1
2
ANALISIS PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK MUAMALAT KANTOR CABANG PEMBANTU BOALEMO IRWAN MUHAMMAD1, LA ODE RASULI2, MAHDALENA3 Jurusan akuntansi universitas negeri gorontalo Irwan Muhammad. 921 410 016. 2015. Analisis pelaksanaan pengendalian intern pada pembiayaan murabahah. Skripsi Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Negeri Gorontalo, di bawah bimbingan Bapak La Ode Rasuli, S.Pd., SE., MSA dan Ibu Mahdalena, SE., M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan pengendalian intern pada pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Boalemo. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Tekhnik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisis data yang dilakukan dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pengendalian intern pada pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Boalemo sudah dilakukan dengan baik. Hal itu ditunjukkan dengan diterapkannya lima komponen yang terdapat pada pengendalian intern, diantaranya lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Namun masih terdapat keterlambatan laporan pembiayaan murabahah yang diinformasikan kepada pihak-pihak yang lain.
Kata Kunci: pengendalian intern, murabahah.
1
Irwan Muhammad, mahasiswa jurusan akuntansi, fakultas ekonomi dan bisnis, universitas negeri gorontalo 2 Laoder Rasuli, dosen jurusan akuntansi, fakultas ekonomi dan bisnis, universitas negeri gorontalo 3 Mahdalena, dosen jurusan akuntansi, fakultas ekonomi dan bisnis, universitas negeri gorontalo
3
I. PENDAHULUAN Di era globalisasi sekarang ini, Perbankan Syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dan signifikan. Sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia sebagai Perbankan yang berbasis Syariah, tidak menutup bagi bank yang lain untuk menerapkan prinsip syariah dalam sistemnya. Saat ini sudah ada Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (Kasmir, 2012: 167). Adopsi Perbankan Syariah dalam sistem Perbankan Nasional bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang kebetulan sebagian besar muslim, namun lebih kepada faktor keunggulan atau manfaat lebih pada Perbankan Syariah dalam menjembatani perekonomian (Machmud dan Rukmana, 2010: 7). Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2012: 29). Menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional dari tahun ke tahun yang selalu bergerak cepat, peran dari Bank Syariah sangatlah penting demi mewujudkan pemerataan
pendapatan
masyarakat.
Terutama
dalam
menyediakan
dan
memberikan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak Bank bagi masyarakat, seperti pemberian fasilitas yang secara kredit kepada para pelaku ekonomi untuk mengembangkan usaha-usaha mereka. Maka produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Boalemo merupakan produk yang tepat dalam dunia usaha tersebut. Salah satunya adalah produk pembiayaan murabahah yang sebagaimana diatur dalam UU 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 tentang kegiatan Bank Umum Syariah. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) oleh Otoritas Jasa Keuangan (juni, 2014), dari beberapa pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah, pembiayaan murabahah masih mendominasi dari pembiayaan yang lain. Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Boalemo pun mengandalkan pembiayaan murabahah sebagai produk utama mereka yang ditawarkan kepada masyarakat/nasabah. Agar penyaluran pembiayaan berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan, maka pengendalian intern
4
sangat penting dalam pembiayaan tersebut. Pengedalian intern yang dilakukan meliputi lingkungan pengedalian, penilaian resiko, prosedur/aktivitas pengedalian, pemantauan, serta informasi dan komunikasi (Valery, 2011: 16-17). Pengecekan dan review yang melekat pada suatu sistem pengedalian intern yang baik, akan dapat melindungi perusahaan dari kelemaham manusiawi dan mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dan ketidak beresan (Jusup, 2010: 250). Akan tetapi, jika lemahnya pengendalian intern dapat menimbulkan berbagai masalah yang akan terjadi. Seperti memberikan peluang terjadi pembiayaan bermasalah. Karena timbulnya pembiayaan bermasalah tersebut tidak hanya berasal dari nasabah tetapi kemungkinan juga dari pihak internal Bank itu sendiri yang telah memberikan pembiayaan kepada nasabah yang tidak layak (Mulford dan Comiskey, 2010: 251). Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Boalemo biasanya juga terjadi perubahan penempatan kerja untuk karyawannya yang dikarenakan hasil kinerjanya tidak sesuai maka akan di pindahkan ketempat yang lain. Bila Bank tidak melakukan pengendalian intern dengan baik maka hal tersebut bisa berdampak pada penyaluran pembiayaan murabahah. Apa lagi sebagai marketing pembiayaan yang mana tugasnya sebagai menganalisis nasabah. Mengingat penyaluran pembiayaan murabahah hasilnya menunjukkan 12 nasabah telah mengalami bermasalah dari jumlah total 28 nasabah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2008) yang mengangkat permasalahan mengenai analisis sistem dan prosedur pembiayaan murabahah pada perbankan syariah dalam rangka menjamin pengendalian intern pada PT. BRI Kantor Cabang Syariah Malang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang menyebabkan pengendalian intern yang menjadi lemah dalam operasional sistem, antara lain: dalam tahap pendaftaran pembiayaan,
