ANALISIS JURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.642/Pid.B/2009/PN.Mdn)
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh: DANIEL ANDREO NIM : 070200150 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
KETUA DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
DR. M. HAMDAN,SH,MH NIP : 195703261986011001
DOSEN PEMBIMBING I
DOSEN PEMBIMBING II
LIZA ERWINA,SH,M.Hum
ALWAN,SH,M.Hum
Universitas Sumatera utara
ABSTRAK
Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Makanya tindak pidana perdagangan di Indonesia telah menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan perdagangan orang di Indonesia dilakukan dengan terorganisasi oleh pelakunya sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana perdagangan orang ini. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai pengaturan tentang tindak pidana perdagangan orang dalam peraturan perundang-udangan. Peraturan tentang perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan dijadikan sebagai alat untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1642/Pid.B/2009 PN.Mdn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (Law as it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (Lawa as it is decided by the judge trough judical process). Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam UndangUndang No. 21 Tahun 2007 merupakan peraturan khusus (Lex specialis) dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perdagangan orang adalah salah satu bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun di luar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Universitas Sumatera utara
ANALISIS JURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.642/Pid.B/2009/PN.Mdn) A. Latar Belakang Trafficking bukanlah hal yang baru. Kasus trafficking telah dikenal sejak ribuan tahun tahun lalu, yaitu pada masa kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Justinian, tahun 527-565M.1 Pada masa itu, Justinian menulis sebuah catatan tentan adanya pihak yang ingin mengambil keuntungan lebih banyak dari prostitusi. Pihak tersebut merayu para perempuan muda miskin dengan barangbarang mahal. Setelah itu, mereka menyekap dan memaksa para perempuan itu untuk bekerja dalam rumah bordil selama mucikari menghendakinya. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang “Pemberantasa Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)” melarang semua jenis tindakan, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayahh dalam negeri maupun antar Negara baik pelaku perorangan maupun korporasi. Penegakan hukum dewasa ini dapat dikatakan belum memenuhi harapan, bukan hanya karena masalah profesionalisme aparat penegak hukum yang dipertanyakan tetapi juga masalah peraturan perundang-undangan serta masalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya.2 Proses penegakan hukum tidak
Universitas Sumatera utara
akan pernah terlepas dari upaya kebijakan kriminal, karena kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan itu merupakan bagian intergral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya pencapaian kesejeahteraan masyarakat (social welfare).3 Terkait upaya penegakan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang, maka pada tanggal 19 April 2007 Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-undang tentang pemberantasa Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) No. 21 Tahun 2007 LN. No. 58 yang disambut baik oleh masyarakat Indonesia dan komunitas internasional yang peduli masalah perdagangan orang, terbitnya UU ini merupakan suatu prestasi, karena dianggap sangat komprehensif dan mencerminkan ketentuan yang diatur dalam Protokol PBB. Perdagangan orang (trafficking) adalah pelanggaran HAM yang paling kejam karena merupakan bentuk baru dari perbudakan dan tidak mengindahkan masalah kriminal yang sulit dicegah dan ditangkap pelakunya. Contoh kasus fenomenal yang berhasil ditangkap adalah kasus 600 anak perempuan dari Sumatera Utara yang dijual untuk dilacurkan ke Dumai, Kepulauan Riau Sumatera itu, Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mencatat, tahun 1999 hingga Desember 2007 terdapat 514 kasus trafficking.4 Meskipun Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasa Tindak Perdagangan Orang, masih banyak yang berdomisli di luar negeri sehingga sulit untuk diberantas. Oleh karena itu, harus ada kerja sama yang kuat antar negara untuk memberantas trafficking.
Universitas Sumatera utara
B.
Permasalahan 1. Bagaimanakan konsep pertanggungjawaban pidana perdagangan orang (trafficking) dalam perundang-undangan? 2. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-undang No.21 Tahun 2007? 3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku percobaan tindak pidana perdangangan orang dikaitkan dengan Undang-undanga No.21 Tahun 2007 (Studi Kasus Putusan No.1.642/Pid.B/PN.Mdn)?
Universitas Sumatera utara
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Skripsi ini disusun berdasarkan pengalaman dan kegiatan yang penulis lakukan selama masa perkuliahan. Skripsi ini berjudul: “Analisis Juridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dikaitkan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007”. Pelaksanaan pendidikan guna memperoleh gelar sarjana ini diakui banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, serta petunjuk dari dosen pembimbing, maka tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan serta kekurangan-kekurangan, oleh karena itu diharapkan adanya suatu masukan serta saran yang bersifat membangun di masa yang akan datang.
