Pematang Siantar, Parapat, dan Brastagi. Sosialisasi yang diselenggarakan pada 13 Desember 2007 dihadiri oleh Pengusaha Tembakau Iris dan perwakilan dari instansi pemerintahan, dilaksanakan di Convention Hall Siantar Hotel, Pematang Siantar Sumatera Utara . Terlihat penyaji sedang berfoto bersama pegawai seusai acara. Kiriman Rogers Panggabean, KPPBC Pematang Siantar

FOTO : KIRIMAN

PEMATANG SIANTAR. Menjelang akhir masa tugasnya, Kepala Kanwil DJBC Sumatera Utara Heryanto Budi Santoso melakukan kunjungan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe B Pematang Siantar pada 28 November 2007 sekaligus meninjau Pabrik Rokok STTC. Pada kesempatan tersebut Heryanto Budi Santoso dan nyonya berfoto bersama Kepala KPPBC Tipe B Pematang Siantar, Elfi Haris, SH beserta para pegawai. Kiriman Rogers Panggabean, KPPBC Pematang Siantar FOTO : KIRIMAN

KUPANG. Bertempat di aula Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A4 Kupang diselenggarakan Sosialisasi UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang dibuka oleh Pj. KPPBC Tipe A4 Kupang, Iwan Nugroho, SE., dengan nara sumber yang terdiri dari Kasi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe A4 Kupang Muhamad Irwan, SE., Kasi Kepabeanan dan Cukai KPPBC Tipe A4 Kupang I Nyoman Tantri Phala, SE, dan moderator Kasi Perbendaharaan Ari Wirasto, SH. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2007 dihadiri oleh pengusaha barang kena cukai dan para pegawai KPPBC Tipe A4 Kupang. Kiriman KPPBC Kupang

EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

77

SEPUTAR BEACUKAI

FOTO : KIRIMAN

FOTO : KIRIMAN

FOTO : MUQSITH HAMIDI

BALIKPAPAN. Bertempat di Kawasan Bendali I Sepinggan, Dharma Wanita Persatuan (DWP) KPPBC Tipe A3 Balikpapan yang diketuai Ny. Arman Sihombing (berdiri paling tengah) mengikuti kegiatan “Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon” yang diadakan pada tanggal 1 Desember 2007 di Balikpapan. Tampak pada gambar, anggota DWP yang mengikuti kegiatan tersebut berpose bersama pohon yang ditanam. Muqsith Hamidi, Balikpapan

LH0KSEUMAWE NAD. Pelatihan pengusaha untuk perdagangan ekspor dalam upaya meningkatkan ekspor nonmigas kabupaten Aceh Utara oleh KPPBC Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam diadakan pada tanggal 11 -. 13 Desember 2007. Tampak pada gambar, narasumber yang memberikan pelatihan Arief Senoadji (Kasi Perbendaharaan) dan Sony A (Kasi Pabean) beserta peserta pelatihan. Kiriman KPPBC Lhokseumawe.

DENPASAR. Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT pada 15 Januari 2008 membuka acara ceramah agama dalam rangka Peringatan Tahun Baru Islam 1429 H yang diselenggarakan di Masjid Baitut Taubah KPPBC Ngurah Rai Denpasar. Acara dihadiri seluruh pegawai yang berada dilingkungan KPPBC dan para pejabat eselon III dilingkungan Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT. Kiriman Kanwil DJBC Bali, dan NTB, NTT FOTO : KIRIMAN

MALANG. Pada Rabu 12 Desember 2007, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II mengadakan acara selamatan menempati gedung kantor baru di Jl. S. Parman No. 87 - 89 Malang.Acara dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II C.F Sijabat, para pejabat Eselon III dan Eselon IV, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Malang, Barid Effendi, dan seluruh pegawai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, serta hadir pula tokoh masyarakat dan Lurah setempat. Tampak pada gambar Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sedang menyerahkan potongan tumpeng kepada Lurah setempat disaksikan oleh para staf. Kiriman KPPBC Malang FOTO : KIRIMAN