keterlibatan
ADP
dalam
pemberian
keputusan
pengajuan
pembiayaan menyalahi kewenangannya, karena merupakan kewenangan dari Pinca,
fungsi ADP dalam tahap penilaian dan putusan pembiayaan tidak
berwenang dalam membuat keputusan, dalam tahap persiapan realisasi pembiayaan, fungsi ADP belum menginstruksikan kepada calon nasabah dan
5
supplier untuk menandatangi surat pesetujuan, tanda setoran dalam tahap pembayaran kembali pembiayaan terlebih dahulu didistribusikan oleh teller sebelum dilakukan proses lanjut. Penelitian lain juga dilakukan oleh Ernawati (2010) tentang Sistem Pengedalian
Intern
terhadap
Pemberian
Pembiayaan
pada
Baituttanwil
Muhammadiyah (BMT) Riau Cabang Marpoyan Damai di Pekanbaru. Hasil penelitiannya adalah pada BMT Riau tidak dilakukan pemisahaan fungsi, tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk setiap jabatan yang ada, khususnya ada pada bagian administrasi pembiayaan, BMT Riau belum membedakan tugas karyawan sesuai dengan keahlian dan kemampuan serta latar belakang pendidikannya dan kurangnya pengawasan dan pemantauan setelah pencairan pembiayaan. Berdasarkan deskripsi di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh masalah ini dalam bentuk suatu penelitian dengan formulasi judul sebagai berikut “Analisis Pelaksanaan Pengedalian Intern Pada Pembiayaan Murabahah” (Suatu penelitian di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembatu Boalemo). II. Kajian Teori 1. Murabahah Jual beli secara murabahah secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shibul al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shibul al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur (Mardani, 2012: 136). Menurut Mutaher (2012: 60), syarat jual beli adalah sesuai dengan rukun jual beli yaitu: 1. Syarat orang berakal Orang yang berakal melakukan jual beli harus memenuhi: a) Berakal. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut jumhur ulama bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. b) Orang yang melakukan akad jual beli adalah orang berbeda.
6
2. Syarat yang berkaitan dengan ijab Kabul Menurut para ulama fiqih, syarat ijab Kabul adalah: a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, b. Kabul sesuai dengan ijab, c. Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis. 3. Syarat barang yang dijual belikan Syarat barang yang dijual belikan, yaitu: a. Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung dan pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. 2. Pembiayaan Dalam UU nomor 21 tahun 2008, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa; transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pemberian suatu fasilitas pembiayaan oleh bank mempunyai tujuan tertentu (Kasmir, 2012), diantaranya sebagai berikut: 1) Mencari keuntungan Yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit (pembiayaan) tersebut. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. 2) Membantu nasabah
7
Tujuan lainnya adalah untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. 3) Membantu pemerintah. Bagi pemerintah semakin banyak kredit atau pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor. 3. Pengendalian Intern Pengendalian intern menjadi suatu kebijakan dan tindakan perusahaan dalam mengarahkan aktivitas organisasi pada tujuan yang hendak dicapai dan rencana serta target yang dirumuskan sebelumnya. Menurut kutipan dari salah satu blogspot komunitas Finance Counting Taxation (dalam Kumaat, 2011: 15), pengendalian internal adalah rencana, metoda, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi
dan
efektivitas
operasional,
kehandalan
pelaporan
keuangan,
pengamanan terhadap asset, ketaatan/kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan lain. Penerapan pengendalian intern pada suatu organisasi mempunyai beberapan tujuan pokok. Menurut Halim (2008: 208) tujuan pokok dari pengendalian intern tersebut diantaranya: 1. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi. 2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 3. Mendorong efisiensi 4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen Dalam pengendalian intern terdapat lima 5 unsur pengendalian yang diperkenalkan oleh Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treatway Commission (COSO) (dalam Kumaat, 2011: 16-17), yaitu; lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, pemantauan, serta sistem informasi dan komunikasi. Berikut ini penjelasan dari kelima unsur tersebut. 1. Lingkungan pengendalian
