AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER

AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER BUKU III A BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANAUNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI 2016

Daftar isi Hal STANDAR I VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN ............................................................................... 7 STANDAR 2 TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU ..................................................................................... 19 STANDAR 3 MAHASISWA DAN LULUSAN ....................................................................... 54 STANDAR 4 SUMBER DAYA MANUSIA ........................................................................... 68 STANDAR 5 KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK ................. 111 STANDAR 6PEMBIAYAAN, PRASARANA, SARANA, DAN SISTEMINFORMASI ............. 153 STANDAR 7PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA ............................................................ 166

IDENTITAS BORANG PROGRAM STUDI Program Studi (PS)

: Ilmu Hukum

Unit Pengelola Program Studi

: Program pascasarjana Universitas negeri Gorontalo

Perguruan Tinggi

: Universitas Negeri Gorontalo

Nomor SK Pendirian PS (*) :a.Surat Dirjen Dikti Nomor 1295/EE2/DT/203 tanggal 30 Desember 2013 Tentang penugasan Penyelenggaraan program Studi (salah satu diantaranya program Studi Ilmu Hukum (S2) b.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 106/E/0/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang izin penyelenggaraan Program-program studi pada Universitas Negeri Gorontalo di Gorontalo Tanggal SK Pendirian PS

: 30 Desember 2013

Pejabat Penandatangan SK Pendirian PS

: Djoko Santoso

Bulan & Tahun Dimulainya Penyelenggaraan PS

: September 2014

Nomor SK Izin Operasional (*) : 106/E/0/2014 Tanggal SK Izin Operasional

: 19 Mei 2014

Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir : Nomor SK BAN-PT

: ........................................................................

Alamat PS

: Jln. Jenderal Sudirman No 6 Kota Gorontalo

No. Telepon PS

: (0435) 831984 `-821125

No. Faksimili PS Homepage dan E-mail PS

: (0435) 827690 : www.pps.ung.ac.id dan [email protected]

(*) : Lampirkan fotokopi SK terakhir

Bagi PS yang dibina oleh Departemen Pendidikan Nasional, sebutkan nama dosen tetap institusi yang terdaftar sebagai dosen tetap PS berdasarkan SK 034/DIKTI/Kep/2002, dalam tabel di bawah ini.

No.

(1)

Nama Dosen Tetap

NIDN**

(2)

Tgl. Lahir

Jabatan Akademik

(3)

(4)

1.

Johan Jasin

0025065406

25-06-1954

Guru Besar

2.

Fenty U. Puluhulawa

0009046804

09-04-1968

Guru Besar

3.

Nur Moh. Kasim

0008027607

08-02-1976

Lektor Kepala

4.

Fence M. Wantu

0019017404

19-01-1974

Lektor Kepala

5.

Udin Hamim

0014087603

14-8-1976

Lektor Kepala

6.

Duke Arie Widagdo

0912127604

12-12-1976

Asisten Ahli

**NIDN: Nomor Induk Dosen Nasional

Gelar Akademik

(5)

(6) SH. MHum. Dr. Prof SH. MHum. Dr. Prof SAg. MH. Dr.

SH. MH. Dr. S.Pd M.Si Dr

SH MH Dr

Pendidikan S2, S2, S3 dan Asal PT

(7) S1 fak. Hukum UNHAS S2 Hukum UNHAS S3 Hukum UNHAS S1 Hukum UMI Makassar S2 Hukum UNHAS S3 Hukum UNHAS S1 Syariah UMI Makassar S2 Hukum UMI Makassar S3 UMI Makassar S1 Hukum Unsrat S2 Hukum UGM S3 Hukum UGM S1 STKIP Gorontalo S1 Sth Sunan Giri Malang S2 UGM S3 UB S1 Hukum S2 Hukum S3 Hukum UNPAD

Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan

(8) S1 HTN S2 HTN S3 Ilmu Hukum S1 Hukum Pidana S2 Hukum Pidana S3 Ilmu Hukum S1 Peradilam Agama S2 Hukum Islam S3 Ilmu Hukum

S1 Hukum Perdata S2 Ilmu Hukum S3 Ilmu Hukum SI PPKn SI Ilmu Hukum S2 Ilmu Politik S3 Adm Publik S1 S2 S3 Ilmu Hukum

IDENTITAS PENGISI BORANG PROGRAM STUDIILMU HUKUM

Nama

: Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag. MH

NIDN

: 0025065406

Jabatan

: Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Tanggal Pengisian

: 10- 1- 2016

Tanda Tangan

:

Nama

: Prof. Dr.Johan Jasin, SH. M.Hum

NIDN

: 0025065406

Jabatan

: Dosen Ilmu Hukum

Tanggal Pengisian

: 10 – 1 - 2016

Tanda Tangan

:

Nama

: Dr. Fence M. Wantu, SH, MH

NIDN

: 0019017404

Jabatan

: Dosen Ilmu Hukum/ Warek 3 UNG

Tanggal Pengisian

: 29-12-2015

Tanda Tangan

:

BAN-PT : Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Tahun 2016

5

Nama

: Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., MH

NIDN

: 0912127604

Jabatan

: Dosen Ilmu Hukum

Tanggal Pengisian

: 29-12-2015

Tanda Tangan

:

Nama

: Mariyana Iloponu, A.Md

NIDN

:

Jabatan

: Staf Administrasi PPS UNG

Tanggal Pengisian

: 29-12-2015

Tanda Tangan

:

BAN-PT : Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Tahun 2016

6

STANDAR I

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGIPENCAPAIAN 1.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaranserta Strategi Pencapaian 1.1.1

Jelaskan mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi, serta pihak-pihak yang dilibatkan. Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Negeri Gorontalo dirumuskan secara bersama melalui lokakarya tingkat program studi magister Ilmu Hukum yang melibatkan semua unsur program studi termasuk mahasiswa, pengguna lulusan. Penyusunan visi, misi, tujuan serta sasaran program studi magister

ilmu

hukum

berdasarkan

SK

pendirian:

(a)

Surat

Dirjen Dikti

Nomor

1295/EE2/DT/203 tanggal 30 Desember 2013 Tentang penugasan Penyelenggaraan program Studi (salah satu diantaranya program Studi Magister Ilmu Hukum. (b) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 106/E/0/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang izin penyelenggaraan Program-program studi pada Universitas Negeri Gorontalo di Gorontalo. Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi magister ilmu hukum dikembangkan dengan melakukan telaah mendalam terhadap kondisi dan kebutuhan internal dan eksternal Universitas Negeri Gorontalo. Mekanisme ini di uraikan sebagai berikut : 1. Tahap Awal Program studi melakukan pertemuan dengan seluruh dosen dan pimpinan pasca sarjana untuk membentuk tim perumus visi, misi, tujuan serta sasaran dari program studi magister ilmu hukum yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2015. Adapun penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) program studi magister Ilmu Hukum digambarkan pada tabel sebagai berikut: No.

Kegiatan

Penanggungjawab

1

2

3

4

1.

Penunjukkan Tim Perumus VMTS Program Studi Penyusunan draft Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi oleh Tim Task Force Pembahasan dan perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi di lingkungan Pascasarjana Pengesahan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi

Ketua Program Studi

SKDirektur Pascasarjana No.934/UN47.C/KP/2015 Draft Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi

2.

3.

4.

Tim Perumus VMTS

Dokumen

Asisten Direktur Rumusan Visi, Misi, Tujuan Bidang Akademik dan Sasaran Program Studi

Direktur Pascasarjana

Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

SK Direktur No. 038/UN47.C/LL/2016 Pascasarjana tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi 7

5.

Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan Ketua Program Studi dan Sasaran Program Studi di kalangan internal

6.

Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan Ketua Program Studi dan Sasaran Program Studi di kalangan eksternal

Laporan pelaksanaan sosiolisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi di kalangan internal Laporan pelaksanaan sosiolisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi di kalangan eksternal

Hasil pertemuan tersebut pada dasarnya meminta masukan dari dosen di program studi magister ilmu hukum dalam merumuskan draf visi, misi, tujuan serta sasaran.

2. Tahap pelaksanaan Draf visi, misi, tujuan serta sasaranyang telah di susun oleh tim perumus yang di bentuk dengan SK No.934/UN47.C/ KP/2015 tertanggal 13 Januari 2015. Tim perumus visi, misi program studi Magister Ilmu Hukum dicantumkan pada tabel berikut: No Nama 1. Prof. Dr.Johan Jasin, SH. M.Hum

Jabatan Ketua Program Studi Ilmu Hukum

2. Zamroni Abdussamad. SH.,MH

Dosen

3. MutiaCherawaty Thalib SH, M.Hum

Dosen

4. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH.

Dosen

5. Nirwan Yunus, SH.,MH

Dosen

Tabel 1.1 Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi Magister Ilmu Hukum Kemudian diusulkan ke forum Tim Pascasarjana untuk pembahasan lebih lanjut.Penyempurnaan visi, misi, tujuan dan sasaran merupakan keterwakilan dari semua unsur yang melibatkan sejumlah pihak seperti pimpinan universitas, pascasarjana, dosen, pengguna alumni, para pakar serta stakeholders yang kompeten dan relevan berdasarkan masukan dari berbagai pihak baik stakeholder internal maupun eksternal. Adapun pihakpihak yang terlibat dalam penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi Magister Ilmu Hukumsebagai berikut:

Pihak yang terlibat dan berperan dalam penyusunan VMTS program studi Magister Ilmu Hukum adalah: 1. Rektor memberi arahan terkait peningkatan kapasitas dan profesionalisme bidang keilmuan khususnya program studi magister ilmu hukum. 2. Wakil Rektor I Bidang Akademik (Prof. Dr. Ir. Mahludin Baruadi, M.P.); memberi masukan dalam konteks akademik yang dapat dikembangkan di pascasarjana UNG melalui program studi Magister Ilmu Hukum.


8

3. Direktur Pascasarjana (Prof. Dr.Sarson W.Dj. Pomalato, M.Pd); memberi arahan penerjemahan VMTS UNG hingga tahun 2035 dan VMTS Pascasarjana, melalui empat pilar pengembangan UNG. 4. Asisten Direktur 1 dan 2 Pascasarjana UNG (Prof. Dr. Yulianto Kadji, M.Pd dan Prof. Dr. Ruslin W. Badu, M.Pd); memberi arahan dan masukan tentang penguatan akademik dan sistem pendanaan di lingkungan pascasarjana UNG . 5. Ketua Program Studi Ilmu Hukum (Dr. Nur Moh. Kasim, S.Ag.,MH); menjadi pimpinan rapat dan Forum Diskusi Group (FDG) untuk memberikan gambaran tentang program studi magister ilmu hukum, menerima masukan hasil rapat, membuat notulen rapat dan mengkoordinasikan dengan pimpinan pascasarjana. 6. Dosen yang masuk dalam database di program studi magister ilmu hukum seperti Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum, Prof. Dr. Fenty Puluhulawa, SH,.MH, Dr. Fence Wantu, SH.,MH, Dr.Nur Moh. Kasim,S.Ag,.MH,Dr. Duke Arie Widagdo SH, MH, M.Si, Dr. Udin Hamim, SPd, M.Si, banyak memberi masukan untuk perbaikan Borang seperti peningkatan akademik, kualitas mahasiswa dan pengalamanmelaksanakan Tridharma PT. 7. Penyusunan VMTS juga melibatkan stakeholder dari luar kampus untuk melihat respon dan umpan balik program studi bagi kebutuhan daerah, stakeholder seperti pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota; DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota; SKPD terkait misalnya Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum, dan Media Masa, unsur ini memberi masukan terkait kebijakan dan perbaikan mutu akademik serta kebutuhan yang di inginkan. 8. Staf Administrasi yang terdapat di lingkungan pascasarjana, memberi masukan tentang administrasi akademik terkait ujian proposal, hasil dan ujian akhir tesis 9. Mahasiswa dan Alumni program studi magister ilmu hukum yang terdaftar untuk memberi saran dan harapan guna peningkatan kualitas akademik. 3. Tahap akhir Tahapan akhir ini merupakan tahap finalisasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian Program Studi Magister Ilmu Hukum berdasarkan masukan-masukan pihak pimpinan universitas, pimpinan pascasarjana, dosen Program StudiIlmu Hukum, alumni, dan lulusan. Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan dan finalisasi VMTS program Studi Magister Ilmu Hukum pada rapat Pimpinan Pasasarjana dengan memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh aspek dan masukan dari civitas dan stakeholder. Tahapan terakhir penetapan rumusan VMTS dengan SK Direktur No. 038/UN47.C/LL/2016tentang penetapan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran selanjutnya dibahas ditingkat Senat Universitas dan diajukan ke Rektor untuk mendapat persetujuan dalam bentuk Statuta Universitas Negeri Gorontalo. Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

9

Visi program studi Berikutadalahvisi universitas dan program pascasarjana yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan visi, misi, dan tujuan program studi magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo:

Visi Universitas Negeri Gorontalo “Leading

University

dalamPengembangan

KebudayaandanInovasiBerbasis

Potensi

RegionaldiKawasanAsia Tenggara pada tahun 2035”

Visi Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo “Menjadi Pascasarjana yang terdepan dalam Pengembangan Kebudayaan dan Inovasi Berbasis Potensi Regional di Kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035””.

Visi Program Studi Magister Ilmu Hukum “Menjadi program Studi Magister Ilmu Hukum yang terdepan, unggul dan berdaya saing di Kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035”

Penjelasan Visi Program Studi Magister Ilmu Hukum Terdepan, berarti tercapainya kualitas layanan yang memberikan kepuasan kepada stakeholder dan terpenuhinya standar nasional perguruan tinggi. Lulusan program magisterilmu hukumyang cakap menggunakan teori-teori hukum, terampil menerapkan asas dan prinsip mendasar hukum, cekatan dalam mengembangkan ilmu-ilmu terbaru hukum, dan lugas dalam mentransfer konsep hukum dalam berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan beberapa negara lain dan, mampu berkolaborasi, membangun jejaring (networking) dan berkomunkasi atau soft skill menuju kemajuan bangsa, peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Unggul, mengandung pengertian terwujudnya suatu dorongan pada diri dosen, tenaga kependidikan dan lulusan untuk memenangkan suatu persaingan (kompetisi), lebih berprestasi, memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, berupaya lebih baik dari yang lain, tahan menghadapi berbagai kondisi, hambatan dan tantangan serta mampu beradaptasi dengan lingkungan. Berdayasaing, berarti program magisterilmu hukum secara terencana melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk


10

menghasilkan SDM yang memiliki daya saing di bidang hukum baik di tingkat regional, nasional, dan Asia Tenggara.

Misi program studi Misi program studi magister Ilmu Hukum adalah: 1.

Menyelenggarakan pembelajaran yang inovatif dan unggul.

2.

Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian berkualitas yang berbasis kajian teoritis, normatif, dan empiris yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dalam rangka tujuan pembangunan nasional.

3.

Menyelenggarakan layanan pengabdian pada masyarakat melalui pelatihan, Bimtek, penyuluhan hukum dan pendampingan perumusan kebijakan yang menunjang pembangunan daerah, regional dan Nasional.

4.

Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

Tujuan program studi Tujuan program studi magister Ilmu Hukum sebagai berikut: 1.

Dihasilkan lulusan Magister Ilmu Hukum yang unggul dan inovatif.

2.

Dihasilkannya penelitian berkualitas yang berbasis kajian teoritis, normatif, dan empiris yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dalam rangka tujuan pembangunan nasional.

3.

Terwujudnya layanan pengabdian pada masyarakat melalui pelatihan, bimtek, penyuluhan hukum dan pendampingan perumusan kebijakan yang menunjang pembangunan daerah, regional dan Nasional.

4.

Meningkatnya kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

Sasaran dan Strategi Pencapaian Sasarandanstrategipencapaianyangakandicapaidirumuskan visi,misi,tujuan,dancapaiankinerjayangdiraiholehprogram

studi

berdasar magister

Ilmu

Hukum

selamadua tahun terakhir. Capaiankinerjaprogram studi magister Ilmu Hukum dalamdua tahun terakhirsesuaidengan bidangsasaran,dapatdiidentifikasi sebagai berikut. 1.

BidangPendidikan a. Meningkatkan kualitas pendidikan pada setiap bidang kajian peminatan di program studi magister Ilmu Hukum. b. Memilikisumbercalonmahasiswayangtersebardikawasan

pulau

Sulawesi

bagian

utara. c. Menjadi salah satu program studi pilihan utama selama dua tahun terakhir. Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

11

d. Memilikikurikulum yang dilengkapidenganprofillulusan, kompetensi lulusan. e. Memiliki seperangkat SOP dalam proses penyusunan tesisuntukmenjamin kualitas tesisdanSOPvalidasikaryailmiah untukmengantisipasi terjadinyaplagiarismesehingga karyailmiahitu layakdipublikasikan. f. Memiliki

hubunganbaikdenganorganisasi

alumni

dandilibatkandalam

mendukungpengembangandanpeningkatanproses

pembelajaranagar

makinberkualitas. g. Melaksanakanmonitoringlulusanmelaluistudipelacakan(tracer study). h. Memilikilulusandengan rata-rataIPKsebesar3,70danmasastuditepat waktu. i. Menghasilkanlulusanyangmemiliki kesesuaiankompetensi. 2.

BidangPenelitiandanPengabdianKepada Masyarakat a. Menghasilkankaryailmiahyangtelahdipublikasikanlocal,

nasional,

sampai

internasional. b. Menghasilkan

penelitian

dengan

pihak

luar

sebagai

dasar

pengambilankebijakanpublic. c. Meningkatkan peran akademik dalam pengabdian kepada masyarakat. d. Meningkatkan jumlah proposal penelitian yang dikirim untuk bersaing di luar universitas.

Bidang Organisasi dan Manajemen a. Memilikidosendan tenaga kependidikandalamkuantitasdan kualitas yangsangat memadai untuk menjamin proses pembelajaran yang berkualitas. b. Memilikidosendenganbeban kerjayangsesuaidengan ketentuanyang berlaku

dan

terdistribusi secara berimbang dalam ketiga bidang tridharmaperguruantinggi. c. Melaksanakan

berbagaipelatihanbagidosenuntuk

meningkatkan

keterampilandankompetensidibidangtridharma perguruantinggi. d. Memilikidanaoperasionalmahasiswayangmemadaiuntuk prosespembelajaranyangberkualitasdan

penyelenggaraan

penggunaannyadirencanakandengan

baiksertadialokasikansecara

proporsional

padaberbagaikomponenkegiatanoperasional. e. Pengembangan manajemen organisasi yang berbasis pada penguatan database program studi magister Ilmu Hukum. f.

Penyusunan dan pelaksanaan program kerja yang mengacu peningkatan kualitas kerja dalam menciptakan pelaksanaan organisasi program studi magister Ilmu Hukum yang profesional, sehat, transparan, akuntabel, dan dinamis.

g. Memilikistrukturorganisasiyangjelasdilengkapidengantugaspokok

danfungsiyang

jelasdanterukur.


12

h. Pengelolaanprogramstudi

telahmengimplementasikan

fungsi-fungsi

manajemen

mulai perencanaan sampai pengawasan disertai mekanisme umpan balik proses pembelajaran

yang

ditindaklanjuti

sesuai

dengankapasitasdankewenangan

yangadapadatingkat programstudi. 3. BidangKerjaSama a. Memiliki kerja sama dengan pihakpemerintah daerah propinsi Gorontalo dan seluruh kabupaten /kota yangadadiGorontalodalambidangpenelitian. b. Memiliki

kerja

sama

maupunswastadaridalamnegeri

dengan maupun

berbagai luar

institusi,baikpemerintah

negeri

dalam

mendukung

terselenggaranyaprosespembelajaran yang makinberkualitas.

4. BidangSaranadanPrasarana a. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukungpenyelenggaraan pembelajaranyang berkualitas. b. Memperolehdanaoperasional dari darisumberinternal.

Berdasarcapaiandanpenjabarandarimisidan

tujuan

di

atas,makasasaranprogram

studi magister Ilmu Hukum sampaitahun2035 dengan tahapan pengembangan kualitas akademikdikelompokkan

menjadisasaran

jangkapendek,jangka

menengah,dan

jangka

panjang.Tahapan pengembangan kualitas akademikdiuraikan sebagai berikut.

-

Tahap tingkat penyiapan, tahap ini merupakan suatu keadaan dimana transformasi yang akan dijalankan merupakan sebuah proses formal, sehingga hal ini membutuhkan keterlibatan semua pihak dalam mencapai tujuan, sekaligus melakukan evaluasi atas posisi strategis (terbaru) Program Studi. Tahap ini merupakan periode pengokohan daya saing guna penguatan Tridharma perguruan tinggi Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2015-2020.

-

Tahap Introspeksi merupakan tahap untuk mengevaluasi secara objektif apakah strategi yang telah dilakukan selama ini yang meliputi kebijakan, tampilan publik, kelembagaan,

prosedur,

infrastruktur, kepemimpinan adalah melemahkan atau

menguatkan indikator kunci PS dan kapasitasnya. Tahap ini merupakan periode mewujudkan Program Studi Magister Ilmu Hukum yang unggul, terdepan dan berdaya saing di wilayah Indonesia Timur. -

Tahap proses dan tindakan, tahap ini mengharuskan adanya kesediaan program studi untuk terbuka terhadap perkembangan keilmuan, pengalaman dan aspirasi dengan warga kampus dan elemen pendukung lainnya. Pada tahap ini dibutuhkan evaluasi kritis dan objektif terhadap semua keadaan saat ini. Hasil dari evaluasi kritis dan objektif


13

tersebut dijadikan sebagai dasar bagi PS ilmu hukum dalam melakukan perbaikan dan pembenahan yang berorientasi pada kemajuan Program Studi ilmu hukum dari masa ke masa. Tahap ini merupakan periode mewujudkan program studi Magister Ilmu Hukum yang unggul, terdepan dan berdaya saing di SeluruhWilayah Indonesia. -

Tahap review dan penyegaran, tahap ini merupakan sebuah tahapan yang dibutuhkan dalam melakukan peninjuan atas arah kebijakan program studi untuk mewujudkan visi program studi yang terdepan, unggul dan terdepan. Tahap ini membutuhkan pula evaluasi yang mendalam atas bagian-bagian mana yang benar dan keliru, kemudian menentukan kebutuhan-kebutuhan yang wajib diperbaiki dan selanjutnya mempertajam manajemen strategis. Tahap ini merupakan periode dalam mewujudkan program studi Magister Ilmu Hukum yang unggul, terdepan dan berdaya saing dikawasan Asia Tenggara Tahun 2030-2035.

Gambar 1: Tahapan pengembangan kualitas akademik

Sasaran jangkapendek,jangka menengah,dan jangka panjangdiuraikan sebagai berikut; Sasaranjangkapendek a.

Tercapainyakuantitasdankualitaskeikutsertaan

dalampertemuanilmiah

yangsesuaibidangprogramstudidi

untuksetiapdosendandi

tingkatnasional

tingkatinternasional. b.

Miningkatnya

jumlahkaryailmiahyangdipublikasikandi

tingkatnasional

terakreditasi

daninternasional bereputasisebanyak35persen. c.

Tercapainyakaryailmiahyangtepat gunabagi peningkatan kesejahteraanmasyarakat.

d.

Tercapainya kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.

e.

Tercapainya

kemampuan

soft

skills

lulusan

dengan

penilaian

oleh

penggunaberadadalamketegori”baik”. Sasaranjangkamenengah a.

Meningkatnyakaryailmiahyangmenjadi

rujukan,baikbagi


institusi 14

pemerintahmaupunswasta. b.

Tercapainya publikasi ilmiah hasil penelitian kolaboratif dosen pada tingkatnasional.

c.

Tercapainyaprogramvisitingprofessorkeuniversitasdi luarGorontalo dandi luarnegeri.

Sasaranjangkapanjang a.

Tercapainya

publikasi

ilmiah

hasil

penelitian kolaboratif dosen

dikawasan Asia

Tenggara. b.

Tercapainyaakreditasi programstudiIlmu Hukum padatingkatinternasional.

c.

Terserapnyalulusandi pasar kerjapadakawasan Asia Tenggara.

StrategiPencapaianSasaranJangkaPendek a.

Peningkatan

kualitaslulusanmelaluipeningkatan

kualitasprosesprosespembelajaran,

kualitasinputcalon

mahasiswa,

sertakuantitas

dan

kualitassaranadanprasaranapembelajaran. b.

Updatingkurikulumdansilabussecararegulersesuaidengan kebutuhan.

c.

Peningkatanpembelajarandari parapakar dan praktisi.

d.

Peningkatan proses pembelajaran di luar kelas (studi lapang).

StrategiPencapaianJangka Menengah a.

Peningkatan

kompetensi

dosen

dalam

publikasi

karya

ilmiah

dalam

nasionaldaninternasional b.

Peningkatan

kompetensidosendalammeraihhibahkompetisipenelitian

kepadamasyarakat,termasukdalam

melakukan

danpengabdian

penelitiandanpengabdianyangbersifat

kolaboratifdengan pihakluar programstudi. c.

Pengirimandosendalamprogramacademic recharging keuniversitasdi luarnegeri.

d.

Peningkatan kemampuanberbahasaInggris,baikbagidosenmaupun mahasiswa.

StrategiPencapaianSasaranJangkaPanjang a. Peningkatkan

kualitas

manajemeninternalmelaluipeningkatan

kualitas

sistempelayananadministrasiakademikberbasisteknologiinformasi. b. Peningkatan saranadanprasarana pembelajaranberbasis teknologi informasi. c. Peningkatan

kapasitas

dosen

untuk

menghasilkan

publikasi

ilmiah

di

tingkatinternasional. d. Peningkatan

kerjasamadenganinstitusiluar,baikpemerintahmaupun

swastasebagai

upayauntukterjaminnyakeberlangsungan berbagai kegiatan Program Studi. e. Peningkatan tanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui penerapan ilmu dan praktikhukum di Indonesiabagiantimur

SASARAN

SASARAN

SASARAN

15

Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016 JANGKA JANGKA JANGKA

PENDEK

MENENGAH

PANJANG

T U

V

Gambar2.Sasaran,Tujuan,danStrategiPencapaianuntukPerwujudanVisi ProgramStudi Magister Ilmu Hukum

1.2 Sosialisasi Uraikan upaya penyebaran/sosialisasi visi, misi dan tujuan program studi serta pemahaman sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan. 1.2.1. Upaya Penyebaran / Sosialisasi Upaya penyebaran/sosialisasi visi, misi dan tujuan program studi magister Ilmu Hukum serta pemahaman sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan sebagaiberikut: a. Mahasiswa Visi, misi dan tujuan disosialisasikan kepada mahasiswa melalui (1) buku pedoman akdemik

Program

Pascasarjana;

(2)

Pascasarjanahttp://www.Pascasarjana-ung.com/profil/visimisi

situs (3)

program rapat-rapat

kemahasiswaan, seperti forum mahasiswa; (4) papan pengumuman, banner, poster, brosur ; dan (5) berbagai kegiatan kemahasiswaan. b. Dosen Sosialisasi visi dan misi dilakukan melalui rapat rutin dosen setiap semester, pembuatan tulisan yang diberikan frame yang dipasang di ruang akademik, ruang Program Studi, leaflet, banner, dan buku pedoman akademik. Sosialiassi juga dilakukan dengan promosi program studi magister ilmu hukum yang dilakukan melalui jalur sekolah. Website pascasarjana universitas melalui media massa (koran). c. Tenaga kependidikan Visi, misi dan tujuan disosialisasikan kepada tenaga kependidikan melalui (1) rapat-rapat (2) brosur (3) website dan buku pedoman akademikPascasarjana UNG. d. Masyarakat Visi, misi dan tujuan disosialisasikan kepada masyarakat melalui (1) penyebaran brosur PS (2) seminar (3) media cetak dan elektronik (4) situs internet Pascasarjana UNG dan(5) kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 1.2.2. Tingkat Pemahaman Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

16

Tingkat pemahaman Visi Misi Program Studimagister ilmu hukum dilakukan melalui penelitian pada bulan Maret hingga Mei 2016, responden yang dimintai data pada penelitian ini berjumlah 71 orang. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman civitas akademika terhadap Visi, Misi Program Studimagister ilmu hukum sebesar 84,63 %. Hal ini dapat ditunjukkan melalui aktivitas dari civitas akademika sebagai berikut: a. Mahasiswa Tingkat pemahaman mahasiswa terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran pogram studi diwujudkan dalam bentuk: 1.

Merencanakan studi sesuai dengan program kurikulum

2.

Mahasiswa dapat mengaplikasikan model-model pembelajaran yang diterapkan oleh dosen dalam bentuk berbagai hasil pembelajaran.

3.

Aktif mengikuti perkuliahan

4.

Ketertiban mahasiswa dan dosen dalam melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat.

5.

Bersama-sama dosen, aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

6.

Partisipasi yang begitu besar dari mahasiswa dalam menghadiri kuliah umum, seminar internasional maupun nasional tentang perkembangan ilmu hukum

b. Dosen Tingkat pemahaman dosen terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran pogram studi diwujudkan dalam bentuk : 1.

Keaktifan dosen dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan berbagai media dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi kuliah yang diajarkan serta memanfaatkan IT

2.

Menyusun perencanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum.

3.

Melaksanakan proses pembelajaran dengan menerapkan metode-metode dengan baik

4.

Meningkatkan partisipasi dosen dalam pelatihan dan pelaksanaan penelitian pada bidang ilmu hukum

5.

Antusiasme dosen dalam mengikuti dan mengadakan kuliah umum, seminar nasional maupun internasional tentang perkembangan ilmu hukum

6.

Meningkatkan kerja sama dengan stake holder dalam bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

7.

Aktifnya

dosen

dalam

menerapkan

hasil-hasil

penelitian

demi

menunjang

pembangunan daerah.


17

8.

Mengembangkan diri melalui kegiatan-kegiatan penelitian untuk mengembangkan keilmuwan program studi baik yang sifatnya penelitian kelompok bidang ilmu, maupun penelitian kerja sama dengan pemerintah maupun swasta

c. Tenaga kependidikan Tingkat pemahaman tenaga penunjang akademik terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran pogram studi diwujudkan dalam bentuk: 1.

Karyawan terlibat dalam mempersiapkan fasilitas untuk kebutuhan perkuliahan, misalnya penyediaan form absen dosen dan mahasiswa, penyediaan LCD

2.

Karyawan terlibat dalam mempersiapkan penelitian, misalnya mempersiapkan suratmenyurat, seperti : surat observasi, surat pengambilan data ke berbagai instansi dll

3.

Keterlibatan dan partisipasi karyawan dalam mempersiapkan surat-surat, bahanbahan pengabdian pada masyarakat dalam penyuluhan hukum

4.

Berupaya terus meningkatkan kinerjanya dan melakukan inovasi dalam pelayanan menuju pelayanan prima.

d. Masyarakat Untuk memberikan pemahaman kepada alumni dan masyarakat, utamanya masyarakat pengguna dilakukan melalui : 1. Pertemuan sosialisasi secara langsung oleh Program Studi pada instansi/institusi terkait 2. Secara Online melalui Website Program Studi dan Pascasarjana, dan UNG. 3. Mengundang instansi/institusi terkait bersama alumni pada kegiatan pertemuan program studi dan memberikan penjelasan-penjelasan tentang perkembangan Program Studi baik dari segi visi, misi, sasaran dan tujuan, maupun berbagai kegiatan akademik, non akademik, dan kerjasama yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan ke depan.


18

STANDAR 2 TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU 2.1 Sistem Tata Pamong Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNG dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang diusulkan oleh Direktur Pascasarjana UNG dan di lantik oleh Rektor UNG pada hari Jumat, 15 Januari 2016. Secara struktural, ketua program studi bertanggungjawab kepada Direktur Pascasarjana UNG, namun dalam bidang keilmuan memiliki otonomi dalam menentukan kebijakan pengembangan program studi. Sistemtatapamongprogram studi magister Ilmu Hukum berjalansecaraefektif melalui mekanismeyangdisepakati bersama, sertadapat memeliharadan mengakomodasisemua unsur,fungsi,danperandalamprogramstudi.Tata pamong didukung oleh yang dicerminkan dari pimpinan,etika

budaya organisasi

adanya keadilan dan tegaknyaaturan, tatacara pemilihan

dosen,etika

mahasiswa,etikatenaga

kependidikan,sistem

penghargaandansanksiserta pedoman dan prosedur pelayanan . Sistemtatapamong,yang menyangkutinput,proses,outputdan

outcome

sertalingkunganeksternalyangmenjaminterlaksananyatata

pamong

yangbaik,diformulasikan,disosialisasikan,

dilaksanakan,

dipantau,dan

dievaluasi

denganperaturandanproseduryangjelas. Mekanisme sistem tata pamong pada program studi magister Ilmu Hukumsudah berjalan sesuai dengan prosedur sejak masuknya mahasiswa, proses belajar mahasiswa, sampai

proses

kelulusan

Hukumdibangun

mahasiswa. Tatapamong dan

yang

dimilikiprogramstudi

dilaksanakansecara

penyelenggaraanprogramstudi

dengancara

Ilmu

konsistenuntukmenjamin memenuhi

aspek-

aspekkredibilitas,transparansi,akuntablitas, tanggungjawab,dankeadilan.Pengelola, tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan bersinergi secara bertanggungjawab mewujudkan visi pendidikan tinggi dengan sungguh-sungguh, berlandaskan pada azas keterbukaan (transparansi), keadilan, kompetensi yang tinggi, dan dengan demikian dapat dipercaya/

kredibel.