TANGERANG. Dharma Wanita Persatuan KPPBC Soekarno-Hatta menyelenggarakan ceramah tentang kanker serviks (kanker leher rahim) dan pencegahannya pada pertemuan rutin tanggal 15 Januari 2008 di Aula gedung B KPPBC Soekarno-Hatta. Dihadiri oleh ibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan serta karyawati KPPBC, ceramah menampilkan penceramah Dokter Bob Ichsan Masri SPOG dari Harmoni Obginozone Health Centre. Kiriman DWP KPPBC Soekarno-Hatta

78

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

WBC/ATS

JAKARTA. Dalam rangka memperingati Hari Pabean Internasional ke-56 Direktorat Kepabeanan Internasional menyelenggarakan beberapa kegiatan pertandingan. Pertandingan antar direktorat yang dilombakan diantaranya basket, voli pejabat eksekutif, gerak jalan santai, dan menembak, Tampak pada gambar, salah satu pertandingan yaitu basket yang dilaksaksanakan pada 9 Januri 2008 antara Tim Direktorat P2 melawan tim Teknis Kepabeanan. Pertandingan akhirnya dimenangkan oleh tim Teknis Kepabeanan. FOTO : KIRIMAN

JUANDA. Bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1428 H yakni tanggal 20 Deember 2007 KPPBC Juanda bekerjasama dengan Takmir Masjid AlMustakim melaksanakan kegiatan penerimaan, pemotongan dan penyaluran hewan kurban. Tahun 2007 ini di KPPBC berhasil dipotong dan disalurkan hewan kurban sebanyak 7 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Pemotongan hewan kurban dilakukan di lapangan Tenis KPPBC Juanda dengan ditandai penyerahan secara simbolis yang dilakukan oleh Kepala KPPBC Juanda Argandiono kepada Ketua Panitia Pelaksana Kurban. Kiriman Mochamad Mudzakkir, Kepala Seksi Perbendaharaan KPPBC Juanda WBC/ATS

WBC/ADI

JAKARTA. Di halaman sekolah Bakti Tugas Pasar Minggu diselenggarakan secara sederhana HUT SD Bhakti Tugas ke-41 (20 Januari 1967 – 20 Januari 2007) dan HUT Sekolah TPA Bhakti Tugas ke-8 (20 Januari 1999 – 20 Januari 2007) pada 21 Januari 2008. Acara diawali dengan menyanyikan Mars SD Bhakti Tugas dan Padamu Negeri oleh paduan suara siswa kelas VI, dilanjutkan kata sambutan oleh Ny. Umi Sumartono dari Yayasan Kesejahteraan Bhakti Tugas cabang Jakarta Selatan. Acara dihadiri oleh seluruh pengurus Yayasan Bhakti Tugas. Usai pembacaan doa, dilakukan pemotongan dua tumpeng dengan didampingi Ny. Sri Koesoemo Haryo, yang masing-masih dilakukan oleh Dadang Hartono (tumpeng SD Bhakti Tugas) diserahkan kepada Kepala Sekolah SD Yakni Drs. A. Gopari (kiri) dan Ny. Wahyunarah (tumpeng TPA Bhakti Tugas) diserahkan kepada H. Mashur (kanan), seperti terlihat pada gambar. Selain itu dilakukan juga penyerahan santunan anak yatim yang kurang mampu yang dilakukan oleh H. Mashur kepada 6 siswa. Acara dimeriahkan oleh penampilan siswa-siswi dengan menampilkan Tari Indang, marawis, senam tongkat, rebana dan juga kolintang.

