ANALISA KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007-2011 Zulkifly Prabowo Damanhuri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang Jl. MT. Haryono 165 Malang
[email protected] Abstract: This research had the purpose to identify and analyze the financial performance of local government in the City of East Java fiscal year 2007-2011. The samples in this research were all city government within the territory of the province of East Java which amounted to only 9 cities. Data were are analyzed used Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah, and Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Result of this research based on Rasio Kemandirian Keuangan Daerah still shown the pattern of instructive relationships, based on Rasio Efektivitas Keuangan Daerah financial management in East Java city government can be said to be effective, based on Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah seen an increase in the growth of almost all the city, based on Rasio Efisiensi Keuangan Daerah shows that the city government in East Java has a tendency inefficient. Keywords: financial performance, the city government, East Java, Rasio Keuangan Daerah Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota di Jawa Timur tahun anggaran 2007-2011. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kota yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Timur yang hanya berjumlah 9 kota. Data analisis menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungan kemandirian daerah masih menunjukkan pola hubungan instruktif, berdasarkan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah pengelolaan keuangan daerah pemerintah kota di Jawa Timur dapat dikatakan efektif, berdasarkan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terlihat peningkatan pertumbuhan dari hampir semua kota yang ada, berdasarkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kota di Jawa Timur memiliki kecenderungan Efisien Berimbang. Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Pemerintah Kota, Jawa Timur, Rasio Keuangan Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
PENDAHULUAN Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 32
kepentingan masyarakat setempat menurut
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
prakarsa
(Pemda) dan UU
masyarakat sesuai peraturan perundang-
tentang
No. 33 Tahun 2004
Perimbangan
Keuangan
sendiri
berdasarkan
aspirasi
antara
undangan. Adanya Undang-Undang tersebut
Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik
telah memberi kewenangan yang lebih luas
awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi
kepada Pemerintah Daerah (Pemda) tingkat
daerah (otoda) adalah kewenangan daerah
kota untuk menyelenggarakan semua urusan
pemerintah
mulai
dari
pengendalian
dan
mendorong
Pemda
perencanaan,
evaluasi,
sehingga
untuk
lebih
di atas, maka dirasa perlu untuk meneliti mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota di
Jawa
Timur
untuk
memberdayakan semua potensi yang dimiliki
keberhasilan
dalam
dan
masing-masing
satu
menggunakan alat analisis rasio kemandirian
aspek dari Pemda yang harus diatur secara
keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio
hati-hati
pertumbuhan
rangka
mengembangkan
membangun daerahnya.
adalah
Salah
pengelolaan
keuangan
pelaksanaan
mengetahui
daerah
dan
otonomi tersebut
rasio
di
dengan
efisiensi.
daerah dan anggaran daerah. Anggaran
Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan
Pendapatan
yang
menunjukkan
selanjutnya disingkat APBD adalah suatu
dibelanjakan,
rencana keuangan tahunan daerah yang
kemampuan yang menunjukkan bahwa uang
ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.
publik tersebut telah dibelanjakan secara
Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan
ekonomis, efisien, dan efektif.
dan
Belanja
Daerah
bagaimana akan
uang
tetapi
publik meliputi
oleh Pemda adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan
untuk
menunjukkan
akuntabilitas
Tujuan yang akan dicapai sehubungan dengan
penelitian
ini
adalah
untuk
(pertanggungjawaban) Pemda atas dana yang
menganalisis kinerja keuangan Pemerintah
dipercayakan. Pengelolaan keuangan daerah
Daerah Kota di Jawa Timur selama lima
yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan
tahun terakhir (2007-2011) dengan analisis
efektif atau memenuhi prinsip value for
rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio
money
efektivitas dan efisiensi PAD
serta
akuntabilitas
partisipatif, dan
keadilan
transparansi, akan
dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian
suatu
daerah.
