ANALISIS KENAIKAN PTKP SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KPP PRATAMA PAMEKASAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA

ANALISIS KENAIKAN PTKP SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KPP PRATAMA PAMEKASAN Evi Malia1 Qoyyimah2 1 Universitas Islam Madura Pamekasan [email protected] 2 Universitas Islam Madura Pamekasan [email protected] ABSTRACT This research aims to determine whether the increase in taxable income were able to increase tax revenues and tax growth in KPP Pratama Pamekasan. By using quantitative descriptive method, through data collection documentation and interviews obtained by the results of research that changes in taxable income in 2013 (PTKP increased) is not able to increase the acceptance of personal income tax, while in 2014 to 2015 (PTKP fixed) able to increase tax revenues in KPP Pratama Pamekasan. This happens when a growing number of employees / workers who have income above taxable income, the increase in taxable income increasingly not lead to a reduction of the income PPh 21 in KPP pratama Pamekasan, but it also salary increases with the increase in UMK (District Minimum Wage), due to increased salaries and increase in UMK that happens nearly every year, while the increase in taxable income only occurs every few years. As for the required growth is the increase in taxable income Personal Income able to increase the growth of individual taxpayer on KPP Pratama Pamekasan, because the growth of the taxpayer beginning in 2011-2015 are likely to continue to rise although not so significant .taxpayers growth who register on KPP Pratama Pamekasan caused by people who want to get the benefit of having a NPWP. Key Word: PTKP, Personal Growth taxpayer, the individual taxpayer Revenue, Income PPh 21 kebutuhan pokok yang setiap waktu

PENDAHULUAN Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

merupakan

penghasilan

yang

semakin

besarnya

menjadi

meningkat.

penghasilannya

batasan

Mereka

dibawah

yang PKP

(Penghasilan Kena Pajak) maka tidak

seseorang tidak dikenai pajak. Besarnya

perlu untuk membayar pajak.

PTKP dari tahun ke tahun selalu

Sekitar

79%

Anggaran

berubah, apabila biaya hidup meningkat

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

diperkirakan

didanai

besarnya

PTKP

akan

oleh

meningkat pula. Dari tahun 1983 sampai

pendapatan

dengan2015

Pajak

batasan

penghasilan

Pajak.

pajak

Penghasilan

Dan

diantara

tersebut,

terdapat

Pasal

21

yang

tersebut terus mengalami perubahan,

dipungut untuk Wajib Pajak Orang

karena perkembangan ekonomi dan

Pribadi

(WPOP).Untuk

menetukan

Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume VI, No.2, September 2016

48


jumlah PPh 21 yang harus dibayarkan

PTKP tidak diimbangi oleh kenaikan

oleh WPOP terlebih dahulu menghitung

gaji karyawan maka jumlah penerimaan

batas penghasilan yang tidak dikenai

pajak yang bersumber dari PPh pasal 21

pajak. Dengan asumsi bahwa semakin

juga

tinggi PTKP yang ditetapkan maka akan

dengan

semakin kecil jumlah Penghasilan Kena

Pajak, pertumbuhan Wajib Pajak Orang

Pajaknya,

jumlah

Pribadi ditandai oleh seberapa banyak

pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak

Wajib Pajak yang menyetorkan Surat

juga akan semakin kecil.

Pemberitahuan Pajak (SPT) pada tahun

dengan

demikian

akan

berkurang.

tingkat

Begitu

pertumbuhan

juga Wajib

Kenaikan PTKP yang sering

tersebut. Kecenderungan Wajib Pajak

terjadi pada 5 tahun terakhir ini tentunya

akan menyetorkan SPT nya apabila

mempengaruhi jumlah penerimaan pajak

Wajib Pajak tersebut ingin membayar

terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi,

pajaknya. Apabila banyak penghasilan

jika dilihat dari alasan diatas bahwa

yang kurang dari PTKP setahun maka

jumlah pajak yang dibayarkan oleh

dimungkinkan

WPOP terlebih dahulu dikurang oleh

pajak akan menurun.

tingkat

pertumbuhan

PTKP, ada kemungkinan jika kenaikan Berikut kami sajikan kenaikan PTKP mulai tahun 2009 sampai tahun 2015 Tabel 1 Kenaikan PTKP PTKP Uraian 2009-2012

2013-2014

2015sekarang

Wajib Pajak Orang Pribadi

15.840.000

24,300,000

36,000,000

Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin

1.320.000

2,025,000

3,000,000

Tambahan untuk seorang istri yang yang perhasilannya digabung dengan penghasilan suami

15.840.000

24,300,000

36,000,000

Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

1.320.000

2,025,000

3,000,000


49


Pemerintah menaikan PTKP ini berdasarkan

beberapa

TINJAUAN PUSTAKA

pertimbangan.

