ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Empiris pada Propinsi Bengkulu)
Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Disusun oleh: Dina Anggraeni NIM: 106082002589
JURUSAN AKUNTANSI/PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010 M
i
ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Empiris pada Propinsi Bengkulu)
Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Disusun Oleh : Dina Anggraeni 106082002589
Di bawah Bimbingan
Pembimbing I
Pembimbing II
Dr. Yahya Hamja, MM
Rini, SE, Ak., M. Si
NIP. 19490602 197803 1 001
NIP. 19760315 200501 2 002
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010 M
ii
Hari ini Jumat Tanggal 3 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sepuluh telah dilakukan ujian komprehensif atas nama Dina Anggraeni NIM 106082002589 dengan judul skripsi “ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Empiris pada Propinsi Bengkulu)”. Memperhatikan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 3 Desember 2010
Tim Penguji Ujian Komprehensif
Reskino, SE, Ak., M.Si
Afif Sulfa, SE, Ak., M.Si
Penguji II
Penguji III
Dr. Amilin, SE, Ak., M.Si Penguji I
iii
Hari ini Tanggal 16 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sepuluh telah dilakukan ujian Skripsi atas nama Dina Anggraeni NIM 106082002589 dengan judul skripsi “ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Empiris pada Propinsi Bengkulu)” . Memperhatikan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 16 Desember 2010
Tim Penguji Ujian Skripsi
Dr. Yahya Hamja, MM
Rini, SE, Ak., M.Si
Pembimbing I
Pembimbing II
Afif Sulfa, SE, Ak., M.Si
Prof. Dr. Azzam Jasin, MBA. Penguji I
Penguji II
iv
v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I.
IDENTITAS PRIBADI 1. Nama
: Dina Anggraeni
2. Tempat/Tanggal Lahir
: Rama Agung/08 Agustus 1988
3. Alamat
: Jl. Legoso raya Komplek Batan No. 14 Ciputat Tangerang
II.
III.
4. Telepon
: 02191386319
5. E-mail
:
[email protected]
PENDIDIKAN 1. SD
: SD Negeri 09 Rama Agung (1994 – 2000)
2. SLTP
: SLTP Al-ikhlas Lubuk linggau (2000 – 2003)
3. SMU
: SMU N 01 Argamakmur (2003 – 2006)
LATAR BELAKANG KELUARGA 1. Ayah
: Ir. Taswin Munir
2. Tempat/Tanggal Lahir
: Tanjung Sakti, 16 Agustus 1952
3. Alamat
: Jl Ade irma No 35 Karang Anyar 2 Argamakmur Bengkulu Utara
4. Telepon
: 081278193500
5. Ibu
: Muchtiar, BA
6. Tempat/Tanggal Lahir
: Nanti Giri/ 24 November 1956
7. Alamat
: Jl Ade irma No 35 Karang Anyar 2 Argamakmur Bengkulu Utara
8. Telepon
: 081373969461
vi
INFLUENCE ANALYSIS OF LOCAL TAX AND RETRIBUTION’S RECEIPT ON THE IMPROVEMENT OF LOCAL GOVERNMENT ORIGINAL RECEIPT (Empirical Study in Propinsi Bengkulu) ABSTRACT Dina Anggraeni, Influence Analysis of Local Tax and Retribution’s Receipt on The Improvement of Local Government Original Receipt (Empirical Study in Propinsi Bengkulu). The research carried out to know the influence of local tax and retribution on the improvement of local government original receipt (Pendapatan Asli Daerah -- PAD). The population of research are whole of regency/ municipality in Propinsi Bengkulu, by seven samples of regency/municipality. The research’s data taken from the actual of local government budget (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah --APBD) that taken from five years, starting from 2004 until 2008. Data achieved from Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia with total samples are thirty-five. Regression shown that there are the influence among local tax and retribution on local government original receipt. This case shown that local tax and retribution give high contribution to improve the local government original receipt. Keywords: Local tax, retribution, and local government original receipt.
vii
ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Empiris pada Propinsi Bengkulu) ABSTRAK Dina Anggraeni, Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Propinsi Bengkulu). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Populasi penelitian adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Propinsi Bengkulu, dengan sampel tujuh kabupaten/kota. Penelitian menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diambil selama kurun waktu lima tahun, mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Data-data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia dengan total sampel secara keseluruhan berjumlah tiga puluh lima. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Kata Kunci: Pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah.
viii
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan semua nikmat yang tiada terkira sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tanpa adanya kendala yg berarti. Shalawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta kerabat dan sahabatnya. Selesainya skripsi ini tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang memberikannya secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin memberikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak, diantaranya: 1. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan yang tiada pernah putus, baik dukungan yang bersifat material maupun moril. Untuk Ibunda Muchtiar, BA dan Ayahanda Ir. Taswin Munir, semoga Allah akan mebalas semua kasih dan sayang yang selalu tercurah selama ini untuk ananda. 2. Bapak Afif Sulfa, SE, Ak., M.Si selaku kepala jurusan akuntansi 3. Ibu Yessi Fitri SE, Ak., M.Si, selaku sekeretaris jurusan akuntansi 4. Bapak Dr. Yahya Hamja, MM, selaku pembimbing I atas semua bimbingannya, ilmu serta nasehat yang diberikan.
ix
5. Ibu Rini, SE, Ak, M.Si, selaku pembimbing II atas semua perhatian, pengertian, nasehat, ilmu serta bimbingan yang diberikan. 6. Seluruh bagian akademik dan perpustakaan yang banyak membantu dalam urusan administrasi. 7. Semua keluarga besar yang senantiasa mendukung, Kakak-kakakku, Mbak Ya dan Danil. Adikku, Agung, serta keponakanku Fahri dan Syera yang senantiasa menorehkan senyum keceriaan. 8. Sahabat serta teman-teman terbaik yang selalu memberikan semangat dan saran, berbagi ilmu, serta saling mendoakan. Terkhusus untuk anak-anak Capee Dee, Chaerunnisa, Apriliana, Emma, Endah, Eneng, dan Evi. Tak lupa pula anak – anak Akuntansi B angkatan 2006 dan Anak-anak Pajak A angakatan 2006. 9. Keluarga Uwak di Pamulang, terima kasih telah banyak memberikan bantuan selama menuntut ilmu di Jakarta. 10. Anak-anak kosan Batan 14, Lia, terima kasih sudah menjadi roommate yang baik, Kak Duma, Devi, Yani, serta Bapak dan Ibu Guntoro sebagai orang tua ke dua yang banyak membimbing selama di Jakarta. 11. Teruntuk Gie, Bayu, Joe, Webi dan Eby, terimakasih atas motivasi dan pengalaman hidup yang tak terlupakan. 12. UKM Kalacitra dan PSM UIN Jakarta, sebagai media pelatihan berorganisasi. 13. Pihak BPS Republik Indonesia, untuk kemudahan pengambilan data.
x
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua dukungan serta doanya. Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat mebangun demi perbaikan dan tercapainya penulisan yang lebih baik di masa-masa mendatang. Wassalamualaikum Wr. Wb.