Sistem

tata

pamong

yang

akuntabel

juga terwujud

melalui

pengembangan dan pelaksanaan prinsip-prinsip etika kampus, yaitu ketentuan atau peraturan yang mengatur perilaku/tata krama yang harus dilaksanakan secara terbuka oleh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan secara adil dan bertanggungjawab. Prosespembelajaran,dosenmenekankan padakejujuran ilmiah para

mahasiswa

baik

yangdipublikasikandalamjurnalilmiah,

dalam maupun

yang tinggi

untuk

menyelesaikantesis,penulisanarikel tugas-tugas

perkuliahan,ujian-

ujiansemester.Disampingitu,dosen menyampaikansistempenilaianyangditerapkandalammenilai

juga prestasi

belajar

mahasiswa,sebagaimana sudah dicantumkan pada silabus setiap mata kuliah. Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

19

Aturan-aturanyangdigunakan

sebagaipedomanpelaksanaan

tatapamongadalah

sebagai berikut. a.

StatutaUniversitasNegeri Gorontalo

b.

RencanaStrategik(Renstra)UniversitasNegeri Gorontalo

c.

RencanaStrategik(Renstra) Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

d.

BukuPanduanAkademikUniversitasNegeri Gorontalo

e.

BukuPedomanPascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Pengorganisasian Kedudukan pengelola Program Magister Ilmu Hukum disajikan dalam Struktur Organisasi sebagai berikut:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Penjaminan Mutu Prodi

Dosen

Kelompok keahlian dosenHukum


Pidana


Perdata

Tata Negara

STAF ADMINISTRASI

Mahasiswa Dalam struktur organisasi Program studi Magister Ilmu Hukum tampak bahwa Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dalam penyelenggaraan pendidikan dibantu oleh Staf Administrasi, Kelompok dosen ahli Hukum Pidana, kelompok Dosen ahli Hukum Perdata dan Kelompok dosen ahli Hukum Tata Negara. Disamping itu untuk menjaga kualitas input, proses dan out put didukung oleh Gugus Penjamin Mutu. Tugas, fungsi dan tanggung jawab setiap elemen Program Studi magister Ilmu Hukum dijabarkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada UNG dan Program Pascasajana. Pelaksanaan tugas dosen dan pelayanan kepada mahasiswa pada setiap unit kerja mengacu pada Buku Pedoman Akademik PPs dan Universitas.


20

A. Ketua Program Studi mempunyai tugas a. Menyusun rencana dan program kerja Program Studi sebagai pedoman kerja; b. Membuat konsep rencana pengembangan Program Studi sebagai bahan masukan Program Pascasarjana (studi Postgraduate, pelatihan staf/pengajar, laboran dan staf Hukum, pelatihan soft skill mahasiswa); c. Membimbing dan menilai kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Program Studi untuk bahan pengembangan; d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan/akademik program sarjana dalam Program Studi; e. Mengkoordinasikan pembuatan GBPP, SAP pengajaran; f. Menyusun/mengevaluasi beban tugas mengajar dosen setiap semester; g. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan untuk meningkatkan mutu Program Studi; h. Mengkoordinasikan pelaksanaan ujian dan pengumpulan soal ujian; i. Mengajukan usul penugasan Dosen Wali atau Penasihat Akademik kepada Program Pascasarjana; j. Mengkoordinir pelaksanaan konsultasi mahasiswa dengan pembimbing akademis; k. Menyusun rencana biaya operasional program studi per tahun berdasarkan beban kerja program studi dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan perkuliahan; l. Menyusun rencana kebutuhan dosen dan tenaga Hukum jurusan; m. Mengkoordinir

dosen

untuk

melakukan

penelitian

dan

pengabdian

kepada

masyarakat sesuai dengan beban tugas dan keahliannya; n. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Program Studi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

Tanggungjawab a. Menyusun dan memonev kurikulum; b. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum; c. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan proses belajar mengajar (PBM); d. Memotivasi dosen untuk membuat kelengkapan pelaksanaan PBM; e. Menciptakan suasana akademik yang kondusif (misal pertemuan rutin, seminar dll.); f. Menyusun Renstra tingkat program studi; g. Menyusun rencana program kegiatan dan anggaran tingkat program studi; h. Menyusun evaluasi diri tingkat program studi; i. Memberikan bahan untuk menyusun LAKIP; j. Memberikan bahan untuk menyusun laporan tahunan. k. Mempersiapkan akreditasi program studi; Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

21

l. Mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi penjaminan mutu tingkat program studi. m. Melayani pelaksanaan kegiatan perkuliahan dan disertasi mahasiswa. n. Mengembangkan

kerjasama

bidang

pendidikan,

penelitian

dan

pengabdian

masyarakat dengan pihak luar. B. Task Force / Gugus Kendali Mutu mempunyai Tugas 1. Membantu menyusun bahan konsep rencana dan program kerja tahunan Program Studi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. Membantu menyusun bahan konsep rencana pengembangan Program Studi (studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, laboran dan staf Hukum, pelatihan soft skill mahasiswa) 3. Membantu membuat pembagian tugas perkuliahan dan beban mengajar dosen; 4. Mengkoordinasikan penyusunan konsep GBPP dan SAP berdasarkan ketentuan yang berlaku; 5. Menyusun instrumen monitoring pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 6. Memantau kemajuan studi mahasiswa; 7. Mengkoordinasi

mahasiswa

yang

menyelesaikan

disertasi dengan

dosen

pembimbing untuk kelancaran tugas akademik; 8. Membantu menyusun konsep laporan pelaksanaan

kegiatan

Program Studi

berdasarkan data dan informasi 9. Menjamin mutu kelulusan mahasiswa. Tanggung Jawab 1. Membantu menyusun dan memonev kurikulum; 2. Membantu memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum; 3. Membantu memonitor dan mengevaluasi kegiatan proses belajar mengajar (PBM); 4. Memotivasi dosen untuk membuat kelengkapan pelaksanaan PBM; 5. Menciptakan suasana akademik yang kondusif (misal pertemuan rutin, seminar dll.); 6. Membantu menyusun Renstra tingkat Program Studi; 7. Membantu Menyusun rencana program kegiatan dan anggaran tingkat jurusan; 8. Menyusun evaluasi diri tingkat Program Studi; 9. Memberikan bahan kepada Program Studiuntuk menyusun LAKIP; 10. Memberikan bahan kepada Program Studi untuk menyusun laporan tahunan. 11. Membantu mempersiapkan akreditasi Program Studi; 12. Membantu Mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi penjaminan mutu tingkat Program Studi.


22

C. Adminitrasi mempunyai tugas 1)

Membantu menyusun draf jadwal perkuliahan dari dikonsultasikan dengan Ketua ProgramStudi :

2)

3)

4)

-

Menghimpun konsep matakuliah dan nama-nama dosen dan diarsip;

-

Menyusun jadwal kuliah untuk disahkan ketua programstudi secara manual;

-

Membuat draf suratpengantarjadwalperkuliahankepada Ketua Program;

-

Pengiriman jadwal kuliah satu minggu sebelum masa perkuliahan dimulai;

-

Mengumumkan jadwal kuliah kepada Mahasiswa;

-

Mengarsip dengan baik jadwal kuliah setiap semester.

Mempersiapkan map presensi perkuliahan (dosen dan mahasiswa) sebanyak matakuliah : -

Menyiapkan map presensi sesuai lokasi ruang kuliah.

-

Mencetak dan menggandakan daftar hadir dosen dan mahasiswa.

-

Memasukkan presensi dosen dan mahasiswa sesuai matakuliahnya.

-

Menyiapkan presensi dosen dan mahasiswa setiap jam perkuliahan akan dimulai.

-

Mengarsip dengan baik presensi dosen dan mahasiswa.

Melayani mahasiswa pada waktu pengisian Kartu Rencana Studi setiap awal semester : -

Mempersiapkan daftar kode matakuliah.

-

Mengatur pengisian KRS sesuai jadwal yang ditentukan.

-

Membantu mahasiswa yang kesulitan mengisi KRS.

-

Menata KRS yang telah diproses .

-

Merekap jumlah pengisian KRS.

-

Memasukkan data KRS .

Melaksanakan yudisium setiap akhir semester : -

Memasukkan nilai ujian akhir semester

- Mengarsipkan dengan baik setiap nilai akhir semester, sesuai dengan setiap angkatan 5)

6)

Mencetak KHS setiap akhir semester (reguler) : -

Menyiapkan formulir yang diperlukan untuk cetak KHS.

-

Mencetak Kartu Hasil Studi (KHS) setelah semua nilai dimasukkan.

-

Membuat surat pengantar KHS yang ditandatangani Ketua Program studi.

-

Menyampaikancetakan KHS ke Mahasiswa.

Membuat laporan kehadiran dosen setiap bulan kepada Ketua Program dan Bagian Keuangan: -

Membuat rekap kehadiran/ketidak hadiran dosen setiap perkuliahan

- Mengirim laporan kehadiran dosen per mata kuliah setiap bulan ke bagian keuangan untuk diterbitkan honorarium. -

Mengarsip laporan kehadiran dosen setiap bulan.


23

7)

Menyusun draf jadwal ujian tengah/akhir semester, disesuaikan dengan kalender akademik atas dasar jadwal kuliah sebelumnya, dikonsultasikan pada Ketua Program : - Menyampaikan jadwal ujian tengah/akhir semester pada semua tenaga pengajar dan bagian yang terkait. - Mengumumkan jadwal ujian tengah/akhir semester dan memberitahukan pada seluruhdosen, sesuai kalender akademik;

8)

Memproses Data Mahasiswa meliputi : -

Memasukkan data mahasiswa baru setiap tahun akademik;

- Memperbaiki dan mengisi biodata mahasiswa yang belum lengkap melalui sistem aplikasi program akademik; - Update status mahasiswa setiap semester meliputi (Aktif, DO, Cuti, Undur Diri, dan Lulus);

9)

-

Cetak data Induk mahasiswa setiap angkatan;

-

Mengarsip dengan baik data induk mahasiswa;

Tugas Tambahan a.

Mengembangkan sistem aplikasi program akademik (SIAT) meliputi : - Pengembangan data base akademik; - Mengolah data base akademik; - Pengembangan aplikasi sistem informasi akademik (SIAT) sesuai dengan kebutuhan user; - Memperbaiki sistem jika terjadi kemacetan dalam aplikasi sistem informasi akademik (SIAT). - Membackup data dan aplikasi sistem informasi akademik (SIAT) dengan baik.

b.

Membantu mempersiapkan Ujian Tengah / Akhir Semester ;

c.

Membuat laporan mahasiswa yang aktif setiap semester pada Ketua Program.

d.

Membuat laporan mahasiswa yang aktif setiap semester dari program pada Kasubag Akademik Program Pascasarjana.

e.

Membantu pemrosesan Data Wisuda, meliputi : - Edit data mahasiswa yang mengikuti wisuda; - Cetak data wisuda setiap periode wisuda; - Cetak ijazah, memintakan tanda tangan Dekan; - Mengirim ijazah dan data wisuda ke Universitas; - Memproses buku kenangan wisuda; - Membagikan buku kenangan wisuda kepada mahasiswa yang mengikuti wisuda; - Memasukkan nilai semester pertama hingga disertasi. - Mengarsip dengan baik buku kenangan wisuda;

f.

Membantu pelayanan loket kepada mahasiswa meliputi : - Pengajuan persuratan mahasiswa;


24

- Pengajuan permintaan buku konsultasi mahasiswa; g.

Memproses laporan Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri (EPSBED). - Entry data-data EPSBED meliputi (nilai mahasiswa, IP Semester dan IPK mahasiswa, Data Lulusan, kehadiran dosen, penelitian dosen, pengabdian dosen, mahasiswa; - Memvalidasi data EPSBED; - Mencetak laporan data EPSBED.

h. Membantu Ketua Program mempersiapakan Program Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) setiap awal tahun ajaran baru;

Tanggung Jawab a. Menyusun konsep jadwal kuliah setiap semester. b. Mempersiapkan presentasi dosen dan mahasiswa. c. Membantu proses pengisian KRS mahasiswa d. Membantu memasukkan matakuliah paket mahasiswa baru. e. Memproses yudisium setiap akhir semester. f. Memproses dan mencetak KHS setiap dosen wali masing-masing jurusan/program studi. g. Memasukkan kehadiran dosen dan membuat laporan h. Mengolah data induk mahasiswa setiap angkatan i. Mengembangkan dan mengontrol sistem aplikasi akademik (SIA). j. Membantu persiapan ujian-ujian di Program Studi k. Membuat laporan mahasiswa aktif l. Membantu proses persiapan Yudisium Akhir Mahasiswa m. Membantu proses persiapan wisuda; n. Membantu melayani kepeluan mahasiswa o. Memproses data EPSBED p. Membantu mempersiapkan kegiatan PPMB.

Untuk tanggungjawab,

menciptakansistem dan

keadilan,

tatapamongyangkredibel, maka

transparan,

akuntabel,

pelaksanaantatapamongberpedomanpadaaturan-

aturanyangberlaku. Ke lima kriteriadiuraikanberikutini.

Kredibel Berdasarkan Statuta Universitas Negeri Gorontalo, Ketua Program Studi harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu: berpendidikan minimal S-3; memiliki jabatan fungsional minimal Lektor. Ketentuan tersebut telah dilaksanakan oleh Program Studi magister Ilmu Hukum

secara

konsekuen.


Kredibelberartimemiliki 25

legitimasidandipercayaolehmasyarakatdan

parapemangku

kepentingan

(stakeholders).

Untuk jelasnya dipaparkan berikut: 1.

Program studi magister ilmu hukum di percaya oleh masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM sebagai acuannnya adalah minat mahasiswa S2 terhadap magister ilmu hukum dari tahun ketahun

Series 1 30 20

Series 1

10 0 2014

2015

2016

Gambar 2.1. Grafik Minat Mahasiswa terhadap Magister Ilmu Hukum

Berdasarkan grafik diatas pada tahun 2014 minat mahasiswa terhadap magister ilmu hukum tidak terlalu banyak hanya berkisar 17% tetapi pada tahun 2015 mengalami peningkatan 25% dan itupun berlanjut pada tahun 2016 menjadi 27%, dalam hal ini dapa kita lihat bahwa peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2015 dan peningkatannya berlanjut pada tahun 2016.

2.

Dosen program studi magister ilmu hukum dipercaya: - Saksi ahlidi kejaksaan, polda gorontalo dan pengadilan tinggi - Tim penyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah - Tim penyusun RPJMD Kabupaten Gorontalo - Menjadi pembicara dalam kegiatan ilmiah baik lokal, regional maupun nasionaltahun 2014 dan 2016 - Menjadi Wakil Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Gorontalo

3.

Meningkatnya kerjasama Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga Negara.

Dalam pemilihan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang diatur berdasarkan Surat Keputusan (SK) rektor tercermin tata pamong yang bersifat kredibel: -

Melalui rapat pimpinan Pascasarjana, direktur mengusulkan calon ketua Program Studi magister ilmu hukum kepada rektor

-

Rektor menerbitkan Surat Keputusan (SK) Ketua Program magister ilmu hukum.


26

Transparan Sistem pengelolaan Program studi magister ilmu hukum dilakukan secara transparan melalui mekanisme penyusunan program kerja secara bersama-sama dalam rapat dosen, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan program yang terkontrol dengan evaluasi dan monitoring secara teratur melalui evaluasi awal semester, evaluasi akhir semester, dan dialog akademik dengan para mahasiswa. Transparansiinformasikebijakandanpelaksanaan kegiatandilakukan dengan menyampaikanatau mendistribusikaninformasiyangrelevankepada seluruhdosen, mahasiswa,pengelolasub-unitdanlembaga kemahasiswaan, melaluiberbagai media,seperti:suratpemberitahuan dan papan informasi. Secara akademik, Program studi magister ilmu hukum berada dalam koordinasi pascasarjana UNG sehingga dalam proses penyusunan program kerja selalu melibatkan dosen-dosen dan pimpinan dalam mekanisme rapat rutin program studi. Secara administratif (termasuk keuangan), Program studi magister ilmu hukum berada di bawah Unit Pengelola Pasca Sarjana UNG.Transparansi akademik dinyatakan dalam bentuk pemaparan kebijakan akademik dan program kerja kepada dosen, pengelola, dan mahasiswa. Selain itu, penilaian akademik mahasiswa juga harus meliputi beberapa jenis penilaian yang harus dimasukkan dalam formulir penilaian, dan kemudian diumumkan kepada mahasiswa. Sesuai dengan mekanisme keuangan, Program magister ilmu hukum tidak memiliki kewenangan pengelolaan keuangan, sehingga pelaporan keuangan (realisasi belanja) merupakan tugas dari Unit Pengelola. Dalam banyak hal, mekanisme pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat yang dihadiri oleh pihak-pihak yang urgensinya terkait dengan materi yang harus diputuskan. Transparansi dalam pembagian matakuliah berupa pemetaan dalam pembagian matakuliah berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh setiap dosen, untuk penyusunan jadwal perkuliahan dilaksakan dalam rapat program studi, penyusunan perencanaan penelitian yang berkaitan dengan bidang keahlian atau konsentrasi

masing-masing,

menyiapakan perencanaan anggaran penelitian. Dosen juga diberikan kesempatan dalam hal penelitian, dengan mengajukan rencana peelitian berupa darft/proposal penlitian, hal ini pascasarjana mendorong dan memfasilitasi program magister ilmu hukum agar dapat melaksanankan kegiatan penlitian. pengabdian pada masyarakat, dengan melakukan kegiatan seperti bakti akademik dan sosialisasi tentang hukum, dapat membangun dan mengembangkan jaringan dengan pihak terkait.

Akuntabel Akuntabilitas mengacu pada kemampuan dan kesediaan memberikan keterangan atau

penjelasan

tentang

sesuatu

yang

menjadi

tugas

atau

wewenangnya.

AkuntabilitasProgram studi magister ilmu hukum ditunjukkandengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban

kinerja

program

studisecara


transparan

danwajarkepadapara 27

pemangku

kepentingan.Sistempelaporanmengikutialur

pelaporanyangtelahdibuatdandisepakatibersama,termasuk dilaporkan.PertanggungjawabankinerjaProgram kewajibanuntukmenyampaikan

studi

hal-halyang direalisasikandengan

laporanpertanggungjawabankinerja

adanya secara

periodikkepadaPimpinanPascasarjanadanUniversitas melaluiRapatPimpinan. Ketua Program Studi bertanggungjawab kepada direktur pascasarjana dengan membuat laporan secara periodik tentang perkembangan Program Studi, serta berkoordinasi setiap adanya penentuan kebijakan akademik. Program studi magister ilmu hukum telah berupaya

secara

konsisten

untuk

mendokumentasikan

atau

mengarsipkan

danmempertanggungjawabkan semua program dan kebijakan yang telah direncanakan. Program magister ilmu hukum selalu terlibat dalam setiap kegiatan di lingkungan pascasarjana, dan universitas. Semua kegiatan dipertanggungjawabkan dengan membuat laporan kegiatan dan keuangan baik diminta maupun tidak diminta dilaporkan kepada pimpinan. Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan pada tingkat Program Studi Ilmu Hukum dilaporkan kepada pimpinan Program Studi, fakultas, dan universitas setiap tahun yang meliputi prestasi kerja, sikap kerja, Evaluasi terhadap proses pembelajaran dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi pembelajaran setiap semester yang dilaksanakan oleh gugus kendali mutu. Hasil yang diperoleh dari monev tersebut selanjutnya diinformasikan kembali kepada dosen sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dosen

Bertanggung Jawab Bertanggungjawabdalamsistem hukumditandaidenganadanya

tatapamongProgram

studi

responyangtinggidaripimpinandalam

magister

menegakkan

ilmu semua

aturan sesuai dengan struktur organisasi, uraian tugas, etika,baiketikadosen, pegawai,dan mahasiswa,sertafungsi

dan

tanggung

jawab,sebagaimanadiaturdalambukupedoman

pascasarjana. Tanggung jawab Universitas Negeri Gorontalo tercantum dalam Statuta dan Rencana Induk Pengembangan Universitas. Tanggung jawab setiap program studi tertuang dalam Renstra pascasarjana. Sistem tata pamong Program Studi magister ilmu hukum yang bertanggung jawab diwujudkan oleh pimpinan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban ketua Program Studi magister ilmu hukum setiap semester. Laporan ini dijadikan bahan pertanggungjawaban kepada direktur setiap tahun. Selain laporan pertanggung jawaban tahunan, ketua Program magister ilmu hukum

juga bertanggungjawab menyusun laporan pertanggungjawaban

kegiatan Program Studi yang sudah dilaksanakan, baik kegiatan pengembangan Program Studi maupun kegiatan rutin lainnya (kuliah umum, kuliah pakar, pengabdian kepada masyarakat atau bakti akademik). Dosen bertanggung jawab kepada Ketua Program Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

28

Studitentang perkuliahan (proses pembelajaran), pemberian nilai maupun hasil evaluasi tiap semester baik lisan maupun tertulis dalam bentuk laporan. Bentukpertanggungjawaban terhadap

masyarakat

relevan

dengan

diwujudkan

melalui

kegiatanpengabdiankepadamasyarakatyang

kebutuhanmasyarakat.Sebagaievaluasipertanggungjawabanterhadap

mahasiswa,dosen,dan pengguna lulusan,dilaksanakan studi pelacakan (tracer study). Adil Keadilan dalam penyelenggaraan kegiatan tata pamong dicerminkan oleh telah terdiskripsinya dengan jelas tugas dan kewajiban masing-masing unsur dalam tata pamong. Dalam penugasan, diupayakan ada proses yang melibatkan unsur dosen, pegawai, dan mahasiswa dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan juga kinerja personal. Demikian halnya, reward system dilakukan berdasarkan peraturan universitas dan pascasarjana serta ditetapkan secara proporsional berdasarkan beban dan tanggungjawab pekerjaan. Keadilan dalam pelaksanaan tata pamong telah tergambar jelas dalam tugas dan kewajiban masing-masing seperti: 1. Penetapan personil akademik sesuai dengan kemampuan dan keahlian 2. Pemberian bahan tugas mengajar kepada dosen sesuai dengan bidang keahlian 3. Promosi jabatan sesuai dengan prestasi Pembimbingan kepada mahasiswa dalam penyelesaian tesis, diawali dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan dosen pembimbing dengan cara mengisi form permohonan pembimbingan tesis. Berdasarkan permohonan tersebut, ketua program studi menentukan dosen sebagai pembimbing tesis, serta memperhatikan aspek kompetensi yang dimiliki dosen sesuai dengan judul tesis yang diajukan mahasiswa. Selain

itu,

ketua

program

studi memberikan

ruang

kepada dosen

untuk

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil kerjasama dosen dengan pihak eksternal. Penugasan dosen dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kompetensi keilmuan dan keahlian masing-masing dosen. Sementara dalam pembagian dan penetapan team teaching pada mata-mata kuliah berdasarkan hasil rapat bersama seluruh dosen.

2.2 Kepemimpinan Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi kedepan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

29

anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan

dikenal

kepemimpinan publik.

kepemimpinan

operasional,

kepemimpinan

organisasi,

dan

Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan

menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program studi.

Kepemimpinan

organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi perguruan tinggi. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik. Jelaskan pola kepemimpinan dalam program studi, mencakup informasi tentang kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Program studi magister Ilmu Hukum memiliki visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut diperlukan kepemimpinan yang dapat memfasilitasi berkembangnya suatu iklim yang mendorong produktivitas kerja dan sense of responsibility para personel di semua unit kerja di lingkungan program studi. Kualitas kepemimpinan yang kondusif bagi terwujudnya kondisi di atas, adalah yang menampilkan ciri-ciri pribadi yang jujur atau amanah, bertanggung jawab, visioner, proaktif, terbuka, koordinatif, dan komunikatif. Kepemimpinanprogram mengarahkandan

studi

magister

mempengaruhi

Ilmu

Hukumberjalanefektifdengan

perilakusemuaunsurdalamprogramstudi,

mengikutinilai,norma,etika,danbudayayangdisepakatibersama,sertamampu

membuat

keputusanyangtepatdancepat.Kepemimpinan jugaditunjukkan dengankemampuanpimpinan program

studimemprediksimasadepan,

merumuskandan

mengartikulasivisiprogram

studi,kredibel, serta mengkomunikasikanvisike depan.Kepemimpinanprogram studi magister Ilmu Hukum menekankan pada keharmonisan hubungan secaraintelektual

dan

arifcivitas

studi.Selainitu,dalamkepemimpinannya,

manusia

dan

menstimulasi

akademikauntukmewujudkan

visiprogram

pimpinanprogram

studiselalu

memberikanarahan,tujuan,peran,dantugaskepada seluruhunsurdalamprogram studi. Karakteristikkepemimpinan yang kuatdari program studi magister Ilmu Hukum ditunjukkan

melaluitiga

halyaitu

kepemimpinanoperasional,kepemimpinan

organisasi,dankepemimpinanpublik. a. Kepemimpinan Operasional: Kepemimpinan operasional program studi magister ilmu hukum menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ruang lingkup dalam bidang pekerjaan. Kepemimpinan operasional juga tercermin dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan setiap kegiatan baik itu akademik maupun non akademikberdasarkan tridharma perguruan tinggi.Untuk perkembangan ilmu hukum baik konsentrasi hukum tatanegara, hukum pidana maupun hukum perdata dapat di aktualisasikan dalam visi program studi magister ilmu hukum, hal ini Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

30

di tunjukkan pada pola kepemimpinan operasional yang efektif dalam penerapan dan pengembangannya yang selalu menjunjung tinggi kualitas sumberdaya manusia. Ketuaprogram studi bersamadosen-dosen program studi Ilmu Hukum mendiskusikan, menyusun

dan

mengusulkan

program

kerja

tahunandalamrencanakegiatandananggaranberdasarkanpada visi, misi dan tujuan program studi. Setiap

kegiatan yang disetujui oleh universitas,direalisasikanmelaluimekanisme

pengajuanproposalyangharus

mendapatpersetujuan

daridirektur

pascasarjana.Programkerjayangtelah dilaksanakan dipertanggungjawabkan kepada direktur pascasarjana.

Hasil

pelaksanaan

programkerjatersebutkemudiandipakaipedomanuntukmelakukanevaluasi dalampelaksanaanprogramkerjaselanjutnya.

b. Kepemimpinan Organisasi: Ketua program studi magister Ilmu Hukummenerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan universitas, dengan memanfaatkan media yang ada seperti teknologi komunikasi & informasi, rapat dan lainnya. Ketua Program Studi bertanggung jawab langsung untuk memimpin, mengkoordinasikan, serta memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas staff administrasi. Ketua Program Studi menyampaikan laporan secara berkala kepada pihak atasan. Ketua program studi magister Ilmu Hukum selalu berupaya untuk mempengaruhi perilaku semua unsur dalam Program Studi magister ilmu hukumuntuk mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama. Pimpinan selalu mengapresiasi prestasi kerja yang didapatkan oleh dosen dan staf administrasi. Pengambilan keputusan bersifat partisipatif dan demokratis, yaitu dengan melibatkan semua pihak (stakeholders) dalam rapat-rapat Program Studi.Ketua Program Studi juga membaca peluang dan tantangan magister ilmu hukum masa depan. Ketua Program Studi aktif berkoordinasi dengan para dosen untuk berinovasi baik untuk pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Ketua Program Studi aktif terlibat dan mendorong para dosen, mahasiswa, dan alumni untuk mengembangkan karya-karya riset melalui berbagai kegiatan seminar/kuliah tamu yang meningkatkan kepekaan riset dari pelaku akademik di Program Studi Magister Ilmu Hukum. Hasilnya terbukti dapat mewarnai dunia kelimuan Hukum, yang hal ini dapat dicermati pada makalah-makalah yang dipresentasikan di seminar nasional. Ketuaprogram studi magister Ilmu Hukum juga melakukanberbagai kegiatan yangmendukung

untuk

kembalikurikulumyangdilakukan dosenmelalui

mewujudkan sesuai

kebutuhan,(2)

keiukutsertaandalampertemuanilmiah,


visi,meliputi:(1)peninjauan meningkatkankompetensi (3)

melakukan 31

studipelacakanalumni,(4)merumuskan rencana strategismengacupadarenstrapascasarjana UNG,(5)melakukan

kerjasamapendidikan,penelitian,danpelayanan/pengabdian

kepadamasyarakat denganlembaga di luar pascasarjana UNG.

c. Kepemimpinan Publik Ketuaprogram studi magister Ilmu Hukumterbukti berhasil dengan menciptakan keunggulan kompetitif program studi dan juga memiliki karakteristikyang kuatdalam kepemimpinanpublik.Haliniditunjukkandengan kemampuanKetua program studiuntukmenjalin kerjasamadengan berbagaiinstitusi baik di lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.Sesuaidengan kewenanganyangdimiliki ketuaprogram studi ikutsertamelakukan negosiasikerjasamadenganpihakluardenganpayunghukum denganpenandatangananMemorandumofUnderstanding(MoU)antara

kerjasamadiawali Rektor

denganpihakterkait ataupihakpascasarjana UNGdenganpihakluar.Demikian halnya peran dosen Program magister ilmu hukumdalam ranah publik juga dikenal, yang mana ini semakin menguatkan kepemimpinan publik Program magister ilmu hukum Kepemimpinan publik program magister ilmu hukum juga ditunjukkan dengan dipercayanya ketua Program magister ilmu hukum dan Dosen menjadi tenaga profesional pada berbagai institusi di luar Program Studi. Keterlibatan Program Studi dalam berbagai kegiatan publik disajikan pada tabel berikut ini:

No 1

2

3 4

NamaDosen Dr. Nur Moh. Kasim S.Ag, MH

KeterlibatanPublik Waktu Sekretaris Bidang Polititik Hukum HAM 2012dan Humas BKOW Propinsi Gorontalo 2017 Bendahara Fattayat NU Propinsi 2015Gorontalo 2020 Prof. Dr. Johan jasin SH, MH Perancang naskah akademik Perda 2015 Kabupaten Gorontalo Utara Perancang naskah akademik Perda 2015 Kabupaten Gorontalo Perancang naskah akademik Perda 2015 Kabupaten Boalemo Perancang naskah akademik Perda 2016 Kabupaten Bone Bolango Prof. Dr. Fenty U. Pakar hukum Pidana 2011 Puluhulawa, SH, MH Dr. Fence M. Wantu, SH, MH Perancang naskah akademik Perda 2014 Kabupaten Pohuwato Perancang naskah akademik Perda 2015 Kabupaten Boalemo Perancang naskah akademik Perda 2015 Kabupaten Gorontalo Perancang naskah akademik Perda 2015 Kabupaten Gorontalo Utara


32

5

Dr. Duke Arie Widagdo SH, MH Dr. Udin Hamim, S.Pd, MSi

6

2.3

Advokat/Pengacara

2015

Pakar administrasi Publik

2014

Sistem Pengelolaan Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran. Jelaskan pelaksanaan pendukungnya.

sistem

pengelolaan

program

studi

serta

dokumen

1) Perencanaan Perencanaan program studi magister ilmu hukum diselenggarakan mengacu pada visi, misi,

tujuan,

dan sasaran program studisertamerupakan penjabaran dari rencana

strategispascasarjana UNG.Hasil rencana strategis selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan program kegiatan program studi selama satu tahun yang dimatangkan melalui rapat kerja jurusan. Pada rapat kerja tersebut dibahas secara rinci waktu pelaksanaan setiap kegiatan,

penganggaran,

beserta

penanggung

jawab

kegiatannya.

Perencanaan

yangdilakukan mencakupprogram kerjapada bidang-bidangberikut,yaitu: a)

Bidang Pengajaran Bidang ini menegaskan pada persiapan dalam pelaksanaan pengajaran yang antara lain,

a.

Menyiapkan jadwal kuliah,

b.

Jadwal ujian tugas akhir mahasiswa.

c.

Penyusunan team teaching

d.

Memfasilitasi dosen dalam menyiapkan perangkat pembelajaran.

SemuaSistemperencanaanprogramstudiyangberkaiitandenganbidangpengajaranmengac upadaStandartOperationalProcedure (SOP) sebagaiberikut:



SOP nomor 18/SOP/PPs/2015 tentang AbsensiDosen danStafTenagaKependidikan;



SOP nomor 32/SOP/PPs/2015 tentangJadwalKuliah;



SOPnomor 26/SOP/PPs/2015 tentang LegalisirIjazahdanTranskripNilai;



SOP nomor 16/SOP/PPs/2015 tentangKerjaSama;



SOP nomor 22/SOP/PPs/2015 tentangPelaksanaanPembelajaran



SOP nomor 23/SOP/PPs/2015 tentangpelaksanaanrapatrutin;



SOP nomor 29/SOP/PPs/2015 tentangPelayananPerpustakaan;



SOP nomor 11/SOP/PPs/2015 tentangPembayaranSPP;



SOPnomor 07/SOP/PPs/2015 tentangPembimbingan tesis;



SOPnomor 01/SOP/PPs/2015 tentangPenerimaanMahasiswaBaru;


33

b)

Bidang penelitian Penyusunan perencanaan penelitian yang berkaitan dengan bidang keahlian atau konsentrasi masing-masing, dan menyiapkan perencanaan anggaran penelitian. Dosen di berikan kesempatan dalam hal penelitian, dengan mengajukan rencana penelitian berupa draft/proposal penelitian, hal ini pascasarjana mendorong dan memfasilitasi program studi

magister ilmu hukum agar dapat melaksanakan kegiatan penelitian.