Dari

hasil

penelitian

yang

Pertama, untuk menjaga daya beli

dilakukan oleh Salim dan Syafitri 2013

masyarakat.

diketahui

tentang judulnya “Analisis pengaruh

dalam beberapa tahun terakhir, terjadi

kenaikan PTKP terhadap penerimaan

pergerakan harga

pajak

Sebagaimana

kebutuhan pokok

penghasilan

pada

kantor

yang cukup signifikan, khususnya di

pelayanan pajak pratama palembang Ilir

tahun 2013 dan 2014 sebagai dampak

Barat” di ketahui bahwa Kenaikan batas

dari kebijakan penyesuaian harga BBM.

PTKP

Kedua, dalam beberapa tahun terakhir

Pendapatan Kena Pajak (PKP) yang ada.

terjadi penyesuaian Upah Minimum

Pada

Propinsi (UMP) dan Upah Minimum

contoh satu wajib pajak dengan status

Kabupaten/Kota

kawin tanpa tanggungan, dengan tanpa

(UMK)

di

hampir

mengakibatkan

simulasi

semua daerah. Ketiga, terkait kondisi

perubahan

perekonomian

(disetahunkan).

terakhir

menunjukkan

tren

yang

perlambatan

penurunan

tersebut,

mengambil

pendapatan

bruto

Peningkatan-peningkatan

yang

ekonomi, khususnya terlihat pada Q1

terjadi setelah penerapan PTKP tahun

2015 yang hanya tumbuh sebesar 4,7%,

2008,

terutama akibat dampak perlambatan

berbagai

ekonomi

mempengaruhi peningkatan-peningkatan

global,

khususnya

mitra

dagang utama Indonesia. Oleh

saja

hal.

disebabkan

Hal

yang

oleh paling

tersebut adalah jumlah wajib pajak. kami

Sebab dengan kuantitas yang banyak,

mengenai

namun dengan penerimaan yang sedikit

peneletian ini yaitu “apakah kenaikan

maka hal tersebut dapat menopang

PTKP

penurunan yang seharusnya terjadi.

mengangkat

PPh

karena

tentu

itu

permasalahan

orang

pribadi

mampu

meningkatkan pertumbuhan wajib pajak

Dengan pembayaran pajak yang

dan mampu meningkatkan penerimaan

lebih sedikit, orang menjadi tidak ragu

pajak penghasilan di KPP PRATAMA

untuk

PAMEKASAN ” dengan tujuan untuk

dibuktikan dengan peningkatan jumlah

mengetahui apakah kanaikan PTKP

wajib pajak yang terjadi pada tahun

mampu meningkatkan penerimaan pajak

2009 (penerapan PTKP 2008) yang

dan

terjadi. Tentu saja, setiap KPP memiliki

pertumbuhan

pajak

di

KPP

PRATAMA PAMEKASAN.

membayar

pajak.

Hal

ini

program ekstesifikasi yang diterapkan guna menarik minak masyarakat untuk membayar

pajak.

Dengan

adanya


50


kebijakan tersebut akan semakin banyak

Objek Pajak Penghasilan

masyarakat yang percaya kepada Dirjen.

Adapun yang menjadi objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan

Wajib Pajak Pengertian

Pajak

kemampuan ekonomis yang diterima

Badan,

atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik

meliputi pembayar pajak, pemotong

yang berasal dari Indonesia maupun dari

pajak,

luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

adalah Orang

dan

mempunyai

Wajib

Pribadi

dan

pemungut hak

dan

pajak,

yang

kewajiban

konsumsi

perpajakan sesuai dengan ketentuan

kekayaan

peraturan

bersangkutan dengan nama dan dalam

perundang-undangan

perpajakan. Mardiasmo (2011:23)

atau

untuk

Wajib

menambah

pajak

yang

bentuk apapun, termasuk :

Sabjek pajak orang pribadi dalam

a. Penggantian atau imbalan berkenaan

negri menjadi wajib pajak apabila telah

dengan pekerjaan atau jasa yang

menerima atau memperoleh penghasilan

diterima

di bawah penghasilan tidak kenak pajak

termasuk gaji, upah, tunjangan,

(PTKP) dan tidak wajib mendaftarkan

honorarium,

diri untuk memperoleh NPWP.