Jakarta, 18 November 2010
Penulis
xi
DAFTAR ISI Hal HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ............................................................... ii LEMBAR PENGESAHAN KOMPRE ............................................................iii LEMBAR PENGESAHAN SIDANG ............................................................... iv SURAT PERNYATAAN .................................................................................. v DAFTAR RIWAYAT HIDUP .......................................................................... vi ABSTRACT ..................................................................................................... vii ABSTRAK....................................................................................................... viii KATA PENGANTAR ....................................................................................... ix DAFTAR ISI .................................................................................................... xii DAFTAR TABEL ........................................................................................... xvi DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xvii DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xviii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1 A. Latar Belakang................................................................................. 1 B. Perumusan Masalah ......................................................................... 7 C. Batasan Masalah .............................................................................. 7 D. Tujuan Penelitian ............................................................................. 8 E. Manfaat Penelitian ........................................................................... 8
xii
BAB II LANDASAN TEORI .................................................................... ..... 10 A. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Pajak .............................. ..... 10 1. Definisi Pajak ..................................................................... ..... 10 2. Ciri Pajak ............................................................................ ..... 12 3. Fungsi Pajak ....................................................................... ..... 13 4. Syarat Pemungutan Pajak .................................................... ..... 14 5. Teori Pemungutan ............................................................... ..... 16 6. Asas Pengenaan Pajak ......................................................... ..... 17 7. Tarif Pajak .......................................................................... ..... 19 8. Kedudukan Hukum pajak .................................................... ..... 19 B. Jenis-jenis pajak dan Pengelompokannya ................................. ..... 21 1. Pembagian Pajak ................................................................. ..... 21 2. Timbul dan Berakhirnya Hutang Pajak Serta Penagihannya ..................................................................... ..... 21 C. Pengertian Daerah dan Keuangan Daerah ................................ ..... 22 1. Daerah ............................................................................... ..... 22 2. Keuangan daerah ............................................................... ..... 22 D. Pengertian Pajak Daerah dan Ruang Lingkupnya ..................... ..... 23 1. Pajak Daerah...................................................................... ..... 23 2. Jenis Pajak Daerah ............................................................. ..... 23 3. Bagi Hasil Pajak Provinsi................................................... ..... 24 E. Retribusi Daerah ..................................................................... ..... 25
xiii
1. Pengertian Retribusi Daerah ............................................... ..... 25 2. Objek dan Subjek Retribusi Daerah.................................... ..... 25 3. Jenis Retribusi Daerah ....................................................... ..... 26 F. Pendapatan Asli Daerah ........................................................... ..... 28 G. Perubahan Undang-undang Pajak Daerah ................................ ..... 29 H. Penelitian Terdahulu ................................................................ ..... 37 I.
Kerangaka Pemikiran .............................................................. ..... 39
J. Hipotesis .................................................................................. ..... 39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ................................................ ..... 41 A. Data dan Variabel ..................................................................... ..... 41 B. Teknik Pengumpulan Data ........................................................ ..... 42 C. Alat Analisis ............................................................................. ..... 43 1. Analisis Deskriptif ............................................................. ..... 43 2. Uji Normalitas ................................................................... ..... 43 3. Uji Asumsi Klasik .............................................................. ..... 44 a. Uji Multikolinieritas ..................................................... ..... 44 b. Uji Autokorelasi ........................................................... ..... 44 c. Uji Heteroskedastisitas ................................................. ..... 45 4. Uji Hipotesis ...................................................................... ..... 45 a. Analisis Determinasi (R2) ............................................ ..... 45 b. Uji F (Fisher) .............................................................. ..... 46 c. Uji t.............................................................................. ..... 46
xiv
D. Operasional Variabel Penelitian ................................................ ..... 46
BAB IV PENEMUAN DAN PEMBAHASAN ......................................... ..... 48 A. Gambaran Umum Objek Penelitian ........................................... ..... 48 1. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................ ..... 48 2. Profil Propinsi Bengkulu .................................................... ..... 48 B. Hasil Analisis dan Pembahasan ................................................. ..... 54 1. Statistik Deskriptif ............................................................. ..... 54 2. Uji Normalitas ................................................................... ..... 56 3. Uji Asumsi Klasik .............................................................. ..... 57 a. Uji Multikolinieritas ..................................................... ..... 57 b. Uji Autokorelasi ........................................................... ..... 58 c. Uji Heteroskedastisitas ................................................. ..... 59 4. Uji Hipotesis ...................................................................... ..... 60 a. Analisis Determinasi (R2) ............................................ ..... 60 b. Uji F (Fisher) .............................................................. ..... 61 c. Uji t.............................................................................. ..... 62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................... ..... 64 A. Kesimpulan .............................................................................. ..... 64 B. Saran......................................................................................... ..... 65 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. ..... 67 LAMPIRAN ............................................................................................... ..... 69
xv
DAFTAR TABEL No.
Keterangan
Hal
2.1
Penelitian Terdahulu.......................................................................... ..... 37
4.1
Hasil Statistik Deskriptif ................................................................... ..... 54
4.2
Hasil Uji Statistik dengan Kolomogorov-Smirnov ............................. ..... 56
4.3
Hasil Uji Multikolinieritas ................................................................. ..... 57
4.4
Hasil Uji Statistik dengan Uji Durbin-Watson ................................... ..... 58
4.5
Hasil Uji Koefisien Determinasi ........................................................ ..... 60
4.6
Hasil Uji Statistik F ........................................................................... ..... 61
4.7
Hasil Uji t .......................................................................................... ..... 62
xvi
DAFTAR GAMBAR
No
Keterangan
2.1
Kerangka Pemikiran .......................................................................... ..... 39
4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot ............................... ..... 59
Hal
xvii
DAFTAR LAMPIRAN
No
1
Keterangan
Hal
Rekapitulasi Realisai Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Bengkulu Tahun 2004 – 2008 .................................................................................................... ..... 70
2
Output SPSS ........................................................................................ ..... 71
xviii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masayarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur dengan undangundang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009 Desentralisasi atau otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut 1
Pemerintah Daerah untuk lebih bijak dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada menyebabkan pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Salah satunya adalah pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah, dimana mengenai pajak daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing dengan mengingat dan memandang kemampuan daerah dalam penarikan pajak untuk penerimaan daerah ( Ayuningtyas, 2008:2). Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintah dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan
daerah
dibiayai
dari
APBD,
sedangkan
penyelenggaraan
kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab negara dibiayai dari APBN (Mayasari, 2009:1). Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD, yang salah satunya berupa pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber 2
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Mayasari, 2009:1). Adapun penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak propinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota diantaranya, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet. Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu komponen penting dalam PAD. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi Jenis Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan
Pasar,
Retribusi
Pengujian
Kendaraan
Bermotor,
Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, 3
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu antara lain, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab ekonomi, yaitu: 1. Menyediakan pelayanan publik
dasar
kepada
masyarakat,
terutama
pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan pemahaman pada investor dan ekspor 3. Menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran, terutama tenaga kerja lokal tanpa harus menciptakan hambatan terhadap tenaga kerja daerah lain 4. Memperbaiki pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dengan berfokus pada UMKM lokal
4
5. Ikut mengendalikan inflasi lokal, dari sisi non moneter terutama logistik dan distribusi (Tim jurnal otonomi daerah, 2008:30) Hal tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, kita sebagai masyarakat juga memiliki kewajiban terhadap pencapaian kesejahteraan dengan sumbangsih pajak yang dibayarkan tepat pada waktunya. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arniyanti Ayuningtyas (2008), pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD), baik sebelum maupun sesudah otonomi. Menurut Ahmad Waluya Jati, peranan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD kabupaten/kota di Jawa Timur cukup dominan. Menurut Dian Maya sari , pajak daerah kabupaten dan kota masih tergolong sangat rendah selain itu kontribusi pajak daerah terhadap PAD untuk kabupaten dan kota di Jawa Timur masih tergolong sangat rendah. Hal itu menjadi acuan penulis untuk melakukan penelitian pada Propinsi Bengkulu dengan data yang diambil dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Alasan penulis memilih propinsi Bengkulu sebagai objek penelitian adalah, jika dilihat dari potensi perekonomian baik dari sektor pertanian, perkebunan maupun hasil laut serta sektor-sektor lainnya Propinsi Bengkulu dapat menghasilkan pendapatan daerah yang cukup tinggi. Pada tahun 2007 terdapat 6 sektor pertumbuhan ekonomi yang punya andil besar di atas 4 persen, sektor pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi. Selain hasil produksi di atas, sektor industri kini merupakan sektor andalan dalam 5
perekonomian di Bengkulu. Setiap sektor tersebut berpotensi menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup besar. Bengkulu adalah salah satu propinsi di Indonesia yang memiliki dataran rendah berupa daerah pantai dan dataran tinggi berupa perbukitan pada satu wilayah propinsi. Hal ini menjadikan Bengkulu memiliki banyak kawasan wisata yang berpotensi menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah cukup besar yang bersumber dari sektor perdagangan, hotel, restoran dan penerimaan lainnya. Menurut data yang diperoleh dari Antara, pada 2009 telah ditargetkan penerimaan dari PAD sebesar Rp419,315 miliar. Target penerimaan PAD itu berasal dari empat sumber yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, dari pajak daerah ditargetkan bisa memberikan kontribusi sebesar Rp242,539 miliar, retribusi daerah Rp54,159 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah Rp40,548 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah Rp82,013 miliar. Dari data di atas terlihat jelas bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memegang peranan yang cukup dominan dibandingkan penerimaan lainnya. Guna merealisasikan target itu, telah disusun beberapa strategi, yakni melaksanakan intensifikasi sumber penerimaan di antaranya samsat keliling, menagih langsung pada obyek pajak. Untuk meningkatkan retribusi daerah, dilakukan koordinasi antar instansi pemungut terutama yang pendapatannya sangat dominan seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Yunus, Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJ&KO) Suprapto serta pemakaian 6
kekayaan daerah. Sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah, diantaranya berasal dari laba Bank Bengkulu yang pada 2009 mencapai Rp33,047 miliar. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan PAD. Oleh sebab itu penulis mencoba meneliti hal tersebut, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Propinsi Bengkulu.
