Analisis Pengaruh Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kota Tangerang Selatan

Analisis Pengaruh Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kota Tangerang Selatan ANDARDI ACHADIPUTRA ROY VALIANT SALOMO Program studi Ilmu Administrasi Negara FISIP, Universitas Indonesia Abstrak Skripsi ini membahas mengenai pengelolaan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang merupakan penelitian positivis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori administrasi Pendapatan Daerah oleh M. Ikhsan dan Roy V. Salomo dan Nick Devas. Indikator dalam penelitian ini adalah Identifikasi, Penilaian, Penagihan/Pemungutan, Pembukuan, dan Penegakkan Hukum. Observasi dilakukan ke lokasi parkir di Samsat Serpong dan Rumah Makan H. Mamat untuk mengetahui bagaimana pelaksanan pemungutan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Kata Kunci : Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Administrasi Pendapatan Daerah. Abstract This thesis discusses about Organizer of On Street Parkir Charges. This Study is a positivist research by using descriptive research type. The Theory used is Theory of Local Revenue Administration by M. Ikhsan and Roy V. Salomo and a theory by Nick Devas. Indicator in this research is Identification, Assesment, Collection, Accountancy, and Maintenance of Law. Identification of On Street Parking Charges subject and object througt field research. Observations carried out to parking site at Samsat Serpong and H. Mamat Restaurant to know how the collection of on street parking charges. Keywords: On Street Parking Charges, Local Revenue Administration 1.

PENDAHULUAN Permasalahan yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah

kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah

serta melayani masyarakat

masyarakat setempat sejalan dengan perubahan kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah selalu meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus terus dilakukan secara periodik oleh setiap daerah otonom melului penataan administrasi pendapatan daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan. Pada sisi lain, daerah sendiri selama ini memang masih sangat mengandalkan sumber pendanaan pembangunan pada dana sumbangan dan bantuan dari tingkat pemerintahan yang

Analisis Pengaruh..., Andardi Achadiputra, FISIP UI, 2013

lebih tinggi. Rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber yang sah selama ini, selain disebabkan oleh faktor sumber daya manusia dan kelembagaan, juga disebabkan oleh batasan hukum (Simanjuntak, 2005:10-11) Untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dari luar daerah. Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berupaya memberdayakan sektor swasta dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah secara optimal. Selain pemberdayaan sektor swasta perlu diteliti lagi mengenai potensi PAD yang belum tergali atau belum optimal dimanfaatkan. Dengan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi, unsur-unsur PAD diharapkan dapat tergali. PAD tersebut didapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah (Yani, 2002:44) Tingginya penerimaan pajak dari Pajak Daerah dibandingkan dengan penerimaan dari retribusi daerah memperlihatkan gejala bahwa PAD umumnya mengalami ketergantungan yang sangat tinggi terhadap penerimaan dari pajak daerah (Ikhsan, 2002:132). Kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang lebih besar dari retribusi daerah juga menunjukkan betapa dominannya kedudukan pajak daerah dalam sumber penerimaan daerah. Pendapat tersebut sejalan dengan kenyataan yang terjadi pada Kota Tangerang Selatan. Retribusi Daerah kurang memberikan kontribusi yang cukup besar dibandingkan dengan Pajak Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Tabel 1.1 Realisasi Retribusi Daerah dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Tangerang Selatan Kode Rekening 4.1 4.1.2.01 4.1.2.01.05

Uraian PAD Retribusi Daerah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

2009 14.523.147.378

Realisasi Tahun (Rp) 2010 2011 131.489.994.989 420.663.048.857

2012 485.737.224.840

4.873.332.621

35.854.671.280

25.984.155.209

54.216.230.000

1.636.000

38.030.600

35.152.000

94.900.000

Sumber: DPPKAD Kota Tangerang Selatan Jika dilihat dari Tabel 1.2 Realisasi Retribusi Daerah dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), posisi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada tahun 2011 hanya memberikan kontribusi sebesar


Rp.35.152.000,- dari Target sebesar Rp. 39.100.000,-. Dan hanya memberikan kontribusi sebesar 0.04 % dari total jumlah Pendapatan melalui Retribusi Daerah di Kota Tangerang Selatan. Tabel 1.2 Prosentase Realisasi Terhadap Target Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Tangerang Selatan Tahun Target Realisasi Prosentase Realisasi/ Target 2010 33.876,000 38.030.600 112.26 % 2011 39.100.000 35.152.000 89.90 % 2012 400.000.000 94.900.000 23.73 % Sumber: DPPKAD Kota Tangerang Selatan Dari Tabel 1.3 tergambar bahwa penerimaan dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terhadap target dari tahun 2010 sampai tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup besar seperti yang disebutkan dalam tabel 1.3. Pada tahun 2011 terjadi penurunan realisasi sebesar 22 % dibandingkan tahun 2010. Penurunan yang terjadi ini menandakan sistem pengelolaan perpakiran yang belum berjalan sebagaimana mestinya dan masih adanya kebocoran yang terjadi di lapangan. Kendatipun demikian, realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2012 terjadi kenaikan dalam realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 76 % terhadap realisasi pada tahun 2011. Berdasarkan data dari BAPPEDA Kota Tangerang Selatan, 3,31% dari 147,19 km² luas wilayah Kota Tangerang Selatan merupakan digunakan untuk sektor perdagangan dan jasa. Sektor ini merupakan primadona bagi Pemerintah Daerah Kota sebagai usaha perolehan pendapatan daerah, dengan peran dan fungsi usaha berskala wilayah. Sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan adalah wilayah urban dan salah satu fenomena yang menyertai kehidupan urban adalah belanja dan kuliner. Fasilitas yang menjadi ukuran kemajuan suatu daerah adalah Restoran atau Rumah Makan. Mulai dari Pamulang, Pondok Aren, Bintaro hingga Alam Sutra dan BSD, jajaran restoran dan Caffee dapat ditemukan disepanjang jalan. Jenis Kuliner yang dapat ditemukan sangat beragam dari makanan tradisional berbagai daerah, makanan cepat saji, hingga fine dining. Saat ini Kota Tangerang Selatan terdapat 178 restoran.