gratifikasi,

Pajak Penghasilan

imbalan

dalam

kecuali

ditentukan

Undang-undang

pajak

penghasilan (PPh) mengatur pengenaan

atau

yang

diperoleh

komisi, uang

bonus,

pensiun, bentuk

atau

lainnya,

lain

dalam

undang-undang ini.

pajak penghasilan terhadap subjek pajak

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan

berkenaan dengan penghasilan yang

atau kegiatan dan penghargaan

diterima dalam tahun pajak. Subjek

c. Laba usaha

pajak tersebut dikenai pajak apabila

d. Keuntungan karena penjualan atau

memperoleh penghasilan. Subjek pajak

karena pengalihan harta. Mardiasmo

yang

(2011).

menerima

atau

memperoleh

penghasilan, dalam undang-undang PPh

Pajak Penghasilan Pasal21 (PPh 21)

disebut wajib pajak.

PPh pasal 21 adalah pajak atas

Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan

yang

diterima

penghasilan

berupa

gaji,

upah,

atau

honorarium, tunjangan dan pembayaran

diperolehnya selama satu tahun pajak

lain dengan nama dan dalam bentuk

atau dapat pula dikenai pajak untuk

apapun sehubungan dengan pekerjaan

penghasilan dalam bagian tahun pajak

atau jabatan, jasa dan kegiatan yang

apabila kewajiban pajak subjektifnya

dilakukan

dimulai atau berahir dalam tahun pajak

Mardiasmo (2011)

oleh

orang

pribadi.


51


Objek Pajak Penghasilan PPh Pasal

penghargaan dengan nama dan

21

dalam bentuk apapun Penghasilan yang dipotong pph

g.

Penerimaan dalam bentuk natura

pasal 21 adalah :

dan/atau

a.

Penghasilan yang diterima atau

dengan nama dan dalam bentuk

diperoleh

apapun yang diberikan oleh :

b.

pegawai

tetap,

baik

1. Bukan wajib pajak

teratur maupun tidak teratur.

2. Wajib pajak yang dikenakan

Pengasilan

yang

diteriam

atau

pajak penghasilan yang bersifat final

teratur berupa uang pensiun atau

d.

3. Wajib pajak yang dikenakan

penghasilan sejenisnya.

pajak penghasilan berdasarkan

Penghasilan sehubungan dengan

norma

pemutusan hubungan kerja dengan

(2011)

penghasilan pensiun yang diterima

Penghasilan

secara

Pajak(PTKP)

sekaligus

berupa

uang

Mardiasmo

Tidak

Kena

Penghasilan tidak kena pajak

tunjangan hari tua atau jaminan hari

(PTKP) adalah “batas penghasilan yang

tua dan pembayaran lain sejenis.

tidak dikenakan pajak untuk wajib pajak

Pengsilan pegawai tidak tetap atau

orang pribadi sesuai dengan jumlah

tenaga kerja lepas berupa upah

tanggungan

harian,

(2011)

upah

mingguan,

upah

keluarganya”.

Utomo

Besarnya penghasilan tidak kenak

yang dibayarkan secara bulanan

pajak (PTKP) yang berlaku sesuai

Imbalan kepada bukan pegawai,

dengan pasal 7 Undang-Undang pajak

antara

berupa

penghasilan 2008 dan pasal 11 peraturan

dan

jenderal pajak nomor: per-31 tahun 2009

dengan

adalah Rp. 15.840.000 untuk WPOP

pekerjaan, jasa dan kegiatan yang

sendiri, Rp. 1.320.000 untuk yang sudah

dilakukan

menikah dan ditambah 1.320.000 jika

Imbalan kepada peserta kegiatan

mempunyai tanggungan.

lain

honorarium, imbalan

f.

khusus.

pesangon, uang manfaat pensiun,

satuan, upah borongan atau upah

e.

lainnya

berupa penghasilan yang bersifat

diperoleh penerima pensiun secara

c.

kenikmatan

berupa komisi,

sehubungan

fee

antara lain berupa uang saku, uang representasi,

uang

rapat,

honorarium,

hadia

atau

Dan

perubahan

PTKP

yang

berlaku pada tahun 2013 di atur oleh mentri

keuangan

162/PMK-011/2012

Nomor:PMK.adalah


52

Rp.