8
Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan pengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur (Agoes, 2012: 100). Ada beberapa faktor yang berpengaruh di dalam lingkungan pengendalian (IAI dalam Amanina, 2011), antara lain: 1) Integritas dan nilai etik 2) Komitmen terhadap kompetensi 3) Dewan direksi dan komite audit 4) Filosofi manajemen dan gaya operasi 5) Struktur organisasi 6) Pembagian otoritas dan tanggung jawab 7) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 2. Penaksiran risiko Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menetukan bagaimana risiko harus dikelola.Penentuan risiko tujuan laporan keuangan adalah identifikasi organisasi, analisis, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum (Halim, 2008: 213). 3. Aktivitas pengendalian Menurut Halim (2008, 214) Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Secara umum, aktivitas pengendalian adalah sebagai berikut: 1) Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai Kebijakan yang dibuat dan harus diikuti oleh pegawai dalam rangka melakukan sepervisi setiap aktivitas dan keputusan, disebut sebagai otorisasi. Otorisasi biasanya didokumentasikan sebagai penandatangan, pemberian paraf, atau memasukan kode otorisasi atas dokumen atau catatan transaksi.
9
Para pegawai yang memproses transaksi harus memverifikasi keberadaan otorisasi yang sesuai. Otorisasi dibagi menjadi dua macam, yaitu: a. Otorisasi khusus, yaitu beberapa aktivitas atau transaksi tertentu terjadi karena keadaan khusus. Dalam keadaan ini, pihak manajemen memberikan otorisasi khusus agar dapat dilaksanakan. b. Otorisasi umum, yaitu otorisasi yang diberikan pihak manajemen kepada pegawai untuk menangani transaksi rutin tanpa persetujuan khusus. Pihak manajemen harus memiliki kebijakan tertulis baik mengenai otorisasi khusus maupun umum untuk semua jenis transaksi. 2) Pemisahaan tugas Pemisahaan tugas diperlukan untuk mengurangi peluang seseorang yang ditempatkan dalam posisi pekerjaan tertentu untuk melakukan kecurangan atau kesalahan ketika menjalankan tugas. Pemisahaan tugas diterapkan dengan cara memisahkan tanggung jawab dan wewenang fungsi-fungsi berikut: a. Otorisasi, menyetujui transaksi dan keputusan. b. Pencatatan, mempersiapkan dokumen, memelihara catatan jurnal dan file lainnya, mempersiapkan rekonsiliasi, dan mempersiapkan laporan kinerja. c. Penyimpangan;
menangani kas,
memlihara
tempat
penyimpangan
pesediaan, menerima cek masuk dari pelanggang dan sebagainya. 3) Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai Desain dan penggunaan catatan yang memadai membantu memastikan pencatatan yang akurat dan lengkap atas seluruh data transaksi yang saling berkaitan. Dokumen dan catatan merupakan media fisik yang digunakan untuk penyipangan infomasi. Dokumen berfungsi sebagai penghantar infomasi keseluruh bagian organisasi dan antar organisasi yang berbeda. Bentuk dan isi dokumen harus mendukung pencatatan yang efisien, meminimalkan kesalahan pencatatan, dan memfasilitas peninjauan dan verifikasi. 4) Penjagaan asset dan pencatatan yang memadai Asset sebuah perusahaan tidak hanya sebatas pada asset fisik saja tetapi sebuah infomasi juga merupakan asset perusahaan. Prosedur yang dapat
10
dilakukan untuk menjaga asset baik berupa informasi maupun fisik adalah sebagai berikut. a. Mensupervisi dan memisahkan tugas secara efektif. b. Memelihara catatan asset (termasuk informasi) secara akurat. c. Membatasi akses secara fisik ke asset, seperti mesin kas, lemasi besi, kotak uang, dan lain-lain. d. Melindungi catatan dan dokumen, seperti area penyipangan tahan api, cabinet file terkunci, dan alokasi pendukung diluar kantor. e. Mengendalikan lingkungan, contoh perlengkapan computer yang sensitive diletakan di dalam ruangan yang memiliki alat perlindungan dari api. f. Pembatasan akses ke ruang computer, file computer, dan infomasi. 5) Pemeriksaan independen atas kinerja Pemeriksaan internal berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi diproses secara akurat. Pemeriksaan ini harus independen, agar pemeiksaan berjalan efektif, dapat dilaksanakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab atas jalannya operasi yang diperiksa. 4. Informasi dan komunikasi Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasi, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Selain itu menurut Widjaja (20013: 42) Informasi dan komunikasi tentang operasi pengendalian internal memberikan substansi yang dapat digunakan untuk mengelola operasinya. 5. Pemantauan Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya (Agoes, 2012: 102).