Penggunaan
Keuangan manajemen
daerah
dikelola
keuangan
melalui
daerah
yang
analisis rasio pada sektor publik, khususnya
merupakan suatu cara pengorganisasian dan
terhadap APBD dan realisasinya belum
pengelolaan
banyak dilakukan sehingga secara teori
kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk
belum
mencapai tujuan yang dikehendaki daerah
ada
kesepakatan
secara
bulat
sumber-sumber
tersebut.
Namun, analisis rasio terhadap realisasi
manajemen keuangan daerah disebut dengan
APBD harus dilakukan untuk meningkatkan
tata usaha keuangan daerah. Tata usaha
kualitas
keuangan
keuangan
daerah.
Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan
daerah
untuk
atau
mengenai nama dan kaidah peraturannya.
pengelolaan
Alat
daya
dibagi
melaksanakan
menjadi
dua
golongan, yaitu tata usaha umum dan tata
usaha keuangan (Halim, 2007:27). Tata
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
usaha umum menyangkut kegiatan surat-
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
menyurat, agenda, ekspedisi, menyimpan
APBD
surat-surat penting atau pengarsipan serta
operasional keuangan pemerintah daerah,
kegiatan dokumentasi lainnya. Tata usaha
dimana
satu
keuangan adalah tata buku yang merupakan
perkiraan
pengeluaran
rangkaian kegiatan yang dilakukan secara
kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah
sistematis di bidang keuangan berdasarkan
dalam satu tahun anggaran tertentu dan di
prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta
pihak
prosedur-prosedur tertentu sehingga dapat
penerimaan dan sumber-sumber penerimaan
memberikan informasi aktual di bidang
daerah
keuangan. Tata usaha keuangan ini sering
pengeluaran
yang
dimaksud.
APBD
disebut dengan akuntansi keuangan daerah
merupakan
rencana
keuangan
tahunan
yang merupakan suatu proses identifikasi,
pemerintahan daerah yang dibahas dan
pengukuran,
disetujui bersama oleh pemerintah daerah
pencatatan,
dan
pelaporan
didefinisikan
lain
sebagai
pihak
rencana
menggambarkan guna
membiayai
menggambarkan
guna
DPRD,
menutupi
serta
perkiraan
pengeluaran-
transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu
dan
daerah (propinsi, kabupaten, atau kota) yang
peraturan daerah. Asas umum yang harus
dijadikan sebagai informasi dalam rangka
dilakukan sebagai dasar penyusunan APBD
pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-
antara lain :
pihak yang memerlukan yang berada dalam
a) APBD
harus
ditetapkan
dengan
disesuaikan
dengan
lingkungan akuntansi keuangan daerah.
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
Berikut
dan kemampuan pendapatan daerah.
disajikan
lingkungan
akuntansi
keuangan daerah pada Gambar 1.
b) Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana
Kerja
Pemerintah
(RKPD)
dalam
rangka
pelayanan tercapainya
kepada tujuan
Daerah
mewujudkan
masyarakat
untuk
bernegara.
RKPD
merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. c) APBD
mempunyai
fungsi
otorisasi,
fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Sumber : Akuntansi Keuangan Daerah (Halim, 2007:38)
d) APBD,
perubahan
APBD
dan
b) Pengukuran
kinerja
sektor
publik
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
digunakan untuk pengalokasian sumber
setiap tahun ditetapkan dengan peraturan
daya dan pembuatan keputusan.
daerah. e) Semua
c) Pengukuran penerimaan
dan
pengeluaran
kinerja
dimaksudkan
sektor
untuk
publik
mewujudkan
daerah baik dalam bentuk uang, barang
pertanggungjawaban
dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD
memperbaiki komunikasi kelembagaan.
berdasarkan nilai perolehan atau nilai
Kinerja
wajar.
sektor
multidimensional,
f) Jumlah pendapatan yang dianggarkan
publik
publik
sehingga
dan
bersifat tidak
ada
indikator tunggal yang dapat digunakan
dalam APBD merupakan perkiraan yang
untuk
terukur secara rasional yang dapat dicapai
komprehensif.