Adapun yang perlu di perhatikan dalam bidang penelitan adalah; 1) Memperkuat kelompok untuk melakukan penelitian untuk dalam memperoleh dana Hibah 2) Mengembangkan dan menggalang kerjasama dalam melaksanaka penelitian dengan pemerintah 3) Meningkatkan kemampuan dosen berdasarkan kompetensi masing-masing dosen dalam penulisan jurnal 4) Meningkatkan status jurnal program studi menjadi terakreditasi. 5) Meningkatkan kualitas dalampenelitiankolaboratifant ar a dosen dan mahasiswa.

Berdasarkan

penjelasan

diatas

bahwa

Sistemperencanaanprogramstudiyangberkaitandenganbidangpenelitianmengacukepada StandartOperasionalProcedure(SOP)nomor 24/SOP/PPs/2015 tentangPenelitian.

c)

Bidang pengabdian pada masyarakat Melakukan aktivitas berupa pengabdian pada masyarakat dengan melakukan kegiatan seperti: a. Bakti akademik b. Sosialisasi tentang hokum c. Meningkatkankualitas dalampelaksanaanpengabdianpadamasyarakat d. Meningkatkankerjasamadenganpihakluardalamkegiatan

pengabdian

pada

masyarakatProgramStudi magisterIlmuHukum e. Meningkatkananimo

masing-masing

dosendalammempublikasikanhasilpengabdiandalamjurnalnasional maupuninternasional yangterakreditasi.

SistemperencanaanprogramstudiyangberkaitandenganbidangPengabdianpadaMasyarak atberdasarkanStandartOperasionalProsedur(SOP)nomor 25/SOP/PPs/2015tentangPengabdianMasyarakat. 2)

Pengorganisasian


34

Ketua ProgramStudi magisterIlmuHukum mengorganisasikan pelaksanaan tridharma pergururuan tinggidenganmengaturdosen untuk: a)

Bidang pengajaran Mengatur aktivitas dalam pelaksanaan pengajaran yang sesuai dengan jadwal dan apa yang telah disusun sesuai dosen yang telah di tetapkan dalam masing-masing mata kuliah. Dalam mengorganisasikan kegiatan kegiatan pengajaran; a. Ketua program studi mengatur dosen untuk ditugaskan sebagai pengajar tiap mata kuliah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki b. Membimbing tesis atau tugas akhir mahasiswa pascasarjana c. Membahas usulan penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa magister ilmu hukum d. Menguji hasil tesis serta mengkoordinir pelaksanaan ujian semester. Pengorganisasian kegiatan perkuliahan ditunjuk unit-unit yang bersifat fungsional, seperti mengkoordinir mata kuliah, yang membantu ketua program studi dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan perkuliahan sesuai rumpun mata kuliah dengan berpedoman pada Silabus, Satuan Acara Perkuliahan (SAP).

b)

Bidang penelitian Mengatur pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan bidang keahlian atau konsentrasi yang di tekuni, seperti pada konsentrasi pidana, perdata maupun hukum tata

negara

dalam

hal

ini

ketuaprogram

studimemotivasi

danmemfasilitasisemuadosenuntukmengikutihibahkompetisipenelitianbaikdilakukansecar amandirimaupunyangdidanaiolehperguruantinggi,kementerianterkait, pemerintahdaerah,swastadanluar

negeriyangsecara

rutindilakukanseminar-seminar

ditingkatprogramstudiyangterkaitdenganproduk-produkproposalmaupunhasilpenelitian. c)

Bidang pengabdian pada masyarakat Mengatur kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa sosialisasi, bakti akademik, bantuan hukum guna untuk memberikan pembekalan dan solusi atas permasalahan hukum yang di hadapi masyarakat

3)

Pengembanganstaf a)

Bidang pengajaran Menetapkan tim teaching (tim pengajar) masing-masing mata kuliah melibatkan 2 sampai 3 orang dosen sesuai dengan kompetensi keilmuan dosen dalam hukum pidana, hukum pedata dan hukum tata negara, hal ini pembagian peran dan tanggung jawab secara jelas dan seimbang

b)

Bidang penelitian


35

Menetapkan tim peneliti yang melibatkan baik itu dosen maupun mahasiswa (penelitian kolaboratif) dalam program penelitian berdasarkan kompetensi keilmuan masing-masing baik itu hukum pidana, hukum pedata dan hukum tata negara c)

Bidang pengabdian pada masyarakat Menetapkan tim sosialasi mengenai hukum, bantuan hukum yang di dasarkan pada kompetensi keilmuan yang di miliki dosen dan mahasiswa dalam hukum pidana, hukum pedata dan hukum tata negara

Pengembanganstaf menjaditanggungjawab pascasarjana, dalampelaksanaannya setiap dosen

yangditugaskan

Pacasarjana.Program

untukmengajarharus

studi

ilmu

mendapatpersetujuanDirektur

hukumdapatmemberikan

masukan

kepada

pascasarjanatentangarahpengembanganstafyangdiinginkanuntuk keperluanpengembangan akademik

minimal

program

studi

yangharusdimiliki

kedepan,sepertiterkaitdengan olehsetiapdosenpengajar,

kualifikasi

pembimbing,

danpengujisesuai denganperaturandanperundang-undanganyangberlaku.

4)

Pengawasan Sistempengawasan,monitoringdan

evaluasi

(monev)pada

prakteknyaberjenjang

mulaidaripengawasandi tingkatprogram studi, pascasarjana sampai tingkatuniversitas. Pengawasan merupakan tindakan untuk mempertahankan/mengendalikan keadaan agar berbagai kegiatan yang dilaksanakan dapat berlangsung sesuai rencana. Pengawasan dan pengendalian internal dilakukan melalui monitoring pelaksanaan program baik bidang akademik maupun non akademik yang dilaksanakan oleh satuan pengawas internal yang mengawasi bidang non akademik dan Badan Penjaminan Mutu yang mengawasi bidang akademik. Pengawasandanmonev terhadappelaksanaan aktivitasakademikProgram studi menyangkutpengawasanaktivitasproses

pembelajaran,penelitian,dan

pengabdiankepadamasyarakat. PimpinanProgram

Studiberupaya(1)mengaturpekerjaanataukerjasamaantar

sesamadosen,mahasiswa,untukmencapaivisi,misi,dantujuanProgram Studiyangtelahditetapkanantaralainpenelitiandanpengabdiankolaboratifdosendanmahasiswa, (2)pimpinanProgram Studiberwewenangdanbertanggungjawabmembuatrencana,mengatur,danmengendalikanpela ksanannyauntukmencapaisasarantertentu. a)

Bidang pengajaran Melakukan pengawasan dan mengevaluasi proses perkuliahan dengan memonitor pelaksanaan kegiatan perkuliahan pada awal, pertengahan dan akhir semester


36

kemudian Kehadiran dosen diperhatikan dengan memeriksa absensi setiap Dosen dalam setiap bulan untuk mengetahui apakah kehadiran sudah mencukupi atau kurang, b)

Bidang penelitian Melakukan

pengawasan

dan

mengevaluasi

draft/proposal

terhadap

penelitian,

pelaksanaan penelitian, serta laporan hasil penelitian.Monitoring dan evaluasi penelitian dilaksanakan secara terpusat di Lembaga Penelitian. Pada penelitian desentralisasi, monitoring dan evaluasi penelitian dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu monev internal dan monev eksternal. Pada penelitian pendanaan PNBP, monev dilakukan sekali dalam setahun yaitu pada tertengahan waktu pelaksanaan penelitian. c)

Bidang pengabdian pada masyarakat Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pengabdian pada masyarakat, baik itu dalam sosialisasi maupun bantuan hukum.Monitroing dan evaluasi kegiatan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan secara terpusat di Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM). Pada kegiatan pengabdian pendanaan DITLITABMAS, monitoring dan evaluasi pengabdian dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu monev internal dan monev eksternal.

Semua kegiatan diatas disamping dilaksanakan berdasarkan SOP dan tridharma perguruan tinggi dan ketentuan yang berlaku, maka yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa semua kegiatan pendidikan dan pengajaran tersebut diatas disesuaikan dengan kompetensi dan kepakaran dosen yang bersangkutan. Berdasarkan tridharma diatas bahwa Badan Penjaminan Mutu (BPMA) dibentuk dengan Surat Keputusan Rektor No. 1875/UN47/OT/2012. yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan standar mutu dan audit bidang di bidang akademik (pendidikan,

penelitian

dan

pengabdian).

Dalam

menetapkan dan menerbitkan buku pedoman

melaksanakan

tugasnya,

BPMA

Evaluasi standar mutu Akademik yang

menjadi dasar pada pelaksanaan audit internal terhadap kinerja pelaksanaan program di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Berkaitan dengan tugas tersebut, BPMA telah melakukan revitalisasi Organisasi berkaitan pula dengan dinaikannya statusnya dari Pusat Penjaminan Mutu menjadi Badan Penjaminan Mutu Akademik sejak tahun 2012 dengan SK Rektor tertera di atas.

5)

Pengarahan Agar semua kegiatan program studi dapat berjalan dengan lancar, pada setiap awal

semester diadakan pengarahan umum oleh Ketua Program Studi kepada seluruh dosen pengampu melalui rapat jurusan dan kepada mahasiswa melalui pembimbingan. Khusus pada mahasiswa baru, sebelum memasuki program pembelajaran, dilakukan orientasi kampus

yang

dikoordinasi

oleh

program

studi.

Untukmenjadikanprogram

studi

yangdinamisdanprogresif,makaprogramstudisenantiasamelalukanperbaikanmutudenganmen Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

37

ggunakanpendekatanTotalQualityManagement(TQM).Melaluipendekataniniprogram studiberupayamelaksanakanprogramseuaidenganstandarmutuakademikdenganmemperhatik anperkembangankeilmuandi bidanghukumdanjugakebutuhanstakeholder.Bentuknyadapatdilihat dibawah ini: a)

Bidang pengajaran Mengarahkan penanggung jawab masing-masing mata kuliah untuk melaksanakan tugas secara professional sesuai dengan SOP (standar operasiaonal prosedur) selain itu

juga

dosen

diwajibkan

membuat

perangkatpembelajaran

untukmemudahkankegiatanpembelajarandenganmempertimbanganperkembanganilmuh ukum b)

Bidang penelitian Mengarahkan para peneliti untuk melakukan penelitian yang bertanggung jawab serta professional, dalam hal ini Programstudi magister ilmu hukummemotivasi dan mendorong

agardosendapatmempublikasikankarya

ilmiahnyatermasukhasil

penelitiankolaborasi yang dilakukanantaramahasiswa dandosen.

c)

Bidang pengabdian pada masyarakat Mengarahkan untuk melakukan kegiatan sosialisasi hukum, dan bantuan hukum kepada masyarakat.

Selain dari hal diatas mengacu pada ketua Program Studi bahwa ketua program studiselalu berusaha untuk menerima masukan dan keluhan dari mahasiswa, alumni, atau juga pengampuh kepentingan yang lain, sehingga dapat digunakan dalam memperbaiki kualitas pelayanan dan mutu pendidikan yang diberikan.

6)

Representasi Representasi pada tingkat program studi di implementasikan dalam memberikan hak

dan kewenangan berupa tanggung jawab kepada seluruh elemen Program Studi seperti dalam pembagian tugas mengajar, penyelesaian kegiatan-kegiatan program studi, serta dan kegiatan-kegiatan lainnya. Hal-hal yang dijadikan dasar dalam distribusi dan pembagian tugas tersebut adalah relevansinya dengan mempertimbangkan relevansi dan kemampuan profesional keseimbangan dan pemerataan, serta kinerja dari setiap unsur personal yang bersangkutan.

7)

Penganggaran Penganggaran untuk kegiatan akademik mengacu pada program kerja yang

dituangkan dalam anggaran tahunan DIPA (Daftar Isian Program dan Anggaran) yang telah


38

ditetapkan berdasarkan hasil rapat unsur pimpinan. Kegiatan yang terkait meliputi anggaran untuk peningkatan Sumber Daya Manusia, sarana prasarana perkuliahan. Berangkat dari penjelasan diatas Program magister ilmu hukum terlibat dalam penyusunan RBA. Keterlibatan Program Studi dalam penyusunan RBA terkait dengan pengusulan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercakup di dalam renstra Renstra. Dalam penggunaan anggaran yang diusulkan pada RBA

diperoleh dengan

menyusun proposal kegiatan kemudian diusulkan kepada Direktur PPs dengan alokasi dana yang telah disetujui dalam RBA. mengenai pertanggungjawaban RBA, keterlibatan Program Studi sampai pada pertanggungjawaban berbagai kegiatan yang dilaksanakan sesuai alokasi anggaran yang telah digunakan.

2.4 Penjaminan Mutu Jelaskan kebijakan, sistem, dan pelaksanaan penjaminan mutu pada program studi, termasuk penjaminan mutu dari badan akreditasi selain BAN-PT. Upaya Penjaminan Mutu Tingkat Program Studi Upaya penjaminan mutu pada tingkat Program Studi dilakukan secara berkelanjutan selaras dengan kebijakan dan upaya pada tingkat Program Pascasarjana dan tingkat Universitas, dengan memperhatikan keadaan dan kemampuan serta kebutuhan Program Studi Magister Ilmu hukum. Sistem penjaminan mutu program studi merupakan gugus kendali mutu yang dilakukan melalui SK Direktur PPs yang menjadi bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Universitas Negeri Gorontalo.Unit penjaminan mutu bertugas : (1) menyusun Renstra Program Studi, (2) Menetapkan standar mutu sesuai sasaran mutu, (3) Menyusun SOP, (4) Menyiapkan format dan instrumen penilaian, (5) melakukan monitoring dan evaluasi perkuliahan, (6) mengaudit kinerja dosen, (7) menindaklanjuti hasil-hasil evaluasi dari pengguna dan alumni. Perangkat yang digunakan dalam kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan pada Program studi magister ilmu hukum adalah: (1) kebijakan Rektor tentang peningkatan mutu di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo, (2) standar/sasaran mutu yang telah ditetapkan, (3) SOP dan berbagai panduan pelaksanaan, (4) pedoman evaluasi diri, pedoman evaluasi internal, dan pedoman monitoring dan evaluasi internal untuk program pengembangan akademik. Sistem penjaminan mutu (SPM) akademik diimplementasikan dalam bentuk evaluasi/peninjauan kurikulum secara periodik sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

39

global, analisis profil dan tingkat persaingan mahasiswa baru, evaluasi kinerja mahasiswa dalam bentuk evaluasi hasil belajar dan aktualisasi kegiatan kemahasiswaan yang telah diprogramkan, evaluasi kinerja dosen, pengawasandan umpan balik dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna lulusan, monitoring kehadiran dosen dalam perkuliahan, analisis hasil/tracer study. Pelaksanaan penjaminan mutu untuk setiap aspek tersebut mengacu kepada pedoman pelaksanaan,yang dikoordinasikan oleh SPM UNG bersama PPs. Alat yang digunakan untuk meningkatkan mutu program studi magister ilmu hukum adalah evaluasi diri Program Studi yang di dalamnya memuat analis SWOT yang mencakup anaisis mendalam tentang kondisi internal dan eksternal organisasi. Hasil analisis SWOT kemudian digunakan untuk merumuskan strategi yang perlu dilakukan dan menentukan berbagai aspek yang perlu diperbaiki dan dipertahankan dalam menyelenggarakan kegiatan akademik.

Upaya Penjaminan Mutu tingkat Program Pascasarjana Penjaminan mutu PPs secara internal dikoordinasikan/ difasilitasi oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM) PPs dan secara eksternal penjaminan itu melibatkan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT). Tujuan penjaminan mutu pada PPs, sejalan dengan tujuan penjaminan mutu PPsadalah merencanakan, mencapai, memelihara, dan meningkatkan standar atau sasaran mutu PPs secara berkelanjutan, serta memuaskan stakeholders. Dalam jangka panjang, penjaminan mutu PPsdilakukan untuk mewujudkan visi PPs untuk meraih pengakuan nasional dan bahkan internasional dalam penyelenggaraan pendidikan pascasarjana bidang ilmu kependidikan dan pendidikan disiplin ilmu pada tahun 2025. Untuk mencapai tujuan penjaminan mutu di atas, PPsmerancang dan melaksanakan strategi penjaminan mutu yang mengacu pada pedoman penjaminan mutu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penjaminan mutu PPs dikoordinasikan oleh Direkturmelalui Satuan Penjaminan Mutu (SPM). Adapun strategi penjaminan mutu PPs adalah seperti diuraikan berikut: (1) Mengembangkan sistem penjaminan mutu PPsdan perangkatimplementasinya; (2) Membangun dan atau meningkatkan komitmen pimpinan PPsdan seluruh unit kerja untuk melaksanakan penjaminan mutu setiap kegiatan yang diselenggarakannya sesuai dengan sistem penjaminan mutu PPsdan model implementasinya; (3) Menetapkan sasaran atau standar mutu PPsdan unit kerja di lingkungan PPs untuk setiap periode mutu; (4) Merancang

organisasi

dan

mekanisme

kerja

penjaminan

mutu

PPsserta

melaksanakannya secara konsisten; Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

40

(5) Mengidentifikasi satuan kegiatan untuk setiap butir mutu pada setiap tahap dalam proses bisnis PPs, serta menetapkan kegiatan yang mutunya dijaminkan; PPs menentukan dan merumuskan standar mutunya melalui analisis sistemik terhadap komponen-komponen sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mencakup masukan, proses, keluaran, dan dampak. Kegiatan penjaminan mutu di PPs UNG dilaksanakan berdasarkan Ketetapan MWA No.001/TAP/MWA PPs UNG /2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Bab XI mengenai Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan Penjaminan Mutu. Pasal 101 dalam ketetapan tersebut ditegaskan: (1) Pimpinan Universitas melaksanakan penjaminan mutu untuk memenuhi Standar yang berlaku secara nasional dan/atau internasional. (2) Penjaminan mutu dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh unit unsur pelaksana akademik, administrasi, usaha, dan unsur penunjang Universitas di bawah koordinasi Satuan Penjaminan Mutu (SPM). (3) Tatanan kelembagaan, tugas pokok, fungsi, dan kewenangan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor. (4) Keberhasilan penjaminan mutu antara lain dinyatakan dalam nilai akreditasi dan keterserapan lulusan oleh stakeholders. (5) Akreditasi wajib bagi setiap unsur pelaksana akademik yang dilaksanakan oleh badan akreditasi yang relevan, baik nasional maupun internasional.

Selanjutnya, ketetapan ihwal penjaminan mutu PPs UNG tersebut dilaksanakan melalui proses atau tahapan kegiatan sebagai berikut: (1) Menyusun standar atau sasaran mutu yang dituangkan dalam rencana mutu PPsuntuk setiap periode mutu. Penyusunan standar atau sasaran mutu ini didasarkan pada rencana strategis PPs; (2) Setiap unit kerja menyusun standar mutu unit kerja yang bersangkutan dan standar atau sasaran mutu setiap kegiatan untuk setiap butir mutu pada setiap periode mutu; (3) Setiap unit kerja menyusun mekanisme kegiatan untuk setiap satuan kegiatan yang dituangkan dalam prosedur operasional standar (standard operational procedure); (4) Setiap unit kerja melaksanakan penjaminan mutu kegiatan yang diselenggarakannya dengan melaksanakan prosedur operasional standar (standard operational procedure) kegiatan itu; (5) Setiap unit kerja melaksanakan pengendalian mutu kegiatan yang diselenggarakannya dengan melakukan evaluasi atau pengukuran hasil kegiatan dengan standar atau sasaran mutu yang telah ditetapkan. Hasil kegiatan evaluasi atau pengukuran ini kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan mutu secara berkelanjutan (continuous quality improvement); Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

41

(6) Melaksanakan evaluasi mutu untuk setiap periode mutu yang difokuskan pada audit implementasi sistem penjaminan mutu dan audit tingkat ketercapaian standar atau sasaran mutu PPsdan atau unit kerja di lingkungan PPs. Kegiatan audit mutu ini dilaksanakan oleh Satuan Audit Internal (SAI) PPs. (7) Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo menetapkan proses-proses aktivitas atau interaksi dan urutannya dalam Sistem Penjaminan Mutu (SPM)

Skema Organisasi Gugus Penjamin Mutu Universitas Negeri Gorontalo REKTOR

Pembantu Rektor Bidang akademik

KEPALA BPMA-UNG

Kepala Sekretariat BPMA Sekretaris BPMA Bendahara

Bidang I Pengembangan mutu / pembelajaran pendidikan

Bidang III Sinkronisasi data mutu akademik dan penguatan institusi

Bidang II Penguatan mutu manajemen dan akreditasi jurusan

Gugus Mutu Pascasarjana, Fakultas dan Jurusan

FIKK

FSB

FIS FFIFEB

FIP

FIS

GUGU

GUGU

FIKK FATEK

CIVITAS AKADEMIKA UNG

FMIPA GUGUS

FAPERTAA GUGUS

FPS GUGU S

Lembaga A

Gambar Skema Organisasi Gugus Penjamin Mutu UNG


42

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing organ yang ada dalam kerangka organisasi BPMA dapat dielaborasi sebagai berikut: 1.

Kepala Pusat (sekarang Kepala Badan sejak tahun 2012) Penjaminan Mutu Akaedemik a. Melaksanakan konsolidasi internal seluruh program Penjaminan Mutu tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan, lembaga di unit – unit yang. Ada di Universitas Negeri Gorontalo . b. Melakukan konsolidasi eksternal, evaluasi dan dampak mutu Universitas Negeri Gorontalo dikalangan stakeholder berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. c. Membina hubungan kemitraan dengan institusi lainnya dengan pengembangan penjaminan mutu, seperti BAN PT, lembaga Penjaminan Mutu dengan PT lain atau lembaga evaluasi mutu dari lembaga independen. d. Mendorong seluruh unit – unit kerja dilingkungan Universitas , menciptakan suasana akselerasi mutu akademik dengan melakukan pembenahan internal management pada L – RAISE dan Kuizen Strategy. e. Mensinkronkan pengembangan mutu secara eksternal dengan institusi lain, melalui seminar dan lokakarya.

2.

Sekretaris Penjaminan MutuAkaedemik a. Membantu Kepala Pusat Penajaminan Mutu akademik mengadministrasikan dokumen mutu akademik, surat tata laksana kantor dan file-file dokumen elektronik. b. Membantu kepala Penjaminan Mutu Akademik menyiapkan perangkat-perangkat instrumen, materi-materi pelatihan. c. Membantu kepala BPMA membuat pemetaan kegiatan dan penjadwalan kegiatan. d. Mengadministrasikan segala dokumen-dokumen mutu akademik perkantoran mutu e. Melakukan koordinasi administratif dengan bagian-bagian yang ada di organisasi BPMA dan Penjaminan Mutu tingkat Fakultas dan Jurusan. f. Membantu Bidang sinkronisasi data statistik progress mutu akademik g. Menyusun RBA BPMA berdasarkan program dari masing-masing bidang

3.

Sekretariat Penjaminan Mutu Akaedemik a. Mengadministrasikan segala dokumen penjaminan mutu akademik secara teratur dan tertib . b. Mengadministrasikan segala surat keluar dan masuk c. Membantu bidang-bidang dalam melaksanakan administrasi yang terkait dengan tugas bidang masing-masing d. Membantu penyusunan RBA

4.

Bendahara Penjaminan Mutu Akaedemik a. Bendahara menerima dan mempelajari kegiatan dan data anggaran untuk mengetahui jumlah dan yang tersedia


43

b. Mengajukan SPP,UP/ TUP/GU untuk mendapatkan SPM c. Menata laksanakan keuangan dan kegiatan penjaminan mutu. 5.

Bidang I : Pengembangan Mutu Pendidikan/Pembelajaran a. Melakukan pembinaan mutu akademik pembelajaran mulai dan perencanaan, proses perencanaan, dan assessment dan evaluasi. b. Mengembangkan instrument penilai kinerja tenaga pendidik (dosen) dalam menyelenggarakan pendidikan. c. Mengembangkan dan menetapkan standar mutu akademik berdasarkan 8 standar pendidikan dan kebijakan mutu akademik universitas. d. Mengkoordinasi dan mengorganisasikan monev dan pembelajaran setiap Fakultas dan Jurusan. e. Mengkoordinasikan proses Penyelenggaraan penjaminan

akademik ditingkat

Fakultas dan Jurusan terkait dengan proses perangkat - perangkat pendukung akademik. f. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan workshop dan lokakarya pengembangan Akreditasi Program Studi dan pelatihan asesor dan audit internal. 6.

Bidang II : Penguatan Mutu Manajemen dan Akreditasi Jurusan a. Mengkordinasikan, mengorganisasikan dan mendampingi Program Studi yang akan melaksanakan akreditasi / reakreditasi ProgramStudi terutama terkait dengan dokumen-dokumen akademik yang terlingkup dalam Tridharma PT. b. Mengorganisasikan penilaian Universitas, Fakultas, dan Program Stud.i c. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan proses penyelenggaraan mutu akademik Universitas, Fakultas, dan Jurusan. d. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemilihan ketua program studi berprestasi, dosen berprestasi, laboran berprestasi, pegawai dan pengelola keuangan berprestasi. e. Mengorganisasi dan mensosialisasikan instrument-instrument penilaian kaProgram Studi, dosen berprestasi,laboran, pegawai dan pengelola keuangan berprestasi.

7.

Bidang III : Sinkronisasi Data Mutu Akademik Penguatan Institusi a. Melakukan sinkronisasi, visualisasi dan statistic mutu pendidikan tingkat b. Merancang instrument-instrumen penialaian dampak hiba-hiba yang telah diperoleh Universitas Negeri Gorontalo melalui ruang lingkup Tridharma PT. c. Melaksanakan penilaian terhadap hiba-hiba kompetisi yang telah diperoleh Universitas Negeri Gorontalo dan program akademik lainnya terhadap peningkatan mutu akademik dan mutu management PT d. Melakukan trace studi terhadap dampak sertifikasi dosen terhadap pengembangan nutu dan kultur akademik pada tingkat jurusan


44

e. Merancang dan menyiapkan dokumen-dokumen persiapan akreditasi institusi Universitas Negeri Gorontalo tahun 2013.

Keberadaan BPMA pada level universitas dan Gugus Penjaminan pada level Fakultas/pascasarjana dan Program Studi S1 dan D3 secara resmi disahkan melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 1224/UN47/PM/2012 pembentukan kelembagaan yang mendasari tugas pokok dan fungsi penjaminan mutu yang diembannya tingkat universitas, fakultas, Program Studi dan pascasarjana. Unit pelaksana penjaminan mutu berdasarkan Surat Keputusan Rektor bertugas menyelenggarakan kegiatan desiminasi dokumen-dokumen mutu, mengawasi dan memantau mutu pelaksanaan kegiatan Perkuliahan, dan perangkatperangkat materi dan pendukung pembelajaran, seperti laboratorium, dan penyelenggaraan evaluasi pendidikan.

1)

Dokumen Mutu UNG Dokumen mutu disusun dan dikendalikan oleh BPMA, sehingga unit mulai tingkat

universitas sampai tingkat Program Studi melaksanakan kegiatan akademik menggunakan standar dokumen yang sama. Penjaminan mutu di UNG dilaksanakan secara sistematik yakni melibatkan semua unsur civitas akademika dan untuk kepentingan isntitusi secara utuh dan menyeluruh, dengan menggunakan nomenklatur “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Universitas Negeri Gorontalo”. Pelaksanaan SPM-PT UNG meliputi proses yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan berpedoman pada kebijakan mutu Universitas Negeri Gorontalo. Secara konprehensif, dokumen penjaminan mutu dikembangkan dalam kerangka pencapaian visi melalui misi dengan penyelenggaraan tri-darma dan kerjasama. Oleh karena itu, mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama merupakan bidang – bidang yang menjadi fokus penyusunan sasaran mutu yang dikawal dengan dokumen mutu. Penyusunan dan pengembangan dokumen mutu dimulai sejak kelembagaan penjaminan mutu UNG berupa PPM (2008 – 2011) dengan menyadari bahwa penjamina mutu bukan saja sekedar kewajiban tetapi juga merupakan kebutuhan institusional. Kesadaran tersebut didukung oleh komitmen tata pamong UNG dalam hal kebutuhan penjaminan mutu institusi melalui kebijakan revitalisasi dan fungsionalisasi BPM UNG dengan diusulkannya pembentukkan LPM yang direalisasikan dalam OTK Perubahan UNG Perubahan kelembagaan tersebut di atas meberikan kewenangan yang lebih luas kepada BPMA dalam implementasi penjaminan mutu di UNG, termasuk dalam pengembangan dan


45

pengawalan

dokumen mutu.

Jenis-jenis dokumen mutu yang

dimiliki

UNG

dan

implementasinya ditunjukan pada sebagai berikut.

Tabel Dokumen Mutu dan Implementasinya No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

No. Buku

Jenis Dokumen Mutu

Tahapan

KEB.-M-SPMI/001

Kebijakan Mutu dan sasaran Mutu Terimplementasi Standar Pengembangan Kurikulum STD/A -01 (Isi) dan Struktur Kurikulum Standar Muatan Kurikulum Program STD/A-02 (isi) Studi Standar Perencanaan Proses STD/B-01 Pembelajaran Standar Pelaksanaan Proses STD/B-02 Pembelajaran Standar Pengawasan Proses STD/C-01 Pembelajaran STD/D-01 Standar Kompetensi Lulusan Standar Kualifikasi & Kompetensi STD/E/01 dosen STD/F-01 Standar Sarana & Prasarana STD/F-02 Standar Pengelolaan Operasional STD/F-03 Standar Pengelolaan Personalia Standar Pengelolaan Keuangan: STD/F-04-1 Penerimaan Standar Pengelolaan Keuangan: STD/F-04-2 Pengeluaran Standar Pengelolaan Keuangan: STD/F-04-3 Pelaporan STD/F-05 Standar Rencana Kerja Tahunan STD/F-06 Standar Rencana Kerja Menengah STD/G-01 Standar Biaya Investasi STD/G-02 Standar Biaya Operasional STD/G-03 Standar Biaya Personal Mahasiswa STD/H-01 Standar Penilaian Pendidikan STD/H-01 Standar Penelitian Standar Pengabdian kepada STD/J-01 Masyarakat STD/K-01 Standar Kerjasama Institusional Daftar Manual/Pro-sedur/SOP No. Manual/Prosedur Nama Manual/Prosedur ManPntp/Std/01 Manual Penetapan Standar SPMI ManualPelaksanaan/Pemenuhan ManPlks/Std/02 Standar SPMI ManPgdl/Std/03 Manual Pengendalian Standar SPMI Manual Peningkatan/Pengembangan ManPnkt/Std/04 Standar SPMI SOP-[STD/A-01]-01 Prosedur Pengembangan Kurikulum Prosedur Penetapan Kebutuhan SOP-[STD/A-02]-01 Pemangku kepentingan Prosedur Penetapan Kalender SOP-[STD/A-02]-02 Akademik Prosedur Pelaksanaan Kurikulum dan OP-[STD/A-02]-03 Monitoring Kurikulum


46

No

No. Buku

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

SOP-[STD/B-01]-01 SOP-[STD/B-01]-02 SOP-[STD/B-01]-03 SOP-[STD/B-01]-04 SOP-[STD/B-01]-05 SOP-[STD/B-01]-06 SOP-[STD/B-01]-07 SOP-[STD/B-01]-08 SOP-[STD/B-02]-01 SOP-[STD/B-02]-02 SOP-[STD/B-02]-03 SOP-[STD/B-02]-04 SOP-[STD/B-02]-05 SOP-[STD/B-03]-01 SOP-[STD/B-03]-02 SOP-[STD/B-03]-03 SOP-[STD/C-01]-01 SOP-[STD/D-01]-01 SOP-[STD/D-02]-01 SOP-[STD/E-01]-01 SOP-[STD/E-01]-01-a

54

SOP-[STD/E-01]-01-b

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

SOP-[STD/E-01]-01-d SOP-[STD/E-01]-01-e SOP-[STD/E-01]-01-f SOP-[STD/E-01]-01-g SOP-[STD/E-01]-01-h SOP-[STD/E-01]-01-i SOP-[STD/F-01]-01 SOP-[STD/F-01]-02 SOP-[STD/F-01]-03 SOP-[STD/F-01]-04 SOP-[STD/F-01]-05 SOP-[STD/F-01]-06 SOP-[STD/F-01]-07 SOP-[STD/F-01]-08 SOP-[STD/F-01]-09 SOP-[STD/F-01]-11 SOP-[STD/F-01]-12 SOP-[STD/F-02]-01 SOP-[STD/F-02]-02 SOP-[STD/F-03]-01 SOP-[STD/F-04.1]-01 SOP-[STD/F-04.2]-01 SOP-[STD/F-04.3]-01 SOP-[STD/F-05]-01 SOP-[STD/F-06]-01

80

SOP-[STD/G-01]-01

81

SOP-[STD/G-01]-02

82

SOP-[STD/G-01]-01

Jenis Dokumen Mutu

Tahapan

Prosedur Pengumuman Jadwal Prosedur Pemberian Tugas Mengajar Prosedur Penyusunan GBPP Prosedur Penyusunan SAP Prosedur Kontrak Perkuliahan Prosedur Kontrol Aktivitas Prosedur Sarana & Prasarana PBM Prosedur Bahan Ajar & Bahan Praktek Prosedur Jumlah Maksimal Peserta Didik per Kelas Prosedur Beban Mengajar Maksimal per Pendidik Prosedur Rasio Jumlah Peserta Didik per Pendidik Prosedur Jumlah Buku Teks per Program Studi Prosedur Pembimbingan Akademik Prosedur Monitoring Kehadiran Dosen Prosedur Monitoring Kehadiran Mahasiswa Prosedur Monitoring Ketercapaian Materi Kuliah Prosedur Pengukuran Kompetensi Lulusan Prosedur Studi Lanjut Dosen Prosedur Tenaga penunjang akademik Prosedur Sarana & Prasarana Prosedur Perawatan Toilet Prosedur Pembersihan Ruang Kantor/Ruang Kelas/Rumah Ibadah/Kor Prosedur Penggunaan Ruang Rapat/Aula/GSG Prosedur Perawatan Taman/Halaman Prosedur Penggunaan Kendaraan Operasional Prosedur Pengoperasian Bus Prosedur Penerimaan Barang Prosedur Permintaan Barang Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru JSP Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru Bidik Misi Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru UMPN Prosedur Registrasi Mahasiswa Baru Prosedur Registrasi Mahasiswa Lama Prosedur Pembuatan STLS Prosedur Pembuatan Ijazah Prosedur Pembuatan KTM Prosedur Pemberian Mahasiswa kepada Mahasiswa Prosedur Penerbitan SP-3 kepada Mahasiswa Prosedur Pembuatan Kalender Akademik Prosedur Pengelolaan Operasional Prosedur Audit Internal Prosedur Pengelolaan Personalia Prosedur Pengelolaan Keuangan Penerimaan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pengeluaran Prosedur Pengelolaan Keuangan Pelaporan Prosedur Rencana Kerja Tahunan Prosedur Rencana Kerja Menengah Prosedur Penjaringan Usulan Perencanaan Program & Kegiatan Prosedur Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran Prosedur Penjaringan Usulan Perencanaan Program & Kegiatan


47

No 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 2)

No. Buku

Jenis Dokumen Mutu

Tahapan

Prosedur Penentuan Besaran Biaya Pendidikan SOP-[STD/H-01]-01 Prosedur Evaluasi Pendidikan SOP-[STD/I-01]-01 Prosedur Seleksi Proposal Penelitian Prosedur Seleksi Proposal SOP-[STD/J-01]-01 Pengabdian kepada Masyarakat Prosedur Pelaksanaan Pengadian SOP-[STD/J-01]-02 kepada Masyarakat SOP-[STD/K01]-01 Prosedur Kerjasama Institusional Beberapa Dokumen Tambahan Referensi Mutu yang dimiliki UNG Buku Panduan Evaluasi Mutu Standar Sistem tatalaksanan Penjaminan Mutu Organisasi Tata Laksana BPMA Laporan Audit Akademik Fakultas Assesor dan audit Pembelajaran Panduan akademik, Visi LPM, Panduan Audit Fakultas dan Institusi Panduan Kerja sama minimal SMA SOP-[STD/G-03]-01

Prosedur Monitoring dan Evaluasi

Tata cara untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Negeri Gorontalo berdasarkan dokumen monitoring dan evaluasi yang berisikan instrument–instrument untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam Buku Manual Prosedur Monitoring dan Evaluasi (BPMA-UNG-03-2012-01) 3)

Sasaran Mutu

Sasaran mutu Universitas Negeri Gorontalo dibuat berdasarkan uraian kebijakan mutu yang telah ditetapkan berdasarkan SK Rektor nomor 740/UN47.A2/DT/2012, tentang penetapan Implementasi Dokumen Mutu: Kebijakan, Manual, Standar, Prosedur.

