ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN ATAS KEPEMILIKAN ASET TETAP TERHADAP LABA KENA PAJAK DAN PPh TERUTANG (STUDI KASUS PADA PT. BOKORMAS WAHANA MAKMUR)
ABSTRAK
Oleh
Yolanda Oktarina NPM : 0711031023 Telp : 08127247925 Email :
[email protected] Pembimbing I : R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., C.P.A Pembimbing II : Komaruddin, S.E., M.Si., C.P.A PT. Bokormas Wahana Makmur adalah perusahaan kontraktor pertambangan. Untuk mengoptimalkan labanya, perusahaan ini memiliki beberapa aset tetapnya dengan sewa guna usaha (leasing). Pada kepemilikan aset tetap melalui sewa guna usaha ini, terdapat perbedaan antara perlakuan akuntansi dengan perlakuan perpajakan. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa laporan keuangan, kontrak leasing dan laporan perpajakan pada tahun 2010. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh aset yang dimiliki dengan cara sewa guna usaha di PT. Bokormas Wahana Makmur pada tahun 2010. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Terjadinya perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan atas kepemilikan aset tetap dengan cara sewa guna usaha hak opsi, (2) Pada perlakuan akuntansi, aset sewa guna usaha disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaatnya, sedangkan pada perlakuan perpajakan aset sewa guna usaha tidak disusutkan, melainkan dibebankan dalam akun beban aset sewa guna usaha sebesar nilai angsuran, (3) Laba kena pajak setelah koreksi fiskal menjadi lebih besar dibandingkan dengan laba kena pajak sebelum koreksi fiskal (laba akuntansi), (4) Perlakuan akuntansi atas kepemilikan aset sewa guna usaha yang dibuat PT. Bokormas Wahana Makmur telah sesuai dengan SAK-ETAP Bab 17, (5) Perlakuan perpajakan atas kepemilikan aset sewa guna usaha juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kata Kunci: sewa guna usaha, aset tetap, perlakuan akuntansi, perlakuan perpajakan.
ANALYSIS ACCOUNTING AND TAX TREATMENT OF OWNERSHIP OF FIXED ASSETS TOWARD TAXABLE PROFITS AND INCOME TAX PAYABLE (CASE STUDIES ON PT. BOKORMAS WAHANA MAKMUR)
ABSTRACT
Oleh
Yolanda Oktarina NPM : 0711031023 Telp : 08127247925 Email :
[email protected] Pembimbing I : R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., C.P.A Pembimbing II : Komaruddin, S.E., M.Si., C.P.A PT. Bokormas Wahana Makmur is a mining contractor company. To optimize profits, this company acquired its fixed assets by leasing. On ownership of fixed assets by leasing, there is a difference between the accounting treatment and the tax treatment. Type of research which used by the author is descriptive research. The data which used in this research is a secondary data, such as the financial statements, leasing contracts and tax reporting in 2010. Samples in this research are all of fixed assets which get by leasing in PT. Bokormas Wahana Makmur in 2010. The results of this research are (1) there are differences between the accounting treatment and the tax treatment of ownership of fixed assets by leasing with option rights, (2) In the accounting treatment, leased assets are depreciated based on the estimated of periods benefited, whereas in the tax treatment leased assets aren’t deprecited, but charged to the account of leased assets expense as big as installment payment, (3) Taxable income after fiscal correction becomes greater than the taxable income before fiscal correction (accounting profit), (4) The accounting treatment of ownership of the leased assets are made by PT. Bokormas Wahana Makmur in compliance with SAK-ETAP Chapter 17, (5) Tax treatment of ownership of the leased asset is also in compliance with applicable regulations. Key words: leasing, fixed assets, accounting treatment, tax treatment.
