AKTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT L.S.M. LASKAR MERAH PUTIH Nomor 8.- Tanggal 30 Agustus 2014 Pada hari ini SENIN tanggal TIGA PULUH AGUSTUS tahun DUA RIBU EMPAT (30-82004). Hadir di hadapan saya, IRMA BONITA, Sariana Hukum, Notaris di Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: 1.
Tuan EDDY HARTAWAN STSWONO, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, jalan Mangga Besar 3 DE/8, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 009. Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
2.
Tuan ABDUL MANAP MUHAMAD SYARIEF, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Kebon Sayur, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 015, Kelurahan Badara Cina, Kecamatan - Jatinegara, Jakarta Timur ;
3.
Tuan EDY YUSWANSJAH PANJAITAN, swasta, bertempat tinggal di Bogor, Cilebut Kaum, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 03, Kelurahan Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Bogor;
4.
Nona FANNY AMINADIA, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Gang Sawo IV, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 010, Kelurahan ManggaraI Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;
5.
Tuan YANCE KAPOH, swasta, bertempat tinggal di Tanggerang, Jalan Kenanga I C14/20, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 10, Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tanggerang ;
6.
Nona DEWI, Swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Kutilang III nomor 142 Rukun Tetangga 004, Rukun Warga XI Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok;
7.
Tuan HERMANSHYAH M. NEOR, wartawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Penegak no 17, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Maraman Jakarta Timur ;
8.
Tuan HAJI JUMALA, swasta bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kayu Manis nomor 6, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Bale Kambang, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur;
9.
Tuan EDDY HERNANDARI, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Thalib II nomor 8, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 005, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
10. Tuan MINTO YUWONO PA swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Cempaka Wangi, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat; 11. Tuan TOTO UZUL FATAH, wartawan, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Musholla Darussalam Nomor 52, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Tangerang; 12. Tuan ANDI BASO AMIR, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Batu Ampar, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur; 13. Tuan EDDY JOKO WIBOWO, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Tomang Banjir Kanal, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 013, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat; 14. Tuan BOBBY BENG FLORIS, swasta, bertempat tinggal di Bogor, Bantarkemang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kecamatan Bogor Timur, Bogor; 15. Tuan Raden Mas BIOS G. ABIOSO, seniman, bertempat tinggal di Depok. Jalan Raya Kukusan Nomor 72, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Depok; 16. Tuan HAFEEZUL RAHMAT AWAN, tabib, bertempat tinggal di Jakarta, Cipinang Kebembem, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012. Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta timur; 17. Tuan WAHYU WIBISANA. wartawan, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung Duri Dalam, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat; 18. Tuan IRWANSYAH GUNADI, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Matraman Dalam II Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 008, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat; 19. Tuan ERWIN TRINAYANDA, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Latumeten I Gang 7 Nomor 9, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
20. Tuan ADRIAN MAELITE, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Blora Nomor 19, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 016 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat; 21. Tuan ADE ERFIL MANURUNG, swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Kampong Dua, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi; 22. Tuan Haji A. WIDODO, wartawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sungai Bambu VI A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara; 23. Tuan RUSMAN, wartawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Asem Nomor 38, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat; 24. Tuan PANJANG HARTAWAN TARIGAN, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Meruya Indah A Nomor 6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat; 25. Tuan Doktorandus HELWI HENGKENGBALA, swasta,bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sawah Lio IV nomer 34, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat; 26. Tuan Doktorandus B. MANGUNSONG, Sariana Hukum, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pembina nomer 3, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 002, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur; 27. Tuan EDY PANJAITAN, swasta, bertempat tinggal di Jakarta dan Tangerang, Jalan Al Azhar nomor 51, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Tangerang; 28. Nyonya CHAIRUD DARIAH DAHLIA, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Tebet Barat VIII Nomor 34, Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 004, Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan; Para penghadap yang bertindak dalam kedudukanya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan senantiasa memohon ridho dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu lembaga swadaya masyarakat dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini. (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran Dasar) sebagai berikut:
BAB I PENDAHALUAN Pasal 1 NAMA DAN TEMPAT KEDUUDUKAN Organisasi ini diberi nama : FB-LMP, Kepanjangan dari : FORUM BERSAMA LASKAR MERAH PUTIH Didirikan di Jakarta pada tanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu (28-10-2000), berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Jakarta, dan untuk pertama kalinya berkantor di Jalan Pintu Air Raya nomor 28 A Jakarta Pusat; Badan Pengurus Markas Besar berkedudukan di Ibukota Jakarta, badan pengurus dapat mendirikan Markas Daerah dan Markas Cabang ditempat—tempat lain. Pasal 2 AZAS Organisasi ini didirikan berazaskan PANCASILA Pasal 3 SIFAT Organisasi ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersifat mandiri dan independen. BAB II VISI,MISI DAN KEKAYAAN ORGANISASI Pasal 4 VISI Visi dari organisasi ini adalah memperjuangkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari upaya - upaya tersistematis dan masyarakat yang madani, mandiri, terbuka egaliter berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi mendepankan watak dan moral yang beradab, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan serta disiplin yang tinggi dengan bingkai Bhineka Tunggal Ika sebagai perekat dari Sabang sampat Merauke, sebagai manusia Indonesia yang siap secara mental dan spirituil untuk memberikan dharma bhaktinya bagi Bangsa dan Negara Sebagai alat sosial kontrol dalam pengabdian kepada masyarakat bangsa dan Negara maka dipandang perlu mendirikan yayasan-yayasan, lembaga-lembaga, forum-forum dan
gerakan-gerakan yang merupakan keluarga besar laskar merah putih sehingga dapat memudahkan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing; 1.