JAKARTA. Indonesia Karate-Do (INKADO) Korda Jawa-Barat pimpinan Agustinus Djoko Pinandjoyo yang juga sebagai Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A2 Belawan, melaksanakan pelantikan DAN-1 bagi anggota karatekanya yang baru saja lulus dalam ujian kenaikan DAN pada 18 November 2007. Acara yang berlangsung pada 13 Januari 2008 di DOJO Garuda Sakti Pondok Gede, diawali dengan latihan bersama dan pembekalan pengetahuan tentang wasit, yang diakhiri dengan penggojlokkan mental dan pembakaran sabuk coklat bagi karateka yang telah dilantik.

EDISI 399 FEBRUARI 2008

WARTA BEA CUKAI

79

SEPUTAR BEACUKAI

DOK. KPPBC MERAUKE

MERAUKE. Keluarga besar Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) Tipe B Merauke pada tanggal 12 Desember 2007 menyelenggarakan perayaan Natal bersama di halaman kantor, yang dihadiri oleh para pegawai dan keluarga, pensiunan bea cukai, serta warga sekitar. Pada acara tersebut, selain kebaktian yang berisi puji-pujian serta khotbah yang disampaikan oleh Pdt. Elli, juga diserahkan bingkisan kepada lima orang pensiunan bea cukai. Tampak pada gambar kiri penyalaan lilin Natal oleh Kepala KPPBC Merauke, Myfriend P. Limbong (baju batik), dan pada gambar kanan foto bersama pegawai KPPBC Merauke yang merayakan Natal. Kiriman KPPBC Merauke, Foto Dok. KPPBC Merauke WBC/ADI

JAKARTA. Pada 18 Januari 2008, bertempat di Wisma Serba Guna Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, AMURA Karate-Do Indonesia melaksanakan pelantikan Pengurus Pusat (PP) dan Dewan Guru masa bakti 2008 - 2012, yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PB Forki, Luhut B. Panjaitan dan Sekjen PB Forki Letjen Hendardji. Pada pelantikan kali ini, terpilih sebagai Ketua Umum PP AMURA, H. Mochammad Ramli, Ketua Harian PP AMURA, Marisi Zainuddin Sihotang yang juga sebagai Kepala Sub Direktorat Penindakan KP. DJBC, Sekretaris Umum PP AMURA, Sonny Ramli yang juga sebagai Kepala Seksi Penyidikan I KP. DJBC. Sementara itu, untuk posisi Dewan Guru antara lain, Abdul Latif, Said Rusli (Purnawirawan DJBC), dan Nurief Muda’af (pelaksana Dit.P2). Turut hadir pada acara pelantikan, Kepala Sub Direktorat In- telijen KP. DJBC, Maman Anurachman yang juga sebagai Ketua Bidang Pembinaan PB Inkado, dan jajaran pengurus KONI Pusat serta pengurus AMURA Karate-Do Indonesia Lainnya.

FOTO : KIRIMAN

JAKARTA. Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) KPU Bea Cukai Tanjung Priok menggelar pemotongan hewan qurban pada Kamis 20 Desember 2007 di halaman belakang gedung induk Jalan Pabean No. 1 Tanjung Priok.Panitia qurban berhasil mengumpulkan 134 muqarrib (pequrban). Seekor sapi (terdiri dari 7 pequrban) disembelih di kantor, sisanya disebar dalam bentuk hidup, 31 di Jabodetabek, dan 96 terutama di Jateng dan Jatim. Pembagian daging difokuskan terutama untuk para mitra pendukung KPU yaitu para tenaga cleaning services, satpam dan para sopir mobil jemputan. Kiriman Arie Julianto KPU Tanjung Priok FOTO : KIRIMAN

MALANG. Bertempat di Aula Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A3 Malang, pada 8 Januari 2008 Kepala KPPBC Malang Baried Effendi beserta staf menerima anggota komisi B bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kota Malang yang melakukan kunjungan kerja mencari data dan informasi tentang Realisasi Penerimaan Cukai 2007 dan Target Penerimaan Cukai 2008. Usai pertemuan dalam kesempatan pamitan, anggota komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan kota Malang melakukan foto bersama dengan Kepala KPPBC Malang (nomor 5 dari kiri) beserta staf. Kiriman KPPBC Tipe A3 Malang

