ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 105 PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA
Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam(S.Kom.I)
Oleh ALIYAH NIM: 1111053000017
KONSENTRASI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H/2015 M
ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 105 PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA
Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam(S.Kom.I)
Oleh: ALIYAH NIM: 1111053000017
Di bawah bimbingan:
Lili Bariadi, MM, M.Si NIP:197405191998031004
KONSENTRASI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H/2015 M
ABSTRAK Aliyah, NIM 1111053000017 “ Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia”, dibawah bimbingan Lili Bariadi, MM, M.Si Bank Muamalat Sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia memiliki banyak produk yang ditawarkan, salah satunya yaitu produk pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib), dimana keuntungan dari usaha tersebut dibagi menurut kesepakatan bersama atau munurut akad yang telah ditentukan sebelumnya. Mudharabah sendiri menggunakan prinsip bagi hasil maka dari itu penting penerapan akuntansi pada akad mudharabah ini, karena untuk menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait secara syar’i. Peraturan tentang akuntansi syariah di indonesia adalah PSAK yang dterbitkan oleh IAI(Ikatan Akuntan Indonesia) salah satunya yaitu PSAK 105 tentang mudharabah yaitu mengatur perlakuan terhadap pembiayaan mudharabah, meliputi perlakuan terhadap penerapan bagi hasil, pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan pada bank syariah. Perumusan masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia dan apakah penerapan perlakuan akuntansi mudharabah di Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan PSAK 105. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yang memberikan gambaran mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia untuk periode tahun 2012 -2013. Hasil analisis penulis, menyatakan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia telah dilakukan dengan baik, karena pencatatan transaksi – transaksi sudah dilakukan sesuai Standar Akuntansi Keuangan. Akan tetapi Pada saat awal penerapan akuntansi, saat pengakuan akad mudharabah ini tidak diatur dalam PSAK 105. Namun pada saat itu Bank Muamalat Indonesia mengakuinya terlebih dahulu sebagai kewajiban karena belum terjadi penyerahan modal kepada mudharib. Dan pada saat penerapan akuntansi saat pengakuan pembelian sebesar harga perolehan tidak diatur dalam PSAK 105, Bank Muamalat Indonesia mengakuinya sebagai penambahan persediaan. Dan prosedur pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia cukup baik dan teliti sehingga dapat menimalisir terjadinya resiko dalam pembiayaan, mulai dari permohonan pembiayaan, BI checking, keputusan, realisasi, pemantauan sampai dengan pelunasan kepada kepada bank selaku pemilik dana (investor).
Kata kunci: Perlakuan akuntansi, PSAK 105, pembiayaan mudharabah
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan dan petunjuk kepada umat manusia menuju kehidupan serta peradaban dan berkeadilan serta para keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan yang diharapkan penulis. Kebahagian yang tak ternilai bagi penulis secara pribadi adalah dapat mempersembahkan yang terbaik bagi kedua orang tua, seluruh keluarga dan pihak-pihak yang ikut andil mensukseskan harapan penulis. Sebagai bentuk penghargaan yang tidak terlukiskan izinkanlah penulis menuangkan dalam bentuk ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 1. Dr. H. Arief Subhan, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Dr. Suparto, M.Ed, selaku Wakil Dekan I bidang Akademik, Dr. Hj. Roudhonah. MA. Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, dan Dr. Suhaemi M.Si Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan. 2. Drs. Cecep Castrawijaya, MA selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah, dan H.M. Mulkannasir, BA, S.Pd, MM selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah
ii
3. Lili Bariadi, MM, M.Si
selaku Dosen Pembimbing yang telah
bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan pengarahan serta dorongan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang diinginkan, 4. Para Dosen dan Staff pengajar Fakultas
Ilmu Dakwah dan Ilmu
Komunikasi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dalam mendidik penulis selama melakukan studi. 5. Bapak Raditya Utomo selaku Manager Oprasional Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Pondok Indah, Bapak Kusairi, Mba Hawa yang telah memberikan banyak informasi kepada penulis. 6. Ibu Hesti dan segenap Staf Muamalat Institute yang telah memberikan penulis kemudahan. 7. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
yang telah memberikan fasilitas untuk
mengadakan studi kepustakaan. 8. Kepada Staf Bank Muamalat Indonesia Cabang Pondok Indah, yang telah memberikan kemudahan dan Informasi yang dibutuhkan penulis. 9. Terima kasih kepada kedua orang tua, Bapak dan Umi, tiada kata yang dapat kuucapkan selain terima kasih yang tak terbalas untuk semua pengorbanan
yang
telah
diberikan
menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
iii
kepada
penulis
dalam
10. Untuk keluarga: Haerul Salam, Siti Nurdianah, Ahmad Mulyana, Ilham Maulana Rafiq, dan Umi dede yang selalu mendoakan dan menanyakan kapan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, agar mereka bisa menghadiri wisuda penulis. Hal ini menjadi motivasi bagi penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat 11. Untuk seseoraang yang selalu ada dan tak henti-hentinya memberikan motivasi kepada penulis yaitu kepada Zaeni Rokhi S.Kom.I 12. Kepada rekan-rekan dan teman seperjuangan dari Jurusan Manajemen Dakwah Khususnya: Nourmalinda, May Larafjani, Dini Larasati, Septi Andari, Hana Rahmanida, Chairunnisa Wahyu Utami, terimakasih telah menjadi teman-teman yang sangat baik. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan budi baik mereka dengan balasan yang setimpal. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penelitian skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan.
Jakarta, 22 Rabius Tsani 1436 11 Mei 2015
Penulis
iv
DAFTAR ISI
ABSTRAK ....................................................................................................
i
KATA PENGANTAR..................................................................................
ii
DAFTAR ISI.................................................................................................
v
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang .......................................................................
1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....................................
4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..............................................
5
D. Metode Penelitian...................................................................
6
E. Subjek dan Objek Penelitian ..................................................
6
F. Tempat dan Waktu Penelitian ................................................
7
G. Jenis dan Sumber Data ...........................................................
7
H. Teknik Pengumpulan Data.....................................................
8
I. Teknik Analisi Data ...............................................................
9
J. Skripsi Terdahulu ...................................................................
9
K. Sistematika Penulisan ............................................................
11
BAB II: TINJAUAN TEORITIS MUDHARABAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH A. Pembiayaan Mudharabah 1. Pengertian Pembiayaan .................................................... 2. Pengertian Mudharabah...........................................
13 14
3. Landasan Hukum .............................................................
16
4. Penerapan Mudharabah di Perbangkan Syariah...............
20
B. Akuntansi 1. Pengertian.........................................................................
23
2. Pengenalan Akuntansi Perbankan Syariah......................
26
v
BAB III
3. Tujuan Akutansi Bank Syariah ........................................
29
4. Tujuan Laporan Keuangan Syariah..................................
39
5. Proses Akutansi Perbankan Syariah.................................
31
6. Perbedaan Akutansi Syariah dan Akutansi Konvensional
31
7. Landasan Hukum .............................................................
37
C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah 105..........
40
SEJARAH BANK MUAMALAT INDONESIA A. Bank Muamalat Indonesia 1. Sejarah Berdiri .................................................................
50
2. Visi dan Misi ....................................................................
53
3. Produk dan Layanan.........................................................
53
B. Tahapan Pengembangan Pencatatan Akuntansi di Bank Muamalat Indonesia .....................................................
BAB IV
55
ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH Di BANK MUAMALAT INDONESIA A. Prosedur Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia ................................................................................
59
B. Analisis Penerapan PSAK 105 Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia ............................
BAB V
73
PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................
84
B. Saran ......................................................................................
85
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................
87
LAMPIRAN..................................................................................................
90
v
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Perkembangan praktik lembaga keuangan syariah di tingkat nasional maupun international telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi Islam mampu beradaptasi dan bersaing dengan perbankan konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, terlebih untuk institusi perbankan. Pada tahun 2006 peningkatan mulai terlihat dengan banyaknya pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dimana beberapa bank syariah memiliki 1 unit-unit usaha syariah (UUS) dan 13 (BPRS) Bank Perkreditan Rakyat Syariah.1 Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, seharusnya perkembangn perbankan syariah di Indonesia dapat lebih meningkat dan tumbuh secara signifikan. Tentu saja masih banyak yang harus disiapkan oleh semua pihak yang terlibat. Instrumen yang paling penting dalam pengembangan perbankan syariah antara lain,
pemenuhan kuantitas
dan kualitas sumber daya manusia, peningkatan inovasi produk dan layanan kompetitif serta berbasis kekhususan untuk kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan program sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Jika 1
Muhammad, Rifqi, Akuntansi Keungan Syariah : Konsep dan Implementasi PSAK Syariah, (Yogyakarta: P3EI Press,2008),h.1.
1
2
ketiga unsur itu dapat terpenuhi dan didukung dengan sarana insfrastruktur yang memadai, akan membantu mempromosikan
program syariah serta
peningkatan instrumen syariah yang terkait. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 No 21 Tahun 2008, produk-produk yang terdapat di perbankan syariah, terdiri dari pembiayaan berupa penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu seperti: 1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah 2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik 3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna 4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh: dan 5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah Untk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan(ujrah), tanpa imbalan, atau bagi hasil.2 Salah satu produk pembiayaan pada bank syariah adalah pembiayaan mudharabah. Mudharabah dalam fiqh Islam merupakan salah satu bentuk kerjasama antara rab al-mal (investor) dengan seorang pihak kedua
2
M., Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan lainya di Negara Hukum Indonesia ( Rajawali Pers,2008),h.1458
3
(mudharib) yang berfungsi sebagai pengelola dana.3 Menurut fatwa Dewan Syariah
Nasional
(
DSN)
No.07/DSN-MUI/IV/2000,
pembiayaan
mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif.4 Perbedaan bank syariah dan konvensional yang sangat prinsipil adalah larangan riba atau bunga. Keberadaan akuntansi perbankan syariah sangat penting karena menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait secara syar’i. Begitupun dengan Bank Muamalat Indonesia yang pada awal berdiri memberlakukan pencatatan akuntansi seperti bank-bank lain atau pun bank konvensional, karena sebelum adanya peraturan mengenai standar akuntansi keuangan syariah, Bank Muamalat membuat suatu pos anggaran yang diberi istilah sebagai “Pendapatan non halal”, yakni pendapatan yang didapat dari transaksi perbankan konvensional hal ini berlaku sampai dengan tahun 2002 hingga akhirnya muncul Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (selanjutnya ditulis PSAK ) No 59. Secara historis terbentuknya pemahaman yang lebih konkrit mengenai akuntansi syariah dan lembaga-lembaga yang berkonsentrasi pada akuntansi syariah, baru muncul pada tahun 2002, setelah Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) baru membentuk Komite Akuntansi Syariah di Indonesia. Dan terbentuklah PSAK 59 yang di
sahkan pada 1 Mei 2002, namun hanya
berlaku sampai lima tahun karena seiring dengan berjalanya perkembangan
3
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank syariah dari Teori Praktik, hal.95. yang dikutif dari M.Rawas Qal”aji,mu’jam lughat al-fiqaha,(Beirut:darun-nafis,1985 4 Dewan Syariah Nasional (DSN), Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta:Dewan Syariah Nasional,2003)
4
lembaga keuangan syariah di Indonesia maka lahirlah PSAK 101-108 pada tahun 2008. Salah satu PSAK yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah, yaitu PSAK 105 yang mengatur perlakuan terhadap pembiayaan mudharabah, meliputi perlakuan terhadap penerapan bagi hasil, pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan pada bank syariah. Dalam hal pemberlakuan pembiayaan
mudharabah hanya diberikan untuk
pembiayaan atas usaha yang produktif. Dengan latar belakang ini lah penulis merasa tertarik untuk mengangkat tema diatas dengan judul “ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA” B. Batasan Dan Rumusan Masalah Pembahasan hanya akan dibatasi pada produk pembiaayaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia berdasarkan akad mudharabah dan penerapan akuntansi meliputi pada pembagian bagi hasil, pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian pada Bank Muamalat Indonesia yang mengacu pada PSAK 105 periode 2012-2013 dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana mekanisme pembiayaan produk mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia ? 2. Apakah penerapan perlakuan akuntansi mudharabah di Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan PSAK 105?
5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: 1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia dengan standar PSAK 105. b. Untuk mengetahui bagaimana proses pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia hingga pembiayaan tersebut dsetujui 2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah a. Bagi akademis 1) Untuk menambah pengetahuan tentang akuntansi mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia. 2)
Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai produk pembiayaan mudharabah dan penerapan akuntansinya di perbankan syariah.
b. Bagi pelaku bisnis perbankan syariah Sebagai sarana informasi dan referensi bagi bank syariah yang melakukan pembiayaan mudharabah. Selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam menentukan langkah selanjutnya, berkaitan dengan pengembangan dan penelitian (research and development) pada industri perbankan syariah.