GENERASI MUDA MERAH PUTIH REPUBLIK INDONESIA
2.
BARISAN MUDA BELA NEGARA
3.
PERSATUAN SRIKANDI BELA NEGARA
4.
FORUM BERSAMA MAHASISWA BELA NEGARA
5.
LSM PENGABDIAN PUTRA BANGSA(P2B)
6.
FORUM PENEGAK KEBENARAN DAN KEADIALAN (FPKK)
7.
GERAKAN ANTI KORUPTOR INDONESIA (GAKI)
8.
GERAKAN PEMBURU HARTA KORUPTOR (GPJK)
9.
KESATUAN AKSI PEMBELA RAKYAT (KAPERA)
10. BARISAN UMAT ISLAM BERSATU (BUISTUS) 11. PEMBELA KEHORMATAN BANGSA (PKB) 12. LSM MERAH PUTIH PERKASA 13. GERAKAN NASIONAL PEDULI ANTI NARKOBA DAN TAWURAN (GAPENTA) 14. SRIKANDI LASKAR MERAH PUITH 15. LSM PENERUS PEJUANG PERINTIS KEMERDEKAAN (P3) 16. YAYASAN KESEJAHTERAAAN PENGEMUDI (YAKESPE) 17. FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT JAKARTA (FKMJ) 18. YAYASAN PUTRA-PUTRI PEJUANG KEMERDEKAAN (YAPEKE) 19. PEDULI LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA 20. LSM PEJUANG NASIB PEKERJA INDONESIA 21. LBH SERIKAT PEKERJA INDONESIA (SPI) 22. YAYASAN PENGOJEK SEPEDA MOTOR (YPSM) 23. LSM PERSAUDARAAN ANTAR SUKU DAN AGAMA 24. FORUM KOMUNIKASI PUTRA-PUTRI INDONESIA (FORKAPPI) 25. IKATAN PERSAUDARAAN ANAK BANGSA 26. FRONT PEJUANG PUTRA PUTRI BELA NEGARA 27. PEJUANG HAK-AZASI PEKERJA INDONESIA 28. LSM PERLINDUNGAN HAK-HAK RAKYAT 29. FORUM PEDULI KESEJAHTERAAN RAKYAT (FOPKERA)
30. YAYASAN KERUKUNAN ANTAR AGAMA 31. BARISAN MASYARAKAT CINTA DAMAI 32. PERSATUAN PELUKIS INDONESIA 33. FORUM KOMUNIKASI PERSAUDARAAN ANTAR ANAK BANGSA 34. GERAKAAN RAKYAT ANTI NARKOBA DAN MAKSIAT 35. IKATAN PERSAUDARAAN WARTAWAN INDONESIA 36. GENERASI MUDA ANTI TAWURAN DAN NARKOBA (GAMPARNA) 37. GERAKAN PENYELAMAT ANAK BANGSA 38. LBH PENGABDIAN PUTRA BANGSA 39. LBH LASKAR MERAH PUTIH 40. IKATAN PERSAUDARAAN PUTRA-PUTRI PEJUANG 45 41. IKATAN MASYARAKAT BETAWI BERSATU (IMABE) 42. FORUM KOMUNIKASI REMAJA INDONESIA (FORKERI) 43. LSM PERSAUDARAAN PEREMPUAN 44. IKATAN PERSAUDARAAN SESAMA PERANTAU 45. KOMUNIKASI ANAK JALANAN (KAJA) 46. PERSATUAN PENDEKAR PERSILATAN SENI BUDAYA BANTEN 47. PERSATUAN MUSIK PENGAMEN 48. LSM PEMBELA HAK PEDAGANG KAKI LIMA 49. FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT LAMPUNG 50. LSM PUTRA-PUTRI PEMERSATU BANGSA 51. LSM FORUM KOMUNIKASI PEMUDA NUSANTARA 52. PUTRA-PUTRI INU PERTIWI BERSATU 53. YAYASAN CIPTA KARYA MUDA INDONESIA (CKMJ) 54. HIMPUNAN KAWASAN INDONESIA TIMUR (HIKAIT) 55. FORUM KOMUNIKASI PEMUDA KAWANUA 56. KELOMPOK PECINTA ALAM NUSANTARA 57. PERSATUAN PEDAGANG ASONGAN (PERPEAS) 58. IKATAN WARGA TANI DAN NELAYAN INDONESIA 59. PEMBAURAN ANTAR ETNIS SUKU DAN AGAMA 60. HIMPUNAN PENGUSAHA MERAH PUTIH
61. FORUM PEMUDA PERSATUAN ISLAM 62. GERAKAN MUDA MERAH PUTIH (GEMEP) 63. FORUM BERSAMA MASYARAKAT PEDULI BANGSA (FORBEMSA) 64. LEMBAGA PEMANTAU INDEPENDEN (LPI) 65. PERGURUAN SILAT ILMU TENAGA DALAM CIREBON 66. GERAKAN ANTI JUDI (GAJU) 67. GERAKAN REMAJA ANTI MADAT (GRAM) 68. FORUM KERUKUNAN BERAGAMA 69. LSM PEDULI RAKYAT INDONESIA 70. FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT PEMATANG SIANTAR 71. FORUM SILATURAHMI MASYARAKAT NAD SE-JABOTABEK 72. PERSATUAN PUTRA-PUTRI KALIMANTAN 73. GERAKAN PENERUS PEJUANG SRIWIJAYA 74. FRONT RAKYAT INDONESIA BERSATU 75. YAYASAN HARKAT MARTABAT BANGSA 76. YAYASAN BINA ANAK BANGSA 77. YAYASAN SARANA PENDIDIKAN PUTRA BANGSA 78. JAKARTA INTERNASIONAL SECURITY (JIS) 79. KONSORSIUM PEMUDA MAHASISWA