24.300.000 untuk WPOP sendiri, apabila

yang dilakukan pejabat tinggi. Dalam

menikah di tambah 2.025.000 dan jika

sesi tanya jawab pada beberapa kegiatan

punya anak atau tanggungan di tambah

sosialisasi perpajakan yang dilakukan,

lagi 2.025.000.

masyarakat kurang merasakan manfaat

Sedangkan pada per 08 Juli 2015 menteri

dari pajak yang telah dibayar, misalnya

keuangan

Nomor:122/PMK.010/2015

masih banyaknya jalan yang rusak.

batas

Menurut

Feld

dan

S.Frey

pendapatan tidak kena pajak (PTKP)

(2007), masyarakat kurang tertarik akan

naik dari Rp 24.300.000 per tahun

membayar pajak karena tidak adanya

menjadi Rp 36.000.000 per tahun. Jadi

insentif langsung dari negara. Pajak

selisih yang ada dari tahun 2009 hingga

yang telah dibayar juga tidak sebanding

2013 Rp. 8460.000 bagi wajib pajak

dengan

orang pribadi dan Rp. 705.000 untuk

masyarakat. Masyarakat akan membayar

pajak kawin dan tanggungan. Sedangkan

pajak dari penghasilan yang diterimanya

selisih nilai dari tahun 2013 hingga 2015

apabila mereka merasakan pelayanan

adalah Rp. 11. 700.000 bagi wajib pajak

publik sebanding dengan pembayaran

orang pribadi dan Rp. 975.000 untuk

pajaknya, adanya perlakuan yang adil

wajib pajak kawin dan tanggungan.

dari pemerintah serta proses hukum

Pertumbuhan Wajib Pajak

yang jelas dari pemerintah.

Kepatuhan

yang

dirasakan

merupakan

Allingham dan Sandmo (1972)

fenomena yang sangat kompleks yang

dalam menyebutkan membayar pajak

dilihat dari banyak perspektif. Luigi

tapi pajak yang dibayar tidak sesuai dari

(1999) menyebutkan kepatuhan atas

penghasilan kecenderungan masyarakat

pajak

tidak mau membayar pajak atau yang

(tax

pajak

manfaat

compliance)

adalah

melaporkan penghasilan sesuai dengan

sebenarnya

peraturan

Surat

pengawasan pemerintah dan sanksi atau

tepat

denda yang dikenakan terhadap wajib

waktu dan membayar pajaknya dengan

pajak yang tidak patuh masih sangat

tepat waktu.

kecil. Jika kita lihat pada jaman kerajaan

pajak,

Pemberitahuan

melaporkan

(SPT)

Beberapa

dengan

rendahnya

yang

dahulu, seluruh warga patuh membayar

kepatuhan

pajaknya atau dikenal dengan istilah

wajib pajak antara lain ketidakpuasan

upeti raja karena takut hukuman berat

masyarakat terhadap pelayanan publik,

yang

pembangunan infrastruktur yang tidak

membayar pajak. (www.pajak.go.id)

menyebabkan

faktor

disebabkan

rendahnya

akan

diterima

apabila

merata, dan banyaknya kasus korupsi


53

tidak


penerimaan PPh Non Migas adalah

Penerimaan pajak Penerimaan perpajakan adalah

sebesar Rp 320,997 triliun.

semua penerimaan yang terdiri dari pajak

dalam

negeri

pajak

dibandingkan periode yang sama di

internasional.

tahun 2014 dimana PPh Non Migas

(https://dearmandoo.wordpress.com/201

tercatat sebesar Rp 293,250 triliun.

2/10/10/sumber-sumberpenerimaan-

Pertumbuhan

negaraindonesia/)

merupakan

Pajak dalam negri terdiri dari :

penurunan pertumbuhan sektor pajak

a. Pajak penghasilan

lainnya.

perdagangan

dan

Angka ini lebih tinggi 9,46%

b. Pajak pertambahan nilai barang dan

PPh suatu

Non

Migas

anomali

ditengah

Sebagai salah satu instrumen

jasa dan pajak penjualan atas barang

yang

mencerminkan

mewah (PPnBM), pajak bumi dan

kesejahteraan

bangunan (PPB), bea perolehan hak

masyarakat dalam membayar pajak,

atas tanah dan bangunan (BPHTB),

pertumbuhan ini cukup tinggi, sehingga

cukai, serta pajak lainnya.

memberi harapan bagi DJP untuk terus

dan

pertumbuhan sisi

kepatuhan

Pajak perdagangan internasional terdiri

berupaya mencapai target penerimaan

dari :

pajak.

