Lampiran IV Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 1.a Tahun 2012 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah
AKUNTANSI DI SKPKD I. UMUM Akuntansi di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) meliputi prosedur akuntansi yang terdiri dari serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi dengan menggunakan Aplikasi SIMDA dan Aplikasi BMD, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai dengan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD oleh SKPKD. Prosedur Akuntansi di SKPKD meliputi: 1. Prosedur akuntansi penerimaan kas; 2. Prosedur akuntansi pengeluaran kas; 3. Prosedur akuntansi transaksi kas lainnya; 4. Prosedur akuntansi selain kas; 5. Prosedur akuntansi aset; 6. Prosedur akuntansi kewajiban; 7. Prosedur akuntansi koreksi transaksi pengembalian pendapatan dan belanja, Pihak yang terkait dalam pelaksanaan akuntansi di SKPKD terdiri dari: 1. Fungsi Akuntansi SKPKD, yang memiliki tugas sebagai berikut: a. Mencatat transaksi berdasarkan bukti-bukti terkait; b. Memposting jurnal ke dalam buku besar; c. Membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 2. Bendahara di SKPKD, yang memiliki tugas Menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanan akuntansi di SKPKD.
II. PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS Akuntansi penerimaan kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dari pendapatan. Pada umumnya transaksi pendapatan yang ada di lingkungan SKPKD merupakan transaksi pada level Pemerintah Daerah seperti Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan.
II.1 Dokumen Sumber yang Digunakan Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi penerimaan kas (penerimaan pendapatan) adalah sebagai berikut:
1
1. Bukti Transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah, 2. Nota kredit Bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum daerah, 3. Bukti penerimaan lainnya.
II.2 Uraian Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas 1. Fungsi Akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas mencatat ke dalam jurnal penerimaan kas, disertai rekening-lawan asal penerimaaan kas dimaksud. 2. Penerimaan kas pendapatan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan secara bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran biaya) 3. Bukti transaksi penerimaan kas mencakup antara lain: a. Bukti Transfer; b. Nota Kredit; c. Bukti Penerimaan lainnya
II.3 Standar Jurnal Transaksi Penerimaan Kas Pendapatan Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi penerimaan pendapatan di SKPKD: No 1 2
Transaksi Standar Jurnal Penerimaan pendapatan Dr. Kas di Kas Daerah...............................XX Dana Perimbangan Cr. Dana Perimbangan……..........................XX Penerimaan pendapatan Dr. Kas di Kas Daerah...............................XX Lain-lain Pendapatan Cr. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Daerah yang Sah Sah…......................................................XX
II.4 Ilustrasi Jurnal Pada bagian ini akan diberikan beberapa contoh transaksi penerimaan kas pendapatan pada SKPKD. Pada tanggal 5 Maret 2011 Fungsi Akuntansi SKPKD menerima dokumen/bukti penerimaan pendapatan dari BUD dan bidang terkait pada DPPKAD. Berdasarkan dokumen/bukti transaksi tersebut diketahui bahwa selama bulan Pebruari 2011, DPPKAD menerima pendapatan yang diantaranya adalah sebagai berikut:
5 Pebruari 2011
DPPKAD menerima transfer Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan untuk bulan Januari 2011 sebesar Rp3.000.000.000,00 . 2
10 Pebruari 2011
DPPKAD menerima transfer Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dari Provinsi untuk bulan Desember 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00.
Dari transaksi tersebut di atas, Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat pada Jurnal penerimaan kas sebagai Berikut: TANGGAL
KODE AKUN
5/2/2011 1.20.1.20.06.1.1.1.01.01
URAIAN Kas di Kas Dae
DEBET 3,000,000,000.00
1.20.1.20.06.00.00.4.2.1.01.01Bagi Hasil dari PBB
10/2/2011 1.20.1.20.06.1.1.1.01.01
Kas di Kas Daerah
KREDIT
3,000,000,000.00 1,000,000,000.00
1.20.1.20.06.00.00.4.3.3.01.01Bagi Hasil dari PKB
1,000,000,000.00
III. PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS Akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas belanja. Pengeluaran kas belanja pada SKPKD meliputi pengeluaran untuk belanja bunga, subsidi, hibah dalam bentuk uang, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
III.1 Dokumen Sumber yang Digunakan: Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pengeluaran kas belanja pada SKPKD adalah sebagai berikut: 1. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi, 2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) merupakan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran. 3. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pengguna Anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana yang akan diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah, 4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk, 5. Kuitansi Pembayaran dan Bukti Pembayaran Lainnya merupakan dokumen sebagai tanda bukti pembayaran, 6. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah,
3
7. Nota Debet Bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah, 8. Bukti pengesahan SPJ merupakan dokumen yang menyatakan bahwa pengeluaran melalui UP/GU/TU telah sah dan dapat diakui sebagai belanja.
III.2 Uraian Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas 1. Fungsi Akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi Pengeluaran kas mencatat ke dalam Jurnal Pengeluaran Kas. Transaksi pengeluaran kas yang berkaitan dengan belanja meliputi: a. Transaksi belanja melalui mekanisme UP/GU/TU , yang dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara pengeluaran SKPKD. b. Transaksi belanja melalui mekanisme LS. Transaksi ini dicatat harian pada saat tanggal pemindahbukuan ke rekening penerima/pihak ketiga. 2. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto. 3. Bukti transaksi Pengeluaran kas mencakup antara lain: a. SPD, b. SPP, c. SPM, d. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D), e. Kuitansi, f. Bukti transfer, g. Nota debet, h. Bukti pengesahan SPJ, i. Bukti Pengeluaran lainnya.
III.3 Standar Jurnal Transaksi Pengeluaran Kas Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran kas di SKPKD: No 1
2 3
Transaksi Pengeluaran kas Belanja bunga melalui mekanisme UP/GU/TU Pengeluaran kas Belanja bunga melalui mekanisme LS
Standar Jurnal Dr. Belanja Bunga.......................................XX Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran.................XX
Dr. Belanja Bunga.......................................XX Cr. Kas di Kas Daerah.....................................XX Pengeluaran kas Belanja Dr. Belanja Hibah.........................................XX hibah melalui mekanisme Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran.................XX UP/GU/TU
4
No Transaksi Standar Jurnal 4 Pengeluaran kas Belanja Dr. Belanja Hibah.........................................XX hibah melalui mekanisme LS Cr. Kas di Kas Daerah......................................XX 5 Pengeluaran kas Belanja Dr. Belanja Bantuan Sosial..........................XX Bantuan Sosial melalui Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran.................XX mekanisme UP/GU/TU 6 Pengeluaran kas Belanja Dr. Belanja Bantuan Sosial..........................XX Bantuan Sosial melalui Cr. Kas di Kas Daerah......................................XX mekanisme LS 7 Pengeluaran kas Belanja Dr. Belanja Bagi Hasil...............................XX Bagi Hasil melalui Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran.................XX mekanisme UP/GU/TU 8 Pengeluaran kas Belanja Dr. Belanja Bagi Hasil...............................XX Bagi Hasil melalui Cr. Kas di Kas Daerah......................................XX mekanisme LS 9 Pengeluaran kas Belanja Dr. Belanja Bantuan Keuangan...................XX Bantuan Keuangan melalui Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran.................XX mekanisme UP/GU/TU 10 Pengeluaran kas Belanja Dr. Belanja Bantuan Keuangan...................XX Bantuan Keuangan melalui Cr. Kas di Kas Daerah......................................XX mekanisme LS 11 Pengeluaran kas Belanja Dr. Belanja Tidak Terduga.........................XX Tidak Terduga melalui Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran.................XX mekanisme UP/GU/TU 12 Pengeluaran kas Belanja Dr. Belanja Tidak Terduga.........................XX Tidak Terduga melalui Cr. Kas di Kas Daerah......................................XX mekanisme LS
III.4 Ilustrasi Jurnal Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi pengeluaran kas. Berikut disajikan beberapa transaksi pengeluaran kas yang terjadi pada tahun 2011 berdasarkan SPJ pengeluaran beserta lampirannya dari Bendahara Pengeluaran SKPKD: 5 Januari 2011
Diberikan bantuan sosial kepada yayasan kasih ibu sebesar Rp10.000.000,00. Dana yang digunakan berasal dari pencairan SP2D UP. 2 Mei 2011 Diterima SP2D LS untuk pemberian hibah kepada KPUD sebesar Rp1.000.000.000,00. 25 Agustus 2011 Diterima SP2D LS untuk pembayaran bunga pinjaman luar negeri sebesar Rp.550.000.000,00. Dari transaksi tersebut di atas, PPK-SKPD akan mencatat Jurnal sebagai Berikut:
5
TANGGAL
KODE AKUN
URAIAN
DEBET
KREDIT
Belanja Bantuan Sosial
5/1/2011 1.20.1.20.06.00.00.5.1.5.02.01Org. Kemasyarakatan 1.20.1.20.06.1.1.1.03.01
Hibah kepada 2/5/2011 1.20.1.20.06.00.00.5.1.4.01.01Pemerintah Pusat 1.20.1.20.06.1.1.1.01.01
10,000,000.00 1,000,000,000.00
Kas di Kas Daerah
Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga 25/8/2011 1.20.1.20.06.00.00.5.1.2.01.03Keuangan Bank 1.20.1.20.06.1.1.1.01.01
10,000,000.00
Kas di Bendahara Pengeluaran
1,000,000,000.00
550,000,000.00
Kas di Kas Daerah
550,000,000.00
Analisis: 1. Transaksi tanggal 5 Januari menggunakan akun Kas di Bendahara Pengeluaran karena kas diterima terlebih dahulu oleh bendahara pengeluaran SKPKD. 2. Transaksi tanggal 2 Mei dan 25 Agustus menggunakan akun kas di Kas Daerah karena bendahara pengeluaran SKPKD tidak menerima kas terlebih dahulu.