JAKARTA (KPMJ) 80. FORUM PEMBELA KERUKUNAN BERAGAMA 81. FORUM REFORMASI PEFORMASI PEMUDA KAWANUA 82. PERGURUAN SILAT IKABELA HIKMAH 83. YAYASAN PERGURUAN SILAT TENAGA DALAM (YPSTD) 84. GERAKAN NASIONAL PENYELAMAT BANGSA DAN TANAH AIR (GNPEBATA) 85. FORUM KOMUNIKASI PEDULI BANGSA 86. PERGURUAN SILAT ILMU TENAGA DALAM AL-HIKMAH 87. ALIANSI MASYARAKAT AKAR RUMPUT (ASMARU) 88. LSM FORUM PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN INDONESIA BERSATU 89. FORUM KOMUNIKASI ANAK BANGSA (FOKAB) 90. LSM UMAT BERAGAM BERSATU ANTI MAKSIAT 91. LSM PEMBELA TANAH AIR (PETA)
92. LSM GENERASI PENERUS PEJUANG AGUSTUS 45 93. KOMITE NASIONAL PEMUDA BENTENG PANCASILA 94. YAYASAN ISLAM CITRA KASIH 95. GERAKAN PERJUANGAN PEMUDA PEMERSATU BANGSA 96. YAYASAN LESTARI KEBUDAYAAAN INDONESIA 97. GABUNGAN PENGECER ROKOK INDONESIA 98. KELUARGA BESAR JAMU GENDONG INDONESIA 99. FORUM SILATURAHMI PEMANGKU ADAT 100. YAYASAN PELESTARI KEBUDAYAAN INDIA INDONESIA (YLKII) 101. FORUM SILATURAHMI ALIM ULAMA INDONESIA 102. YAYASAN SENI BUDAYA INDONESIA (YASBI) 103. YAYASAN SENI BUDAYA TIONGHOA INDONESIA 104. DEWAN NASIONAL GARDA NUSANTARA 105. YAYASAN MUSLIMAH MALUKU (YMM) 106. YAYASAN BELA BANGSA DAN NEGARA 107. LASM PEMERHATI PEREMPUAN INDONESIA (PPI) 108. DEWAN EKSEKUTIF NASIONAL FRONT MAHASISWA MERAH PUTIH (FMMP) 109. YAYASAN NUR HIDAYAH PERGURUAN TETESAN HIDAYAH 110. KOMUNIKASI SUPIR BAJAJ DKI JAKARTA 111. YAYASAN AL-MAS’UDIYAH 112. PAGUYUBAN SENI TRADISIONAL NUSANTARA 113. FORUM KOMUNIKASI PERSAUDARAAN RAKYAT INDONESIA 114. PERSATUAN OJEK MOTOR SELURUH INDONESIA (POMSI) 115. KOPERASI MERAH PUTIH 116. REFORMASI DAN DEMOKRASI KOALISI RAKYAT 117. FORUM MAHASISWA MERAH PUTIH 118. LEMBAGA KREATIFITAS ANAK BANGSA 119. KOPERASI LASKAR MERAH PUTIH 120. INTREGATED SECURITY SYSTEM (SAGAS) 121. GABUNGAN PENGIRIM TENAGA KERJA KELUAR NEGERI (GAPTENLU) 122. YAYASAN PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT INDONESIA
123. PERSATUAN SENIMAN MUSIK BHINEKA TUNGGAL IKA 124. LBH TIM PEMBELA RAKYAT 125. LEMBAGA INDEPENDENT DEMOKRASI INDONESIA (LIDI) Pasal 5 MISI Misi dari organisasi ini adalah : Mengupayakan pengembangan kreativitas dan kualItas Sumber Daya Manusia dikalangan pemuda dan generasi muda sebagai Anak Bangsa yang berprilaku luhur dan Bangga sebagai manusia Indonesia; Mengalang Persatuan dan Kesatuan komponen Anak Bangsa dalam komitemen kebangsaan sebagai implementasi Warga Negara Indonesia yang bertanggung jawab terhadap NasionalIsme dan Patrotisme demi keutuhan NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA yang merupakan harga mati bagi seluruh keluarga besar Laskar Merah Putih, Berpartisipasi aktif dalam mengkritisi kebijakan publik nyata dibidang kemandirian usaha kecil dan kewirausahaan bagi masyarakat terutama dalam sektor informasi, industri Kecil, kepariwisataan dan sektor—sektor informal sebagai langkah aplikatif dan penguatan basic ekonomi masyarakat; Menggali dan mengembangkan usaha — usaha lain yang sesuai dengan sifat, dasar dan tujuan organisasi; Pasal 6 KEKAYAAN Kekayaan Organisasi ini diperoleh dari : Bantuan yang sah dan tidak mengikat; Penghasilan dari usaha Lembaga; Hibah biasa dan hibah wasiat; Pendapatan lain yang halal; Kekayaan awal sebagai Modal Dasar dari Organisasi ini sebesar Rp. 7.000.000 ( Tujuh Juta Rupiah ).