untuk setiap sumber pendapatan.
swasta, karena sifat output yang dihasilkan
Menurut Mardiasmo (2002:121) sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat organisasi,
karena
pengendalian
pengukuran
kinerja
diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud antara lain (Ihyaul Ulum,2005:276) : a) Pengukuran dimaksudkan
kinerja
sektor
untuk
publik
membantu
memperbaiki kinerja pemerintah dengan cara berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan
meningkatkan
efisiensi
dan
efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.
menunjukkan
kinerja
Berbeda
secara
dengan
sektor
sektor publik lebih banyak bersifat intangible output, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu perlu dikembangkan ukuran nonfinansial.
Halim
(2007:232)
menyatakan,
ada
beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD : a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio
kemandirian
keuangan
daerah
(otonomi
fiskal)
menggambarkan
kemampuan
Pemerintah
Daerah
dalam
membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan,
dan
pelayanan
kepada
masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Selain itu, tingkat kemandirian keuangan daerah
juga
menunjukkan
tingkat
ketergantungan daerah terhadap sumber dana
ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian
meningkatkan
keberhasilan
daerah, tingkat ketergantungan terhadap
dicapai dari periode ke periode berikutnya.
bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah
Dengan mengetahui pertumbuhan masing-
pusat dan provinsi) semakin rendah, dan
masing komponen sumber pendapatan dan
sebaliknya.
pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi
b) Rasio Efektivitas dan Efisiensi
terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat
Rasio
menggambarkan
persentase pertumbuhan setiap komponen
Daerah
dalam
pendapatan dan pengeluaran, maka semakin
merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang
besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam
direncanakan
mempertahankan
kemampuan
Pemerintah
dibandingkan
target
yang
ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
Semakin
telah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) efektivitas
perhatian.
yang
dan
tinggi
meningkatkan
keberhasilan yang dicapai dari setiap periode
Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio
METODE PENELITIAN
yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau
Sampel adalah bagian dari populasi yang
100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas
karakteristiknya diselidiki dan dianggap bisa
menggambarkan kemampuan daerah yang
mewakili keseluruhan populasi. Menurut
semakin baik (Halim, 2002:129-130). Untuk
Sugiyono (2012:81), sampel adalah sebagian
memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio
dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
efektivitas perlu dibandingkan dengan rasio
oleh populasi tersebut. Sampel merupakan
efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio
bagian anggota populasi dalam penelitian
efisiensi
perbandingan
yang diambil dengan menggunakan teknik
antara besarnya biaya yang dikeluarkan
tertentu. Pengambilan sampel dilakukan
untuk
dengan
dengan pertimbangan bahwa populasi yang
realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja
ada sangat besar jumlahnya, sehingga tidak
pemerintah daerah dikatakan efisien apabila
memungkinkan
rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau
populasi yang ada, sehingga dibentuk sebuah
dibawah l00 persen. Semakin kecil rasio
perwakilan populasi. Pemerintah Kota yang
efisiensi
berada dalam wilayah Provinsi Jawa Timur
menggambarkan
memperoleh
pendapatan
menggambarkan
kemampuan
untuk
meneliti
seluruh
daerah yang semakin baik.
hanya berjumlah 9 Kota yaitu Kota Blitar,
c) Rasio Pertumbuhan
Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Malang,
Rasio mengukur Pemda
pertumbuhan seberapa dalam
(growth
besar
ratio)
Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota
kemampuan
Probolinggo, Kota Surabaya dan Kota Batu,
mempertahankan
dan
oleh karena itu seluruh anggota populasi
dijadikan
sampel.