IV. PROSEDUR AKUNTANSI TRANSAKSI KAS LAINNYA Akuntansi transaksi kas lainnya pada SKPKD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas selain dari pendapatan, dan pengeluaran kas selain pengeluaran belanja. Transaksi kas lainya antara lain meliputi: 1. Penerimaan pembiayaan daerah, 2. Penerimaan penyetoran pendapatan, 3. Penerimaan penyetoran sisa kas SP2D UP/GU/TU dari bendahara pengeluaran SKPD dan SKPKD, 4. Pemindahbukuan SP2D UP/GU/TU dan LS ke rekening Bendahara Pengeluaran (SKPD dan SKPKD), dan rekening pihak ketiga, 5. Pengeluaran pembiayaan daerah, dan 6. penerimaan dan penyetoran pungutan pihak ketiga yang antara lain berupa iuran wajib pegawai (IWP), iuran Taperum, pungutan pajak pusat (PPh dan PPN). Umumnya transaksi ini diperoleh melalui mekanisme belanja LS.
IV. 1 Dokumen Sumber yang Digunakan: Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi kas lainnya adalah sebagai berikut: 1. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi,
6
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) merupakan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran. 3. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pengguna Anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana yang akan diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah, 4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk, 5. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan/pengeluaran daerah, 6. Nota debet bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening Kas Umum Daerah, 7. Nota kredit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening Kas Umum Daerah, 8. Surat Tanda Setoran (STS), 9. Bukti penerimaan/pengeluaran lainnya, 10. Bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan ke dalam Jurnal Umum, 11. Bukti lainnya. Secara ringkas dokumen sumber untuk prosedur akuntansi transaksi kas lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: No
Transaksi Belanja
1
Penyetoran pendapatan dari SKPD
2
Penyetoran sisa kas UP/GU/TU dari SKPD
3
Pemindahbukuan SP2D UP/GU/TU dan LS dari rekening kas daerah ke rekening bendahara pengeluaran dan rekening pihak ketiga
4.
Penerimaan pungutan pajak dari SP2D LS Pihak Ketiga
Dokumen Sumber
1. STS 2. Bukti memorial
1. STS 2. Bukti memorial
Lampiran Dokumen Sumber SPJ Pendapatan
SPJ Belanja
1. SP2D UP/GU/TU dan LS 2. Bukti memorial
a. SPD b. SPP c. SPM d. SPJ Belanja e. Kontrak pengadaan barang / jasa
1. SP2D 2. Bukti memorial
a. Kontrak pengadaan barang/ jasa b. Faktur pajak
7
No 5.
6.
Transaksi Belanja Penyetoran pungutan pajak dari SP2D LS Pihak Ketiga Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga
Dokumen Sumber
1. SSP 2. Bukti memorial SPM 1. SP2D 2. Bukti potongan 3. Bukti memorial
7.
Pelunasan Perhitungan 1. Nota debet Pihak Ketiga 2. Bukti potongan 3. Bukti transfer 4. Bukti pengeluaran lainnya 5. Bukti memorial
8.
Penerimaan pembiayaan
9.
Pengeluaran pembiayaan
Lampiran Dokumen Sumber Faktur pajak
SPM
1. Nota kredit 2. Bukti transfer 3. Bukti memorial
a. SPJ Pendapatan b. Perda/Surat keputusan c. Bukti lainnya
1. SP2D 2. Nota debet 3. Bukti transfer 4. Bukti memorial
a. SPD b. SPP c. SPM d. Perda/Surat Keputusan e. Bukti lainnya
IV.2 Uraian Prosedur Akuntansi Transaksi Kas Lainnya 1. Fungsi Akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti transaksi ke dalam Jurnal Umum. Transaksi kas lainnya antara lain meliputi: a. Penerimaan setoran pendapatan dan sisa kas dari SKPD, b. Pemindahbukuan ke rekening SKPD atas penerbitan SP2D UP/GU/TU dan LS, c. Penerimaan pungutan pajak dari SP2D LS Pihak Ketiga. d. Penyetoran pungutan pajak dari SP2D LS Pihak Ketiga e. Penerimaan pungutan Perhitungan Pihak Ketiga antara lain terdiri dari iuran IWP, iuran Taperum, PPh, dan PPN. f. Penyetoran pungutan Perhitungan Pihak Ketiga antara lain terdiri dari iuran IWP, iuran Taperum, PPh, dan PPN. g. Penerimaan pembiayaan h. Pengeluaran pembiayaan
8
2. Bukti transaksi kas lainnya mencakup antara lain: a. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D); b. Bukti Transfer; c. Nota Kredit; d. Bukti potongan pajak pusat; e. STS, f. SSP g. Bukti Pengeluaran/penerimaan lainnya.
IV.3 Standar Jurnal Transaksi Kas Lainnya Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi kas lainnya di SKPKD: No 1
2
3.
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Transaksi Penerimaan setoran pendapatan dan sisa kas dari SKPD Pemindahbukuan SP2D UP/GU/TU dan LS dari rekening kas daerah ke rekening bendahara pengeluaran SKPD dan rekening pihak ketiga Pemindahbukuan SP2D UP/GU/TU dan LS yang diterima terlebih dahulu kasnya ke rekening bendahara pengeluaran SKPKD Penerimaan pungutan pajak dari SP2D LS Pihak Ketiga
Standar Jurnal Dr. Kas di Kas Daerah……………………...….XX Cr.RK SKPD ….......……………........................XX Dr. RK SKPD ……………...…………………….XX Cr.Kas di Kas Daerah…………........................XX
Dr. Kas di Bendahara Pengeluaran SKPKD....XX Cr.Kas di Kas Daerah…………........................XX
Dr.Kas di Kas Daerah………….......................XX Cr. Utang Pajak …………...…………………….XX Penyetoran pungutan pajak Dr. Utang Pajak ……………...…………..…….XX dari SP2D LS Pihak Ketiga Cr.Kas di Kas Daerah…………........................XX Penerimaan Perhitungan Dr. Kas di Kas Daerah………………………….XX Pihak Ketiga Cr.Utang Perhitungan Pihak Ketiga ................XX Penyetoran Perhitungan Dr. Utang Perhitungan Pihak Ketiga ………….XX Pihak Ketiga Cr.Kas di Kas Daerah…………........................XX Penerimaan Pembiayaan Dr. Kas di Kas Daerah....................................XX Daerah Cr. Penerimaan Pembiayaan...........................XX Pengeluaran Pembiayaan Dr. Pengeluaran Pembiayaan..........................XX Cr. Kas di Kas Daerah .....................................XX
9
IV.4 Ilustrasi Jurnal Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi kas lainnya. Selama tahun anggaran 2011 Buku Kas Umum Daerah mencatat beberapa transaksi yang terkait dengan transaksi kas lainnya, yaitu: 2 Januari 2011
2 Januari 2011
8 Januari 2011
15 Januari 2011
30 Januari 2011 20 Pebruari 2011
25 Pebruari 2011
Diterbitkan SP2D LS senilai Rp.1.259.387.500,00 atas pembayaran gaji Gol. IV dan III bulan Januari 2011 untuk Dinas Kesehatan dengan rincian: Gaji Pokok Rp999.510.000,00 Tunjangan Keluarga Rp97.457.125,00 Tunjangan Jabatan Rp99.951.000,00 Tunjangan Fungsional Umum Rp62.469.375,00 Iuran Wajib Pegawai Rp52.240.000,00 Taperum Rp22.575.000,00 Tanggal pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Dinas Kesehatan adalah 2 Januari 2011. Diterbitkan SP2D UP untuk pelaksanaan belanja bantuan sosial sebesar Rp75.000.000,00. Tanggal pemindahbukuan ke rekening bendahara pengeluaran SKPKD adalah tanggal 2 Januari 2011. Diterima setoran pendapatan dari Dinas Kesehatan sebesar Rp2.000.000 untuk retribusi pelayanan kesehatan tanggal 7 Januari 2011. Diterbitkan SP2D LS untuk Dinas Kesehatan sebagai pembayaran untuk penyediaan bahan obat-obatan senilai Rp200.000.000,00 ke rekening CV. AB pada Bank XX dan jumlah pajak yang dipungut yaitu Pph 22 Rp2.727.272,00 dan PPN Rp18.181.818,00. Pembayaran tersebut di bebankan pada anggaran kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. Tanggal pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening pihak ketiga adalah 16 Januari 2011. Berdasarkan surat perintah kepala DPPKAD disetorkan IWP dan Taperum Dinas Kesehatan. DPPKAD melakukan pencairan dana cadangan untuk kegiatan pembangunan gedung sekolah. Nilai dana cadangan yang ada dalam rekening Dana Cadangan sebesar Rp52.000.000.000,00 yang terdiri dari pokok Dana Cadangan Rp50.000.000.000,00 dan Jasa Giro sebesar Rp2.000.000.000,00. DPPKAD menerima transfer sebesar Rp10.000.000.000,00 dari Bank Maluku yang merupakan pinjaman Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kepada Bank Maluku. Jangka waktu pinjaman adalah 5 tahun dengan bunga 11% per tahun. Cicilan dan pembayaran bunga dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Agustus dan Pebruari. Pembayaran dilakukan mulai bulan Agustus tahun 2011.