11
III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan pendekatan penelitian Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Maleong dalam Wahyudi, 2012: 71). 3.2 Kehadiran peneliti Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrument utama yang harus beradaptasi dengan kondisi yang ada kepentingannya dengan penelitian ini. Kehadiran peneliti juga sebagai pengamat partisipan yang dituntut untuk telibat langsung dengan tujuan pengumpulan data, sehingga data yang dikumpulkan benar-benar akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian. 3.3 Lokasi Penelitian Adapun yang menjadi lokasi penelitian dalam hubungannya dengan objek penelitian ini adalah pada Bank Muamalat Kantor Kas Cabang Boalemo kabupaten Boalemo. Dengan melihat permasalahan yang ada maka lamanya waktu yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu selama 2 bulan. 3.4 Sumber data Data yang dikumpulkan guna untuk mendukung penelitian ini adalah benarbenar data yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, yaitu data yang diperoleh dari: 1. Sumber data primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Sumber data sekunder, yakni dokumen-dokumen yang mungkin diperoleh peneliti yang berkaitan langsung dengan masalah atau obyek penelitian ini. 3.5 Teknik pengumpulan data Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi.
12
3.6 Analisis data Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis Model Interaktif oleh Miles dan Huberman, yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 1. Data reduksi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 2. Data display (penyajian data). Dalam penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, juga dapat berupa bagang, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 3. Conclusion Drawing/verivicasion (Pengambilan kesimpulan dan ferivikasi). Langkah ketiga adalah pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 3.7 Pengecekkan Keabsahan Data Pengecekan keabsahan data dapat dilakukan dengan langkah-langkah yaitu ketekunan Pengamatan, triangulasi Data dan audit trial. 3.8 Tahap-tahap penelitian Dalam penelitian ini, proses melakukan penelitian diantaranya menentukan permasalah, melakukan studi literatur, penetapan lokasi, studi pendahuluan, menetapan metode pengumulan data; observasi, wawancara, dan dokumen, analisis data selama penilitian, dan analisis data setelah; validasi dan reliablitas, hasil; cerita personal, deskrifsi tebal dan naratif. IV.
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
4.1. Pembiayaan murabahah Berdasarkan hasil Observasi dan wawancara penelitian, penerapan pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Boalemo pada prosedurnya Bank Muamalat mewakilkan (wakalah) nasabah untuk membeli barang setelah akadnya dilakuakan. Bila ditinjau dari rukun murabahah, maka hal itu belum sesuai. Karena akadnya sudah dilakukan sedang barangnya belum ada ditangan penjual. Begitu pun diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional dalam ketentuan
13
murabahah bahwa jika bank hendak mewakilkan nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Prosedur penyaluran pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh Bank Muamalat diantaranya sebagai berikut: 1. Permohonan Dalam permohonan, awalnya marketing melakukan wawancara dengan nasabah secara langsung untuk mengetahui dan mengenal karakter calon nasabah. setelah itu dimintakan data dari nasabah berupa ktp untuk dilakukan BI cekking, serta surat keluarga, slip gaji, surat jaminan dan lain-lain. 2. Analisa Analisa yang dilakukan untuk menilai nasabah yang layak, Bank Muamalat KCP Boalemo sudah melakukan sesuai dengan UU 21 Tahun 2008 pasal 23 ayat dua menyatakan bahwa Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas. Namun bank muamalat lebih jelih terhadap watak/karakter, pendapatan atau kemampuan dan agungan. Apabila dari tiga kriteria tersebut salah satunya tidak layak maka Marketing Financing secara langsung menolak baik lewat telepon atau surat pemberitahuan. Tetapi jika dari analisa tersebut nasabahnya layak maka marketing financing akan membuat Usulan Pembiayaan atau berupa proposal untuk diajukan ke anggota komite pembiayaan. 3. Persetujuan Keputusan persetujuan pembiayaan murabahah di Bank Muamalat disetujui atau ditolak ditentukan pada saat permohonan pembiayaan diajukan ke anggota komite. Jika diterima maka disetujui dan ditandatangani oleh anggota komite. Apabila ditolak maka dikembalikan ke marketing financing dan diberitahukan kepada nasabah. 4. Pengikatan atau akad Setelah disetujui oleh anggota komite pembiayaan maka usulan pembiayaan diserahkan ke bagian support untuk meriksa kelengkapan dokumen. Apabila