BAB III DEWAN PENDIRI Pasal 7 Dewan Pendiri adalah mereka yang telah sepakat mendirikan organisasi ini dan telah disahkan melalui Akta Notaris Pendirian; Dewan Pendiri terdiri dari seorang ketua (merangkap anggota) seorang sekretaris (merangkap anggota), dan yang lainnya sebagai anggota Dewan Pendiri; Dewan Pendiri dapat menjadi anggota dalam struktur kepengurusan organisasi. BAB VI STRUKTUR ORGANINASI Pasal 8 Musyawarah Besar merupakan organ yang memegang kekuasaan tertinggi sebagai implementasi dan asas kedaulatan anggota dengan landasan musyawarah untuk mufakat; Ketua Umum merupakan Mandataris Musyawarah anggota dan sebagai media Kontrol terhadap jalannya organisasi dalam penentuan kebijakan sekaligus bertindak sebagai koordinator; Wakil Ketua Umum merupakan pelaksana jalannya organisasi; Bendahara Umum sebagai penggerak Keuangan organisasi menerima dan pengeluaran keuangan organisasi; Sekretaris Jenderal sebagai motor penggerak roda organisasi dan menjalankan policy organisasi; Ketua I
Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK).
Ketua II
Poltik dan Hankam.
Ketua III
Ekonomi.
Ketua IV
Penelitian Unit Usaha organisasi dan Koperasi.
Ketua V
Hubungan kerjasama ]uar negeri.
Ketua VI
Hubungan Antar Daerah.
Ketua VII
Peranan Wanita.
Ketua VIII
Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
Ketua IX
Pariwisata dan Seni Budaya.
Ketua X
Hukum & Hak Azasi Manusia.
Ketua XI
Hubungan Lintas Agama.
Ketua XII
Lingkungan Hidup.
Ketua XIII
Tenaga Kerja.
Ketua XIV
Bela Negara.
Ketua XV
Pemuda dan Olahraga.
Ketua XVI
Hubungan Masyarakat.
Ketua XVII
Pengabdian Masyarakat.
Ketua XVIII Tani dan Nelayan. Pasal 9 Hirarki organisasi Laskar Merah Putih terdiri dari : Badan pengurus Markas Besar berkedudukan di Jakarta Badan pengurus dapat mendirikan Markas Daerah dan MarKas Cabang, AnaK Cabang, Markas Ranting ditempat lain, dimana organisasi tersebut secara legal formal merupakan organisasi yang mandiri dan tetap memegang petunjuK dan pelaksanaan dan Institusi Markas Besar. MarKas Daerah maupun Markas Cabang mengacu pada institusi Markas Besar Laskar Merah Putih pada hal - hal yang sangat urgen dan prinsipil sejalan dengan amanah dan roda organisasi. Pasal 10 Musyawarah Besar Musyawarah Besar memiliki kewenangan : Menetapkan atau merubah AD / ART Organisasi; Menerima dan menolak laporan pertanggung jawaban yang disampaikan Ketua Umum; Memilih, mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus untuk masa bhakti 5 tahun dan dapat dipilih Kembali; Menyetujui dan atau tidak menyetujui Rancangan Program Kerja yang diajukan oleh Badan Pengurus; Menenima
atau
menolak
laporan
Pertanggung
jawaban
Organisasi
yang
disampaikan Badan Pengurus; Pasal 11 MUSYAWARAN MARKAS DAERAH ATAU MARKAS CABANG Musyawarah anggota yang dilakukan mengikuti mekanisme pada Musyawarah Besar, dengan penambahan pointer pemilihan anggota yang diajukan untuk menjadi calon pengurus Markas Besar.
Pasal 12 KETUA UMUM Ketua Umum merupakan pimpinan tertinggi berkedudukan di Ibukota Jakarta yang dipilih melalui Musyawarah Besar; Ketua Umum diangkat melalui Musyawarah Anggota dan hanya berkedudukan di tingkat Markas Besar; Kriteria dan syarat – syarat Ketua Umum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan organisasi lainnya. Pasal 13 WAKIL KETUA UMUM Wakil Ketua Umum merupakan pelaksana tugas organisasi; Wakil Ketua Umum merupakan perwujudan badan pengurus yang memajukan dan memimpin organisasi yang berkoordinasi dan proaktif di dalam mengayomi organisasi; Kriteria dan syarat - syarat Wakil Ketua umum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan organisasi lainnya. Pasal 14 SEKRETARIS JENDERAL Sekretaris Jenderal merupakan motor penggerak organisasi yang berkedudukan di Ibukota Jakarta dipilih melalui Musyawarah Besar; Kriteria dan syarat — syarat Sekretaris Jenderal diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan organisasi lainnya. Pasal 15 BENDARAHA UMUM Memiliki kejujuran dan loyalitas yang sangat tinggi, mampu dan memiliki daya kreatifitas sumber dana. Mengatur semua keuangan intern dan extern dan melaporkan pertanggung jawaban kegiatan keuangan Kepada Ketua Umum dan Musyawarah Besar. Pasal 16 PANGLIMA DAN KEPALA STAF Memiliki jiwa patriotisime dan kepemimpinan yang sangat tinggi dalam berorganisasi. Mampu mengatur semua anggota dilapangan dalam menghadapi ancaman dari luar. Patuh dan taat pada Pimpinan / Ketua Umum.
Pasal 17 BADAN PENGURUS Organisasi Markas Besar diurus dan dijalankan oieh : Dewan Pelindung; Dewan Pembina / Penasehat; Ketua Umum; Wakil Ketua Umum dan beberapa Ketua; SeKretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal dan beberapa Sekretaris; Bendahara Umum dan beberapa Bendahara; Departemen — departemen; Panglima serta Kepala Staf, dan Komandan Provost. Untuk Organisasi Markas Daerah dan atau Markas Cabang diurus dan dijalankan oleh badan pengurus yang terdiri dari ; a.
Seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua;
b.
Seorang Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris;
c.
Seorang Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara;
d.
Biro — biro untuk Tingkat Markas Daerah
e.
