ANALISIS HUBUNGAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DENGAN KINERJA PEGAWAI DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR An Analysis on the Correlation Between the Principles of Good Governance and Officials’ Performance in Health Department of East Luwu Regency. Nining Ade Ningsih, Indar, Amran Razak
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan Prinsip-prinsip Good Governance dengan Kinerja Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan rancangan cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 59 orang. Adapun sampel sebanyak 50 orang yang diambil dengan teknik accidental sampling. Pengumpulan data dengan kuesioner. Data dianalisis dengan uji chi square untuk melihat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen kemudian dilakukan uji regression logistic untuk melihat variabel independen yang paling berhubungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen berhubungan dengan variabel dependen. Akuntabilitas berhubungan dengan kinerja pegawai dengan nilai p=0,002; transparansi, keadilan dan partisipasi juga berhubungan dengan kinerja pegawai yang memiliki nilai yang sama yaitu p=0,000. Keadilan merupakan variabel yang paling berhubungan terhadap kinerja pegawai dengan nilai wald=6,142 dan nilai sig=0,013. Hal ini berarti walaupun keadilan merupakan variabel yang paling berhubungan dengan kinerja, namun tidak berarti variabel lain tidak memberikan kontribusi terhadap kinerja. Kata kunci : good governance, kinerja pegawai.
ABSTRACT The aim of the research is to analyze the correlation between the principles of good governance and officials’ performance in Health Department of East Luwu Regency. The research was an observational analytic study with cross sectional study design. The population consisted of 59 people and the sample was consisted of 50 people selected by using accidental sampling technique. The data were obtained by using questionnaire. They were analyzed by using chi square test and regression logistic test. The results reveal that all independent variables have a correlation to dependent variables in which accountability has a correlation to officials’ performance with p=0.002 and transparency, fairness, and participation has a correlation to officials’ performance with p=0.000. Fairness is has the most significant correlation to officials’ performance with wald=6.142 and sig=0.013. Even though fairness has the most significant correlation to officials’ performance, it does not mean that the other variables do not give contribution to officials’ performance. Key words: good governance, officials’ performance
Pendahuluan Seiring dengan lahirnya undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah terutama daerah-daerah yang memiliki potensi untuk berkembang dituntut agar dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya. Terjadi perubahan paradigma organisasi dalam berbagai aspek, dari segi manajemen perubahan dari organisasi yang bersifat sentralisasi ke organisasi yang bersifat desentralisasi, gaya kerja organisasi yang kaku berubah menjadi lebih fleksibel, kekuatan organisasi yang sebelumnya dilihat dari tolak ukur stabilitas organisasi kini bergeser pada kemampuan organisasi untuk
1
mengadaptasi perubahan. Faktor politik yang mempengaruhi perubahan peran organisasi dalam hal ini dimana organisasi publik menuntut penerapan Good Governance.2 Penerapan Good Governance dimaksudkan agar terciptanya keterbukaan informasi, adanya pertanggungjawaban pimpinan, perlakuan adil bagi setiap pegawai dalam menjalankan kewajiban dan menerima hak-haknya sebagai pegawai maupun adanya keterlibatan dari seluruh pegawai dalam pengembangan organisasi
menjadi lebih baik lagi. Prinsip-prinsip Good
Governance menurut LAN (2000) terdiri dari prinsip akuntabilitas; prinsip transparansi; prinsip kesetaraan; prinsip supremasi hukum; prinsip keadilan; prinsip partisipasi; prinsip desentralisasi; prinsip kebersamaan; prinsip profesionalisme; prinsip cepat tanggap; prinsip efektif dan efisien; prinsip berdaya saing.7 Penelitian lain oleh Rolla (2010) mengenai “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja SDM pada PTPN II (Persero) Tanjung Morawa” didapatkan
bahwa
:
transparansi
(X1),
kemandirian
(X2),
akuntabilitas
(X3),
pertanggungjawaban( X4) dan kewajaran (X5) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Kinerja Sumber Daya Manusia) dengan nilai sig F = 0.000 < sig α 0.05.6 Penelitian yang dilakukan oleh Marniati (2010) mengenai Analisis Penera pan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Karyawan di Bagian Administrasi Umum Rumah Sakit Umum menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi berada dalam kategori baik serta kinerja karyawan dalam kategori baik. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara transparansi (p=0,008); akuntabilitas (p=0,000); keadilan (p=0,004); dan partisipasi (p=0,015) dengan kinerja karyawan. Transparansi merupakan variabel yang dominan mempengaruhi kinerja karyawan.5 Rencana kerja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Luwu Timur sesuai dengan gambaran visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Gambaran keberhasilan yang telah dilakukan dari sisi lain juga terdapat beberapa kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya : (1) Pelaksanaan pembangunan Ruang Rawat Inap Mahalona, yang dalam pelaksanaannya dilakukan pemutusan kontrak karena tidak mampu lagi melakukan kegiatan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat. Kegiatan pembangunan ini hanya mampu direalisasikan secara fisik sebesar 58,46%. (2) Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air bersih yang tidak dilakukan untuk kantor baru di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur, ini dikarenakan pengadaan air bersih sudah menjadi bagian pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan 2