80

WARTA BEA CUKAI

EDISI 399 FEBRUARI 2008

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 134/PMK.04/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU MENTERI KEUANGAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan administrasi, melindungi industri dalam negeri, dan mengurangi salah satu penyebab peredaran hasil tembakau ilegal, perlu dilakukan penyesuaian terhadap harga dasar dan tarif cukai hasil tembakau; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum. 2. Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik hasil tembakau. BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 399 FEBRUARI 2008

1

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

3. Harga Jual Eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya cukai. 4. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. 5. Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin. 6. Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin. 7. Sigaret Kretek Tangan (SKT) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin. 8. Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin. 9. Sigaret Putih Tangan (SPT) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin. 10. Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. 11. Cerutu (CRT) adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. 12. Rokok Daun atau Klobot (KLB) adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. 13. Tembakau Iris (TIS) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. 14. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam angka 5 sampai dengan angka 13 yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

2

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 399 FEBRUARI 2008

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

15. Kantor pengawasan dan pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat. 16. Importir Barang Kena Cukai yang selanjutnya disebut sebagai Importir adalah orang yang mengimpor Barang Kena Cukai hasil tembakau. 17. Harga Jual Eceran Minimum adalah Harga Jual Eceran serendah-rendahnya atas masing-masing jenis hasil tembakau produksi Golongan Pengusaha Pabrik tertentu yang ditetapkan Menteri. 18. Harga Transaksi Pasar adalah besaran harga transaksi penjualan yang terjadi pada tingkat konsumen akhir. 19. Dokumen Cukai CK-1 adalah dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau. 20. Dokumen Cukai CK-8 adalah dokumen Pemberitahuan Pengeluaran Barang Kena Cukai Yang Belum Dilunasi Cukainya Dari Pabrik Atau Tempat Penyimpanan Untuk Tujuan Ekspor. 21. Produksi Pabrik adalah produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan Dokumen Cukai CK-1. 22. Batasan Produksi Pabrik adalah batasan produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau, dalam satu tahun takwim Tahun Anggaran berjalan. 23. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 25. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 2. Ketentuan Pasal 5 diubah dengan mengubah ketentuan ayat (3) dan menambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Keputusan tentang Penetapan Harga Jual Eceran Merek Baru maupun Penetapan Kenaikan Harga Jual Eceran, baik yang diterbitkan sebelum maupun setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan batal, apabila selama lebih dari enam bulan berturut-turut Pengusaha Pabrik atau Importir yang bersangkutan tidak pernah merealisasikan pemesanan pita cukainya dengan menggunakan Dokumen Cukai CK-1 atau tidak pernah merealisasikan ekspor hasil tembakaunya dengan menggunakan Dokumen Cukai CK-8. (2) Untuk dapat menggunakan kembali Harga Jual Eceran atas merek hasil tembakau yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pabrik atau Importir harus mengajukan kembali Permohonan Penetapan Harga Jual Eceran sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. (3) Pengusaha Pabrik dapat menurunkan Harga Jual Eceran yang masih berlaku atas merek hasil tembakau yang dimilikinya dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengusaha Pabrik golongan II atau golongan III hasil tembakau jenis SKM, SKT, dan SPM; b. Besarnya persentase penurunan Harga Jual Eceran paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Jual Eceran yang masih berlaku dan besarnya Harga Jual Eceran yang diturunkan tidak lebih rendah dari Harga Jual Eceran Minimum pada golongannya; dan BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 399 FEBRUARI 2008

