ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU. Afriyanto 1, Weni Astuti 2 ABSTRAK

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU Afriyanto1, Weni Astuti2 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian Jl. Tuanku tambusai Kumu Desa rambah Kecamatan rambah Hilir

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu selama periode 2007 sampai 2011. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu menggunakan analisis rasio keuangan daerah khususnya Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas dan Efisiensi PAD, Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian tahun 20072011 masih sangat rendah, Rasio efektifitas kinerja keuangan tahun 2007 tidak efektif, tahun 2008 menunjukkan bahwa kinerja keuangan cukup efektif, tahun 2009 dan 2010 menunjukkan kinerja keuangan sangat efektif, dan tahun 2011 menunjukkan bahwa kinerja keuangan sudah efektif. Rasio efisiensi tahun 20072011 menunjukkan bahwa kinerja keuangan sangat efisien karena di bawah angka 1%. Rasio aktivitas tahun 2007 dan 2011 menunjukkan bahwa rasio keserasian diprioritaskan untuk belanja rutin. Rasio Pertumbuhan APBD tahun 2007-2011 menunjukkan pertumbuhan yang positif dan negatif. Karena mengalami kenaikan dan penurunan di tahun tertentu. Kata Kunci : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas dan Efisiensi, Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan.

1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberi kesempatan bagi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah. Untuk mendukung penyelenggaraan

otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional. Oleh karena itu, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan tentang Pemerintah Daerah. Kabupaten Rokan Hulu merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar. Sebagai

pemerintah daerah, tentu memiliki berbagai fenomena dan permasalahan. Fenomenanya adalah memiliki potensi daerah yang sangat besar. Potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Rokan Hulu dan saat ini sedang dikembangkan antara lain adalah pertanian, perkebunan, industri, pertambangan, konstruksi, dan perdagangan. Bagi Kabupaten Rokan Hulu, lahirnya otonomi daerah merupakan berkah tersendiri, bagi upaya peningkatan pembangunan yang bertumpu pada potensi daerah. Salah satu permasalahan yang muncul adalah masalah kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya. Sebagai kabupaten yang relatif masih baru, Kabupaten Rokan Hulu terus melakukan perbaikan terutama dari segi tata kelola pemerintahan. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu menyadari bahwa kemajuan yang diciptakan daerah di era desentralisasi ini bergantung pada tata kelola pemerintah daerah. Dengan demikian prinsip-prinsip Good Governance dapat terialisasi dalam Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Rokan Hulu yang berkenaan dengan penganalisaan kinerja keuangan pemerintah daerah setempat dengan judul: “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.” 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka

dalam hal ini penulis merumuskan yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini adalah: Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu selama lima tahun (2007-2011) berdasarkan indikator Rasio Kemandiriaan Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas dan Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan rasio pertumbuhan. 1.3 Pembatasan Masalah dan Originalitas Permasalahan dalam penelitian ini akan dibatasi pada pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu selama lima tahun (2007-2011) dengan menggunakan indikator analisis rasio keuangan sebagai berikut : 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 2. Rasio Efektivitas dan efisiensi 3. Rasio Aktivitas 4. Rasio Pertumbuhan Penelitian ini menggunakan data asli yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, sehingga terhindar dari unsur plagiat atau penjiplakan. 1.4 Tujuan Penelitian Berdasarkan Latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu selama empat tahun (2007-2010) dengan menggunakan indikator rasio keuangan.

1.5 Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, sebagai masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi dalam perbaikan kinerja keuangan pemerintah dimasa yang akan datang. 2. Bagi peneliti, salah satu upaya untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang berharga dalam bidang yang diteliti. 2. LANDASAN TEORI 2.1 Komponen Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan, komponen yang terdapat dalam laporan keuangan pokok terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. b. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. c. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. 2.2 Analisis Rasio Keuangan Analisis dari item-item laporan keuangan berperan penting dalam interpretasi data keuangan dan operasi entitas. Karena itu, banyak analisis yang memanfaatkan rasio keuangan untuk membantu melakukan kegiatan analisis dan interpretasi laporan keuangan. Penggunaan laporan keuangan sebagai alat analisis dapat membantu pihak pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang rasional dan sesuai dengan tujuan entitas karena analisis rasio dapat membantu dalam mengindentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan entitas. Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan bardasarkan laporan keuangan yang tersedia. 2.3 Jenis-jenis Rasio Keuangan Daerah a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kemandirian keuangan derah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dikeluarkan daerah. 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎𝑕 = 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎𝑕 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksteren. Semakin tinggi rasio

kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. b. Rasio Efektifitas dan Efesiensi Pendapatan Asli Daerah Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 = 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Apabila pendapatan yang diperoleh lebih dari belenja yang dikeluarkan maka dikatakan belum efisien. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah l00 persen. 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑢𝑛𝑔𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷

c. Rasio Aktivitas Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi

(belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑅𝑢𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑕𝑎𝑑𝑎𝑝 𝐴𝑃𝐵𝐷 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑅𝑢𝑡𝑖𝑛 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑃𝐵𝐷 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑅𝑢𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑕𝑎𝑑𝑎𝑝 𝐴𝑃𝐵𝐷 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑅𝑢𝑡𝑖𝑛 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑃𝐵𝐷

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. d. Rasio Pertumbuhan Rasio pertumbuhan (Growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎𝑕 (𝑃𝐴𝐷) 𝑃𝐴𝐷𝑡1 − 𝑃𝐴𝐷𝑡0 = 𝑃𝐴𝐷𝑡0

2.4 Perumusan Hipotesis Hipotesis dalam penelitian ini, yaitu Diduga bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam lima tahun terakhir (2007-2011) ditinjau dari

rasio-rasio keuangan daerah sudah baik . 3. METODE PENELITIAN 3.1 Objek Penelitan Objek penelitian adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, di bagian Akuntansi yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai, Kecamatan Rambah. 3.2 Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif, dimana penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang berlangsung selama lima tahun (2007-2011). 3.3 Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Sementara kriteria penarikan sampel diambil dari populasi yang ada, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu selama lima tahun (2007-2011). 3.4 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berupa angka-angka yang termuat dalan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2007-2011. Sedangkan sumber datanya diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset.

3.5 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan melakukan pengambilan data pada bagian Akuntansi Dinas Pengolaan Keuangan dan Aset secara langsung yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran, Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu, serta Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset. 3.6 Teknik Analisis Data Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Deskriptif yaitu menganalisis data sedemikian rupa sesuai dengan teori yang relevan dengan permasalahan kemudian dibuat kesimpulan. 2. Kuantitatif yaitu perhitungan analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan rasio keuangan daerah. 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Pembahasan Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana kinerja pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan terhadap APBD pada Tahun Anggaran 2007 2011. Aspek-aspek tersebut dapat diketahui dengan melakukan analisis rasio sebagai berikut:

1.

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tabel IV.1 Skala Interval Kemampuan Keuangan Daerah Persentase PAD 0,00 – 10,00

Kemampuan Keuangan Daerah Sangat Kurang

10,00 -20,00

Kurang

20,01 – 30,00

Sedang

30,01 – 40,00

Cukup

40,01 – 50,00

Baik

>50,00 Sangat Baik Sumber : Tim Litbag Depdagri – Fisipol UGM dalam Yumardi

Tabel IV.2 Tingkat Kemandirian Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2007-2011 Tahun Anggaran

Realisasi PAD

Pendapatan Transfer

Rasio Kemandirian

2007

22,599,453,448.45

665,764,362,811.00

3.39%

2008

22,841,571,662.43

857,189,528,479.42

2.66%

2009

30,273,406,142.17

728,734,252,648.77

4.15%

2010

27,862,342,362.34

846,257,097,258.00

3.29%

2011

34,234,130,535.98

1,064,749,113,109.00

3.22%

Sumber : Data APBD Kabupaten Rokan Hulu Dari perhitungan diatas terlihat bahwa selama periode 20072011 dapat diketahui bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu masih sangat rendah bahkan mengalami naik turun dari tahun ketahun. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang paling tinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 4,15%, sedangkan yang paling rendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 2,66%. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-

tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah. 2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah a. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Tabel IV.3 Kriteria Keuangan Daerah Persentase Kinerja Keuangan Kriteria Diatas 100% Sangat Efektif 90% - 100% Efektif 80% - 90% Cukup Efektif 60% - 80% Kurang Efektif Kurang dari 60% Tidak Efektif Sumber : Dasril Munir dalam Yumardi