Kabupaten Luwu Timur.3
Tentunya kegiatan yang tidak dapat terealisasi tersebut sangat
ditentukan oleh kinerja pegawai Dinas Kesehatan yang ada. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan beberapa orang pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur terungkap bahwa di dinas tersebut prinsip-prinsip Good Governance belum dijalankan secara optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan prinsip-prinsip good governance dengan kinerja pegawai di Dinas kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
Metode Penelitian Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan prinsip-prinsip Good Governance berdasarkan prinsip akuntabilitas; transparansi; keadilan dan partisipasi dengan kinerja pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur. Hasil riset ini (1) diharapkan secara teoritis dapat mendukung pengembangan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dalam meningkatkan kinerja pegawai sehingga memperoleh hasil kerja yang maksimal. Secara praktis dapat mendukung kebijakan-kebijakan pimpinan dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur; (2) diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi salah satu bahan bacaan bagi peneliti berikutnya di masa yang akan datang. Penelitian ini adalah observasional analitik dengan rancangan “Cross Sectional Study“. Studi Cross Sectional adalah suatu rancangan atau desain yang menjelaskan dinamika korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen pada saat yang bersamaan (point time approach). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Dinas Kesehatan Luwu Timur yang berjumlah 59 orang. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah accidental sampling. Jadi jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 50 orang.
3
PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE AKUNTABILITAS (X1) Wewenang dan pembagian kerja yang jelas. Pelaporan pelaksanaan wewenang kerja. Laporan pertanggungjawaban Pengawasan pegawai oleh pimpinan.
TRANSPARANSI (X2) Struktur organisasi yang jelas. Laporan keuangan disajikan secara terbuka. Pengambilan keputusan melalui rapat. Keterbukaan mengenai informasi.
Kinerja Pegawai (Y) Kemampuan teknis. Daya tahan/kehandalan. Inisiatif. Kuantitas Pekerjaan. Kemampuan bekerjasama.
KEADILAN (X3) Penempatan posisi kerja. Hak pegawai untuk mendapatkan insentif dan tunjangan. Peraturan yang jelas terhadap pelanggaran. Jaminan mengelaurkan pendapat.
PARTISIPASI (X4) Kesempatan mengikuti pelatihan. Kesempatan mengikuti rapat rutin. Kesempatan dalam promosi jabatan. Keterlibatan dalam pengembangan organisasi.
Gambar 1. Skema Kerangka Konsep
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari laporan atau dokumen tertulis lainnya yang tersedia dan menyediakan data yang relevan dengan topik penelitian. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode Kuesioner dengan menyusun daftar pertanyaan terstruktur berkaitan dengan variabel penelitian yang selanjutnya 4
disebarkan kepada responden. Masing-masing variabel independen terdiri dari 5 pernyataan sedangkan variabel dependen terdiri dari 8 permyataan sehingga total pernyataan sebanyak 28 pernyataan. Kuesioner dibuat dengan menggunakan skala Likert yang terdiri dari 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = setuju, 4 = sangat setuju. Semua pernyataan adalah pernyataan positif. Pengolahan data yang dilakukan meliputi editing, coding, tabulating dan diolah dengan komputer program SPSS yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan tabulasi silang. Analisis data yang dilakukan meliputi analisis univariat untuk mendapatkan gambaran umum dengan cara mendeskripsikan tiap-tiap variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu gambaran distribusi frekuensi dalam bentuk tabel, analisis bivariat untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan menggunakan uji chi square dan analisis multivariat untuk melihat variabel mana yang paling berhubungan dengan kinerja pegawai.
Hasil dan Pembahasan Karakteristik umum responden merupakan ciri khas pegawai yang menjadi responden. Karakteristik responden mencakup Jabatan, Pangkat/Golongan, Bagian, Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir, Masa Kerja dan Status Perkawinan. Variabel-variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini adalah beberapa prinsip-prinsip Good Governance yaitu Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Transparansi, Prinsip Keadilan dan Prinsip Partisipasi. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Pegawai.