a. Bea masuk

METODOLOGI PENELITIAN

b. Pajak/ pungutan ekspor. Hingga

31

Dalam

Agustus

2015,

penelitian

inipenulis

metode

deskriptif

menggunakan

realisasi penerimaan pajak mencapai Rp.

kuantitatif , yaitu data yang diperoleh

598,270 triliun. Dari target penerimaan

dari penelitian ini dianalisis sesuai

pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P

dengan metode statistik yang digunakan

2015 sebesar Rp. 1.294,258 triliun,

(rumus perhitungan pertumbuhan dan

realisasi penerimaan pajak mencapai Rp.

penerimaan

46,22%.

diinterprestasikan

Penerimaan Pajak Penghasilan

pajak

mencatatkan

yang

Dalam

bertumbuh,

pertumbuhan

lalu

kemudian

dalam

bentuk

deskriptif.

(PPh) Non Migas, sebagai satu-satunya jenis

pajak)

melakukan

9,46%

proses penelitian

ini

peneliti

pada

kantor

pelayanan pajak pratama pamekasan, jl.

dibandingkan periode yang sama di

R. Abd. Aziz 111 Pamekasan 69317

tahun 2014. Berdasarkan data yang

Berdasarkan jenis data penelitian, maka

tercatat pada Direktorat Jenderal Pajak

sumber data yag digunakan adalah data

(DJP) sampai dengan 31 Agustus 2015,

skunder, data skunder diperoleh dari


54


kantor

pelayanan

pajak

pratama

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pertumbuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Pamekasan Analisis kenaikan Penghasilan

pamekasan, yaitu : 1. Jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) dari tahun 2011 sampai

Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap

dengan 2015

tingkat

2. Penerimaan pajak Penghasilan orang pribadi

di

KPP

wajib

pajak.

Berdasarkan pengumpulan data melalui

PRATAMA

dokumentasi yang diperoleh di kantor

PAMEKASAN dari tahun 2011

pelayanan pajak pratama pamekasan,

sampai dengan 2015

terdapat hasil sebagaimana tabel 2.

Metode pengumpulan data yang

Dari

digunakan dalam penelitian ini adalah :

tabel

di

bawah

dapat

dijelaskan bahwa jumlah wajib pajak

1. Dokumentasi

orang pribadi dari tahun 2012 sampai

2. Wawancara

dengan

Tehnik analisis data yang digunakan

tahun

mengalami

dalam penelitian ini adalah

2015

cenderung

kenaikan.

Penyebab

kenaikan tersebut sesuai dengan hasil

1.

Reduksi data

2.

Penyajian data

3.

pertumbuhan

wawancara

Tingkat

pertumbuhan

dengan

rumus:

𝑤𝑝 𝑛 −1

dilakukan

dengan

karyawan di KPP Pratama Pamekasan

dihitung

𝑤𝑝 𝑛 −𝑤𝑝 𝑛 −_1

yang

adalah : “Untuk masalah pertumbuhan ×

wajib pajak tersebut itu tergantung dari

100%Penerimaan dihitung dengan

wajib pajaknya yang mendaftar, tapi

prosentase kenaikan PTKP

kalau dari

Penarikan Kesimpulan

meneliti wajib pajak yang berpotensial,

kantor pajak sendiri kita

misal punya usaha tapi belum punya NPWP kita suruh untuk mendaftar.” Dari pertumbuhan WPOP di atas dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Jumlah WP =

𝑊𝑃𝑁−𝑊𝑃𝑁1 𝑊𝑃𝑁1

𝑋100%

(artikel adianto:2014) 2012-2013 76.377 − 69.849 𝑋100% 69.849 =

6.528 𝑋100% 69.849

= 9,3 %


55


Tabel 2 Jumlah WPOP dan penerimaan pajak Penerimaan PPh 21 Jumlah WP OP

Tahun

2012 69.849 2013 76.377 2014 90.547 2015 102.781 Sumber data : KPP pratama pamekasan Setelah dilakukan perhitungan

2.194.013.946 2.003.368.159 2.300.223.347 3.629.230.979

2014-2015

102.781−90.547 90.547

𝑋100%

terlihat bahwa jumlah wajib pajak yang 12.234

mendaftar di KPP Pratama Pamekasan

= 90.574 𝑋100%

mengalami peningkatan sebesar 9,3%

= 13,6%

dari tahun 2012-2013 yaitu dari 69.849 menjadi

76.377.