B. Perumusan Masalah Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD pada Propinsi Bengkulu? 2. Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD pada Propinsi Bengkulu? 3. Apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap PAD?
C. Batasan Masalah Untuk memudahkan dan menyederhanakan masalah agar tidak terlalu melebar dan menyimpang dari tema, maka penulis hanya menitikberatkan pada data Realisasi APBD pada tahun 2004 sampai tahun 2008.
7
D. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan PAD pada Propinsi Bengkulu 2. Untuk
mengetahui
pengaruh
penerimaan
retribusi
daerah
terhadap
peningkatan PAD pada Propinsi Bengkulu 3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap PAD Propinsi Bengkulu
E. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: 1. Pemerintah Dapat diketahui upaya-upaya dan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak untuk menambah jumlah pajak daerah dan retribusi daerah Propinsi Bengkulu. Dengan bertambahnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara tidak langsung akan menambah penerimaan PAD, sehingga dapat digunakan untuk menunjang peningkatan
perekonomian
daerah
guna
tercapainya
kesejahteraan
masyarakat. 2. Bagi civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
8
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain baik mahasiswa UIN sendiri maupun mahasiswa dari kampus lainnya yang ingin mengulas masalah pajak dan retribusi daerah dengan objek penelitian yang sama. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pajak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Bagi penulis dan para pembaca Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis maupun yang membaca hasil penelitian ini.
9
BAB II LANDASAN TEORI
A. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Pajak 1. Definisi Pajak Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah: Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak menurut beberapa ahli, antara lain: a. Prof. Dr. P. J. A. Adriani Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. b. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk
10
public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
c. Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro: merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.
11
2. Ciri Pajak Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut: a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang." b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. 12
e. Selain
fungsi
budgetair
(anggaran)
yaitu
fungsi
mengisi
Kas
Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).
3. Fungsi Pajak Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: a. Fungsi Penganggaran (Budgetair) Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang,
pemeliharaan,
dan
lain
sebagainya.
Untuk
pembiayaan
pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan 13
pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
b. Fungsi Pengaturan (Regulerend) Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. c. Fungsi Stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. d. Fungsi Redistribusi Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
14
4. Syarat Pemungutan Pajak Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu: a. Pemungutan pajak harus adil Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. b. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu: Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya; Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum; Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak. c. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan 15
masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.
d. Pemungutan pajak harus efisien Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu. e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.
5. Teori Pemungutan Ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu: a. Teori asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan 16
jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi deiperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi. b. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.
6. Asas Pengenaan Pajak Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah: a. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence principle), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, 17
apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili
(kependudukan)
dengan
konsep
pengenaan
pajak
atas
penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (world-wide income concept). b. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. c. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (nationality/citizenship principle). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan 18
pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income.
7. Tarif Pajak Tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai keadilan dalam pemungutannya. Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan dapat ditempuh melalui sistem tarif. Tarif pajak dapat dibedakan atas: a. Tarif Tetap b. Tarif Progresif 1) Tarif Progresif Proporsional 2) Tarif Progresif Progresif 3) Tarif Progresif Degresif c. Tarif Degresif d. Tarif Proporsional Tarif mana yang ditetapkan dalam Undang-undang Pajak, tergantung kebijakan dan keputusan politik yang diputuskan oleh pembuat undangundang pajak.
8. Kedudukan Hukum Pajak Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara penguasa sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai 19
pembayar pajak (wajib pajak). Namun menurut Santoso Brotodiharjo yang termasuk ke dalam hukum publik ini ialah: hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif, sedangkan hukum pajak merupakan anak bagian dari hukum administratif. Prof. Adriani beranggapan bahwa hukum pajak semestinya diberikan tempat yang tersendiri disamping hukum administratif (otonomi hukum pajak) karena hukum pajak mempunyai tugas yang bersifat lain dari pada hukum administratif pada umumnya, yaitu hukum pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Selain itu hukum pajak juga memiliki tata tertib dan istilah-istilah sendiri untuk lapangan pekerjaannya. Hukum pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu: a. Hukum pajak formal Hukum pajak formal memuat ketentuan-ketentuan yang mendukung ketentuan hukum pajak material, yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan hukum material. b. Hukum pajak material Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat mengenai: 1) Subjek pajak 2) Wajib pajak 3) Objek Pajak 4) Tarif Pajak
20
B. Jenis-jenis Pajak dan Pengelompokannya 1. Pembagian pajak Pembagian pajak dapat didasarkan pada hal-hal berikut: a. Pajak berdasarkan golongan 1) Pajak langsung 2) Pajak tidak langsung b. Pajak berdasarkan wewengan pemungut 1) Pajak pusat/ negara 2) Pajak daerah c. Pajak berdasarkan sifat 1) Pajak subjektif 2) Pajak objektif
2. Timbul dan Berakhirnya Hutang Pajak Serta Penagihannya Ajaran material menyatakan bahwa hutang pajak timbul karena undangundang pada saat dipenuhi tatbestand (kejadian, keadaan, peristiwa). Jadi menurut teori ini apabila tatbestand sudah dipenuhi, maka dengan sendirinya timbuh hutang pajak, walaupun belum ada surat ketetapan pajaknya. Sedangkan menurut ajaran formal, hutang pajak timbul karena adanya surat ketetapan pajak oleh fiskus.
21
Dalam kaitannya dengan sistem self assesment wajib pajak yang mendaftar sendiri, menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Hutang pajak dapat berakhir karena hal-hal berikut: a. Pembayaran/pelunasan b. Kompensasi c. Penghapusan hutang d. Daluwarsa e. Pembebasan.
C. Pengertian Daerah dan Keuangan Daerah 1. Daerah Menurut undang-undang No 32 tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah: Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Keuangan Daerah Pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang
22
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD, yaitu;
suatu
rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dari definisi keuangan daerah tersebut melekat 4 (empat) dimensi: a. Adanya dimensi hak dan kewajiban b. Adanya dimensi tujuan dan perencanaan c. Adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan publik d. Adanya dimensi nilai uang dan barang (investasi dan inventarisasi).
D. Pengertian Pajak Daerah dan Ruang Lingkupnya 1.
Pajak Daerah Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pajak daerah: Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
23
2.
Jenis Pajak Daerah Adapun jenis pajak daerah dibagi menjadi: a. Jenis Pajak Propinsi terdiri atas: 1) Pajak Kendaraan Bermotor 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4) Pajak Air Permukaan 5) Pajak Rokok b. Jenis Pajak Kabupaten/kota terdiri atas: 1) Pajak Hotel 2) Pajak Restoran 3) Pajak Hiburan 4) Pajak Reklame 5) Pajak Penerangan Jalan 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7) Pajak Parkir 8) Pajak Air Tanah 9) Pajak Sarang Burung Walet
3. Bagi Hasil Pajak Propinsi
24
Hasil penerimaan Pajak Propinsi sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota diwilayah propinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen). b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabuapten atau kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) c. Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) d. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berbeda pada satu wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
E. Retribusi Daerah 1. Pengertian Retribusi Daerah Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir
25
diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah: Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Objek dan Subjek Retribusi Daerah a. Objek Retribusi Daerah Objek retribusi terdiri atas: 1) Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 2) Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. 3) Perizinan Tertentu, yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. b. Subjek Reribusi Daerah Subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut:
26
1) Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum ynag bersangkutan. 2) Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi ataua badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. 3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.