6
D. Metodologi Penelitian Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan metode kualitatif dan metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah deskriftif analisis
yang
berusaha
memberikan
gambaran
penerapan
akuntansi
mudharabah , menysusun atau mengklarifikasikan sifatnya, menganalisa dan menginterpretasikan. Dalam hal ini setelah penulis mendapatkan gambaran penerapan akuntansi mudharabah dan mekanisme pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia, penulis akan menganalisis semua bentuk perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia berdasarkan dengan PSAK 105
Adapun menganalisa data tersebut adalah
dengan: 1. Melakukan analisis terhadap pembiayaan mudharabah mulai dari prosedur hingga pencataatan akuntasinya. 2. Menganalisa terhadap seluruh perlakuan akuntansi untuk pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia yang akan disesuaikan dengan PSAK 105. E. Subjek Penelitian Dan Objek Penelitian 1. Subjek Penelitian Adalah informan yang memahami objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu Direktur International Banking & Financial Institution Bank Muamalat Indonesia.
7
2. Objek Penelitian Adalah apa yang menjadi sasaran. Pada penelitian ini yang menjadi objek peneliian yaitu Penerapan PSAK 105 pada pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. F. Tempat Dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian a. Dalam mengadakan penelitian ini penulis mengambil lokasi PT Bank Muamalat Indonesia Kantor pusat. b. Peneliti pernah melakukan praktikum terpadu di tempat penelitian lokasi yang cukup stategis, akses mudah dijangkau menggunakan transfortasi umum. 2. Waktu Penelitian Waktu yang dibutuhkan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah 4 (empat) bulan terhitung sejak Februari sampai Mei 2015. G. Jenis Dan Sumber Data Sumber penelitian ini dharapakan dapat memperoleh data sesuai judul” Analisis Penerapan PSAK 105 Pada Pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia ”. Sumber data ini diuraikan sebagai berikut: 1. Data primer Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini penulis memperoleh hasil wawancara untuk bahan data penelitian ini dari:
8
a) Direktur International Banking & Financial Institution Bank Muamalat Indonesia yaitu: Bapak Farouk Abdullah Alwayni, MA.,MBA. b) Muamalat Institute yaitu, Ibu Hesty 2. Data sekunder Merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh dari literatur-literatul kepustakan seperti buku-buku, karya tulis, maklah, koran, majalah, artikel, jurnal, serta sumber lainya yang berkaitan dengan materi penulisan skrips. H. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengambilan data yang digunakan untuk memperoleh data penelitian diantaranya yaitu: 1. Wawancara, yaitu teknik pengambilan data dengan cara tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatya mengenai satu hal5. Didalam penelitian, penulis akan melakukan wawancara dengan pimpinan bagian pembiayaan mudharabah serta berbagai pihak yang terkait dengan penelitian tersebut. 2. Studi Kepustakaan yaitu merupakan suatu usaha untuk memperoleh data sekunder. Hal ini penting unutk mendapatkan teori-teori dan data-data untuk memperkuat argumentasi. Selanjutnya penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan membaca, mempelajari , mencatat, dan merangkum teori-teori yang ada kaitanya dengan masalah pokok pembahsan melalui
5
Pusat bahsa, kamus besar bahsa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,2007) edsi ke 3 cet 1.
9
buku-buku, skripsi terdahulu, majalah, surat kabar, artikel, buletin, brosur, internet, dan media lainya yang berhubungan dengan penelitian ini. 3. Dokumetasi adalah pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, guntangan, koran, dan bahan referensi lain. Penulis akan melampirkan berbagai bentuk dokumentasi sebagai bukti laporan penlitian. Yang berisi data-data dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. I. Teknik Analisis Data Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah deskriftif analisis yaitu menggambarkan data-data yang dianlisis untuk menggambil kesimpulan lebih lanjut adapun jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriftif tertulis dengan informasi dari orang-orang yang terlibat dengan objek. J. Teknik Penulisan Skripsi Adapun teknik penilisan yang digunakan berpedoman pada Buku Pedoman Karya Ilmiah( Skripsi, Tesis, dan Disertasi) Tim Penulis Hamid Nasuhi dkk. Diterbitkan oleh CeQDA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Cetakan II, April 20076. K. Penelitian Terdahulu Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang akuntansi syariah, khususnya mengenai aplikasi pada perbankan syariah pada suatu akad dalam pembiayaan, tetapi belum ada peneliti yang membahas tentang 6
Hamid Nasuhi,dkk. Pedoman Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis,dan Disertasi), ( UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; CeQDA , 2007) cet II
10
perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada bank syariah. Meskpun demikian, terdapat beberapa penelitian yang dapat menunjang dalam penlitian ini dimana terdapat perbedaan di dalamnya. Hasil penelitian sebelumnya dan perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti penulis dapat dilihat dari tabel berikut ini: Gambar 1.1 Penelitian Terdahulu No 1
JUDUL
HASIL PENELITIAN
PERBEDAAN
Skripsi: Analisis Kesesuaian
Kesesuaian PSAK 102 Penelitian ini dilakukan
PSAK 102 terhadap
terhadap perlakuan
pada PSAK105(akad
Perlakuan Akuntansi
akuntansi murabahah
mudharabah)
Murabahah pada PT BTN Syariah Jakarta” oleh Naidy Sultony Tahun 2010 2
Skirpsi; Akad Istishna Dan Meneliti kesesuaian
Meneliti tentang
Aplikasi Pada Bank Syariah teori akad istishna
keseuaian PSAK
(Study Kasus Pada Bank dengan aplikasinya di
105pada BMI
Muamalat Indonesia Tbk) perbankan Oleh Siti Latifah Tahun 2006 3
Skripsi:
Akad
Istishna Meneliti akan
Dalam Pembiayaan Rumah kesesuaian teori akad Di Bank Syariah Mandiri istishna dengan Cinere:
Oleh
Erdi aplikasinya di
Evaluasi penerapan PSAK 105 pada BMI
11
Marduwira Tahun 2010
perbankan yang khususnya pada pembiayaan rumah
4
Skripsi; Aplikasi Akuntansi
Penelitian terhadap
Evaluasi penerapan
Pembiayaan Mudharabah
penerapan akuntansi
PSAK 105 pada BMI
Dalam Bank Syariah:(Pada
pembiayaan
BNI Syariah Cabang
mudharabah
Fatmawati)Oleh Nurmaeli 2005
L. Sistematika Penulisan Agar lebih terarah dalam pembahasan penelitian ini penulis membuat sistematika pada masing-masing bab. Penulis membaginya dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut dan diakhiri dengan daftar pustaka. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Bab ini meliputi latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, metode penelitian, review terdahulu, dan sistematika penulisan
BAB II
TINJAUAN TEORITIS Bab ini
terdiri dari tiga bagian, pertama membahas tentang
akuntansi Islam yang terdiri dari sejarah akuntansi Islam,
12
pengertian akuntansi Islam, landasan hukum akuntansi Islam. Kedua, mengenai Mudharabah yang terdiri dari pengertian mudharabah., rukun dan syarat, landasan hukum, penerapan di Bank Syariah dan yang ketiga, mengenai perlakuan akuntansi mudharabah .keempat, mudharabah dalam presfektif fiqh dan aplikasinya diperbankan. BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN Pada bab ini berisi tentang sejarah singkat Bank Muamalat Indonesia dan perkembangan pencatatan akuntansi syariah di Bank Muamalat Indonesia. Meliputi visi dan misi, struktur organisasi dan produk-produk yang dikeluarkan juga urgensi produk mudharabah dan perkembangan pencatatan akuntansi syariah di Bank Muamalat Indonesia.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS Bab
ini
berisi
proses
dan
tahapan-tahapan
pembiayaan
mudharabah, mekanisme dan perlakuan akuntansi mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. Dan analisis kesesuaian perlakuan akuntansi
pembiayaan
mudharabah
pada
Bank
Muamalat
Indonesia dengan PSAK No 105 BAB V
PENUTUP Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang dilakukan penulis.
13
BAB II TINJAUAN TEORITIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PADA AKAD MUDHARABAH
A. Pembiayaan 1. Pengertian Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tetang perbankan Bab 1 pasal 1 No. 12 bahwasanya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.7 Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang akan direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.8 Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa kegiatan penyaluran dana oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk membentuk suatu usaha atau investasi baik dilakukan sendiri maupun lembaga.
7
Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Bab 1 Pasal 1 No. 12. Yusak Laksmana, Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), h 20 8
13
14
B.
Mudharabah 1. Pengertian Mudharabah berasl dari kata” Ad-dhorbu fi’l ardhi” berpergian untuk berdagang. Sinonim kata dari qiradh, yang berasal dari kata AlQardhu atau potong. Karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan atau memperoleh sebagian keuntungannya, dan sering pula disebut dengan kata muamalah. Menurut Imam Syafi’i, qiradh menurut bahasa artinya seseorang yang pergi berdagang. Menurut istilah harta yang diserahkan kepada seseorang supaya diperdagangkan. Sedangkan keuntungan dibagi (berserikat) antara keduanya.9 Dalam fiqh Islam mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama antara rab-amal (investor) dengan seorang pihak kedua (mudharib) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang. Istilah mudharabah oleh ulama fiqih Hijaz menyebutkan dengan qiradh.10 Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya untuk menjalankan usahanya.11
9
M. Amin Suma, Himpunan Undang-undang perdata Islam & peraturan pelaksanaan Lainya di Negara Hukum Indonesia( Rajawali Pers, 2008),h.1458 10 Muhammad Syafi’i Antoni, Bank Syariah dari Teori dan Praktik, 2007, h, 95. Yang dikutip dari M.Rawas Qal-aji, Mu’jam Lughat al-Fuqaha,(Beirut : Darun Nafs,1985) 11 Muhammad Syafi’i Antoni, Bank Syariah dari Teori dan Praktik, h, 95. Yang dikutip dari M.Rawas Qal-aji, Mu’jam Lughat al-Fuqaha,(Beirut : Darun Nafs,1985).
15
Secara terminologi, ulama fiqih mendefinisikan mudharabah atau qiradh dengan,” pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.” Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Definisi ini menunjukan bahwa yang diserahkan kepada pekerja tersebut adalah berbentuk modal, bukan manfaat seperti menyewakan rumah.12 Menurut Abdur Rahman L.Doi, dalam buku Sultan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa mudharabah dalam terminologi hukum Islam adalah
suatu kontrak dimana suatu kekayaan (property) atau persedian (stock) tertentu (Ras Al-Mal) ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya (Rabb Al-Mal) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak untuk memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekeyaan itu. Orang ini dsebut mudharib. Perjanjian ini adalah suatu Contract Of Copartnership.13 Fatwa
Dewan Syari’ah Nasional N0.07/DSN-MUI/IV/2000,
dalam buku Abdul Ghofur Anshori,
pembiayaan mudharabah adalah
pembiayaan yang di salurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayaai 100% kebutuhan suatu 12
Abdul Aziz Dahlan, et.al.,Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1996),h.1996. 13 Sultan Remi Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta:PT.Temprint,1999),h. 29.
16
proyek (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelolah usaha.14 Berdasarkan pengertian-pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah adalah suatu pembiayaan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha dimana keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut kesepakatan bersama atau menuurt akad yang telah dsepakati sebelumnya. 2. Landasan Hukum Akad mudharabah dibenarkan Islam. Karena bertujuan membantu antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan uang.15 a. Al Quran 1) Firman Allah QS An-Nisa Ayat : 29
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”16
14
Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah( Yogyakarta: UII Pres, 2007), h, 91 . 15 Muhammad Muslehudin, Sistem Perbankan Dalam Islam, (Jakarta:PT Rineka Cipta,2004)h.65 16 Al Quran DIgital
17
2) Firman Allah QS Al-Maidah Ayat: 1 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”17 3) Firman Allah QS Al Baqarah Ayat: 283
Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”18 b. Al-Hadist Pembiayaan
mudharabah
telah
diperaktekan
sejak
zaman
Rasulullah SAW, hal ini tersebut diperkuat dengan hadis yang
17 18
Al Quran DIgital Al Quran Digital
18
dijadikan sebagai landasan hukum pembiayaan mudharabah. Adapun salah satu hadisnya antara lain:
,َﻞ ٍ اَﻟْﺒَـْﻴ ُﻊ ا َِﱃ اَﺟ,ُث ﻓِﻴْ ِﻬ ﱠﻦ اﻟْﺒـََﺮَﻛﺔ ٌ ﺛ ََﻼ: ان اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل ْﺖ َﻻ ﻟِْﻠﺒَـْﻴ ِﻊ ِ ِﲑ ﻟِْﻠﺒَـﻴ ِْ ْﱪ ﺑِﺎﻟ ﱠﺸﻌ ِّ ِﻂ اﻟ ُ و َﺧ ْﻠ, َ ُﺿﺔ َ وَاﻟْ ُﻤﻘَﺎ َر Artinya: Dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah saw, bersabda, “ tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”(HR.Ibnu Majah no.2280,Kitab At-Tijarah)19 c. Ijma Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’20 d. Qiyas Mudharabah diqiyaskan kepada al musaqah(menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin ada yang kaya. Di satu sisi, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal21. Dengan demikian dengan adanya mudharabah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kedua
19
Al Hafidz Nuruddin Ali Ibn Abi Bakar Al Haistami, Majma’Azzawaid Wa manba’ul Fawaid, juz rabi’(Birut-Lebanon: Darul Kutub Al’amaliyah,1988),h.161. 20 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). 21 Sohari Sahrani, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia,2011),hal, 187.