10
25 Agustus 2011
25 Agustus 2011
15 Oktober 2011
31 Desember 2011
Diterima SP2D LS untuk pembayaran cicilan I pokok pinjaman kepada Bank Maluku sebesar Rp.1.000.000.000,00. Tanggal pemindahbukuan adalah tanggal 25 Agustus 2011. Diterima SP2D LS untuk pembayaran bunga pinjaman kepada Bank Maluku sebesar Rp550.000.000,00. Tanggal pemindahbukuan adalah tanggal 25 Agustus 2011. Diterima SP2D LS untuk penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp2.500.000.000,00. Tanggal pemindahbukuan adalah tanggal 15 Oktober 2011. Diterima setoran sisa kas/UYHD dari bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan sebesar Rp. 5.000.000,00 dari kegiatan makan minum tamu.
Dari transaksi tersebut di atas, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat pada Jurnal Umum sebagai Berikut: TANGGAL
KODE AKUN
URAIAN
2/1/2011 1.02.1.02.01.1.2.1.01.01 RK-SKPD
DEBET
KREDIT
1,259,387,500.00
1.20.1.20.06.1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah (Pemindahbukuan dari kas daerah kepada rekening bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan untuk pembayaran gaji gol. III dan IV. bulan Januari 2011)
2/1/2011 1.20.1.20.06.1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah
1,259,387,500.00
74,815,000.00
1.20.1.20.06.2.1.1.05.01 Utang Taperum Utang Perhitungan Pihak Ketiga 1.20.1.20.06.2.1.1.06.01 Lainnya (Penerimaan kas dari PFK berasal dari gaji Gol. III dan IV bulan Januari 2011 pada Dinas Kesehatan) 2/1/2011 1.20.1.20.06.1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran
22,575,000.00 52,240,000.00
75,000,000.00
1.20.1.20.06.1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah (Pemindahbukuan dari kas daerah kepada rekening bendahara pengeluaran SKPKD) 8/1/2011 1.20.1.20.06.1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 1.02.1.02.01.1.2.1.01.01 RK-SKPD (Penerimaan setoran pendapatan Ret. Pelayanan Kesehatan dari Dinas Kesehatan
11
75,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
TANGGAL
KODE AKUN
16/1/2011 1.02.1.02.01.1.2.1.01.01 1.20.1.20.06.1.1.1.01.01
URAIAN RK-SKPD
DEBET
KREDIT
200,000,000.00
Kas di Kas Daerah
200,000,000.00
(Pemindahbukuan dari kas daerah kepada rekening Pihak Ketiga-CV AA untuk belanja obatobatan pada Dinas Kesehatan)
16/1/2011 1.20.1.20.06.1.1.1.01.01
Kas di Kas Daerah
1.20.1.20.06.2.1.3.02.01
Utang Pemotongan PPh22
1.20.1.20.06.2.1.3.03.01
Utang Pemotongan PPN (Penerimaan kas pungutan pajak PPh 22 dan PPN atas CV AA untuk penyediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan)
16/1/2011 1.20.1.20.06.2.1.3.02.01
Utang Pemotongan PPh22
1.20.1.20.06.2.1.3.03.01
Utang Pemotongan PPN
1.20.1.20.06.1.1.1.01.01
Kas di Kas Daerah (Penyetoran kas pungutan pajak PPh 22 dan PPN atas CV AA untuk penyediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan)
30/1/2011 1.20.1.20.06.2.1.1.05.01 1.20.1.20.06.2.1.1.06.01
Utang Taperum Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
1.20.1.20.06.1.1.1.01.01
Kas di Kas Daerah
20,909,090.00 2,727,272.00 18,181,818.00
2,727,272.00 18,181,818.00 20,909,090.00
22,575,000.00 52,240,000.00 74,815,000.00
(penyetoran kas PFK berasal dari gaji Gol. III dan IV bulan Januari 2009 pada Dinas Kesehatan) 20/2/2011 1.20.1.20.06.1.1.1.01.01 1.20.1.20.06.1.2.1.01.01
Kas di Kas Daerah
52,000,000,000.00
RK-SKPD
2,000,000,000.00
1.20.1.20.06.00.00.6.1.2.01.01Pencairan Dana Cadangan
50,000,000,000.00
(Pencairan dana cadangan yang terdiri dari pokok dana cadangan dan jasa giro) Kas di Kas Daerah Penerimaan Pinjaman Daerah 1.20.1.20.06.00.00.6.1.4.03.01dari Lembaga Keuangan Bank (Penerimaan pinjaman daerah dari Bank maluku) Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga 25/8/2011 1.20.1.20.06.00.00.6.2.3.03.01Keuangan Bank 25/2/2011 1.20.1.20.06.1.1.1.01.01
1.20.1.20.06.1.1.1.01.01
Kas di Kas Daerah (Pembayaran cicilan pokok I kepada Bank Maluku untuk utang Jangka Panjang)
12
10,000,000,000.00 10,000,000,000.00
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
TANGGAL
KODE AKUN
URAIAN
Bunga Utang Pinjaman kepada 25/8/2011 1.20.1.20.06.00.00.5.1.2.01.03Lembaga Keuangan Bank 1.20.1.20.06.1.1.1.01.01
31/12/2011 1.20.1.20.06.1.1.1.01.01 1.02.1.02.01.1.2.1.01.01
550,000,000.00
2,500,000,000.00
Kas di Kas Daerah (Penyertaan modal kepada PDAM) Kas di Kas Daerah
KREDIT
550,000,000.00
Kas di Kas Daerah (Pembayaran bunga pinjaman kepada Bank Maluku untuk utang Jangka Panjang)
15/10/2011 1.20.1.20.06.00.00.6.2.2.02.01Penyertaan Modal ke BUMD 1.20.1.20.06.1.1.1.01.01
DEBET
2,500,000,000.00
5,000,000.00
RK-SKPD (Penerimaan setoran sisa kas dari bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan untuk belanja makan dan minum tamu)
5,000,000.00
Analisis: 1. Transaksi SP2D LS Gaji tanggal 2 Januari 2011 terdiri dari 2 (dua) transaksi, yaitu: a. Transaksi antar kantor untuk pemindahbukuan kas dari Kas Daerah kepada Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan. b. Transaksi penerimaan pungutan Pihak Ketiga berupa IWP dan iuran Taperum yang mengakibatkan timbulnya utang Pemotongan Pihak Ketiga. 2. Transaksi tanggal 15 Januari 2011 berdasarkan tanggal pemidahbukuan dicatat pada tanggal 16 Januari 2011. Transaksi ini terdiri dari 3 (tiga) transaksi, yaitu: a. Transaksi antar kantor untuk pemindahbukuan kas dari Kas Daerah kepada rekening pihak ketiga. b. Transaksi penerimaan pungutan pajak dari SP2D LS Pihak Ketiga berupa PPh dan PPN yang mengibatkan timbulnya utang pajak pusat. c. Transaksi penyetoran pungutan pajak dari SP2D LS Pihak Ketiga berupa PPh dan PPN yang mengakibatkan hapusnya utang pajak pusat. 3. Transaksi tanggal 20 Februari 2011 selain mempengaruhi akun kas dan akun penerimaan pembiayaan, juga mempengaruhi akun dana cadangan dan akun ekuitas dana pada neraca sehingga perlu dibuat jurnal korolari untuk menyesuaikan posisi dana cadangan dan ekuitas dana. Jurnal ini dibuat pada Jurnal Umum berdasarkan prosedur akuntansi aset Dana Cadangan.