14
belum lengkap maka nasabah harus melengkapinya. Kemudian itu ke notaries untuk melakukan pengikatan atau akad. Akad yang dilakukan diantaranya akad pembiayaan murabahah dan akad wakalah (wakil). Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. 5. Pencairan Untuk melakukan pencairan pembiayaan murabahah bagian marketing financing membuat memo sebagai data layak cair ditujukan ke operasional manajer untuk ditanda tangan. Serta juga ditanda tangai oleh Branch Manager sebagai pemegang limit. Setelah itu maka bagian Back Office menjalankan pencairanya dan persetujuan pencairan ke rekening nasabah dilakukan oleh otoriser. 6. Monitoring Setelah pencairan pembiayaan murabahah maka langkah selanjutnya adalah monitoring oleh bagian marketing financing terhadap nasabah. Monitoring baik berupa pembayaran angsuran, kunjungan atau survey ulang yang dikenal dengan retaksasi kepada nasabah terkait dengan penggunaan dana pembiayaan murabahah. Berikut ini prosedur penyaluran pembiayaan murabahah digambarkan dalam bentuk flowchart berikut ini:
15
Tahap pengajuan dan analisis pembiayaan murabahah Marketing Financing Support FRS mulai
memo BI checking
Komite P. memo
UP
UP
Menerima nasabah
memo Foto copy jaminan
Melakukan wawancara
Survey jaminan
Persyaratan pembiayaan
analisa analisis
setuju
Foto copy KTP Hasil BI checking tidak
ya
Memberi kan informasi penolaka n
Catatan nasabah bersih Melakukan tanda tangan pada UP
Dikembalikan ke nasabah
Foto copy jaminan
UP
Slip gaji Kartu keluarga Dan pendukung lainnya
1 memo Hasil survey jaminan
Dianalisis hasil survey jamianan dan pendapatan/slip gaji
Membuat Usulan Pembiayaan (UP)
UP memo
Hasil analisis/opini UP
16
Tahap pencairan pembiayaan support OM dan BM 1
SP3
Marketing F. Back office SP3
memo
memo
SP3
memo
UP
Di tanda tangan oleh OM dan BM
Diperiksa kembali berkas persyaratan
Membuat memo sebagai data layak cair
Melakukan perncairan ke rekening nasabah
otoriser Pencairan ke rekening nsabah
Melakukan persetujuan perncairan ke rekening nasabah
ya
belum
lengkap SP3
memo Memberikan informasi untuk dilengkapi
Membuat surat persetujuan pembiayaan (SP3) dan akad
SP3
memo SP3
Membuat surat akad dan ditanda tangan oleh nasabah
akad SP3
memo
Pencairan ke rekening nsabah
Pencairan ke rekening nsabah
selesai
17
Berdasarkan gambar flowchart di atas, sistem pengendalian intern pada prosedur pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Boalemo sudah baik. Terutama pada tahap analisis pembiayaan yang menjadi kekuatan untuk mencegah terjadinya kesalahan. Karena pada tahap ini selain dianalisis oleh marketing financing juga melibatkan Financing Risk Staf dan terakhir dilakukan oleh tiga anggota komite pembiayaan. Namun pada tahan pengajuan marketing financing biasanya hanya meminta KTP nasabah terlebih dahulu untuk dikirim ke bagian support di kantor cabang melakukan BI Checking tanpa persyaratan yang lain. Hal itu nantinya membuat nasabah datang lagi ke Bank jika hasil BI Checking bersih/tidak menunggak. Agar tidak terkesan nasabah merepotkan ketika masih ada lagi persyaratan yang dibawa ke Bank seteleh BI Checking, peneliti mengusulkan persyaratanya dikumpulkan semuanya terutama digunakan dalam analisis seperti setifikat jaminan dan slip gaji. Sehingga ketika tidak layak maka dikembalikan semuanya, tetapi layak maka prosesnya dilanjutkan. 4.2. Pelaksanaan pengendalian intern pada pembiayaan murabahah 1. Analisa lingkungan pengendalian Lingkungan pengedalian merupakan pondasi dari keempat komponen lingkungan lainnya. Lingkungan pengedalian berpengaruh besar bagi organisasi karena didalamnya terdapat arahan dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orang yang ada didalam organisasi tersebut. Pada Bank Muamalat KCP Boalemo sudah memiliki struktur organisasi yang baik. Hal ini ditunjukan dengan adanya pemisahaan tanggung jawab dan wewenang pada masing-masing bagian yang terkait. Dengan adanya pemisahaan tersebut memiliki dampak yang baik untuk meyakinkan bahwa masing-masing karyawan atau bagian mengetahui dan menjalankan tugas dengan baik. Dalam melakukan penyaluran pembiayaan murabahah, sebagian besar melibatkan bagian-bagian yang terdapat dalam struktur organisasi Bank Muamalat KCP Boalemo, diantaranya marketing financing, costumer sevice, back office, pejabat operasi dan Branch manager. Selain itu juga libatkan pihak-pihak di kantor cabang yaitu Financing Risk Staf, support, dan auditor.