No 1 2 3 4

Tabel 1.3 Luas Penggunaan Lahan di Kota Tangerang Selatan Jenis Penggunaan Luas (Ha) Persentase Luas (%) Perumahan 9.941,41 67,54% Industri / Kawasan Industri 176,61 1,14% Perdagangan & Jasa 487,08 3,31% Sawah, Ladang & Kebun 2.794,41 18,99%


5 6 7 8

Semak Belukar & Rerumputan Pasir & Galian Situ & Danau/tambak/kolam Tanah Kosong

366,48 15,27 137,43 809,31 14,719 Sumber: BAPPEDA Kota Tangerang Selatan

2,49% 0,10% 0,93% 5,50% 100%

Saat ini, (tribunnews.com, 8 November 2012) terdapat 491 Titik Parkir di Tepi Jalan umum yang terdapat di Kota Tangerang Selatan. Dan berdasarkan survey lapangan yang dilakukan pada akhir Tahun 2012, dalam satu hari terdapat 10 mobil dan 20 sepeda motor yang merupakan rata-rata pengguna lahan parkir on steet di keseluruhan lahan parkir yang terdapat di Kota Tangerang Selatan. Dan jika dilihat sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Pada Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika maka tarif parkir untuk mobil sebesar Rp.2.000,- dan motor sebesar Rp.1.000,- untuk sekali parkir. Maka perkiraan jumlah Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Tangerang Selatan sesuai dengan tabel 1.5 dapat mencapai Rp.8.960.750.000,-. Tabel 1.4 Perkiraan Jumlah Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Tangerang Selatan Jenis Kendaraan Mobil Sepeda Motor

491

Rata-rata pengguna lahan parkir 10

491

20

Titik Parkir

Jumlah Hari pada 2012

Tarif Parkir

Perkiraan Jumlah Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

365

Rp.2.000,-

3.584.300.000

365

Rp.1.000,-

5.376.450.000

JUMLAH

8.960.750.000

Sumber: Diolah dari berbagai sumber Dengan perkiraan jumlah yang cukup besar tersebut terdapat perbedaan yang besar dengan pendapatan Kota Tangerang Selatan melalui Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang sampai dengan September 2012 hanya terkumpul sebesar Rp.89.900.000,-. Selisih yang sangat jauh tersebut tentu saja memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap PAD Kota Tangerang Selatan secara keseluruhan, karena apabila Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tersebut dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, bukan tidak mungkin akan menjadi salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan. 2.

TINJAUAN TEORITIS

2.1

Penerimaan Daerah Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Dalam pelaksanaan

desentralisasi, penerimaan daerah terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah


adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, sedangkan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Menurut Tjokroamidjojo (1974:160), sumber-sumber penerimaan daerah dapat diperoleh dengan beberapa cara yaitu melalui penerimaan pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah atau yang bukan menjadi wewenang pemerintah pusat; penerimaan dari jasajasa pelayanan daerah seperti retribusi, tarif dan perijinan tertentu; pendapatan daerah yang diperoleh dari keuntungan perusahaan daerah; penerimaan dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dengan daerah, maksudnya sebagian tertentu dari penerimaan pajak-pajak yang dipungut pusat kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah; Pendapatan daerah karena pemberian subsidi secara langsung ataupun penggunaannya ditentukan oleh pemerintah daerah tersebut; pemberian bantuan bersifat khusus karena keadaan tertentu; penerimaan yang dilakukan dari pinjaman-pinjaman daerah. 2.2

Administrasi Pendapatan Daerah Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah selain dari Pajak

Daerah. Sebagai komponen dalam pendapatan asli daerah menandakan bahwa retribusi daerah juga merupakan bagian dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian pengelolaan retribusi daerah menjadi ruang lingkup administrasi pendapatan daerah. Pendapatan daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Menurut Salomo dan Ikhsan (2002:106), administrasi pajak daerah yaitu tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam upaya memungut potensi pajak yang ada menjadi penerimaan riil. Administrasi Pendapatan Daerah mengandung tiga komponen, yaitu instansi yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemungutan pajak, orangorang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak, dan kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak oleh suatu instansi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran (Mansyuri, 1994) Administrasi Pendapatan Daerah merupakan faktor yang sangat penting dalam penerimaan daerah sesuai dengan pendapat Norman D. Nowak (1970) yang mengatakan bahwa administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakasanaan pendapatan daerah.