3. Jenis Retribusi Daerah Jenis retribusi daerah dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu: a. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6) Retribusi Pelayanan Pasar 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair 27
12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. b. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 3) Retribusi Tempat Pelelangan 4) Retribusi Terminal 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 7) Retribusi Rumah Potong Hewan 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 10) Retribusi Penyeberangan di Air 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3) Retribusi Izin Gangguan 4) Retribusi Izin Trayek 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.
28
F. Pendapatan Asli Daerah Menurut UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah ( PAD): Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah: Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Menurut Pasal 6 ayat (1) UU No 33 Tahun 2004, PAD dapat bersumber dari:
1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 2. Jasa giro 3. Pendapatan bunga 4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
29
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
G. Perubahan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) Nomor 28 tahun 2009, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Pengesahan UU PDRD ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang yang baru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. UU PDRD ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Meningkatkan
akuntabilitas
daerah
dalam
penyediaan
layanan
dan
penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah. 3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
30
Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan dalam penyusunan UU ini, yaitu: 1. Pemberian kewenangan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional 2. Jenis pajak dan rertribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya ditetapkan dalam undang-undang 3. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditatapkan dalam undangundang 4. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintah daerah 5. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif. Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan pemerintah sebelum ditetapkan menjadi PERDA. Materi yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 ini, antara lain: 1. Penambahan Jenis Pajak Daerah Terdapat penambahan 4 jenis pajak daerah, yaitu 1 jenis pajak propinsi dan 3 jenis pajak kabupaten/kota. Jenis pajak propinsi yang baru adalah Pajak Rokok, sedangkan 3 jenis pajak kabupaten/kota yang baru adalah PBB Pedesaan dan Perkotaan, BPHTB, dan Pajak Sarang Burung Walet. Sebagai
31
catatan, untuk kabupaten/kota ada penambahan 1 jenis pajak yaitu Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan pajak propinsi. a. Pajak Rokok Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh pemerintah. Hasil penerimaan Pajak Rokok tersebut sebesar 70% dibagihasilkan kepada kabupaten/kota di propinsi yang bersangkutan. Walaupun pajak ini merupakan jenis pajak baru, namun diperkirakan pengenaan Pajak Rokok tidak terlalu membebani masyarakat karena rokok bukan merupakan barang kebutuhan pokok dan bahkan pada tingkat tertentu konsumsinya perlu dikendalikan. Di pihak lain, pengenaan pajak ini tidak terlalu berdampak pada industri rokok karena beban Pajak Rokok akan disesuaikan dengan kebijakan strategis di bidang cukai nasional dan besarnya disesuaikan dengan daya pikul industri rokok mengikuti natural growth (pertumbuhan alamiah) dari industri tersebut. Selain itu, penerimaan Pajak Rokok dialokasikan minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan (pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (smoking area), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok) serta penegakan hukum (pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok). b. PBB Pedesaan dan Perkotaan 32
Selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya
diserahkan
kepada
daerah.
Untuk
meningkatkan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai PAD. c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Selama ini BPHTB merupakan pajak pusat, namun seluruh hasilnya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah. Penetapan BPHTB sebagai pajak daerah akan meningkatkan PAD.
d. Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak daerah baru, yang dapat dipungut oleh daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis dari keberadaan dan perkembangan sarang burung walet di wilayahnya. Bagi daerah yang memiliki potensi sarang burung walet yang besar akan dapat meningkatkan PAD. 2. Penambahan Jenis Retribusi Daerah
33
Terdapat penambahan 4 jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. a. Retribusi Tera/Tera Ulang Pengenaan Retribusi Tera/Tera Ulang dimaksudkan untuk membiayai fungsi pengendalian terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan oleh masyarakat. Dengan pengendalian tersebut, alat ukur, takar, dan timbang akan berfungsi dengan baik, sehingga penggunaannya tidak merugikan masyarakat. b. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pengenaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan pengendalian daerah pembangunan
dan pemeliharaan
menara
telekomunikasi.
terhadap Dengan
pengendalian ini, keberadaan menara telekomunikasi akan memenuhi aspek tata ruang, keamanan dan keselamatan, keindahan dan sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha. Untuk menjamin agar pungutan daerah
tidak
berlebihan,
tarif
retribusi
pengendalian
menara
telekomunikasi dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak melampaui 2% dari Nilai Jual Objek Pajak PBB menara telekomunikasi. c. Retribusi Pelayanan Pendidikan Pengenaan retribusi pelayanan pendidikan dimaksudkan agar pelayanan pendidikan, di luar pendidikan dasar dan menengah, seperti pendidikan 34
dan pelatihan untuk keahlian khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan pungutan dan hasilnya digunakan untuk membiayai kesinambungan dan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dimaksud. d. Retribusi Izin Usaha Perikanan Pengenaan Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak akan memberikan beban tambahan bagi masyarakat, karena selama ini jenis retribusi tersebut telah dipungut sejumlah daerah sesuai dengan kewenangannya. Sebagaimana halnya dengan jenis retribusi lainnya, pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan dimaksudkan agar pelayanan dan pengendalian kegiatan di bidang perikanan dapat terlaksanakan secara terus menerus dengan kualitas yang lebih baik. 3. Perluasan Basis Pajak Daerah Perluasan basis pajak daerah, antara lain adalah: a. PKB dan BBNKB, termasuk kendaraan pemerintah b. Pajak Hotel, mencakup seluruh persewaan di hotel, dan c. Pajak Restoran, termasuk katering/jasa boga 4. Perluasan Basis Retribusi Daerah Perluasan basis retribusi daerah dilakukan dengan mengoptimalkan pengenaan Retribusi Izin Gangguan, sehingga mencakup berbagai retribusi yang berkaitan dengan lingkungan yang selama ini dipungut, seperti Retribusi Izin
35
Pembuangan Limbah Cair, Retribusi AMDAL, serta Retribusi Pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 5. Kenaikan Tarif Maksimum Pajak Daerah Untuk memberi ruang gerak bagi daerah mengatur sistem perpajakan dalam rangka peningkatan pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan, penghematan energi, dan pelestarian/perbaikan lingkungan, tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah dinaikkan, antara lain: a. Tarif maksimum Pajak kendaraan bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10% khusus untuk kendaraan pribadi dapat dikenakan tarif progresif. b. Tarif maksimum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 10% menjadi 20%. c. Tarif maksimum Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan angkutan umum, tarif dapat ditetapkan lebih rendah. d. Tarif maksimum Pajak Parkir, dinaikkan dari 20% menjadi 30% e. Tarif maksimum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (sebelumnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C), dinaikkan dari 20% menjadi 25%. 6. Bagi Hasil Pajak Propinsi Dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kemampuan keuangan kabupaten/kota dalam membiayai fungsi pelayanan kepada
36
masyarakat, pajak propinsi dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dengan proporsi sebagai berikut: a. Pajak Kendaraan Bermotor, 70% untuk propinsi dan 30% untuk kabupaten/kota b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 70% untuk Propinsi dan 30% untuk kabupaten/kota c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 30% untuk propinsi dan 70% untuk kabupaten/kota d. Pajak Air Permukaan, 50% untuk propinsi dan 50% untuk kabupaten/kota e. Pajak Rokok, 30% untuk propinsi dan 70% untuk kabupaten/kota. 7. Earmarking (Pengalokasian Pajak) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus-menerus dan sekaligus menciptakan good governance dan clean government, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan (di-earmark) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. Pengaturan earmarking tersebut adalah: a. 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor wajib dialokasikan untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan, serta peningkatan sarana transportasi umum b. 50% dari penerimaan Pajak Rokok dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum 37
c. Sebagian
penerimaan
Pajak
Penerangan
Jalan
digunakan
untuk
penyediaan penerangan jalan. Dengan penetapan UU PDRD ini, diharapkan struktur APBD menjadi lebih baik, iklim investasi di daerah menjadi lebih kondusif karena PERDA pungutan daerah yang membebani masyarakat secara berlebihan dapat dihindari, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
H. Penelitian Terdahulu Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu No
Peneliti
Judul Penelitian
Hasil Penelitian
1.