18
Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Untuk menjadikan orang-orang yang berkompeten, Bank Muamalat KCP Boalemo sebelum berikan tugas dilakukan training terlebih dahulu. Sehingga para karyawannya sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan ketika telah diberikan wewenang dan tanggung jawab masingmasing. Kemudian mengenai kebijakan dan praktik sumber daya manusia, Bank Muamalat sangat memperhatikan hal itu dengan dilakukannya training. Baik dilakukan tingkat Kantor Cabang dan searea yang pusatnya di Makasar. Kegiatan itu dilakukan agar dapat mengembangkan kompetensi untuk karyawankaryawannya. 2. Analisa risiko pengendalian Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menetukan bagaimana risiko harus dikelola. Bank Muamalat menyadari bahwa penyaluran pembiayaan murabahah tidak dapat terlepas dari risiko-risiko yang bakal terjadi sehigga diperlukan membuat dasar atau mekanisme untuk menenganinya. Salah satu mekanisme untuk menangani nasabah yang belum mengansur adalah dibentuk dana cadangan angsuran yang berlaku hanya sekali angsuran saja. Dengan catatan untuk angsuran berikutnya nasabah mengansur ditambah dengan angsuran pertama. Namun hal ini hanya berlaku untuk nasabah yang mengalami musibah berupa ada keluarga yang sedang sakit atau pun menginggal. Kemudian untuk nasabah yang tidak mengansur, mekanisme yang diterapkan Bank Muamalat untuk penagihan dimulai dari dilakukan pendekatan. Pihak bank melakukan pendekatan secara langsung dengan nasabah guna mengetahui permasalahan yang dialami. Dikomunikasikan, analisa dan mencari jalan keluarnya. Apabila nasabah terus menunggak maka Bank akan melakukan restrukturisasi berupa penjadwal kembali (rescheduling) dan perubahah terkait dengan jumlah angsuran. Jika nasabah sudah tidak membisa membayar lagi maka eksekusi jaminan akan dilakukan Bank akan menawarkan penjualan jaminan atas persetujuan dari si nasabah. Dengan pertimbangan agar harganya bisa lebih dari
19
harga lelang yang rendah. Tetapi hal itu tidak bisa maka dilakukan lelang jaminan. Dan jalan terakhir terkait dengan masalah pembiayaan bermasalah adalah lewat jalur pengadilan. Pada awalnya Bank Muamalat juga telah melakukan pencegahaan sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah dengan menerapkan penilaian kelayakan nasabah seperti yang dijelaskan dalam UU nomor 21 Tahun 2008 pada bagian kedua tentang kelayakan penyaluran dana, pasal 23 ayat 2 atau dikenal dengan 5 C. Serta melengkapi dokumen-dokumen sebagai persyaratan pembiayaan dan yang dipersyaratkan oleh Financing Risk Opersional dan Branch Manager untuk mencegah risiko yang bakal terjadi. 3. Analisa Aktivitas pengendalian Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa dilaksanakaanya arahan dari manajemen untuk menaggulangi risiko dalam mencapai tujuan organisasi. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa dilaksanakaanya arahan dari manajemen untuk menaggulangi risiko dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk memastikan bahwa tercapainya tujuan dan mencegah terjadinya kesalahan dalam menyalurankan pembiayaan murabahah, Bank Muamalat telah melakukan prosedur-prosedur aktivitas pengendalian sebagai berikut. 1) Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai Untuk menyalurkan pembiayaan murabahah telah terdapat otorisasi khusus dan otorisasi umum pada Bank Muamalat. Otorisasi khusus yaitu dalam hal melakukan persetujuan pembiayaan yang disetujui oleh pimpinan tertinggi dalam anggota komite dan ketika pencairan pembiayaan diotorisasi oleh Branch Manager Cabang sebagai pemegang limit. Sedangkan otorisasi umum yaitu terkait dengan kelangkapan berkas-berkas persetujuannya dilakukan oleh operasi manajer serta persetujuan pencairan pembiayaan murabahah ke rekening nasabah dan persetujuan pemotongan angsuran di lakukan oleh bagian pejabat operasi. 2) Pemisahaan tugas
20