2.5 Umpan Balik Apakah program studi telah melakukan kajian tentang proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan mengenai harapan dan persepsi mereka? Jika Ya, jelaskan isi umpan balik dan tindak lanjutnya dalam tabel berikut:

Umpan Balik dari (1)

Isi Umpan Balik (2)


Tindak Lanjut (3)

48

Dosen

a. Kurikulum dan SAP perlu ditinjau ulang agar sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik jenis matakuliah maupun sebarannya b. Evaluasi kegiatan pembelajaran dan permasalahan PS harus dikaji secara rutin c. Pembenahan pelaksanaan Tesis ( pengajuan judul, penunjukan pembimbing, data based tema tesis)

Mahasiswa

a. mahasiswa memberikan evaluasi pembelajaran yang diselenggarakan dosen disetiap matakuliah dengan mengisi kuesioner. Selanjutnya dari hasil pengisian angket tersebut diolah dan menjadi bagian dari komponen untuk mengukur Indeks Kerja Dosen (IKD) dalam pembelajaran b. Mahasiswa mengharapkan adanya forum komunikasi dengan PS untuk bisa memberikan evaluasi, saran atau masukan untuk peningkatan kualitas akademik dan peningkatan kinerja PS a. perlu dibentuk ikatan alumni program magister ilmu hukum b. Alur komunikasi alumni dengan program magister ilmu hukum c. Perlu dilakukan tracer study

Alumni

a. Review kurikulum dilaksanakan Tahun 2016 dan satuan acara perkuliahan (SAP). dilaksanakan Tahun 2016. b. Evaluasi pengajaran dilakukan setiap satu semester sekali melalui rapat PS. Dosen bisa menyampaiakan masalahmasalah yang mungkin muncul selama kegiatan pembelajaran c. Pendataan tesis mahasiswa serta perbaikan prosedur dan aturan pelaksanaan tesis d. PS mengirim dosen untuk mengikuti pelatihan atau shortcourse sesuai bidang keahlian dosen. a. Setelah kuesioner direkap dan diolah oleh petugas, hasil kuesioner diberikan kepada dosen yang bersangkutan. Dengan demikian dosen mengetahui letak kekurangan dan kelemahannya dalam pembelajaran, sekaligus sebagai bahan perbaikan pembelajaran dosen pada semester berikutnya b. Program Studi mengadakan open forum minimal satu semester satu sekali untuk menampung usulan dan masukan dari mahasiswa, biasanya diawal/akhir semester

a. Program magister membentuk ikatan alumni, dan mengsosialisasikan kepada mahasiswa b. Ketua Program magister ilmu hukum berkoordinasi dengan ketua ikatan alumni c. Ketua Program magister ilmu hukum bekerja sama dengan ketua ikatan alumnitracer study Pengguna lulusan Tanggapan pengguna lulusan Ketua Program magister ilmu meliputi profesionalisme hukum beserta dosen senantiasa bidang keilmuan berusaha untuk memelihara dan meningkatkan mutu pembelajaran.

2.6 Keberlanjutan Jelaskan upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi ini, khususnya dalam hal: Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

49

a.

Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa: Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan animo calon mahasiswa, diantaranya

diawali dengan terjaminnya kualitas pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki ciri khas yang berkarakter dan berdaya saing. Daya saing ini didapat dari strategi diferensiasi yang memanfaatkan keunggulan program studi baik segi pengajar maupun lulusannya yang memberikan kebebasan berekspresi dan menggunakan metode riset dengan pendekatan sesuai kompetensi. Keunikan ini ditunjukkan dengan tersedianya semua tenaga pengajar yang memiliki keahlian dalam menggunakan paradigma kuantitatif kualitatif, interpretif, kritis. Hasil-hasil penelitian tersebut dipublikasikan dalam seminarseminar nasional/internasional, jurnal nasional/internasional sehingga akan menarik animo calon mahasiswa. Disamping itu dengan optimalisasi jaringan alumni, mahasiswa s2, pengelolaan website dan penyebaran leaflet. Dalam optimalisasi tersebut yaitu melakukan promosi program studi ilmu hukum kepada instansi yang terkait dengan kerjasama,

melibatkan

mahasiswa Program Studi ilmu hukum untuk melakukan promosi, dengan adanya promosi tersebut peningkatan animo mahasiswa program magister ilmu hukum mengalami peningkatan 25% pada tahun 2015 dan itupun berlanjut pada tahun 2016 menjadi 27%, dalam hal ini dapat kita lihat bahwa peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2015 dan peningkatannya berlanjut pada tahun 2016.

b.

Upaya peningkatan mutu manajemen: Programstudi

magister

ilmu

hukum

telahmelakukanupayapeningkatan

manajemenuntukmendukungpelaksanaan

mutu

TridharmaPerguruan

Tinggi.Hubungannyadenganprosespembelajaran, programstudi magister ilmu hukum telah melakukankegiatanmonitoringprosesperkuliahan,penyiapan kontrakperkuliahankuliah,serta melaksanakan

tugas

silabus,SAPdan

peninjauankurikulum,peringatanbagidosenyang

perkuliahan

kehadirannyakurangdari80%dengan

awal

semester,dan

tidakdiperbolehkan

bagi

mahasiswa

belum yang

mengikutiujian.Kehadirandosen

menjadi prioritas dalamprosespembelajaran adalah lebihdari 90%.

c.

Upaya untuk peningkatan mutu lulusan: Peningkatan mutu lulusan dilakukan dengan selalu menjaga kualitas input, proses,

dan outputnya. Perbaikan input dilakukan dengan menetapkan skor TPA ≥450 dan setara TOEFL ≥ 475 yang harus dipenuhi oleh mahasiswa serta proses wawancara untuk memastikan komitmen calon mahasiswa dalam penyelesaian studi. Proses pembelajaran dilakukan secara terstruktur dan mahasiswa wajib hadir ≥80%. Untuk penyelesaian tugas akhir, mahasiswa wajib menempuh ujian proposal tesis, seminar hasil dan ujian tesis.


50

Dalam bidang peningkatan mutu layanan kepada mahasiswa, mutu pembelajaran dan mutu lulusan, program magister ilmu hukum telah melakukan beberapa kegiatan yang dapat memfasilitasi tercapaianya hal tersebut. Kegiatan-kegiatan itu diantaranya : a)

Melakukan evaluasi kurikulum setiap 3 tahun sekali melalui sistem penjaminan mutu.

b)

Meningkatkan peran dosen pembimbing dalam memberikan layanan bimbingan kepada mahasiswa.

c)

Menerapkan akselerasi penyelesaian studi dengan memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang telah menyelesaikan program perkuliahan semester II untuk mengikuti seminar proposal, akan tetapi diawali dengan seminar judul yang kemudian langsung di buatkan SK pembimbingan apabila proposalnya dinilai layak untuk dikembangkan.

d)

Memberi kesempatan kepada para dosen untuk mengikuti berbagai kegiatan yang menunjang keahliannya

e)

Menyelenggarakan seminar –seminar yang menghadirkan dosen tamu.

f)

Mengadakan kunjungan akademik ke perguruan tinggi lain atau ke instansi lain yang relevan.

g)

Memfasilitasi forum ilmiah mahasiswa, misalnya kelompok bidang hukum (hukum perdata, hukum pidana dan hukum tata negara).

h)

Mengadakan kuliah umum setiap semester dengan menghadirkan narasumber yang sesuai dengan pengembangan keilmuan program magister ilmu hukum.

i)

Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen Program Studi

j)

Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

k)

Upaya untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama kemitraan dengan instansi terkait.

Upaya dan prestasi memperoleh dana hibah kompetitif, dalam hal ini mengacu pada program pascasarjana yang memberikan motivasi kepada dosen motivasi untuk melakukan penelitian hibah kompetitif dengan memfasilitasi penyusunan proposal hibah kompotitif, mengundang

tim reviewer untuk klinik proposal dan melakukan kerjasama dengan

perguruan tinggi yang sudah memiliki akses penelitan bertaraf internasional.

Tabel Dosen memperoleh penelitian hibah kompetitif NO

NAMA DOSEN

(1)

(2)

JENIS HIBAH

1

Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,MH Hj. Maisara Sunge, SH.,MH & Akub Z Busura, SH.,MH

1. Paradikma Zakat Profesi dalam Kehidupan Masyarakat Gorontalo 2. Paradikma Zakat Profesi dalam Kehidupan Masyarakat Gorontalo (Tahap II)

2

Prof.Dr. Fenty U Puluhulawa,SH.,M.Hum

1. Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Pertambangan Rakyat di Provinsi Gorontalo

(3)


51

& Nirwan Junus SH.,MH

d.

3

Dr. Sastro M. Wantu, SH.,M.Si & Dr. Udin Hamim, SH,M.Si

4

Dr. Jusdin Puluhulawa, SH.,M.SI

2. Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Pertambangan Rakyat di Provinsi Gorontalo (Tahap II) 1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Membangun KeBhinekaan Antaretnis diKabupaten Pohuwato dalam Perspektif Multikulturalisme. 2. Fenomena Representative Bureaucaracay dalam Rekrutmen Pejabat Birokrasi Pemerintah Sebagai Pilar Memperkuat Integrasi nasional di Provinsi Gorontalo Membangun KeBhinekaan antar Mahasiswa dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Pendekatan Multikulturalisme di Kota Gorontalo

Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan: Upaya dalam meningkatkan kualitas harus dilakukan secara sistemik yang mampu

mengubah proses pendidikan yang dikelola berdasarkan azas peningkatan kualitas berkelanjutan. Hal ini dapat ditempuh melalui kerja sama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta, selain itu kerja sama dengan institusi terkait baik itulembaga pemerintahan maupun lembaga swadaya masyarakat dan melakukan pengabdian kepada masyarakat berupa bhakti akademik maupun sosialisasi. 40%

30% 20% 10% 0% 2012

2013

2014

2015

2016

*Grafik kerjasama program studi ilmu hukum Berdasarkan grafik diatas bahwa program studi ilmu hukum mengalami peningkatan dari tahun ketahun hal ini menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh program studi ilmu hukum baik di lembaga pemerintahan maupun lembaga swadaya masyarakat berjalan dengan baik dikarenakan bahwa program studi ilmu hukum ketika dalam melakukan kegiatan berupa seminar, sosialisasi, maupun kuliah umum selalu mangundang baik dari kalangan masyarakat

maupun pemerintah untuk ikut andil dalam proses kagiatan yang

dilakukan oleh Program Studi ilmu hukum.

e.

Upaya dan prestasi memperoleh dana hibah kompetitif:


52

Upaya Program magister ilmu hukum dalam menginisiasi dosen untuk memperoleh dana hibah diantaranya : a) Menyampaikan informasi hibah penelitian kompetitif langsung kepada dosen, melalui milis dosen maupun disampaikan dalam forum rapat Program Studi b) Memfasilitasi dosen untuk dapat menghasilkan proposal yang dapat memperoleh hibah kompetitif, stranas, dan hibah lainnya di tingkat UNG dengan klinik proposal, dengan demikian maka ada dosen program magister ilmu hukum yang memperoleh hibah fundamental dan juga hibah bersaing


53

STANDAR 3 MAHASISWA DAN LULUSAN 3.1 Sistem Rekrutmen Mahasiswa Baru Sistem rekrutmen mahasiswa baru Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo meliputi; kebijakan rekrutmen calon mahasiswa, persyaratan akademik dan persyaratan administrasi. Sistem rekrutmen mahasiswa dilakukan atas dasar persyaratan formal bagi calon mahasiswa, yang dicantumkan di dalam buku pedoman seleksi dan penerimaan mahasiswa pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo. Keefektifan implementasi sistem rekrutmen mahasiswa baru ini bertujuan untuk memperoleh input mahasiswa baru yang bermutu sesuai dengan standar dan kriteria seleksi, jumlah peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung yang ada dan proporsi mahasiswa yang diterima melalui registrasi.

Sistem rekrutmen calon mahasiswa baru meliputi aspek-aspek berikut. 3.1.1 Kebijakan rekrutmen calon mahasiswa baru Kebijakan rekrutmen calon mahasiswa baru dilaksanakan berdasarkan: 1) Peraturan Akademik UNG, dan 2) Pedoman Akademik Pascasarjana UNG, yang difokuskan pada peningkatan mutu dan kualitas mahasiswa baru. Mutu program studi bergantung pada mutu lulusan dan produk pendidikannya, terutama pada mutu yang diperoleh melalui mahasiswa baru. Strategi ini dirancang dan dilakukan secara sistematik. Pemanfaatan alumni, penyebaran leaflet, pengelolaan website http: //pascasarjana-ung.com, serta kerjasama pengembangan jaringan, pelaksanaan seminar dan pelatihan merupakan beberapa strategi promosi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah peminat ke tahap S2. 3.1.2 Persyaratan Akademik Penerimaan mahasiswa baru program S2 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut : a. memiliki ijazah Sarjana (S1) negeri atau sederajat dengan Indeks Prestasi > 2.75. dari PTN atau PTS yang diakreditasi oleh negara atau PT luar negeri yang telah terakreditasi oleh menteri Pendidikan dan Kebudayaan b. memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai (score) Toefl sesuai ketetapan Pascasarjana UNG c. lulus tes potensi akademik (TPA) untuk seleksi masuk dengan nilai (score) yang telah ditetapkan oleh Pascasarjana UNG d. tidak pernah dinyatakan drop out (DO) disalah satu program studi di Universitas Negeri Gorontalo atau di Universitas lain e. bagi lulusan program sarjana (S1) Universitas Negeri Gorontalo dengan predikat cum laude dibebaskan dari tes masuk S2.


54

3.1.3 Persyaratan Administrasi a. mengisi formulir pendaftaran dengan lampiran-lampiran sebagai berikut : -

fotocopi ijazah yang telah disahkan atau diakreditasi bagi ijazah lulusan luar negeri (2 rangkap

-

fotocopi transkip nilai yang telah disahkan (2 rangkap)

-

surat keterangan kesehatan

b. hasil tes TOEFL (miminal score 475) atau TPA dua tahun terkakhir (jika ada) c. karya ilmiah pada jurnal (jika ada) d. surat izin dari atasan yang berwenang bagi pegawai negeri atau karyawan e. bukti pembayaran biaya pendaftaran f. pasfoto warna 1 tahun terakhir ukuran 3 x 4 cm (3 lembar).

3.1.4. Pola Seleksi Seleksi dilaksanakan di kampus pada Program Pascasarjana UNG atau ditempat lain yang ditentukan oleh program pascasarjana UNG. Seleksi dilaksanakan dalam bentuk tes tertulis dan wawancara. Seleksi tes tertulis terdiri dari TPA dan tes bidang studi masingmasing program studi. Disamping itu, tes wawancara bagi calon mahasiswa dilakukan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo. 3.1.5. Hasil Seleksi Hasil seleksi ditentukan berdasarkan peringkat nilai yang diperoleh calon mahasiswa, selanjutnya pengumuman hasil seleksi dikirim kepada masing-masing mahasiswa. 3.1.6. Program Kerjasama Rekrutmen mahasiswa juga dilakukan dengan melaksanakan kerjasama berdasarkan nota kesepahaman (memorandum of understanding) dengan Universitas lain. Mahasiswa yang mengikuti program ini disebut karyasiswa. Karyasiswa adalah warga negara Indonesia sebagai peserta didik suatu program studi di Pascasarjana UNG yang berhasil lolos seleksi administrasi dan akademik untuk mengikuti program sesuai dengan nota kesepahaman. Tujuan penyelenggaraan program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang mendukung percepatan pembangunan, peningkatan mutu dan daya saing. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan kerjasama dituangkan dalam nota kesepahaman dengan ketentuan dan proses pendidikan serta kelulusan mengacu pada ketentuan yang berlaku pada program reguler. 3.1.7. Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS Pendaftaran ulang harus dilakukan oleh setiap mahasiswa termasuk calon mahasiswa pascasarjana UNG pada tiap awal semester. Pendaftaran ulang dilaksanakan dengan Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

55

membayar biaya pendaftaran dan SPP dan mengisi KRS. Ketua Program Studi menentukan jumlah matakuliah yang akan diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan.

3.1.8. Pelaksanaan Tes Tulis Tes tulis dilakukan selama 120 menit tidak termasuk waktu persiapan dan pemberian penjelasan.Peserta tes yang datang terlambat lebih dari 10 menit setelah tes berlangsung, tidak diperkenankan mengikuti tes pada ruang yang telah ditentukan. Mereka di minta berkumpul di ruangan lain yang telah disediakan untuk dilaksanakan

secara terpisah .

Peserta tes yang datang terlambat lebih dari 30 menit setelah tes berlangsung, dengan alasan apapun tidak diperbolehkan mengikuti tes. 3.1.9. Waktu Pengerjaan Tes Waktu yang disediakan untuk mengerjakan soal adalah sebagai berikut; Tes potensi akademik 120 menit. Tes dilaksanakan serentak sesuai waktu yang disediakan. Tidak ada tambahan waktu terhadap peserta yang belum selesai mengerjakan semua soal. Tes harus dihentikan setelah waktu habis. Waktu yang disebutkan di atas tersebut terhitung sejak dimulainya calon mengerjakan tes, tidak termasuk waktu untuk membagikan soal, mengisi data calon pada lembar jawaban, dan memberikan penjelasan. Pelaksana tes adalah pimpinan program pascasarjana, ketua program studi, dan dosen program pascasarjana yang ditunjuk, dibantu staf administrasi program pascasarjana. Disetiap ruang kelas, ada satu orang pelaksana tes (tester), dan satu orang pembantu pelaksana tes (proktor). Dalam melaksanakan tugasnya, tester akan menerima seperangkat bahan tes (Tes Potensi Akademik) beserta lembar jawaban komputer (LJK) yang dikemas dalam kertas sampul dan amplop, album peserta tes yang berfungsi sebagai daftar hadir dan berita acara. Penentuan kelulusan calon mahasiswa pada suatu program studi mengutamakan pilihan pertama. Calon mahasiswa dapat diterima pada pilihan kedua apabila skornya memenuhi syarat dan daya tampung program studi yang dipilih tersebut masih memungkinkan. Untuk menentukan kelulusan diadakan rapat koordinasi yang melibatkan panitia seleksi, Pimpinan Pascasarjana dan Ketua Program Studi setelah skor tes tersebut diketahui. Data/informasi lain tentang calon mahasiswa yang dituangkan dalam formulir pendaftaran beserta persyaratannya dijadikan faktor pendukung untuk menentukan calon dari segi latar belakang pendidikan dan pengalamannya serta dukungan finansial untuk studinya. Namun hal ini hanya digunakan pada saringan terakhir setelah calon terjaring berdasarkan hasil tes. Hasil tes ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor yang disebarluaskan melalui website UNG. Selain itu hasil tes diumumkan secara individual


56

melalui surat yang ditujukan ke alamat rumah atau kantor setiap peserta maupun melalui website pascasarjana. 3.1.10 Waktu Pengerjaan Tes Sistematika Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru divisualisasikan pada Tabel 3.1. berikut. Tabel 3.1 Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru No 1

2

3

4

5

6

7

Uraian Kegiatan Pembentukan panitia penerimaan mahasiswa baru, selambat-lambatnya bulan januari tahun berjalan untuk penerimaan semester ganjil dan untuk semester genap selambat-lambatnya bulan Juli. Setelah masa penerimaan mahasiswa baru periode sebelumnya selesai, Bidang akademik dan kemahasiswaan melalukan rapat kerja dengan direktur Pascasarjana/Asdir Iuntuk menyusun program yang akan dilakukan untuk penerimaan mahasiswa baru. Panitia menyiapkan brosur, formulir pendaftaran dan kelengkapan lainnya yang dibutuhkan dalam kegiatan sosialisasi.

Penanggung Jawab Asisten Direktur Bidang Akademik Pascasarjana

Dokumen Terkait SK dan Buku Pedoman Akademik Pascasarjana UNG .

Asisten Direktur Bidang Akademik Pascasarjana

Brosur Pendaftaran, Surat Pemberitahuan ke Pemda di Wilayah Provinsi Gorontalo Sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Asisten Direktur Liflet, radiogram, melalui media elektronik, media cetak dan Bidang sosialisasi secara pendaftaran langsung melalui sekretariat Akademik langsung, dan panitia. Pascasarjana memanfaatkan alumni dan mahasiswa Program Studi S2 Ilmu Hukum UNG Pendaftaran dapat dilakukan melalui Asisten Direktur Website Website Pascasarjana UNG maupun Bidang Pascasarjana dan secara langsung melalui sekretariat panitia Akademik secara langsung pendaftaran di Pascasarjana UNG. Pascasarjana di Sekretariat Pascarjana UNG Persiapan seleksi calon mahasiswa baru, Asisten Direktur TPA berupa penyusunan tes oleh panitia Bidang dan bekerjasama dengan program studi. Akademik Bidang Studi Pascasarjana Seluruh calon mahasiswa yang telah Asisten Direktur Buku Pedoman mendaftar diwajibkan mengikuti seleksi Bidang Akademik, Liflet, yang dilaksanakan pada bulan April Akademik Formulir (Tahap I) dan Bulan Mei (Tahap II) untuk Pascasarjana pendaftaran dari penerimaan di semester ganjil, sedangkan calon mahasiswa untuk penerimaan pada semester genap pelaksanaan seleksi pada bulan Februari. Pengumuman seleksi tahap I dan II Bulan Asisten Direktur SK Direktur Juni Bidang Akademik


57

8

Pascasarjana calon mahasiswa yang telah dinyatakan Asisten Direktur SK Direktur lulus dalam seleksi diwajibkan mendaftar Bidang di bagian tata usaha Pascasarjana UNG. Akademik Pascasarjana

Panitia Pendaftaran

Sosialisasi Pendaftaran

PendaftaranCalon Mahasiswa Baru

Persiapan Brosur, Formulir Pendaftaran, Kelengkapan lain

Media Elelktronik, Media cetak, Sekretariat

Website Pascasarjana atau Sekretariat Panitia

Tata Usaha

LULUS

Pengumuman Hasil Tes Seleksi

TES

Gambar 3.1. Alur Penerimaan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo


58

3.2 Profil Mahasiswa dan Lulusan 3.2.1 Tuliskan data seluruh mahasiswa dan lulusannya dalam lima tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut: Tahun Akademik

Daya Tampung

(1)

(2)

2014/2015 2014/2015 2015/2016 2016/2017

25 25 30 30

Jumlah Calon Mahasiswa Ikut Lulus Seleksi Seleksi (3) (4)

25 20 42 51

21 17 30 30

Jumlah Mahasiswa Baru Bukan Transfer(2) Transfer (5) (6)

21 17 25 27

0 0 0 0

Jumlah Total Mahasiswa Bukan Transfer(2) Transfer (7) (8)

21 25 49 76

0 0 0 0

IPK(3)Lulusan Mahasiswa Bukan Transfer

Jumlah Lulusan Bukan Transfer (9)

A1=13 A2=1 0 0

Jumlah 110 138 98 90 0 0 10 Rata-rata IPK untuk lulusan lima tahun terakhir = 3,70 Dihitung dengan rumus : (A1xB1+A2xB2+A3x3+A4xB4+A5xB5)/(A1+A2+A3+A4+A5) Rata-rata lama studi untuk lulusan lima tahun terakhir = 2 tahun

(2)

Transfer

Min

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0

B1= 0

0

0

3,44 0

B2= 3,70 B3= 0

3,68 0

0 0

0 0 0 0

Rata2

Mak

Jumlah Mahasiswa WNA

0

Catatan: (1)

TS:Tahun akademik penuh terakhir saat pengisian borang Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam PT maupun luar PT. (3) Min: IPK Minimum; Rata2:IPK Rata-rata; Mak:IPK Maksimum (2)

3.2.2 Sebutkan pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang akademik (misalnya prestasi dalam penelitian dan lomba karya ilmiah). Tingkat (Lokal, Nama No. Jenis Prestasi Kegiatan, Waktu, dan Tempat Wilayah, Nasional, Mahasiswa atau Internasional) (1) (2) (3) (4) (5) 1 Yudin Yunus Olahraga Lomba Karate, 2014 (Jakarta) Nasional Debat Bahasa Arab, 2015 (Gorontalo) Lokal Pencak Silat, 2014 (UNG) Lokal 2 Patanuddin Mediator hakim tingkat I Peradilan Umum Nasional dan tata Usaha Negara seluruh Indonesia Pendidikan dan pelatihan hakim, 2014 Bogor Sebagai hakim tingkat pertama dan tingkat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Nasional banding peradilan umum dan peradilan Fungsional Perkara Terorisme, 2015, militer seluruh Indonesia Bogor 3 Fitri Salino Ali Olahraga -Lomba Karate, 2009, Gorontalo Lokal Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

59

- Lomba Selam, 2011, Gorontalo - Lomba Selam, 2016, Gorontalo Sebagai anggota dalam pelatihan pengembangan spesialisasi brigadir dasar brimob Sebagai instruktur Bin tara dan Tamtama Remaja dalam rangka pelaksanaan pembinaan di lingkungan Sat. Brimob Polda Gorontalo.

Pendidikan pengembangan spesialisasi brigadir dasar brimob

Lokal

Pembinaan Tradisi di Lingkungan Sat. Brimob Polda Gorontalo, 2014, Gorontalo

Lokal

3.2.3 Tuliskan data jumlah mahasiswa pada lima tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut: Tahun Masuk (1)

TS-3 TS-2 TS-1 TS

Jumlah Mahasiswa Bukan Transfer per Angkatan pada Tahun TS-4 (2)

TS-3 (3)

(a)=21

TS-2 (4)

21 (d)= 13

TS-1 (5)

10 13 25

Jumlah Lulusan s.d. TS (dari Mahasiswa Bukan Transfer)

TS (6)

(b)= 8 (e) = 11 25 27

(7)

(c)= 13 (f)= 2 0

Catatan : huruf-huruf a, b, c, d dan e harus tetap tercantum pada tabel di atas.


60

3.3 Evaluasi Lulusan 3.3.1 Evaluasi kinerja lulusan oleh pihak pengguna lulusan Adakah studi pelacakan (tracer study) untuk mendapatkan hasil evaluasi kinerja lulusan dengan pihak pengguna?



tidak ada √ ada Jika ada, uraikan metode, proses dan mekanisme kegiatan studi pelacakan tersebut. Jelaskan pula bentuk tindak lanjut dari hasil kegiatan ini. 1.

Metode Pelacakan Kegiatan studi pelacakan (tracer study) terhadap lulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah untuk memetakan sebaran alumni dan tanggapan pengguna terhadap kualitas alumni Program Magister Hukum. Mekanisme dan proses pelacakan adalah menggunakan angket yang melibatkan alumni melalui Forum Alumni Magister Hukum, sehingga memberikan kemudahan untuk melacak para alumni baik tempat tugasnya maupun aktivitas berdasarkan kemampuan profesional secara individu. Kemudahan dalam melacak alumni dikarenakan pada beberapa institusi dan instansi, Alumni MH banyak yang memegang posisi penting seperti di Legislatif(sebagai anggota DPRD bahkan praktisi hukum),sehingga jika diundang untuk melakukan diskusi tentang berbagai aspek yang berkaitan baik upaya pengembangan program studi maupun peningkatan profesionalisme sangat mudah berkomuniikasi.

2.

Proses Pelacakan Proses pelacakan alumni dengan melakukan sosialisasi, mengirimkan surat melalui dinas terkait atau stahekholder sebagai pengguna. Pelacakan terhadap pihak alumni hanya dilakukan dalam Wilayah Provinsi Gorontalo, disebabkan saat ini pihak pengguna Magister Ilmu Hukum masih sebatas pada daerah Gorontalo.

3.

Mekanisme Kebijakan Pelacakan Hasil studi pelacakan menunjukkan bahwa secara umum alumni mendapatkan tanggapan yang sudah sangat baik.Ini menunjukkan bahwa alumni MH mampu menjalankan tugas-tugasnya secara profesional melalui kompetensii keilmuan yang telah diperolehnya. Namun demikian, dalam beberapa kriteria menunjukkan respon yang masih memerlukan tindakan proaktif dari program studi untuk dapat meningkatkan kualitas dan jaminan mutu Program Studi MH ke depan. Contoh, mata kuliah

Teori

dan

perancangan

undang-undang

yang

berguna

dalam

pembuatan/penyusunan naskah akademik. Hasil studi pelacakan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Program Studi Magister Ilmu Hukum dalam melakukan upaya meningkatkan strategi dalam proses


61

pembelajaran, kegiatan penunjang, dan kinerja program studi agar mampu membentuk kemampuan yang utuh yakni menguasai bidang keahliannya secara mendalam dan memiliki kemampuan penunjang profesional lainnya. 4.

Tindak Lanjut Tindak lanjut hasil studi pelacakan tersebut adalah meningkatkan berbagai fasilitas penunjang

proses pembelajaran seperti kelengkapan sarana dan prasana

pembelajaran, serta sistem pembelajaran yang komprehensif dan terintegrasi dengan kebutuhan pengguna di lapangan. Selain itu, melakukan penyusunan program kegiatan yang melibatkan alumni dan pihak pengguna melalui pelatihanpelatihan praktis, seminar dan workshop membangun kemitraan dengan instansi terkait.

3.3.2 Hasil studi pelacakan dirangkum dalam tabel berikut: Nyatakan angka persentasenya(*) pada kolom yang sesuai. Jumlah responden (pengguna)= 1 Institusi (Lembaga Peradilan Umum, Agama) dan 1 instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten Gorontalo), Jumlah sampel alumni = 14orang Tanggapan Pihak Pengguna No.