Artinya

Kemudian PTKP 2014 yang

peraturan

awalnya 24.300.000 pada tahun 2015

mengenai penghasilan tidak kena pajak

mengalami

(PTKP)

tahun

2012

yang

adalah

kenaikan

menjadi

36.000.000

dan

15.840.000 pada tahun 2013 mengalami

mendaftar

juga

kenaikan

tidak

13,6% dari 90.547 menjadi 102.781

berdampak besar terhadap pertumbuhan

WPOP. Dari hasil tersebut terlihat

wajib pajak orang pribadi di KPP

bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak

Pratama Pamekasan.

mampu

sebesar

2013-2014

24.300.000

90.547−76.377 76.377

𝑋100%

wajib

pajak

bertambah

meningkatkan

yang sebesar

pertumbuhan

wajib pajak di KPP Pratama Pamekasan.

= 76.377 𝑋100%

Penerimaan

= 18,6%

Pribadi (WPOP)

14.170

Untuk penghasilan tidak kena

Wajib

Analisis

Pajak

kenaikan

Orang

Perubahan

pajak (PTKP) 2013-2014 masih sama

Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap

yaitu 24.300.000 dimana pertumbuhan

penerimaan pajak. Berdasarkan data

wajib pajak yang mendaftar di KPP

yang diperoleh dari Kantor Pelayanan

Pratama Pamekasan bertambah sebesar

Pajak Pratama Pamekasan, Penerimaan

18,6% wajib pajak yang mendaftar yaitu

Wajib Pajak Orang Pribadi dihitung

dari 76.377 menjadi 90.547.

dengan

menggunakan

prosentase

kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)


56


Tabel. 3 Penerimaan pajak Tahun

PTKP

Penerimaan WPOP

Jumlah kenaikan/penurunan/ tahun

%

2012

15.840.000

2.194.013.946

-

-

2013

24.300.000

2.003.368.159

-190.645.787

8,7

2014

24.300.000

2.300.223.347

296.855.188

14,9

2015

36.000.000

3.629.230.979

1.329.007.632

57,8

Sumber data : Diolah Sesuai dengan peraturan menteri keuangan

nomor:

1 januari 2013 sehingga pegawai yang

250/PMK.03.2008

penghasilannya

dibawah

ketentuan

tentang perubahan Penghasilan Tidak

PTKP tidak akan dikenakan pajak dan

Kena Pajak (PTKP) hingga tahun2012

banyak instansi-instansi baik instansi

PTKP dinaikkan sebesar Rp. 15.840.000

milik pemerintah maupun swasta yang

dimana PTKP sebelumnya adalah Rp.

tidak melaporkan surat pemberitahuan

13.200.000 Sedangkan penerimaan di

(SPT) terhadap kantor pajak ”.

KPP pratama pamekasan adalah sebesar

Untuk tahun 2013-2014 yang

Rp. 2.194.013.946.Pada tahun 2013

PTKPnya

sesuai

24.300.000 bertambah sebesar 14,9%

dengan

peraturan

keuangan

menteri

Nomor:PMK-

yaitu

masih

Rp.

sama

yaitu

296.855.188

dari

Rp.

162/PMK.011/2012 Pennghasilan Tidak

2.003.368.159

Kena

mengalami

2.300.223.347, kenaikan tersebut di

kenaikan sebesar Rp. 24.300.000. dan

sebabkan oleh banyaknya tunggakan

Penerimaan di KPP Pratama Pamekasan

atausurat pemberitahuan (SPT) yang

mengalami

belum dilaporkan pada tahun 2013

Pajak

sebesar

(PTKP)

penurunan

Rp.

8,7%

190.645.787

2.194.013.946

yaitu

dari

menjadi

menjadi

Rp.

Rp.

dilaporkan

Rp.

sehingga penerimaan PPh 21 pada tahun

2.003.368.159.

pada

tahun

Rp.

berikutnya

2014 mengalami kenaikan.Kemudian

Berdasarkan

hasil

wawancara

sesuai peratuaran menteri keuangan

yang dilakukan dengan pegawai KPP

Nomor:PMK-122/PMK.010/2015 pada

Pratama

tahun

Pamekasan

“turunnyapenerimaan dikarenakan yang

adalah pph

21

Rp.