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN Pada perusahaan konstruksi, aset tetap merupakan bagian penting dari kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, karena aset memiliki proporsi yang terbesar dari kekayaan tersebut. Dalam rangka pengembangan perusahaan, biasanya perusahaan akan selalu berusaha untuk mengganti aset yang lama dengan aset yang baru. Penggantian atas aset yang lama ini mungkin disebabkan karena aset tersebut telah habis masa umur ekonomisnya atau karena rusak dan tidak dapat lagi digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan disisi lain, kegiatan operasional perusahaan menuntut adanya pengadaan aset tetap yang baru terutama gedung dan peralatan. Pengadaan aset tetap ini dapat dipenuhi oleh perusahaan dengan beberapa alternatif, yaitu: pembelian tunai, kepemilikan melalui pertukaran, pembelian angsuran, kepemilikan dengan sewa guna usaha, dll. Untuk mengoptimalkan labanya, PT. Bokormas Wahana Makmur yang bergerak dalam bidang kontraktor pertambangan memiliki beberapa aset tetapnya dengan sewa guna usaha (leasing). Sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (capital lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease) yaitu apabila dalam transaksi perusahaan lessor bertindak sebagai pihak yang membiayai barang modal dimana secara berkala lessor menerima pembayaran sewa guna usaha dari lessee dan di akhir masa sewa terdapat hak opsi bagi lessee. Hak opsi adalah hak lessee untuk membeli barang modal yang disewagunausahakan atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Sedangkan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) yaitu apabila dalam transaksi perusahaan lessor membeli barang modal dan kemudian menyewa guna usahakannya kepada lessee, lessee tidak mempunyai hak opsi untuk membeli atau memperpanjang transaksi sewa guna usaha tersebut. Pada setiap akhir periode, perusahaan selalu membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Dalam membuat laporan keuangan tersebut transaksi sewa guna usaha diperlakukan dan dicatat sebagai aset tetap dan kewajiban pada awal masa sewa guna usaha sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar oleh penyewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha. Selama masa sewa, perusahaan juga melakukan penyusutan atas aset tetap sewa guna usaha berdasarkan taksiran masa manfaatnya.
Perlakuan di atas adalah perlakuan yang biasa terjadi pada akuntansi, perlakuan untuk perpajakan tentunya memiliki perbedaan dikarenakan adanya ketentuan-ketentuan perpajakan yang secara khusus mengaturnya.
B. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN MASALAH Pengertian Sewa Guna Usaha Sebagaimana dituangkan dalam pasal 1 Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian No. Kep- 122/MK/IV/2/1974, No. 30/Kbp/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974, menyatakan bahwa leasing itu adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati. Klasifikasi Sewa Guna Usaha Klasifikasi sewa yang digunakan dalam SAK No. 30 Tahun 2009 didasarkan atas sejauh mana risiko dan yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada lessor dan lessee. Secara umum sewa mempunyai 2 (dua) klasifikasi dasar seperti disampaikan dalam SAK No. 30 dimaksud, yaitu: 1. Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Sewa pembiayaan adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik dapat dialihkan dan dapat juga tidak dialihkan. Pada sewa pembiayaan, perusahaan sewa (lessor) adalah pihak yang membebani penyediaan barang modal. Penyewa (lessee) umumnya memilih barang modal yang dibutuhkan, atas nama perusahaan sewa sebagai pemilik modal, melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi sewa. Selama masa sewa, penyewa guna usaha melakukan pembayaran sewa berkala dimana jumlah seluruhnya ditambah nilai sisa (residual value) bila ada, akan mencakup pengembalian harga perolehan (beban) barang modal yang dibebani serta bunganya yang merupakan .pendapatan bagi perusahaan sewa guna usaha. 2. Sewa Operasi (Operational Lease) Sewa operasi adalah sewa selain sewa pembiayaan. Pada sewa operasi, perusahaan sewa (lessor) membeli barang modal dan disewakan kepada penyewa guna usaha (lessee). Dalam jumlah seluruh pembayaran sewa berkala dalam sewa operasi tidak mencakup jumlah beban yang dikeluarkan