TANGGAL
KODE AKUN
20/2/2011 1.20.1.20.06.3.3.1.01.01 1.20.1.20.06.1.5.1.01.01
URAIAN Diinvestasikan dalam DCD Dana Cadangan (Pencairan dana cadangan)
13
DEBET
KREDIT
52,000,000,000.00 52,000,000,000.00
Kas yang diterima dari pencairan dana cadangan terdiri dari pokok dana cadangan sebesar Rp50.000.000.000,00 dan jasa giro hasil penempatan dana cadangan sebesar Rp2.000.000.000,00. Pada jurnal penerimaan kas dana cadangan di atas, diasumsikan bahwa pendapatan yang berasal dari Jasa Giro merupakan target pendapatan dari DPPKAD sebagai SKPD sehingga akun yang muncul adalah akun antar kantor (RK-SKPD). Pada DPPKAD sebagai SKPD, bendahara penerimaan akan mencatat dalam Jurnal Umum berdasarkan prosedur Akuntansi Selain Kas sebagai berikut: TANGGAL
KODE AKUN
20/2/2011 1.20.1.20.06.3.4.1.01.01
URAIAN RK-PPKD
DEBET
KREDIT
2,000,000,000.00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.4.02.03Jasa Giro-Dana Cadangan (Penerimaan jasa giro dari pencairan Dana Cadangan)
2,000,000,000.00
Apabila penerimaan jasa giro yang berasal dari pencairan dana cadangan merupakan target pendapatan DPPKAD sebagai SKPKD, maka jurnal pada 20-02-11 akan menjadi: TANGGAL
KODE AKUN
20/2/2011 1.20.1.20.06.1.1.1.01.01
URAIAN Kas di Kas Daerah
DEBET
KREDIT
52,000,000,000.00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.4.02.03Jasa Giro-Dana Cadangan
2,000,000,000.00
1.20.1.20.06.00.00.6.1.2.01.01Pencairan Dana Cadangan
50,000,000,000.00
(Pencairan dana cadangan yang terdiri dari pokok dana cadangan dan jasa giro)
4. Transaksi tanggal 25 Pebruari 2011 selain mempengaruhi akun kas dan akun penerimaan pembiayaan, juga mempengaruhi akun kewajiban dan akun ekuitas dana pada neraca sehingga perlu dibuat jurnal korolari untuk menyesuaikan posisi kewajiban dan ekuitas dana. Jurnal ini dibuat pada Jurnal Umum berdasarkan prosedur akuntansi Kewajiban. TANGGAL
KODE AKUN
25/2/2011 1.20.1.20.06.3.2.4.01.01 1.20.1.20.06.2.2.1.03.01
URAIAN Dana yg hrs disediakan untuk pemb. Utang Jk. Pjg – Utang Dalam Negeri Utang Dalam Negeri-Bank (Pengakuan utang jangka panjang dalam negeri yang berasal dari pinjaman Bank Maluku)
14
DEBET
KREDIT
10,000,000,000.00 10,000,000,000.00
5. Transaksi pembayara cicilan I Pokok Pinjaman tanggal 25 Agustus 2011, tidak hanya mempengaruhi akun kas dan akun pengeluaran pembiayaan, tapi juga mempengaruhi akun kewajiban dan ekuitas dana pada neraca sehingga perlu dibuat jurnal korolari. Jurnal ini dibuat pada Jurnal Umum. TANGGAL
KODE AKUN
URAIAN
25/2/2011 1.20.1.20.06.2.2.1.03.01 Utang Dalam Negeri-Bank Dana yg hrs disediakan untuk pemb. Utang Jk. Pjg – Utang 1.20.1.20.06.3.2.4.01.01 Dalam Negeri (Penyesuaian saldo utang jangka panjang dan ekuitas dana karena pembayaran cicilan pokok I)
DEBET
KREDIT
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
6. Transaksi tanggal 15 Oktober 2011 tidak hanya mempengaruhi akun kas dan akun pengeluaran pembiayaan, tapi juga mempengaruhi akun aset dan ekuitas dana pada neraca sehingga perlu dibuat jurnal korolari. Jurnal ini dibuat pada Jurnal Umum. TANGGAL
KODE AKUN
URAIAN
Penyertaan Modal Pemerintah 15/10/2011 1.20.1.20.06.1.3.2.01.02 Daerah pada PDAM Diinvestasikan dlm Investasi Jk. 1.20.1.20.06. 3.2.1.02.01 Panjang-Investasi Permanen (Penyesuaian saldi penyertaan modal karena penambahan penyertaan modal pada PDAM)
DEBET
KREDIT
2,500,000,000.00
2,500,000,000.00
V. PROSEDUR AKUNTANSI SELAIN KAS Akuntansi selain kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi selain kas SKPKD. Prosedur akuntansi selain kas meliputi: 1. Koreksi karena salah pembukuan, 2. Penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan pada akhir tahun, 3. Reklasifikasi belanja modal menjadi aset tetap, 4. Reklasifikasi akibat koreksi yang ditemukan di kemudian hari.
V. 1 Dokumen Sumber yang Digunakan: Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi selain kas adalah sebagai berikut:
15
1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) merupakan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran. 2. Surat perintah mebayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pengguna Anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana yang akan diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah, 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk, 4. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah, 5. Nota debet bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah, 6. Nota kredit bank merupakan dokumen atu bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening Kas Umum Daerah, 7. Surat Tanda Setoran (STS) sebagai tanda bukti penyetoran pendapatan dan rekening Kas Umum Daerah, 8. Berita acara serah terima barang/jasa, 9. Kontrak perjanjian dengan pihak ketiga, 10. Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam Jurnal Umum, 11. Bukti transaksi lainnya. Secara ringkas dokumen sumber untuk prosedur akuntansi selain kas dapat dilihat pada tabel berikut ini: No 1
Transaksi Koreksi kesalahan pembukuan
Dokumen Sumber 1. STS 2. Nota kredit bank 3. SP2D 4. Nota debit bank 5. Bukti penerimaan/ pengeluaran lainnya 6. Bukti memorial
Lampiran Dokumen Sumber a. SKPD b. SKR c. SPP d. SPM e. SPJ Bendahara penerimaan/pengeluaran f. Surat tanda bukti pembayaran g. Berita acara serah terima barang/jasa h. Kontrak perjanjian dengan pihak ketiga i. Bukti lainnya
V. 2 Uraian Prosedur Akuntansi Selain Kas 1. Fungsi Akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi mencatat ke dalam Jurnal Umum. 2. Transaki koreksi dicatat oleh fungsi akuntansi SKPKD pada saat tanggal ditemukannya koreksi berdasarkan dokumen sumber. 3. Bukti transaksi Selain Kas mencakup antara lain: a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), b. Surat Tanda Setoran (STS), c. Bukti Transfer, d. Nota Kredit, e. Nota Debit, f. Bukti memorial, g. Bukti penerimaan/pengeluaran lainnya. 16
V.3 Standar Jurnal Selain Kas Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi selain kas di SKPKD: No 1
Transaksi Koreksi pembukuan
2
Koreksi pembukuan
Standar Jurnal Dr. Akun yang benar.......................................XX Cr. Akun yang salah...……...............................XX Dr. Akun yang salah...…….............................XX Cr. Akun yang benar.........................................XX
V.4 Ilustrasi Jurnal Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi non kas. Berdasarkan dokumen sumber diketahui selama tahun 2011 terdapat beberapa transaksi selain kas, yang diantaranya adalah sebagai berikut: 10 Maret 2011
Terdapat koreksi pendapatan dana perimbangan bagi hasil PBB tanggal 5 Pebruari 2011 sebesar Rp.3.000.000.000,00. Koreksi terjadi karena berdasarkan surat konfirmasi dari Departemen Keuangan, dana perimbangan tersebut merupakan transfer dana bagi hasil untuk BPHTB.
20 Oktober 2011
Berdasarkan surat konfirmasi dari bidang anggaran DPPKAD dan surat keterangan dari Direktur PDAM, diketahui bahwa pengeluaran kas daerah tanggal 15 Oktober sebesar Rp2.500.000.000,00 berupa penyertaan modal ke PDAM sebenarnya merupakan pinjaman kepada PDAM dengan masa pinjaman 5 tahun.
Dari transaksi tersebut di atas, Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat pada Jurnal Umum sebagai Berikut:
17
TANGGAL
KODE AKUN
URAIAN
DEBET
Bagi Hasil PBB 10/3/2011 1.20.1.20.06.00.00.4.2.1.01.01
3,000,000,000.00
1.20.1.20.06.00.00.4.2.1.01.02 Bagi Hasil BPHTB
3,000,000,000.00
Pemberian Pinjaman kepada 1.20.1.20.06.00.00.6.2.4.03.01 PDAM 20/3/2011 Penyertaan Modal kepada 1.20.1.20.06.00.00.6.2.2.02.01 BUMD 20/3/2011 1.20.1.20.06.1.3.1.02.01 1.20.1.20.06.3.2.1.02.01 1.20.1.20.06.1.3.2.01.02 1.20.1.20.06.3.2.1.01.01
KREDIT
2,500,000,000.00 2,500,000,000.00
Pinjaman kepada PDAM
2,500,000,000.00
Diinvestasikan dalam Investasi Jk. Panjang-Investasi Permanen
2,500,000,000.00
Penyertaan Modal pada PDAM Diinvestasikan dalam Investasi Jk. Panjang-Investasi NonPermanen
2,500,000,000.00
2,500,000,000.00
Analisis: 1. Transaksi tanggal 10 Maret 2011 menimbulkan koreksi hanya pada perubahan klasifikasi dari Bagi Hasil PBB kepada akun Bagi Hasil BPHTB. 2. Transaksi tanggal 20 Oktober 2011 terdiri dari: a. Transaksi koreksi untuk pengeluaran pembiayaan, dari pengeluaran untuk penyertaan modal kepada pengeluaran untuk pemberian pinjaman. b. Transaksi koreksi untuk akun aset dan ekuitas dana.
VI. PROSEDUR AKUNTANSI ASET Akuntansi aset pada SKPKD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan aset SKPKD. Aset pada SKPKD pada umumnya terdiri dari kas, investasi jangka pendek, aset lainnya, dan aset-aset yang berasal dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah misalnya investasi jangka panjang atau dana cadangan. Berdasarkan bukti transaksi yang ada, fungsi akuntansi SKPKD membuat bukti memorial yang sedikitnya memuat informasi sebagai berikut : 1. Tanggal transaksi 2. Jenis/nama aset 3. Kode rekening terkait 4. Klasifikasi aset 5. Nilai aset.
18
VI.1 Prosedur Akuntansi Aset Kas Prosedur akuntansi berupa aset kas sudah melekat pada transaksi penerimaan dan pengeluaran kas serta transaksi kas lainnya.
VI.2 Prosedur Akuntansi Aset Piutang (dapat ditagih/diterima sampai dengan 12 bulan) Akuntansi aset piutang pada SKPKD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi piutang SKPKD. Piutang pada SKPKD dapat berupa bagian lancar dari pinjaman yang diberikan, bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, dan piutang lainnya. VI.2.1 Dokumen Sumber Dokumen yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Peraturan daerah/surat keputusan Bupati mengenai pemberian pinjaman. 2. Surat keputusan mengenai pembebanan tuntutan perbendaharaan. 3. Berita acara hasil opname/inventarisasi piutang. 4. Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam Jurnal Umum. 5. Bukti lainnya. VI.2.2 Uraian Prosedur Akuntansi Aset Piutang 1. Fungsi Akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi mencatat piutang di dalam Jurnal Umum. 2. Piutang disajikan dalam nilai bruto. 3. Bukti transaksi mencakup antara lain: a. Peraturan daerah/surat keputusan Bupati mengenai pemberian pinjaman; b. Surat keputusan mengenai pembebanan tuntuan perbendaharaan; c. Bukti memorial; d. Bukti lainnya. 4. Piutang diakui dan dicatat pada akhir periode pelaporan keuangan (triwulanan/tahunan) dan disajikan dalam laporan keuangan periode tersebut dan dilakukan jurnal balik (reversing entry) pada awal periode berikutnya.