Pemisahaan tugas di Bank Muamalat telah terlihat di dalam struktur organisasi yang dibentuk. Ketika dalam menyaluran pembiayaan murabahah telah terdapat pemisahaan tugas yang diantaranya otorisasi, pencatatan dan penyimpanan. 3) Desain dan penggunaan dokumen serta pencatatan yang memadai Desain dan penggunaan catatan yang memadai membantu memastikan catatan yang akurat dan lengkap atas seluruh data transaksi yang saling berkaitan. Desain dokumen terkait dengan berkas-berkas pembiayaan murabahah diarsipkan secara komputerisasi dan juga ditempatkan dilemari khusus. 4) Penjagaan asset dan catatan yang memadai Asset sebuah perusahaan tidak sebatas pada asset fisik saja tetapi sebuah informasi juga merupakan asset perusahaan. Penjagaan asset yang memadai Bank Muamalat telah melakukan penyimpangan asset berupa uang di brangkas dengan ruangan tersendiri dilengkapi kamera CCTV. Pihak yang bisa membukanya hanya Sub Branch Manager. Kemudian dokumen-dokumen yang mengadung informasi data nasabah sebelum dikirim ke support di kantor cabang, Bank Muamalat KCP Boalemo juga melakukan penyimpangan sementara di lemari besi dan di tangani oleh bagian Back Office baik penyimpangan maupun pengambilan. 5) Pemeriksaan independen atas kinerja Pemeriksaan independen atas kinerja memastikan bahwa seluruh transaksi diproses secara akurat. Di Bank Muamalat KCP Boalemo pemeriksaan atas kinerja dilakukan oleh auditor yang tidak terlibat atau bertanggung jawab dalam penyaluran pembiayaan murabahah. Auditor tersebut biasanya dari kantor cabang dan juga dari area atau Makasar. 4. Analisa informasi dan komunikasi Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasi, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Untuk dapat mengendalikan pembiayaan murabahah yang sudah tersalurkan, sistem informasi memberikan infomasi pembiayaan
murabahah
berupa
laporan
setiap
hari.
Laporan
tersebut
21
diinformasikan secara lengkap yang dimulai dari nama nasabah, nomor rekening, tanggal perikatan atau akad, nilai jaminan, nomor kartu, tanggal pencairan, jumlah pembiayaan, margin, tanggal angsuran, jumlah angsuran, tunggakan baik hari, pokok pembiayaan dan margin, sampai kolektibilitas nasabah. dengan demikian dapat mempermudah bagian marketing financing dapat mengontrol nasabah serta juga bagian back office dapat melakukan pemotongan angsuran bagi nasabah yang telah jatuh tempo. Namun laporan tersebut biasanya juga terjadi terjadi keterlambatan sehingga pihak marketing financing harus membuat catatan tersendiri dan tidak berpatokan laporan yang diinformasi pada sistem. Kemudian
untuk
informasi
laporan
kuangan
yang
merupakan
tanggungjawabnya, Bank Muamalat memberikan informasinya ke internal dan eksternal. Untuk internal laporan keuangannya diberikan sebulan sekali, sedangkan ekternal dilaporankan tiga bulan sekali. Komunikasi terkait peran dan tanggung jawab dalam pembiayaan murabahah dilakukan setiap hari. Seperti yang dilakukan oleh marketing financing untuk memenuhi tugas dan tanggungjawabnya sebagai bagian yang memelihara nasabah terus melakukan komunikasi dalam bentuk laporan setiap hari dengan branch manajer mengenai nasabah-nasabah yang mendapat pembiayaan. Serta komunikasinya juga lewat telepon maupun BBM terkait dengan hal tersebut. Dan untuk memperlancar penyaluran pembiayaan komunikasinya dilakukan dalam bentuk memo atau catatan agar lebih lengkap. 5. Pemantauan Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pada Bank Muamalat KCP Boalemo terus melakukan pemantauan yang dilakukan oleh Sub Branch Manager terkait dengan kinerja karyawannya. Dalam melakukan pemantauan tersebut pada pembiayaan murabahah terutama di bagian marketing financing di evaluasi kinerjanya dan dibahas mengenai permasalah-permasalah pembiayaan yang terkait dengan nasabah. Serta pemantauan untuk semua bagian dilakukan penilaian terhadap kinerja mereka dan dalam penilaian tersebut bagi yang kinerja bagus akan menjadi karyawan tetap atau naik jabatan.