19
golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.22 e. Kaidah fiqih
ُل َدﻟِْﻴ ٌﻞ َﻋﻠَﻲ َْﲢﺮِﳝِْﻬَﺎ اﻻﺑَﺎ َﺣ ِﺔ اﱠَﻻ اَ ْن ﻳَﺪ ﱠ ِْ ت ِ َﻼ َ ﺻ ُﻞ ِ ْﰲ اﻟْ ُﻤﻌَﺎﻣ ْ َاَْﻷ “pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukankecuali ada dalil yang mengharamkanya.”23 f. Fatwa DSN Undang-Undang No. 21 tahun 2000 Pasal 1 angka 21 yang mengatur
perbankan
syariah
memberikan
rumusan
pengertian
tabungan, yaitu: “ Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikanya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainya yang dipersamakan dengan itu.” Dewan Syariah Nasional mengatur tabungan syariah dalam fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, yaitu: Produk tabungan yang diberikan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah, sehingga dapat dikenal tabungan mudharabah dan tabungan wadiah.24
22
Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). 23 Sohari Sahrani, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia,2011),hal, 187 24 Dewan Syariah Nasional (DSN), Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional,(Jakarta:Dewan Syariah Nasional,2003).
20
g. Peraturan Bank Indonesia Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan mudharabah adalah: “penanaman dana dari pemilik dana (shahibbul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.” 3. Penerapan Mudharabah Di Perbankan Syariah Penempatan dana di bank syariah dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan berakad jual beli maupun syirkah atau kerjasama bagi hasil. Jika pembiayaan berakad jual beli (bai’bithaman ajil atau murabahah), maka bank akan mendapatkan margin pembiayaan ini. Dalam pembiayaan mudharabah (bagi hasil) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu: a. Nisbah bagi hasil yang dsepakati b. Tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat. Oleh karena itu, bank sebagai pihak yang memiliki dana akan melakukan perhitungan nisbah yang akan dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang
21
disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: data usaha, kemampuan angsuran , hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return aktual bisnis, tingkat return yang diharapkan , nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil. Penentuan nisbah bagi hasil dibuat sesuai dengan jenis pembiayaan mudharabah yang dipilih. Ada dua jenis pembiayaan mudharabah yaitu: pembiayaan mudharabah mutlaqah dan pembiayaan mudharabah muqayyadah. a. Nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah mutlaqah Pembiayaan mudharabah mutlaqah adalah pembiayaan yang dilakukan dimana pemilik dana tidak meminta syarat, kecuali syarat baku untuk berlakunya akad mudharabah. Untuk ini, nisbah dibuat menggunakan metode expected profit rate atau epr. Expected profit rate diperoleh berdasarkan25: 1) Tingkat keuntungan rata-rata pada industri sejenis 2) Pertumbuhan ekonomi 3) Dihitung dari nilai required profit rate(rpr) (nilai required profit rate diperoleh dengan rumus:rpr=n.V(n=tingkat keuntungan dalam transaksi tunai: v=jumlah transaksi dalam satu periode) yang berlaku di bank yang bersangkutan.
25
Kautsar Riza Salaman, Akuntansi perbangkan Syariah Berbasis PSAK Syariah, ( Padang: @ Akademia Permata, 2012), h, 221.
22
Dengan demikian nisbah bagi hasil dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: Nisbah bank=
expected profit rate(epr)x100% Expected return bisnis yang dibiayai(erb)
Nisbah nasabah = 100%-Nisbah bank Aktual return bank=nisbah bank+ aktual return bisnis. b. Nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah muqayyadah Pembiayaan mudharabah muqqayyadah jenis mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha.26 Pada saat bank syariah mendapatkan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan mudharabah muqayyadah. Biasanya nasabah menuntut adanya nisbah yang sebanding dengan bisnis tertentu. Pada akad pembiayaan mudharabah muqayyadah ini si pemilik dana menambah persyaratan di luar syarat kebiasaan akad mudharabah.
26
Kautsar Riza Salaman, Akuntansi perbangkan Syariah Berbasis PSAK Syariah, ( Padang: @ Akademia Permata, 2012), h, 22.
23
Gambar 2.1 Skema Mudharabah Skema Mudharabah27 2a. Bank Syariah (Shahibul Maal)
1. Negosiasi dan akad mudharabah
4a. Menerima porsi laba
3. Pelaksanaan usaha produktif
2b. Nasabah ( Mudharib)
4b. Menerima porsi laba
5.Menerima kembalian modal
5. Membagi hasil usaha keuntungan dibagi sesuai nisbah
kerugian tanpa kelalaian nasabah ditanggung oleh bank Syariah
Sumber: Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja (2012) C. Akuntansi 1. Pengertian Menurut Commite on Termonologi Of The American Institute of Accounting ,” Accounting is discipline that plays a significant role in the bussines world but remains rather inconspicuous in its importance 27
Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer(Jakarta: Salemba Empat, 2012) h, 128.
24
because more frequent than not the task of recognizing , measuring and recording of transaction gets mired in the debate of the standards applied in giving brith to the end report.28 Akuntansi
adalah
seni
mencatat,
menggolongkan
dan
mengikhtisarkan transaksi serta peristiwa yang bersifat keuangan dengan suatu
cara
yang
bermakna
dan
dalam
satuan
uang
serta
menginterpretasikan hasil-hasilnya. Secara sederhana akuntansi dapat diartikan sebagai seni dalam melakukan pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran yang pada akhirnya akan tercipta sebuah informasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Tujuan akuntasi yang digambarkan dalam laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi para pemakai. Dengan demikan, maka pencatatan akuntansi harus dilakukan secara cepat dan akurat sebagai informasi yang disajikan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para pengguna. Proses akuntansi merupakan aktivitas yang dimulai dari terjadinya suatu transaksi yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan sampai terbentuknya laporan keungan dan setiap transaksi yang dicatat harus disertai dengan bukti dan dokumen.29
28
Syed Alwi Mohamed Sultan, Accounting For islamic Financial Product,(Kuala Lumpur: CERT Publications,2008),h.2. 29 Ismail, Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam rupiah (Jakarta: Pranada Media, 2010) h.20.
25
Secara etimologi dalam Islam, kata akuntansi berasal dari bahasa Arab, yaitu,” Muhasabah” yang berasal dari kata hasaba, hasibah, muhasabah atau wazan yang lain adalah hasab, hasban,hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasi, mendata atau menghisab. Yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu.30 Menurut ulama fiqih, kata muhasabah mempunyai dua pengertian pokok, yaitu31 Pertama, muhasabah dengan arti musa-alah (perhitungan) dan munaqasah (perdebatan), kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang sesuai dengan catatan perbuatanya dan tingkahlakunya serta sesuai pula dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Kedua, muhasabah dengan arti pembukuan/pencatatan keuangan seperti yang diterapkan pada masa awal kemunculan Islam. Juga diartikan dengan perhitungan modal pokok serta keuntungan dan kerugian. Dari dua pengertian diatas, maka pengertian muhasabah dalam Islam meliputi dua sisi, yaitu: a. Pembukuan keuangan (menghitung dan mendata semua transaksi keuangan) b. Perhitungan, perdebatan, dan pengimbalan. Kedua makna ini saling terkait dan sulit memisahkannya, yaitu sulit membuat perhitungan (musa-alah) tanpa adanya data-data, dan 30 31
Hasbi Ramli.,Teori Dasar Akuntansi Islam.(Jakrta:Rainasan,2005),h.12. Hasbi Ramli.,Teori Dasar Akuntansi Islam.(Jakrta:Rainasan,2005),h.43-44.
26
juga tidak ada gunanya data-data tanpa dilanjutkan dengan perhitungan dan perdebatan.32 Maka dari itu akuntansi syariah juga dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, pendataan dan pelaporan melaui proses perhitungan yang terkait dengan transaksi keuangan sebagai bahan informasi dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akadakad syariah, yaitu tidak mengandung zhulum (kezhaliman), riba, maysir (judi), gharar (penipuan), barang yang membahayakan dan barang yang diharamkan.33 2. Pengenalan Akuntansi Perbankan Syariah Pada tahun 1993 Dewan Bahasa dan Kepustakaan Kementrian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur mengeluarkan buku yang diberi nama “ Sistem Perakaunan dalam Islam” yang membahas tentang harta, kaedah, perakaunan Islam, unsur-unsur perbelanjaan Islam, perakaunan Bank Islam, perakuanan Harta pusaka dam waris dalam Islam dan sebagainya.34 Pada tanggal 1 Safar , 1410 H bertepatan dengan tanggal 27 Maret 1991 di Bahrain, berdiri Accaunting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions, suatu badan usaha nirlaba yang otonom. Pada tahun 1998 mengeluarkan buku tentang Akuntansi Syariah yang berjudul “Accounting and Auditing Standart for Islamic Financial 32
Hasbi Ramli.,Teori Dasar Akuntansi Islam.(Jakrta:Rainasan,2005),.h.44. Hasbi Ramli.,Teori Dasar Akuntansi Islam.(Jakrta:Rainasan,2005),h.13. 34 Sofyan S. Harahap, Wiroso , Akuntansi Perbankan Syariah( jakarta: LPFE-Usakti, 2004),h, 15 33
27
Instuttions “(AAOIFI) yang dapat dipergunakan sebagai acuan
dalam
pembahsan akuntansi syariah yang hanya membahas tentang accounting dan auditing. Pada tahun 1999 buku tersebut dirubah nama menjadi “Accounting Auditing and Governance Standard For Islamic Financial Institutions “ yang membahas accounting, auditing dan governance serta terdapat perubahan cakupan organisasi tersebut.35 Akuntansi
dalam
Islam
antara
lain
berhubungan
dengan
pengakuan, pengukuran, pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara adil. Akuntansi keuangan dalam Islam memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil oprasinya, dengan cara yang akan mengungkapkan apa yang halal dan apa yang haram. Ini sesuai dengan perintah Allah untuk tolong menolong dalam kebaikan didalam mengerjakan kebaikan. Berarti
akuntansi keuangan
Islam mempunyai sasaran –sasaran yang harus disadari dan dipatuhi oleh akuntansi Islam. Tidak boleh memasuki bidang tanpa kesadaran dan pemahaman yang jelas mengenai sasaran akuntansi keuangan. Ini sesuai dengan firman Allah : “dan hendakalah seorang menulis diantara kamu menuliskanya dengan benar “ (surat Al-Baqarah ayat 282). Akuntansi syariah di Indonesia baru diperkenalkan pada tahun 1999. Bank Indonesia sebagai pemerkasa, membentuk tim penyusunan
35
Sofyan S. Harahap, Wiroso, Akuntansi Perbankan Syariah( jakarta: LPFE-Usakti, 2004), h, 17
28
PSAK bank syariah yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No 1/16/KEP/DGB/1999, yang meliputi unsur-unsur komponen dari Bank Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, dan Departemen Keuangan. Hal ini seiring dengan pesatnya perkembangan perbankan syariah yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.36 Ikatan
Akuntan
Indonesia
bertanggung
jawab
terhadap
pengukuran, pengakuan dan penyajian atau hal-hal lain yang berkaitan dengan akuntansi. Dewan Syariah Nasional bertanggung jawab terhadap sisi kesyariahan yang ada pada pembahsan akuntansi tersebut, karena unit ini yang yang berkompeten tentang syariah. Dalam memahami akuntansi perbankan syariah , ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan perbankan syariah yang memuat tentang karakteristik bank syariah , pemakai kebutuhan informasi, tujuan akuntansi keuangan, tujuan laporan keuangan , asumsi dasar , kedua tentang PSAK 59 yang memuat tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan, peyanjian tentang produk , mudharabah, musyarakah murabahah , istisna dan istisna pararel, salam dan salam paralel, ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik, wadiah, qardh, sharf dan kegiatan berbasis imbalan.
36
Ikatan Aukntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keungan, (jakarta:Salemba Empat,2009), h.105.3-105.7.