Dengan
demikian
LS. Luas wilayah Jawa Timur 147.130,15
penelitian ini menggunakan teknik Sampling
km2 terbagi atas kawasan hutan 12.261,64
Jenuh atau Sensus.
km2 (26,02%) persawahan seluas 11.286,71 km2
Analisa data yang digunakan dalam
(26,07%),
mencapai
pertanian
11.449,15
tanah
km2
kering
(24,29%),
penelitian ini melalui tahap-tahap sebagai
pemukiman/kampung seluas 5.712,15 km2
berikut :
(12,12%), perkebunan seluas 1.581,94 km2
1) Menghitung Rasio Kemandirian
(3,36), tanah tandus/rusak seluas 1.293,78
Keuangan Daerah
km2
πΉππππ π²πππππ
πππππ
737,71 km2 (1,57%), kebun campuran seluas
=
π·πππ
ππππππ π¨πππ π«πππππ π©ππππππ π·ππππ π
ππ ππππππππ
(2,75%),
tambak/kolam
mencapai
605,65 km2 (1,29%) selebihnya terdiri dari rawa/danau, padang rumput, dan lain-lain seluas 1.201,42 km2 (2,55%).
2) Menghitung Rasio Efektivitas Keuangan
Daerah
Analisis Rasio Kemandirian Keuangan
πΉππππ π¬ππππππππππ =
πΉππππππππ π·π¨π« π»πππππ π·π¨π«
Daerah Berdasarkan analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diketahui bahwa Kota
3) Menghitung Rasio Pertumbuhan
Blitar selama lima tahun berturut-turut selalu
Keuangan Daerah π·π¨π«ππ β π·π¨π«ππ πΉππππ π·ππππππππππ = π·π¨π«ππ 4) Menghitung Rasio Efisiensi Keuangan
menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang Rendah Sekali dengan pola hubungan Instruktif dan. Kota Kediri selama lima tahun berturut-turut
Daerah
selalu
menunjukkan
πΉππππ π¬ππππππππ
kemampuan keuangan daerah yang Rendah
π©ππππ πππππππππππ π·π¨π« = πΉππππππππ π·π¨π«
Sekali dengan pola hubungan Instruktif dan. Kota Madiun selama lima tahun berturutturut
HASIL ANALISIS
selalu
menunjukkan
kemampuan
keuangan daerah yang Rendah Sekali dengan
Propinsi Jawa Timur berada di antara
pola hubungan Instruktif. Kota Malang
propinsi Jawa Tengah dan propinsi Bali.
selama lima tahun berturut-turut selalu
Bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa
menunjukkan kemampuan keuangan daerah
dan bagian selatan berbatasan dengan Laut
yang Rendah Sekali dengan pola hubungan
Hindia.
Instruktif. Kota Mojokerto selama lima tahun
Propinsi
Jawa
Timur
terletak
diantara 111ΒΊ - 114,02ΒΊ BT dan 7,12ΒΊ - 8,48ΒΊ
berturut-turut
selalu
menunjukkan
kemampuan keuangan daerah yang Rendah
Analisis
Sekali dengan pola hubungan Instruktif.
Daerah
Kota Pasuruan selama lima tahun berturutturut
selalu
menunjukkan
Rasio
Efektivitas
Keuangan
Berdasarkan analisis Rasio Efektivitas
kemampuan
Keuangan Daerah diketahui bahwa Kota
keuangan daerah yang Rendah Sekali dengan
Blitar selama lima tahun berturut-turut selalu
pola hubungan Instruktif. Kota Probolinggo
menunjukkan kemampuan keuangan daerah
selama lima tahun berturut-turut selalu
yang Efektif. Kota Kediri selama lima tahun
menunjukkan kemampuan keuangan daerah
berturut-turut
yang Rendah Sekali dengan pola hubungan
kemampuan keuangan daerah yang Efektif.