Bagian — bagian untuk Tingkat Markas Cabang;
f.
Seorang Panglima Daerah di Tingkat Markas Daerah
g.
Seorang Kepala Staf
h.
Tingkat Kecamatan Danyon; Pasal 18 Badan pengurus melalui kongres untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya sebagai 1 (satu) periode dan ditetapkan tentang kedudukannya masing-masing, serta dapat diberhentikan dan diangkat sekali lagi oleh musyawarah besar ; Untuk pertama kalinya, badan pengurus ditunjuk oleh Rapat Dewan Pendiri melalui surat ketetapan Dewan Pendiri mengenai pengangkatan dan pengesahannya. Pasal 19 KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS
1.
Status keanggotaan badan pengurus berakhir karena;(1)
Meninggal dunia atau berhalangan tetap;-
(2)
Atas permintaan sendiri meletakkan jabatannya;
2.
(3)
Dinyatakan dan terbukti melanggar kode etik organisasi;
(4)
Berakhir masa jabatannya;
Pemberhentian anggota badan pengurus hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan lalai dalam melakukan tindakan-tindakan didalam maupun diluar organisasi sehingga berakibat merugikan organisasi atau nama baik organisasi;-
3.
Putusan pemberhentian anggota badan pengurus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan hal—hal pokok, setelah kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan membela diri didepan rapat pleno khusus badan pengurus;-
4.
Apabila terjadi lowongan formasi, pengurus dapat mengajukan calon-calon untuk mengisi
lowongan
tersebut
kepada
badan
pengurus, akan
tetapi
dewan
pendiri dapat pula menunjuk orang lain dengan tidak mengindahkan calon-calon yang telah diusulkan anggota badan pengurus lainnya;Pasal 20 KEWAJIBAN DAN WEWENANG BADAN PENGURUS Para anggota badan pengurus sebagai satu kesatuan berkewajiban untuk mengusahakan
terwujudnya
visi
dan
misi
didirikannya
organisasi,
dengan
menjalankan tindakan yang dianggap berguna untuk mengurus organisasi dengan sebaik—baiknya, termasuk. Menyusun anggaran rumah tangga, aturan-aturan lembaga dan rencana kerja serta melaksanakan seluruh program kerja organsasi; Mengatur dan mengusahakn pemasukan keuangan/kekayaan organisasi; Melakukan tindakan lain yang berguna bagi kepentingan organisasi; Tidak melanggar ketentuan hukum dan perundang—undangan yang telah diatur oleh pemerintah. Pasal 21 LAPORAN KERJA BADAH PENGURUS Program kerja organisasi markas besar merupakan program yang mempunyai substansi dan nilai kritis dalam kerangka berbangsa dan bernegara; Program kerja markas besar daerah dan markas cabang dapat menjadi program kerja Markas Besar selama program tersebut memiliki legalitas dan wawasan yang profesional, untuk diangkat dan ditetapkan menjadi agenda badan pengurus markas besar;
Setiap 6 (enam) bulan kepengurusan, baik ketua badan pengurus, markas daerah dan markas cabang memberikan laporan periodik melalui sekretaris jenderal yang akan diserahkan kepada ketua umum; Ketua badan pengurus bertanggung jawab menyampaikan laporan pertanggung jawaban organisasi (LPO) dihadapan musyawarah Besar, yang terdiri dari laporan pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan organisasi. Pasal 22 Ketua Badan Pengurus memiliki wewenang atau berhak mewakili organisasi didalam dan diluar pengadilan terkecuali : Mengadakan pinjaman uang guna atau atas tanggungan organisasi atau meminjam uang organisasi kepada pihak lain, atau pihak lain kepada organisasi; Membeli, menjual atau dengan jalan lain mendapatkan, melepaskan hak atas barang-barang yang bergerak termasuk bangunan dan hak—hak atas tanah; Mengikat organisasi sebagai penanggung; Menggadaikan barang-barang bergerak milik organisasi; Haruslah melalui rapat khusus Anggota Pengurus Inti. Pasal 23 RAPAT BADAN PENGURUS MARKAS BESAR Badan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan setiap waktu jika dianggap perlu oleh ketua atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota badan pengurus; Rapat Badan Pengurus dianggap syah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota badan pengurus yang hadir, jikalau belum dapat diambil keputusan maka dipergunakan suara terbanyak untuk menentukannya. Jikalaupun belum dapat, maka Anggaran Dasar ini dapat diperjelaskan kembali melalui aturan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 24 RAPAT BADAN PENGURUS MARKAS DAERAH DAN MARKAS CABANG ANAK CABANG DAN RANTING Rapat Badan Pengurus daerah mengaju pada pasal 18 ayat l dan 2. Selanjutnya pada badan pengurus dibawahnya menyesuaikan dengan aturan yang ditetapkan pada Badan Pengurus Markas Daerah.