Administrasi Pendapatan Daerah mencakup berbagai langkah kegiatan ataupun aktivitas yang saling terkait satu sama lain dan dapat dikatakan merupakan suatu sistem pendapatan daerah. Tahapan-tahapan dalam administrasi pendapatan daerah secara garis besar mencakup kegiatan sebagai berikut (Ikhsan dan Salomo, 2002:109): a. Indentifikasi/Registrasi Tahapan ini memainkan peranan penting dalam menjaring wajib pajak daerah atau retribusi daerah sebanyak mungkin. Aktifitas yang dilakukan pada tahap pertama ini adalah mengidentifikasi subjek atau objek dari pajak daerah atau retribusi daerah yang akan dipungut. Tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang sangat penting karena pada tahap inilah jumlah subjek dan atau objek dari pajak daerah atau retribusi daerah ditentukan. Penerapan prosedur yang tepat akan memaksa dan mempersulit wajib pajak daerah dan retribusi daerah untuk menyembunyikan kemampuannya untuk membayar sekaligus mempermudah pemerintah untuk melakukan identifikasi (lutfi, 2006:7). Upaya untuk menjaga akurasi dan aktualitas data objek dan subjek pajak diperlukan updating data atau pembaharuan data mengingat jumlah objek pajak sangat rentan terhadap kondisi ekonomi yang terus berubah. (Ikhsan, 2002:110) b. Assessment (Penilaian) Pada tahap ini instansi yang berwenang mengadministrasikan suatu jenis pajak melakukan penilaian kembali terhadap keberadaan subjek dan atau objek pajak yang telah teridentifikasi.

Ada dua tujuan utama pada tahapan ini, yaitu sebagai suatu cara untuk

memperkirakan jumlah pendapatan yang akan diterima dari suatu objek pajak dan retribusi tertentu dan sebagai suatu cara untuk melakukan penetapan pajak dan retribusi terutang bagi objek pajak yang tidak terdata dengan baik. Menurut Lutfi (2006:7) pada tahap ini hendaknya dapat membuat wajib pajak daerah dan wajib retribusi sulit untuk menghindarkan diri dari seluruh kemampuannya dalam membayar pajak daerah atau retribusi daerah secara penuh, sesuai dengan kemampuannya. Keadaan tersebut harus didasari dengan dasar hukum yang kuat atau standar baku dalam melakukan penilaian. c. Collection/Payment Tahap ini merupakan dimana instansi yang berwenang melakukan pemungutan pajak dan atau retribusi dari wajib pajak dan atau wajib retribusi sesuai dengan besarnya nilai tarif yang harus dibayar. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam tahap penagihan ini antara lain


adalah bahwa petugas yang menagih tidak boleh sama dengan petugas yang melakukan penetapan pajak. Proses pemungutan pajak dan retribusi diharapkan mampu memastikan bahwa pembayaran atas kewajiban yang dibebankan kepada orang atau badan dapat dilakukan dengan benar, dalam artian sesuai dengan ketentuan dan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah retribusi dan pajak daerah dipungut perlu ada pengawasan yang ketat agar hasilnya disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan perolehan yang didapat. d. Accounting (Pembukuan) Tahap pembukuan merupakan tahapan yang relatif lebih mudah dilaksanakan. Tahapan ini dilaksanakan oleh petugas pembukuan pajak dan retribusi pada instansi yang berwenang. Untuk melaksanakan tahap ini diperlukan pegawai yang tidak perlu harus memiliki tingkat keahlian yang tinggi namun yang lebih dibutuhkan adalah pegawai dengan tingkat kejujuran yang tinggi. Yang sering menjadi masalah adalah sejauh mana seluruh pendapatan dari pajak daerah dibukukan secara transparan. Untuk itu perlu dirancang suatu sistem akuntansi yana baik, yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum, mudah dilaksanakan, transparan, serta mudah diaudit oleh para auditor baik internal maupun eksternal. Serta mampu menjaimin keutuhan hasil pendapatan dari pajak yang sudah diterima. Transparansi dalam pembukuan pajak juga diperlukan dalam upaya memberikan akses kepada masyarakat untuk melakukan kontrol sosial atas administrasi perpajakan yang dilaksanakan. e. Penegakan Hukum Tujuan dari tahapan ini adalah agar seluruh tahapan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga seluruh potensi penerimaan pajak dan retribusi yang telah diperhitungkan akan dapat direalisasikan. Untuk itu peraturan perundang-undangan harus secara tegas menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak beserta sanksi yang mungkin akan diberikan kepada msaing-masing pihak yang melakukan pelanggaran. Yang tidak kalah pentingnya adalah konsistensi dalam penegakan aturan akan mampu mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban masing-masing. 3.

METODE PENELITIAN Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kuantitatif untuk membuktikan kebenaran (justifikasi) satu variabel yaitu Administrasi Pendapatan Daerah. Variabel tersebut digunakan untuk menjustifikasi bagaimana pengelolaan


Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Tangerang Selatan. Teknik pengumpuland ata dalam metode penelitian ini adalah kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literatur untuk mengetaui bagaimana pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Jenis data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan satu variabel (univariat), yaitu Administrasi Pendapatan Daerah. Analisis data yang digunakan oleh peneliti merupakan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan melalui wawacara mendalam sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Rencana analisis data adalah melalui variabel Administrasi Pendapatan Daerah dengan diperoleh lima dimensi, setiap dimensi kemudian dijabarkan menjadi pertanyaan untuk pedoman wawancara. Wawancara dilakukan kepada Juru Parkir, Kepala Seksi Parkir dan Terminal, dan Bendahara Penerimaan sesuai dengan pedoman wawancara untuk mengetahui pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dari hasil wawancara tersebut disusun verbatim (hasil wawancara), kemudian dilakukan analisis dengan didukung oleh data sekunder berupa Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2013. 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1

Identifikasi

4.1.1

Prosedur Identifikasi Indikator pertama adalah prosedur identifikasi dalam pengadministrasian retribusi

pelayanan parkir di tepi jalan umum. Berdasarkan indikator tersebut, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika telah melakukan identifikasi terhadap objek pajak tersebut. Proses identifikasi tersebut dilakukan dengan cara terjun langsung ke Lapangan untuk melihat titik-titik parkir on street yang tersebar diseluruh wilayah Kota Tangerang Selatan. Titik parkir tersebut ditetapkan dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir. Adapun pertimbangan tersebut adalah: a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); b. Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas; c. Kelestarian Lingkungan; d. Kemudahan bagi pengguna lahan parkir.