Instruktif. Kota Surabaya pada periode 2007
Kota Madiun selama lima tahun berturut-
menunjukkan kemampuan keuangan daerah
turut
yang
hubungan
keuangan daerah yang Efektif. Kota Malang
Partisipatif, sedangkan pada periode 2008-
selama lima tahun berturut-turut selalu
2010 menunjukkan kemampuan daerah yang
menunjukkan kemampuan keuangan daerah
Rendah dengan pola Hubungan Konsultatif,
yang Efektif. Kota Mojokerto selama lima
dan
menunjukkan
tahun berturut-turut selalu menunjukkan
kemampuan keuangan daerah yang Tinggi
kemampuan keuangan daerah yang Efektif.
dengan pola hubungan Delegatif. Kota Batu
Kota Pasuruan selama tiga tahun berturut-
selama lima tahun berturut-turut selalu
turut
menunjukkan kemampuan keuangan daerah
kemampuan keuangan daerah yang Efektif
yang Rendah Sekali dengan pola hubungan
tetapi pada periode 2010 menunjukkan
Instruktif.
kemampuan
Sedang
pada
Berikut
dengan
periode
disajikan
pola
2011
grafik
kemandirian
keuangan daerah pada Gambar 2.
selalu
selalu
menunjukkan
menunjukkan
(2007-2009)
selalu
keuangan
kemampuan
menunjukkan
daerah
yang
mendekati Efektif Berimbang kemudian pada
periode
2011
menunjukkan
kemampuan keuangan daerah yang Efektif. Kota
Probolinggo
berturut-turut
selama
selalu
lima
tahun
menunjukkan
kemampuan keuangan daerah yang Efektif. Kota Surabaya pada periode 2007-2008 menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang Efektif, sedangkan pada periode 20092011 menunjukkan kemampuan daerah yang mendekati Efektif Berimbang. Kota Batu selama periode 2007-2008 menunjukkan
kemampuan keuangan daerah yang Efektif
Pada periode 2009 rata-rata nilai rasio
sedangkan
pertumbuhan
selama
periode
2009-2010
keuangan
daerah
sebesar
menunjukkan kemampuan keuangan daerah
17,39%, pemerintah kota yang memiliki nilai
yang Tidak Efektif kemudian pada tahun
rasio pertumbuhan keuangan daerah di atas
2011 menunjukkan kemampuan keuangan
rata-rata pada periode 2009 adalah Kota
daerah yang Efektif Berimbang.
Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, dan
Berikut
disajikan
grafik
kemandirian
keuangan daerah pada Gambar 3.
Kota Pasuruan. Pada periode 2010 rata-rata nilai rasio pertumbuhan keuangan daerah sebesar
8,67%,
pemerintah
kota
yang
memiliki nilai rasio pertumbuhan keuangan daerah di atas rata-rata pada periode 2010 adalah Kota Blitar, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo dan Kota Surabaya. Pada periode 2011 rata-rata nilai rasio pertumbuhan keuangan daerah sebesar 46,60%, pemerintah kota yang memiliki nilai rasio pertumbuhan keuangan daerah di atas Analisis Rasio Pertumbuhan Keuangan
Madiun, Kota Malang, Kota Surabaya dan
Daerah Berdasarkan analisis Rasio Pertumbuhan PAD diketahui pada periode 2007 rata-rata nilai rasio pertumbuhan keuangan daerah sebesar 44,83%, pemerintah kota yang memiliki nilai rasio pertumbuhan keuangan daerah di atas rata-rata pada periode 2007 adalah Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, dan Kota Batu. Pada periode 2008 rata-rata nilai rasio pertumbuhan keuangan
rata-rata pada periode 2011 adalah Kota
daerah
sebesar
20,22%,
pemerintah kota yang memiliki nilai rasio pertumbuhan keuangan daerah di atas ratarata pada periode 2008 adalah Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Pasuruan, dan Kota Batu.
Kota Batu. Berikut
disajikan
grafik
pertumbuhan
pendapatan asli daerah pada Gambar 4.
Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Berdasarkan
analisis
Rasio
Efisiensi
Keuangan Daerah diketahui bahwa Kota Blitar memiliki nilai rata-rata rasio selama lima tahun sebesar 100,67% yang berarti Efisien Berimbang. Kota Kediri memiliki nilai rata-rata rasio selama lima tahun sebesar 99,66% yang berarti mendekati Efisien Berimbang. Kota Madiun memiliki nilai rata-rata rasio selama lima tahun sebesar 94,27% yang berarti mendekati Efisien Berimbang. Kota Malang memiliki
PEMBAHASAN
nilai rata-rata rasio selama lima tahun
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui
sebesar 96,82% yang berarti mendekati
bahwa pada Rasio Kemandirian sebagian
Efisien
Mojokerto
besar Pemerintah Kota di Jawa Timur masih
memiliki nilai rata-rata rasio selama lima
memiliki pola hubungan Instruktif dimana
tahun
peranan pemerintah pusat lebih dominan
Berimbang.
sebesar
mendekati
Kota
98,59%
Efisien
yang
berarti
Berimbang.
Kota
kecuali
Kota
Surabaya
yang
mampu
Pasuruan memiliki nilai rata-rata rasio
memiliki pola hubungan Partisipatif dimana
selama lima tahun sebesar 102,23% yang
peranan
berarti Tidak Efisien. Kota Probolinggo
berkurang, hal ini menunjukkan bahwa Kota
memiliki nilai rata-rata rasio selama lima
Surabaya yang juga sebagai ibukota Provinsi
tahun
berarti
Jawa Timur lebih mampu membiayai sendiri
Kota
kegiatan pemerintahannya dengan PAD yang
Surabaya memiliki nilai rata-rata rasio
didapat. Kota Surabaya sebagai Ibukota
selama lima tahun sebesar 100,01% yang
Provinsi Jawa Timur juga merupakan pusat
berarti
Batu
perekonomian bagi wilayah timur Indonesia
memiliki nilai rata-rata rasio selama lima
sehingga Jawa Timur memiliki sejumlah
tahun
industri
sebesar
mendekati
99,44%
Efisien
Efisien
sebesar
yang
Berimbang.
Berimbang.
96,51%
Kota
yang
berarti
disajikan
grafik
besar,
di
pusat
antaranya
semakin
galangan
pembuatan kapal terbesar di Indonesia PT
mendekati Efisien Berimbang. Berikut
pemerintah
pertumbuhan
pendapatan asli daerah pada Gambar 4.
PAL yang berlokasi di Kota Surabaya, hal ini
menjadikan
Kota
Surabaya
lebih
memiliki sektor yang kompleks sehingga pendapatan
daerahnya
terdorong
oleh
berbagai sektor tersebut. Berdasarkan rasio
KESIMPULAN DAN SARAN
efektivitas diketahui bahwa hampir seluruh
Kesimpulan
Pemerintah
Kota
memiliki
kemampuan
Berdasarkan
Rasio
Daerah,
Kemandirian
pengelolaan keuangan daerah yang Efektif
Keuangan
sedangkan Kota Surabaya dan Kota Batu
kemandirian daerah Pemerintah Kota di Jawa
dalam pengelolaan keuangan daerahnya
Timur dalam lima tahun terakhir masih
Tidak Efektif.
menunjukkan
pola
pola
hubungan
hubungan
instruktif
Berdasarkan rasio pertumbuhan diketahui
dimana peranan pemerintah pusat lebih
bahwa seluruh Pemerintah Kota di Jawa
dominan daripada kemandirian pemerintah
Timur
dan
daerah dengan rasio kemandirian daerah
telah
rata-rata mencapai 22,72%. Terkecuali pada
dicapai dari periode ke periode berikutnya.