Responden yang menyatakan prinsip akuntabilitas dengan kategori kurang baik ditunjukkan pada pernyataan laporan pertanggungjawaban atau kinerja dinas kesehatan Kabupaten Luwu Timur yang tidak diumumkan/disampaikan kepada masyarakat luas (Tabel 1). Sedangkan menurut Loina bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.4 Adanya responden yang menyatakan prinsip transparansi dengan kategori kurang baik ditunjukkan pada pernyataan bahwa tidak semua informasi yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dapat diakses oleh pegawai khususnya laporan keuangan yang tidak disajikan secara terbuka di setiap tahunnya serta pengambilan keputusan tidak melibatkan 5
seluruh pegawai (Tabel 2). Sedangkan menurut Arifin, bahwa prinsip transparansi diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas serta proses pengambilan keputusan yang efektif dan melibatkan semua pihak.1 Prinsip transparansi tergolong baik karena setiap pegawai telah mendapatkan insentif maupun tunjangan sesuai dengan kinerjanya serta hak, kewajiban dan wewenang kerja dari seluruh pegawai diatur secara tertulis (Tabel 3). Responden yang menyatakan prinsip partisipasi dengan kategori kurang baik ditunjukkan pada pernyataan bahwa tidak semua pegawai berhak berpartisipasi dalam memecahkan masalah yang dihadapi dinkes (Tabel 4). Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Prinsip Akuntabilitas
Jumlah (n)
Persen (%)
Akuntabel
25
50,0
Tidak Akuntabel
25
50,0
Total
50
100,0
Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Prinsip Transparansi di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Prinsip Transparansi
Jumlah (n)
Persen (%)
Transparan
25
50,0
Tidak Transparan
25
50,0
Total
50
100,0
Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Prinsip Keadilan di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Prinsip Keadilan
Jumlah (n)
Persen (%)
Adil
27
54,0
Tidak Adil
23
46,0
50
100,0
Total
6
Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Prinsip Partisipasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Prinsip Partisipasi Jumlah (n) Persen (%) Partisipatif
26
52,0
Tidak Partisipatif
24
48,0
Total
50
100,0
Tabel 5. Distribusi Responden Berdasarkan Kinerja Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Kinerja Pegawai
Jumlah (n)
Persen (%)
Baik
21
42,0
Kurang Baik
29
58,0
50
100,0
Total
Hasil analisis dengan menggunakan uji chi square menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara prinsip akuntabilitas dengan kinerja pegawai dengan nilai p=0,002 (Tabel 6). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Surbakti pada pegawai PTPN II (Persero) Tanjung Morawa Sumatera Utara yang menunjukkan terdapat hubungan antara prinsip akuntabilitas dengan kinerja pegawai.6 Hal serupa juga didapatkan oleh Marniati dalam penelitiannya terhadap karyawan di Bagian Adiministrasi Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh yang memperoleh ada hubungan antara prinsip akuntabilitas dengan kinerja karyawan.5 Hasil analisis dengan menggunakan uji chi square menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara prinsip transparansi dengan kinerja pegawai dengan
nilai
p=0,000 (Tabel 7). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Surbakti pada pegawai PTPN II (Persero) Tanjung Morawa Sumatera Utara yang juga mendapatkan nilai p=0,000 yang menunjukkan terdapat hubungan antara prinsip transparansi dengan kinerja pegawai.
6
Hasil
penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marniati dalam penelitiannya terhadap karyawan di Bagian Adiministrasi Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh yang memperoleh nilai p=0,008 berarti ada hubungan antara prinsip transparansi dengan kinerja karyawan. 5 Hasil analisis dengan menggunakan uji chi square menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara prinsip keadilan dengan kinerja pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur
7
dengan nilai p=0,000 (Tabel 8). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marniati dalam penelitiannya terhadap karyawan di Bagian Adiministrasi Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh yang memperoleh hubungan antara prinsip transparansi dengan kinerja karyawan.