29
3. Tujuan Akuntansi Bank Syariah Sesuai dengan tujuan syariah yang berusaha untuk menciptakan maslahah terhadap seluruh aktivitas manusia tidak terkecuali dalam aktivitas ekonomi yang didalamnya juga melingkupi aktivitas akuntansi, maka akuntansi yang direfleksikan dalam laporan keuangan memiliki tujuan yang tidak bertentangan dengan tujuan syari’ah.37 a. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi
lain, sesuai
dengan prinsip syariah
yang
berlandasakan pada konsep kejujuran, keadilan, kebijakan
dan
kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami b. Menyediakan informasi keuangan bermanfaat bagi para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan c.
Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
4. Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah38 a. Pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan. Laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional. Oleh karena itu informasi harus dipahami oleh pelaku bisnis dan ekonomi yang mencermati informasi yang disajikan dengan seksama.
37 38
Sofyan S. Harahap , Akuntansi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,1999), h.61. Sofyan S. Harahap, Akuntansi Perbankan Syariah( Jakarta: LPFE-Usakti, 2004), h, 21
30
b. Menilai prospek arus kas. Pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat mendukung investor / pemilik dana, kreditur dan pihak-pihak lain dalam memperkirakan jumlah, saat dan ketidakpastian dalam penerimaan kas dimasa depan atau dividen, bagi hasil, dan hasil dari penjualan , pelunasan, dan jatuh tempo dari surat berharga atau pinjaman. c. Informasi atas sumber daya ekonomi pelaporan keuangan bertujuan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi bank, kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik serta kemungkinan terjadinya transaksi, dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya ekonomi tersebut. d. Kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Laporan keuangan memberikan informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaanya. e. Laporan
keuangan
memberikan
informasi
untuk
membantu
mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam
mengamankan
dana,
menginvestasikanya
pada
tingkat
keutungan yang layak , dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat.
31
f. Pemenuhan fungsi sosial. Laporan keuangan memberikan informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat. 5. Proses (Siklus) Akuntansi Perbankan Syariah Proses /siklus akuntansi perbankan syariah, (Harahap, 1999, h.30) yaitu: Gambar 2.2 Siklus Akuntansi Perbankan Syariah Laporan Bukti
Reversing Entries
keungan
Neraca
Transaksi
Lajur
Jurnal
penutup Jurnal penyesuaian Neraca ercobaan/saldo
Jurnal
dibukukan
Buku Besar/ledger
Sumber: Harahap, 1999 6. Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi konvensional Menurut Hidayat, perbedaan
antara akuntansi konvensional
dengan akuntansi syariah adanya bentuk tujuan dan konsep akuntansi yang disusun berdasarkan pada pencapain tujuan syariah, tujuan ekonomi
32
Islam serta tujuan lingkungan sosial masyarakat Islam 39. Hal itu akan menuntut perbedaan kebutuhan dari Islamic user dengan non Islamic user40. Lebih lanjut Harahap menggambarkan salah satu perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional adalah pada karakter dan praktik bisnis. Dalam hal ini kecenderungan bisnis Islam adalah mudharabah, musyarakah ataupun kontrak syariah lainnya, sehingga konsep akuntansi syariah cenderung menggunakan current value dan bentuk laporan keuangannya menyajikan laporan yang sesuai dengan sifatsifat dari transaksi bisnis dalam konsep syariah tersebut.41 Secara prinsip, beberapa perbedaan yang mendasar pada akuntansi konvensional
memberikan kelonggaran penilaian laporan keuangan
dengan menilai hanya terbatas pada kewajaran (kebenaran relatif) yang merujuk pada standar yang berlaku, sedangkan akuntansi syariah tuntutannya adalah kebenaran hakiki (al-haq) atau kebenaran moral yang harus di pertanggung jawabkan dihadapan Allah. Walaupun di satu sisi akuntansi syariah juga harus merujuk pada standar, tetapi standar tidak dimaksudkan sebagai pembenaran, karena laporan yang dibuat sesuai
39
Nur Hidayat, (2002). Urgensi Laporan Keuangan (Akuntansi Syari’ah) dalam Praktek Ekonomi Islam,Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islami, 13-14 Maret 2002, (Yogyakarta: P3EI FE UII,2002), h,88. 40 Sofyan S. Harahap Menuju Suatu Teori Akuntansi Islam, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2001), h, 216. 41 Sofyan S. Harahap Menuju Suatu Teori Akuntansi Islam, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2001), h, 216.
33
dengan standar tidak selalu benar menurut syariah, bila secara substansial laporan menyimpang dari prinsip-prinsip syariah42 Akuntansi konvensional lebih pada pemenuhan ketentuan standarstandar yang dibuat oleh manusia, sedangkan akuntansi syariah, mencoba menemukan apa yang seharusnya dibuat sesuai dengan anjuran Tuhan (wahyu), dalam tataran ini akuntansi syariah tidak hanya diikat agar berada pada koridor standar akuntansi tetapi diikat pula dengan pertanggung jawaban dihadapan Tuhan (normatif religius).43 Dari segi tujuan, antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah memiliki kemiripan yang hampir sepadan, karena seperti dalam hal laporan keuangan sebagai pemasok informasi. Akuntansi konvensional memberikan laporan kinerja historis yang memberikan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan sebagai alat dalam pengambilan keputusan bisnis, sedangkan akuntansi syariah bertujuan sebagai sarana untuk mencapai target akhir berupa pemenuhan kewajiban zakat secara benar. Hal ini menjadikan akuntansi syariah memiliki titik tekan tujuan pada pertanggungjawaban (akuntabilitas) dihadapan Tuhan Dengan kata lain laporan keuangan akuntansi konvensional bertujuan pada pemberian informasi, sedangkan laporan keuangan akuntansi syariah menekankan pada pertanggung jawaban (akuntabilitas) 42
Nur Hidayat, Urgensi Laporan Keuangan (Akuntansi Syari’ah) dalam Praktek Ekonomi Islam,Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islami, 13-14 Maret 2002, (Yogyakarta: P3EI FE UII,2002), h,88-89. 43 Nur Hidayat. Urgensi Laporan Keuangan (Akuntansi Syari’ah) dalam Praktek Ekonomi Islam,Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islami, h,88-89.
34
Gambar 2.3 Perbedaan Akuntansi Konvensional dengan Akuntansi Syari’ah Perbedaan Akuntansi Konvensional dengan Akuntansi Syariah (Laporan Keuangan)
LAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI KONVENSIONAL
AKUNTANSI SYARI'AH
PRINSIP-PRINSIP DASAR
Kebenaran Relatif (Wajar) Pemenuhan Standar yang Dibuat/ Dirumuskan oleh Manusia
Kebenaran Hakiki ( al-Haq ) Mencoba Menemukan yang Seharusnya/Dibuat Didasarkan pada Ketentuan Tuhan (Wahyu)
TUJUAN
Laporan Keuangan Bukan Tujuan, Tetapi Sarana untuk Mencapai Tujuan, yakni: Pertanggungjawaban Dihadapan Tuhan
Menekankan pada Informasi sebagai Alat dalam Pengambilan Keputusan Bisnis
JENIS LAPORAN
Laporan Keuangan Tambahan Disajikan Sesuai dengan Kebutuhan, misalnya:Pengungk apan Tingkat Inflasi, Catatan Atas Laporan Keuangan, dan Koreksi Fiskal
Laporan Keuangan Tambahan Meliputi: Laporan Dana ZIS, Pengungkapan Aspek-aspek Syari'ah, dan Perhitungan Zakat
Sumber: Husein Syahatah(2001)
Menurut Syahatah44. Segi-segi perbedaan antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah dalam menyajikan laporan keuangan dapat diidentifikasi sebagai berikut:
44
Husein Syahatah. Usul Al-Fikr Al-Muhasab Al-Islami (terjemahan), Jakarta: Akbar Media Sarana,2001),h, 94-95
35
a. Akuntansi konvensional menganut sistem penilaian aktiva dan modal dengan prinsip historical cost yaitu prinsip yang menyatakan bahwa setiap transaksi dicacat berdasarkan
harga/ biaya perolehan ,
sedangkan akuntansi syariah lebih menghendaki konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku (current value), hal ini didasari oleh keinginan melindungi modal pokok yang hakiki dari kemampuan produksi di masa akan datang dalam ruang lingkup perusahaan dan kontinuitas. b. Akuntansi konvensional membagi modal (aktiva) dalam dua golongan yakni, aktiva lancar (modal yang beredar) dan aktiva tetap (modal tetap). Akuntansi syariah membedakan modal yang terdiri dari harta berupa uang tunai (cash), dan harta berupa barang, harta dalam bentuk barang ini kemudian dibagi lagi menjadi barang milik dan barang dagangan. c. Konsep akuntansi syariah menilai mata uang seperti emas, perak, dan barang-barang lain yang sama kedudukannya, bukanlah merupakan tujuan, melainkan hanya sebagai alat tukar, perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai. d. Konsep akuntansi konvensioanal mempraktikkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian (conservatisme), dan mengabaikan
laba-laba
yang
belum
direalisasi.
Perbedaannya
akuntansi syariah sangat memperhatikan hal-hal cara menentukan harga dengan berdasarkan pada nilai tukar yang berlaku serta
36
membentuk cadangan untuk kemungkinan-kemungkinan bahaya dan risiko. e. Akuntansi konvensional menerapkan laba secara menyeluruh, yang terdiri dari laba usaha, laba dari modal pokok, dan lain sebagainya. Konsep akuntansi syariah membedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari modal. Juga wajib memberikan penjelasan pendapatan-pendapatan yang diperoleh yang tidak sesuai dengan syariah laba dari aktivitas ini tidak boleh dibagikan kepada mudharib dan musyarik (stakeholder) atau dicampurkan pada modal pokok. f. Konsep akuntansi konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual-beli (aktivitas usaha berjalan), sedangkan konsep akuntansi syariah mengakui
laba apabila nilai barang
mengalami perkembangan atau pertambahan, baik hal itu terjadi karena adanya proses jual-beli maupun tidak. Akan tetapi, jual-beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba dan laba itu tidak boleh dibagi kecuali setelah nyata laba itu diperoleh. Adanya perbedaan-perbedaan dalam kaidah dan prinsip-prinsip antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional sangat menyentuh pada aspek-aspek pokok dan inti dari persoalan akuntansi, artinya meskipun perbedaan tersebut dilihat dari luarnya hampir tidak tampak namun dari substansi perbedaan ini jauh lebih berarti, karena menyangkut masalah-masalah pokok dan inti.