Arniyanti Ayuningtyas
Analisis
(2008)
Pendapatan Pajak Daerah
daerah
terhadap Anggaran Belanja
pengaruh yang signifikan
Daerah (Studi Kasus pada
terhadap Anggran belanja
Seluruh
Daerah
Pengaruh a.
Kabupaten
di
Propinsi Jawa Tengah)
Pajak daerah dan retribusi memiliki
(ABD),
baik
sebelum maupun sesudah otonomi. b.
Pajak daerah dan retribusi daerah
berpengaruh
terhadap ABD dengan tingkat signifikan sebesar 0,000,
baik
sebelum
maupun
sesudah
otonomi.
2.
Ahmad Waluya Jati
Peranan Pajak dan Retribusi a.
Peranan
Daerah
terhadap
retribusi daerah terhadap
Daerah
PAD kabupaten/kota di
Pendapatan
Asli
pajak
dan
38
(PAD) (Studi pada daerah
Jawa
Tingkat II di Jawa Timur)
dominan b.
Timur
cukup
Menurut
hasil
analisis
data
dari yang
menggunakan one way ANOVA
disebutkan
bahwa
tidak
perbedaan
terdapat signifikan
antara kelima wilayah di Jawa Timur.
3.
Dian Maya Sari
Kontribusi Pajak
Penerimaan a.
Daerah
Pendapatan (Analisis
Asli
terhadap
deskriptif
Daerah
daerah
terhadap
bahwa pajak
kabupaten
kota masih
Kabupaten dan Kota di jawa Timur)
Menurut analisis statistik
dan
tergolong
sangat rendah b.
Menurut analisis statistik deskriptif, pajak
daerah
PAD
untuk
kontribusi terhadap kabupaten
dan kota di Jawa Timur masih tergolong sangat rendah.
Sumber: Jurnal dan skripsi
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: 1. Waktu penelitian dalam rentang waktu 2004 sampai dengan 2008. 2. Objek penelitian yang diambil adalah Propinsi Bengkulu 3. Penelitian ini memberikan informasi mengenai UU PDRD terbaru, yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009, yang mulai berlaku tanggal 1 januari 2010.
39
4. Model penelitan ini merupakan hasil penggabungan dari beberapa model penelitian sebelumnya.
I. Kerangka Pemikiran
Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah Retribusi Daerah
Gambar 2.1 Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Dari gambar di atas, penulis ingin mengkaji dan menguji apakah penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengujinya penelitian ini menggunakan analisis regresi.
J. Hipotesis Mengacu pada landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut: HA1: Penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD Propinsi Bengkulu
40
HA2: Penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD Propinsi Bengkulu HA3: Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap peningkatan PAD Propinsi Bengkulu Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda.
41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Data dan Variabel Pengertian data dari sudut sistem informasi sebagai fakta-fakta maupun angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. Data ini harus diolah terlebih dahulu agar menjadi informasi yang memiliki arti bagi pemakai. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagramdiagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut. Sugiyono (1997) menyatakan, bahwa variabel di dalam penelitian merupakan suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain dalam kelompok tersebut (Umar, 2008:47-48) Variabel mempunyai bermacam-macam bentuk menurut hubungan satu variabel dengan variabel yang lain, Adapaun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Variabel
independen,
yaitu
variabel
yang
menjadi
sebab
terjadinya/terpengaruhnya variabel dependen. Dalam hal ini Pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi PAD, sehingga Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi variabel independen dalam penelitian ini 33
2. Variabel dependen, yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. PAD menjadi variabel dependen, karena dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.
B. Teknik Pengumpulan data Ada dua macam teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 1. Studi Lapangan Penulis berusaha untuk melakukan penelitian lapangan guna mengumpulkan data-data mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan PAD yang dapat dilihat pada laporan realisasi APBD. 2. Studi Pustaka Dalam melakukan studi pustaka, penulis berusaha untuk memperoleh gambaran
yang
lebih
jelas,
komprehensif,
mengenai
peraturan
perundangundangan dan peraturan pelaksanaannya, serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat dalam penulisan penelitian ini. 3. Time Series Analysis Analisis ini pada hakekatnya adalah melihat pengukuran dari waktu ke waktu tertentu. Pengukuran dapat dilihat dari berbagai cara dan yang paling sering adalah dengan cara frekuensi, persentase, atau dengan cara melihat pusat 34
kecenderungan (central tendency) dari suatu gejala atau kejadian. Data yang akan dianalisa dalam metode time series ini adalah data-data mengenai PAD Propinsi Bengkulu, meliputi data-data Pajak Daerah dan Retribusi tiap kabupaten/kota yang ada di propinsi Bengkulu.
C. Alat Analisis Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan: 1. Analisis Deskriptif Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan populasi dan sampel kabupaten/kota di Propinsi Bengkulu. Data dalam penelitian ini bersumber dari laporan APBD pemerintah daerah Propinsi bengkulu yakni data PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan lain-lain yang diperoleh dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data, sehingga dapat dilihat nilai maksimum, minimum, rata-rata, serta standar deviasinya. 2. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penggangu atau residual memilki distribusi normal. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen, yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau error akan terdistribusi secara simetri di sekitar nilai means sama dengan nol 35
(Ghozali, 2005:27). Untuk uji normalitas data, penulis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikansi
0,05 (5%).
Apabila
signifikansinya lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. 3. Uji Asumsi Klasik a. Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Menurut Santoso (2001), pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. b. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi (Priyatno, 2008:47). Dalam penelitian ini uji autokorelasi yang digunakan adalah uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hipotesis ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
36
2) Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. 3) Jika d terletak antara dL dan dU atau di antara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak mengahsilkan kesimpulan yang pasti. c. Uji Heteroskedastisitas Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksinya dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen ZPRED dengan residualnya SRESID (Ghozali, 2005:105). 4. Uji Hipotesis a. Analisis Determinasi (R2) Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen (Priyatno, 2008:73). Dalam hal ini penulis ingin melihat seberapa besar pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD Propinsi Bengkulu.
37
b. Uji F (Fisher) Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independennya yang dimaksudkan dalam model regresi secara bersamasama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (5%). Kriteria pengujian uji F adalah, apabila nilai signifikan F hitung lebih rendah dari 0,05 (5%), maka dapat disimpulakan bahwa semua variabel independen yang diteliti secara bersama-sama mempengaruhi variabel independen. c. Uji t Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (5%). Untuk uji t, penelitian ini membandingakan antara t hitung dengan t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 (5%). Apabila t hitung lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.