Selain itu menurut Kepala Seksi Parkir dan Terminal Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan H. Ika, SE, dalam wawancara mengungkapkan. “Selain dengan pertimbangan yang sesuai dengan Perwal tersebut, ada beberapa pertimbangan yang kita lakukan dalam menentukan titik parkir. Pemantauan dilapangan juga dilakukan dalam mengidentifikasi titik parkir on street. Yaitu dengan memperhatikan syarat-syarat kelayakan seperti Satuan Ruang Parkir, Gangguan terhadap pelayanan publik seperti kemacetan, Dan keamanan serta kenyamanan pengguna jasa parkir. Dan yang terakhir tentunya lahan tersebut adalah milik pemerintah bukan milik perorangan maupun swasta. Kan ga mungkin kita tarik retribusi jika kendaraan tersebut parkir dilahan yang bukan milik pemerintah” (Hasil wawancara tanggal 31 Mei 2013) Kemacetan akibat dari penggunaan bahu jalan sebagai lahan parkir on street juga harus diperhitungkan dalam mengidentifikasi titik parkir. Kenyamanan pengguna jalan dan pengguna lahan parkir tetap menjadi pertimbangan paling utama yang harus dipikirkan sebelum mementukan titik parkir tersebut, sehingga Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika Kota Tangerang Selatan tidak dapat mengorbankan salah satu pihak demi menentukan titik parkir tersebut. Dari hasil identifikasi tersebut yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika terdapat sebanyak 91 titik parkir yang telah memenuhi syarat tersebut diatas. Titik parkir tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir. Selain untuk mengidentifikasi Objek Retribusi, pihak Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika sebaiknya juga mengidentifikasi Subjek Retribusi yaitu para orang pribadi atau Badan yang mendapatkan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Identifikasi tersebut dapat dilakukan dengan menghitung rata-rata jumlah subjek retribusi atau kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat dalam setiap harinya. Dengan mengetahui rata-rata jumlah subjek retribusi dalam satu hari, maka dengan begitu akan dapat diketahui pula rata-rata jumlah subjek retribusi dalam satu tahun anggaran. Jika dikalikan dengan jumlah titik parkir yang terdapat di Kota Tangerang Selatan dan tarif retribusi resmi dari Pemerintah Daerah, maka akan diketahui berapa perkiraan jumlah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah dalam satu tahunnya. Identifikasi terhadap Objek dan Subjek Retribusi tersebut sangat penting untuk dilakukan karena dengan begitu pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dapat memperkirakan jumlah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang akan diperoleh dalam satu tahun anggaran, karena jika melihat dari penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di


Tepi Jalan Umum pada tahun 2011 dan 2012, Pemerintah Daerah tidak dapat memenuhi target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tersebut. 4.1.2

Permasalahan Dalam melakukan identifikasi objek dan subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum terdapat masalah yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Dalam wawancara, Kepala Seksi Parkir dan Terminal H. Ika, SE mengatakan “Paradigma masyarakat yang masih berfikir bahwa lokasi parkir adalah milik umum. Jadi, masyarakat itu masih berfikir bahwa lahan parkir di bahu jalan itu bisa dijadikan mata pencaharian mereka. Padahal kan seharusnya itu dikelola oleh Pemda” (Hasil wawancara tanggal 31 Mei 2013) Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa paradigma masyarakat tersebut merupakan penyebab terganggunya proses identifikasi terhadap objek Retribusi. 4.2

Penilaian

4.2.1

Prosedur Penilaian Indikator pertama dalam penetapan tarif Retibusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan

umum yaitu adanya prosedur penilaian. Di Kota Tangerang Selatan, tidak ada prosedur dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan umum. Dalam wawancara, H. Ika, SE mengatakan “Tidak ada (prosedur penilaian), karena sudah ditentukan oleh pemerintah melalui Perda nomor 6 Tahun 2012 dilihat dari beberapa pertimbangan. kalo Retribusi Parkir on street itu sama tarifnya di seluruh Tangsel. Beda dengan pajak off street yang berbeda disetiap lokasi parkir karena belum ada payung hukumnya. Insya Allah, akan diproses dalam kepwal pada bulan Agustus 2013. Oiya, tambahan lagi untuk tarif parkir. Di Tangsel itu semua tarif parkir on street kan sama. Beda dengan di Jakarta yang bisa berbeda-beda di setiap titik parkir. Tergantung dari lokasinya. Disuatu titik parkir bisa kena 2000, ditempat lain bisa kena 10.000. biasanya sih tergantung lokasi strategisnya saja. Jika itu tempatnya strategis, dan rawan kemactean gara-gara parkir on street, biasanya lebih mahal dari yang tempatnya gak strategis. Sedangkan kalo di Tangsel sih sama semua. Yaitu 2000 sekali parkir” (Hasil wawancara tanggal 31 Mei 2013) Adapun yang menjadi pertimbangan dalam penentuan tarif parkir on street di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah pada Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada Pasal 7 (tujuh) dijelaskan Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang


bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Selain dari pertimbangan yang telah disebutkan atas, H. Ika, SE juga menambahkan ada satu lagi pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menentukan tarif parkir on street. Persetujuan dari Masyarakat yang biasanya diwakilkan oleh tokoh masyarakat melalui musyawarah dan rapat dengan pihak Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika. “Yang utama sih dari kemampuan masyarakat. Kan kita juga nggak bisa seenaknya memberikan tarif retribusi parkir on street tapi tarifnya membebankan masyarakat. Bisa bahaya itu. Selain itu juga dari persetujuan masyarakat akan penetapan tarif parkir yang biasanya diwakilkan oleh Tokoh Masyarakat setempat melalui musyawarah. Dan setelah itu baru kami sosialisasikan tarif parkir tersebut agar masyarakat tau tariff parkir on street resmi di Tansel sesuai degan peraturan yang berlaku.” (Hasil wawancara dengan Bapak H. Ika, SE tanggal 31 Mei 2013) Dari hasil wawancara diatas, terlihat bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tidak memiliki prosedur yang baku dalam melakukan penilaian terhadap Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, karena penilaian potensi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum hanya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2013 yang didalamnya disebutkan besar tarif yang akan dikenakan kepada para pengguna Layanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Seharusnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika memiliki prosedur penilaian terhadap potensi yang akan diterima melalui Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, karena dengan tidak adanya prosedur tersebut akan menyebabkan protensi kerugian daerah yang cukup besar. 4.2.2

Standarisasi Penilaian Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2012 menjadi standar baku

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan dalam menentukan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang akan dikenakan kepada para subjek Retribusi sebagai pengguna lahan parkir on street. Dalam Peraturan Daerah tersebut disebutkan dengan jelas tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum. Dalam Pasal 8 disebutkan sturktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut: a. Sedan, Jeep, minibus, Pick Up, dan sejenisnya sebesar Rp.2.000,- / satu kali parkir; b. Bus, truck, dan sejenisnya sebesar Rp.3.500,- / satu kali parkir; dan


c. Sepeda Motor sebesar Rp.1.000,- / satu kali parkir. 4.3

Pemungutan

4.3.1

Prosedur Pemungutan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang baik idealnya

memiliki prosedur yang baik sehingga membuat para juru parkir yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah sulit untuk menghindari pembayaran. Serta prosedur tersebut juga harus dibuat semudah mungkin sehingga tidak memberatkan Juru Parkir dalam melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Prosedur pemungutan tersebut berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir. Dalam Peraturan Walikota tersebut diatas pasal 24 dijelaskan tata cara pemungutan yaitu pada saat melakukan pemungutan harus menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Dalam hal ini, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan mengeluarkan karcis Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum untuk digunakan pada saat dilakukannya pemungutan. Karcis tersebut akan diberikan kepada para pengguna Layanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang dibedakan berdasarkan jumlah tarif yang dibebankan. Sebelum karcis tersebut diberikan kepada pada pengguna Layanan Parkir di Tepi Jalan Umum, karcis tersebut terlebih dahulu diporporasi, yaitu karcis telah dilubangi berbentuk tanggal dan tahun. Porporasi menandakan bahwa karcis tersebut merupakan karcis Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang resmi dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Adapun porporasi tersebut dilakukan agar pemalsuan terhadap karcis tersebut tidak terjadi. “Sarana dan Prasarana retribusi parkir yang jelas sih karcis parkir. Karcis parkirnya harus udah di porporasi. Itu syarat resmi. Syarat kalo karcis tersebut itu resmi dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Tujuannya sih biar karcis tersebut nggak gampang di palsuin ama oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab” (Hasil wawancara dengan Bapak H. Ika, SE tanggal 31 Mei 2013) Karcis Retribusi Parkir yang diberikan oleh Juru Parkir, diatur dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir. Dalam Peraturan Walikota tersebut pada pasal 14 disebutkan bahwa Karcis Parkir wajib diporporasi oleh Pemerintah Daerah, kecuali bagi tempat parkir yang menggunakan mesin parkir. Lalu pada pasal 15, disebutkan bahwa Karcis Parkir harus


memuat Nomor Seri, Nama jenis pemungutan, Dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan parkir, Nomor urut karcis parkir, Besarnya retribusi parkir dan Nomor polisi kendaraan. 4.3.2

Petugas Pelaksana Pemungutan Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum seperti yang