37
7. Landasan Hukum
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan
38
lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(QS AlBaqarah(2): 282)45 Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan perjanjian perserikatan yang tidak tunai, yaitu melengkapinya dengan alatalat bukti sehingga dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan perselisihan yang mungkin timbul dikemudian hari.46 Alat bukti berdasarkan firman Allah SWT QS Al-Baqarah (2):282 tersebut.” Faktubuhu (maka hendaklah ada yang menuliskanya)” memberikan isyarat bahwa keberadaan akuntansi dalam sebuah lembaga keuangan atau transaksi menjadi wajib adanya. Karena melalui akuntansilah seseorang dapat mengetahui secara baik dan benar laporan keuangan terhadap transaksi, neraca, atau laba rugi yang pernah dilakukan.47 Maksud ayat ini adalah membahas masalah muamalah termasuk di dalamnya kegiatan jual beli, utang – piutang dan sewa menyewa. Dari situ dapat disimpulkan bahwa dalam Islam telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran, 45
46
Al-Quran Digital
Sofyan S. Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,1999),h.120. Wiyono Salmet dan Mualamin Taufan, Memahami Akuntansi Syariah Di Indonesia (Jakarta;Mitra Wacana Media,2012),h 16. 47
39
kepastian, keterbukaan
dan keadilan antara kedua belah pihak yang
memiliki hubungan muamalah, dalam bahasa akuntansi lebih dikenal dengan ( accountability). Hal ini juga sesuai dengan perintah Allah saling tolong menolong dalam mengerjakan kabaikan dan janganlah
tolong menolong dalam
keburukan dan pelanggaran (kutipan dari surah Al-Maidah ayat 2). Ini berarti dalam akuntansi keuangan Islam mempunyai sasaran-sasaran yang harus disadari atau dipatuhi oleh akuntan keuangan Islam , dan tidak boleh memasuki bidang ini tanpa kesadaran dan pemahaman yang jelas mengenai sasaran keungan. Karena Allah berfirman dalam surah AlBaqarah ayat 282 bahwa” hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan benar.48 Begitupun dengan Prof. Dr. Hamka dalam Tafsir Al-Azahar juz 3 tentang surat Al-Baqarah ayat 282, mengemukakan beberapa hal yang relevan dalam akuntansi sebagi berikut.49 “Perhatikan tujuh ayat! Yaitu kepada sekalian orang yang beriman kepada Allah supaya utang piutang ditulis, itulah dia yang berbuat sesuatu pekerjaan karena Allah, karena perintah Allah dilaksankan, sebab itu tidaklah layak karena berbaik hati karena kedua belah pihak lalu berkata tidak perlu dituliskan karena kita sudah percaya mempercayai. Padahal umur kedua belah pihak sama sama di tangan Allah. Si anu mati dengan
48
Sofyan S. Harahap dan Wiroso Muhammad Yusuf, Akuntansi Perbangkan Syariah PSAK Syariah Baru (Jakarta;LPEE Usakti),h.59. 49 Sofyan S Harahap, Akuntansi Islam Cet 1(Jakarta: Bumi Aksara,1997),h.120
40
berhutang tempat berhutang menagih kepada ahli warisnya yang tinggal. si ahli waris bisa mengingkari utang itu karena tidak ada surat perjanjian” Allah mengungkapkan secara jelas betapa wajibnya memelihara catatan . Bahkan yang lebih parah lagi sudah sampai pada situasi seolaholah menulis transaksi seperti ini menunjukan kekurangan kepercayaan satu sama lain, padahal ini merupakan perintah Allah SWT kepada hamba yang tentu yang harus dipatuhi.50 D. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 Akhir November 2007, Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan Ekxposure Draf Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (EDPSAK Syariah) yang merupakan penyempurnaan dari PSAK 59 yang hanya mengatur Akuntansi Perbankan Syariah saja.51 Dalam kerangka penyusunan dan penyajian EDPSAK terdapat pembahasan dan pengevaluasian dari setiap pernyataan, satu diantaranya adalah pembahasan tentang PSAK 105 (akad mudharabah). EDPSAK syariah tersebut telah di sahkan pada tahun 2008.52 Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Kuangan (PSAK 105) tentang akuntansi mudharabah, menjelaskan acuan akuntansi tentang pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan mudharabah.53 1. Prinsip Bagi Hasil Usaha Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba (profit sharing). Jika berdasarkan prinsip 50
Sofyan S Harahap , Akuntansi Islam Cet 1(jakarta: bumi Aksara,1997),h.120. Muhammad , Rifqi, Akuntansi Keuangan Syariah, (Yogyakarat: F3EI Press,2008)h.12. 52 Muhammad ,Rifqi, Akuntansi Keuangan Syariah, (Yogyakarat: F3EI Press,2008)h.13. 53 Ikatan Aukntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keungan, (Jakarta:Salemba Empat,2009), h.105.2-105.6. 51
41
bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omzet). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. (PSAK 105 paragraf 11) Contoh Uraian Penjualan Harga pokok penjualan Laba bruto Beban Laba (rugi) neto
Jumlah 100 65 35 25 10
Metode Bagi Hasil
laba bruto(gross profit) bagi laba (profit Sharin)
2. Akuntansi Untuk Pemilik Dana a. Dana mudharabah yang disalurkan untuk pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nokas kepada pengelola dana. ( PSAK105 paragraf 13)54 1) Pengakuan investasi mudharabah adalah sebagai berikut: a) Investasi mudharabah dalam bentuk kas sebesar jumlah
yang
dibayarkan b) Investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan: (1) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya 54
diakui
sebagai
keuntungan
Ikatan Aukntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keungan, (Jakarta:Salemba Empat,2009), h.105.2-105.6.
42
tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. (2) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. b. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana , maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.(PSAK 105 paragraf 14) c. Jika sebagian investsi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil (PSAK 105 Paragraf 15) d. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. (PSAK 105 paragraf 16) e. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset non-kas dan aset non-kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK 105 paragraf 17) f. Kelalaian atau kesalahan sebagai oleh:
pengelola dana, antara lain ditunjukan
43
1) Persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipatuhi 2) Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (force majeur) yang lajimdan/atau yang telah ditentukan dalam akad:atau 3) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.(PSAK 105 paragraf 18) g. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.(PSAK 105 paragraf 19 h. Jika
investasi
mudharabah
melebihi
satu
periode
pelaporan,
penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesusai nisbah yang disepakati(PSAK 105 Paragraf 20) i. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berkahir, selisih antara: (PSAK 105 patagraf 21) 1) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan 2) pengembalian investasi atau kerugian j. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan laba rugi atau realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.(PSAK 105 paragraf 22)
44
k. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. (PSAK 105 paragraf 23) l. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105 paragraf 24) 3. Akuntansi Untuk Pengelola Dana a. Dana yang diterima oleh pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syrikah temporer sebesar jumlah kas atau nisbah nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada saat akhir periode akuntansi dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. (PSAK 105 paragraf 25)55 1) Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai dengn ketentuan pada paragraf 12-13. (PSAK105 paragraf 26) b. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.(PSAK105 paragraf 27 c.
Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip yaitu laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada paragraf 11(PSAK105 paragraf 28)
55
Ikatan Aukntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keungan, (Jakarta:Salemba Empat,2009), h.105.2-105.6.
45
d. Hak pihak ke tiga atas bagi hasil dan syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagiakan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.(PSAK 105 paragraf 29) e. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.(PSAK paragraf 30) Ilustrasi Jurnal56 1. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Jurnal pada saat penyerahan kas: (PSAK 105 paragraf 13) Transaksi Investasi Mudharabah Kas
Debit xxx
Kredit xxx
2. Investasi mudharabah dalam bentuk asset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan kemungkinanya ada 2: Jika nilai wajar lebih tingggi dari pada nilai tercatatnya, maka selisih diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Jurnal pada saat penyerahan asset non kas: Transaksi Investasi mudharabah Keuntungan tangguhan Asset nonkas
Debit xxx
Kredit xxx xxx
Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan: 56
Slamet Wiyono, Memahami Akuntansi syariah di Indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana Media,2013), h.186.
46
Transaksi Debit Kredit Keuntungan tangguhan xxx Keuntungan xxx Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisih diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan asset nonkas. Jurnal: Transaksi Investasi mudharabah Kerugian penurunan nilai Asset nonkas
Debit xxx
Kredit xxx xxx
3. Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk asset non kas.(PSAK 105 paragraf 14) a. Penurunan nilai sebelum usaha dimulai Jika nilai investasi turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain dan bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui
sebagai
kerugian
dan
mengurangi
saldo
investasi
mudharabah. Jurnal: Transaksi Kerugian investasi mudharabah Investasi mudharabah
Debit xxx
Kredit xxx
b. Penurunan nilai usaha setelah usaha dimulai (PSAK 105 Paragraf 15) Jika
sebagian
investasi
mudharabah
hilang
setelah
dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola
47
dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi mudharabah namun diperhitungkan pada saat bagi hasil. Jurnal: Transaksi Kerugian investasi mudharabah Penyisian investasi mudharabah Kas Penyisiahan investasi Pendapatan bagi hasil mudharabah
Debit xxx
Kredit xxx
xxx xxx xxx
4. Kerugian Kerugian yang terjadi dalam satu periode dalam akad mudharabah berakhir. Pencatatan kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad mudharabah berkahir diakui sebagai kerugian dan bentuk kerugian investasi. Jurnal: Transaksi Kerugian investasi mudharabah Penyisihan kerugian investasi
Debit xxx
Kredit xxx
5. Hasil Usaha Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Jurnal: Transaksi Piutang pendapatan bagi hasil Pendapatan bagi hasil mudharabah
Debit xxx
Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil.
Kredit xxx
48
Jurnal: Transaksi Kas
Debit xxx
Kredit
6. Akad Mudharabah Berakhir Selisih saat akad mudharabah berkahir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi, dan pengambilan investasi mudharabah, diakui sebagai keuntungan atau kerugian.( PSAK105 paragraf 19) Jurnal : Transaksi Kas/piutang/asset nonkas Penyisihan kerugian investasi Investasi mudharabah Keuntungan investasi mudharabah
Debit xxx
Kredit xxx xxx
xxx
7. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset nonkas yang diterima. (PSAK 105 paragraf 25) Pengukuran dana syirkah temporer, dana syirkah temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset nonkas yang diterima. Jurnal: Transaksi Kas/asset nonkas Dana syirkah temporer
Debit x xx
Kredit xxx
8. Penyaluran kembali dana syirkah temporer Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai asset (investasi
49
mudharabah). Sama seperti akuntansi untuk pemilik dana. Dan ia akan mengakui pendapatan secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hah pemilkik dana. (PSAK 105 paragraf 26,27) Jurnal pencatatan ketika menerima pendapatan bagi hasil dari penyaluran kembali dana syirkah temporer: Transaksi Kas/piutang Pendapatan yang belum dibagikan
Debit xxx
Kredit xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.(PSAK 105 paragraf 29) Jurnal: Transaksi Beban bagi hasil mudharabah Kas
Debit xxx
Kredit xxx
9. Kerugian diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelolah dana diakui sebagai beban pengelola dana.(PSAK 105 paragraf 30) Jurnal: Transaksi Beban Utang lain-lain/kas
Debit xxx
Kredit xxx
50
BAB III BANK MUAMALAT INDONESIA
A. Bank Muamalat Indonesia 1. Sejarah Berdiri Perkembangan Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Bank Muamalat Indonesia berdiri atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah Indonesia. Bank Muamalat Indonesia memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992 dengan dukungan nyata dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan dari masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp. 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, di peroleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 160 Miliar. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat l menyandang predikat sebagai Bank Devisa.57 Pengakuan ini memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syariah pertama terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus 57
Bank devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing . Di kutip dari buku Edward K. Gilli 1995. Bank Umum. Bumi Aksara,( Jakarta:Bumi Aksara, 1995),h. 23.
50
51
dikembangkan. Pada akhir tahun 90-an Indonesia di landa krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian
Asia
Tenggara. Sektor Perbankan Nasional terkena dampak oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terkena imbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet ( NPF)58 mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp. 39,3 Miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.59 Dalam upaya memperkuat permodalan. Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial dan ditanggapi secara positif
oleh Islamic
Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999, IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat Indonesia berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari perekrutan kepengurusan baru di mana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Bank Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada a. Tidak mengandalkan setoran modal tambahan tambahan dari para pemegang saham,
58
Non Performing loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF)adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah.. Luh Gede Meydinawathi, Jurnal Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia 2002-2006, Jurnal Buletin Studi Ekonomi Vol 12 No 2 tahun 2007 59 www. Bank Muamalat.co.id diakses pada jam 13.00, tanggal 10 Maret 2015
52
b. Tidak melakukan PHK satupun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam pemangkasan biaya tidak memotong hak kru Muamalat sedikit pun. c. Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, d. Peletakan landasan usaha baru dengan menegakan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama ditahun kedua e. Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya. Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di indonesia. Jaringan BMI di dukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 kantor pos Online/SSOP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debet. BMI saat ini telah membuka cabang di luar negeri, yaitu Kuala Lumpur Malaysia. Untuk meningkatkan aksebilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronik Payment System(MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses lebih dari 2000 ATM di Malaysia.