untuk memperoleh barang modal berikut bunganya. Perusahaan sewa dalam sewa operasi ini bertanggung jawab atas beban-beban pelaksanaannya seperti asuransi, pajak, atau pemeliharaan barang modal. Perlakuan Akuntansi Untuk Sewa Guna Usaha Menurut SAK-ETAP Bab 17, perlakuan akuntansi oleh penyewa guna usaha dengan menggunakan metode capital lease adalah sebagai berikut: (1) Pada awal masa sewa, lessee harus mengakui hak dan kewajiban dalam sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah nilai residu (harga opsi) yang harus dibayar oleh lessee pada akhir masa sewa. (2) Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dari pembayaran sewa guna usaha adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh lessor atau tingkat bunga yang berlaku pada awal masa sewa. (3) Selama masa sewa, setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai angsuran pokok kewajiban dan beban bunga berdasarkan tingkat bunga yang diperhitungkan terhadap sisa kewajiban lessee. (4) Lessee harus menyusutkan atau mengamortisasi aset sewaan dalam sewa pembiayaan sesuai dengan Bab 15 Aset Tetap atau Bab 16 Aset Tidak Berwujud. Jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, maka aset sewaan harus disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan umur manfaatnya. (5) Kalau aset yang sewaan dibeli sebelum berakhirnya masa sewa, maka perbedaan antara pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban diakui keuntungan dan kerugian pada periode terjadinya. (6) Dalam hal dilakukan transaksi jual dan sewa-balik (sales and lease back) maka transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa. Selisih antara harga jual dan nilai tercatat aset yang dijual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan. Amortisasi atas keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan harus dilakukan secara proporsional dengan beban penyusutan aset sewaan jika sewabalik merupakan sewa pembiayaan atau secara proporsional dengan beban sewa jika sewa-balik merupakan sewa operasi. Perlakuan Perpajakan Untuk Sewa Guna Usaha Menurut peraturan perpajakan dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No.1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi, pada pasal 16, perlakuan pajak penghasilan bagi lessee adalah sebagai berikut : (1) Selama masa sewa guna usaha, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewagunausaha, sampai saat lessee menggunakan opsi untuk membeli, (2) Setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutan adalah nilai sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan, (3) Pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee kecuali pembiayaan atas tanah, merupakan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi sewa guna usaha tersebut memenuhi ketentuan dalam pasal 3 keputusan ini. Lessee tidak memotong
PPh pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. Permasalahan Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Apakah perlakuan akuntansi atas kepemilikan aset tetap menghasilkan laba kena pajak yang berbeda dengan perlakuan perpajakan? 2. Apakah perlakuan akuntansi atas kepemilikan aset sewa guna usaha yang dibuat PT. Bokormas Wahana Makmur telah sesuai dengan SAK-ETAP Bab 17? 3. Apakah perlakuan perpajakan atas kepemilikan aset sewa guna usaha telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
C. METODE PENELITIAN 1. Jenis dan Sumber Data Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa laporan keuangan, kontrak leasing dan laporan perpajakan pada tahun 2010. Sumber data diperoleh dari PT. Bokormas Wahana Makmur. 2. Sampel Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh aset yang dimiliki dengan cara sewa guna usaha di PT. Bokormas Wahana Makmur pada tahun 2010 yang disajikan pada Tabel. 2. Tabel tersebut memperlihatkan daftar aset sewa guna usaha pada Tahun 2010 beserta tahun perolehan, jangka waktu sewa guna usaha dan harga perolehannya. 3. Teknik Analisis Data Penulis menggunakan teknik analisis sebagai berikut: 1. Menilai dan melakukan perhitungan pada aset sewa guna usaha berdasarkan SAK-ETAP Bab 17 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991. 2. Membandingkan hasil perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan yang seharusnya diterapkan berdasarkan SAK-ETAP Bab 17 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991.
3. Melakukan analisis terhadap laba kena pajak dan PPh terutang atas kepemilikan aset dengan sewa guna usaha tersebut. 4. Mengambil simpulan dan memberikan saran.
D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN Kebijakan Akuntansi PT. Bokormas Wahana Makmur Mengenai aset tetap dan penyusutan, Sesuai dengan SAK-ETAP Bab 15 mengenai ”Aset tetap”, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method), berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang dapat dilihat pada Tabel.3 mengenai kebijakan penyusutan aset PT. Bokormas Wahana Makmur. Mengenai Sewa, Sesuai dengan SAK-ETAP Bab 17 tentang ”Sewa”, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset , sedangkan suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Perusahaan memenuhi kriteria sewa pembiayaan yang sesuai persyaratan dalam SAK-ETAP, yaitu: a
Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada perusahaan pada akhir masa sewa.
b
Perusahaan mempunyai hak opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan.
c
Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak memiliki tidak dialihkan, yaitu masa sewa sama atau lebih 75% umur ekonomis aset sewaan.
Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan, yaitu pembayaran sewa minimun sama atau lebih dari 90% nilai wajar aset sewaan. Daftar aset sewa guna usaha tersebut dapat dilihat pada Tabel. 2 yang berisi daftar aset sewa guna usaha PT. Bokormas Wahana Makmur.
Transaksi Sewa Guna Usaha Menurut Peraturan Perpajakan Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991, kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut: 1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. 2. Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2(dua) tahun untuk barang modal golongan I, 3(tiga) tahun untuk barang modal golongan II dan III dan 7(tujuh) tahun untuk golongan bangunan. 3. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee Mulai 1 Januari 1995 pengelompokan barang modal bukan bangunan menjadi 4, tapi belum ada perubahan masa SGU untuk harta kelompok 4; oleh karena itu digunakan dengan kelompok III sekuranng-kurangnya 3 (tiga) tahun. Seluruh aset sewa guna PT. Bokormas Wahana Makmur memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh ketentuan perpajakan sebagai aset sewa guna usaha hak opsi, hal ini dapat dilihat pada lampiran 1 yang meyajikan tentang pembayaran angsuran sewa guna usaha. Perlakuan Perpajakan atas Kepemilikan Aset Tetap Peraturan perpajakan yang terkait dengan transaksi sewa guna usaha yaitu: Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (leasing) Perlakuan Akuntansi Pajak atas Kepemilikan Aset Tetap pada PT. Bokormas Wahana Makmur sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakanadalah sebagai berikut: A. Berdasarkan kriteria pada Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991, maka transaksi sewa guna usaha yang terjadi pada PT. Bokormas Wahana Makmur tersebut dapat dikategorikan sebagai transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi. B. Atas transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi tersebut, PT. Bokormas Wahana Makmur dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang dapat dilihat pada Tabel. 4. Namun berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, PPN Masukan atas semua transaksi tersebut tidak dapat dikredikan.
C. PT. Bokormas Wahana Makmur tidak boleh melakukan penyusutan atas aset sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha. Namun membebankan dalam beban aset sewa guna usaha sebesar angsuran pokok ditambah dengan beban bunga sewa guna usaha. Penyusutan baru boleh dilakukan setelah PT. Bokormas Wahana Makmur menggunakan hak opsinya untuk membeli aset sewa guna usaha tersebut. D. Pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh PT. Bokormas Wahana Makmur merupakan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, rincian pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi Tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel. 5. Analisis Perlakuan Akuntansi dan Perpajakan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991, selama masa sewa guna usaha, lessee tidak diperkenankan melakukan penyusutan atas aset sewa guna usaha. Lessee diperkenankan melakukan penyusutan atas aset sewa guna usaha setelah lessee melakukan hak opsi pembelian untuk membeli aset tersebut. Hal ini tentunya berbeda dengan kebijakan akuntansi yang menetapkan bahwa penyusutan atas aset sewa guna usaha dilakukan setelah perjanjian sewa guna usaha ditandatangani, yang berarti selama sewa guna usaha, lessee mengakui adanya penyusutan atas aset sewa guna usaha tersebut. Perbandingan perlakuan atas penyusutan aset sewa guna usaha PT. Bokormas Wahana Makmur antara Kebijakan Akuntansi dengan Perpajakan Tahun 2010 disajikan pada Tabel. 6. Tabel. 6 tersebut menunjukkan bahwa semakin jelas terlihat adanya perbedaan antara perlakuan akuntansi dan perpajakan. Pada perlakuan akuntansi, aset sewa guna usaha disusutkan berdasarkan taksiran manfaatnya, sedangkan pada perlakuan perpajakan aset sewa guna usaha tidak disusutkan, melainkan dibebankan dalam beban aset sewa guna usaha sebesar angsuran pokok ditambah beban bunga aset sewa guna usaha. Jumlah beban penyusutan aset sewa guna usaha pada tahun 2010 menurut akuntansi sebesar 10.243.171.262,- sedangkan beban aset sewa guna usaha menurut perpajakan sebesar Rp. 11.621.264.907,-. Perbedaan tersebut menyebabkan terjadinya rekonsiliasi fiskal yaitu penyesuaian-penyesuaian pada laporan laba/rugi untuk menentukan dasar perhitungan pajak penghasilan. Pada lampiran 3 terdapat tabel tentang rekonsiliasi fiskal yang terjadi di Tahun 2010. Pada tabel tersebut terdapat dua koreksi, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Namun secara keselurahan pajak penghasilan terutang PT. Bokormas Wahana Makmur mengalami koreksi positif yang dampaknya adalah pajak penghasilan terutang PT. Bokormas Wahana Makmur menjadi bertambah besar.
E. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai perlakuan akuntansi dan perpajakan atas kepemilikan aset tetap berdasarkan laba kena pajak dan PPh terutang (Studi Kasus pada PT. Bokormas Wahana Makmur) maka simpulan yang dapat diambil adalah: 1. Terjadinya perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan atas kepemilikan aset tetap dengan cara sewa guna usaha hak opsi. 2. Pada perlakuan akuntansi, aset sewa guna usaha disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaatnya, sedangkan pada perlakuan perpajakan aset sewa guna usaha tidak disusutkan, melainkan dibebankan dalam akun beban aset sewa guna usaha sebesar nilai angsuran. Penyusutan dapat dilakukan bila masa sewa guna usaha dengan hak opsi berakhir. 3. Perbedaan perlakuan tersebut menyebabkan adanya koreksi fiskal pada beban penyusutan sebesar Rp. 9.808.028.686,-. Laba kena pajak setelah koreksi fiskal menjadi lebih besar dibandingkan dengan laba kena pajak sebelum koreksi fiskal (laba akuntansi). Laba kena pajak tahun 2010 PT. Bokormas Wahana Makmur setelah koreksi fiskal sebesar Rp. 4.653.661.328,- sedangkan laba kena pajak sebelum koreksi fiskal (laba akuntansi) sebesar Rp. 2.852.626.898,- dan PPh terutangnya yang dihasilkan sebesar Rp. 1.163.415.250,4. Perlakuan akuntansi atas kepemilikan aset sewa guna usaha yang dibuat PT. Bokormas Wahana Makmur telah sesuai dengan SAK-ETAP Bab 17. 5. Perlakuan perpajakan atas kepemilikan aset sewa guna usaha juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saran Berdasarkan simpulan diatas, saran yang dapat dikemukakan dari penelitian ini yaitu: Sebaiknya PT. Bokormas Wahana Makmur apabila asetnya dimiliki dengan cara sewa guna usaha dengan hak opsi, maka daftar asetnya harus dipisahkan antara aset yang dimilki dengan sewa guna usaha hak opsi dengan aset yang dimiliki selain dengan cara sewa guna usaha dengan hak opsi.
DAFTAR PUSTAKA
Azhari, Adiyanto. 2007. Penerapan Akuntansi Pajak atas Kepemilikan Aset Kendaraan dengan Metode Capital Lease pada PT. ILGAS sebagai Lessee. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/06/saketap.pdf. Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta. Salemba Empat Kieso, Donald. E & Weygandt, Jerry J. 2002. Intermediate Accounting. 10th Edition. United State of America: John Wiley & Son, Inc. Mutiah. 2008. Akuntansi Perpajakan Pajak Tangguhan (PSAK) 46. Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana. Pardiat. 2010. Akuntansi Pajak Lanjutan. Edisi Dua. Jakarta. Mitra Wacana Media. Pardiat. 2010. Akuntansi Pajak. Edisi Empat. Jakarta. Mitra Wacana Media. Prayudiawan, Hepi. 2009. Modul Akuntansi Keuangan II. Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Ricardo, Eryc. Membukukan Transaksi Leasing, Akuntansi ( PSAK 30 ) Versus Pajak. http://pusatperpajakan.blogspot.com/2009/12/membukukantransaksi-leasing-akuntansi.html Santoso, Imam. 2009. Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting). Buku Dua. Bandung. Refika Aditama. Suprianto, Edy. 2011. Akuntansi Perpajakan. Yogyakarta. Graha Ilmu.
Suwardi. Perlakuan Akuntansi Leasing Menurut PSAK 30 dan Menurut Peraturan Perpajakan. http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/medan/index.php?option=com_content& view=article&id=137:perlakuan-akuntansi-leasing-menurut-psak-30-danmenurut-peraturan-perpajakan&catid=10:umum
Waluyo. 2010. Akuntansi Pajak. Jakarta. Salemba Empat. -------. Keputusan Menteri Keuangan RI No.1169/KMK.01/1991, Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)