Tabel IV.4 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2007-2011 Tahun

Realisasi PAD

Target PAD

Rasio

Anggaran 2007

22,599,453,448.45

52,624,158,664.00

Efektifitas 42.95%

2008

22,841,571,662.43

27,799,510,000.00

82.17%

2009

30,273,406,142.17

23,638,846,870.00

128.07%

2010

27,862,342,362.34

26,810,000,000.00

103.93%

2011

34,243,130,535.98

34,661,025,788.00

98.79%

Sumber : Data APBD Kabupaten Rokan Hulu Dari tabel 1.4 diatas dapat diketahui bahwa rasio efektifitas Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah pada tahun 2007 adalah sebesar 42,95%, tahun 2008 sebesar 82,17%, tahun 2009 sebesar 128,07, tahun 2010 sebesar 103,93% dan tahun 2011 sebasar 98,79%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam merealisasikan sumber pendapatan asli daerah pada tahun

2007 tidak efektif dan pada tahun 2008 cukup efektif. Pada tahun 2009 dan 2010 sangat efektif, sementara pada tahun 2011 sudah efektif. b. Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Tabel IV.5 Kriteria Kinerja Keuangan Persentase Kinerja Kriteria Keuangan Diatas 100% Tidak Efisien 90% - 100% Kurang Efisien 80% - 90% Cukup Efisien 60% - 80% Efisien Kurang dari 60% Sangat Efisien Sumber : Dasril Munir dalam Yumardi

Tabel IV.6 Biaya Pemungutan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2007-2011 Tahun Anggaran

Biaya Pemungutan PAD

Realisasi PAD

Rasio Efesiensi

2007

192,020,000.00

22,599,453,448.45

0.85%

2008

192,020,000.00

22,841,571,662.43

0.84%

2009

192,020,000.00

30,237,406,142.17

0.64%

2010

230,230,000.00

27,862,342,362.34

0.83%

2011

243,230,000.00

34,243,130,535.98

0.71%

Sumber : Data APBD Kabupaten Rokan Hulu

Dari tabel IV.6 diketahui hasil perhitungan rasio efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2011 seluruh rasio efisiensi berada di bawah angka 1 (satu) persen. Ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan PAD sudah efisien yang ditandai dengan trend rasio yang kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen dari tahun ketahun. Artinya, dengan mengeluarkan biaya yang relatif sedikit, pemerintah daerah dapat menghasilkan output (hasil) yang

optimal dan memberikan penggambaran kinerja pemerintahan daerah yang sangat baik. 3. Rasio Aktivitas (Rasio Keserasian) Rasio ini dapat diformulasikan sebagai berikut: 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑅𝑢𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑕𝑎𝑑𝑎𝑝 𝐴𝑃𝐵𝐷 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑅𝑢𝑡𝑖𝑛 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑃𝐵𝐷 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑕𝑎𝑑𝑎𝑝 𝐴𝑃𝐵𝐷 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑃𝐵𝐷

Tabel IV.7 Realisasi APBD Kabupaten Rokan Hulu Kondisi Rasio Aktivitas Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2007-2011 Tahun

Rasio Belanja

Rasio belanja

Anggaran

Rutin

Pembangunan

Prioritas

2007

61.99%

37.96%

Belanja Rutin

2008

66.19%

33.72%

Belanja Rutin

2009

68.63%

30.94%

Belanja Rutin

2010

70.21%

29.69%

Belanja Rutin

2011

81.77%

18.11%

Belanja Rutin

Sumber : Data APBD Kabupaten Rokan Hulu Dari Tabel IV.7 di atas dapat dilihat bahwa kondisi Rasio Aktivitas`Kabupaten Rokan Hulu dilihat dari Rasio keserasian pada Belanja Rutin yang paling tinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 81,77% dan yang paling rendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebasar 61,99%. Sedangkan Rasio Keserasian pada Belanja Pembangunan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 37,96% dan yang paling rendah

terjadi pada tahun 2011 yaitu sebasar 18,11%. Hal ini menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir Rasio Keserasian Kabupaten Rokan Hulu diprioritaskan untuk Belanja Rutin.