sudah disebutkan diatas dilakukan oleh Juru Parkir yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Komunkasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, baik itu Juru Parkir Perorangan maupun Berbadan Usaha. Sebelum dilakukan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan para Juru Parkir, petugas lapangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan melakukan survey dan pendataan terhadap potensi titik parkir yang terdapat di Tangerang Selatan. Setelah itu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika akan melakukan pendekatan secara persuasif kepada para juru parkir ilegal yang tersebar di Kota Tangerang Selatan. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Parkir dan Terminal, H. Ika, SE mengatakan: “Pemungutan tarif parkir itu dilakukan oleh 2 pihak. Yang pertama perorangan melalui Juru Parkir dari masyarakat yang mau bekerja sama dengan Pemda. Dengan negosiasi dengan masyarakat dengan sistem bagi hasil dan dilindungi dengan adanya hitam diatas putih. Yah MOU lah kalo kata orang mah. Bagi hasilnya itu kaya gini, biasanya kita samperin tuh juru parkir di satu titik parkir. Kita tanya penghasilan mereka. Misalnya mereka sebut 50rebu. Nah kita nego, 20rebu lu setor ke Pemda, yang 30rebu buat lu hidup. Kalo mereka mau, ya kita adakan perjanjian hitam diatas putih. Dan mereka harus setor uang 20rebu setiap harinya ke kita. Lalu yang kedua adalah Pihak Badan melalui PT ataupun CV. Yang sudah kesepakatan kerjasama dengan dishub. Biasanya PT atu CV ini bisa dapat lebih dari 2 titik parkir. Dan mereka itu diharuskan nyetor misalnya 1 juta ato 2 juta tergantung perjanjian setiap bulannya. Perbedaannya adalah dengan persyaratan, kalo PT ato CV itu harus lengkap semua syaratnya, kaya SKDU, SIUP dan yang lainnya. Sedangkan kalo perorangan cukup identitas diri dan foto lokasi parkir. Tidak ada petugas lapangan dishub yang memungut retribusi secara langsung di lapangan. Mereka hanya mengkoordinir saja. Karena kalo terlalu banyak PNS kan tidak efisien, Hitungannya gini, misalnya dalam 1 bulan di titik parkir bisa dapet taroh lah 5 juta. Itu juga pasti yang rame bgt setiap harinya. Nah, tp Pemda harus membayar sekitar 3 jutaan untuk gaji PNS. Kita dpt bersihnya 2 juta. Lebih baik kita berdayakan aja masyarakat sekitar. Kita bikin perjanjian. Jadi kan win win solution tuh. Masyarakat juga bisa dapat penghasil..kita juga bisa dapat pemasukan PAD” (Hasil wawancara tanggal 31 Mei 2013) Dari kutipan diatas dapat diketahui bahwa pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tidak dilakukan oleh Pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan


Informatika dalam upaya meningkatan efisiensi biaya, karena pendapatan dari Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum tidak sebanding dengan uang yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setiap bulannya untuk biaya gaji pegawai. 4.3.3

Pengawasan Pemungutan Pengawasan yang dilakukan dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum dilakukan oleh petugas lapangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara inspeksi mendadak ke titik parkir tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam inspeksi mendadak tersebut, Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika memeriksa besaran tarif parkir yang dibebankan kepada para pengguna lahan parkir. Tarif parkir yang dibebankan kepada pengguna lahan parkir tidak boleh melebihi ketentuan yang berlaku. Yaitu, Rp.2.000,- untuk kendaraan roda empat seperti Sedan, Jeep, Pick Up dan Rp.1.000,- untuk kendaraan roda dua. Selanjutnya, Pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika juga memeriksa legalitas Karcis Parkir yang akan diberikan sebagai tanda bukti telah membayar Retribusi Parkir kepada para pengguna lahan parkir. Dalam Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir dijelaskan bawah setiap karcis parkir harus diporporasi oleh Pemerintah Daerah dan harus memuat data sebagai seperti Nomor Seri, Nama Jenis Pemungutan, Dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan parkir, nomor urut karcis parkir, besarnya retribusi parkir, dan nomor polisi kendaraan. “Pengawasan sih pasti ada. Kita melakukan pengawasan dalam nilai, tarif, dan legalitas karcis yang sudah di porporasi. Biasanya kita lakukan Pelaksananya ya ada dari Dishub ada dari Satpol PP. Sifatnya kadang-kadang mendadak, semacam sidak gitu. Soalnya kalo terjadwal mereka udah siap siap duluan.” (Hasil wawancara tanggal 31 Mei 2013) 4.3.4 Permasalahan Dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, permasalahan yang terjadi adalah kurangnya kemampuan pegawai untuk melakukan pendekatan secara persuasif terhadap juru parkir ilegal dalam upaya untuk mengajak mereka melakukan perjanjian bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengelola titik parkir on street, sehingga sampai Juni 2013 hanya terdapat Sebelas titik parkir yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah. Dari total 91 titik parkir yang tersebar di tujuh Kecamatan yang terdapat di Kota Tangerang Selatan. Hanya 9 % dari keseluruhan titik


parkir yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perparkiran baru disahkan pada bulan Mei tahun 2013. Selain itu para pegawai juga belum siap dengan target retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum yang melonjak drastis dari Tahun Anggaran 2010 sampai dengan tahun 2013. “Kalo internal saya rasa, satu saat ini adalah mengenai kesiapan dari personil kesiapan dari pegawai.” (Hasil wawancara tanggal 21 Juni 2013) Permasalahan yang lainnya adalah Pengawasan terhadap pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalam Umum yang masih rendah termasuk dalam salah satu permasalahan internal yang dialami oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Rendahnya pengawasan tersebut disebabkan kurang seringnya Pemerintah Daerah dalam melakukan inspeksi mendadak terhadap lokasi parkir. Inspeksi Mendadak tersebut harus sering dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Juru Parkir dalam memungut Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 4.4

Pembukuan

4.4.1

Sistem Pembukuan Pembukuan hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir dilakukan oleh Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika melalui Bendahara Penerimaan atau Pembantu Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang untuk menerima penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dalam hal ini adalah Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum; menyimpan seluruh penerimaan; menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambar 1 (satu) hari kerja mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank untuk digunakan dalam proses penatausahaan dan pertanggungjawaban. Semua penerimaan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan tidak boleh langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran, melainkan harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dilakukan secara komputerisasi melalui microsoft exel. Bendahara Penerimaan melakukan pembukuan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan kedalam Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan, Buku Kas Umum, dan Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Uang Retribusi. “Sistem pencatannya sih kaya biasa aja...kalo saya sih semua uang setoran hasil retribusi di catat kedalam Buku Pembantu Per Rincian Objek Penerimaan, Buku Kas


Umum, dan Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Uang Retribusi. Untuk lengkapnya bisa di lihat di buku pedoman ini.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Yuyun, tanggal 11 Juni 2013 pukul 12:30) 4.4.2