19
VI.2.3 Standar Jurnal Piutang (dapat ditagih/diterima sampai dengan 12 bulan) Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi piutang lancar (dapat ditagih/diterima sampai dengan 12 bulan) di SKPD: No 1
2
3
Transaksi
Standar Jurnal
Pengakuan Piutang di akhir peiode (triwulanan/tahunan)
Dr. Piutang................................................XX
Pada saat awal triwulan/tahun berikutnya, saldo piutang dilakukan jurnal balik
Dr. Cadangan Piutang..................................XX
Pengakuan Bagian Lancar Pinjaman yang diberikan di akhir peiode (triwulanan/tahunan)
Dr. Bagian Lancar Pinjaman........................XX
Cr. Cadangan Piutang………........................XX
Cr. Piutang………...........................................XX
Diinvestasikan dalam Aset LainnyaAset Lain-lain.........................................XX Cr. Cadangan Piutang………...........................XX Aset Lainnya-Aset Lain-lain.........................XX
4
Pada saat awal triwulan/tahun berikutnya, saldo Bagian Lancar pinjaman yang diberikan dilakukan Jurnal Balik
Dr. Cadangan Piutang………....................XX Aset Lainnya-Aset Lain-lain............... XX Cr. Bagian Lancar Pinjaman...............................XX Diinvestasikan dalam Aset LainnyaAset Lain-lain................................................XX
5
Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran di akhir peiode (triwulanan/tahunan)
Dr. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran...............................................XX Diinvestasikan dalam Aset LainnyaTagihan Piutang Penjualan Angsuran...XX Cr. Cadangan Piutang………...........................XX Tagihan Penjualan Angsuran.................... XX
6
Pada saat awal triwulan/tahun berikutnya, saldo Bagian Lancar Penjualan Angsuran dilakukan Jurnal Balik
Dr. Cadangan Piutang………....................XX Tagihan Penjualan Angsuran............. XX Cr. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.....................................................XX Diinvestasikan dalam Aset LainnyaTagihan Piutang Penjualan Angsuran.........XX
7
Pengakuan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan di akhir peiode (triwulanan/tahunan)
Dr. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan .............................................XX Diinvestasikan dalam Aset LainnyaTagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan...XX Cr. Cadangan Piutang………...................................XX Tuntutan perbendaharaan................................. XX
8
Pada saat awal triwulan/tahun berikutnya, saldo Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dilakukan Jurnal Balik
Dr. Cadangan Piutang………...........................XX Tuntutan perbendaharaan......................... XX Cr. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaraan ..........XX Diinvestasikan dalam Aset LainnyaTagihan Piutang Tuntutan Perbendaharaan.....XX
9 10
Pengakuan Piutang Lainnya di akhir peiode (triwulanan/tahunan)
Dr. Piutang Lainnya..........................................XX
Pada saat awal triwulan/tahun berikutnya, saldo Piutang Lainnya Lainnya dilakukan Jurnal Balik
Dr. Cadangan Piutang........................................XX
Cr. Cadangan Piutang………...................................XX Cr. Piutang Lainnya ……….....................................XX
20
VI.2.4 Ilustrasi Jurnal Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi piutang pada SKPKD. Berdasarkan dokumen sumber diketahui selama tahun 2011 terdapat beberapa transaksi piutang, yang diantaranya adalah sebagai berikut: 31 Desember 2011
PPK-SKPKD melakukan inventarisasi untuk tuntutan perbendaharaan, hal ini dilakukan dengan membandingkan antara SK pembebanan tuntutan perbendaharaan dengan cicilan pembayaran yang telah diterima sampai dengan tanggal 31 Desember 2011. Berdasarkan hasil pembandingan tersebut diketahui bahwa total tuntutan perbendaharaan yang masih harus diterima adalah Rp75.000.000.000,00 dan yang akan diterima sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp35.000.000,00.
Dari transaksi tersebut di atas, Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat pada Jurnal Umum untuk tagihan tuntutan perbendaharaan yang akan diterima dalam jangka waktu 12 bulan kedepan adalah sebagai berikut: TANGGAL
KODE AKUN
URAIAN
Bagian Lancar Tuntutan 1.20.1.20.06.1.1.3.11.01 Perbendaharaan 31/12/2011 Diinvestasikan dalam Aset 1.20.1.20.06.3.2.3.02.01 Lainnya-Tuntutan Perbendaharaan Cadangan Piutang-Bagian 1.20.1.20.06.3.1.3.11.01 Lancar Tuntutan Perbendaharaan 1.20.1.20.06.1.6.2.01.01 Tuntutan Perbendaharaan (Pengakuan bagian lancar tuntutan perbendaharaan)
DEBET
KREDIT
35,000,000.00
35,000,000.00
35,000,000.00 35,000,000.00
Analisis: Pada awal tahun berikutnya saldo pada akun piutang dibuat jurnal balik. Contohnya pada tanggal tanggal 2 Januari 2012 dibuat jurnal balik (reversing entry) untuk piutang retribusi. Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat dalam Jurnal Umum sebagai berikut:
21
TANGGAL
KODE AKUN
URAIAN
Cadangan Piutang-Bagian 1.20.1.20.06.1.1.3.11.01 Lancar Tuntutan Perbendaharaan 2/1/2012 1.20.1.20.06.1.6.2.01.01 Tuntutan Perbendaharaan Bagian Lancar Tuntutan 1.20.1.20.06.1.1.3.11.01 Perbendaharaan Diinvestasikan dalam Aset 1.20.1.20.06.3.2.3.02.01 Lainnya-Tuntutan Perbendaharaan (Jurnal balik saldo bagian lancar tuntutan perbendaharaan per 31 desember 2011)
DEBET
KREDIT
35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
35,000,000.00
VI.3 Prosedur Akuntansi Aset Investasi Akuntansi aset berupa investasi pada SKPKD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi investasi SKPKD. Investasi Pemerintah Daerah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
VI.3.1 Dokumen Sumber Dokumen yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi, 2. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pengguna Anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana yang akan diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah, 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk, 4. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah, 5. Nota debet bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah, 6. Nota kredit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening Kas Umum Daerah, 7. Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam Jurnal Umum, 22
8. Bukti transaksi lainnya.
VI.3.2 Uraian Prosedur Akuntansi Aset Investasi 1. Fungsi Akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi mencatat transaksi investasi di dalam Jurnal Umum. 2. Bukti transaksi mencakup antara lain: a. SP2D; b. Bukti transfer, c. Nota debet bank, d. Nota kredit bank, e. Bukti memorial; f. Bukti lainnya.
VI.3.3 Standar Jurnal Akuntansi Aset Investasi Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi Investasi di SKPKD: No Transaksi Standar Jurnal 1 Pengakuan Investasi Dr. Investasi Jangka Pendek...........................XX Jk Pendek Cr. Kas di Kas Daerah...….…...........................XX 2 Pelepasan Investasi Dr. Kas di Kas Daerah.....................................XX Jk Pendek Cr.Investasi Jangka Pendek.............................XX 3 Pengakuan Investasi Dr. Investasi Jangka Panjang...........................XX Jk Panjang Cr. Diinvestasikan dlm Investasi Jk Panjang......XX 4 Pelepasan Investasi Dr. Diinvestasikan dlm Investasi Jk Panjang....XX Jk Panjang Cr.Investasi Jangka Panjang.............................XX
VI.3.4 Ilustrasi Jurnal Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi aset investasi pada SKPKD. Berikut disajikan beberapa transaksi aset investasi berikut yang terjadi selama tahun anggaran 2011 berdasarkan dokumen sumber:
23
31 Januari 2011
BUD mendepositokan kas yang ada di Kas Daerah sebesar Rp20.000.000.000,00 pada Bank Maluku jangka waktu deposito 6 bulan. Diterima SP2D LS untuk penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp2.500.000.000,00.