D. Operasional Variabel Penelitian Operasional variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Pajak Daerah Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah 38
dengan UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Retribusi Daerah Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 3. Pendapatan Asli Daerah Menurut UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
39
BAB IV PENEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Tempat dan Waktu Penelitian Objek penelitian skripsi ini adalah seluruh kabupaten/kota di Propinsi Bengkulu, yang meliputi data pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah selama kurun waktu 5 tahun (tahun 2004-2008). Data-data yang menyangkut objek penelitian ini diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Republik Indonesia yang terletak di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Waktu pegumpulan data dilakukan mulai dari tanggal 13 Agustus 2010 sampai dengan 16 Agustus yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi penulis serta jam buka BPS. 2. Profil Propinsi Bengkulu Dari sisi geografis Propinsi Bengkulu terletak di antara 2o 16 3o 31 Lintang Selatan dan 101o 01 103o 41 Bujur Timur. Propinsi Bengkulu terletak di sebelah Barat pegunungan Bukit Barisan. Luas wilayah Propinsi Bengkulu mencapai kurang lebih 1.978,7 Km2. Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai luas terbesar dengan 5.548,54 Km2 (28,04%) dan Kota Bengkulu mempunyai luas terkecil dengan 144,52 Km2 (0,73%). 40
Wilayah Propinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Propinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Propinsi Lampung. Batas wilayah Propinsi Bengkulu di sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat, di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Propinsi Lampung, di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Propinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia pada garis pantai sepanjang lebih kurang 525 kilometer. Bagian Timurnya berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur, sedangkan bagian Barat merupakan dataran rendah yang relatif sempit, memanjang dari Utara ke Selatan serta diselang-selangi daerah yang bergelombang. Komoditi unggulan Propinsi Bengkulu yaitu sektor pertanian dan sektor jasa. Sektor pertanian komoditi yang diunggulkan yaitu sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi berupa kelapa sawit, kelapa, kakao, lada, kopi dan karet. Sedangkan sub sektor perikanan yaitu perikanan tangkap. Sementara untuk komoditi penunjang pada sektor pertanian yaitu sub sektor perikanan, meliputi budidaya tambak, budidaya kolam dan budidaya sawah. Sektor jasa komoditi yang diunggulkan yaitu bidang pariwisata, berupa wisata alam maupun wisata bahari. Sedangkan komoditi penunjang lainnya terdapat di sektor pertambangan dengan hasil tambang berupa batu bara. 41
Untuk menunjang kegiatan perekonomian, Propinsi Bengkulu memiliki 2 kawasan industri yaitu Salau dan Sekunyit yang keduanya terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan. Propinsi ini juga memiliki 3 pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Bintuhan/Linau yang terletak di Kabupaten Muko Muko, Pelabuhan Malakoni Enggano di Kota Bengkulu dan Pelabuhan Pulau Baai di Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk transportasi udara, propinsi ini memiliki 2 bandar udara yaitu Bandara Fatmawati yang mampu menampung pesawat ukuran kecil hingga sedang, terletak di Kota Bengkulu dan Bandara Muko Muko yang hanya untuk melayani jenis pesawat kecil, terletak di Kabupetan Muko Muko. Hutan tropis Propinsi Bengkulu memiliki sumber kekayaan flora dan fauna yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata. Kekayaan flora hutan tropis Propinsi Bengkulu yang sudah terkenal dan telah menjadi objek wisata hutan adalah bunga Rafflesia Arnoldi yang terdapat di hutan Propinsi Bengkulu. Kekayaan flora lain yang juga cukup menarik dan berpotensi untuk dijadikan objek wisata hutan karena kelangkaannya, yaitu: bunga anggrek Vanda, bunga Bangkai, dan kayu Merbabu. Sementara itu, kekayaan fauna yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata adalah harimau sumatera, siamang, tapir, kerbau liar, rusa, serta penangkaran gajah sumatera.
42
Adapun sumber-sumber pendapatan Propinsi Bengkulu antara lain terdiri atas: a. Pajak Daerah, terdiri dari: 1) Pajak Hotel 2) Pajak Restoran 3) Pajak Hiburan 4) Pajak Reklame 5) Pajak Penerangan Jalan 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian GolongaN C 7) Pajak Parkir 8) Tunggakan Pajak, dan 9) Denda Pajak b. Retribusi Daerah, teridiri dari: 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan 2) Retribusi Kebersihan Pelayanan Persampahan 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil 4) Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum 5) Retribusi Pelayanan Pasar 6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 8) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 9) Retribusi Terminal 43
10) Retribusi Rumah Potong Hewan 11) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 12) Retribusi Ijin Gangguan (IG) 13) Retribusi Ijin Bidang Industri 14) REtribusi Ijin Angkutan Umum 15) Retribusi Ijin Bidang Kesehatan 16) Retribusi Tempat pendaratan Kapal 17) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 18) Retribusi Pembuangan Limbah Cair 19) Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan 20) Retribusi Ijin Usaha Konstruksi 21) Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 22) Retribusi Ijin Usaha Perdagangan (IUP) c. Bagian Laba BUMD Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Daerah, Penyertaan Modal kepada BPD Propinsi Bengkulu. d. Lain-lain Pendapatan Daerah Lain-lain Pendapatan Daerah terdiri dari Hasil Penjualan Milik Daerah, Penerimaan Jasa Giro, Bunga Deposito, Sumbangan Pihak Ketiga, Angsuran/Cicilan Kendaraan Bermotor, Angsuran/Cicilan
44
Rumah Dinas, Penggunaan Mobil Tinja, Tak Terduga Penambahan UUDP Rekening Listrik Pasar dan Sewa Mesin Listrik. e. Bagian Bagi Hasil Pajak Bagian Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (B.P.H.T.B), dan Bagi Hasil PPh Pasal 21, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, PKB/BBNKB dan Pajak Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan. f. Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari Iuran Hasil Hutan (IHH), Iuran Tetap (Landrent), Penerimaan dari Iuran Eksplorasi/Eksploitasi, Pungutan Hasil Perikanan, Minyak Bumi dan Gas, serta Pemberian Hak atas Tanah Negara. g. Dana Alokasi Umum (DAU) h. Dana Alokasi Khusus (DAK) i.
Dana Perimbangan Propinsi Dana Perimbangan Propinsi antara lain, Penerimaan Subsidi dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, Terdiri dari Bantuan Pendidikan Menengah, Stadion Bengkulu, Penanggulangan Banjir, Pengembangan Fasilitas Olahraga, Bantuan Kesehatan Penduduk Miskin, Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain, Penyelesaian Gedung Pon, DED Outer Ring Road III, Pengembangan STT MIgas Bengkulu, Dana Bergulir Gakin, Dana Kompensasi Penghapusan 45
Iuran SPP/BP3, Normalitas Sungai Ampal, Normalitas Sungai Batakan, Pembenahan Tugu Adipura, Lanjutan Pemb. Kampus Poltekba, Lanjutan Pemb. Graha Pemuda, Lanjutan Pemb. SMK 6, Lanjutan Pemb, SMA 9 dan Pengembangan Karet Rakyat di DAS Manggar Bengkulu. j.
Dana Penyeimbangan Menurut
penelitian yang dilakukan Erick (2010),
perkembangan
pendapatan Asli daerah meningkat dari tahun ke tahun dengan share terbesar dari sektor penerimaan pajak daerah
(rata-rata 66,42% dari total PAD), sektor
retribusi daerah (rata-rata 16,48% dari PAD), lain-lain pendapatan yang sah (rata-rata 15,42% dari total PAD), dan sektor hasil perusahaan daerah (1,65% dari total PAD).
B. Hasil Analisis dan Pembahasan 1. Statistik Deskriptif Statistik deskriptif keseluruhan variabel penelitian yang mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi adalah seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini: Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif Dalam (000) Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
46
Pendapatan Asli Daerah
35
5.36E5
2.46E7 8.7206E6
6.22914E6
Pajak Daerah
35
1.14E5
9.71E6 2.4427E6
2.66302E6
Retribusi Daerah
35
1.92E5
1.28E7 3.3578E6
3.00339E6
Valid N (listwise)
35
Sumber Output SPSS
Dari tabel 4.1 dijelaskan bahwa jumlah data (N) yang diuji sebanyak 35. Selain itu diperoleh gambaran nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata, serta standar deviasi masing-masing variabel adalah sebagai berikut: a. Pendapatan Asli Daerah Selama kurun waktu 5 tahun dapat diketahui bahwa jumlah PAD terbesar yaitu Rp24,6 miliar yang dihasilkan pada tahun 2008 oleh Kota Bengkulu. Sedangkan jumlah PAD terkecil, yaitu Rp536 juta dihasilkan oleh Kabubaten Kaur pada tahun 2004. Kabupaten Kaur merupakan salah satu kabupaten baru, pemekaran dari wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini menjadi salah satu penyebab kecilnya jumlah PAD yang diperoleh. Rata-rata PAD yang diterima selama 5 tahun (tahun 2004 - 2008) adalah sebesar Rp8,72 miliar dengan standar deviasi sebesar Rp6,22 miliar. b. Pajak Daerah Dari hasil statistik deskriptif diketahui bahwa penerimaan pajak terbesar, yaitu Rp9,71 miliar yang dihasilkan pada tahun 2008 oleh Kota Bengkulu. Penerimaan pajak daerah terkecil Rp114 juta oleh Kabupaten Muko-muko pada tahun 2004. Rata-rata penerimaan pajak daerah adalah sebesar Rp2,44 miliar dengan standar deviasi Rp2,66 miliar. 47
c. Retribusi Daerah Penerimaan retribusi daerah terbesar, yaitu sebesar Rp12,8 miliar oleh Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2008. Sedangkan penerimaan retribusi daerah terkecil adalah sebesar Rp192 juta oleh Kabuapten Kaur pada tahun 2004. Rata-rata penerimaan retribusi daerah adalah sebesar Rp3,35 miliar dengan standar deviasi Rp3 miliar. Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa penerimaan retribusi daerah memberikan kontribusi yang lebih besar bagi PAD dibandingkan dengan penerimaan yang diperoleh dari pajak daerah.