3

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

c. Pengusaha Pabrik mengajukan permohonan penetapan Harga Jual Eceran kepada Kepala Kantor. (4) Penurunan Harga Jual Eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan pada bulan Januari tahun 2008 dan berlaku satu kali untuk masingmasing merek yang dimiliki Pengusaha Pabrik. (5) Importir dilarang menurunkan Harga Jual Eceran yang masih berlaku atas merek hasil tembakau yang dimilikinya. 3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Harga Jual Eceran Minimum untuk setiap jenis hasil tembakau dari masingmasing Golongan Pengusaha Pabrik adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Hasil akhir penghitungan Harga Jual Eceran perkemasan penjualan eceran dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah). (3) Harga Jual Eceran merek baru dari Pengusaha Pabrik tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran atas merek hasil tembakau yang dimilikinya dan/atau yang pernah dimilikinya. 4. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA yang berbunyi sebagai berikut: BAB VA KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14A Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008, terhadap masingmasing Harga Jual Eceran yang masih berlaku ditetapkan kembali oleh Kepala Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/ PMK.04/2006, menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini. Pasal II Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2007 MENTERI KEUANGAN, ttd SRI MULYANI INDRAWATI

4

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 399 FEBRUARI 2008

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/PMK.04/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 399 FEBRUARI 2008

5

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/PMK.04/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

6

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 399 FEBRUARI 2008

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/PMK.04/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 399 FEBRUARI 2008

7

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/PMK.04/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

8

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 399 FEBRUARI 2008

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/PMK.04/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 399 FEBRUARI 2008

9

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/PMK.04/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

10

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 399 FEBRUARI 2008

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/PMK.04/2007 TENTANG IMPOR SEMENTARA MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10D ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IMPOR SEMENTARA. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan : 1. Impor sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. 2. Diekspor kembali adalah pengeluaran barang impor sementara dari daerah pabean sesuai ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. 3. Tidak diekspor kembali adalah barang impor sementara yang tidak diekspor kembali dalam jangka waktu lebih dari 60 hari sejak tanggal jatuh tempo impor sementara. 4. Pengurusan administrasi kepabeanan adalah pengajuan pemberitahuan pabean ekspor dan/atau surat pemberitahuan untuk mengekspor kembali. 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pabean. 7. Pejabat Bea dan Cukai adalah Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. 8. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Pasal 2 Barang impor dapat disetujui untuk dikeluarkan sebagai barang impor sementara apabila pada waktu impornya memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. tidak akan habis dipakai; b. identitas barang tersebut jelas; BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 399 FEBRUARI 2008

11

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

c. dalam jangka waktu impor sementara tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki kecuali aus karena penggunaan; dan d. terdapat dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan diekspor kembali. Pasal 3 (1) Terhadap barang impor sementara dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk. (2) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan pembebasan bea masuk adalah : a. barang untuk keperluan pameran yang dipamerkan di tempat lain dari tempat penyelenggaraan pameran berikat; b. barang untuk keperluan seminar atau kegiatan semacam itu; c. barang untuk keperluan peragaan atau demonstrasi; d. barang untuk keperluan tenaga ahli; e. barang untuk keperluan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; f. barang yang diimpor untuk keperluan perlombaan dibidang olahraga; g. kemasan yang digunakan untuk pengangkutan barang impor atau ekspor secara berulang-ulang; h. barang keperluan contoh atau model; i. kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh wisatawan manca negara; j. kendaraan atau sarana pengangkut yang masuk melalui lintas batas dan penggunaannya tidak bersifat regular; k. barang untuk diperbaiki, direkondisi, diuji, dan dikalibrasi; l. binatang hidup untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga, perlombaan, pelatihan, pejantan, dan penanggulangan gangguan keamanan; m. peralatan khusus yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam, kebakaran, dan gangguan keamanan; n. kapal niaga yang diimpor oleh perusahaan pelayaran niaga nasional; o. pesawat dan mesin pesawat yang diimpor oleh perusahaan penerbangan nasional; p. barang yang dibawa oleh penumpang dan akan dibawa kembali keluar negeri; dan/atau q. barang pendukung proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dari luar negeri. (3) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan keringanan bea masuk adalah mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur. Pasal 4 (1) Untuk mendapatkan fasilitas impor sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, importir mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor. (2) Dalam hal tertentu permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Direktur Jenderal. (3) Kewajiban pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap barang impor sementara yang dibawa oleh penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf p. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