Pemerintah Kota Surabaya yang memiliki
Pemerintah Kota di Jawa Timur menyadari
rasio rata-rata 56,56% (Pola Hubungan
bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan
Partisipatif),
bagian yang turut menentukan suksesnya
Pemerintah Kota Surabaya mencapai nilai
pembangunan
yang dilaksanakan, maka
rasio 100,75% (Pola Hubungan Delegatif).
pemerintah mengusahakan agar tidak terjadi
Berdasarkan Rasio Efektivitas Keuangan
lagi
Daerah,
mampu
meningkatkan
mempertahankan
keberhasilan
penurunan
mempertahankan
yang
atau
tahun
keuangan
2011
daerah
pemerintah kota di Jawa Timur dapat
peningkatan
dikatakan Efektif. Hal ini dibuktikan dengan
pengawasan yang intensif dari petugas/aparat
hasil perhitungan antara realisasi PAD
yang
memberikan
dibandingkan dengan target PAD yang
penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat
hampir seluruh kota mencapai nilai rasio
akan pentingnya Pendapatan Asli Daerah
diatas 100% yang berarti masuk dalam
tersebut dalam menunjang pembangunan.
kategori efektif. Adapun kota yang dalam
Berdasarkan rasio efisiensi diketahui bahwa
lima tahun terakhir sulit untuk mendapatkan
seluruh Pemerintah Kota yang ada di Jawa
nilai rasio 100% adalah Kota Surabaya yang
Timur belum mampu untuk Efisien. Seluruh
rata-rata rasionya hanya 97,41% dan Kota
Kota di Jawa Timur hanya mampu Efisien
Batu yang rata-rata rasionya hanya 94,32%.
Berimbang dalam pengelolaan keuangan
Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Pendapatan
daerahnya sehingga masih perlu banyak
Asli Daerah, pada tahun 2011 terlihat
perbaikan guna terpenuhinya prinsip value
peningkatan pertumbuhan dari semua kota
for money.
yang ada, peningkatan ini sejalan dengan
dengan
bersangkutan
yang
pengelolaan
pada
dicapai
sebelumnya
nilai
minimal
bahkan
jalan
serta
pelaksanaan otonomi daerah di mana daerah
sudah mulai berusaha untuk meningkatkan
penyederhanaan, penyempurnaan mekanisme
Pendapatan Asli Daerahnya. Kenaikan dari
dan prosedur, serta penataan ulang jenis-
realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
jenis pajak daerah, retribusi daerah ataupun
tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah
jenis penerimaan daerah lainnya. Langkah-
daerah dalam meningkatkan penerimaan
langkah ini diharapkan dapat meningkatkan
daerah yang berasal dari sumber pajak dan
efektivitas sumber-sumber PAD tersebut,
retribusi yang potensial. Berdasarkan Rasio
serta meningkatkan mutu pelayanan kepada
Efisiensi Keuangan Daerah, selama periode
masyarakat.
tahun anggaran 2009-2011, tingkat efisiensi
pada sektor utama yang digunakan untuk
keuangan daerah pada sebagian Pemerintah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
Kota di Jawa Timur memiliki kecenderungan
pertumbuhan fisik daerah, pembangunan
Efisien Berimbang, dengan tingkat efisiensi
jalan, irigasi, jaringan serta fasilitas umum
di kisaran 100 %. Kecenderungan yang tidak
masyarakat. Penyelenggaraan proses lelang
efisien
suatu
terbuka
dalam
sehingga
pada
dasarnya
pemborosan,
adalah
dimana
memperhitungkan
alokasi
fiskal
yang
digunakan untuk membiayai pembangunan
Meningkatkan pembangunan
terhadap dalam
proyek
pemerintah
realisasinya
dapat
menggunakan biaya seminimal mungkin guna memenuhi kebutuhan pemerintahan.
dan aktivitas pemerintahan daerah tidak cermat dalam mengkalkulasi kapasitas fiskal
DAFTAR RUJUKAN
daerah serta tingkat prioritas pendanaan,
Abdul Hafiz, 2008, Penatausahaan dan
sehingga pencapaian sasaran tidak optimal.