2. Uji Normalitas Uji normalitas yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan uji statistik. Hasil uji normalitas dengan Kolomogorov-Smirnov seperti terlihat pada tabel berikut: Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik dengan Kolomogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N Normal Parameters
35 a
Mean Std. Deviation
Most Extreme Differences
.0000000 1.64158718E6
Absolute
.170
Positive
.170
48
Negative
-.103
Kolmogorov-Smirnov Z
1.007
Asymp. Sig. (2-tailed)
.263
a. Test distribution is Normal.
Sumber: Output SPSS
Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,263, lebih besar dari 0,05 (5%). Maka dapat disimpulkan bahwa data pada variabel di atas terdistribusi secara normal karena nilai signifikansinya di atas 0,05.
3. Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik dilakukan untuk menghindari terjadi estimasi yang bias, mengingat tidak semua data dapat diterapkan pada analisis regresi. Untuk itu diperlukan beberapa pengujian terhadap data, pengujian yang dilakukan antara lain, uji multikoliniearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedasititas. a. Uji Multikolinieritas Model penelitian yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen, oleh sebab itu dilakukan uji multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas a
Coefficients
49
Standardized Unstandardized Coefficients Model
B
Std. Error
1 (Constant)
1.553E6 450064.686
Coefficients
Collinearity Statistics
Beta
t
Sig.
3.450
.002
Tolerance
VIF
Pajak Daerah
1.131
.125
.484
9.078
.000
.765
1.307
Retribusi Daerah
1.312
.110
.632 11.874
.000
.765
1.307
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
Sumber: Output SPSS
Dari hasil di atas dapat diketahui nilai Variance Inflation Factor (VIF) kedua variabel, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah adalah 1,307 lebih kecil dari 5, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa antar variabel independen tidak terjadi persoalan multikolinieritas. b. Uji Autokorelasi Salah satu syarat pada model regresi adalah tidak adanya autokorelasi. Uji Autokorelasi yang digunakan adalah dengan uji DurbinWatson(DW) dengan hasil output:
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson b
Model Summary
Model 1
R
R Square a
.965
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
.931
.926
1.69211E6
Durbin-Watson 1.790
a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
50
Sumber: Output SPSS
Dari hasil output di atas nilai DW yang dihasilkan adalah 1,790. sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 (5%) dan jumlah data (n) = 35, serta jumlah variabel independen (k) = 2 diperoleh nilai dL sebesar 1,34 dan dU sebesar 1,58. DW terletak antara dU dan (4-dU), dimana 1,790 berada antara 1,58 dan 2,42, yang berarti tidak terjadi autokorelasi.
c. Uji Heteroskedastisitas Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Oleh sebab itu diperlukan pengujian heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi. Di bawah
ini
adalah
gambar
hasil
uji
heteroskedastisitas
dengan
menggunakan scatterplot:
51
Sumber: Output SPSS Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Dari gambar di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan masukan variabel independen pajak daerah dan retribusi daerah.
52
4. Uji Hipotesis a. Uji Koefisien Determinasi (R2) Hasil Uji Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summaryb
Model
R
1
.965a
R Square .931
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
.926
1.69211E6
Durbin-Watson 1.790
a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
Sumber: Output SPSS
Dari tabel 4.5 diketahui bahwa hasil adjusted R square adalah 0,926 atau 92,6%. Hal ini menunjukkan bahwa PAD dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 92,6%, sedangkan sisanya 7,4% (100%-92,4%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti, seperti hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan yang sah (hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan
53
pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, dan lain-lain). b. Uji F Hasil uji F untuk penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.6 Hasil Uji Statistik F ANOVAb Model 1
Sum of Squares
df
Mean Square
Regression
1.228E15
2
Residual
9.162E13
32
Total
1.319E15
34
F
Sig. .000a
6.138E14 214.382 2.863E12
a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
Sumber: Output SPSS
Tabel 4.6 menunjukkan hasil uji F sebesar 214,382 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05 dapat dikatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersamasama mempengaruhi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan
demikian
hipotesis
HA3
diterima,
sehingga
dapat
disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama
berpengaruh terhadap
peningakatan PAD
Propinsi
Bengkulu.
54
c. Uji t Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.7 Hasil Uji t Coefficientsa Unstandardized
Standardized
Collinearity
Coefficients
Coefficients
Statistics Toleranc
Model
B
1 (Constant)
Std. Error
Beta
T
1.553E6 450064.686
Sig.
3.450
.002
e
VIF
Pajak Daerah
1.131
.125
.484
9.078
.000
.765
1.307
Retribusi Daerah
1.312
.110
.632 11.874
.000
.765
1.307
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
Sumber: Output SPSS
Uji t dilakukan untuk menyelidiki lebih lanjut, mana diantara variabel independen yang berpengaruh terhadap PAD. Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, taraf signifikansi 5%:2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) = n-k-1 atau 35-2-1 = 32 (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 2 sisi (signifikan = 0,025), maka hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,0369. Sehingga didapat hasil pengujian sebagai berikut: 1) Variabel pajak daerah memiliki t hitung sebesar 9,078 dengan taraf signifikan 0,000 dibawah signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian t hitung > t tabel atau 9,078 > 2,0369. Sehingga dapat disimpulkan 55
bahwa pajak daerah mempengaruhi PAD. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis HA1 diterima, penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD Propinsi Bengkulu 2) Variabel retribusi daerah memiliki t hitung 11,874 dengan taraf signifikansi 0,000 dibawah signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian t hitung > t tabel atau 11,874 > 2,0369. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
retribusi
daerah
mempengaruhi
PAD.
Hasil
tersebut
membuktikan bahwa hipotesis HA2 diterima, penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD Propinsi Bengkulu. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Waluya dengan hasil peranan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD cukup dominan. Dari tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi PAD.
56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data-data yang menyangkut penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia yang berada di Pasar Baru, Jakarta. Sampel penelitian adalah 7 kabupaten/kota yang ada di Propinsi Bengkulu dengan data yang diteliti selama 5 tahun (tahun 2004-2008). Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2. Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD Tiga kesimpulan di atas mendukung serta memperkuat penelitian sebelumnya oleh Waluya yang menyatakan bahwa peranan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD cukup dominan.