5
Hasil analisis dengan menggunakan uji chi square menunjukkan
bahwa terdapat hubungan antara prinsip partisipasi dengan kinerja pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dengan nilai p=0,000 (Tabel 9). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marniati dalam penelitiannya terhadap karyawan di Bagian Adiministrasi Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh yang memperoleh hasil bahwa ada hubungan antara prinsip partisipasi dengan kinerja karyawan. 5 Tabel 6. Hubungan Prinsip Akuntabilitas dengan Kinerja Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011
Akuntabilitas Akuntabel Tidak Akuntabel Jumlah
Kinerja Baik Kurang Baik N % n % 16 64,0 9 36,0 5 20,0 20 80,0 21 42,0 29 58,0
Jumlah n 25 25 50
% 100,0 100,0 100,0
p
0,002
Tabel 7. Hubungan Prinsip Transparansi dengan Kinerja Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Transparansi Transparan Tidak Transparan Jumlah
Kinerja Baik Kurang Baik N % n % 18 72,0 7 28,0 3 12,0 22 88,0 21 42,0 29 58,0
Jumlah n 25 25 50
% 100,0 100,0 100,0
p
0,000
Tabel 8. Hubungan Prinsip Keadilan dengan Kinerja Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Keadilan Adil Tidak Adil Jumlah
Kinerja Baik Kurang Baik n % n % 20 74,1 7 25,9 1 4,3 22 95,7 21 42,0 29 58,0
Jumlah N 27 23 50
% 100,0 100,0 100,0
p
0,000
8
Tabel 9. Hubungan Prinsip Partisipasi dengan Kinerja Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Partisipasi Partisipatif Tidak Partisipatif Jumlah
Kinerja Baik Kurang Baik n % n % 21 80,8 5 19,2 0 0 24 100,0 21 42,0 29 58,0
Jumlah N 26 24 50
% 100,0 100,0 100,0
p
0,000
Berdasarkan hasil analisis multivariat didapatkan bahwa variabel/prinsip keadilan merupakan variabel yang paling berhubungan dengan kinerja dimana nilai wald=6,142 dan nilai sig=0,013. Hal ini berarti walaupun keadilan merupakan variabel yang paling berhubungan dengan kinerja, namun tidak berarti variabel lain tidak memberikan kontribusi terhadap kinerja. Ini juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa akuntabilitas, transparansi, keadilan dan partisipasi harus digunakan secara bersamaan untuk memperbaiki kinerja (Tabel 10).
Tabel 10. Hasil Uji Regresi Logistik Variabel yang Berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Variabel Step1 Akuntabilitas Transparansi Keadilan Partisipasi Step 2 Transparansi Keadilan Partisipasi Step 3 Keadilan Partisipasi
B
SE
Wald
Df
Sig.
Exp (B)
16,756 34,105 -35,97 -70,85
4961,13 7671,37 7671,37 13031,8
0,000 0,000 0,000 0,000
1 1 1 1
0,997 0,996 0,996 0,996
1.9E+07 6.5E+14 0,000 0,000
18,338 -20,53 -39,51
6437,67 6437,67 9221,85
0,000 0,000 0,000
1 1 1
0,998 0,997 0,997
9.2E+07 0,000 0,000
-3,401 -21,83
1,372 7266,28
6,142 0,000
1 1
0,013 0,998
0,033 0,000
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara prinsip akuntabilitas dengan kinerja pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur 9
dengan nilai p=0,002; ada hubungan antara prinsip transparansi dengan kinerja pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dengan nilai p=0,000; ada hubungan antara prinsip keadilan dengan kinerja pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dengan
nilai
p=0,000;
ada hubungan antara prinsip partisipasi dengan kinerja pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dengan
nilai p=0,000; variabel yang paling berhubungan terhadap kinerja
pegawai adalah prinsip keadilan dengan nilai wald=6,142 dan nilai sig=0,013. Hendaknya prinsip akuntabilitas lebih ditingkatkan khususnya yang menyangkut informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat; disarankan kepada dinas kesehatan untuk lebih terbuka dalam menginformasikan semua hal yang berkaitan dengan dinas kesehatan khususnya laporan keuangan dan membuat aturan tertulis yang jelas mengenai hubungan kerja antara pegawai serta hendaknya setiap pegawai diberikan hak yang sama untuk berpartisipasi dalam hal memecahkan masalah dinas kesehatan; diharapkan dinas kesehatan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance secara bersamaan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Ucapan Terima Kasih Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Pembimbing Penelitian, Fakultas Kesehatan Masyarakat program Pasca Sarjana UNHAS, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur, para responden serta rekan-rekan mahasiswa jurusan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.
Daftar Pustaka 1. Arifin. 2005. Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan). Pidato Pengusulan Jabatan Guru Besar. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang. 2. Ester Juli Asi. 2009. Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kantor Dinas Jalan Dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara. Tesis. Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 3. LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan). Kabupaten Luwu Timur. 2010.
10
4. Loina Lalolo P. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta. 5. Marniati, 2010. Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Karyawan di Bagian Administrasi Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Tesis Program Studi Kesehatan Masyarakat Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 6. Rolla Surbakti, 2010. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja SDM pada PTPN II (Persero) Tanjung Morawa. Tesis. Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 7. Sedarmayanti. 2007. Good Governance (Pemerintahan yang Baik) dan Good Corporate
Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik). Cetakan Kesatu. Mandar Maju : Bandung.
11