15 Oktober 2011
Dari transaksi tersebut di atas, Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat pada Jurnal Umum sebagai Berikut: TANGGAL 31/1/2011
KODE AKUN 1.20.1.20.06.1.1.2.03.01 1.20.1.20.06. 1.1.1.01.01
15/10/2011
1.20.1.20.06.1.3.2.01.02 1.20.1.20.06. 3.2.1.02.01
URAIAN Investasi Jangka Pendek – Investasi dalam Deposito
DEBET 20,000,000,000.00
Kas di Kas Daerah (Pembentukan deposito berjangka 6 bulan di Bank Jabar) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM
KREDIT
20,000,000,000.00
2,500,000,000.00
Diinvestasikan dlm Investasi Jk. Panjang-Investasi Permanen (Penambahan penyertaan Modal pada PDAM)
2,500,000,000.00
Analisis: 1. Apabila diterima bunga dari penempatan deposito berjangka, dengan contoh transaksi sebagai berikut: 28 Pebruari 2011
Terdapat transfer dari Bank Maluku untuk bunga rekening deposito 6 bulan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp550.000.000,00.
a. Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat pada Jurnal Penerimaan Kas berdasarkan prosedur akuntansi Penerimaan Kas, apabila target pendapatan bunga deposito merupakan target DPKAD sebagai SKPKD. Transaksi tersebut akan dicatat sebagai berikut: TANGGAL
KODE AKUN
2/28/2011 1.20.1.20.06.1.1.1.01.01
URAIAN Kas di Kas Daerah
1.20.1.20.06.00.00.4.1.4.03.01 Pendapatan Bunga Deposito
DEBET
KREDIT
550,000,000.00 550,000,000.00
b. Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat pada Jurnal Umum berdasarkan prosedur akuntansi Kas Lainnya, apabila target pendapatan bunga deposito tersebut 24
merupakan target DPKAD sebagai SKPD. Transaksi tersebut akan dicatat sebagai berikut: TANGGAL
KODE AKUN
2/28/2011 1.20.1.20.06.1.1.1.01.01 1.20.1.20.06. 1.2.1.01.01
URAIAN Kas di Kas Daerah
DEBET
KREDIT
550,000,000.00
RK-SKPD (Penerimaan bunga atas deposito berjangka 1 bulan)
550,000,000.00
2. Hasil investasi jangka pendek dicatat sebagai pendapatan berdasarkan kebijakan akuntansi tentang investasi paragraf 36. 3. Apabila diterima hasil investasi jangka panjang berupa penyertaan modal, untuk pencatatannya harus berdasarkan kebijakan akuntansi tentang investasi paragraf 37. Dimana pengakuan hasil investasi harus didasarkan pada kriteria kepemilikan. Hasil investasi jangka panjang berupa penyertaan modal yang kepemilikannya kurang dari 20% dan tidak memiliki pengaruh dicatat sebagai pendapatan. Apabila kepemilikan 20% ke atas, maka bagian laba yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai penambah investasi Ilustrasi penerimaan hasil investasi adalah sebagai berikut: 15 Mei 2011
Diterima transfer dari PDAM sebesar Rp.200.000.000,00 yang merupakan bagian laba tahun 2010 PDAM yang menjadi hak Pemerintah Daerah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah hanya sebesar 10% dari total permodalan PDAM dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan.
Karena penyertaan modal hanya 10% dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan, maka hasil investasi dicatat sebagai pendapatan. a. Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat pada Jurnal Penerimaan Kas berdasarkan prosedur akuntansi Penerimaan Kas, apabila target pendapatan hasil penyertaan modal merupakan target DPKAD sebagai SKPKD. Transaksi tersebut akan dicatat sebagai berikut: TANGGAL
KODE AKUN
15-05-11 1.20.1.20.06.1.1.1.01.01
URAIAN Kas di Kas Daerah
Bagian Laba atas penyertaan 1.20.1.20.06.00.00.4.1.3.01.01 Modal pada BUMD
DEBET
KREDIT
200,000,000.00 200,000,000.00
b. Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat pada Jurnal Umum berdasarkan prosedur akuntansi Kas Lainnya, apabila target pendapatan bunga deposito tersebut merupakan target DPKAD sebagai SKPD. Transaksi tersebut akan dicatat sebagai berikut: 25
TANGGAL
KODE AKUN
15-05-11 1.20.1.20.06.1.1.1.01.01 1.20.1.20.06. 1.2.1.01.01
URAIAN Kas di Kas Daerah RK-SKPD
DEBET
KREDIT
200,000,000.00 200,000,000.00
(Penerimaan hasil investasi dari penyertaan modal)
VI.4 Prosedur Akuntansi Aset Dana Cadangan Akuntansi Aset berupa Dana Cadangan pada SKPKD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi Dana Cadangan SKPKD. VI.4.1 Dokumen Sumber Dokumen yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi, 2. Surat perintah mebayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pengguna Anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana yang akan diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah, 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk, 4. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah, 5. Nota Debet Bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah, 6. Nota Kredit Bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening Kas Umum Daerah, 7. Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam Jurnal Umum, 8. Bukti transaksi lainnya. VI.4.2 Uraian Prosedur Akuntansi Aset Dana Cadangan 1. Fungsi Akuntansi SKPKD berdasarkan dokumen sumber mencatat Dana Cadangan di dalam Jurnal Umum. 2. Bukti transaksi mencakup antara lain: a. SP2D, b. Bukti transfer, c. Nota debet bank, d. Nota kredit bank, e. Bukti memorial, f. Bukti lainnya. 26
VI.4.3 Standar Jurnal Dana Cadangan Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi Dana Cadangan: No 1
Transaksi Pengakuan Dana Cadangan
2
Pelepasan Dana Cadangan
Standar Jurnal Dr. Dana Cadangan.......................................XX Cr. Diinvestasikan dlm Dana Cadangan............XX Dr. Diinvestasikan dlm Dana Cadangan..........XX Cr. Dana Cadangan….......................................XX
VI.4.4 Ilustrasi Jurnal Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi Dana Cadangan. 20 Pebruari 2011
25 Juli 2011
DPKAD melakukan pencairan dana cadangan untuk kegiatan pembangunan gedung sekolah. Nilai dana cadangan yang ada dalam rekening Dana Cadangan sebesar Rp52.000.000.000,00 yang telah dibentuk selama 3 tahun anggaran, yang terdiri dari pokok Dana Cadangan Rp50.000.000.000,00 dan Jasa Giro sebesar Rp2.000.000.000,00. Diterima SP2D LS sebesar Rp15.000.000.000,00 untuk pembentukan Dana Cadangan pembangunan RSUD. Dana Cadangan ini ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 dan akan digunakan pada tahun 2015.
Dari transaksi tersebut di atas, Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat pada Jurnal Umum sebagai Berikut: TANGGAL
KODE AKUN
20-02-11 1.20.1.20.06.3.3.1.01.01 1.20.1.20.06.1.5.1.01.01
URAIAN Diinvestasikan dalam DCD
DEBET
KREDIT
52,000,000,000.00
Dana Cadangan
52,000,000,000.00
(Pencairan Dana Cadangan) 25-07-11 1.20.1.20.06.1.5.1.01.01 1.20.1.20.06.3.3.1.01.01
Dana Cadangan Diinvestasikan dalam DCD
15,000,000,000.00 15,000,000,000.00
(Pembentukan Dana Cadangan)
Analisis: 1. Transaksi tanggal 20 Pebruari 2011 selain mempengaruhi akun dana cadangan dan ekuitas dana juga mempengaruhi akun kas, pendapatan, dan penerimaan pembiayaan. Perubahan pada akun kas, pendapatan, dan penerimaan pembiayaan dicatat dalam Jurnal Umum (sebagaimana dijelaskan dalam Prosedur Akuntansi Kas Lainnya). 2. Transaksi tanggal 25 Juli 2011 selain mempengaruhi akun dana cadangan dan akun ekuitas dana, juga mempengaruhi akun kas dan pengeluaran pembiayaan. Perubahan akun kas dan pengeluaran pembiayaan dicatat dalam Jurnal Umum dalam prosedur akuntansi kas lainnya, dengan jurnal sebagai berikut : 27
TANGGAL
KODE AKUN
URAIAN
15-10-2011 1.20.1.20.06.00.00.6.2.1.01.01Pembentukan Dana Cadangan 1.20.1.20.06.1.1.1.01.01
Kas di Kas Daerah
DEBET
KREDIT
15,000,000,000.00 15,000,000,000.00
(Pembentukan Dana Cadangan)
VI.5. Prosedur Akuntansi Aset Lainnya Akuntansi aset lainnya pada SKPKD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi dengan Aplikasi Simda dan Aplikasi BMD, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi aset lainnya pada SKPKD. Aset lainnya SKPKD umumnya terdiri dari tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, tuntutan perbendaharan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan fihak ketiga (kemitraan), dan aset lain-lain. VI.5.1 Dokumen Sumber Dokumen yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Buku inventaris barang, 2. Berita acara serah terima pekerjaan, 3. Berita acara penilaian, 4. Berita acara serah terima barang, 5. Surat keputusan penghapusan, 6. Surat keputusan hibah, 7. Berita acara pemusnahan, 8. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD), 9. Surat Tanda Setoran (STS) merupakan dokumen yang diselenggarakan Bendahara Penerimaan untuk menyetor/mencatat transaksi penerimaan daerah dan bagi PPKSKPD untuk dijadikan dokumen dalam menyelenggarakan akuntansi pada SKPD, 10. Bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan ke dalam Jurnal Umum, 11. Bukti lainnya. VI.5.2 Uraian Prosedur Akuntansi Aset Lainnya 1. Fungsi Akuntansi SKPKD berdasarkan dokumen sumber mencatat aset lainnya di dalam Jurnal Umum. 2. Aset lainnya dicatat berdasarkan nilai perolehan dan bila tidak terdapat nilai perolehan, aset tetap disajikan dalam wajar pada saat perolehan. 3. Aset lainnya diakui pada saat tanggal terjadinya transaksi sesuai dengan tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung. 4. Bukti transaksi mencakup antara lain: a. Buku inventaris barang,