53
2. Visi dan Misi a. Visi Menjadi
bank syariah utama, murni, syariah
di Indonesia,
dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. b. Misi Menjadi model bagi khususnya
bank
syariah
Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan
penekanan
pada
semangat
kewirausahaan, serta keunggulan manajemen dan bertujuan pada investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi stakeholder 3. Struktur Organisasi Bank Muamalat a. Pengawas 1. Sharia Supervisoryn Board 2. Board Of Commissioner a. Risk Monitoring b. Audit Commitee c. Nomination & Remunireation Commitee b. President Director 1. Compliance & Risk Management Director a. Compliance Division b. Risk Management Division c. Corporate Secretary Division d. Corporate Legal Division 2. Corporate Banking Director
54
a. Corporate Financing Division b. FI Transactional Bank Division c. NBFI & Haji Division 3. Retail Banking Director a. SME & Micro Financing Division b. Consumer Financing Division c. Retail Funding Division d. Sales Mgmt & Support Division e. E-Business Management Division 4. Finance & Operations Director a. Finance & Strategi Division b. National Operation Division c. Network & General Service Division Untuk struktur organiasi Bank Muamalat lebih lengkapnya bisa dilihat dilampiran III60 4. Produk dan Layanan.61 a. Pendanaan 1) Giro Wadiah a) Giro Perorangan b) Giro Institusi 2) Tabungan 60
Data Muamalat Institute Warkum Sumint0, Asas-Asas Perbankan Islam. ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal.83 61
55
a) Tabungan Muamalat b) Tabungan Pos c) Tabungan Haji Arafah d) Tabungan Haji Arafah Plus e) Tabungan Muamalat Umroh f) Tabungan Ku g) Tabungan Umat h) Bancaassurance (1) fulPROTEK (2) Syariah Mega Covers (3) Ta’awun Card (4) Fitrah Card 3) Deposito a) Deposito Mudharabah b) Deposito Fulinves 4) HI-1000 5) Tarif b. Pembiayaan 1) Konsumen a) Hunian Syariah b) Auto Muamalat c) Dana Talangan Porsi Haji d) Muamalat Umroh
56
e) Anggota Koperasi 2) Modal Kerja a) Modal Kerja b) LKM Syariah c) Rekening Koran Syariah 3) Investasi a) Pembiayaan Investasi c. Layanan 1) International Banking 2) Remittance a) Remittance BMI-MayBank b) Remittance BMI-BMMB c) Remittance BMI-NCB d) Tabungan Nusantara 3) Trade Finance a) Bank Garansi b) Ekspor B. Tahapan Pengembangan Pencatatan Akuntansi di Bank Muamalat Indonesia Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan landasan awal diterapkanya prinsip Islam menjadi pedoman dalam praktek perbankan. Pendirian ini dimulai dengan serangkaian proses perjuangan sekelompok masyarakat dan para pemikir Islam dalam upaya mengajak masyarakat
57
Indonesia bermuamalah yang sesuai dengan ajaran Islam. Kelompok ini diprakarsai oleh tokoh-tokoh Islam, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) , serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada waktu itu, sekitar tahun 1990-199962. Dengan berdirinya Bank Syariah tentu membutuhkan seperangkat aturan yang tidak terpisahkan, berupa peraturan perbankan, kebutuhan kepengawasan, auditting, kebutuhan pemahaman terhadap produk-produk syariah. Dengan demikian, peneliti meyakini bahwa kemunculan kebutuhan , pengembangan teori dan praktik akuntansi syariah, sejak berdirinya bank syariah menjadi salah satu bentuk implementasi ekonomi Islam. Pada saat awal
pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7
tahun 1992 tentang perbankan, eksistensi bank syariah pada saat itu secara hukum positif diakui pada pasal 6 huruf m, “ Menyediakan Pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam peraturan pemerintah” pada tahap ini lebih dikenal dengan bank Islam atau bank syariah. Dalam PP No. 70 Tahun 1992 pasal 5 ayat (3) menyebutkan dengan frase “Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil” dalam penjelasanya tersebut “ Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil”. Begitu pula dalam PP No. 71 Tahun 1992 pasal 6 ayat (2) tentang Bank Perkreditan Rakyat hanya menyebutkan frase” Bank Perkreditan Rakyat
yang akan
melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil”. Maka dari itu 62
Warkum Suminto, Asas-Asas Perbankan Islam. ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal.82.
58
“Bank berdasarkan prinsip bagi hasil” merupakan istilah Bank Islam pada saat itu dan prinsip bagi hasil pada saat itu adalah prinsip muamalat berdasarkan syariat dalam melakukan kegiatan usaha bank.63 Pada saat berlakunya UU No 7 Tahun 1992, selain ketiga PP tersebut diatas tidak ada lagi peraturan perundangan yang berkenaan dengan Bank Islam. Oleh Karena itu dapat dikatakan bahwa eksistensi Bank Islam telah diakui secara hukum positif
di Indonesia. Namun belum mendaptkan
dukungan yang wajar berkenaan dengan praktek transaksionalnya. Hal ini dapat dilihat dari tidak seimbangnya jumlah dana yang mampu dikumpulkan dibandingkan penyaluranya ke masyarakat. Bagi Bank Muamalat Indonesia,
tidak ada kesulitan untuk
mengumpulkan dana berupa tabungan dan investasi dari masyarakat, namun untuk penyaluran masih sangat terbatas, mengingat belum adanya instrumen investasi yang berdasarkan prinsip sayriah yang diatur secara pasti, baik instrumen investasi di BI, pemerintah atau antara bank. Karena masih berorintasi dan melibatkan banyak pihak yang tak berbasis syariah. Maka Bank Muamalat Indonesia membuat suatu pencatatan pelaporan yang diberi istilah sebagai “ pendapatan non halal” yakni, pendapatan yang didapati dari transaksi yang bersifat perbankan atau lembaga keuangan konvensional. Meskipun demikian, hal itu terjadi karena belum adanya undang-undang atau standar akuntansi keuangan yang dikhususkan untuk akuntansi syariah.
63
Warkum Suminto, Asas-Asas Perbankan Islam. ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal.82
59
Peraturan perundangan yang ada tidak menyinggung hal-hal yang berkenaan dengan pencatatan akuntansi secara syariah hingga tahun 2002. Dengan demikan, berdasarkan data dokumen dapat diinterprestasikan bahwa,
keberadaan sejarah pemikiran tentang akuntansi syariah adalah
setelah adanya standar akuntansi perbankan syariah, setelah terbentuknya pemahaman yang lebih konkrit tentang apa dan bagaimana akuntansi syariah dan terbentuknya lembaga-lembaga yang berkonsentrasi pada akuntansi syariah, baik secara pengetahuan umum maupun teknis. IAI mulai membentuk Komite Akuntansi Syariah di Indonesia. Begitupun dengan Bank Muamalat Indonesia dari awal berdiri pada tahun 1991 dan mulai beroprasi pada tahun 1992, pencatatan akuntansi yang dilakukan hanya berkenaan dengan akuntansi sewajarnya, yang diberlakukan pada bank-bank lain atau bank-bank konvensinal pada umumnya, oleh karena itulah terdapat pencatatan “pendapatan non halal” hanya disitu letak perbedaanya. Hal ini berlaku sampai dengan tahun 2002 hingga akhirnya diterbitkan PSAK 59. PSAK 59 sebagai produk DSAK –IAI merupakan awal dari pengakuan Akuntansi Syariah di Indonesia . PSAK ini disahkan tanggal 1 Mei 2002, dan berlaku mulai 1 Januari 2003, dan pada awal tahun 2003 Bank Muamalat sudah melakukan pencatatan akuntansi dengan landasan PSAK 59. Namun hal itu berlaku dalam jangka waktu lima tahun saja karena seiring berjalanya perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (bukan hanya perbankan syariah), maka lahirlah PSAK 101-106 yang di sahkan pada tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 hingga saat ini.
60
BAB IV ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA
A. Prosedur Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan penelitian penulis, penyaluaran pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia mengacu pada teori 5C yaitu: Character, capital, conditions, capacity, colleteral64 berikut adalah penjelasanya: 1. Character Character merupakan penilaian pihak bank terhadap kepribadian dan data nasabah yang mengajukan pembiayaan. Adapun hal-hal yang dinilai berupa data atau riwayat hidup orang tersebut terhadap utang piutang melalui BI checking ( data pinjaman nasabah ke bank lain) melalui sistem informasi debitor (SID). 2. Capital Capital adalah modal/ aset yang dimiliki oleh nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Hal ini dapat dinilai pihak bank melalui slip gaji, bukti kepemilikan rumah dan sebagainya.
64
Wawancara bersama Bapak Kusyaeri selaku Relationship Manager Bank Muamalat Indonesia Cabang Pondok Indah, tanggal 10 April 2015 pada jam 13.00
59
61
3. Condition Condition adalah kondisi nasabah pada saat mengajukan pembiayaan kepada bank, apakah nasabah tersebut sedang terlilit hutang kepada pihak lain atau tidak, sedang dalam kondisi bankrut dalam usaha, sedang mengembangkan usaha dan lain-lain. Hal ini bisa dilihat pada SID. 4. Capacity Capacity merupakan kemampuan nasabah dalam membayar hutang atau cicilan yang disesuaikan dengan pengajuan pembiayaannya terhadap bank. Hal ini mengacu pada capital dan condition. 5. colleteral Colleteral dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai jaminan yang akan diberikan jika pembiayaan yang diajukan disetujui dan dicairka. Jaminan yang diberikan kepada pihak bank berupa surat berharga, seperti sertifikat rumah, BPKB kendaraan dan lain-lain. Adapun jika barang jaminan itu ditahan, hal itu dapat terjadi berdasarkan kesepakatan. Adapun mengenai prosedur pengajuan pembiayaaan nasabah ke bank, pertama-tama adalah nasabah mengumpulkan data yang diminta oleh bank secara keseluruhan. Setelah itu pihak bank akan mempelajari data bank tersebut untuk mengenal calon nasabah, dengan sumber pendukung BI Checking. Setelah pengecekan selesai dan mendapat persetujuan
penerimaan
oleh
bagian
pembiayaan,
maka
bagian
pembiayaan pihak bank akan mengajukanya kepada pihak Komite. Komite biasanya terdiri dari tiga orang, yaitu dua orang anggota dan satu orang
62
pemberi
keputusan.
Jika
komite
sudah
menyetujuinya
maka
dilaksakananlah akad. Dalam akad ini yang bertanggung jawab atas terealisasinya akad adalah bagian legal(bagian hukum), dengan pengikatan notaris. Akad adalah berupa penandatangan berkas-berkas kesepakatan hak dan kewajibn nasabah dan pihak bank selama pembiayaan berlangsung. Dilanjutkan dengan dropping atau pencairan dana pinjaman dengan memberikan tanda persetujuan Komite kepada Bagian Pembiayaan dan Umum (Bank Office) dengan mengambil uang dibagaian Teller. Pada saat berkas persetujuan dari Komite diterima, Bagaian Umum dan Pembiayaan menghitung cicilan pokok bulanan, margin/keuntungan yang harus disetorkan dan hal-hal administrasi yang harus diselesaikan (dilunaskan) sebelum dana tersebut dicaikan di Teller. Bank Muamalt Indonesia tidak akan memotong uang yang diajukan sebagai pinjaman untuk administrasi, akan tetapi nasabah harus melunasi administrasi seperti biaya notaris, asuransi, dan lain-lain terlebih dahulu. Dikarenakan administrasi merupakan persyaratan yang harus dilakukan sebelum akad tersebut ditandatangani, pihak Bank Muamalat Indonesia tidak akan memotong plafon untuk administrasi. Setelah semua selesai, tahap terakhir adalah file, yaitu menyatukan berkas-berkas penting data nasabah untuk dimasukan ke file master yaitu data jaminan(save copying) dan data pengajuan pembiayaan.65
65
Wawancara pribadi dengan Ahmad Kusaeyri, Jakarta: 10 April 2015
63
Gambar 4.1 Tahapan proses pembiayaan LANGKAH
KEGIATAN ►Inisiasi ► Solisitasi
PENGUMPULAN DATA VERIFIKASI DATA
►Kunjungan setempat. ► Informasi Bank (Bank checking). ► Informasi dari pembeli/pemasok/bowheer/ pesaing
PENGAJUAN MUP
KEPUTUSAN PEMBIAYAAN REALISASI KEPUTUSAN PEMANTAUAN
PELUNASAN
Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) : Analisa Pembiayaan ( Analisa Kualitatif dan Kuantitatif) ► Analisa Jaminan. ► Analisa Risiko. ►Evaluasi Kebutuhan Dana ► Penetapan Struktur Fasilitas ► Pengajuan MUP ke KPP. Keputusan Pembiayaan oleh Komite ► Rapat Komite ► Sirkulasi. Pelaksanaan Keputusan KPP : ► Penyampaian SPP ke Nasabah ► Dokumentasi dan Administrasi ► Penandatanganan Akad Pembiayaan dan Jaminan Pemantauan Pembiayaan : ► Pemantauan Usaha Nasabah ► Pemantauan Jaminan. ► Pembinaan Nasabah. Pemantauan Pembayaran Nasabah Pelunasan Pembiayaan : ► Bukti Pelunasan. ► Pelepasan jaminan.