(1)

Jenis Kemampuan

(2)

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang

(%)

(%)

(%)

(%)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Integritas (etika dan moral)

90

10

-

-

2

Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme)

85

15

-

-

3

Keluasan wawasan antar disiplin ilmu

90

10

-

-

4

Kepemimpinan

90

10

-

-

5

Kerjasama dalam tim

85

15

-

-

6

Bahasa asing

80

20

-

-


Pemanfaatan Hasil Pelacakan

(7)

Bahan masukan untuk melakukan kegiatan soft skill bagi mahasiswa Bahan masukan untuk pengembangan keilmuan baik akademik maupun non akademik Bahan masukan untuk melakukan pengembangan pengetahuan, dan keterampilan pada mata-mata kuliah terkait Bahan masukan untuk melakukan pengembangan kepribadian melalui soft skill bagi mahasiswa Bahan masukan untuk melakukan pengembangan kemampuan kerjasama baik dengan sesama mahasiswa maupun dengan pimpinan Program Studi dan Pascasarjana, yang akan dilakukan melalui inbond dan outbond Bahan masukan untuk melakukan peningkatan kemampuan berbahasa Asing melalui pelatihan

62

7

Komunikasi

90

10

-

-

8

Penggunaan teknologi informasi

85

15

-

-

9

Pengembangan diri

85

15

-

-

Total

(a)= 780

Rata-rata

86,66

(b)= (c)= 120 13, 33

Bahan masukan untuk membangun komunikasi yang lebih efektif dan persuasif baik antara mahasiswa dengan sesama mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan dosen dan Pimpinan Program Studi Bahan masukan untuk memperbanyak muatan praktek danlatihanpenggunaanTeknologi Informasi dan Komunikasi, melaluiperkuliahan secara online Bahan masukan dalam melakukan berbagai kegiatan berkaitan dengan kompetensi yang dituntut dalam pelaksanaan tugas dan peningkatan karir

(d)= -`

Catatan : Sediakan dokumen pendukung pada saat asesmen lapangan (*) persentase tanggapan pihak pengguna pada peringkat = [(jumlah tanggapan pada peringkat) : (jumlah tanggapan yang ada)] x 100

3.3.2.2 penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan Pemanfaatan hasil pelacakan adalah sebagai berikut: a.

Untuk proses pembelajaran:

- Bahan referensi untuk melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan peningkatan karir.

- Bahan masukan untuk memperbanyak peningkatan wawasan keilmuan termasuk peningkatan kemampuan berkomunikasi guna pengembangan diri.

- Bahan pertimbangan dalam mengupayakan peningkatan kemampuan berbicara bahasa asing. b.

Untuk proses penggalangan dana Kegiatan-kegiatan program studi magister ilmu hukum didukung oleh alumni, seperti kegiatan Seminar Nasional yang bertema "Mengantisipasi Penyimpangan dan Penyelundupan Hukum dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)"yang terselenggara atas kerjasama Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan Lembaga Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat dan Universitas Brawijaya. Dengan Pemateri Prof. Dr. H. Andi Hamzah, SH (selaku staf ahli Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat) dan Hanif Nur Widhiyanti , SH.,M.Hum, Ph.D (selaku Dosen Hukum Perdata Internasional). Pada


63

kegiatan tersebut, disamping dihadiri oleh mahasiswa dan alumni sebagai peserta, juga terdapat keterlibatan alumni dalam bentuk kontribusi dana kepada panitia. c.

Untuk membangun jejaring Program Studi Magister Ilmu Hukum menjalin hubungan yang baik dengan alumni melalui organisasi alumni yang telah di bentuk sehingga Program Studi magister ilmu hukum mendapatkan informasi tentang kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan pengembangan diri mahasiswa baik dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah (internal dan eksternal). Jejaring yang terbentuk antara alumni tidak hanya memjadi media membagi informasi tentang kerjasama saja, namun juga menjadi penghubung bagi alumni dalam mendapatkan informasi pekerjaan serta sebagai media informasi bagi pengguna alumni dalam mempromosikan Program Studi magister ilmu hukum kepada halak ramai (masyarakat).

3.4

Himpunan Alumni Jelaskan apakah lulusan program studi memiliki himpunan alumni. Jika memiliki, jelaskan jenis partisipasi (sumbangan dana, fasilitas, masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, pengembangan jejaring) dan hasil kegiatan dari himpunan alumni untuk kemajuan program studi. Pada dasarnya, Program Studi Magister Ilmu hukum berada dalam naungan Ikatan

Keluarga Alumni Universitas Negeri Gorontalo (IKA UNG), dan IKA Pascasarjana di tingkat Program Pascasarjana. Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum memiliki ikatan alumni dengan nama“IKATAN ALUMNI MAGISTER HUKUM”(IKA MAKUM) Organisasi ini merupakan wadah yang menghimpun para alumni Magister Ilmu Hukum. Di samping sebagai wadah dan ajang silahturahim, juga melakukan kegiatan rutin berupa Temu Ilmiah, Seminar, lokakarya maupun diskusi public mengenai peran dan partisipasi terhadap peningkatan kualitas Program Studi termasuk pengembangan dan kemajuan daerah Gorontalo. selain itu Alumni Magister Ilmu hukum memiliki website pascasarjanaung.com/s2-ilmu-hukum-2/, guna mengakses kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh alumni IKA ALUMNI Magister Ilmu hukum Kegiatan yang dilakukan oleh Alumni sangat membantu dalam memajukan program studi. Aktivitas IKA MAKUM adalah : -

Membantu Program Studi untuk mensosialisasikan program studi terutama dalam rekrutmen mahasiswa baru.

-

Membantu kegiatan seminar yang dilaksanakan Program Studi

-

Membantu kegiatan lokakarya yang dilaksanakan Program Studi

-

Membantu program studi dalam kegiatan bakti akademik

-

Melaksanakan Temu Alumni

-

Berperan dalam proses peningkatan akreditasi


64

-

Turut memberi sumbangsih pemikiran dalam pemecahan masalah (solusi) terhadap kepentingan lembaga maupun stakeholder dan masyarakat guna penyelesaian sengketa/kasus.

-

Diskusi ilmiah kerja sama dengan institusi, instansi dan lembaga kemasyarakatan.

Pada umumnya program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh IKA MKUM dibiayai atas kerjasama alumni dengan mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan di Program StudiS2 IlmuHukum. Partisipasi alumni dapat diuraikan sebagai berikut. a. Bidang Akademik : 1.

Sumbangan dana Para alumni pada umumnya memberikan sumbangan dana pada kegiatan sosialisasi program studi, bakti akademik dan pengabdian pada masyarakat baik yang dilakukan secara mandiri oleh program studi.


65

2.

Sumbangan fasilitas Dalam hal penyediaan fasilitas, alumni juga memberikan sumbangan berupa printer, dan kebutuhan lainnya seperti catriage, tinta dan kertas. Demikian pula dalam kegiatan bakti akademik, pengabdian masyarakat, sosialisasi program studi dan kegiatankegiatan lainnya, alumni memfasilitasi berupa penyiapan alat-alat elektronik dan kendaraan yang akan digunakan hingga kegiatan selesai.


66

3.

Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran Partisipasi alumni dalam perbaikan proses pembelajaran dapat dikatakan sangat memadai, baik dalam pertemuan yang dilakukan oleh program studi maupun masukan/saran yang dijaring melalui angket.

4. Membangun jejaring Pengembangan jejaring berguna mengenalkan Program Studi magister ilmu hukum kepada masyarakat luas melalui media online berupa via facebook, WA dan website almuni Ikatan alumni magister hukum (IKAMAKUM).

b.

Non Akademik:

1. Pengembangan jejaring Dalam kegiatan pengembangan jejaring, alumni merupakan mediator dalam melakukan komunikasi dengan stakeholders dalam membangun kerjasama. Diwujudkan dengan membentuk alumni Magister Ilmu Hukum yang diberi nama IKAMAKUM (Ikatan Alumni Magister Hukum) 2. Membantu program studi dalam mensosialisasikan Program Studi utamanya dalam merekrut mahasiswa baru. 3. Membantu kegiatan seminar yang dilaksanakan Program Studi. 4.keterlibatan dalam kegiatan non akademik dilakukan dalam bentuk sumbangsi pemikiran yang diberikan secara individu. 5. penyediaan fasilitas untuk kegiatan non akademik a. Bantuan penyediaan tempat pelaksanaan temu alumni b. Bantuan tempat dan akomodasi dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat.


67

STANDAR 4 SUMBER DAYA MANUSIA 4.1. Sistem Rekrutmen, Pembinaan, dan Pengembangan Jelaskan sistem rekrutmen (termasuk persyaratan akademik dan pengalaman), penempatan, pembinaan, pengembangan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik Sistem rekrutmen dosen di Program Studi Magister Ilmu Hukummengacu pada sistem rekrutmen Dosen di Program Pascasarjana UNG. Pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembagan, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. 4.1.1

Sistem Rekrutmen Sebagai salah satu unit pelaksana tugas dari Universitas Negeri Gorontalo, maka

Sumber Daya Manusia (dosen dan tenaga kependidikan) Program Studi

Magister Ilmu

Hukum merupakan aset UNG yang pengelolaannya dilakukan melalui tahapan sistem perekrutan, seleksi, penempatan, pengembangan karir, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. Dasar hukum perekrutan sumberdaya manusia (dosen) Program Studi Magister Ilmu Hukum sesuai Surat Keputusan Rektor Nomor:411/UN47/LL/2016 tentang Penetapan Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. 4.1.1.1 Sistem rekrutmen Dosen 1)

Persyaratan Akademik dan Pengalaman Persyaratan akademik yang dibangun oleh Program Pascasarjana bersama dengan

program studi, adalah: a. Kualifikasi akademik S-3, atau memiliki keahlian khusus b. Pengalaman atau setara jabatan fungsional minimal Lektor. c. Mendapat persetujuan pimpinan Program Pascasarjana dan UNG; d. Persyaratan kepribadian, termasuk antara lain: 1)

tanggung jawab terhadap tugasnya sebagai dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum;

2)

komitmen terhadap segala peraturan dan kesepakatan yang dibangun bersama pimpinan program studi dan Program Pascasarjana;

3)

mempedulikan dan menerapkan kode etik dosen dan penghargaan terhadap hak kepemilikan ilmiah orang lain dan diri sendiri.

2)

Mekanisme Rekrutmen Mekanisme rekrutemen, adalah sebagai berikut:


68

a.

Program Studi mengidentifikasi kebutuhan dosen sesuai dengan tuntutan kurikulum

b.

Program Studi melakukan pemetaan kompetensi keilmuwan dosen.

c.

Program Studi menyampaikan kebutuhan dosen berdasarkan rasio dan kebutuhan analisis kurikulum melalui rapat pimpinan pascasarjana UNG.

d.

Berdasarkan kebutuhan dosen,

maka dosen yang dibutuhkan sebagai dosen

tetap di Program Studi Magister Ilmu Hukum melalui koordinasi dengan pimpinan fakultas. e.

Program Studi menyeleksi sesuai dengan persyaratan, kebutuhan dan beban kerja.

f.

Program

Pascasarjana

mengajukan

merekomendasikan

penerbitan Surat Keputusan

dosen

Program

Studi

dan

Dosen Program Pascasarjana

ke

Rektor UNG.

3) Penempatan Dosen Penempatan dosen dilakukan sepenuhnya oleh program studi dalam bentuk usulan penjadwalan perkuliahan per semester. Mekanisme yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: a.

Usulan jadwal disampaikan ke Program Pascasarjana untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang Penugasan dan Jadwal perkuliahan.

b.

SK penugasan dan Jadwal perkuliahan dari Program Pascasarjana disampaikan ke program studi, bagian akademik, bagian keuangan, dan dosen yang bersangkutan.

c.

Pemberian kesempatan sebagai pembimbing tesis berdasarkan keilmuwan dosen. Mengacu pada mekanisme tugas dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum dalam

melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi, maka Ketua Program StudiProgram Studi

Magister Ilmu Hukum mengusulkan surat kepada Direktur Pascasarjana untuk

menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang pemetaan bidang keahlian dosen MagisterIlmu Hukum. Hal ini ditindak lanjuti Direktur Pascasarjana dalam menerbitkan SK tentang pemetaan kompetensi dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan Surat Keputusan nomor SK nomor 127/UN47.C/KP/2015.

4.1.1.3 Pembinaan Dosen Pembinaan dosen Program Studi

Magister Ilmu Hukum dilaksanakan

dengan

mengacu pada pembinaan tridharma perguruan tinggi sebagaimana dijelaskan berikut ini: a.

Pembinaan dalam bidang pendidikan dan pengajaran 1) Pimpinan Program Studi Magister Ilmu Hukum memberikan kesempatan kepada dosen untuk memberikan mata kuliahberdasarkan kompetensi keilmuwannya. Dalam penjadwalan pimpinan menjadwalkan mata kuliah secara team teaching, dengan


69

pengampu mata kuliah adalah yang memiliki tingkat jabatan fungsionalnya yang lebih tinggi. Khususnya untuk dosen yang masih menjabat Lektor selalu bersamasama dan berdampingan untuk mengembangkan proses pembelajaran. 2) Dalam penyusunan perangkat pembelajaran, dosen senior secara bersama-sama dengan dosen yunior diharapkan untuk memberikan bantuan pemikiran dalam mengembangkan perangkat pembelajaran serta mampu mengimplemetasikan dengan baik di dalam perkuliahan. Usaha pembinaan ini dapat diwujudkan dengan tersedianya perangkat pembelajaran mata kuliah sesuai kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum; frekuwensi kehadiran dosen (junior maupun senior) secara representatif terpenuhi (14 kali pertemuan) dan konsistensinya dosen dalam memberikan perkuliahan berdasarkan topik dalam silabus sebagaimana hal ini tertuang dalam format monitoring perkuliahan. 3) Pemberian penilaian mata kuliah terkoordinasi dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan memperhatikan aturan akademik tentang penilaian. 4) Penentuan pembimbingan tesis yakni

penentuan dosen pembimbing I dan

pembimbing II dilakukan berdasarkan keilmuwan dosen dan tingkat senioritas terutama dalam jabatan fungsional dan juga mengacu pada peraturan akademik UNG serta pedoman akademik pascasarjana UNG tahun 2015. Dosen pembimbing I sangat diharapkan dapat melakukan koordinasi dan kontrol pembimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing II. Usaha yang diharapkan kepada dosen pembimbing biasanya dilakukan dalam rapat Program Studi atau melalui pendekatan secara persuasif kepada dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum. Indikasi yang ditunjukkan pimpinan Program Studi atas usaha ini adalah beberapa pembimbingan tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum dilakukan secara bersamasama antara dosen pembimbing I dan pembimbing II dengan melakukan pengaturan tempat dan waktu pembimbingan. 5) Pemberian kesempatan kepada dosen untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tingkat lokal, regional atau internasional. Pelatihan tingkat lokal antara lain kegiatan pelatihan penyusunan bahan ajar, pelatihan pengembangan media pembelajaran, pelatihan pengembangan pembelajaran. b.

Pembinaan dalam bidang Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah Pembinaan kepada

dosen

Program

Studi

Magister

Ilmu Hukum

dalam

melaksanakan kegiatan penelitian dapat dilaksanakan antara lain : (1) Memotivasi dosen dalam melaksanakan penelitian, khususnya penelitian kolaboratif (kolaborasi senior dan yunior). Contoh indikasi dari hasil usaha ini antara lain terdapat penelitian kolaborasi antara dosen senior dan yunior selang 3 tahun terakhir( TA 20132014, 2014/2015, dan 2015/2016).


70

(2) Menfasilitas dosen dalam mengikuti kegiatan seminar ilmiah baik tingkat nasional, dan internasional, melalui usulan Program Studi ke pimpinan pascasarjana untuk difasilitasi dalam pemberian bantuan dana. Hasil yang diperoleh dari pembinaan ini antara lain beberapa dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum mengikuti (penyaji dan peserta) . (3) Mengusulkan ke pihak pascasarjana untuk menfasilitasi dosen yang menerbitkan hasil karya ilmiahnya, terutama dalam pemberian bantuan dana. Dosen yang telah melaksanakan kegiatan seminar diharapkan dapat mendiseminasikan hasilnya kepada mahasiswa dan dosen, bahkan kepada alumni. (4) Dosen yang memiliki prestasi dalam penelitian hibah kompetensi diharapkan dapat menyampaikan informasi tentang cara-cara untuk lolos hibah dan kemudian diharapkan dosen yang bersangkutan dapat melibatkan beberapa dosen dalam penelitian kelompok. (5) Pemberian informasi kepada dosen melalui media sosial (email, WA), informasi lisan tentang tentang kegiatan ilmiah serta memotivasi para dosen untuk mengikuti kegiatan ilmiah c.

Pembinaan dalam Pengabdian kepada Masyarakat Adapun bentuk pembinaan dalam pengabdian kepada Masyarakat adalah :

1)

Memotivasi dosen dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat baik secar mandiri maupun secara kelompok atau secara terpadu.

2)

Mengharapkan dosen yang telah memperoleh kesempatan beroleh dana hibah pengabdian dapat mengajak teman dalam kegiatan pengabdian bersama.

3)

Menfasilitasi dosen dalam mengikuti kegiatan pengabdian dengan mengusulkan dana kepada pimpinan pascasarjana.

4.1.1. 4 Pengembangan Karir a.

Pengembangan karir dosen 1. Menfasilitasi

dosen

untuk

melakukan

penelitian

kolaborasi

dosen

dan

mahasiswa,dalam bentuk mengusulkan alokasi dana ke Pascasarjana UNG 2. Melakukan negosiasi penyelenggaraan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan diseminasi keilmuwan bersama dengan pemerintah daerah. 3. Mengusulkan alokasi dana ke pimpinan Pascasarjana UNG terkait dengan keikutsertaan dosen dalam mengikuti kegiatan ilmiah, baik sebagai penyaji mapun sebagai peserta

dalam rangka pengembangan dirinya sebagai dosen yang

profesional. 4. Menfasilitasi dosen dalam menulis karya tulis baik untuk kepentingan perkuliahan atau untuk pengembangan diri dosen. Hal ini dapat didokumentasikan karya ilmiah dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum: tersedianya perangkat pembelajaran (


71

silabus, RPS, dan bahan ajar) di Program Studi Magister Ilmu Hukum; hasil karya penelitian dosen selang 3 tahun terakhir (2013-2015). b. Pengembangan karir tenaga kependidikan Untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan (diklat) sesuai kebutuhan. Upaya ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman tentang Tupoksi kerja dan Standar Kompetensi yang ada sesuai peraturan yang berlaku di bawah koordinasi pimpinan PPs, dikoordinasikan langsung oleh BAUK dan BAAK. Pengembangan staf tenaga kependidikan dilakukan melalui upaya-upaya berikut: a)

Pemberian kesempatan belajar dan pelatihan antara lain: studi lanjut yang masih berpendidikan SMA/SMK, D-1, D-2, D3 untuk menempuh pendidikan S1, S2 dan S3.

b)

Mengikuti Magang dan Studi Banding ke beberapa perguruan tinggi, antara lain: UNHAS, IPB, ITS, UPI, UGM, dan UNM.

c)

Mengikuti pelatihan khusus, seperti: bimbingan teknik keuangan, administrasi kepegawaian, kearsipan, pelatihan laboran, pustakawan, layanan pengadaan sarana elektronik, dan pengembangan IT.

4.1.2.5 Pemberhentian Pemberhentian dosen dan tenaga pendukung mengacu pada PP RI Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Mengacu pada PP tersebut, maka diberlakukan pula ketentuan bagi dosen Program Pascasarjana, bahwa seorang dosen pada suatu program studi tertentu harus dapat memenuhi standar kinerja dosen (IKD > 3). Berdasarkan hal tersebut, maka pemberhentian dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum dapat dilakukan apabila hasil penilaian kinerja dosen menunjukkan bahwa dosen memiliki kinerja yang tidak sesuai dengan Indeks Kinerja Dosen (IKD) dan ketentuan dalam SOP Pascasarjana dan UNG, yang diperoleh dari hasil analisis monitoring perkuliahan dan angket dari mahasiswa. Pemberhentian dosen dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 1)

Melakukan penyampaian tertulis kepada Pimpinan Pascasarjana UNG tentang kinerja dosen yang bersangkutan.

2)

Menyampaikan kepada dosen yang bersangkutan tentang performance kerjanya sesuai dengan ketentuan SOP dan IKD.

3)

Mengusulkan ke Pimpinan Pascasarjana UNG untuk penerbitan SK Pemberhentian sebagai dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum.


72

4.2 Monitoring dan Evaluasi Jelaskan sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan. 4.2.1. Sistem Monitoring dan Evaluasi, serta Rekam Jejak Kinerja Akademik Dosen dan Kinerja Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) berkomitmen terus meningkatkan mutu akademik yang berdampak terhadap mutu lulusan yang berdaya saing. Oleh karena itu untuk menjamin mutu pembelajaran maka UNG menggunakan strategi pengendalian mutu akademi terpadu yang berpusat di Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA). Keterpaduan dilakukan dengan membentuk gugus penjaminan mutu akademik fakultas atau pasacasarjana yang melakukan monev pembelajaran setiap semester secara survey. Hasil monev diseminasikan pada setiap fakultas/pascasarjana untuk menjadi bahan acuan dalam perbaikan proses pembelajaran dan pengambilan kebijakan bidang akademik. Disamping monev yang dilakukan oleh BPMA dan Gugus mutu pasacasarjana melalui survei kepuasana layanan akademik dan non akademik. Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan dilakukan secara terpadu mengacu pada Indeks Kinerja Dosen (IKD), serta kebijakan Program Studi yang merujuk pada: Pedoman Akademik PPs UNG, berhubungan dengan Kode Etik Dosen, dan Panduan Penjaminan Mutu UNG. Berikut ini penjelasan tentang sistem MONEV serta rekam jejak Kinerja Akadmik Dosen dan Kinerja Tenaga Kependidikan. 4.2.1.1 Sistem Monitoring dan Evaluasi Dosen Sistem monitoring dan evaluasi dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum senantiasa mengacu pada tri dharma perguruan tinggi, yakni kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi karya ilmiah, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Berikut ini penjelasaan tentang sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan Program Studi terhadap kegiatan dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum. 1)

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran Sistem monitoring dan evaluasi dosen pada bidang pendidikan dan pengajaran dilakukan setiap awal dan akhir semester oleh Ketua program studi dan pimipinan pascasarjana. Instrumen yang digunakan adalah menggunakan monitoring perkuliahan, kelengkapan perangkat pembelajaran dan kesesuaian monitoring perkuliahan dengan perangkat pembelajaran (silabus dan RPS yang telah dibuat). Selain itu pembelajaran dimonitoring oleh tim yang telah ditunjuk oleh badan penjaminan mutu internal. Pada proses monev dimulai dari evaluasi kelengkapan perangkat pembelajaran, proses pelaksanaan (awal, proses dan akhir pembelajaran) serta evaluasi hasil belajar. Bagi


73

dosen yang telah melaksanakan perkuliahan wajib mengisi lembar monitoring perkuliahan yang telah tersedia. Instrumen lain yang digunakan Program Studi untuk monitoring pendidikan dan pengajaran adalah melalui angket survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan non akademik yang mengacu pada dimensi fasilitas, layanan, dan proses pembelajaran. Demikian pula monitoring tentang kinerja dosen dalam pembimbingan tesis dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: (1)

KPS melaksanakan pertemuan

dengan

mahasiswa yang menyelesaikan penyusunan tesis, rapat pertemuan antara dosen pembimbing dan mahasiswa yang menyelesaiakan penyusunan tesis. Upaya ini dilaksanakan KPS dalam rangka mendiskusikan apa yang menjadi pengharapan dan masalah mahasiswa dalam menyusun tesis sekalian mencari alternative pemecahan; (2) KPS bekerjasama dengan tim penjamin mutu Program Studi dan pascasarjana menjaring aspirasi mahasiswa tentang kinerja dosen dalam membimbing tesis. 2)

Monitoring kegiatan penelitian Untuk Monev kegiatan penelitian dosen menyatu dalam manajemen informasi penelitian dosen yang dituangkan dalam bentuk online Sistem Informasi Penelitian (SIMLIT) pada laman:

http://simlit.ung.ac.id

dan

SIMLITABMAS

pada

laman:

http://simlitabmas.dikti.go.id. Sistem ini menyediakan informasi tentang lowongan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan quota, pengusul, total dana, dan expire. Melalui sistem ini dapat diketahui kegiatan dan manajemen penelitian dosen yang meliputi: nama peneliti dan judul penelitian yang dilakukan, besar dana dan sumber dana penelitian, jenis dana penelitian dan dokumen hasil penelitian yang dibuktikan dengan adanya laporan penelitian yang diupload dalam bentuk pdf. Dengan demikian, dapat diketahui kualitas dosen pada bidang penelitian terkait dengan produk penelitian, jumlah penelitian yang dilakukan, dan keaktifan dosen dalam melakukan penelitian setiap tahun baik dengan dana mandiri atau dana hibah penelitian. Visualisasi secara online dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini.


74

Gambar 4.1 Cuplikan bentuk online Sistem Informasi Penelitian (SIMLITUNG)

3)

Monitoring kegiatan pengabdian pada masyarakat Keaktifan dosen dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat juga dapat di Monev pada sistem Online melalui http://www.lpm.ung.ac.id yang berisi informasi tentang nama pengusul sesuai unit kerja (Fakultas, PPs dan Program Studi). Demikian pula dapat diakses pada laman: http://simlitabmas.dikti.go.id yang memberikan informasi tentang KKS-KKN-PPM,

lowongan

pengabdian

pada

masyarakat

yang

meliputi

jenis

pengabdian,quota, pengusul, accept, jumlah total dana, dan expire. Dengan demikian, dapat dievaluasi jumah dosen yang melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Visualisasi secara online dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini.

Gambar 4.2 Cuplikan bentuk online SIMLITABMAS UNG


75

4.2.1.2. Monitoring dan evaluasi tenaga kependidikan Sistem monitoring dan evaluasi tenaga kependidikan (Pranata laboran dan pegawai, pustakawan) ditujukan untuk mengkaji kinerja pegawai selama melaksanakan pelayanan administrasi akademik. Tujuannya adalah untuk menjamin mutu pelayanan akademik terhadap mahasiswa dan dosen. Kegiatan tenaga kependidikan yang dinilai adalah (1) kehadiran sesuai dengan jam kerja, (2) Kemampuan menyelesaikan tugas yang diberikan pimpinan. Sistem monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan juga dilakukan melalui penilaian DP3, SKP, SKKR serta kenaikan pangkat dan jabatan pegawai yang dinilai oleh Kepala Biro AUK. Dalam DP3, SKP dan SKKR unsur yang dinilai adalah: (1) kesetiaan, (2) preatasi kerja, (3) tanggung jawab, (4) kejujuran, (5) ketaatan, (6) kerjasama, dan (7) prakarsa Monev terhadap tenaga kependidikan dilakukan baik secara manual maupun secara online.

Secara

online

aplikasi

yang

dijalankan

melalui

laman

http://www.situ.ung.ac.id. Sistem ini memungkinkan pimpinan dapat melihat aktivitas masing-masing tenaga kependidikan secara manual dan online seperti: daftar hadir, rincian aktivitas harian sesuai tupoksi masing-masing, keberadaan pegawai di luar kampus atau melakukan perjalanan dinas. Monev secara online sangat mudah dilakukan jika dibandingkan dengan sistem manual, karena dokumen-dokumennya langsung ditampilkan secara sistem dan tidak dapat dimanipulasi. Berikut beberapa tampilan menu tab yang tersedia dalam http://www.situ.ung.ac.id yang memuat tentang kegiatan harian yang dilakukan tenaga kependidikan:

Gambar 4.3 Sistem Informasi Tata Usaha (sumber http://www.situ.ung.ac.id)


76

Selain itu aplikasi yang dikembangkan adalah Sistem Kerja Pegawai (SKP) secara online. SKP adalah sistem penilaian kinerja PNS yang dikembangkan dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sesuai rekomendasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Tampilan SKP online seperti berikut:

Gambar 4.4 Sistem Informasi Tata Usaha (sumber http://www.situ.ung.ac.id)

Monev terhadap tenaga kependidikan dilakukan baik secara manual maupun secara online. Secara online aplikasi yang dijalankan melalui laman http://www.situ.ung.ac.id. Sistem ini memungkinkan pimpinan dapat melihat aktivitas masing-masing tenaga kependidikan secara manual dan online seperti: daftar hadir, rincian aktivitas harian sesuai tupoksi masing-masing, keberadaan pegawai di luar kampus atau melakukan perjalanan dinas. Monev secara online sangat mudah dilakukan jika dibandingkan dengan sistem manual, karena dokumen-dokumennya langsung ditampilkan secara sistem dan tidak dapat dimanipulasi.


77

Gambar: 4.5 Cuplikan aktivitas pegawai pascasarajana untuk kehadiran menggunakan finger print 4.2.1.2Rekam jejak 1)Rekam Jejak Dosen Kinerja dosen direkan dalam database berdasarkan kualifikasi pendidikan, aktifitas dosen dalam pendidikan dan pengajaran, keterkaitan dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, keikutsertaan dalam kegiatan seminar (penyaji atau peserta), workshop, pelatihan, sebagai panitia dan lain-lain. Data rekam jejak dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum pascasarjana dapat direkam secara online pada : 

Sistem Informasi Tata Usaha ( SITU) UNG: http://situ.ung.ac.id



Sistem informasi Akademik Terpadu ( SIAT) UNG: http://siat.ung.ac.id



SIMLIT UNG : http://simlit.ung.ac.id



Sistem Informasi pengabdian UNG: http://lpm.ung.ac.id



Resipotory UNG: http://repository .ung.ac.id

Pada repository UNG dapat ditemukan rekam jejak dosen , yakni dalam bidang pengabdian, penelitian, publikasi ilmiah dan data kegiatan lainnya. Misalnya informasi penelitian, e-book, dokumen public UNG dan berbagai dokumen lain yang tersedia. a.

Rekam Jejak Kinerja Dosen pada bidang pendidikan dan pengajaran Pedoman tertulis rekam jejak kinerja dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran dapat diakses dalam Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIAT) yang diberlakukan Institut. Jumlah tatap muka perkuliahan, jadwal perkuliahan, KHS dan KRS mahasiswa, serta pembelajaran online (e-learning) dapat diakses pada http://siat.ung.ac.id. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dapat dilihat pada bukti fisik berupa absen perkuliahan mahasiswa yang dilengkapi dengan monitoring perkuliahan dan ditandatangi dosen yang memberikan kuliah. Selain itu kinerja dosen dapat dilihat pada buku kontrol pembimbingan tesis mahasiswa.

b. Rekam Jejak Kinerja Dosen Pada Bidang Penelitian dan Pengabdian Pedoman tertulis rekam jejak kinerja dosen dalam penelitian dan pengabdian terekam dalam website simlit.ung.ac.id dan lpm.ung.ac.id serta simlitabmas.dikti.go.id. Bukti fisik ini juga dapat dilihat pada dokumen program studi

berupa laporan penelitian dan

pengabdian, artikel, jurnal nasional tidak terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional. Selain itu dapat dilihat pada dokumen DP3, SKP, SKKR dan dokumen kenaikan pangkat dosen.


78

2)

Rekam jejak tenaga kependidikan Rekam jejak tenaga kependidikan dapat dilihat pada website http://situ.ung.ac.id

(sistem kepegawaian). Website ini menyediakan fasilitas pengelolaan data kepegawaian dan mengelola data kepegawaian yang dibutuhkan program studi. Rekam jejak kinerja pegawai juga dapat dilihat pada dokumen DP3, SKP, SKKR dan dokumen kenaikan pangkat dan jabatan


79

4.3 Dosen Tetap Dosen tetap dalam borang akreditasi BAN-PT adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis, dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja minimum 36 jam/minggu. Dosen tetap dipilah dalam 2 kelompok, yaitu: 1. dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS 2. dosen tetap yang bidang keahliannya di luar PS 4.3.1 Data dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS

Tgl. Lahir

Jabatan Akademik

(3) 0025065406

(4) 25-061954

(5) Guru Besar

2

Fenty U. Puluhulawa 0009046804 ***

09-041968

Guru Besar

3

Fence M. Wantu***

0019017404

19-011974

Lektor Kepala

4

Nur M. Kasim***

0008027607

08-021976

Lektor Kepala

5

Duke Arie Widagdo

No.