PTKP

mengalami

kenaikansebesar Rp. 36.000.000. dan

ada perubahan PTKP

sebelumnya

2015

Penerimaan

di

KPP

pratama

15.840.000.

pamekasannaik sebesar 57,8% yaitu Rp.

menjadi Rp. 24.300.000, itu berlaku per

1.329.007.623 dari Rp. 2.300.223.347


57


menjadi Rp. 3.629.230.979 kenaikan

pembayaran pajak final, pembuatan

tersebut disebabkan karena pada saat

pasport, mengikuti lelang di instansi

PTKP naik dan gaji pegawai juga

pemerintah,

mengalami

adanya

BUMD.Akibatnya bagi masyarakat yang

penambahan karyawan dari berbagai

belum memiliki NPWP yang ingin

instansi.

mendapatkan

Hasil Analisis

melakukan

kenaikan

Pertumbuhan

dan

WPOP

di

dan

kemudahan kegiatan

tersebut

KPP

BUMN,

harus

untuk

administrasi

memiliki

NPWP

meskipun memiliki pendapatan dibawah

Pratama Pamekasan Setelah di lakukan perhitungan,

PTKP. Hal ini adalah satu cara yang

pertumbuhan wajib pajak orang pribadi

diambil oleh derektorat jenderal pajak

untuk

dalam

tahun

2012-2013

mengalami

rangka

untuk

melakukan

pertumbuhan sebesar 9,3%, tahun 2013-

ekstensifikasi wajib pajak selain melalui

2014 sebesar 18,6% sedangkan untuk

sensus pajak.

tahun

2014-2015

pertumbuhan

sebesar

mengalami 13,6%,

Hal tersebut bisa juga diakibatkan

dapat

oleh cakupan KPP Pratama Pamekasan

diartikan kenaikan PTKP PPh Orang

yang jumlah penduduknya meliputi dua

Pribadi mampu meningkatkan terhadap

wilayah


pamekasan

di KPP Pratama Pamekasan, karena

Kecamatan dan 189 Desa dan yang

pertumbuhan wajib pajak mulai tahun

kedua

2011-2015 cenderung terus mengalami

terdiridari 27 kecamatan dan 332 Desa.

kenaikan meskipun tidak begitu besar.

Penerimaan WPOP di KPP Pratama

Pertumbuhan wajib pajak yang

yaitu

pertama

yang

kabupaten

terdiri

kabupaten dari

sumenep

13

yang

Pamekasan

mendaftar di KPP Pratama Pamekasan

Penerimaan pajak PPh 21 orang

bisa saja diakibatkan oleh masyarakat

pribadi

yang ingin mendapatkan manfaat dari

mengalami penurunan sebesar 8,7%

memiliki NPWP. Bagi masyarakat yang

yaitu sebesar Rp. 190.645.787. Dari

memiliki

hasil

NPWP

penghasilannya

meskipun

dibawah

dalam

pengurusan

pengajuan

tahun

wawancara

yang

dilakukan,

Pratama

Pamekasan

pegawai

seperti

menyatakan bahwa penurunan tersebut

administrasi

disebabkan oleh naiknya PTKP dan

kredit

KPP

2012-2013

PTKP

mendapatkan manfaat tertentu kemudahan

untuk

bank,

adanya SPT yang tidak dilaporkan oleh

pembuatan rekening koran di bank,

beberapa instansi. Jikadilihat pada tahun

pengajuan surat izin usaha (SIUP),

2014 yang PTKP-nya masih sama yaitu


58


Rp. 24.300.000 panerimaan di KPP

Kabupaten/kota), dikarenakan kenaikan

Pratama

mengalami

gaji dan kenaikan UMK yg hampir

kenaiakan sebesar 14,9% yaitu Rp.

terjadi setiap tahun sedangkan kenaikan

296.855.188 dan seterusnya untuk tahun

PTKP hanya terjadi beberapa tahun

2015 penerimaan pajak di KPP Pratama

sekali.

Pamekasan

Pamekasan

juga

mengalami

Dengan

naiknya

Penghasilan

pertambahan sebesar 57,8% dari Rp.

Tidak Kena Pajak (PTKP), pertumbuhan

2.300.223.347

di KPP Pratma Pamekasan naik dan

menjadi

Rp.