Sumber: Data Muamalat Institute
64
LANGKAH
KEGIATAN
► Tahapan : ▪ Penetapan Target Market ▪ Penetapan Sektor Bisnis ► Kriteria Nasabah :Ekstern & Intern
INISIASI
► Penghimpunan Informasi/ Taaruf
SOLISITASI ► Informasi Umum ► Informasi Kebutuhan Nasabah ► Informasi Kemampuan Membayar Kembali ► Informasi Barang Jaminan ► Informasi hubungan Perbankan
LAPORAN KUNJUNGAN
► Verifikasi Data dan Informasi ► Laporan Kunjungan Setempat ► Berita Acara Plotting dan Taksasi Jaminan Sumber: Data Muamalat Institute 1. Tahapan Inisiasi : Tahapan dalam melakukan inisiasi66, yaitu : a. Penetapan Target Market Dalam
menetapkan
target
market
bank
perlu
memperhatikan sektor ekonomi yang memiliki prospek bisnis yang
66
Data Bank Muamalat Indonesia
65
baik sehingga posisi Bank tergolong aman dan menguntungkan dalam membiayai sektor tersebut. Kriteria bisnis yang aman dan menguntungkan antara lain : 1) Bisnis yang sedang tumbuh (sunrise industry) 2) Bisnis yang tidak terkena resesi 3) Bisnis yang didukung oleh regulasi pemerintah 4) Bisnis yang mempunyai pasar yang jelas Adapun sektor ekonomi yang dapat dibiayai antara lain : 1) Pertanian, Perburuan & Sarana Pertanian 2) Pertambangan 3) Industri Pengolahan 4) Listrik, Gas & Air 5) Konstruksi 6) Perdagangan, Restoran dan Hotel 7) Pengangkutan, Pergudangan & Komunikasi 8) Jasa-jasa dunia usaha 9) Jasa-jasa sosial / masyarakat 10) Lain-lain b. Penghimpunan Informasi Penghimpunan informasi dapat dilakukan dengan ta’aruf dan wawancara.Ta’aruf adalah proses awal perkenalan antara A/M dengan nasabah melalui proses wawancara. Dalam wawancara tersebut
A/M akan memperoleh data-data sementara tentang
66
kondisi nasabah pemohon pembiayaandan A/M memeriksa ulang kembali kelengkapan dan kebenaran data-data tadi. Dalam proses wawancara tersebut akan terlihat juga sikap atau komitmen serta konsistensi keabsahan data yang disampaikan secara tertulis oleh nasabah. Data tertulis tersebut sebagai acuan bagi A/M, sebab banyak terjadi perbedaan akurasi data atau pemalsuan antara data tertulis dengan data hasil wawancara. Selanjutnya masih dalam proses ta’aruf, diperlukan adanya data standar nasabah bagi setiap A/M yang ingin melakukan wawancara. Dari data standar itu pula para A/M bisa mengambil kesimpulan secara tepat apakah permohonan pembiayaan tersebut dapat dilanjutkan atau ditolak. Secara garis besar dalam wawancara tersebut harus mencakup hal-hal antara lain: 1) Kelengkapan data pemohon. 2) Penjelasan data-data pendukung. 3) Pemeriksaan kembali kebenaran dan konsistensi data pemohon. 2. Solisitasi Solisitasi adalah kegiatan dalam rangka memperoleh nasabah melalui proses mengunjungi dan mendapatkan informasi data calon nasabah. Hasil solisitasi disajikan dalam bentuk laporan kunjungan (call report).
67
Dalam menjalankan solisitasi, A/M harus mempunyai nilai standar tentang informasi yang akan diperoleh, sehingga diperoleh data yang objektif, tidak bersifat relatif dan tidak spekulatif. Adapun standar informasi yang dimaksud adalah : a. Informasi Umum 1) Informasi yang diperoleh adalah tentang eksistensi perusahaan itu sendiri, bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang operasi bisnis secara keseluruhan termasuk filosofi bisnis perusahaan, sasaran yang ingin dicapai, rencana kerja, sejarah perusahaan, para pendiri dan pemegang saham, serta prospek masa depan perusahaan. 2) Jumlah staf atau karyawan, tingkat pendidikan rata-rata, sistem penggajian, dan jaminan sosial lain. b. Informasi Kebutuhan Nasabah Bidang usaha yang dijalankan, rekan bisnis perusahaan, teknologi yang digunakan, franchising management assistances (waralaba) atau perjanjian bisnis dengan pihak ketiga yang lain (bila ada), prospek masa depan bidang usaha. c. Informasi Kemampuan Pembayaran Kembali 1) Informasi
mengenai
kemampuan
membayar
kewajiban
(repayment) umumnya tergantung dari kondisi dan hasil produksi itu sendiri, seperti cara pemasaran, perusahaan pesaing, kekuatan dan kelemahan perusahaan calon nasabah
68
dibandingkan dengan perusahaan pesaing, distribusi produk, strategi penjualan yang diterapkan, hasil penjualan tertinggi yang pernah dicapai, piutang dagang. 2) Sumber pengadaan bahan baku atau bahan dagangan, cara pengadaan bahan baku, ciri khusus bahan baku. 3) Sistem pelaporan kegiatan usaha dan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan atau sesuai dengan ketentuan Bank Muamalat. 4) Adanya alternatif sumber pengembalian yang lain. d. Informasi Jaminan Dalam menghimpun informasi jaminan Unit Support Pembiayaan (USP) wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Jenis jaminan yang diajukan, nilai pasar jaminan, pemilik jaminan dan marketable. 2) Kemudahan memonitor jaminan, termasuk lokasi jaminan itu berada serta jenis dan sifat fisika kimianya. 3) Status hukum jaminan tersebut termasuk asuransi. e. Informasi Hubungan Perbankan Dan Lembaga Keuangan Lainnya Dalam menghimpun informasi hubungan perbankan dan lembaga keuangan lainnya wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
69
1) Hubungan dengan bank lain yang pernah memberikan pembiayaan (kredit) sebelumnya dan tujuan penggunaan pembiayaan serta term dan kondisi fasilitas. 2) Dari informasi di atas akan terlihat struktur pendanaan operasi perusahaan. Bila nasabah telah berhubungan dengan lembaga keuangan perbankan maka dapat dilengkapi dengan persyaratan kredit, jangka waktu kredit, agunan kredit dan kondite calon nasabah pada lembaga keuangan perbankan yang lama. 3) Hasil informasi dibandingkan dengan posisi di Neraca dan Rugi Laba serta agar diketahui mengapa nasabah tersebut ingin berhubungan dengan Bank Muamalat. 3. Proses Analisis Pembiayaan Dalam melakukan analisa kelayakan pembiayaan ditentukan oleh kelayakan usaha nasabah sebagai sumber utama pelunasan pembiayaan (first way out) dan kelayakan agunan sebagai sumber pelunasan kedua (second way out) apabila sumber pelunasan yang utama tidak berjalan. Proses
analisa
kelayakan
usaha
dilakukan
menggunakan beberapa tata cara analisa yang meliputi:67 a. Analisa Aspek-aspek Perusahaan b. Analisa Laporan Keuangan c. Evaluasi Kebutuhan Dana / Pembiayaan
67
Data Bank Muamalat Indonesia
dengan
70
d. Analisa Kesuaian Aspek Syariah e. Struktur Fasilitas Pembiayaan 4. Dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan mudharabah a. Surat Permohonan Pemberian Pembiayaan yang dibuat oleh Nasabah yang ditujukan kepada Bank b. Dokumen terkait dengan identitas debitur c. Dokumen terkait legalitas usaha debitur d. Dokumen terkait Data Keuangan Debitur e. Dokumen terkait Data Objek Jaminan Pembiayaan f. Dokumen terkait proyek yang akan dibiayai 5. Mekanisme Pengajuan Mudharabah
71
Penjelasan alur proses dan prosedur akad pembiayaan mudharabah: a. Pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah Dimulai dengan nasabah datang, kemudian bertemu dengan Account Manager/ Marketing menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan pembiayaan kelengkapan-kelengkapannya b. Account Manager Account Manager melakukan pengecekan terhadap dokumendokumen yang diberikan nasabah. Account Manager meminta dilakukan BI checking kebagian unit support pembiayaan (BI checking itu mengecek apakah nasabah memiliki pembiayaan pada bank lain, plafondnya berapa, kapan akadnya, jatuh temponya kapan,
bunganya
berapa,
jaminannya
apa,
kelancaran
pembayarannya gimana lancar atau tidak pembayaran tiap bulannya). Jika nasabah berupa corporate ada dilakukannya analisa yuridis dan analisa kontrak.Analisa yuridis yaitu analisa terhadap legalitas usaha milik nasabah sedangkan analisa kontrak yaitu analisa berdasarkan kontrak atau tidak untuk pembiayaannya.Data BI checking diberikan kembali kepada Account Manager. Account Manager melakukan analisa kredit atau analisa pembiayaan apakah nasabah layak untuk diberikan pembiayaan.
72
c. Risk manajemen (controling) Risk management pada bank muamalat terbagi dua yaitu risk management area dan risk management kantor pusat. Keduanya tergantung dengan berapa besarnya limit pembiayaan. Setelah Account manager melakukan analisa pembiayaan, Risk management area melakukan analisa kembali dengan melihat risiko-risiko
apa
saja
yang
terdapat
apabila
memberikan
pembiayaan ke nasabah, untuk dilakukan dua analisa oleh Account Manager diawal dan Risk Management. Setelah Risk management selesai melakukan analisa kemudian merekomendasikan nasabah yang telah dianalisa tersebut ke komite pembiayaan d. Komite pembiayaan Komite
Pembiayaan
adalah
bagian
yang
memiliki
limit
pembiayaan dan memutuskan untuk menerima atau menolak pemberian pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tergantung limit dan area. Di cabang kelapa gading limit BM 500 juta, untuk pembiayaan yang lebih dari 500 juta masuk ke area manager yaitu sampai 4 M, lebih dari area manager masuk ke area direksi 130 M, jika pembiayaan lebih dari direksi masuk ke area komisaris. Untuk dicabang kelapa gading dibatasi untuk diproses 20 M tergantung dari risiko.
73
Dicabang kelapa gading Komite Pembiayaan memiliki 3 nilai pemutusnya : BM, Area Manager, Direksi. Setelah Komite pembiayaan menyetujui pemberian pembiayaan kepada nasabah . Account Manager membuat offering letter (surap persetujuan prinsip pembiayaan) yang isinya bank muamalat menyetujui memberikan fasilitas pembiayaan sekian dengan akad pembiayaan mudharabah, dengan persyaratan struktur akad yang ditetapkan dan ada jaminan. e. Nasabah menyetujui persyaratan yang diajukan kepada bank Setelah nasabah menyetujui syarat-syarat yang diberikan oleh bank langsung dilakukan perikatan, biasanya sebelum akad misalnya jaminananya itu ada berupa tanah dan bangunan, nasabah memberikan bukti kepemilikan jaminan tersebut kepada bank.Bank melakukan pengecekan terhadap sertifikat apakah asli atau ganda. Pengecekan dibantu dengan narotaris, notaris mengecek ke BPM, distemple oleh BPM yang telah melakukan pengecekan pada tanggal sekian-sekian, dengan berarti sertifikatnya sudah dapat digunakan kalo sertifikatnya tidak bermasalah maka langsung dilakukan perikatan.
74
B. Analisis Penerapan PSAK 105 Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan penelitian penulis, perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia mengacu pada PSAK 105. Adapun penyajianya adalah sebagai berikut:68 1. Perlakuan Akuntansi Akad Mudharabah berdasarkan PSAK 105 a. Pencatatan Persetujuan Investasi Mudharabah Transaksi Debit Kredit Dr. Kontra komitmen investasi mudharabah xxx Cr.Kewajiban Komitmen investasi xxx mudharabah Penerapan akuntansi pada saat pengakuan akad 69
mudharabah tidak diatur dalam PSAK 105, maka Bank Muamalat Indonesia mengakuinya terlebih dahulu sebagai kewajiban karena belum terjadi penyerahan modal kepada mudharib. b. Pencatatan Pembelian Transaksi Dr. Persediaan/Aset mudharabah Cr70. Kas/Rekening supplier
Debit xxx
Kredit xxx
Penerapan akuntansi pada saat pengakuan pembelian sebesar harga perolehan tidak diatur dalam PSAK 105, maka Bank Muamalat Indonesia mengakuinya sebagai penambahan persediaan atau asset mudharabah
68
Wawancara dengan bapak Farouk A. Alwayni (Direktur International Banking & Financial Institution Bank Muamalat Indonesia). Pada tanggal 23 April. 2015 69 Dr. Adalah keterangan untuk transaksi pada Debit 70 Cr. Adalah keterangan untuk transaksi pada kredit
75
c. Pencatatan Penyerahan Modal Tahap Pertama Dalam Bentuk Tunai Transaksi Dr. Investasi mudharabah Cr. Rekening mudharib Dr. Kewajiban komitmen investasi mudharabah Cr. Kontra komitmen investasi mudharabah
Debit xxx
Kredit xxx
xxx xxx
Penerapan akuntansi pada saat pengakuan penyerahan modal dalam bentuk tunai telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12 yang menyatakan bahwa dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah. d. Pencatatan Amortisasi Keuntungan Tangguhan Transaksi Dr. Keuntungan mudharabah tangguhan Cr. Keuntungan penyerahan modal nonkas mudh.