Prosedur Pembukuan Berdasarkan bukti-bukti berupa tanda bukti pembayaran, nota kredit, atau bukti

penerimaan yang sah lainnya, bendahara penerimaan akan melakukan pencatatan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran. Maksimal 1 hari setelah pendapatan diterima, Bendahara Penerimaan menyetorkan rendapatan tersebut ke rekening Kas Umum Daerah, dalam hal penyetoran pendapatan melalui Bendahara Penerimaan, pembukuan penyetoran dilakukan berdasarkan STS/Nota Kredit jika melalui rekening. Berdasarkan STS/Nota Kredit itulah bendahara penerimaan akan mencatat penyetoran pada Buku Penerimaan dan Penyetoran. Serta mendokumentasikan STS pada Register STS. 4.4.3

Permasalahan Permasalahan yang terjadi dalam melaksanakan pembukuan Retribusi Parkir di Tepi

Jalan Umum adalah tidak ada pegawai yang membantu Bendahara Penerimaan dalam mencatat Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Menurut Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, keadaan tersebut terjadi karena tugas Bendahara Penerimaan dinilai lebih mudah dan ringan dibandingkan dengan tugas Bendahara Pengeluaran, sehingga staf Sub Bagian Keuangan difokuskan untuk membantu pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran. “Kurang Pegawai, karena tidak ada yang bantuin saya. Semua pada bantuin Bendahara Pengeluaran. Padahal kan yang saya catet bukan Cuma Retribusi Parkir doang, masih ada retribusi yang lain juga.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Yuyun, tanggal 11 Juni 2013 pukul 12:30) 4.5

Penegakan Hukum Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

4.5.1

Produk Hukum Produk Hukum yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pemungutan Retribusi

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum adalah Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah pada Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika. Dalam Peraturan Daerah tersebut disebutkan pada pasal 2 dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pelaksaan yang lebih terinci dapat ditemui


dalam Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir. 4.5.2

Sanksi Terhadap Pelanggaran Sangsi terharap pelanggaran dijelaskan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan

Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir. Pada pasal 26 Peraturan Walikota disebutkan bahwa setiap orang dan badan yang menyelenggarakan tempat parkir tidak memiliki ijin akan dikenakan sanksi administratif berupa: a. Denda administrasi paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) b. Penutupan lokasi penyelenggaraan parkir. Disebutkan juga bahwa petugas parkir yang tidak melaksanankan kewajibannya sebagai petugas parkir akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, dan terakhir pemberhentian sebagai petugas parkir. Adapun kewajiban Petugas Parkir yang dimaksud adalah

memenuhi pendidikan dan keterampilan khusus parkir, menggunakan

seragam khusus dan tanda pengenal, dan kelengkapan lain yag dipandang perlu untuk melaksanakan tugas perpakiran. Sanksi lain yang diberikan, adalah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5% (lima persen) dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagihkan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah kepada Juru Parkir yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar Ada, ya itu sesuai dengan Perwal Nomor3 Tahun 2013. Bila ada yang melanggar akan mendapat teguran sampai 3 kali baru abis itu kita tindak. (Hasil wawancara tanggal 31 Mei 2013) 4.5.3

Permasalahan Permasalahan yang terjadi dalam Penegakan Hukum Retribusi Pelayanan Parkir di

Tepi Jalan Umum adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tentang Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2013 yang didalamnya memuat peraturanperaturan yang berlaku dan tata cara penyelenggaraan parkir Dalam peraturan tersebut telah jelas disebutkan 91 titik parkir yang seharusnya dikelola oleh Pemerintah Daerah dan bukan milik umum. Kebanyakan dari juru parkir di titik parkir tersebut belum mengetahui adanya Peraturan Walikota tersebut, sehingga sampai penelitian ini dilakukan masih banyak juru parkir yang beranggapan bahwa parkir on street adalah milik umum. “Yang kedua diantaranya selain itu juga sosialisasi tentang aturan, pengawasan juga masih rendah saat ini.” (Hasil wawancara tanggal 21 Juni 2013)


4.6

Permasalahan Lain

4.6.1

Permasalahan Eksternal Berdasarkan observasi lapangan di beberapa titik parkir on street permasalahan yang

terjadi dalam pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah belum adanya marka parkir disejumlah lokasi parkir on street yang menggunakan media bahu jalan. Padahal jika dilihat dari produk hukum tentang perparkiran yaitu Peraturan Walikota nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir pasal 16 jelas tertera bahwa pada tempat parkir harus dipasangi tanda-tanda parkir berupa salah satunya adalah marka parkir. Marka Parkir disini adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan tatanan parkir. Dengan adanya marka parkir tersebut makan akan memudahkan para calon pengguna parkir dalam memarkirkan kendaraannya dan selain itu juga dapat mengetahui posisi parkir yang seharusnya dilakukan dalam suatu lokasi parkir 4.6.2

Permasalahan Internal Permasalahan eksternal selanjutnya yang terjadi adalah kepentingan masyarakat dalam

menguasai lokasi parkir. Kepentingan tersebut menyangkut didalamnya adalah mata pencaharian bagi masyarakat disekitar lokasi parkir tersebut. Profesi sebagai juru parkir ilegal sudah lama terjadi di lingkungan Kota Tangerang Selatan bahkan sebelum terbentuk dan masih tergabung dalam Kabupaten Tangerang. Setelah melakukan wawancara dengan dua juru parkir di lokasi parkir yang berbeda, para juru parkir tersebut tidak mau jika harus menyetorkan sebagian dari penghasilan mereka dari parkir ilegal tersebut untuk di setorkan kepada Pemerintah Daerah. “Lah kagak mau lah....pemasukan saya bisa ilang itu mah. Lebih enak begini. Lebih gede.” (hasil wawancara dengan Bapak Junaidi, 11 Mei 2013) “Wah saya mah ga mau kalo gitu…mending begini aja, lebih bebas. Kan kalo jd pegawai jadinya ribet. Ga bebas. Lagian juga uangnya lebih gede kaya gini kok.” (hasil wawancara dengan Bapak Bambang, 10 Mei 2013) 5.