BAB V PENUTUP Pasal 25 PEMBUBARAN ORGANISASI Pembubaran organisasi ini hanya dapat dilakukan melalui musyawarah Besar ataupun karena sebab hukum lainnya yang memungkinkan bubarnya organisasi oleh karena telah melalui keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pasal 26 KETENTUAN PENUTUP Mengenai hal-hal lain yang tidak atau belum diatur 2/3 dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur lebih lanjut oleh Badan Pengurus Markas Besar dalam Anggaran Rurmah Tangga dan atau peraturan organisasi sepanjang tidaK bertentangandengan anggaran dasar ini. Selanjutnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagai mana tersebut diatas menerangKan, bahwa untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai Pengurus Organisasi Lembaga Swadaya MasyaraKat ini adalah sebagai berikut : DEWAN PEMBINA Ketua Pembina
: ABDUL MANAP MUHAMAD SYARIEF :
Wakil Ketua Pembina
: DR. BINSAR MANGUNSONG, SH;
DEWAN PENGURUS Ketua Umum
: EDDY HARTAWAN;
Wakil Ketua Umum I
: YANCE KAPOH;
Wakil Ketua Umum II
: ANDI BASO AMIR;
Wakil Ketua Umum III
: WAHYU WIBISANA;
Wakil Ketus Umum IV
: ASEP SUDRAJAT, SH
Wakil V
: ANTON BOENGKUS;
Wakil VI
: ADE ERFIL MANURUNG;
Wakil VII
: RULLY PASSAID
Ketua I Organisasi Kaderisasi
: Doktorandus HELWI HENGKENGBALA;
dan Keanggotaan
Ketua II Politik & Hankam
: SAMMI KULLIT;
Ketua III Ekonomi
: H.SVAMSU ANWAR. BSE;
Ketua IV Penelitian Unit Usaha & kopersi : Insinyur EKA SULISTYOWARNIAFIATI; Ketua V Hubungan karjasama Luar Negeri : SASMITO OEY; Ketua VI Hubungan Antar Daerah
: LAODEKADIR FAMA;
Ketua VII Peranan Wanita
: CORRYNA ARCELLA;
Ketua VIII Kesehatan
: Doctor ROSYAN RACHMAN;
Kesejahteraan Masyarakat Ketua IX Pariwisata & Seni Budaya
: FANNY A.NUR;
Ketua X Hukum
: SY. YASMAR ANAS;
Ketua XI Hubungan Lintas Agama
: YUSRI AL BIMA;
Ketua XII Lingkungan Hidup
: D. BUHDI SETIAWAN;
Ketua XIII Tenaga Kerja
: JHONY E.M;
Ketua XIV Bela Negara
: Doktoranda HENNY HANIFAH NURLETE;
Ketua XV Permuda dan OlahRaga
: Insinyur HARTONO SISWONO. MT;
Ketua XVI Hubungan Masyarakat
: TOTO IZUL FATAH;
Ketua XVII Pengabdian Masyarakat
: I. PONGGOH;
Ketua XVIII Tani dan Nelayan
: MINTO YUWONO;
Sekretaris Jendral
: ERWIN MANGUN;
Wakil Sekretaris Jenderal
: Haji JUMALA;
Sekretaris
: DEWI YULL;
Sekretaris
: HERMANSYAH M.NOER;
Sekretaris
: Insinyur IRWANDI FAHNOER;
Sekretarls
: OKA SULAKSA;
Sekretaris
: SUNARDI NADJI;
Sekretaris
: SUPRAYOGI;
Sekretaris
: HERY KALITOUW;
Sekretaris
: ASRIL K.M;
Bendahara Umum
: NONCE HK PESIK;
Bendahara
: EDY YUSWANSJAH PANJAITAN;
Bendahara
: HARLAN BENGARDI;
Bendahara
: JIMMY PAMPI;
Sendahara
: YULIARTO;
Panglima LMP
: H. EDDY J.WIBOWO;
Panglinia Srikandi
: CHAIRUD DAHLIA;
Kastaf
: ERWIN TRINAYANDA;
Danprovost
: EDDI H. ISMAIL;
ANGARAN RUMAH TANGGA LASKAR MERAH PUTIH BAB 1 HAKEKAT PERJUANGAN Pasal 1 Laskar Merah Putih merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang merupakan salah satu bagian dari elemen komponen anak bangsa yang memiliki integritas dan komitmen didalam penegakan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap satu dan tetap berada dibawah naungan panji—panji merah putih dan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan harga mati bagi seluruh keluarga besar laskar merah putih. Stabilitas dan komitmen bela negara merupakan sendi dasar didalam membangun dan mewarnai perikehidupan berbangsa dan bernegara sebegai warga negara terhormat dan sejajar dengan bangsa lain didunia; Rakyat sebagai subjek dan objek kemajuan bangsa adalah mutiara yang memegang tongkat komando sebagat amanah bagi para pemimpin di republik ini; Laskar Putih mengedepankan azas demokrasi sebagai norma semangat gotongroyong yang merupakan nilai luhur rakyat Indonesia. Pasal 2 Sebagai salah satu bagian komponen anak bangsa Laskar Merah Putih tercermin dan diaplikasikan dengan suatu Ikrar Laskar Merah Putih dan Semboyan Laskar Merah Putih Sebagai berikut : IKRAR LASKAR MERAH PUTIH Kami Anak Bangsa Indonesia yang lahir dari rahim ibu pertiwi sadar dan bijak, bahwa dan Sabang sampai merauke merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dicerai beraikan; Kami Anak Bangsa Indonesia menegaskan kepada para elit politik pemimpin partai politik dan seluruh komponen bangsa bahwa kekuasaan, tahta, jabatan,adalah amanah rakyat, rakyat adalah titipah Tuhan. SEMBOYAN LASKAR MERAH PUTIH Merah Darahku Putih Tulangku Merah Putih isi Dadaku Merah Bergetar Dalam
Jiwa Dan Semangatku Semuanya Kupersembahkan Demi Kejayaan Indonesiaku Sekalipun Langit Akan Runtuh Bumi Bergoncang Engkau Tetap Indonesiaku Darah Dan Tulang Serta Jiwa Ragaku Kupertaruhkan Demi Keutuhan Indonesiaku Sang Saka Merah Putih Harus Tetap Berkibar Dari Sabang Sampai Merauke MERDEKA BAB II KEANGGOTAAN Pasal 3. Kriteria keanggotaan Laskar Merah Putih sebagai berikut: a.