4. Rasio Pertumbuhan Tabel IV.8 Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2007-2011 Keterangan

2007

P AD

2008

2009

2010

2011

22.599.453.488,45

22.841.571.662,43

30.273.406.142,17

27.862.342.362,34

34.243.130.535,98

Total Pendapatan

714.195.807.298,40

891.425.278.741,85

769.748.633.790,94

874.119.439.620,34

1.099.910.243.644,98

Belanja Rutin

532.979.421.167,00

547.780.839.226,00

549.739.640.228,00

677.983.832.761,00

786.695.569.134,00

B. Pembangunan

326.337.863.972,00

279.042.288.516,00

247.857.006.776,00

286.666.744.784,00

174.203.379.057,00

Sumber : Data APBD kabupaten Rokan Hulu % Pertumbuhan Keterangan

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Pendapatan Asli Daerah

1,07 %

32,54 %

-7,96 %

22,90 %

Total Pendapatan

24,82 %

-13,65 %

13,56 %

25,83%

Belanja Rutin

2,78 %

0,36 %

23,33 %

16,03 %

-14.49%

-11,18 %

15,66 %

-39,23 %

Belanja Pembangunan

Sumber : Data APBD kabupaten Rokan Hulu Dari Tabel IV.8 diatas dapat dilihat Rasio Pertumbuhan Asli Daerah pada tahun 2007-2008 sebesar 1,07% mengalami kenaikan pada tahun 2008-2009 menjadi 32,54%, pada tahun 2009-2010 mengalami penurunan menjadi 7,96% dan pada tahun 2010-2011 mengalami kenaikan menjadi 22,90%. Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan 2007-2008 mengalami penurunan di tahun 2008-2009 yaitu dari 24,82% menjadi –13,65%, mengalami kenaikan pada tahun 2009-2010 menjadi 13,56% dan mengalami kenaikan ditahun 20102011 menjadi 25,83%. Rasio pertumbuhan belanja rutin pada tahun 2007-2008 yaitu sebesar 2,78% mengalami penurunan di tahun 2008-2009 menjadi 0,36%, pada tahun 2009-2010 mengalami kenaikan menjadi 23,33% dan mengalami penurunan di tahun 2010-

2011 menjadi 16,03%. Dan Rasio pertumbuhan belanja pembangunan pada tahun 2007-2008 yaitu sebesar 14,49% mengalami penurunan pada tahun 2008-2009 menjadi -11,18%, pada 2009-2010 mengalami kenaikan menjadi 15,66% dan di tahun 20102011 mengalami penurunan menjadi -39,23%. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari perhitungan rasio-rasio keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu diatas, maka dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Kabupaten Rokan Hulu sudah baik. 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut: 1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

2.

3.

4.

5.

masih sangat rendah bahkan mengalami naik turun dari tahun ketahun. Rasio efektifitas Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam merealisasikan sumber pendapatan asli daerah pada tahun 2007 tidak efektif dan pada tahun 2008 cukup efektif. Pada tahun 2009 dan 2010 sangat efektif, sementara pada tahun 2011 sudah efektif. Rasio efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2007 tahun 2011 dengan mengeluarkan biaya yang relatif sedikit, pemerintah daerah dapat menghasilkan output (hasil) yang optimal dan memberikan penggambaran kinerja pemerintahan daerah yang sangat baik. Sebagian besar yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu diprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan belanja rutin daripada belanja pembangunan. Pertumbuhan APBD Kabupaten Rokan Hulu dari Tahun Anggaran 2007-2011 menunjukkan pertumbuhan yang positif dan negatif. Karena mengalami kenaikan dan penurunan di tahun tertentu.

5.2 Saran Saran yang dapat diberikan penulis utuk pengembangan selanjutnya: 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu harus terus meningkatkan dan pengoptimalkan Pendapatan

2.

3.

4.

Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana ekstern atau bantuan pemerintah pusat dan provinsi dengan cara mengelola sumber daya yang belum diolah selama ini. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebaiknya memprioritaskan lagi pengalokasian dana yang dimiliki untuk belanja pembangunan sehingga semakin bertambahnya sarana dan prasarana yang diharapkanakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebaiknya menunjukkan biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara spesifik, yaitu cara memberikan penjelasan mengenai biayabiaya yang dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah sehingga tidak menyulitkan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai efisiensi keuangan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebaiknya perlu mengamati / mengawasi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Pendapatan, Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Daerahnya, dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masingmasing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, sehingga nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

DAFTAR PUSTAKA Halim,

Abdul, 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, 2010. Menuju Kabupaten Terbaik di Provinsi Riau, Konsep dan Implementasi Good Governance Serta Pemberdayaan Masyarakat di Rokan Hulu. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Yumardi, Febrina, 2010. Analisis Kinerja Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Mahasiswa fakultas ekonomi, Universitas Riau, Riau.