SIMPULAN DAN SARAN

6.1

Simpulan Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya

dapat diambil pokok-pokok kesimpulan bahwa retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Tangerang Selatan belum dikelola dengan baik karena terdapat beberapa peramasalahan yang belum dapat diselesaikan,

seperti kurang siapnya pegawai Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan dan pengelolaan serta sosialisai


tentang produk hukum yang masih minim dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lemahnya pengawasan terhadap pemungutan retribusi, paradigma yang salah dari masyarakat tentang lahan parkir on street, selain itu kepentingan masyarakat sekitar dalam menguasai lokasi parkir juga menjadi permasalahan yang harus diatasi oleh Pemerintah Daerah. 6.2

Saran Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa saran yang perlu

disampaikan, diantaranya: a. Pemerintah daerah harus lebih giat dalam melakukan sosialisasi Peaturan Walikota Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir terhadap para juru parkir legal dan ilegal b. Lebih tegas dalam menindak pelanggaran yang terjadi dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan menggandeng pihak lain. c. Melakukan pendekatan kepada masyarakat yang mengelola lahan parkir untuk membuat PT maupun CV yang bergerak di bidang penyelenggaraan perparkiran. d. Dalam pembukuan retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, hendaknya Pemerintah Daerah membuat sistem aplikasi khusus yang akan digunakan oleh Bendahara Penerimaan. Jika memungkinkan aplikasi tersebut dibuat dengan jaringan yang terhubung online dengan DPPKAD dan Inspektorat Kota Tangerang Selatan. e. Menerapkan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum secara online. Sehingga memudahkan juru parkir dalam melakukan penyetoran Retribusi Daerah tersebut. f. Sebaiknya Pemerintah Daerah sesegera mungkin menandai bahu jalan yang dijadikan lokasi parkir on street dengan cara membuat marka parkir di lokasi parkir on street. DAFTAR PUSTAKA Buku Bird, Richard M. & Francois Vailancourt. Desentralisasi Fiskal Di Negara-Negara Berkembang, terjemahan Alimizan Ulfa, Gramedia, 2000 Busroh, H. Abu Daud, Ilmu Negara, Bumi Aksaran, 1990 Chalid, Pheni, Keuangan Daerah, Investasi dan DesentralisasiL Tantangan dan Hambatan, Kemitraan, 2005 Davey, Kenneth, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Universitas Indonesia, Jakarta 1989 Devas, Nick. Dkk. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UI Press, 1989 Ismail, Tjip. Peraturan Pajak Daerah di Indonesia, Yellow Printing, 2005


Kaho, Josef Riwu. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor Yang Memperngaruhi Penyelenggaraannya, RajaGrafindo Persada, 1997 Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia. Bayumesia Publishing, 2004 Mangkoesoebroto, Guritno. Ekonomi Publik, BPFE, 1995 Mansyuri, R. Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia. PT. Bina Rena Pariwara, 1994 Mardiasmo, Otonomi dan Manejemen Keuangan Daerah, Andi, 2002 Munawir, Pokok-Pokok Perpajakan, Liberty, 1980 Musgrave, Richard A. Dan Peggy B. Musgrave. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, Erlangga, 1991 Muqodim, Perpajakan, UII Press, 1999 Nurmantu, Safri, Pengantar Perpajakan, Granit. Jakarta, 2003 Pattimura, Lutfi. Manajemen Otonomi Daerah. LKSPI. Jakarta. 2003 Prasojo, Eko, Irfan Maksum, dan Teguh Kurniawan, Desentralisiasi dan Pemerintah Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural, DIA FISIP UI, 2006 Samudara, Azari A., Perpjakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi, Hecca Mitra Utama, 2005 Salomo, Roy V dan M. Ikhsan. Keuangan Daerah DI Indonesia. STIA LAN Press Jakarta, 2002 Saragih, juli Panglima, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Ghalia, 2003 Siahaan, Marihot P. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT. RajaGrafindo Persada. 2008 Soemitro, Rochmat. Pengantar Hukum Pajak, Eresco, 1992 Soelarno, Slamet. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. STIA LAN Press, 1999 Suparmoko, Keuangan Negara, BPFE Universitas Gajah Mada, 1997 Sulaiman, Anwar. Pengantar Keuangan Negara dan Daerah. STIA LAN Press, 1999 Syaukani, H.R, Akses dan Indikator Tatakelola Pemerintahan Yang Baik, LKHK Otda, 2003 Tjokroamidjojo, Bintoro. Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, 1978 Artikel Journal Lutfi, Achmad. Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Supaya Upaya Dalam Optimalisasi Penerimaan PAD, Universitas Indonesia, 2006 Riduansyah, Muhammad. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Bogor). Universitas Indonesia, 2003 Internet http://dishubkominfo.tangerangselatankota.go.id/ http://www.tangerangselatankota.go.id/


Analisis Pengaruh Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kota Tangerang Selatan

Recommend Documents