28
b. Berita acara serah terima pekerjaan, c. Berita acara penilaian, d. Berita acara serah terima barang, e. Surat keputusan penghapusan, f. Surat keputusan hibah, g. Berita acara pemusnahan, h. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD), i. Surat Tanda Setoran, j. Bukti memorial, k. Bukti lainnya. VI.5.3 Standar Jurnal Aset Lainnya Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi aset lainnya di SKPKD: No 1
Transaksi Pengakuan aset lainnya
2
Pelepasan aset lainnya
Standar Jurnal Dr. Aset Lainnya...............................................XX Cr. Diinvestasikan dlm Aset lainnya...................XX Dr. Diinvestasikan dlm Aset Lainnya.................XX Cr. Aset Lainnya..…….......................................XX
VI.5.4 Ilustrasi Jurnal Pada bagian ini diberikan contoh transaksi aset lainnya pada SKPKD. 25 Mei 2011
26 Juni 2011
Berdasarkan SK Tuntutan Perbendaharaan tanggal 25 Mei 2011 timbul tuntutan perbendaharaan atas Sdr. X sebesar Rp24.000.000,00. Tuntutan ini harus diselesaikan selama 24 bulan. Diterima angsuran pertama pembayaran tuntutan perbendaharaan atas nama Sdr. X sebesar Rp1.000.000,00
Dari transaksi tersebut di atas, Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat pada Jurnal Umum sebagai Berikut: TANGGAL
KODE AKUN
URAIAN
25-05-2011 1.02.1.02.01.1.6.2.01.01 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan Diinvestasikan dlm Aset Lainnya1.02.1.02.01.3.2.3.02.01 Tuntutan Perbendaharaan Diinvestasikan dlm Aset Lainnya1.02.1.02.01.3.2.3.02.01 26-06-2011 Tuntutan Perbendaharaan 1.02.1.02.01.1.6.2.01.01 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
29
DEBET
KREDIT
24,000,000.00 24,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Analisis: Transaksi tanggal 26 Juni 2011 selain mempengaruhi akun aset dan ekuitas dana juga mempengaruhi akun kas dan pendapatan. Perubahan pada akun kas dan pendapatan akan di jurnal oleh Fungsi Akuntansi SKPKD sebagai berikut: 1. Apabila penerimaan pembayaran Tuntutan Perbendaharaan merupakan target DPKAD sebagai SKPKD, maka Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat dalam Jurnal Penerimaan Kas berdasarkan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas sebagai berikut: TANGGAL
KODE AKUN
26-06-2011 1.20.1.20.06.1.1.1.01.01 1.20.1.20.06.00.00.4.1.4.04.01
URAIAN Kas di Kas Daerah
DEBET
KREDIT
1,000,000.00
Tuntutan Ganti Kerugian DaerahKerugian Uang
1,000,000.00
2. Apabila penerimaan pembayaran Tuntutan Perbendaharaan merupakan target DPKAD sebagai SKPD, maka Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat dalam Jurnal Umum berdasarkan Prosedur Akuntansi Kas Lainnya sebagai berikut: TANGGAL
KODE AKUN
26-06-2011 1.20.1.20.06.1.1.1.01.01 1.20.1.20.06.1.2.1.01.01
URAIAN Kas di Kas Daerah RK-SKPD
DEBET
KREDIT
1,000,000.00 1,000,000.00
(Penerimaan pembayaran Tuntutan Perbendaharaan)
VII. PROSEDUR AKUNTANSI KEWAJIBAN Akuntansi kewajiban pada SKPKD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan kewajiban/utang SKPKD. Pada umumnya kewajiban yang timbul dalam transaksi umumnya berasal dari transaksi pembiayaan.
VII.1 Dokumen Sumber Dokumen yang dijadikan sebagai dasar pencatatan transaksi prosedur akuntansi kewajiban terdiri dari: 1. Surat perintah membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pengguna Anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana yang akan diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah, 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk, 3. Nota kredit, 30
4. Nota debet, 5. Kontrak perjanjian pinjaman, 6. Bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan ke dalam Jurnal Umum, 7. Bukti transaksi lainnya. Secara ringkas dokumen sumber untuk prosedur akuntansi kewajiban dapat dilihat pada tabel berikut ini: No 1
2
Transaksi Pengakuan Utang karena transaksi pembiayaan
Pelunasan Utang karena transaksi pembiayaan
Dokumen Sumber
Lampiran Dokumen Sumber
1. Nota kredit 2. Bukti memorial 3. Tanda terima uang 4. Bukti transaksi lainnya
a. SP2D b. Kontrak perjanjian
1. SP2D 2. Nota debet 3. Bukti pelunasan 4. Bukti memorial 5. Bukti transaksi lainnya
a. SPM b. Kontrak perjanjian
VII. 2 Uraian Prosedur Akuntansi Kewajiban 1. Fungsi Akuntansi SKPKD berdasarkan dokumen sumber mencatat kewajiban di dalam Jurnal Umum. 2. Kewajiban dicatat berdasarkan nilai nominal. 3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. 4. Bukti transaksi mencakup antara lain: a. SPM, b. SP2D, c. Nota kredit, d. Nota debet, e. Perjanjian pinjaman, f. Bukti memorial, g. Bukti lainnya.
VII. 3 Standar Jurnal Kewajiban Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi kewajiban di SKPKD:
31
No 1
Transaksi Pengakuan utang transaksi Pembiayaan
2
Pelunasan Pembiayaan
utang
Standar Jurnal karena Dr. Dana yg harus disediakan untuk pembayaran utang jangka Panjang …………......……….XX Cr.Kewajiban Jangka Panjang...........................XX karena Dr. Kewajiban Jangka Panjang........ ......……….XX Cr. Dana yg harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang....................................XX
VII. 4 Ilustrasi Jurnal Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi kewajiban pada SKPKD. Selama tahun anggaran 2011 terdapat beberapa transaksi kewajiban berdasarkan dokumen sumber sebagai berikut: 25 Pebruari 2011
25 Agustus 2011
DPKAD menerima transfer sebesar Rp10.000.000,00 yang merupakan pinjaman dari Bank Maluku, Jangka waktu pinjaman adalah 5 tahun dengan bunga 11% per tahun. Cicilan dan pembayaran bunga dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Agustus dan Pebruari. Pembayaran cicilan pokok dilakukan mulai bulan Agustus 2011. Diterima SP2D LS untuk pembayaran cicilan I pokok pinjaman Bank Maluku sebesar Rp.1.000.000.000,00. Tanggal pemindahbukuan adalah 25 Agustus 2011.
Dari transaksi tersebut di atas, PPK-SKPD akan mencatat pada Jurnal Umum sebagai Berikut: TANGGAL 25-02-2011
KODE AKUN 1.20.1.20.06.3.2.4.01.01
URAIAN Dana yg hrs disediakan untuk pemb. Utang Jk. Pjg – Utang Dalam Negeri
DEBET
KREDIT
10,000,000,000.00
1.20.1.20.06.2.2.1.03.01 Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan
10,000,000,000.00
(Penerimaan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri dari Bank Maluku) 25-08-2011
1.20.1.20.06.2.2.1.03.01 Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan Dana yg hrs disediakan untuk pemb. 1.20.1.20.06.3.2.4.01.01 Utang Jk. Pjg – Utang Dalam Negeri (Pembayaran cicilan I Utang Jangka Panjang Dalam Negeri dari Bank Maluku)
32
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
Analisis: 1. Transaksi tanggal 25 Pebruari 2011 selain mempengaruhi posisi kewajiban dan ekuitas dana, juga mempengaruhi posisi kas dan penerimaan pembiayaan. Perubahan posisi kas dan penerimaan pembiayaan dicatat pada Jurnal Umum berdasarkan prosedur Akuntansi Kas Lainnya. Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat sebagai berikut: TANGGAL
KODE AKUN
25-02-2011 1.20.1.20.06.1.1.1.01.01
URAIAN Kas di Kas Daerah
DEBET
KREDIT
10,000,000,000.00
Penerimaan Pinjaman Daerah dari 1.20.1.20.06.00.00.6.1.4.03.01 Lembaga Keuangan Bank
10,000,000,000.00
(Penerimaan pinjaman daerah dari Bank Maluku)
2. Transaksi tanggal 25 Agustus 2011 selain mempengaruhi posisi kewajiban dan ekuitas dana, juga mempengaruhi posisi kas dan pengeluaran pembiayaan. Perubahan posisi kas dan pengeluaran pembiayaan dicatat pada Jurnal Umum berdasarkan prosedur Akuntansi Kas Lainnya. Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat sebagai berikut: TANGGAL
KODE AKUN
URAIAN
Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh 1.20.1.20.06.00.00.6.2.3.03.01Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank 25-02-2011 1.20.1.20.06.1.1.1.01.01
Kas di Kas Daerah
DEBET
KREDIT
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
(Pembayaran cicilan pokok I kepada Bank Maluku untuk utang Jangka Panjang)
VIII. PROSEDUR AKUNTANSI KOREKSI TRANSAKSI PENGEMBALIAN PENDAPATAN DAN BELANJA Akuntansi koreksi terhadap pengembalian pendapatan dan belanja daerah meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan koreksi pendapatan dan belanja daerah yang mengakibatkan adanya pengembalian. Pengembalian pendapatan terdiri dari pengembalian pendapatan yang sifatnya: 1. Berulang (recurring) baik yang terjadi di periode berjalan atau periode sebelumnya, 2. Tidak berulang (non-recurring) tetapi terjadi dalam periode yang berjalan, 3. Tidak berulang dan terkait dengan pendapatan periode sebelumnya. Pengembalian belanja yang menyebabkan penerimaan kembali belanja yang terjadi pada: 1. Periode tahun anggaran berjalan dicatat sebagai pengurang belanja berkenaan,
33
2. Periode tahun anggaran sebelumnya dicatat sebagai penerimaan pendapatan dan laporan keuangan sudah diterbitkan, 3. Periode tahun anggaran sebelumnya dan laporan keuangan sudah diterbitkan serta secara material mempengaruhi posisi selain kas, maka penerimaan pengembalian dicatat sebagai pendapatan lain-lain dan dilakukan pembetulan atas akun aset serta akun ekuitas dana terkait.