57
B. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut: 1. Bagi Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu Pemerintah daerah Propinsi Bengkulu sebaiknya berkonsentrasi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah karena dengan peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akan berpengaruh pada peningkatan PAD. Dengan meningkatnya PAD pemerintah akan semakin mudah mebiayai kegiatan-kegiatan dan keperluan daerah yang nantinya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, dengan peningkatan PAD akan berpengaruh terhadap peningkatan fasilitas-fasilitas bagi masyarakat Propinsi Bengkulu. Dengan kata lain, adanya peningkatan PAD diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Peningkatan PAD harus didukung pula oleh peningkatan kualitas dari para pejabat pemerintahan propinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Propinsi Bengkulu. Dengan demikian pajak dan retribusi daerah yang diterima dapat disalurkan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
58
Selain itu perlu diadakan sosialisasi mengenai potensi daerah yang dimiliki oleh Propinsi Bengkulu, sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui dan investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya. Contohnya, sosialisasi mengenai potensi daerah wisata, potensi daerah perkebunan, potensi perikanan air laut maupun air tawar, potensi industri kecil dan menengah yang ada di Propinsi Bengkulu. 2. Bagi peneliti lain Penulis menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini, baik dari segi jumlah sampel yang hanya meliputi 7 kabupaten/kota pada Propinsi Bengkulu, tahun penelitian yang hanya terbatas sampai 5 tahun, serta pembahasan mengenai pendapatan daerah yang hanya berfokus pada pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh sebab itu diperlukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas, karena hasil yang diperoleh bisa saja berbeda apabila dilakukan pada daerah lain di Indonesia. Agar penelitian ini lebih baik, penelitian lebih lanjut sebaiknya dilakukan dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun. Agar penelitian lebih jelas dan lengkap sebaiknya penerimaan daerah lainnya selain pajak daerah dan retribusi daerah juga dijabarkan sehingga dapat dilihat bagaimana pengaruhnya pada PAD.
59
DAFTAR PUSTAKA Akbar, Bahrullah. 2010. Fungsi manajemen Keuangan daerah. www.osun.org
Ayuningtyas, Arniyanti. 2008. Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Anggaran Belanaja Daerah (Studi kasus pada Seluruh Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah). Skripsi pada FEIS UIN Jakarta D. Lewis, Blane. 2003. Some Empirical Evidence on New Regional Taxes and Charges in Indonesia. Page 1-16.
Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi dan Analisis Multivariate dengan proses SPSS. Universitas Diponegoro: Semarang Mardiasmo.2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Penerbit Andi: Yogyakarta Mayasari, Dian. 2009. Kontibusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Analisis Terhadap Kabuapaten dan Kota di Jawa Timur). Skripsi Pada FE UMM. Priyatno, Dwi. 2008. Mandiri Belajar SPSS. Mediakom: Yogyakarta. Rafflesia, Putra. 2009. Pendapatan www.putrarafflesia.wordpress.com
daerah
Bengkulu
Rp4.933
triliun.
Republik Indonesia. Profil Propinsi Bengkulu Republik Indonesia. Pokok-pokok Pengaturan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Republik Indonesia. Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Republik Indonesia. Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintas Pusat dan Pemerintah Daerah Republik Indonesia. Undang-undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
60
Republik Indonesia. Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Riduansyah, Mohammad. 2003. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). Makara, Sosial Humaniora, Vol. 7, No. 2 Sidik, Machfud. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam rangka Meningkatkan Kemampaun Keuangan Daerah. MEP FEB UGM : Yogyakarta Suandy, Erly. 2005. Hukum Pajak. Edisi ke 3. Penerbit Salemba Empat: Jakarta Setiawan, Nugraha. 2010. Pengolahan dan Analisis Data. pustaka.unpad.ac.id
Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2009. Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Nuansa Aulia: Bandung Tim Indonesian Tax Review. 2002. Retribusi, Tempat Belanja Ibu-ibu. Vol.1. Edisi 35. Hal. 39-40 Tim Jurnal Otonomi Daerah. 2008. Dampak Desentralisai Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah. Vol. VIII. No. 4. Hal. 28-30
Umar, Husein. 2008. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta Waluya Jati, Ahmad. 2010. Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), (Studi Pada Daerah Tingkat II Di Jawa Timur). Jurnal Balance. Vol.3.
61
62
REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROPINSI BENGKULU TAHUN 2004 – 2008 (000 RUPIAH)
63
OUTPUT SPSS Descriptives
Kabuapten
Tahun
Bengkulu Selatan
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Rejang Lebong
Bengkulu Utara
Kaur
Seluma
Mukomuko
Bengkulu
Pajak Daerah 1.041.165 1.047.556 1.398.080 1.700.270 2.258.735 1.878.020 1.850.218 2.554.349 2.388.018 2.979.412 1.609.769 1.734.595 2.038.779 2.441.000 3.042.721 207.750 316.005 406.138 761.727 908.522 951.500 995.364 1.102.950 1.539.830 1.728.428 113.811 405.894 930.400 1.062.771 1.288.079 9.397.765 7.344.496 7.726.974 8.635.469 9.707.985
Retribusi Daerah 1.902.705 2.757.541 4.868.120 4.228.667 5.318.180 4.248.644 5.505.384 7.915.142 10.426.694 12.782.960 2.389.665 1.156.753 1.522.310 5.070.312 5.674.281 191.520 512.150 479.739 1.206.477 1.532.483 826.780 864.895 458.230 645.741 712.052 930.413 1.162.221 1.429.990 1.464.786 1.780.582 4.451.119 5.598.930 5.713.633 5.906.041 5.886.344
PAD 4.106.788 5.359.778 10.865.050 8.491.375 12.773.550 7.748.221 8.858.512 13.710.128 18.490.305 20.477.137 8.341.047 6.318.158 5.323.783 12.557.612 15.778.628 536.070 1.067.655 2.253.900 5.966.083 5.753.453 3.028.537 3.168.154 3.976.950 5.771.879 4.151.633 1.071.754 2.073.708 3.990.330 6.316.354 6.669.952 15.163.932 16.703.426 16.702.354 17.091.563 24.562.456 64
Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah
35
5.36E5
2.46E7
8.7206E6
6.22914E6
Pajak Daerah
35
1.14E5
9.71E6
2.4427E6
2.66302E6
Retribusi Daerah
35
1.92E5
1.28E7
3.3578E6
3.00339E6
Valid N (listwise)
35
Regression Variables Entered/Removedb Variables Model
Variables Entered
1
Retribusi Daerah,
Removed
Method . Enter
Pajak Daeraha a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
b
Model Summary
Model 1
R
R Square .965a
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
.931
.926
1.69211E6
Durbin-Watson 1.790
a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
b
ANOVA
65
Model 1
Sum of Squares
df
Mean Square
Regression
1.228E15
2
6.138E14
Residual
9.162E13
32
2.863E12
Total
1.319E15
34
F
Sig. .000a
214.382
a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
Coefficientsa
Model 1
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B (Constant)
Std. Error
Beta
1.553E6
450064.686
Pajak Daerah
1.131
.125
Retribusi Daerah
1.312
.110
Collinearity Statistics t
Sig.
Tolerance
3.450
.002
.484
9.078
.000
.765
1.307
.632
11.874
.000
.765
1.307
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
a
Coefficient Correlations Model 1
Retribusi Daerah Correlations
Covariances
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
1.000
-.485
Pajak Daerah
-.485
1.000
.012
-.007
-.007
.016
Retribusi Daerah Pajak Daerah
VIF
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
66
Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions
Dimensi Model
on
Eigenvalue
Condition Index
(Constant)
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
1
1
2.452
1.000
.05
.05
.05
2
.319
2.773
.61
.66
.00
3
.229
3.270
.33
.28
.95
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value
Maximum
Mean
Std. Deviation
N
2.0389E6
2.1692E7
8.7206E6
6.00895E6
35
-1.112
2.159
.000
1.000
35
3.054E5
1.050E6
4.588E5
189519.460
35
2.1441E6
2.2453E7
8.7460E6
6.05111E6
35
-2.85830E6
4.30655E6
.00000
1.64159E6
35
Std. Residual
-1.689
2.545
.000
.970
35
Stud. Residual
-1.964
2.951
-.007
1.044
35
5.79137E6 -2.53926E4
1.91530E6
35
Std. Predicted Value Standard Error of Predicted Value Adjusted Predicted Value Residual
Deleted Residual Stud. Deleted Residual
-3.86522E6 -2.062
3.405
.007
1.095
35
Mahal. Distance
.136
12.127
1.943
2.817
35
Cook's Distance
.001
1.001
.062
.182
35
Centered Leverage Value
.004
.357
.057
.083
35
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
67
Charts
68
69
70
NPar Tests One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N Normal Parametersa
35 Mean Std. Deviation
Most Extreme Differences
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)
.0000000 1.64158718E6
Absolute
.170
Positive
.170
Negative
-.103 1.007 .263
a. Test distribution is Normal.
71