Akuntansi Keuangan Daerah (Sesuai Standar
Akuntansi
Pemerintahan),
Alfabeta, Bandung
Saran Pemerintah Kota di Jawa Timur harus
Abdul Halim, 2007, Akuntansi Keuangan
mengurangi
ketergantungan
kepada
Daerah, Salemba Empat, Jakarta.
pemerintah
pusat
dengan
Adelia Shabrina Prameka, 2013, Kontribusi
mengoptimalkan potensi sumber pendapatan
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
yang ada atau dengan meminta kewenangan
Terhadap Pendapatan Asli Daerah
yang lebih luas untuk mengelola sumber
(PAD) Kabupaten Malang, Skripsi
pendapatan lain yang masih dikuasai oleh
Fakultas
pemerintah
Universitas Brawijaya Malang.
yaitu
pusat/propinsi
untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)
Ekonomi
Suatu
agar
Cipta, Jakarta.
tinggi.
Melakukan
Bisnis
Arikunto S., 2006, Prosedur Penelitian
sehingga mendorong kemandirian daerah semakin
Dan
Pendekatan
Praktek,
Rineka
Ayu Febriyanti, 2013, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota
Akuntansi
Keuangan
Daerah
Malang Tahun Anggaran 2007-2011.
Standar
Akuntansi
Pemerintahan
Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Sebagai Wujud Reformasi Manajemen
Universitas Brawijaya Malang.
Keuangan Daerah, Skripsi Fakultas
Dian
Aprianti,
2012,
Analisis
Kinerja
Keuangan Daerah Hasil Pemekaran Di Sumatera Selatan (Studi Kasus Kota Prabumulih,
Kota
Pagar
Alam,
Kabupaten Empat Lawang Tahun 20092001), Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Hasbi Adiyatullah, 2011, Analisis Kinerja Keuangan
Pemerintah
Lamongan
Sebelum
Otonomi
Daerah,
Ekonomi
dan
Kabupaten
Dan
Setelah
Skripsi
Fakultas
Bisnis
Universitas
Brawijaya Malang.
Ekonomi
dan
Bisnis
Dan
Universitas
Brawijaya Malang Indra Bastian, 2010, Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar, Penerbit Erlangga, Jakarta Lembaga Administrasi Negara dan BPKP, 2000,
Akuntabilitas
dan
Good
Governance: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintahan, Jakarta. Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, ANDI, Yogyakarta. Mariyam
HAW, Wijaya, 2002. Otonomi Daerah Dan
Kusumajadi,
2011,
Analisis
Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah
Daerah Otonom, Raja Grafindo Persada,
Terhadap
Jakarta.
Pengangguran Dan Kemiskinan. Skripsi
I Dewa Gede Bisma dan Hery Susanto, 2010, Evaluasi
Kinerja
Keuangan
Daerah
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
I
Imam Bastari, 2004, Penerapan Sistem
Fakultas
Pertumbuhan
Ekonomi
Ekonomi,
dan
Bisnis
Universitas Brawijaya Malang. Oesi Agustina, 2013,
Analisis Kinerja
Barat Tahun Anggaran 2003 β 2007,
Pengelolaan Keuangan Daerah Dan
GaneΓ Swara, Vol. 4, No.3, Desember
Tingkat Kemandirian Daerah Di Era
2010.
Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota
Ketut
Rahyuda,
Metodologi
2004,
Penelitian,
Buku
Ajar
Universitas
Udayana, Denpasar. Ihyaul Ulum, 2005, Akuntansi Sektor Publik :
Sebuah
Pengantar,
Penerbitan
Malang (Tahun Anggaran 2007-2011), Laporan
Hasil
Ekonomi
dan
Penelitian,
Fakultas
Bisnis
Universitas
Metode
Penelitian
Brawijaya Malang. Sugiyono,
2012,
Universitas Muhammadiyah Malang,
Kuantitatif
Kualitatif
Malang.
Alfabeta, Bandung.
dan
R&D,