Universitas Sumatera utara
Dalam penulisan skripsi ini, banyak bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, MH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum USU. 3. Bapak Syafruddin Hasibuan, SH, MH, DFM, sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum USU. 4. Bapak Muhammad Husni, SH, M.Hum sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum USU. 5. Bapak Dr. Hamdan, SH, M.Hum sebagai Ketua Jurusan Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 6. Ibu Liza Erwina, SH, M.Hum sebagai Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Sekaligus Sebagai Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 7. Bapak Alwan, SE, M.Hum sebagai dosen Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 8. Bapak Dr. Mahmud Mulyadi SH.M.Hum selaku Dosen wali penulis selama mengikuti perkuliahaan.
Universitas Sumatera utara
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan yang turut mendukung segala urusan perkuliahan dan administrasi selama mengikuti perkuliahan. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada: 1. Orang tua penulis: Ayahanda Albert Manalu dan ibunda Rince Ria Situmeang,Spd yang telah memberikan sejenak kasih sayang, perhatian dan bimbingan yang tulus kepada penulis 2. Kakak
Tiur
Nismawati
Manalu,Spd,
abang
Luhut
Hamonangan
Manalu,SE dan adik tercinta Veronika Adelina Manalu yang telah memberikan kasih sayang yang tulus dan dukungan moril kepada penulis. 3. Maria Sutini Oktavia Ambarita,Amd yang selama ini memberi motivasi, dukungan, serta pelajaran yang sangat berarti kepada penulis. 4. Teman-teman penulis tersayang: Roy Inaldo Situmorang, Parlindungan Ritonga, Roy Permadi Siagian, Alex Sundar Purba, Junaidi Situmorang, Ridha Hafis,SH, Torkis Sutanto, Andiko Situmorang, Hernalom Panjaitan. 5. Sahabat-sahabat tercinta: Syawal Saputra Siregar,SH, Dedi Johanes Pakpahan, Karlina Listra Veni, Dumaria Simamora, Ruben Siahaan. 6. Kepada Teman-teman Organisasi GMKI yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skirpsi ini. 7. Kepada saudara-saudaraku terima kasih atas dukungan, doa dan perhatian yang sangat besar dan selalu mendukungku, terima kasih kepada seluruh keluarga besarku yang memberikan dorongan semangat kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga selesai skripsi ini.
Universitas Sumatera utara
8. Kepada teman-teman, khususnya stambuk 2007 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya. 9. Dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi atas penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, atas segala kesalahan dan kekurangannya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.
Medan,
September 2012
Daniel Andreo Manalu
Universitas Sumatera utara
DAFTAR ISI
ABSTRAK ...................................................................................................... i KATA PENGANTAR ................................................................................... ii DAFTAR ISI ................................................................................................. vi BAB I
PENDAHULUAN ......................................................................... 1 A. Latar Belakang......................................................................... 1 B. Permasalahan ........................................................................... 5 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ................................................ 5 D. Keaslian Penulisan ................................................................... 6 E. Tinjauan Kepustakaan ............................................................. 7 F. Metode Penelitian .................................................................. 23
BAB II
KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN .................................................... 28 A. Pengertian Pertanggungjawaban............................................ 28 1. Kemampuan Bertanggung Jawab .................................... 28 2. Kesengajaan ..................................................................... 29 3. Kealpaan .......................................................................... 32 4. Alasan Penghapusan Pidana ............................................ 33 B. Sistem Pertanggungjawaban dalam KUHP ........................... 35 C. Sistem Pertanggungjawaban di Luar KUHP ......................... 41
BAB III PENGATURAN
TINDAK
PERDAGANGAN
ORANG
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 ............. 48
Universitas Sumatera utara
A. Latar Belakang Munculnya Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang .................................................... 48 B. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang ..................... 56 C. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 ............................................. 66 BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PERCOBAAN
TINDAK
PIDANA PIDANA
PELAKU
PERDAGANGAN
ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 .............................................................................. 74 A. Kasus ..................................................................................... 74 B. Analisis Terhadap Putusan No 1642/Pid B/2009/PN Mdn ... 80 BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN ................................................... 83 A. Kesimpulan ............................................................................ 83 B. Saran ...................................................................................... 84
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 86
Universitas Sumatera utara