Nama Dosen Tetap

(1) 1

(2) Johan Jasin***

NIDN**

12-121976

Gelar Akademik (6) SH M.Hum Dr SH M.Hum Dr SH MH Dr S.Ag MH Dr SH MH Dr

Bidang Keahlian untuk Pendidikan S1, S2, S3 Setiap Jenjang dan Asal Universitas Pendidikan (7) (8) S-1 UNHAS Makasar Hukum Tata Negara S-2 UNHAS Makasar Hukum Tata Negara S-3 UNHAS Makasar Hukum Tata Negara S-1 UNHAS Makasar Hukum Pidana S-2 UNHAS Makasar Hukum Pidana S-3 UNHAS Makasar Hukum Pidana S-1 UNSRAT Manado Ilmu Hukum S-2 UGM Jogyakarta Hukum Acara S-3 UGM Jogyakarta Hukum Acara S-1 UMI Makasar Syari’ah S-2 UMI Makasar Hukum Islam S-3 UMI Makasar Hukum Islam S-1 (UII) Jogyakarta Hukum Administrasi Negara/ HTN S-2 (UII) Jogyakarta Hukum Administrasi Negara/ HTN S-3 UNPAD Bandung Hukum Administrasi Negara/ HTN


78

6

Jusdin Puluhulawa***

7

Udin Hamim***

0010106011

0014087603

10-101960

Lektor Kepala

SH M.Si Dr

14-8-1976

Lektor Kepala

S.Pd M.Si Dr

Lektor Kepala

SH M.Si Dr

8 Sastro M. Wantu ***

0003096605

3-9-1966

Data pada Tabel 4.3.1 menunjukkan bahwa : - Jumlah dosen Guru besar - Jumlah dosen pendidikan S3 - Total jumlah dosen tetap sesuai bidang keahlian program studi - dosen tetap yang memiliki sertifikat dosen pendidik = 7 orang

S1 Unsrat Manado S2 UGM S3 UB S1 STKIP Gorontalo S1 Sth Sunan Giri Malang S2 UGM S3 UB S1 Unsrat Manado S2 UGM S3 UB

S1 Ilmu Pemerintahan S2 Ilmu Politik S3 Adm Publik SI PPKn SI Ilmu Hukum S2 Ilmu Politik S3 Adm Publik SI I. Politik S2 I.Politik S3 Adm Publikk

: 2 orang : 8 orang : 8 orang


79

4.3.2 Aktivitas dosen tetap yang bidang bidang keahliannya sesuai dengan PS dinyatakan dalam sks rata-rata per semester pada satu tahun akademik terakhir, diisi dengan perhitungan sesuai SK Dirjen DIKTI no. 48 tahun 1983 (12 sks setara dengan 36 jam kerja per minggu) SKS SKS SKS Pengajaran pada SKS Manajemen** Nama Pengab-dian No. PeneJum-lah sks Dosen Tetap kepada PS lain litian PS Sendiri PT lain PT PT Masya-rakat PT sendiri sendiri lain (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Johan Jasin

12

-

-

-

-

-

-

12

2

Fenty U. Puluhulawa

2

2

-

-

-

8

-

12

3

Fence M. Wantu

2

2

-

3

-

10

-

17

4

Nur M. Kasim

12

-

-

3

-

4

-

19

5

Duke Arie Widagdo

3

-

-

-

-

-

-

3

6

Jusdin Puluhulawa

3

6

-

2

2

6

-

19

7

Udin Hamim

3

4

-

2

2

-

-

11

8

Sastro Wantu Jumlah Rata-rata

3 -

4 -

-

2 -

2 -

-

-

11 104 13

Ringkasan Tabel Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Full Teaching Equivalent) = 13


80

4.3.3Tuliskan data aktivitas mengajar dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS, dalam satu tahun akademik terakhir di PS ini dengan mengikuti format tabel berikut:

No

Nama Dosen Tetap

Bidang Keahlian

Kode Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah

Juml ah Kelas

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

7814-1-002-1-3

1. MetodologiPenelitian Hukum 2. PolitikHukum 3. Hukum, Ham danOtonomi Daerah 4. Negara Hukum dan Konstitusi 5. Teori Perancangan dan Pengujian PerUndang- Undangan 6. HukumPerizinan 1.MetodologiPenelitianH ukum 2. TeoriHukum 3. PenemuanHukum 4.Pembaharuan HukumPidana 5.Tindak Pidana Korporasi 6.PerbandinganHukumP idana

1

Johan Jasin

Hukum Tata Negara

7814-2-002-1-3 7814-2-010-2-3

7814-2-006-2-3 7814-3-011-3-3

Fenty Puluhulawa

U. Hukum Pidana

7814-3-015-3-3 7814-1-002-1-3 7814-2-001-1-2 7814-2-004-1-2 7814-2-007-2-3 7814-3-003-3-3 7814-3-001-3-3

Jumlah Pertemu an yang direnca nakan

Jumlah Pertemu an yang dilaksan akan

(7)

(8)

16

16

16

16

16

16

16 16

16 16

16 16 16

16 16 16

16

16

16

16


81

3

Fence M. Wantu

Hukum Acara

7814-1-001-1-2 7814-2-003-1-2 7814-2-004-1-2 7814-2-005-1-2 7814-3-007-3-3 7814-3-008-3-3

4

Nur M. Kasim

Hukum Islam

7814-2-003-1-2 7814-2-005-1-2 7814-2-008-2-3 7814-2-009-2-3 7814-2-006-2-3

5

Duke Arie Widagdo

Hukum Tata Negara

7814-3-007-3-3 7814-2-010-2-3 7814-3-008-3-3

1. Filsafat Hukum 2.Perbandingan Sistem Hukum 3. Penemuan Hukum 4. Sejarah Hukum 5.HakKekayaan Itelektual 6. HukumInvestasi

16 16

16 16

16 16 16

16 16 16

16

16

1. PerbandinganSistem Hukum 2. SejarahHukum 3. PerbandinganHukum Perdata 4. Hukum dan Pembangunan 5. Negara Hukum dan Konstitusi 6. HukumHakKekayaanI ntelektual 1. Hukum, Ham dan Otonomi Daerah 2. HukumInvestasi

16

16

16 16

16 16

16

16

16

16

16 16

16 16

16

16

6

Jusdin Puluhulawa

Administrasi Publik

7814-2-002-1-3

Politik Hukum

16

16

7

Udin Hamim

Administrasi Publik

7814-3-015-3-3

Hukum Perizinan

16

16

8

Sastro Wantu

Administrasi Publik

7814-2-002-1-3

Politik Hukum

16

16


82

4.3.4 Tuliskan data aktivitas mengajar dosen tetap yang bidang keahliannya di luar PS, dalam satu tahun akademik terakhir di PS ini dengan mengikuti format tabel berikut:

No. (1) 1

2

Nama Dosen Tetap

Bidang Keahlian

(2) (3) Prof. Dr. H. Hukum Fenty Pidana Puluhulawa, M.Hum

Prof. Dr. Hukum Johan Jasin, Tata SH.,MH Negara

Kode Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah

Jumlah Kelas

Jumlah Pertemuan yang Direncanakan

Jumlah Pertemuan yang Dilaksanakan

(4) 7802-2-011-2-3

(5) (6) Hukum dan 1 Kelas Kebijakan Lingkungan Global

(7) 16

(8) 16

7509-007-2-2

Prinsip Nilai 1 Kelas Kemanusiaan dalam HAM Perbandingan 1 Kelas Civic

16

16

16

16

48

48

7509-012-2-2

Jumlah


83

4.4 Dosen Tidak Tetap 4.4.1 Data Dosen Tidak Tetap Di luar Program Studi Jabatan Nama Dosen No. NIDN** Tgl. Lahir Akademik* Tetap ** (1 )

(2)

(3)

(4)

Gelar Akademik

Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas*

Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan

(5)

(6)

(7)

(8)

SH MH Dr SH MH Dr

S1- Universitas Hasanuddin S2- Universitas Hasanuddin S3- Universitas Hasanuddin S1-Universitas Lampung Mangkurat S2- Universitas Islam Indonesia S3- Universitas Padjajaran

1

Syamsul Haling

-

01-02-1964

Tenaga Pengajar

2

Zainudin

-

05-10-1985

Tenaga Pengajar

Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Pidana Hukum Bisnis Hukum Perdata

* Lampirkan fotokopi ijazah. ** NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional *** Dosen yang telah memperoleh sertifikat dosen agar diberi tanda (***)dan fotokopi sertifikatnya agar dilampirkan. 4.5 Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Tiga Tahun Terakhir 4.5.1 Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS

No.

Nama Dosen

(1)

(2) -

Jenjang Pendidikan Lanjut (3) -

Bidang Studi

Perguruan Tinggi

Negara

Tahun Mulai Studi

(4)

(5)

(6) -

(7) -

-

-

Catatan - Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum sudah S3 Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

84

4.5.2 Kegiatan Tenaga Ahli/Pakar sebagai Pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri No. (1) 1

Nama Tenaga Ahli/Pakar (2)

Nama dan Judul Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Jimly Asshiddiqie

(3) Kuliah Pakar Etika Moral Penegakan Hukum

(4) 2014

2

Kapolda Gorontalo

Kuliah Pakar

2015

3

Burhanudin Jusuf Habibie

Kuliah Umum

2015

4

I Dewa Gede Palguna

Seminar Nasional Empat Pilar Kebangsaan MPR

2015

5

EE. Mangindaan

Seminar Nasional Empat Pilar Kebangsaan MPR

2015

6

Dr. Ibrahim, SH, LLM.

2015

7

Kajati Gorontalo

Seminar Nasional Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkara Kuliah Umum tentang Pembangunan Hukum Lokal

8

Kanwil Hukum dan HAM Prov. Gorontalo

Kuliah Umum tentang HAM

2015

9

Prof.Dr.H.Jamal Wiwoho SH.M.Hum

Kuliah Pakar

2016

10

Prof. Dr Hi. Andi Hamzah S.H

Narasumber dalam Seminar Nasional Hukum

2016

11

Dr. Hanif Nur Widhiyanti, SH., MH

Narasumber Seminar Nasional Hukum

2016

12

Prof.Dr.Mahfud MD, SH.,M.Hum

Kuliah Pakar

2016

13

Prof. Dr. Iswanto, SH, DFM.

Kuliah Pakar

2016

2015

Ringkasan Tabel Jumlah Dosen/ Pakar Ahli sebagai pembicara dalam seminar, dan pembicara tamu = 13 orang


85

4.5.3Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri Sebagai No. Nama Dosen Jenis Kegiatan* Tempat Waktu Peny Pesert aji a (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH 1. Seminar Membentuk SDM yang Berkualitas Tema Membangun Krakter Anak Bangsa, Dalam Upaya Gorontalo 2 Februari 2013 √ Meningkatkan Kualitas Mental, Moral, Akhlak, dan Budi Pekerti dikalangan Mahasiswa dan Pelajar 2. Membangun Budaya Hukum Di Gorontalo 22 Februari 2013 √ provinsi Gorontalo 3. Pentingnya Pendidikan Karakter Sebagai Insrument Pencegah Aksi Gorontalo 8 Maret 2013 √ Kekerasan 4. Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Gorontalo 2 Juli 2013 √ dalam Prespektif HAM 5. Anomi Proses pemilihan Kepala Daerah Ditinjau dari Politik Hukum Gorontalo 22 Mei 2013 √ Sebagai Narasumber 6. Rapat Koordinasi Panitia Daerah Ran Gorontalo 25 Januari 2013 √ HAM Tingka Provinsi Gorontalo 7. Instrument HAM (Nasional dan Gorontalo 6-7 Desember 2013 √ Internasional) 8. Penyelenggaraan Pendidikan dan 13-22 September profesi Guru di lingkungan Pendidikan Gorontalo √ 2013 dan Kebudayaan 2 Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, Penyelenggaraan Pendidikan dan profesi 13-22 September SH, M.Hum Guru di lingkungan Pendidikan dan Gorontalo √ 2013 Kebudayaan Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

86

3

Dr. Fence M. Wantu, SH, MH

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan profesi Guru di lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan

Gorontalo

13-22 September 2013

Jakarta

9 April 2013

Gorontalo

27 Agustus 2013

Gorontalo

22 Agustus 2013

√

Gorontalo

27 Agustus 2013

√

Gorontalo

6 Februari 2013

√

Gorontalo

16 Mei 2013

√

Gorontalo

15 Mei 2013

√

Gorontalo

22 Mei 2013

√

Gorontalo

4 Juni 2013

√

Gorontalo

25-27 Juni 2013

√

12. Kepemimpinan

Gorontalo

21 Juni 2013

√

13. Demokrasi Dalam Konstelasi Budaya lokal Gorontalo

Gorontalo

27 Juni 2013

√

2. Tanda Kehormatan Satia Lencana Karya Satia X Tahun 3. Acara Bedah Buku 4. Penyajian Materi Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Dalam Rangkain Kegiatan Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) 2013 Khususnya Di Tingkat Fakultas Ilmu Sosial 5. Bedah Buku 6. Idiologi Pancasila Vis To Vis Idiologi 7. Strategi Permasyarakatan Nilai-nilai Pancasila Dalam Mambangun Karakter Bangsa 8. Optimalisasi Peran KPU Daerah dan Upaya Hukum Dalam Pilkada 9. Anomi Proses Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau Dari Politik Hukum 10. Workshop Rancangan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten Boalemo 11. Latihan Dasar Kepemimpinan

√ √ √


87

4

Dr. Nur Moh. Kasim,S. Ag.,MH

1. Bedah Buku Karya Dosen Di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo 1. Workshop penilaian angka kredit kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen di wilayah UNG 2. Simposium kurikulum hukum islam terintegrasi reformulasi kurikulum hukum islam seindonesia 3. Seminar Nasional Kriteria pemimpin dan memilih pemimpin menurut persfektif hukum islam 4. Pelatihan audit mutu pembelajaran Fakultas dilingkungan UNG Gorontalo 5. Seminar BKOW di Gorontalo 6. Workshop pelatihan Asesor Prodi bagi gugus Mutu Fakultas dan jurusan di lingkungan UNG 7. BIMTEK Pengelolaan dan Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum (DIH) Daerah di Kementrian Hukum Ham 8. Sebagai pemateri dalam seminar hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh Lemlit UNG 9. Seminar Nasional

5

Dr.Duke Arie Widagdo, SH,MH

UNG

19 November 2014 √

Gorontalo

13- Oktober 2015

√

Depok

20-November 2015

√

Depok

19-November 2015

√

Gorontalo

9-10- Oktober 2015

√

Gorontalo

27-April-2015

√

Gorontalo

30-Maret-2015

√

Gorontalo

7-Mei-2015

√

Gorontalo

12-November2014

√

Gorontalo

16-Mei-2013

√

10. Klinik Proposal Pengabdian Masyarakat LPM UNG

Gorontalo

27-April-2014

√

1. Seminar Nasional Wibawa Peradilan”

Gorontalo

30 November 2013

“Menegakan

√


88

6

Dr.Jusdin Puluhulawa, SH,M.Si

2. Seminar Nasional “Selamatkan Bangsa dari keterpurukan dan ketidakadilan” SeminarTentang Multikulturalisme, kebijakan dan inovasi Pembelajaran Seminar Nasional Tentang Sistem Insentif Berbasis Kinerja Seminar Internasional dalam rangka KAA Pembekalan calon legislatif se – Provinsi Gorontalo Lokakarya pendidikan mengelola perbedaan dalam keragaman di sekolahsekolah Workshop “Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inovasi Pendidikan dalam menghadapi Tantangan Pluralisme dan Multikulturalisme di Era Otonomi Daerah Dialog Wawasan Kebangsan

7

Dr. Udin Hamim, SH.,M.Si

Sosialisasi Etika dan Budaya Politik yang berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal Forum Diskusi Politik “Peran Partai Poliitik dalam Rekrutmen Kepala Daerah dan Anggota DPRD” Forum Diskusi Politik “Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Talk Show Forum Pendidikan di TVRI Stasiun Gorontalo Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) materi Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI Komisariat FIS-UNG

√

Gorontalo

26 Oktober 2013

UNG

19 Januari 2015

UB Malang

15 Sep. 2015

√

UGM Jogya

April 2015

√

Gorontalo

16 November 2013

Gorontalo

1-3 Oktober 2014

Gorontalo

19 Januari 2015

√

Gorontalo

21 Oktober 2015

√

Gorontalo

6 Maret 2013

√

Gorontalo

5 Juni 2013

√

Gorontalo

20 Agustus

√

Gorontalo

13 November 2013

√

Gorontalo

Tahun 2013

√

√

√ √


89

8

Dr.Sastro Wantu,SH, M.Si

Pembekalan Tentang Perguruan Tinggi Berbasis Umum untuk siswa Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Hubulo Workshop Akselerasi UNG “Peran Strategi Pustikom dalam Program Akselerasi Kerja Sama, Sistem Manajemen dan Pelayanan BLU-UNG Workshop “Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inovasi Pendidikan dalam menghadapi Tantangan Pluralisme dan Multikulturalisme di Era Otonomi Daerah

Jumlah

49

Gorontalo

Tahun 2014

√

Gorontalo

Tahun 2015

√

Gorontalo

19 Januari 2015

√

-

-

38

11

Keterangan Jumlah dosen PS Magister Ilmu Hukum sebagai penyaji : 38 Jumlah dosen PS Magister Ilmu Hukum sebagai peserta: 11


90

4.5.4Pengalaman dosen tetap sebagai berikut: 4.5.4.1 Pakar/konsultan/staf ahli/narasumber No.

Nama Dosen

(1) 1

(2) Prof. Dr. Johan Jassin, SH.,MH

2

Prof. Dr. Fenty Puluhulawa, SH.,MH

Nama Lembaga (3) Penelitian Universitas

Lembaga Negeri Gorontalo Lembaga Penelitian Universitas Negeri Gorontalo Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (LBH) Pembina di Desa Tapa Kec. Bone Bolango (Penyuluhan Hukum) Pembina di Desa Pilohayanga Kec. Telaga Kab. Gorontalo Narasumber di Desa Talumopatu Kec. Tapa Kab. Bone Bolango Pengangkatan Ketua Program Studi Pasacasarjana Universitas Negeri Gorontalo Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Pascasarjana Universitas 45 Makassar (Tim Penyusun Jurnal Internasional) Pemerintah Daerah Kab. Bone bolango (Tim Penyusun Naskah Akademik) Pemerintah Daerah Kab. Boalemo (Tim Penyusun Naskah Akademik) Pemerintah Daerah Kab. Gorontalo (Tenaga ahli dalam Pembentukan Perpu) Kementrian Hukum dan HAM Gorontalo Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo Lemabga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Negeri Gorontalo nara sumber (

(4) 2014-2015

Tingkat (Lokal, Nasional, Internasional) (5) Lokal

2015-2016

Lokal

2015

Lokal

2015

Lokal

2015

Lokal

2015

Lokal

2014-sekarang

Lokal

2013 2015

Lokal Internasional

2015

Lokal

2014-2015

Lokal

2015-2016

Lokal

2015 2015

lokal Lokal

2015

Lokal

Waktu


91

SM-3T)

3

4

Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH

Dr. Nur Moh. Kasim, S.Ag.,MH

Lemabga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Negeri Gorontalo nara sumber pembekalan KKN-PPM Lembaga Pengabdian Masyarakat (KKS)

2015

Lokal

2015

Lokal

Narasumber di Desa Tabongo Kec. Batudaa Kab. Gorontalo Narasuber di Desa Molutabu Kab. Bone Bolango Narasumber di Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango Universitas Negeri Gorontalo

2015

Lokal

2015

Lokal

2015

Lokal

2015

Lokal

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (Ketua) Hasanuddin Law Review (Jurnal Internasional) Lempaga Penelitian Masyarakat (LPM) Universitas Negeri Gorontalo Gedung Auditorium Universitas Negeri Gorontalo (Beasiswa Bidik Misi) Narasumber di Desa Hungayonaa Kec. Tilamuta Kab. Boalemo Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo (Pembina Perancang Perpu) Pembina dalam pelatihan profesi advokat (PERADI) Universitas Negeri Gorontalo (Wakil Rektor III)

2014-Sekarang

Lokal

2015

Internasional

2015

Lokal

2015

Lokal

2015

Lokal

2015

Lokal

2015

Lokal

2014-Sekarang

Lokal

(LPM)

2015

Lokal

(LPM)

2015

Lokal

Lembaga Penelitian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo Lembaga Penelitian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo


92

Lembaga Penelitian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo

(LPM)

2015

Lokal

Lembaga Penelitian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo

(LPM)

2015

Lokal

2015

Lokal

2015

Lokal

2015

Lokal

2015

Lokal

2015-Sekarang

Lokal

2013

Lokal

2014

Lokal

2014

Lokal

Juri Debat Dalam Kegiatan Himnas Wilayah 5

2014

Nasional

Pemateri pada Gorontalo Pemateri pada Gorontalo

Lembaga Penelitian Masyarakat (LPM) Universitas Negeri Gorontalo Narasumber di Desa Moluo Kec. Kwandang Kab. Gorut Pembina dalam pelatihan profesi advokat (PERADI)

5

6

Dr. Jusdin Puluhulawa, SH.,M.Si

Dr. Udin Hamim, S.Pd, SH, M.Si

Narasumber di Desa Dulo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo Lab. Perpustakaan Universitas Negeri Gorontalo Pemateri pada kegiatan Pembekalan Calon Legislatif PPP se-Provinsi Gorontalo Pemateri Pada Workshop Kurikulum Magister PPKn Universitas Negeri Gorontalo Pemateri pada kegiatan Dialog Fokus “Pluralisme dan Multikulturalisme Dalam Perspektif Si Tou Timou Tumou Tou” di Manado

SM3T

Unversitas

Negeri

2014

Nasional

SM3T

Unversitas

Negeri

2014

Nasional


93

7

8

Dr. Duke Arie Widagdo, SH.,MH

Dr. Sastro M. Wantu, SH, M.Si

Pemateri Sosialisasi Etika dan Budaya Politik yang berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal Pemateri Pada Forum Diskusi Politik “Peran Partai Poliitik dalam Rekrutmen Kepala Daerah dan Anggota DPRD” Pemateri Forum Diskusi Politik “Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Tim Pengkaji Perkembangan Situasi Politik di Provinsi Gorontalo Koordinator Perhimpunan Advokat Indonesia Wilayah Gorontalo

2013

Lokal

2013

Lokal

2013

Lokal

2014

Lokal

2015

Lokal

Ketua tim ahli pada pengumpulan data indeks Negara Hukum di Wilayah Provinsi Gorontalo

2014

Lokal

Memperoleh penelitian hibah bersaing

2014

Nasional

Memperoleh penelitian hibah fundamental

2014

Nasional

Juara I Penelitian Asosiasi Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo (APKASI) Juara IV Penelitian Asosiasi Pemerintahan Daerah Provinsi Pemateri pada sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang diselenggarakan oleh MPR di Provinsi Gorontalo Tim pemeriksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Provinsi Gorontalo

2013

Lokal

2013

Nasional

2013

Nasonal

2014

Lokal

2014

Lokal

Pemateri pada Gorontalo

SM3T

Unversitas

Negeri


94

Jumlah pakar/ konsultan/narasumber Lokal: 47 = 84 % Jumlah pakar/ konsultan/narasumber Nasional: 7 = 12,5 % Jumlah pakar/ konsultan/narasumber Internasional: 2 = 3,5% 4.5.4.2 Keanggotaan pada organisasi/asosiasi profesi dan ilmiah

No.

Nama Dosen

Nama Organisasi Keilmuan atau Organisasi Profesi

(1) 1

(2) (3) Prof. Dr. Johan Jasin, SH., LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) PGRI M.Hum Asosiasi Dosen Pengajar HTN-HAN Anggota PGRI Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Gorontalo Tim Peneliti Hukum Provinsi Gorontalo Penetapan Penanggung Jawab / Pelaksana Dan Peserta Praktikum Tim Peneliti Hukum Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Penunjukan Tim Pelaksana Pengkajian Hukum Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Penetapan Tim Pembimbing Skripsi Bagi Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Reorganisasi Pusat Studi Ilmu Sosial (PUSOS) Penetapan Dosen Penasehat Akademik Pembentukan Tim Penyusun Buku Panduan Pengembangan SOFTSKILL Tim Pengajar Matakuliah Jurusan Ilmu Hukum Tim Penyusun Proposal Fakultas Hukum Pembentukan Panitia Dan Dosen Penguji Ujian Skripsi Pembentukan tim penyusun buku panduan pengembangan soft skil dalam rangka pendidikan karakter bangsa di Universitas Perubahan Ketigakeputusan Menteri hukum dan Hak Asasi

(4) 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Tingkat (Lokal, Nasional, Internasional) (5) Lokal Lokal Nasional Lokal Lokal Lokal

1 Tahun

Lokal

1 Tahun

Lokal

1 Tahun

Lokal

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Lokal Lokal Lokal

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Lokal Lokal Lokal Lokal

1 Tahun

Nasional

Kurun Waktu


95

Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-17.KP.11.05 Tahun2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinwsi Gorontalo. “Memuliakan Ilmu Untuk Mencerdaskan Anak Bangsa” Bakti UNG Untuk Indonesia: Program, Kebijakan, Kritik dan Harapan. Pembentukan Tim Penyusun Buku Model Pendidikan Karakter Di Universitas Negeri Gorontalo Pengangkatan Panitia Pelaksana Dan Dosen Pembimbing dalam Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Dasar Mengajar (PPL 1) Penyusunan Buku Model Pendidikan Karakter Di Perguruan Tinggi Dalam Upaya Memberikan Apresiasi Dan Memotivasi Perguruan Tinggi. Penetapan Tim Pembimbing Skripsi Bagi Mahasiawa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Unioversitas Negeri Gorontalo Penetapan Jadwal dan Tim Pengajar Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan Dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) Semester Ganjil Tahun Akademik Tahun 2011/2012. Jadwal dan Tim Pengajar Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, Mata Kuliah Keilmuan Dan Keterampilan, Mata Kuliah Keahlian Berkarya, Mata KUliah Perilaku Berkarya dan Mata Kuliah Pada Jurusan Dan Program Studi Jurusan Dan Program Studi Di Lingkungan Fakultas Ilmu Pertanian Penunjukan Tim Pengajar Dan Koordinator Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, Mata Kuliah Keilmuan, Mata Kuliah Keahlian Berkarya, Mata Kuliah Perilaku Berkarya, Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat, Mata Kuliah Perilaku Semester Ganjil Tahun Akademik 2012/2013

1 Tahun

Lokal

1 Tahun

Lokal

1 Tahun

Lokal

1 Tahun

Lokal

1 Tahun

Lokal

1 Tahun

Lokal

Lokal 1 Tahun

1 Tahun

Lokal


96

2.

3

4

Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, LBH (Lembaga Bantuan Hukum UNG SH.,M.Hum Anggota PGRI Penetapan Tim Pembimbing Skripsi Bagi Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Reorganisasi Pusat Studi Ilmu Sosial (PUSOS) Penetapan Dosen Penasehat Akademik Pembentukan Tim Penyusun Buku Panduan Pengembangan SOFTSKILL Tim Pengajar Matakuliah Jurusan Ilmu Hukum Tim Penyusun Proposal Fakultas Hukum Pembentukan Panitia Dan Dosen Penguji Ujian Skripsi Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH Ketua LBH (Lembaga Bantuan Hukum UNG Anggota PGRI Pembentukan Panitia Pelaksana Diskusi Publik Penetapan Tim Pembimbing Skripsi Bagi Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Penetapan Dosen Penasehat Akademik Tim Pengajar Matakuliah Jurusan Ilmu Hukum Tim Penyusun Proposal Fakultas Hukum Pembentukan Panitia Dan Dosen Penguji Ujian Skripsi Pembentukan Tim perumus Peraturan Akademik UNG Tahun 2012 Pembentukan Tim Penyususn Naskah Akademik Rancangan peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Pemebentukan Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang OrganisasiPerangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Tim Penyusun Naskah Akademis dan Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Dr. Nur M. Kasim, S.Ag., MH LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) PGRI Asosiasi Dosen Hukum Islam (ADHI)


Lokal Nasional Lokal


Lokal Lokal Lokal

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Lokal Lokal Lokal Lokal Nasional Lokal Lokal

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal

1 Tahun

Lokal

1 Tahun

Lokal

1 Tahun

Lokal

5 Tahun 2Tahun

Lokal Lokal


97

5

Dr.Duke Arie Widagdo SH.,MH

Pusat Kajian Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo Anggota PGRI Penetapan Dosen Penasehat Akademik Penetapan Tim Pembimbing Skripsi Bagi Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Tim Pengajar Matakuliah Jurusan Ilmu Hukum Tim Penyusun Proposal Fakultas Hukum Pembentukan Panitia Dan Dosen Penguji Ujian Skripsi Pengesahan Pengurus LKBH PGRI Cabang Provinsi Gorontalo Pengurus BWI Cabang Provinsi Gorontalo Pengurus BP4 Provinsi Gorontalo Asosiasi Dosen Pengajar HTN-HAN

3 Tahun

Lokal


Nasional Lokal Lokal

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 4 Tahun

Lokal Lokal Lokal Lokal


Nasional Nasional Nasional

Koordinator Perhimpunan Advokad Indonesia Wilayah Gorontalo Asosiasi Dosen Pengajar HTN-HAN Managing Patner Pada Duke Arie Associates Gorontalo, Advokad dan Penasihat Hukum pada Law Firm Respati dan Widjaja, Jakarta Pusat. Ketua Tim Ahli pada Kegiatan Pengumpulan Data Indeks Negara Hukum di Wilayah Provinsi Gorontalo, dengan Indonesia Legal Rountable,Tahun 2014 Staf Khusus Ketua Komisi Yudisial RI, Taahun 2011-2012 Ketua Umum Yayaysan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo Konsultan dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Haeman Umar Dan Rekan Ketua Tim Ahli pada Kegiatan Pengumpulan Data,Pengelolaan Data dan Laporan, Penyusun Makalah kegiatan Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tahun Anggaran 2008, Dengan Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo.

5 Tahun

Lokal


Lokal Lokal Lokal

1 Tahun

Lokal

3 Tahun 2 Tahun

Lokal Lokal

2 Tahun

Lokal

6 Bulan

Lokal


98

Staf Ahli Hukum Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. Konsultan dan Penasihat Hukum Mimoza TV Kabel Gorontalo Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Peneliti Pada Kegiatan Gorontalo Public Expanditure Analysis,kerja sama Lembaga Peneliti Universitas Gorontalo dengan World Bank. Peneliti Pada Kegiatan Survei Riset Mapping Gorontalo yang dilakukan oleh Dewan Riset Daerah Gorontalo. Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan Universitas Gorontalo. Konsultan Hukum, pada Kantor Pengacara /Penasihat Hukum (Law Firm) Asean dan Patners di Jogyakarta Staf Ahli Hukum dan Perundang-undangan, dalam Kegiatan “Penyusunan Raperda Provinsi Banten Tentang Mutu Hasil Perikanan” Kerja sama antara DPRD Provinsi Banten dan PKSPL-IPB Nara Sumber, dalam Kegiatan “Seminar Pengelolaan Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Kabupaten Tanggerang”, kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Tanggerang. Tenaga Ahli Hukum dan Perundang-undangan, dalam kegiatan “Kebijakan Sektot Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Tindak Lanjut KTT Johannesburg 2002”, Kerja sama dengan Departemen Energi dan Sumber Daaya Mineral. Nara Sumber, dalam Kegiatan “Loka Karya Rencana Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut di Kabupaten Indragiri Hilir”. Tenaga Ahli Hukum dan Kelembagaan, dalam Kegiatan “Penyusunan Rencana Induk (Grand Design) Pengelolaan Lingkungan Hidup Pesisir dan Laut Provinsi Banten, serta Zonasi Pengelolaan Lingkungan Pesisir dan Laut Provinsi Banten”.

1 Tahun 1 Tahun

Lokal Lokal

2 Tahun

Lokal

1 Tahun

Lokal

3 Bulan

Lokal

6 Bulan

Lokal

5 Tahun

Lokal

1 Tahun

Lokal

-

Lokal

6 Bulan

Lokal

6 Bulan

Lokal

6 Bulan

Lokal


99

6

7

8

Dr.Jusdin Puluhulawa, SH.,M.Si


Dr. Sastro Wantu, SH,M.Si

Wakil Ketua Asosiasi Profesi PPKnI Provinsi Gorontalo

2015 s/d sekarang 2006 s/d sekarang 2015s/d sekarang 4 Tahun

Regional

Tim Pengkaji Perkembangan Situasi Politik di Provinsi Gorontalo

5 Tahun

Lokal

PUSOS (Pusat Studi Ilmu Sosial) UNG

4 Tahun

Lokal

Pengurus AP3KNI Prov. Gorontalo (Koordinator Bidang Penelitian & Pengabdian) Ketua Asosiasi Profesi PPKnI Provinsi Gorontalo

Lokal Regional

DKPP (Dewan Kehormatan Pertimbangan Pemilu) KPUD

2015Sekarang 2015 s/d sekarang 5 Tahun

PUSOS (Pusat Studi Ilmu Sosial) UNG

4 Tahun

Lokal

Lembaga Pengkajian Politik Kebijakan dan Survei Publik (LPPK-SP)

4 Tahun

Lokal

Pengurus AP3KNI Prov. Gorontalo (Ketua Pengurus Wilayah)

2015 s/d sekarang

Lokal

Asosiasi Pendidikan Non Formal Indonesia Provinsi Gorontalo Pengurus AP3KNI Prov. Gorontalo (Wakil Ketua Pengurus Wilayah) Lembaga Pengkajian Politik Kebijakan dan Survei Publik (LPPK-SP)

Keterangan Jumlah Keanggotaan pada organisasi/asosiasi profesi dan ilmiah lokal : 83 Jumlah Keanggotaan pada organisasi/asosiasi profesi dan ilmiah regional : 2 Jumlah Keanggotaan pada organisasi/asosiasi profesi dan ilmiah nasional: 7

Lokal Lokal Lokal

Lokal

= 90% = 2,1% = 7,9 %


100

4.5.4.3 Visiting professor

(2) Prof. Dr. Fenty Puluhulawa, SH.,MH Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH

(3) University Pahang Malaysia UniversitasNegeri Malang

(4) 2015 2015

Tingkat (Nasional, Internasional) (5) Internasional Nasional

Dr. Fence M Wantu, SH.,MH

Mahkamah Konstitusi

2015

Nasional


Universitas Ubaya Dompet Duafa IPB Center/ Bogor

2016 2016

Nasional Internasional

No. (1) 1. 2 3

4

Nama Dosen

Nama Lembaga

Waktu

Convension

4.5.4Prestasi/reputasi dosen (misalnya prestasi dalam pendidikan, penelitian dan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat (tiga tahun terakhir)

(1) 1

(2) Prof. Dr. Johan Jasin, SH, MH

(4) 2013

Tingkat (Lokal, Nasional, Internasional) (5) Lokal

2

Prof. Dr. Fenty SH.,M.Hum

2013

Lokal

2013

Lokal

2013

Lokal

No.