Warga Negara Indonesia;
b.
Berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas atau cukup hukum (sudah kawin);
c.
Tidak dalam massa penahanan atau tersangkut dalam perkara kriminal dan perdata seperti penggelapan (korupsi), narkoba, aksi teror terhadap masyarakat provokator pembunuhan.
Keanggotaan Laskar Merah Putih sebagai berikut : a.
Terdaftar didalam buku besar anggota;
b.
Memiliki Kartu Tanda Anggota;
c.
Tanda-tanda jabatan;
d.
Pakaian PDU PDL PDH;
Calon Anggota sebagal berikut : a.
Simpatisan yang mengikuti beberapa keglatan baik formal maupun informasi organisasi dengan penuh rasa tanggungjawab;
b.
Jika mereka yang belum berusia 17 Ctujuhbelas) tahun dan telah mengajukan formulir pendaftaran dikategorikan sebagai Calon Anggota.
Pasal 4. Setiap anggota wajib memiliki kartu anggota dengan ketentuan : a.
Kartu Tanda Anggota Laskar Merah Putih merupakan kartu yang dengan standar dan bentuk yang seragam
b.
Kartu Tanda Anggota Laskar Merah Putih ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk seluruh pengurus daerah;
c.
Untuk perwakilan/daerah ditambahkan tanda tangan Ketua Badan Pengurus setempat.
Setiap anggota Laskar Merah Putih wajib menjunjung tinggi nilai—nilai organisasi dan tatanan norma dan etika dalam berbangsa dan bernegara. BAB III DISIPLIN ANGGOTA Pasal 5 Disiplin anggota Laskar Merah Putih adalah sikap dan tindakan untuk mentaati dan melaksanakan aturan dan keputusan organisasi secara baik dan benar; Tindakan pelanggaran didalam aturan main organisasi ditindak dengan ketentuan a.
Pemberitahuan, memorandum pertama. yang diajukan dengan memorandum kedua;
b.
Selanjutnya pada memorandum ketiga yang memuat skorsing untuk waktu tertentu;
c.
Jika memang anggota tersebut tidak dapat melakuKan reitropeksi akan dilakukan tindakan pemecatan;
Untuk hal-hal khusus dimuat pada ketentuan lain dalam aturan organisasi. BAB IV KRITERIA KEPEMIMPINAN LASKAR MERAH PUTIH Pasal 6 Kriteria Umum Kepemimpinan Laskar Merah Putih a.
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b.
Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
c.
Memiliki Kemampuan managerial
d.
Memiliki visi dan misi dalam konteks memajukan Indonesia masa depan
Pasal 7 KETUHANAN Memiliki hubungan institusional yang baik; Memiliki kemampuan untuk mengsinergikan kerjasama antar dan antara anggota dalam suatu format kebijakan yang proposional; Mampu dan arif serta bijak dalam menyeimbangkan ritme ekonomi dan sosial organisasi. Pasal 8 WAKIL KETUA UMUM Memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi sebagai panutan anggota; Memiliki kemampuan leadership sebagai seorang pendobrak roda organisasi; Memiliki aktivitas untuk menumpuh kembangkan dedikasi anggota terhadap organisasi. Pasal 9 SEKRETARIS JENDERAL Cakap dan memiliki legalitas organisasi; Mampu dan memiliki daya inovasi dan kreativitasi sebagai sumber penggerak organisasi; Pelaksana kebijakan Organisasi; Mengatur semua pola administrasi intern dan akstern seluruh kebijakan dan policy organisasi; Pasal 10 BENDAHARA UMUM Memiliki kejujuran dan loyalitas yang sangat tinggi Mampu dan memiliki daya kreativitas menggali sumber dana Mengatur semua keuangan intern dan ekstern dan melaporkan pertanggung jawaban kegiatan keuangan kepada Ketua Umum dan Musyawarah Besar. Pasal 11 PANGLIMA DAN KEPALA STAF Memiliki jiwa patriotisme dan kepemimpinan yang sangat tinggi dalam berorganisasi. Mampu mengatur semua anggota dilapangan dalam menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam. Patuh dan taat pada pimpinan/Ketua Umum.
BAB V QUORUM Pasal 12 Musyawarah dan rapat-rapat syah apabila dihadiri oleh lebih dan 1/2 (satu per dua) jumlah peserta; Pengambilan keputusan didasarkan atas musyawarah dan mufakat dan apabila hal tersebut belum dapat menyelesaikan diambil keputusan dengan suara terbanyak (voting); Untuk perubahan/amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan ; a.
Sekurang—kurangnya harus diikuti oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah peserta;
b.
Keputusan syah bila disetujui oleh 2/3 (dua Per tiga) dari 3 jumlah peserta yang hadir,
Musyawarah Besar diadakan sekali dalam 5 (lima) Tahun yang dihadiri oleh : a.
Seluruh Anggota Pengurus Markas Besar.
b.
Dewan Pembina dan Dewan Penasehat.
c.
Pengurus Markas Daerah dan Markas Cabang.
d.
Undangan, Peninjau ditetapkan oleh Pengurus Markas Besar.
Dalam mencapai kader—kader yang berkualitas dan sadar sebagai anak bangsa untuk selalu mementingkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan segala-galanya, maka perlu mengadakan Forum tatap Muka Nasional (Fortanas) yang akan diikuti oleh pengurus Markas Daerah sebagai peserta dan Forum Tatap Muka Daerah (Fortada) yang akan diikuti oleh pengurus/anggota Markas Cabang sebagai peserta. Forum Tatap muka Nasional (Fortanas) diadakan sekali dalam setahun, Forum Tatap Muka Daerah (Fortada) diadakan sekali dalam setahun. BAB VI KEUANGAN Pasal 13 Pendapatan organisasi diperoleh dari; Uang iuran anggota dan ditetapkan sebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah) per bulan; Bantuan yang syah dan tidak mengikat; Penghasilan dari usaha lembaga; Hibah biasa dan hibah wasiat; Pendapatan lain yang halal.