22
V. PENUTUP 5.1. Simpulan Pelaksanaan pengendalian intern di Bank Muamalat dalam menyalurkan pembiayaan murabahah sudah dilakukan dengan baik. Hal itu terlihat dengan diterapkan lima komponen-komponen dengan baik yang diantaranya lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, infomasi dan komunikasi, serta pemantauan. Sehingga manfaat yang akan diperoleh dengan pelaksaan pengendalian intern tersebut pada pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Boalemo yaitu menjaga aktiva Bank Muamalat KCP Boalemo yang digunakan dalam penyaluran pembiyaan murabahah terhadap kecurangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak intern ataupun pihak ekstern Bank Muamalat KCP Boalemo, mengecek ketelitian dan keandalan setiap laporan dari penyaluran pembiayaan murabahah kepada nasabah sehingga infomasi yang diterima dapat dipertanggungjawabkan, mendorong efisiensi dalam penyaluran pembiayaan murabahah, dan mendorong dipatuhinya kebijakan yang diambil manajemen dapat ditaati untuk mencapai tujuan dari penyaluran pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Boalemo. 5.2. Saran 1. Saran pada Bank Muamalat KCP Boalemo Ada beberapa hal yang menjadi saran dari peneliti terkait pelaksanaan pengendalian intern pada pembiyaan murabahah di Bank Muamalat KCP Boalemo yaitu terkait dengan laporan pembiayaan murabahah yang diinformasi setiap hari harus tetap waktu. Karena biasanya terjadi keterlambatan. Mengingat laporan tersebut tidak hanya sebagai informasi tetapi juga sebagai komunikasi kepada pihak lain untuk dapat melakukan tugas dan tanggungjawab mereka. Selain itu juga hubungan kedekatan dari Manajemen dengan bawahannya juga harus diperbaiki, karena terlihat kurangnya saling menghargai. 2. Saran untuk peneliti selanjutnya Untuk
peneliti
selanjutnya,
yang
meneliti
mengenai
pelaksanaan
pengendalian intern pada pembiayaan murabahah sebaiknya sumber datanya harus diperdalam lagi tidak sebatas pada lingkungan suatu entitas dengan melakukan
23
wawancara saja. Karena dalam penelitian ini memiliki keterbatasan untuk mendapatkan data pendukung lainnya berupa bukti-bukti atau pemdoman yang dijadikan sebagai acuan untuk melakukan suatu aktivitas, serta informasi dari pihak eksternal seperti nasabah.
DAFTAR PUSTAKA Abubakar, Wahyudi. 2012. Presepsi Nasabah Terhadap Penerapakan Akad Mudharabah Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo. Agoes, Sukrisno. 2012, Auditing. Salemba Empat. Jakarta. Amanina, Ruzanna. 2011. Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit Mikro. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang. Halim, Abdul. 2008. Auditing. UPPSTIM YKPN. Yogyakarta. Jusup, al. Haryono. 2010. Auditing. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta. Kumaat, Valery G. 2011. Internal Audit. Erlangga. Jakarta. Kasmir, 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Machmud, Amir dan Rukmana, H. 2010. Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia. Erlangga. Jakarta. Mardani, 2012. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Mulford, Charless W. dan Comiskey, Eugene E. 2010. Deteksi Kecurangan Akuntansi: The Financial Numbers Game. PPM. Jakarta Pusat. Muthaher, Osmad. 2012. Akuntansi Perbank Syariah. Graha Ilmu. Yogyakarta. Sudarsono, Heri. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Ekonisa. Yogyakarta. Tunggal, Admin Widjaja. 2013. Pengendalian Internal: Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan. Harvindo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Pages/SPS_juni2014.aspx (di akses pada tgl 29 agustus 2014)