Nama Dosen

U.

Prestasi yang Dicapai*

(3) Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pembentukkan Tim Pemerintah Provinsi Gorontalo Puluhulawa, Penetapan Komposisi Personalia Panita Pelaksana KKS PPeriode Agustus Agustus Oktober Tahun 2013 UNG Jadwal Perkuliahan dan Tim Penagjar Mata KUliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2012-2013 pada Program Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial UNG Pemateri dan Moderator Pembekalan

Waktu Pencapaian


101

(coaching Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) UNG Periode Februari April Penetapan Panitia Pelaksana Pendaftaran MAhasiswa Kuliah Kerja Sibermas (KKS Periode April Penetapan Panitia Pelaksana KKS Periode Februari April Panitia Penyelenggara, Penyaji dan Tim Penguji Ujian Sarjana Mengkhari Program S1 BAgi MAhasiswa Jalur Skripsi Program Studi PKN Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Fakultas Ilm Sosial UNG

3


Pembentukan Panitian dan Dosen Penguji Ujian Skripsi Mengakhiri Program S1 bagi Mahasiswa Jalur Skripsi Program Studi (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas ilmu Sosial UNG Kebijakan hukum dalam rangka perlindungan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal pada suku Bajo di Gorontalo Penetapan Dosen Penasehat Akademik (PA) Bagi Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum program Studi Ilmu Hukum (S1) Panitia Penyelenggara, Penyaji dan Tim Penguji Ujian Sarjana Mengakhiri Program S1 Bagi Mahasiswa Jalur Skripsi Program Studi PKN Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Fakultas Ilmu Sosial UNG Penetapan Komposisi Personalia Panitia Pelaksana Kuliah Kerja Sibermas (KKS) Periode Agustu-Oktober Tahun 2013 UNG Pembentukan Panitia dan Dosen Penguji

2013

Lokal

2013

Lokal

2013

Lokal

2013

Lokal

2015

Internasional

2013

Lokal

2013

Lokal

2013

Lokal

2013

Lokal


102

4


Ujian Skripsi Mengakhiri Program S1 Bagi MAhasiswa Jalur Skripsi Program Studi Ilmu Hukum (S1) Jurusan Ilm Hukum Fakultas Ilmu Sosia Universitas NegeriGorontalo Pembentukan Panitia Ujian Penyelenggara Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Program Kesetaraan Paket C Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Konferensi Internasional Kelapa Universitas Negeri Gorontalo Kontingen Musabakah Tilawatil Qur’an Tingkat Nasional Di Padang Sumatra Barat Penetapan Dosen Penasehat Akademik (PA) Bagi Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Program Studi Ilmu Hukum (S1) Pembetukan Panitia Pelaksana International Converence and Cultural Exhibition : International Cooperation and ICT Development, Quality Asurance and Quality Manajement For Building WorkClass University Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Bedah Buku Karya Dosen Di Lingkungan UNG Panitia Pelaksana Wisuda Periode September Panitia Pelaksana Guru Besar Di UNG Atas Nama Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa SH., M.Hum dan Prof. Dr. Hj. Sayama

2013

Lokal

2013

Lokal

2013

Nasional

2013

Lokal

2013

Lokal

2013

Lokal

2013

Lokal

2013

Lokal


103

Malabar M.pd Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Bedah Buku Karya Dosen Di Lingkungan UNG

5

Dr.Duke Arie Widagdo SH.,MH

6


7


2013

Lokal

Panitia Pelaksana Guru Besar Di UNG Atas Nama Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa SH., M.Hum dan Prof. Dr. Hj. Sayama Malabar M.pd

2013

Lokal

Ketua Tim Ahli pada Kegiatan Pengumpulan Data Indeks Negara Hukum di Wilayah Provinsi Gorontalo, dengan Indonesia Legal Rountable,Tahun 2014 Pemateri pada kegiatan Pembekalan Calon Legislatif PPP se-Provinsi Gorontalo Piagam Penghargaan Sebagai Pemateri Pada Workshop Kurikulum S2 PKn Universitas Negeri Gorontalo Piagam Penghargaan Sebagai Pemateri pada kegiatan Dialog Fokus “Pluralisme dan Multikulturalisme Dalam Perspektif Si Tou Timou Tumou Tou” di Manado Piagam Penghargaan Sebagai Juri Debat Dalam Kegiatan Himnas Wilayah 5 Piagam Penghargaan Sebagai Pemateri pada SM3T Unversitas Negeri Gorontalo Piagam Penghargaan Sebagai Pemateri pada SM3T Unversitas Negeri Gorontalo Sertifikat sebagai Pemateri Sosialisasi Etika dan Budaya Politik yang berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal

2014

Lokal

2013

Lokal

2014

Lokal

2014

Lokal

2014

Nasional

2014

Nasional

2014

nasional

2013

Lokal

Sertifikat Pemateri Pada Forum Diskusi Politik “Peran Partai Poliitik dalam

2013

Lokal


104

8

Dr. Sastro M. Wantu, SH, M.Si

Ringkasan Tabel Lokal : 32 Regional : 0 Nasional : 8 Internasional : 1

Rekrutmen Kepala Daerah dan Anggota DPRD” Sertifikat sebagai Pemateri Forum Diskusi Politik “Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Suarat Keputusan Gubernur Gorontalo sebagai Tim Pengkaji Perkembangan Situasi Politik di Provinsi Gorontalo Memperoleh penelitian hibah bersaing Memperoleh penelitian hibah fundamental Juara I Penelitian Asosiasi Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo (APKASI) Piagam Penghargaan Sebagai Juara IV Penelitian Asosiasi Pemerintahan Daerah Provinsi Sertifikat sebagai Pemateri pada sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang diselenggarakan oleh MPR di Provinsi Gorontalo Tim pemeriksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Provinsi Gorontalo Piagam Penghargaan Sebagai Pemateri pada SM3T Unversitas Negeri Gorontalo

2013

Lokal

2014

Lokal

2014 2014 2013

Nasional Nasional Lokal

2013

Nasional

2013

Nasional

2014

Lokal

2014

Lokal

= 78 % = 0% = 19,6 % = 2,4%


105

4.6 Tenaga Kependidikan 4.6.1 Tuliskan data tenaga kependidikan yang ada di PS, Jurusan, Fakultas atau PT yang melayani mahasiswa PS dengan mengikuti format tabel berikut:1 No.

Jenis Tenaga Kependidikan

(1) 1 2 3 4

(2) Pustakawan * Laboran/ Teknisi/ Analis/ Operator/ Programer Tenaga Administrasi Lainnya : … Total

Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Terakhir S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMA/SMK (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 5 1 1 1 8 2 3 1 13 2 6

4.6.1.a. Pustakawan dan Kualifikasinya X2 : Jumlah pustakawan yang berpendidikan S1 X3 : Jumlah pustakawan yang berpendidikan D2-D3

=0 =1

4.6.1.b. Tenaga Administrasi, Jumlah dan Kualifikasinya: X1 : Jumlah tenaga administrasi S3 X2 : Jumlah tenaga adminsitrasi S1 X3 : Jumlah tenaga administrasi D1, D2, dan D3 X4 : Jumlah tenaga administras SMU/SMK

=1 =8 =0 =6

Unit Kerja SMP (11) PPs UNG PPs UNG PPs UNG 22


106

4.6.2. Jelaskan upaya yang telah di lakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidkan, dalam hal pemberian kesempatan belajar/ pelatihan, pemberian Fasilitas termasuk dana, dan jenjang karir. Guna meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo menfasilitasi dengan pengadaan kegiatan atau pengiriman tenaga kependidikan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti pemagangan, pelatihan komputer, melanjutkan studi, pemberian fasilitas, studi banding serta kesempatan peningkatan jenjang karir sesuai peraturan yang berlaku. Berikut ini beberapa upaya program studi/pascasarjana/Universitas Negeri Gorontalo dalam mengembangkan karir tenaga kependidikan di Pascasarjana UNG Tabel 14 Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan No

Tahun

Bentuk Kegiatan

Tenaga Kependidikan Fenti Prihatini Tui, S.Pd, M.Si

Lokasi

1

2010-2014 Melanjutkan studi ke jenjang program Doktoral (S3)

2

2010-2014 Melanjutkan studi ke jenjang program Doktoral (S3)

Yulianti Mozin, M.Si

Universitas Negeri Makasar

3

2013-2014 Melanjutkan studi ke jenjang program Doktoral ( S3 )

Isnanto, S.Pd, M.Pd

UNJ

4

2011-2014 Melanjutkan studi ke jenjang Magister

Irawati Diko, S.Pd

Universitas Negeri Gorontalo

5

2010-2013 Melanjutkan studi ke jenjang program Sarjana ( S1 )

Hasyim

UNG


Universitas Negeri Makasar/ Jurusan Ilmu Adiminstrasi

Hasil Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai dalam mengembangkan kelimuannya tentang administrasi . Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai dalam mengembangkan kelimuannya tentang administrasi Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai dalam mengembangkan kelimuannya tentang administrasi Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai dalam mengembangkan kelimuannya tentang administrasi Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai dalam mengembangkan kelimuannya tentang pelayanan kepada publik, khususnya 109

6

2015

Studi Banding ke Universitas Pendidikan Indonesia

Staf Pegawai Pascasarjana UNG

UPI-Bandung

7

2012

Mengikuti Studi Banding

UNY, UNJ

2013

Mengikuti studi banding/ PKL bersama mahasiswa pasca ke luar negeri (Thailand Singapore Malaysia)

Tenaga Pegawai Pascasarjana (Fenti Tui,dkk) Irawati Diko, S.Pd Hasyim

Pelatihan Komputer Pengisian EPSBED PASCA dan PDPT

Irawati Diko Muchlis Male Hasyim

PUSTIKOM UNG

8

UUM

10

2013

Mengikuti Bedah Buku dan Launching Website Perpustakaan Pusat

Muzakir Lahati, A.Md.P

UNG

11

2014

Mengikuti Workshop Tingkat Nasional “Digitalisasi Layanan Perpustakaan”


Naca’s Café & Resto, Gorontalo

12

2015

Mengikuti Seminar Nasional Perpustakaan


13

2015

Mengikuti Kegiatan Teknis “Digitalisasi Perpustakaan dan Perpustakaan Terintegrasi


Gedung Aldista Convention Center Universitas Negeri Gorontalo


pelayanan kepada mahasiswa-dosen. Meningkatnya wawasan pegawai dalam aspek pelayanan kepada mahasiswa dan dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum /Pascasarjana Meningkatnya pengerathuan dan pengalaman Meningkatnya pengalaman peserta dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelayanan administrasi Meningkatnya keterampilan pegawai dalam pengisian datam EPSBED dan PDPT Meningkatnya wawasan peserta dalam kajian materi yang berkaitan dengan kepustakawanan Meningkatnya pengetahuan peserta dalam pelayanan perpustakaan melalui system digitalisasi Meningkatnya pengetahuan peserta dalam kajian perpustakaan Meningkatnya pengetahuan peserta dalam mngelola perpustakaan dengan menggunakan digitalisasi

110

STANDAR 5 KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 5.1 Kurikulum 5.1.1 Kompetensi Uraikan secara ringkas kompetensi pendukung, kompetensi lainnya).

lulusan(kompetensi

utama,

kompetensi

a. Kompentensi Utama lulusan Struktur kurikulum yang berlaku sekarang ini sesuai dengan penjabaran Visi yakni menjadi Menjadi program Studi Ilmu Hukum yang terdepan, unggul dan berdaya saing di Kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035. Dengan demikian kompetensi utama lulusan dapat dijabarkan sebagai berikut: 1.

Menghasilkan lulusan Magister Ilmu Hukum yang unggul dan profesional.

2.

Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian berkualitas yang berbasis kajian teoritis, normatif, dan empiris yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dalam rangka tujuan pembangunan nasional.

3.

Menyelenggarakan layanan pengabdian pada masyarakat melalui pelatihan, Bimtek, penyuluhan hukum dan pendampingan perumusan kebijakan yang menunjang pembangunan daerah, regional dan Nasional.

4.

Menyelenggarakan

kerja

sama

dengan

pihak

eksternal

untuk

mendukung

penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi. 5.

Memiliki budi pekerti luhur dan berakhlak mulia;

6.

Memiliki etika dan estetika keilmuan;

7.

Mampu memecahkan permasalahan di bidang hukum melalui pendekatan case;

8.

Mampu menulis karya ilmiah dan mempresentasikan karya ilmiah di tingkat nasional dan internasional;

9.

Menerapkan kode etik kinerja yang profesional.

10. Mempunyai jiwa pengabdian pada masyarakat bangsa dan negara 11. Melaksanakan penelitian hukum. 12. Mampu memecahkan permasalahan hukum melalui pendekatan monodisipliner dan multidisipliner. 13. Mampu menerapkan kompetensi keilmuan di dalam kehidupan bermasyarakat. b.

Kompetensi Pendukung Lulusan Berdasarkan rumusan kompetensi utama lulusan, maka kompetensi pendukung

lulusan pada Program StudiMagister Ilmu Hukum adalah:

1. Mampu menjadi seorang Magister yang berkompeten dalam bidang Ilmu Hukum; 2. Memiliki keahlian dalam bidang hukum pidana,hukum perdata dan hukum tata negara sesuai dengan profesinya; Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

111

3. Mampu menjadi akademisi atau peneliti yang menjadi pemikir-pemikir kritis dalam mengkaji perkembangan dan permasalahan hukum dalam teori dan praktek;

4. Mampu menjadi penegak hukum yang memiliki wawasan keilmuan yang berkeadilan. 5. Menjadi praktisi hukum dan legal consultant yang mampu mengemban profesi hukum secara profesional, berbudaya dan beriman.

6. Mampu menjadi pemimpin yang mampu mengelola institusi / lembaga yang dipimpinnya dengan senantiasa mentaati ketentuan hukum dan memimpin berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku.

c.

Kompotensi lainnya Kompetensi pilihan lulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah kompetensi di

bidang Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Perdata yang menangani permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang hukum, yang meliputi masalah hukum public dan hukum privat. Selain itu, lulusan diharapkan memiliki spesialisasi dalam bidang keilmuwannya masing-masing, baik dalam segi hukum tata negara, hukum pidana dan hukum perdata. Catatan: Pengertian tentang kompetensi utama, pendukung, dan lainnya dapat dilihat pada Kepmendiknas No. 045/U/2002. 5.1.1.2 Orientasi dan kesesuaian kurikulum dengan Visi dan misi Program Studi Adapun yang menjadi mata kuliah penunjang Program Studi Magister Ilmu Hukum yang sesuai dengan visi, Misi Program Studi dapat di uraikan pada tabel di bawah ini: No 1 2

Kode Mata Kuliah 7814200923 7814301133

Nama Mata Kulia Hukum Dan Pembanngunan Teori Perancangan dan Pengujian UndangUndang Jumlah

SKS 3 3 6

5.1.2Struktur Kurikulum 5.1.2.1 Jelaskan struktur kurikulum (perkuliahan, tugas-tugas khusus, penelitian tesis, penulisan hasil penelitian tesis) serta keterkaitan di antaranya, serta lengkapi tabel di bawah ini. Perkuliahan Perkuliahan di Program StudiMagister ilmu hukum diselenggarakan dengan mengacu pada beban studi dalam struktur kurikulum yang ada sebagai berikut: 3 mata kuliah institusional dengan beban 5 sks, mata kuliah inti program studi sebanyak 27SKS,sementara untuk mata kuliah pilihan konsentrasi disiapkan 3 pilihan mata kuliah konstentrasi, yakni konsentrasi hukum pidana sebanyak 15 sks, konsentrasi hukum perdata 15 sks, dan konsentrasi hukum tata negara sebanyak 15 sks, mata kuliah tersebut dengan bobot SKS masing-masing 3. Mahasiswa diwajibkan hanya memilih 1 diantara 4 mata kuliah yang Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

112

ditetapkan sebagai mata kuliah pilihan/konsentrasi. Selanjutnya seminar proposal 0 SKS dan Tesis 6 SKS. Dengan demikian total SKS yang harus dicapai Mahasiswa Program StudiMagister ilmu hukum dalam menyelesaikan studi adalah 46 SKS. Mata-mata kuliah tersebut di atas dalam pelaksanaannya disebar ke dalam 4 semester yakni: semester 1 sebanyak 2 mata kuliah dengan bobot 5 SKS , semester 2 sebanyak 10 mata kuliah dengan bobot 27 SKS, semester 3 sebanyak 5 mata kuliah dengan bobot 15 SKS, dan semester 4 Tesis dengan bobot 6 SKS. Tugas-Tugas Khusus Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dosen selaku penanggung jawab/ team teaching wajib menyusun silabus dan satuan acara perkuliahan untuk setiap mata kuliah yang akan dijalankan. Di samping itu juga, melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi mahasiswa sebagaimana yang telah dimuat dalam standar kompetensi dan kompetensi lulusan.

Penelitian Tesis Salah satu tahapan yang harus dilalui oleh Mahasiswa Program StudiMagister ilmu hukum dalam mengakhiri masa studinya adalah menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk tesis. Tesis bisa terwujud jika mahasiswa melakukan tahapan penelitian hukum normative dan hukum empiris untuk melakukan pengujian terhadap teori-teori yang mendasari penelitian tersebut. Pembimbingan tesis adalah proses pembimbingan penelitian yang dimulai dari penyusunan proposal, seminar proposal, pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan hasil penelitian dan ujian tesis. Pelaksanaan penelitian tesis oleh mahasiswa Program Studi S2 ilmu hukum melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 1. Penetapan dosen pembimbing, dilakukan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana. 2. Pembimbingan proposal, dilakukan mulai dari pembimbingan penetapan masalah dan judul penelitian, perumusan pendahuluan, kajian teoritis, metodologi penelitian, dan instrumen penelitian. Hasil pembimbingan ini dibuktikan dengan pengesahan dari dosen pembimbingan, dan proposal siap untuk diseminarkan. 3. Pembimbingan dalam seminar proposal (termasuk dosen pembimbing) yang ditetapkan dengan suarat Keputusan Direktur PPs. Jika mahasiswa telah dinyatakan lulus dengan perbaikan dalam seminar proposal, maka diwajibkan untuk mengikuti pembimbingan lagi dan akan melakukan seminar kembali. 4. Pembimbingan revisi hasil seminar proposal, dilakukan oleh mahasiswa dan berkoordinasi dengan dosen pembimbing. 5. Pembimbingan uji coba instrumen, dilakukan dalam rangka uji coba instrumen dalam bentuk teoritik (uji pakar) dan/atau empirik (uji lapangan) untuk kepentingan pengujian Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

113

validitas dan realibilitas instrumen,. Pada tahapan ini mahasiswa membuat laporan hasil uji coba instrumen untuk dikoreksi, diarahkan, dibimbing dengan memperoleh pengesahan dari dosen pembimbingan, sehingga instrumen sudah dapat digunakan dalam rangka pengumpun data hasil penelitian. 6. Pembimbingan penulisan hasil laporan penelitian, dilakukan setelah pengumpulan data dan analisis data hasil penelitian. Penulisan laporan disesuaikan dengan penulisan karya ilmiah yang berlaku di lingkungan PPs UNG sesuai dengan desain dan bentuk penelitian yang mnejadi pilihan peneliti (kuantitatif, kualitatif, penelitian tindakan, dan lain-lain). 7. Pembimbingan dalam seminar hasil penlitian, dilakukan oleh tim penguji (termasuk dosen pembimbing) yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur PPs. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam seminar hasil penelitian diwajibkan untuk mengikuti pembimbingan lagi dan akan melaksanakan seminar hasil penelitian kembali. 8. Pembimbingan revisi seminar hasil penelitian, dilakukan oleh mahasiwa yang berkoordinasi dengan dosen pembimbing, sampai dengan hasil penelitian memperoleh pengesahan dari pembimbingan, dan dinyatakan sudah dapat mengikuti ujian tesis. 9. Ujian tesis, dilakukan oleh tim penguji (termasuk dosen pembimbing) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur PPs. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam ujian tesis dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Sedang bagi mahasiswa yang dinyatakan belum lulus dalam ujian tesis diwajibkan untuk mengikuti pembimbingan lagi dan akan mengikuti ujian tesis kembali. 10. Penjilidan tesis, dilakukan setelah melakukan perbaikan sesuai saran-saran tim penguji dalam ujian tesis. Penjilidan tesis dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan setelah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari tim penguji, dan diketahui oleh direktur PPs.

Penulisan Hasil Penelitian Tesis Adapun jangka waktu yang digunakan mahasiswa Program StudiMagister ilmu hukum untuk menyusun karya tulis sebagai tugas akhir dalam bentuk tesis adalah ± 6 bulan. Penyusunan karya tulis ini dilaksanakan setelah mahasiswa melakukan uji empiris dengan menggunakan alat/ instrumen yang telah disiapkan. Data yang terkumpul diolah berdasarkan alat analisis yang sesuai, dan hasilnya diinterpretasi sehingga menghasilkan sebuah karya hasil penelitian.


114

5.1.2.2 Tuliskan mata kuliah pilihan yang dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir, pada tabel berikut: Tuliskan struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah (MK) semester demi semester, dengan mengikuti format tabel berikut:

Smt

Kode MK

(1)

(2)

I

7814-1-001-1-2 7814-1-002-1-3

II

7814-2-001-1-2

III

7814-2-002-1-3

IV

7814-2-003-1-2

V

7814-2-004-1-2

VI

7814-2-005-1-2

VII

7814-2-006-2-3

VII

7814-2-007-2-3

IX

7814-2-008-2-3 7814-2-009-2-3

Nama Mata Kuliah

(1)

Bobo t SKS

(3) Filsafat Hukum Metodologi Penelitian hukum Teori hukum Politik hukum Perbandingan sistem hukum

(4) 2

SKS MK dalam Kurikulum InstiInti(2 tusion ) al (5) (6) √

3 √

2

√

3 2

√

2

√

Sejarah hukum

2

√

Negara hukum dan konstitusi Pembaharuan hukum pidana

3

√

3

√

Perbandingan hukum perdata Hukum dan pembangunan

3

√

3

√

Penemuan hukum


Kelengkapan(3) Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara Deskrip si

Silabu s

SAP

(7) √

(8) √

(9) √

√

√

√

(10) Program Studi Magister Ilmu Hukum. √ √ √ √ Program Studi Magister Ilmu Hukum. √ √ √ Program Studi Magister Ilmu Hukum. √ √ √ Program Studi Magister Ilmu Hukum. √ √ √ Program Studi Magister Ilmu Tuliskan struktur kurikulum berdasarkan Hukum. urutan mata kuliah (MK) semester demi semest √ √ √ Program Studi Magister Ilmu Hukum. √ √ √ Program Studi Magister Ilmu Hukum. √ √ √ Program Studi Magister Ilmu Hukum. √ √ √ Program Studi Magister Ilmu Tuliskan struktur kurikulum berdasarkan Hukum. urutan mata kuliah (MK) semester demi semest

Program Studi Magister Ilmu Hukum. √ √ √ Program Studi Magister Ilmu Tuliskan struktur kurikulum berdasarkan Hukum. urutan mata kuliah (MK) semester demi semest

115

7814-2-010-2-3

Hukum, Ham, dan Otonomi Daerah

3

√

√

√

√

Program Studi Magister Ilmu Hukum.

Mata Kuliah Konsentrasi *Konsentrasi Pidana

Hukum

Tuliskan struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah (MK) semester demi semest

7814-3-001-3-3

Perbandingan hukum 3 pidana

√

√

√


7814-3-002-3-3

Sistem pidana

peradilan 3

√

√

√


7814-3-003-3-3

Tindak korporasi

pidana 3

√

√

√


7814-3-004-3-3

Kapita selekta hukum 3 pidana

√

√

√


7814-3-005-3-3

Hukum internasional *Konsentrasi perdata

√

√

√


III

pidana 3 hukum


7814-3-006-3-3

Kapita selekta hukum acara perdata

3

7814-3-007-3-3

Hukum dan hak kekayaan intelektual

3

7814-3-008-3-3

Hukum investasi

7814-3-009-3-3

Hukum bisnis

7814-3-010-3-3

Hukum kontrak


√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3 3 3

Program Studi Magister Ilmu Hukum. Program Studi Magister Ilmu Hukum. Program Studi Magister Ilmu Hukum. Program Studi Magister Ilmu Hukum. Program Studi Magister Ilmu Hukum.

116

*Konsentrasi Hukum Tata Negara 7814-3-011-3-3

Teori perancangan dan pengujian perundang-undangan

√

√

√


3

√

√

√


3

7814-3-012-3-3

Tanggung pemerintah

7814-3-013-3-3

Kebijakan hukum

3

√

√

√


7814-3-014-3-3

Perbandingan HTN/HAN

3

√

√

√


Hukum perizinan

3

√

√

√

Program Studi Magister Ilmu Hukum..

7814-3-015-3-3

jawab


Tuliskan struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah (MK) semester demi semest IV

7814-3-016-4-6

Tesis

Total SKS


6


46

117

5.1.3 Peninjauan Kurikulum dalam Lima Tahun Terakhir Jelaskan mekanisme peninjauan kurikulum dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses peninjauan tersebut. 5.1.3.1 pelaksanaan peninjauan kurikulum lima tahun terakhir Pelaksanaan Peninjauan Kurikulum Peninjauan kurikulum didasarkan pada mekanisme yang diatur dalam ketentuan panduan akademik Universitas Negeri Gorontalo yang mengacu pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003, PP No. 19 Tahun 2005, PP. No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Surat Keputusan Menteri No. 232/U/2000, dan Keputusan Menteri No. 045/U/2002. Dalam surat keputusan Dirjen DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006 dan No. 44/dikti/kep/2006 bahwa peninjauan kurikulum berlangsung dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun sekali. Memperhatikan kebutuhan internal dan stake holders, maka pelaksanaan peninjauan kurikulum Program Studi

magister Ilmu Hukum diselenggarakan pada

tanggal 8-9 November Tahun 2016 melalui institusional

lokakarya kurikulum

memperoleh dukungan dana dari

yang secara

BLU Tahun 2015 Penyusunan

kurikulum Program Studi magister Ilmu Hukum memperhatikan rumusan visi misi program studi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara internal maupun eksternal. Pembahasan kurikulum merujuk pada SOP (21/SOP/PPS/2015) Prosedur Pengembangan Kurikulum Kurikulum dan silabus Program Studi magister Ilmu Hukum secara periodik dikaji setiap tiga tahun sekali dengan mekanisme sebagai berikut: A. Mekanisme Peninjauan Kurikulum 1. Peninjauan kurikulum diawali dengan evaluasi mata kuliah di masing-masing bidang konsentrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan dunia kerja. 2. Hasil evaluasi yang telah dilakukan kemudian diusulkan oleh Program Studi kepada Direktur

untuk dipertimbangkan dan dibahas pada pelaksanaan

lokakaryaa kurikulum. 3. Sebagai bentuk tindak lanjut dari usulan tersebut , Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum melalui Direktur Pascasarjana melaksanakan kegiatan lokakarya kurikulum yang melibatkan semua dosen, dan stake holder yang berhubungan dengan kompetensi mata kuliah. Hasil yang dicapai yaitu ada beberapa

perubahan mata kuliah yang melahirkan mata kuliah yang sesuai

dengan visi Universitas, dan akan berlaku pada tahun akademik 2017. Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

118

4. Hasil pembahasan lokakarya kurikulum kemudian diusulkan ke

Direktur

Pascasarjana untuk ditetapkan. B. Pihak-Pihak Yang Di Libatkan 1. Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota; 2. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Gorontalo; 3. Kepolisian Daerah Gorontalo; 4. Kejaksaan Tinggi Gorontalo; 5. Pengadilan diwilayah Provinsi Gorontalo 5.1.3.2

Penyesuian

kurikulum

dengan

perkembangan

ipteks

dan

kebutuhan

masyarakat Pembaharuan mata kuliah yang ada di Program Studi Magister Ilmu Hukum sangat membutuhkan sumbangsih pemikiran

dari pemangku kepentingan (stake

holder) yang terdiri dari para penegak hukum, alumni dan pemerintah daerah sebagai pengguna lulusan yang secara terus menerus memberikan dukungan dalam upaya perbaikan kurikulum Program Studi. Beberapa masukan dari unsur pemangku kepentingan (stake holders) dijadikan sebagai rekomendasi untuk dilakukan peninjauan beberapa mata kuliah, yang disajikan pada tabel berikut ini: No.

No. MK

Nama MK

MK Baru/ Lama/ Hapus

(1)

(2)

(3)

(4)

1

781420 0923

Hukum dan pembangunan

Perubahan pada Silabus/ SAP

Buku Ajar

(5)

(6)

Alasan Peninjauan

Atas Usulan/ Masukan dari

Berlaku Mulai Sem./Th.

(7)

(8)

(9)

Mata kuliah ini telah memuat beberapa materi kuliah tentang kearifan lokal, hukum adat, sosiologi hukum dan ketiga materi kuliah ini merupakan penunjang visi Universitas

I/2017

Dosen


119

2

781430 0633

Kapita Selekta Hukum Acara Perdata

Lama

Mata kuliah ini sebagian besar muatan materi Kapita Selekta Hukum Acara perdata sudah di pelajari di perbandinga n hukum perdata

Dosen Dan Alumni Magister Ilmu Hukum

III/2017

3

781420 0823

a. Perbandingan hukum perdata b. perbandingan hukum pidana c. perbandingan Hukum Tata Negara (HTN)

Lama

Mata kuliah ini di gabung kedalam Mata Kuliah perbandinga n sistem hukum

Dosen

III/2017

781430 0133

781430 1433

5.2 Persyaratan Mengikuti Pendidikan Magister, Proses Pelaksanaan dan Persyaratan Kelulusannya. 5.2.1

Jelaskan persyaratan mukim (residency requirement), pelaksanaan dan kendala yang dihadapi. Sesuai struktur kurikulum yang ada, maka mahasiswa Program StudiMagister

Ilmu Hukum wajib mengikuti kegiatan akademik dengan beban penuh46 SKS yang ditempuh selama 4 semester. Untuk menempuh studi, mahasiswa secara full berada di kampus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk mengikuti setiap mata kuliah yang telah diprogramkan setiap semesternya. Dalam pelaksanaannya, hal ini berjalan dengan baik dan selama ini mahasiswa tidak mengalami kendala apapun. Persyaratan akademik/perkuliahan bagi mahasiswa Program Studi magister Ilmu Hukum dilaksanakan di kampus selama 3 (tiga) semester penuh. Sebagian besar mahasiswa berstatus jaksa, hakim, polisi, KEMENKUMHAM dan anggota DPRD provinsi Gorontalo berdomisili di Gorontalo, sehingga hanya sebagian kecil yang kos/kontrak. Tempat Kos di sekitar kampus sangat Refresentatif, mudah akses transfortasi dan murah, bahkan dapat ditempuh dengan berjalan kaki ke kampus. Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

120

Apabila terjadi hal-hal yang sangat mendesak dan darurat yang berakibat pada perkuliahan tidak dapat dilaksanakan, maka pada umumnya dosen dan mahasiswa menempuh kesepakatan untuk mengganti waktu perkuliahan sesuai dengan kondisi mahasiswa. Oleh karena itu, persyaratan mukim tersebut tidak menemui kendala yang berarti dan dapat diikuti dengan baik oleh mahasiswa 5.2.2

Jelaskan persyaratan penguasaan bahasa Inggris.Untuk penguasaan bahasa Inggris digunakan standar TOEFL. Proses perkuliahan pada Program StudiMagister Ilmu Hukum sebagian besar

dosen menggunakan buku referensi dan jurnal yang berbahasa Inggris, utamanya yang berkaitan dengan pendalaman teori, laporan buku, laporan Bab buku, dan laporan jurnal. Selain itu, tuntutan terhadap penguasaan bahasa Inggris diarahkan pada peningkatan keunggulan kompetitif mahasiswa agar dapat bersaing dalam pasar kerja global. Berdasarkan alasan tersebut, ditetapkan skor TOEFL 475 sebagai standar minimal penguasaan (kelulusan)

bahasa Inggris bagi mahasiswa Program

StudiMagister Ilmu Hukum. Setiap mahasiswa wajib mengikuti dan lulus tes TOEFL sebelum seminar hasil penelitian, karena merupakan persyaratan mutlak bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya. Sertifikat Toefl bisa diperoleh Mahasiswa dari lembaga resmi yang terdaftar di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri. Untuk mengantisipasi Mahasiswa yang belum memiliki sertifikat toefl, maka program studi bekerjasama dengan Laboratorium Bahasa yang ada di Universitas Negeri Gorontalo untuk melakukan bimbingan sekaligus tes toefl terhadap mahasiswa yang ada di Program StudiMagister Ilmu Hukum. 5.2.3

Jelaskan persyaratan perkuliahan dan ujian mata kuliah yang isinya berupa perkembangan ilmu mutakhir dalam bidangnya. Berikan pula penjelasan tentang pelaksanaan dan kendala yang dihadapi.

Persyaratan Perkuliahan Perkuliahan di program studi magister ilmu hukum dilaksanakan berdasarkan kalender akademik dan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh PPs UNG: 1.

Penetapan jadwal perkuliahan oleh setiap progam studi yang berkoordinasi dengan Asisten Direktur I dan disahkan oleh Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo. Jadwal yang telah ditetapkan, digandakan pada sub bagian tata usaha dan didistribusikan kepada seluruh dosen sebagai team teaching setiap mata kuliah.