Pasal 14 PEMBAGIAN KEUANGAN Markas besar Laskar Merah Putih memiliki sumber pendanaan yang diusahakan secara mandiri dan independen; Markas Daerah atau Markas Cabang memiliki keleluasaan yang sama di dalam mendanai organisasi. Pasal 15 AUDIT KEUANGAN Markas Besar Laskar Merah Putih memiliki tim audit yang bertugas melakukan pemeriksaan dan koordinasi terhadap keseluruhan organisasi Merah Putih baik Markas Daerah dan Markas Cabang dan melaporkan kepada Sekretaris Jenderal sepengetahuan Wakil Ketua Umum yang akan diteruskan kepada Ketua Umum; Jika terdapat unsur-unsur yang dianggap memenuhi ketentuan pelanggaran keuangan organisasi dimana titik beratkan pada, pimipinan terus maka langkah yang ditempuh sebagai berikut: a.
Jika terjadi pada Markas Besar segera dibentuk tim khusus yang dipimpin unsure pimpinan yang tidak tersangkut kasus tersebut;
b.
Jika terjadi di Markas Daerah dan Markas Cabang dibentuk tim yang terdiri dari unsure Pimpinan Markas Daerah dan Markas Cabang yang direkomendasikan oleh Ketua Umum. Pasal 16 ALOKASI ANGGARAN
Pembagian alokasi keuangan Markas Besar dan Markas Cabang sebagai berikut : Pendanaan di dalam organisasi baik Markas Besar, Marka Daerah dan Markas Cabang dilaksanakan secara mandiri sesuai kemampuan dan manajemen masingmasing. Untuk posting anggaran dimana Markas Besar memberikan rekomendasi mitraship maupun donatur di Markas Daerah dan markas Cabang dengan ketentuan sebagai berikut: Alokasi Markas Besar dengan persentasi 30% (tiga puluh persen); Alokasi Markas Daerah dan Markas Cabang dengan persentasi 70% (tujuh puluh persen) Dari jumlah rill yang diterima.
BAB VII LAMBANG DAN ATRIBUT Pasal 17 Lambang Laskar Merah Putih ialah : Bendera Merah Putih yang sedang berkibar terpasang di tiang dengan deretan kumpulan orang-orang, sebanyak sepuluh melambangkan deretan kepulauan dari Sabang sampai Merauke dengan kumpulan orang-orang yang bermaknakan jari tangan berjumla sepuluh memegang erat dan menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap dibawah panji-panji Merah Putih. Warna hitam pada tiang bendera melambangkan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah perjuangan yang mengorbankan Harta dan Darah Para Pejuang, Sekalipun nyawa taruhanya, para Pahlawan Kusuma Bangsa yang berjuang sehingga tetes darah terakhir di dalam merebut kemerdekaan dari kaum penjajah; Warna abu-abu mengandung pengertian bahwa rela menjadi abu demi keutuhan bangsa dan negara; Tulisan Laskar Merah Putih menggambarkan bahwa setiap Rakyat Indonesia adalah pejuang yang wajib untuk mempertahankan Kehormatan harkat dan martabat bangsa dari upaya-upaya anasir asing baik dari dalam maupun Daerah dan luar untuk mencerai beraikan rakyat dan memecah belah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Pasal 18 Ukuran bendera pataka Laskar Merah Puith adalah lebar 120 cm dan panjang 180 cm; Papan nama : a.
Dasar Putih
b.
Tulisan disesuaikan
c.
Ukuran lebar 100 cm dan panjang 150 cm
Stempel sesuai logo organisasi Laskar Merah Putih Pakaian : a.
Hitam abu—abu;
b.
Badge Merah Putih di lengan kanan baju;
c.
Badge lambang disebelah Kiri lengan baju;
d.
Dikerah kanan baju dipasang emblem lambang Merah Putih;
e.
Dikerah kiri baju dipansang emblem lambang Garuda Pancasila
f.
Nama terpasang di sudut kanan baju;
g.
Baret Hitam untuk anggota biasa;
h.
Baret merah untuk anggota khusus;
I.
Topi dan Topi Jabatan;
j.
Tongkat Komando
Pakaian terdiri dari : a.
Pakaian Dinas Upacara;
b.
Pakaian Dinas Lapangan;
c.
Pakalan Dinas Harlan;
Hal—hal khusus : Selendang merah Putih digunakan untuk acara tertentu; Jaket Uniform Laskar merah Putih. BAB VIII ATURAN TAMIBAHAN Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga ini untuk lebih melengkapi dan menyikapi tuntutan situasi dan kondisi dapat dilakukan perubahan/amandemen pada Musyawarah Anggota atas persetujuan separuh ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian dengan ketetapan, dan ketentuan peraturan organisasi lainnya. Para penghadap telah saya, notaris kenal. Dari segala sesuatu yang tersebut diatas,. dibuatlah AKTA INI Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangi di Jakarta. pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh Tuan SRI YONO, Sarjana Hukum dan Nona SUSANA MARSJE, Sanjana Hukum, kedua-duanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi yang saya, Notaris Kenal. Segera setelah akta inl saya. Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi—saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. Dilangsungkan dengan tanpa peruhahan, Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN NOTARIS DI BOGOR Materai 600 IRMA BONITA, SH