12

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 399 FEBRUARI 2008

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

a. rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai pabean barang impor sementara; b. pelabuhan tempat pemasukan barang impor sementara; c. tujuan penggunaan barang impor sementara; d. lokasi penggunaan barang impor sementara; dan e. jangka waktu impor sementara. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri dengan : a. dokumen pendukung yang menerangkan bahwa barang tersebut akan diekspor kembali; dan b. dokumen identitas pemohon seperti NPWP, surat izin usaha, dan API/APIT. Pasal 5 (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Kantor melakukan penelitian dan penetapan nilai pabean serta klasifikasi barang atas barang impor sementara untuk penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagai dasar penerbitan izin impor sementara. (2) Dalam hal permohonan fasilitas impor sementara disetujui, Kepala Kantor atas nama Menteri menerbitkan izin impor sementara. (3) Dalam hal permohonan fasilitas impor sementara tidak disetujui, Kepala Kantor membuat surat pemberitahuan penolakan permohonan dengan menyebutkan alas an penolakan. Pasal 6 (1) Terhadap barang impor sementara yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), importir wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor. (2) Kewajiban menyerahkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk impor sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf p berdasarkan pertimbangan dari Kepala Kantor. (3) Jumlah jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang atau yang seharusnya dibayar atas barang impor yang bersangkutan. Pasal 7 (1) Terhadap barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), importir wajib membayar : a. bea masuk sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan atau bagian dari bulan, dikalikan jumlah bulan jangka waktu impor sementara, dikalikan jumlah bea masuk yang seharusnya dibayar atas barang impor sementara bersangkutan; dan b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). (2) Dikecualikan dari kewajiban pembayaran PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal atas barang impor sementara tersebut diberikan fasilitas perpajakan berdasarkan ketentuan di bidang perpajakan yang berlaku. (3) Selain kewajiban untuk membayar bea masuk, PPN atau PPN dan PPnBM, importir wajib menyerahkan jaminan sebesar selisih antara bea masuk yang BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 399 FEBRUARI 2008

13

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

seharusnya dibayar dengan yang telah dibayar ditambah dengan Pajak Penghasilan Pasal 22. Pasal 8 Terhadap barang impor sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam kondisi bukan baru dan/atau yang diatur tata niaga impornya wajib mendapat persetujuan impor dari instansi yang berwenang sebelum barang tersebut keluar dari kawasan pabean. Pasal 9 (1) Untuk pemenuhan kewajiban pabean atas impor sementara, disampaikan pemberitahuan pabean impor yang dibuat berdasarkan dokumen pelengkap pabean dan/atau izin impor sementara. (2) Pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala kantor paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal izin impor sementara, disertai tanda terima pembayaran dan/atau jaminan. (3) Apabila pemberitahuan pabean impor tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka izin impor sementara yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 (1) Jangka waktu izin impor sementara diberikan berdasarkan permohonan sesuai dengan tujuan penggunaannya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor sementara. (2) Dalam hal jangka waktu impor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 3 (tiga) tahun, jangka waktu izin impor sementara tersebut dapat diperpangjang lebih dari 1 (satu) kali berdasarkan permohonan, sepanjang jangka waktu izin impor sementara secara keseluruhan tidak lebih dari 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor sementara. Pasal 11 (1) Selama berlakunya izin impor sementara, barang impor sementara dapat dipindahlokasikan atau digunakan untuk tujuan lain setelah mendapat persetujuan dari kepala kantor atau Direktur Jenderal. (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) importir mengajukan permohonan kepada kepala kantor yang menerbitkan izin impor sementara atau Direktur Jenderal. (3) Dalam hal barang impor semetara dipindahlokasikan ke tempat lain yang berada dalam pengawasan kantor pabean lain, importir memberitahukan hal tersebut kepada kepala kantor tujuan. (4) Dalam hal barang impor sementara dipindahlokasikan atau digunakan untuk tujuan lain tanpa mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin impor sementara dicabut. (5) Pencabutan izin impor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kepala kantor atau Direktur Jenderal dengan surat pencabutan.