Debit Kredit xxx xxx
Telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 13 yang menyatakan bahwa keuntungan tangguhan diamortisasi71 sesuai jangka waktu akad mudharabah. 1) Perhitungan penyusutan modal mudharabah nonkas (barang) : Nilai perolehan : Rp xxx Rpxxx,- + Rpxxx,-
71
Amortisasi adalah pengurangan aktiva tidak berwujud, seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain, secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akan beban amortisasi terhadap akun aktiva . Dikutip dari buku Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi,2003),h.25
76
2) Pada saat pembentukan penyusutan asset (modal nonkas) sebesar Rp. xxx Transaksi Debit Kredit Dr. penurunan nilai investasi mudharabah xxx Cr. Akumulasi penurunan nilai invest mudh xxx (nonkas) Penerapan akuntansi pada saat pengakuan dan pengukuran penyusutan asset (modal nonkas) perbulan telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 17 yang menyatakan bahwa dalam investasi mudharabah yang diberikan asset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil. e. Pengukuran investasi mudharabah : Transaksi
Debit
Kredit
Modal kas
xxx
Modal non kas
xxx
Penurunan nilai
xxx
Amortisasi keuntungan tangguhan
xxxxxx
Kerugian
xxx+ xxx-
Nilai bersih investasi mudharabah
xxx
77
f. Pada Saat Membentuk Cadangan Kerugian Transaksi Dr. beban penyisihan kerugian investasi mudharabah Cr. Penyisihan kerugian investasi mudharabah
Debit xxx
Kredit
xxx
g. Pada Saat Penghapus Bukuan Transaksi Dr. Penyisihan kerugian investasi mudharabah Cr. Investasi mudharabah
Debit xxx
Kredit xxx
PSAK 105 Paragraf 21 yang menyatakan bahwa kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan investasi. h. Diterima Pengembalian Modal Mudharabah Transaksi Dr. Rekening mudharib Cr. Investasi mudharabah
Debit xxx
Kredit xxx
Penerapan akuntansi pada saat pengakuan pengembalian modal mudharabah tunai telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 13 yang menyatakan bahwa investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. i. Tidak Mengembalikan Modal Kas Pada Saat Jatuh Tempo Transaksi Dr. Piutang mudharib Cr. Investasi mudharabah
Debit xxx
Kredit xxx
78
j. Saat Pembayaran Investasi Jatuh Tempo Transaksi Dr. Kas/Rekening mudharib Cr. Piutang mudharib
Debit xxx
Kredit xxx
PSAK 105 paragraf 19 yang menyatakan bahwa jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. 2. Contoh Akuntansi Mudharabah a. Contoh Kasus : Pada tanggal 10 Januari 2008 Bank Syariah setujui memberikan modal mudharabah kepada H Achmad sebesar Rp. 1.000.000.000,-- dengan nisbah yang disepakati 60 untuk bank dan 40 untuk mudharib. 72 Pembayaran modal: Tahap pertama sebesar Rp. 600 juta pada tgl 15 Januari 2013 dan Tahap kedua sebesar Rp. 400 juta pada tgl 20 Januari 2013 1) Jurnal kasus 1. Pada saat Investasi mudharabah disetujui, jurnal : Transaksi Dr. Kotrak kewajiban komitmen Cr. Kewajiban komitmen investasi
72
Data Muamalat Institute
Debit Rp.1.000.000.000
Kredit Rp.1.000.000.000
79
2. Tgl 15/01/13 - pembayaran tahap pertama Jurnal: Transaksi Debit Dr.Investasi Mudharabah Rp. 600.000.000, Cr.Rekening Mudharib Dr.KewajibanKomitmenInvestasi Rp. 600.000.000, Mdh Cr.Kontra Kwj Komitmen Investasi Mdh
Kredit Rp.600.000.000,
Rp. 600.000.000
3. Tgl 20/01/13 dilakukan jurnal pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 400.000.000,--, Jurnal : Transaksi Debit Kredit Dr.Investasi Mudharabah Rp. 400.000.000 Cr.Rekening Mudharib Rp.400.000.000 Dr.Kewajiban Komitmen Investasi Rp. 400.000.000 Mdh Cr.Kontra Kwj Komitmen Investasi Rp.400.000.000 Mdh
Dari laporan yang diterima dari H. Achmad sbg pengelolaan dana mudharabah, mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (kerugian tersebut tidak dapat diketegorikan sebagai kelalaian atau kesalahan mudharib) jurnal sebagai berikut: 4. Pada saat bank membentuk cadangan kerugian. Transaksi Debit Dr.Beban Penyisihan Kerugian Rp.50.000.000 Investasi Mdh Cr.AkumulasiPenyisihan Kerugian Investasi Mudh
5. . Pada saat penghapus bukuan Transaksi Debit Dr.AkumulasiPenyisihan Kerugian 50.000.000
Kredit
Rp.50.000.000
Kredit
80
Investasi Mudh Cr.Investasi mudharabah
50.000.000
Bagi hasil yg menjadi milik bank sebesar Rp. 10.000.000,-s/d tgl tutup buku belum disetorkan oleh H. Achmad Jurnal : Transaksi Debit Dr.Piutang kepada Mudharib Rp.10.000.000 Cr.Pendapatan Bagi Hasil mudharabah
Kredit Rp.10.000.000
Pembiayaan mudharabah H. Achmad terpaksa harus dihentikan sebelum berakhirnya akad. Dari catatan bank saldo Investasi mudharabah pada H. Achmad
sebesar
Rp.450.000.000,--
dan
atas
penghentian,
diperoleh laporan kerugian sebesar Rp. 25.000.000,-- Sisa Investasi tersebut tidak dapat dikembali oleh H. Achmad jurnal : Transaksi Debit Kredit Dr.Piutang Mudharib(H. Achmad) Rp.425.000.000 Dr.Penyisihan Kerugian Investasi Rp. 25.000.000 Mdh Cr.Investasi Mudharabah Rp.425.000.000
Saat pembentukan penyisihan Investasi mudharabah Jurnal: Transaksi Debit Dr. Beban penyisihan Investasi Rp.25.000.000 mudharabah Cr.Akumulasi penyisihan Investasi
Kredit
Rp. 425.000.000
81
mudharabah
82
Gambar 4.3 Analisis Penerapan PSAK 105 Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia 1. Akuntansi untuk pemilik dana (Sahibul Maal)
83
84
85
2. Akuntansi untuk pengelolah dana (Mudharib)
86
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Prosedur Permohonan Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia. Prosedur yang digunakan Bank Muamalat Indonesia terhadap pembiayaan mudharabah cukup baik dan teliti sehingga dapat menimalisir terjadinya resiko dalam pembiayaan, mulai dari pengajuan pembiayaan, BI checking, penandatangan sampai dengan pencairan pembiayaan. Dari pembiayaan mudharabah terdapat manfaat yang dirasakan, yaitu Bank dapat melakukan lending atau penyaluran dana yang telah terhimpun oleh Bank Muamalat Indonesia dan digunakan untuk pembiayaan usaha atau proyek yang produktif. Dengan demikian Bank dan pengelolah dana akan mendapatkan margin bagi hasil yang telah disepakati melalui akad mudharabah. Dan bagi pengelola dana ( mudharib) akan mendapatkan tambahan
modal
usaha
untuk
lebih
memproduktifkan
dan
mengembangkan usahanya tersebut. 2. Kesesuaian Penerapan Perlakuan Akuntansi Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. Penerapan akuntansi syariah dalam produk bagi hasil pada pembiyaan
mudharabah Bank Muamalat Indonesia
telah dilakukan
dengan baik, karena pencatatan transaksi – transaksi sudah dilakukan sesuai Standar Akuntansi Keuangan. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan 84
87
transaksi–transaksi yang dicatat oleh Bank Muamalat Indonesia. Penerapan akuntansi baik pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia secara umum telah sesuai dengan PSAK 105 mengenai akuntansi mudharabah. Akan tetapi Penerapan akuntansi pada saat pengakuan akad mudharabah ini tidak diatur dalam PSAK 105. Namun pada saat itu Bank Muamalat Indonesia mengakuinya terlebih dahulu sebagai kewajiban karena belum terjadi penyerahan modal kepada mudharib. Dan pada saat Penerapan akuntansi saat pengakuan pembelian sebesar harga perolehan tidak diatur dalam PSAK 105, Bank Muamalat Indonesia mengakuinya sebagai penambahan persediaan atau asset mudharabah. B. Saran 1. Bank Muamalat Indonesia penerapan
pengakuan
dan
diharapakan pengukuran
lebih konsistensi dalam atas
pencatatan
transaksi
mudharabah dengan ketentuan yang berlaku yaitu khususnya PSAK 105 yang menjelaskan mengenai akuntansi mudharabah. Meningkatkan kewaspadaan dalam menyalurkan dana kepada mudharib (pengelola dana). Bank Muamalat Indonesia harus melakukan penyebaran informasi mengenai bank syariah dengan melakukan publikasi atau pemberitahuan kepada masyarakat mengenai konsep syariah yang sejalan dengan prinsip perbankan yang memiliki keunggulan terbukti dapat bertahan didalam krisis global.
88
2. Untuk pihak Muamalat Institut agar dapat lebih membantu peneliti yang akan melakukan penelitian, dengan lebih terbuka pada pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian, dan dapat mempermudah penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelelitian.
89
DAFTAR PUSTAKA
Amin Suma, M . Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan lainya di Negara Hukum Indonesia, ( Rajawali Pers,2008) Antonio, Muhammad Syafi’i .Bank Syariah dari Teori Praktik, 2001 yang dikutip dari M.Rawas Qal”aji,mu’jam lughat al-fiqaha,(Beirut:darun-nafis,1985) Aziz Dahlan, Abdul et.al.,Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve1996) Al Hafidz Nuruddin Ali Ibn Abi Bakar Al Haistami, Majma’Azzawaid Wa manba’ul Fawaid, juz rabi’(Birut-Lebanon: Darul Kutub Al’amaliyah,1988) Dewan Syariah Nasional (DSN), Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional,(Jakarta:Dewan Syariah Nasional, 2003) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah(Qiradh) Ghofur Anshori, Abdul. Payung Hukum Perbankan Syariah( Yogyakarta: UII Pres, 2007) Gili, Edwar K. Bank Umum. (Bumi Aksara, Jakarta.2003) Harahap, Sofyan Syafri. Akuntansi Perbankan Syariah.( Edisi Pertama. Jakarta LPFE Usakti,2002) Harahap, Sofyan Syafri . Akuntansi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) Harahap Sofyan Syafri . Menuju Suatu Teori Akuntansi Islam, (Jakarta: Pustaka Quantum,2001) Wiroso Muhammad Yusuf, Akuntansi Perbangkan Syariah PSAK Syariah Baru (Jakarta;LPEE usakti) Teori AKuntansi( Jakarta:Rajawali Press,2008) Hasbi Ramli.,Teori Dasar Akuntansi Islam.(Jakrta:Rainasan,2005), Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, (No. 59. Jakarta : Salemba Empat.2002)
92
90
Ismail, Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam rupiah (Jakarta: kencana, 2010) Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi,2003) Meydinawathi, Luh Gede Jurnal Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia 2002-2006, Jurnal Buletin Studi Ekonomi Vol 12 No 2 tahun 2007 Muhammad, Rifqi, Akuntansi Keungan Syariah : Konsep dan Implementasi PSAK Syariah,(yogyakarta: P3EI Press, 2008) Muslehudin, Muhammad. Sistem Perbankan Dalam Islam, (Jakarta:PT Rineka Cipta,2004) Mohamed sultan, Syed Alwi, Accounting For islamic Financial Product,(Kuala Lumpur: CERT Publications, 2008) Muhammad, Rifqi, Akuntansi Keuangan Syariah, (Yogyakarat: F3EI Press,2008) Nasuhi, Hamid. dkk. Pedoman Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis,dan Disertasi), ( UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; CeQDA ) cet II.2007 Nur Hidayat, Urgensi Laporan Keuangan (Akuntansi Syari’ah) dalam Praktek Ekonomi Islam,Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islami, 13-14 Maret 2002, (Yogyakarta: P3EI FE UII, 2002) Pusat bahsa . kamus besar bahsa Indonesia (jakarta: Balai Pustaka) edsi ke 3 cet 1, 2003 Riza Salaman, Kautsar Riza. Akuntansi perbangkan Syariah Berbasis PSAK Syariah, ( Padang: @ Akademia Permata,2012) Syahdeni, Sutan Remy. Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. (Jakarta. PT. Pustaka Utama,1999) Sahrani, Shohari . 2011 Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia,) Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah. Penerjemah: Nor Hassanuddin, Diterjemahkan dari kitab Fiqhus Sunnah, (lebak Bulus: Pena Pundi Aksara,2006) Shahatan, Husein . Usul al-Fikr al-Muhasab al-Islami (terjemahan), ( Jakarta: Akbar Media Sarana,2001) Suminto, Warkum. Asas-Asas Perbankan Islam. ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004)
91
Yaya, Riza . Aji Erlangga Martawireja, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer(Jakarta: Salemba Empat, 2012) Wawancara bersama Bapak Kusyaeri selaku Relationship Manager Bank Muamalat Indonesia Cabang Pondok Indah, tanggal 10 April 2015 pada jam 13.00 Wawancara bersama Bapak Farouk A. Alwayni selaku Direktur International Banking & Financial Institution Bank Muamalat Indonesia, tanggal 23 April 2015 jam 13.00
92