3.629.230.979.

penerimaan pajak penghasilan juga naik

Dilihat dari realisasi penerimaan dapat

diambil

kesimpulan

pada tahun 2014 dan 2015 kecuali tahu

bahwa

2013. Naiknya Penghasilan Tidak Kena

perubahan PTKP pada tahun 2013 tidak

Pajak (PTKP) ini sudah disesuaikan

mampu

dengan

meningkatkan

terhadap

kesejahteraan

masyarakat

penerimaan pajak penghasilan orang

(terkait dengan penerimaan atau terkait

pribadi, sedangkan pada tahun 2014

dengan konsumsi masyarakat). Dimana

sampai dengan 2015 PTKP mampu

Pemerintah terus berupaya keras untuk

meningkatkan penerimaan pajiak di KPP

mendorong naiknya laju pertumbuhan

Pratama

ekonomi dengan tetap mendorong daya

Pamekasan.

bertambahnya

Dimungkinkan

penerimaan

pajak

beli masyarakat. PTKP identik dengan

penghasilan OP karena banyaknya wajib

standart

pajak baru yang membayar pajaknya,

pajak penghasilan diharapkan membuat

atau bisa karena wajib pajak badan

masyarakat bisa menikmati lebih banyak

maupun jumlah wajib pajak orang

penghasilannya dalam bentuk konsumsi

pribadi yang memiliki karyawan/buruh

maupun

juga mengakibatkan kenaikan PTKP

begitu pemasukan dari jenis pajak lain

tidak

terhadap

seperti PPN (Pajak pertambahan nilai)

penerimaan pajak pengahsilan PPh 21

dan pajak atas bunga dari saving/

apabila semakin banyak karyawan/buruh

tabungan akan meningkat.

yang memiliki penghasilan diatas PTKP

PENUTUP

maka kenaikan PTKP semakin tidak

Kesimpulan

mengakibatkan

mengakibatkan

penurunan

terhadap

biaya

hidup,

saving/

berkurangnya

tabungan.

Berdasarkan

hasil

Dengan

penelitian

penerimaan pajak penghasilan 21 di

yang dilakukan dengan menggunakan

KPP pratama pamekasan, selain itu juga

metode

adanya kenaikan gaji dan kenaikan

menunjukkan bahwa:

UMK

(Upah

deskriptif

kuantitatif,

Minimum


59


1.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

mampu

Penghasilan: Study Pada KPP Pratama Malang Selatan Dan Kpp Pratama Banyuangi”, jurnal mahasiswa perpajakan, vol. 2, no.1.

meningkatkan


di

KPP

Pratama

https://dearmandoo.wordpress.com/2012 /10/10/sumber-sumberpenerimaan-negara-indonesia/ (diakses juli 2016)

Pamekasan. 2.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

tidak

mampu

http://www.kemenkeu.go.id/SP/peratura n-menteri-keuangan-nomor122pmk 0102015 -penyesuaianbesarnya-penghasilan-tidak-kenapajak (diakses juni 2016)

meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2013 namun pada tahun

seterusnya

(2014-2015)

mampu meningkatkan penerimaan

http://www.mediajurnal.com/umk-jawatimur-2016-surabaya-gresiksidoarjo-di-angka-rp-3-jutaan9553/ (diakses juli 2016)

pajak penghasilan PPh 21 di KPP Pratama Pamekasan. Saran

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET

Saran yang dapat peneliti berikan dalam penulisan skripsi ini adalah :

Purnawan, Herman., dan Angriani, Eveline. 2008. Undang-undang perpajakan 2007 ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jakarta: Erlangga

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik ini dan ingin memperluas

penelitian

ini,

peneiti

menyarankan agar peneliti selanjutnya menambah

informasi

Ramli, 2006, “Analisis Perubahan Ptkp Terhadap Penerimaan Pph 21 Dan Ekonomi”, jurnal wawasan, vol 11, no, 3

tambahan

pemikirandan kajian dalam peneltian selanjutnya yang berhubungan dengan dampak

kenaika

PTKP

Sugiono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

terhadap


Salim, michel dan syafitri, lili. “Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan: Study Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat”.

dan penerimaan pajak pph 21 dan menambah objek penelitian yang akan dilakukan, agar bisa membandingkan dampak kenaikan PTKP terahadap dua

Utomo, Dwiarso., Setiawanta, Yulita., dan Yulianto, Agung. 2011.Perpajakan Aplikasi dan Terapan. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.

instansi (objek) yang akan diteliti. DAFTAR PUSTAKA Adianto, dimas, 2014. “Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kenak Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi Dan Penerimaan Pajak

www.pajak.go.id(diakses januari 2016)


60

ANALISIS KENAIKAN PTKP SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KPP PRATAMA PAMEKASAN

Recommend Documents