14

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 399 FEBRUARI 2008

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

(6) Terhadap barang impor sementara yang telah dicabut izin impor sementaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penyegelan pada kesempatan pertama. (7) Dalam hal izin impor sementara dicabut, barang impor sementara tersebut diperlakukan sebagai barang impor sementara yang tidak diekspor kembali dan importir wajib membayar bea masuk yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. (8) Dalam hal barang impor sementara yang telah dicabut izin impor sementaranya tidak diekspor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), maka barang impor tersebut diperlakukan sebagai barang impor sementara yang tidak diekspor kembali. Pasal 12 (1) Setelah jangka waktu impor sementara berakhir dan dalam hal tidak dilakukan perpanjangan izin impor sementara, sambil menunggu proses realisasi ekspor, terhadap barang impor sementara dilakukan penyegelan pada kesempatan pertama. (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka kembali pada saat barang akan dimuat ke sarana pengangkut dalam rangka realisasi ekspornya. Pasal 13 (1) Dalam hal terjadi kerusakan berat atau musnah karena keadaan memaksa (force majeure), importir dapat dibebaskan dari kewajiban untuk mengekspor kembali barang impor sementara dimaksud serta dibebaskan dari kewajiban melunasi kekurangan bea masuk dan sanksi administrasi berdasarkan persetujuan Kepala Kantor atau Direktur Jenderal. (2) Keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan pernyataan dari instansi yang berwenang. (3) Terhadap keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat membuat laporan kejadian dan berita acara. Pasal 14 (1) Terhadap barang impor sementara dalam kondisi bukan baru dan/atau barang yang terkena peraturan pembatasan yang tidak diekspor kembali, sebelum dilakukan pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, wajib mendapat persetujuan impor dari instansi teknis terkait. (2) Terhadap impor sementara yang mendapat keringanan, pemenuhan persyaratan impor dilakukan pada saat mengajukan impor sementara. Pasal 15 (1) Orang yang terlambat mengekspor kembali barang impor sementara melebihi jangka waktu yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar. (2) Yang dimaksud dengan terlambat mengekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan ekspor kembali barang impor sementara yang : BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 399 FEBRUARI 2008

15

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

a. pengurusan administrasi kepabeanan dilakukan setelah tanggal jatuh tempo impor sementara sampai dengan 60 hari setelah tanggal jatuh tempo impor sementara dan realisasi ekspornya dilakukan dalam kurun waktu yang sama; atau b. pengurusan administrasi kepabeanan dilakukan sampai dengan tanggal jatuh tempo impor sementara dan realisasi ekspornya dilakukan dalam jangka waktu antara 30 hari setelah tanggal jatuh tempo impor sementara sampai dengan 60 hari setelah tanggal jatuh tempo impor sementara. (3) Orang yang tidak mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan wajib membayar bea masuk dan dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Pasal 16 (1) Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, izin impor sementara yang pemberitahuan pabean impornya telah didaftarkan sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya izin impor sementara, dan apabila masih diperlukan dapat diberikan perpanjangan dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Terhadap izin impor sementara yang pemberitahuan pabean impornya telah didaftarkan sebelum dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan ini dan pada saat jatuh temponya telah berlaku Peraturan Menteri Keuangan ini, maka diselesaikan dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. Pasal 17 Ketentuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal. Pasal 18 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 615/PMK.04/2004 tentang Tata Laksana Impor Sementara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Nopember 2007 MENTERI KEUANGAN, ttd SRI MULYANI INDRAWATI

16

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 399 FEBRUARI 2008