VIII.1 Dokumen Sumber Dokumen yang dijadikan sebagai dasar pencatatan transaksi prosedur akuntansi koreksi pengembalian pendapatan dan belanja terdiri dari: 1. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi, 2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) merupakan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran, 3. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pengguna Anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana yang akan diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah, 4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk, 5. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan/pengeluaran daerah, 6. Nota debet bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah, 7. Nota kredit bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum daerah, 8. Bukti pengesahan SPJ merupakan dokumen yang menyatakan bahwa pengeluaran melalui UP/GU/TU telah sah dan dapat diakui sebagai belanja 9. Surat Tanda Setoran (STS) sebagai tanda bukti penyetoran pendapatan dan/atau tanda bukti penyetoran atas pengembalian belanja ke rekening Kas Daerah, 10. Bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan ke dalam Jurnal Umum, 11. Bukti penerimaan/pengeluaran lainnya. Secara ringkas dokumen sumber untuk prosedur akuntansi prosedur akuntansi koreksi pengembalian pendapatan dan belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:
34
No 1
2
Transaksi Pengembalian kelebihan pendapatan
Dokumen Sumber
Lampiran Dokumen Sumber
1. SP2D 2. Nota debit bank 3. Bukti pengeluaran lainnya 4. Bukti memorial
a. SPD b. SPP c. SPM d. SPJ Bendahara Penerimaan
1. STS 2. Nota kredit bank 3. Bukti penerimaan lainnya 4. Bukti memorial
a. SP2D b. SPJ Bendahara Pengeluaran
Pengembalian kelebihan belanja
VIII.2 Uraian Prosedur Akuntansi Koreksi Pengembalian Pendapatan dan Belanja 1. Fungsi Akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi mencatat ke dalam Jurnal Umum . Transaksi koreksi pengembalian pendapatan dan belanja antara lain meliputi: a. Pengembalian pendapatan merupakan pengembalian yang sifatnya: 1) Berulang (recurring) baik yang terjadi di periode berjalan atau periode sebelumnya. 2) Tidak berulang (non-recurring) tetapi terjadi dalam periode yang berjalan. 3) Tidak berulang (non-recurring) dan terkait dengan tahun anggaran sebelumnya. b. Pengembalian belanja yang menyebabkan penerimaan kembali belanja yang terjadi pada: 1) Periode tahun anggaran berjalan dicatat sebagai pengurang belanja berkenaan, 2) Periode tahun anggaran sebelumnya dicatat sebagai penerimaan pendapatan dan laporan keuangan sudah diterbitkan. 3) Periode tahun anggaran sebelumnya dan secara material mempengaruhi akun selain kas dan ekuitas dana terkait. 2. Bukti transaksi transaksi mencakup antara lain: a. SP2D, b. Bukti transfer; c. Nota kredit; d. Nota debit; e. STS, f. Bukti Pengeluaran/penerimaan lainnya, g. Bukti memorial. 35
VIII. 3 Standar Jurnal Koreksi Pengembalian Pendapatan dan Belanja Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi koreksi pengembalian pendapatan dan belanja di SKPKD:
No Transaksi 1 Pengembalian Kelebihan Pendapatan di SKPKD periode berjalan dan periode sebelumnya dimana Laporan Keuangan belum diterbitkan 2 Pengembalian Kelebihan Pendapatan di SKPD periode berjalan dan periode sebelumnya dimana Laporan Keuangan belum diterbitkan 3 Pengembalian kelebihan pendapatan bersifat tidak berulang dan Laporan Keuangan telah diterbitkan 4 Pengembalian Belanja Periode Berjalan di SKPKD 5
6
7
Standar Jurnal Dr. Pendapatan......................………………….XX Cr.Kas di Kas Daerah...……..…........................XX
Dr. RK SKPD..................................................XX Cr.Kas di Kas Daerah...……..…........................XX
Dr. SILPA........................................................XX Cr.Kas di Kas Daerah...………..........................XX
Dr. Kas di Kas Daerah...................................XX Cr. Belanja.........................................................XX Pengembalian Belanja Periode Dr. Kas di Kas Daerah.....................................XX Sebelumnya di SKPKD dan Cr. RK SKPD ....................................................XX Laporan Keuangan telah diterbitkan Pengembalian Belanja Periode Dr. Kas di Kas Daerah....................................XX Berjalan pada SKPD, Kas tidak Cr. RK SKPD.....................................................XX diterima oleh Bendahara Pengeluaran Pengembalian Belanja Periode Dr. Kas di Kas Daerah....................................XX Sebelumnya pada SKPD, kas Cr. RK SKPD.....................................................XX tidak diterima oleh Bendahara Pengeluaran dan Lap Keuangan tlh diterbitkan
36
VIII. 4 Ilustrasi Jurnal Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi koreksi pengembalian pendapatan dan belanja.
VIII.4.1 Pengembalian Pendapatan Dari transaksi tersebut di atas, Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat pada Jurnal Umum sebagai Berikut: 3 Januari 2011
5 Pebruari 2011
TANGGAL 3/1/2011
Diterbitkan SP2D LS untuk pengembalian pendapatan bagi hasil pajak bumi dan bangunan yang diterima pada TA 2009 sebesar Rp1.500.000.000,00. Laporan keuangan TA 2009 sedang dalam tahap penyusunan. (Transaksi SKPKD) Diterbitkan SP2D-LS sebesar Rp2.500.000,00 untuk pengembalian kelebihan pendapatan pajak hotel bintang tiga STS No 104 tanggal 2 Januari 2010, dana dipindahbukukan ke rekening wajib pajak tanggal 4 Pebruari 2010. (Transaski pendapatan SKPD)
KODE AKUN
URAIAN
1.20.1.20.06.00.00.4.2.1.01.01Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan 1.20.1.20.06.1.1.1.01.01
DEBET
KREDIT
1,500,000,000.00
Kas di Kas Daerah
1,500,000,000.00
(Koreksi pengembalian pendapatan atas bagi hasil PBB TA 2009). 4/1/2011 1.02.1.02.01.1.2.1.01.01 1.20.1.20.06.1.1.1.01.01
RK SKPD
2,500,000.00
Kas di Kas Daerah
2,500,000.00
(Koreksi pengembalian pendapatan atas Pajak Hotel tanggal 2 Januari 2010).
Analisis: 1. Transaksi tanggal 3 Januari 2009 terkait dengan tahun anggaran 2008, namun pada saat tanggal transaksi Laporan Keuangan belum selesai dibuat. 2. Transaksi tanggal 5 Pebruari 2009 merupakan pengembalian pendapatan yang berasal dari SKPD untuk transaksi tahun berjalan.
37
VIII.4.2 Pengembalian Belanja Selama tahun anggaran 2011 berdasarkan dokumen sumber terdapat beberapa transaksi yang berkaitan dengan transaksi pengembalian belanja sebagai berikut: 8 Juli 2011
2 Agustus 20011
Terdapat pengembalian belanja berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat terdapat kelebihan pembayaran atas belanja bantuan sosial sebesar Rp200.000,00 pada bulan Pebruari 2009 (transaksi pengembalian belanja SKPKD)
Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Pustu di Kecamatan Benda pada pelaksanaan kegiatan kegiatan pembangunan puskesmas pembantu TA 2010 sebesar Rp100.000,00 pada Dinas Kesehatan. Laporan Keuangan telah diterbitkan. Pengembalian tersebut langsung dibayarkan oleh Pihak Ketiga ke rekening Kas Daerah (transaksi pengembalian belanja SKPD)
Dari transaksi tersebut di atas, Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat pada Jurnal Umum sebagai Berikut:
TANGGAL 8/7/2011
KODE AKUN 1.20.1.20.06.1.1.1.01.01
URAIAN Kas di Kas Daerah
DEBET
KREDIT
200,000.00
Belanja Bantuan Sosial Organisasi 1.20.1.20.06.00.00.5.1.5.01.01 Kemasyarakatan
200,000.00
(Koreksi pengembalian belanja bantuan sosial) 2/8/2011
1.20.1.20.06.1.1.1.01.01
Kas di Kas Daerah
1.02.1.02.01.1.2.1.01.01
RK SKPD
100,000.00 100,000.00
(Koreksi pengembalian belanja pada Dinas Kesehatan untuk transaksi TA 2010)
38
Analisis: Transaksi tanggal 2 Agustus 2011 merupakan transaksi pengembalian belanja SKPD yang terjadi pada periode tahun sebelumnya dan pada tanggal tersebut laporan keuangan sudah diterbitkan. Hal ini mengakibatkan realisasi belanja SKPD TA 2010 sudah ditetapkan (tidak bisa berubah). Penerimaan kas yang berasal dari pengembalian belanja ini diakui sebagai penerimaan pendapatan lain-lain dan dicatat oleh DPPKAD sebagai SKPD (penerimaan pendapatan yang berasal dari pengembalian belanja tahun sebelumnya dimana Laporan keuangan sudah diterbitkan merupakan target penerimaan DPPKAD sebagai SKPD). PPK-SKPD DPPKAD akan mencatat pada Jurnal Umum berdasarkan prosedur akuntansi Selain Kas sebagai berikut: TANGGAL
KODE AKUN
2/8/2011 1.20.1.20.06.3.4.1.01.01
URAIAN RK-Pusat
DEBET
KREDIT
100,000.00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.4.10.06Pendapatan Pengembalian (Penerimaan pengembalian belanja dari TA 2010)
BUPATI MALUKU TENGGARA
Ir. ANDERIAS RENTANUBUN
39
100,000.00