121

2.

Team teaching melakukan pertemuan untuk menyiapkan atau merevisi perangkat pembelajaran , seperti: silabus, kontrak kuliah, RPP, bahan ajar dan media pembelajaran.

3.

Berdasarkan jadwal yagn telah ditetapkan, menyiapkan perlengkapan dan administrasi perkuliahan, seperti: ruang kuliah,LCD, spidol,daftar hadir bagi mahasiswa dan dosen, dan daftar monitoring perkuliahan.

4.

Dosen sebagai team teaching melakukan perkuliahan tatap muka dengan mahasiswa minimal 14 kali pertemuan. Selama perkuliahan, dosen dapat melakukan kegiatan praktikum baik di dalam kelas maupun di luar kelas berdasarkan kesepakatan mahasiswa. Di samping itu, dosen dapat memberikan tugas mandiri maupun kelompok, baik yang diselesaikan di luar kelas maupun di dalam kelas. Pada pertengahan semester (minimal pertemuan ke 7) dosen dapat melakukan ujian tengah semester, dan pada akhir perkuliahan (minimal pertemuan ke 14) dilakukan ujian akhir semester. Naskah kegiatan praktikum, tugas mahasiswa, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester disusun oleh dosen sebagai team teaching dan digandakan pada sub bagian tata usaha.

5.

Nilai hasil ujian setiap mahasiswa diserahkan ke sub bagian tata usaha untuk diarsipkan dan diumumkan kepada mahasiswa, di samping arsip nilai pada dosen mata kuliah sebagai team teaching. Jika terdapat mahasiswa yang belum lulus mata kuliah, maka dosen sebagai team teaching dapat memberikan kesempatan satu kali kepada mahasiswa untuk mengundang, dengan memenuhi kelengkapan administrasi pembelajaran sesuai data pada team teaching mata kuliah yang bersangkutan. Jika dari hasil dari pengulangan tersebut,ternyata belum lulus, mahasiswa yang bersangkutan dapat memprogramkan kembali mata kuliah tersebut pada semester dibawahnya.

Setiap dosen diwajibkan mengajar sesuai dengan ketentuan sks yaitu 50 menit tatap muka, 50 menit tugas terstruktur, dan 60 menit tugas mandiri setiap sks. Tuntutan dosen terhadap mahasiswa dalam mengikuti setiap mata kuliah bervariasi, dengan pertimbangan karakteristik masing-masing mata kuliah dan fungsinya dalam pencapaian kompetensi lulusan. Dalam proses perkuliahan, pada umumnya mahasiswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan, yaitu: 1)

Hadir dalam pertemuan tatap muka minimal 80% dari keseluruhan frekuensi perkuliahan yang dilaksanakan. Apabila mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan 4


122

kali berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak aktif. 2)

Melaksanakan tugas-tugas terstruktur secara periodik. Dalam penyusunan tugas perkuliahan dipersyaratkan pula jumlah minimal referensi buku teks, jurnal ilmiah yang dijadikan acuan dalam penyusunan karya ilmiah.

3)

Melakukan observasi lapangan dan menyusun/ menyerahkan laporannya.

4)

Menyusun makalah individual dan kelompok serta menyajikannya sesuai dengan kesepakatan bersama

5)

Menyusun laporan buku/bab buku (berbahasa asing).

6)

Melakukan praktikum (lapangan).

8)

Mengikuti ujian tengah semester.

9)

Mengikuti ujian akhir semester. Kendala utama yang dihadapi dalam proses perkuliahan adalah sangat

terbatasnya referensi yang tersedia baik di perpustakaan maupun di toko-toko buku wilayahGorontalo, sehingga mahasiswa sering mengalami kesulitan pada saat menyusun tugas-tugas perkuliahan dari dosen. Demikian pula, kendala dalam pemanfaatan IT, walaupun fasilitas internet sudah tersedia, namun fasilitas LAN dan Wirelees belum sesuai kebutuhan mahasiswa, sehingga apabila penggunanya banyak maka sering terjadi gangguan jaringan Ujian Mata Kuliah Berdasarkan standar operasional prosedur nomor 18/SOP/PPS/2015 bahwa ujian mata kuliah di Program StudiMagister Ilmu Hukum dilaksanakan dua tahapan yakni ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). UTS dilaksanakan pada pertengahan semester yakni minimal pada pertemuan ke-7 dalam bentuk ujian tertulis dan atau take home, dan atau ujian lisan, dan atau tes perbuatan/tindakan. Selanjutnya UAS dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran setelah dosen menyajikan seluruh materi perkuliahan sesuai silabus, SAP, kontrak minimal 14 kali pertemuan. UAS dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis dan atau take home, dan atau ujian lisan, dan atau tes perbuatan/tindakan. Pelaksanaan ujian mata kuliah didasarkan pada jadwal ujian yang dikeluarkan oleh program studi dan ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo. Mahasiswa yang akan mengikuti ujian mata kuliah harus memenuhi persyaratan: (1) minimal

persentasi kehadiran dalam perkuliahan 80%; (2)


123

menyerahkan tugas-tugas terstruktur secara periodik baik tugas individu maupun kelompok; (3) menyelesaikan administrasi keuangan. Penentuan nilai ujian mata kuliah didasarkan pada 4 (empat) aspek penilaian secara komprehensif, yaitu: 1.

Persyaratan administrasi, dilakukan pada saat mahasiswa mendaftar ujian komprehensif melalui transkrip dan bukti administrasi lainnya.

2.

Penetapan panitia ujian, termasuk tim penyusun dan pemeriksa tes yang dipimpin oleh masing-masing ketua program studi pengawas, dan panitia lainnya sesuai dengan kebutuhan.

3.

Penyusun tes oleh timyang telah ditetapkan.

4.

Pelaksanaan

ujian

komprehensif,

yang

dimulai

denga

persiapan

ruang,

penggandaan tes, pengawasan ujian, dan kelengkapan administrasi lainnya. 5.

Pemeriksaan hasil ujian oleh tim yang telah ditetapkan.

6.

Penetapan kelulusan hasil ujian komprehensif, dilakukan dengan Surat Keputusan Direktur PPs. Bagi mahasiswa yang belum lulus diberi kesempatan pada periode ujian kemprehensif berikutnya.

7.

Penerbitan sertifikat kelulusan ujian komprehensif yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan diketahui oleh Direktur PPs.

8.

Seluruh dokumen pelaksanaan ujian komprehensif diarsipkan pada sub bagian tata usaha.

5.2.4 Jelaskan cara penyajian dan penilaian rencana penelitian tesis. Cara Penyajian Rencana Penelitian Tesis Salah satu mata kuliah dalam kurikulum Program StudiMagister Ilmu Hukum adalah Seminar proposal kegiatan penelitian yakni presentasi usulan penelitian yang dilakukan kelayakan dengan tujuan untuk menilai kelayakan usul peneliti dari segi logika penulisan, teori dan metodologi penelitian yang disusun oleh mahasiswa untuk digunakan dalam pelaksanaan penelitian dalam rangka penulisan tesis untuk mengakhiri program magister. Berdasarkan hal tersebut dikembangkan menurut prosedur dan tahapan sebagai berikut: 1. Pembentukan panitia seminar, ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana. Ketua panitia adalah Ketua Program Studi yang melaksanakan seminar sekaligus sebagai pimpinan dalam pelaksanaan seminar. 2. Persiapan, berupa persiapan ruang seminar, pendistribusian undangan dan proposal kepada timpenguji, format penilaian dan perumusan hasil seminar, Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

124

dan perlengakapan lainnya. Tahapan ini dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) sebelum pelaksanaan seminar. 3. Pelaksanaan seminar, yang dimulai pembukaan oleh pimpinan seminar, presentase oleh mahasiswa peserta seminar, pemberian bahan bandingan oleh pembimbing umum (dosen dan mahasiswa),dan pemberian bahan bandingan atau dialog langsung antara tim penguji dengan peserta seminar. 4. Perumusan hasil seminar, dilakukan oleh tim penguji di bawah koordinasi Ketua Program Studi. 5. Penetapan kelulusan, disampaikan oleh Ketua Program Studi. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam seminar dapat melanjutkan penulisan karya ilmiahnya, sedang mahasiswa yang dinyatakan belum lulus masih perlu dibimbing lagi dan akan melaksanakan seminar kembali, pada tahap ini, pimpinan seminar menutup pelaksanaan seminar

Penilaian Rencana Penelitian Tesis Seminar proposal bertujuan untuk menilai kelayakanusul penelitian dari segi logika penulisan, teori, dan metodologi penelitian. Ada enam aspek yang dinilai untuk kelayakan usulan penelitian tesis, yaitu : permasalahan, kualitas jawaban, presentase, kajian teori, metodologi penelitian, dan referensi. Penilai seminar proposal adalah pembimbing satu dan dua serta penguji bidang studi dua orang. Seminar proposal dihadiri oleh mahasiswa Pascasarjana utamanya mahasiswa Program StudiMagister Ilmu Hukumsekaligus memberikan masukan untuk perbaikan proposal. 5.2.5 Jelaskan peraturan tentang kewajiban penyajian hasil penelitian tesis dalam seminar (internasional, nasional, wilayah, lokal PT) serta pelaksanaan dan kendala yang dihadapi. Penyajian hasil peneiltian tesis mahasiswa pada tingkat lokal PT merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa sebagaimana telah menjadi ketentuan dalam SOP yakni Nomor: 06/SOP/PPS/2015 Tentang Seminar hasil Penelitian. Untuk membantu mahasiswa memasuki komunitas keilmuan dalam bidang Ilmu Hukumsekaligus menggelar hasil penelitiannya kepada khalayak pembaca ilmiah yang lebih luas, setiap mahasiswa diwajibkan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah. Meskipun kebijakan masih relatif baru namun disambut antusias oleh mahasiswa. Publikasi karya ilmiah tersebut merupakan cara menyebarluaskan karya-karya Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

125

akademik melalui media cetak dan internet. Penyebarluasan karya ilmiah dilakukan melalui media cetak berupa jurnal PPs UNG yaitu jurnal Jurnal Pascasarjana (JPs). Selain itu penyebarluasan karya ilmiah melalui media internet yang dilakukan melalui WEB PPs UNG. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan SOP, yakni Nomor: 31/SOP/PPS/2015 Tentang Pengelolaan Jurnal. Adapun prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Perencanaan, meliputi; a. Direktur PPs menetapkan pengelolaan Jurnal Pascasarjana (JPs) dan pengelolaan WEB PPs UNG. b. Pengelolaan jurnal Normalita merencanakan jumlah karya tulis ilmiah secara periodik c. Pengelolaan WEB merencanakan jumlah karya ilmiah secara on-line.

2.

Pelasanaan, meliputi; a. Pengelolaan jurnal dan pengelolaan WEB meneima karya tulis mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum melalui tata usaha Jurnal Pascasarjana (JPs) b. Pengelolaan jurnal dan pengelolaan WEB melakukan proses editorial yang telah masuk ke dalam tata usaha jurnal normalita. c. Proses editorial dimungkinkan untuk melakukan verivikasi/komunikasi secara tertulis antara editor dengan penulisan karya tulis. d. Mengembalikan karya tulis ilmiah yang tidak layak. e. Proses editorial mencakup: keaslian karya, deteksi plagiat, makna, koreksi tata bahasa, dan kebenaran isi. f.

Pengelolaan jurnal dan pengelolaan WEB menyebarluaskan karya tulis melalui media cetak dilakukan melalui jurnal PPs UNG yaitu jurnal normalita, dan melalui media internet dilakukan melalui WEB PPs UNG

3.

Penyempurnaan dan pengembangan penyebarluasan karya tulis ilmiah; a. Mengevaluasi efektifitas penyebarluasan karya tulis ilmiah melalui Jurnal Pascasarjana (JPs) dan WEB PPs UNG b. Mengembangkan jurnal on line

Adapun beberapa kendala

yang dihadapi dalam mempublikasikan hasil

penelitian mahasiswa tersebut adalah terbatasnya jumlah jurnal ilmiah yang dikelola oleh

Pascasarjana

apalagi

oleh

Program

StudiMagister

Ilmu

Hukum.Untuk

menfasilitasi penerbitan hasil penelitian mahasiswa, Program Studi bekerjasama dengan Pascasarjana UNG membantu mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa. Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

126

5.2.6 Jelaskan sistem penjaminan mutu tesis, pelaksanaan serta kendala yang dihadapi. Sistem Penjaminan Mutu Tesis Sistem penjaminan mutu tesis dilakukan antara lain mengacu pada SOP nomor: 07/SOP/PPS/2015 tentang Penulisan Karya Ilmiah, Pembimbingan Tesis, Seminar Proposal Tesis, Penelitian Tesis, Seminar Hasil Penellitian Tesis dan Pedoman Penulisan Tesis PPs Universitas Negeri Gorontalo. Hal-hal yang diatur antara lain kebijakan penetapan Pembimbing I (Utama) adalah dosen Program Studi yang bidang keahliannya sesuai dengan topik tesis dan Pembimbing II dapat berasal dari program studi lain sejauh keahliannya menunjang/sesuai. Pembimbing I bergelar Doktor atau Guru Besar dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala, sedangkan Pembimbing II serendah-rendahnya memiliki jabatan akademik Lektor dan bergelar Doktor, dalam pembimbingan tesis harus mengacu pada SK Direktur PPS dengan No : 91/UN47.C/KP/2016. Pelaksanaan 

Persyaratan pokok penulisan tesis mahasiswa adalah terlebih dahulu ujian komprehensif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran kemampuan mahasiswa dalam menganalisis, mensintesiskan dan mengintegrasikan hasil belajar yang diperoleh selama perkuliahan.



Untuk

mengetahui

kemajuan

dan

kendala

mahasiswa

dalam

proses

pembimbingan tesis, Ketua Program Studi melakukan monitoring dan evaluluasi/rekam jejak mahasiswa. 

selama proses pembimbingan tesis melalui Buku Bimbingan setiap mahasiswa yang wajib diisi dan ditanda tangani atau di paraf oleh dosen pembimbing setiap selesai bimbingan. Selain itu, Ketua Program StudiMagister Ilmu Hukum melakukan

pertemuan dengan mahasiswa

untuk

memperoleh laporan

kemajuan penulisan tesisnya dan juga frekuensi bimbingan yang telah diperoleh. Bahkan monitoring juga dilakukan lewat SMS atau telepon. 

Setelah penyusunan tesis selesai, Buku Bimbingan ini menjadi salah satu persyaratan administrasi untuk mendaftarkan diri mengikuti seminar hasil penelitian tesis

Kendala Yang Dihadapi


127

Kendala utama yang dihadapi pada tahap awal pembimbingan tesis adalah sulitnya mahasiswa dalam menetapkan masalah dan judul penelitian karena sudah banyak topik dan masalah yang serupa telah diteliti oleh mahasiswa S1. Selain itu ketersediaa buku referensi yang sangat minim sehingga menyulitkan mahasiswa dalam

mengembangkan

teori-teori

yang

mendasari

penelitian.

Ketidaktahuan

mahasiswa dalam memanfaatkan Ebsco untuk mengakses jurnal dan buku online juga menjadi kendala, mahasiswa sering lalai membawa buku bimbingan sehingga catatan/arahan

yang

diperoleh

mahasiswa

ketika

bimbingan

sering

tidak

terdokumentasikan oleh mahasiswa. Masalah lainnya, adalah belum ditetapkannya mekanisme untuk mengecek kesungguhan mahasiswa dalam melakukan revisi berdasarkan catatan/arahan dosen pembimbing. Demikian pula belum ditetapkannya Tim Reviewer tesis pada unit penjaminan mutu Program Studi yang harus mereviuew draft tesis mahasiswa sebelum dilaksanakan ujian tesis, sehingga yang menjadi revieuwer adalah Ketua Program Studi. Selain kendala yang dihadapi adalah masalah pergantian pembimbing hal ini dikarenakan 1) Kesibukan pembimbing dan 2) Atas permintaan mahasiswa 5.2.7 Jelaskan peraturan tentang keanggotaan tim penguji dalam ujian akhir studi magister, pelaksanaan serta kendala yang dihadapi. Keanggotaan Tim Penguji Ujian akhir tesis dilakukan oleh dewan penguji yang berjumlah 5 orang yang terdiri dari Ketua Program Studi, 2 orang komisi pembimbing, dan 2 orang penguji bidang studi. Keanggotaan Tim Penguji dalam ujian akhir ditetapkan berdasarkan SK Direktur Pascasarjana berdasarkan usulan dari Ketua Program StudiMagister Ilmu Hukum. Dosen yang ditunjuk oleh program studi untuk memenjadi tim penguji kepada mahasiswa mereka yang benar-benar memenuhi syarat dari aspek kompetensi dan juga sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Permenpan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Ketentuan kualifikasi dosen pembimbing dan membantu pembimbing adalah sebagai berikut 1.

Dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli berkualifikasi pendidikan Doktor sudah berhak untuk membimbing (pembimbing 2/ penguji 2).

2.

Dosen dengan jabatan fungsional Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar berhak untuk menjadi pembimbing 1/ penguji 1, namun jika dosen tersebut memiliki tingkat pendidikan S3 (Doktoral), maka berhak juga untuk menjadi pembimbing 1/ penguji 1 Skripsi, dan pembimbing 2/ penguji 2 ujian Tesis.


128

Pelaksanaan Ujian akhir Program StudiMagister Ilmu Hukum dilaksanakan paling lama 90 menit. Mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai ujian tesisnya minimal 3,00, dan mahasiswa yang dinyatakan lulus diberi kesempatan untuk memperbaiki tesisnya sesuai koreksi dewan penguji paling lama 3 bulan setelah ujian tesis. Jika yang bersangkutan melewati batas yang telah ditentukan, maka tesis tersebut dianggap kadaluwarsa dan mahasiswa tersebut wajib mendaftar kembali untuk mengikuti ujian lagi.

Kendala Yang Dihadapi Pada umumnya, dalam pelaksanaan ujian tesis kendala yang terjadi dapat diatasi. Kompetensi penguji tesis pada ujian akhir tesis adalah penguji memenuhi persyaratan kesesuaian dengan kajian penelitian/tesis mahasiswa. Setelah ujian akhir tesis, mahasiswa memperbaiki tesisnya sesuai dengan masukan dari TIM Penguji. Setelah tesis selesai diperbaiki dan memperoleh persetujuan Pembimbing, maka tesis diserahkan ke Program Studi. Untuk jaminan mutu tesis, maka Ketua Program Studi berkewajiban untuk mereview/memeriksa kembali Tesis yang telah diperiksa dan Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

129

disetujui perbaikannya oleh Tim Pembimbing. Dalam kaitan dengan pengambilan ijazah, apabila tesisnya telah mendapat pengesahan dari dewan penguji dan Direktur Pascasarjana. 5.3

Pelaksanaan Proses pembelajaran

5.3.1 Mekanisme Monitoring Perkuliahan Jelaskan mekanisme untuk memonitor perkuliahan, antara lain kehadiran dosen dan mahasiswa, serta materi perkuliahan. Program

StudiMagister

Ilmu

Hukum

bekerjasama dengan tim penjamin mutu

melakukan

monitoring

perkuliahan

program pascasarjana UNG pada setiap

akhir semester. Disamping itu, monitoring perkuliahan juga dapat dilakukan oleh tim teaching yang bersangkutan secara mandiri melalui daftar monitoring yang telah tersedia secara manual. Beberapa monitoring yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Monitoring Kehadiran Dosen Kehadiran dosen dalam perkuliahan mengacu pada pedoman akademik Universitas yakni pertemuan selama satu semester paling sedikit 14 kali pertemuan dan paling lama 16 kali pertemuan telah termasuk UTS dan UAS. Lama mengajar dosen juga termuat dalam pedoman akademik yakni 1 SKS selama 50 menit. Dosen dapat secara manual

mengecek kehadirannya dan tim teaching lainnya setiap

waktu.Disamping itu PS memiliki otoritas khusus untuk memonitor kehadiran dosen dalam perkuliahan melalui daftar monitoring perkuliahan yang diserahkan oleh Ketua Kelas. 2. Monitoring Kehadiran Mahasiswa Absensi kehadiran mahasiswa dilakukan secara manual yang dipegang langsung oleh ketua kelas, yang dikontrol oleh dosen tim teaching MK. Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan merupakan salah satu aspek penting dalam evaluasi pembelajarannya, dalam hal ini adalah pemberian nilai. Dalam Pedoman Akademik Universitas, jumlah kehadiran mahasiswa adalah sebanyak 80% dari total dari kegiatan perkuliahan yang terjadwal (16 kali). Dengan kata lain, dosen tidak dapat memberikan nilai pada mahasiswa jika mahasiswa tersebut memiliki kehadiran kurang dari 12 kali pertemuan, atau dispensasi keaalpaan (termasuk izin dan sakit) yang diberikan pada mahasiswa hanya sebanyak 4 kali alpa dari total 16 kali pertemuan. Apabila kehadiran mahasiswa kurang dari prosentasi yang diwajibkan (kurang dari 12 pertemuan) maka nilai dari mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat diinput. Hal ini akan berdampak pada partisipasi dosen yang melaksanakan Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

130

perkuliahan minimal 12 kali pertemuan, juga peningkatan partisipasi mahasiswa dalam setiap perkuliahan.

3. Monitoring Materi Perkuliahan Materi kuliah yang dibawakan oleh dosen pengampu MK secara manual dapat dilihat pada lembaran absensi mahasiswa yang dipegang oleh ketua kelas. Selain itu, Program Studi Magister mengontrol materi perkuliahan yang diberikan dosen melalui Satuan Ajar yang disepakati oleh tim teaching. Kontrol perkuliahan yang dilakukan PS dilaksanakan minimal 1 kali setiap semester.

5.3.2 Lampiran contoh soal ujian dalam 1 tahun terakhir untuk 5 mata kuliah keahlian, berikut silabusnya:


131

1.

UJIAN SEMESTERTAHUN AKADEMIK 2014-2015 Nama mata kuliah Kode mata kuliah Semester Bobot sks Program pascasarjana Status mata kuliah Tim Dosen

: Negara Hukum dan Konstitusi : 7814-2-006-2-3 :2 :3 : Program Studi S2 ilmu Hukum : Inti : Prof. Dr. Johan Jassin, SH., MHum. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH.

Soal ujian: 1. Jelaskan makna negara hukum dan makna konstitusi. 2. Jelaskan tipe-tipe negara hukum dan makna konstitusi. 3. Bedakan konstitusi pasca amandemen UUD 1945. 4. Bagaimana tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi di Indonesia. 5. Bagaimana kedudukan, fungsi, dan tugas negara. A.

SILABUS MATA KULIAH Mata Kuliah : Negara Hukum dan Konstitusi Kode MM : 7814-2-006-2-3 Semester : II Bobot : 3 SKS Program Studi : Magister Ilmu Hukum Status MK : Wajib Tim Pengampu : 1. Prof. Dr. Johan Jassin, SH., MHum 2. Dr. Nur Moh. Kasim S.Ag MH

Perte muan ke : 1 2-3

4

5-6 7 8 9-10

11-13

Pokok Bahasan

Kompetensi Utama

Definisi Negara Hukum Istilah Negara Hukum Konstitusi

Introduction MK dan Mampu mengembangkan pengetahuan tentang pengertian dan Istilah Hukum dan Konstitusi Konsep-konsep Negara Hukum Mahasiswa mampu Memahami makna konsep-konsep negara Hukum Tipe-Tipe Negara Hukum Mampu Memahami makna Tipe-tipe negara Hukum Sejarah Perkembangan Konstitusi Mampu memahami Di Indonesia sejarah Perkembangan Konstitusi Di Indonesia Ujian Tengah Semester Pergantian dan Perubahan Mahasiswa diharapkan Konstitusi mampu menganalisis pergantian dan perubahan Konstitusi. Hukum Konstitusi Di Indonesia

Mahasiswa mampu memecahkan masalah yang berkenan dengan Hukum Konstitusi Di Indonesia

Metode Pembelajaran Informatif Pendekatan Konsep atau Teori Hukum Pendekatan Konsep atau Teori Hukum Pendekatan Konsep atau Teori Hukum Pendekatan Konsep atau Teori Hukum Pendakatan Konsep atau teori dan Pendekatan Perundangundanagan Pendakatan Case dan Pendekatan Perundangundanagan


132

14

15

16

Kedudukan MK dalam Sistem Mahasiswa di harapkan Ketatanegaraan Di Indonesia mengetahui kedudukan sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. Sistem Ketatanegaraan RI Pasca Mahasiswa diharapkan Amandemen UUD 1945 mengetahui dan memahami sistem Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945 Ujian Akhir Semester (U A S)

Pendekatan dan teori,

Pendekatan konsep dan teori, dan Pendekatan Perundangundanagan

B. TUGAS 1. Tugas Terstruktur 2. Tugas Mandiri C. PENILAIAN 1. Tugas 2. Ujian Tengah Semester 3. Ujian Akhir Semester D. Referensi Buku R.Herlambang Perdana Wiratraman, 2008, Negara Hukum Departemen HTNFak Hukum Universitas Airlangga

konsep

Dan

Konstitusi,

H.M. Tahir Azhari, 2003, Negara Hukum, Suatu Study Tentang Prinsip-prinsipnya, dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini, Bogor, Kencana B. Manan,2001, Teori dan Politik Konstitusi, Direktorat Jendral Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta Prof. Dr. Soewoto Mulyosudarmo, 2004, Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi , Malang : Asosiasi Pengajar HTN-HAM Jatim- Intrans Nurul Qamar, 2010, Negara Hukum Atau Negara Undang-Undang, Refleksi, Makassar. Strong, C.F. Modern Political Constitution, Sidwig&Jackson Ltd., London, 1963. SoewotoMulyosudarmo ,2004 Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi .Malang: AsosiasiPengajarHTN-HAM Jatim-IntranS.


133

2. UJIAN SEMESTERTAHUN AKADEMIK 2014-2015 Nama mata kuliah : Hukum dan Pembangunan Kode mata kuliah : 7814-2-009-2-3 Semester : II Bobot sks : 3 SKS Program pascasarjana : Program Studi S2 ilmu Hukum Status mata kuliah : wajib Tim Dosen : Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH. Dr. Yusran Baginda, S.Ag., MH Soal ujian: 1. Jelaskan pengertian Hukum Dan Pembangunan 2. Jalaskan kebijakan hukum dalam pembangunan 3. Bagaimana peran hukum dalam pembangunan ekonomi di indonesia 4. Bagaimana perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di indonesia 5. Jelaskan tiga tahapan atau tingkatan pembangunan yang dialami oleh suatu negara mulai dari negara berkembang sampai menjadi maju A. SILABUS MATA KULIAH Mata Kuliah : Hukum dan Pembangunan Kode MK : 7814-2-009-2-3 Semester : II Bobot : 3 SKS Program Studi : Magister Ilmu Hukum Status MK : wajib Tim Pengampu : 1. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH. 2. Dr. Yusran Baginda., S.Ag., MH Perte muan ke : 1 2-3 4

5-6 7 8 9-10

Pokok Bahasan

Kompetensi Utama

Definisi Konsep Pembangunan

dan Mampu memberikan pemahaman tentang konsep Hukum dan Pembangunan. Tahapan-tahapan Mampu Mengimplementasikan Pembangunan Tahapan-tahapan pembangunan. Masyarakat dan Mampu memberikan solusi Pembangunan terkait dengan masalah masyarakat dan pembangunan. Kebijakan Hukum Dalam Mampu mengembangkan Pembangunan Kebijakan Hukum Dalam Pembangunan. Hukum dan Pembangunan Mampu mengembangkan Politik konsep tentang hukum dan pembangunan politik. Ujian Tengah Semester Hukum dan Pemerintahan Mampu memberikan pemahaman tentang hukum dan pemerintahan.

Metode Pembelajaran Pendekatan Konsep atau Teori Hukum Pendekatan Konsep atau Teori Hukum Pendekatan case dan Pendekatan Konsep atau Teori Hukum Pendekatan Konsep atau Teori Hukum Pendekatan Konsep atau Teori Hukum Pendakatan Konsep atau teori dan Pendekatan


134

11-13

Hukum dan Pembangunan Mampu memahami konsepEkonomi konsep hukum dan pembangunan ekonomi..

14

Peranan Hukum Dalam Mengantisipasi Perubahan Sosial. Kontribusi Hukum islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional Ujian Akhir Semeter (UAS)

15 16

B.

Perundangundanagan Pendekatan konsep atau teori Pendekatan Perundangundanagan Pendekatan konsep dan teori,

Mampu memahami Perubahan Hukum dalam Mengantisipasi Perubahan social. Mampu memberikan Pendekatan pemahaman tentang hukum konsep dan teori, dan pemerintahan.

TUGAS 1. Tugas Terstruktur 2. Tugas Mandiri

C. PENILAIAN 1. Tugas 2. Ujian Tengah Semester 3. Ujian Akhir Semester D. Referensi Buku Adi Sulistiono dan Muhammad Rustamiji, 2009, Hukum Ekonomi Sebagai Panglima, Mas Media Buana Pustaka, Sidoarjo. CFG, Sunaryati Hartono, 2998, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bina Cipta, Bandung. Joeniarto, 2003, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, PT. Bumi Aksara. Jakarta. Moh. Mahfud MD, 2011, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Grafindo Persada. Jakarta. Rustian Kamaludin, 1998, Beberapa aspek Perkembangan Ekonomi Nasional Dan Internasional, LPFE-UI, Jakarta Saragih Bintan, Regon, 2006, Politik Hukum, CV. Utomo, Bandung


135

3. UJIAN SEMESTERTAHUN AKADEMIK 2014-2015 Nama mata kuliah

: Hukum Hak Asasi Manusia Dan OtonomiDaerah Kode mata kuliah : 7514-2-010-2-3 Semester : II Bobot sks : 3 SKS Program pascasarjana : Program Studi S2 ilmu Hukum Status mata kuliah : wajib Tim Dosen : 1. Prof. Dr. Johan Jassin, SH., MHum 2. Dr. Duke Arie Widagdo., SH., MH Soal Ujian: 1. Jelaskan konsep dasar hak asasi manusia 2. Jalaskan prinsip hak asasi manusia, apakah prinsip tersebut sudah sesuai dalam penerapan hak asasi manusia di Indonesia 3. Bagaimana pemikiran hak asasi manusia di indonesia 4. Jelaskan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politic 5. Jelaskan asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah dan sesuaikan dengan yang ada di Indonesia

A. SILABUS MATA KULIAH Mata Kuliah : Hukum Hak Asasi Manusia Dan Otonomi Kode MK : 7514-2-010-2-3 Semester : II Bobot : 3 SKS Program Studi : Magister Ilmu Hukum Status MK : wajib Tim Pengampu : Prof. Dr. Johan Jassin, SH., MHum Dr. Duke Arie Widagdo., SH., MH Pert emu an Ke : 1-2

3

4-5

6-7

Pokok Bahasan

Kompetensi Utama

Konsep dasar dan Mahasiswa mampu menganalisis dan perkembangan Hak Asasi menjelaskan evolusi pemikiran dan Manusia sejarah perkembangan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip Hak Asasi Mahasiswa mampu menganalisis Manusia menjelaskan dan mengembangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum hukum hak asasi manusia internasional. Perkembangan Pemikiran Mahasiswa mampu menganalisis dan Hak Asasi Manusia di menjelaskan, dan mengembangkan Indonesia pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia Jaminan Hak Asasi Mahasiswa mampu menganalisis, Manusia dalam Konstitusi menjelaskan, dan mengembangkan Republik Indonesia hasil instrumen nasional pokok hak asasi Amandemen dan Jaminan manusia. perlindungan Hak Asasi Manusia menurut UU No. 39 Tahun 1999

Daerah

Metode Pembelajara n Informatif

Pendekatan KontekstualTekstual Pendekatan KontekstualTekstual Pendekatan KontekstualTekstual


136

8 9-10

1112

13

Ujian Tengah Semeter (UTS) Pengaturan Hak Asasi Mahasiswa mampu menganalisis dan Manusia Bidang Sipil Dan menjelaskan, dan mengembangkan Politik dalam UUD 1945 Hak-hak Sipil dan Politik dalam Pasal 18 Mengenai konstitusi Pemerintah Daerah Desentralisasi dan Mahasiswa mampu menganalisis dan Otonomi Daerah menjelaskan, dan mengembangkan, mengenai Perspektif mengenai dasar teoritik Teoritik Dasar-dasar Kebijakan Mahasiswa mampu menganalisis dan Otonomi Daerah menjelaskan, dan mengembangkan, mengenai dasar kebijakan

Pendekatan KontekstualTekstual Pendekatan KontekstualTekstual Pendekatan KontekstualTekstual

14

Azaz-azaz Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Mahasiswa mampu menganalisis dan Pendekatan menjelaskan, dan mengembangkan, Kontekstualmengenai azaz-azaz Tekstual

15

Otonomi Daerah dan Mahasiswa mampu menganalisis dan Pendekatan Upaya Peningkatan menjelaskan, dan mengembangkan, KontekstualPelayanan Publik mengenai otonomi daerah dalam Tekstual pelayanan public

16

Ujian Akhir Semeter (UAS)

B. TUGAS 1. Tugas Terstruktur 2. Tugas Mandiri C. PENILAIAN 1. Tugas 2. Ujian Tengah Semester 3. Ujian Akhir Semester D. Referensi Buku Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia (Cetakan I; Jakarta : Yayasan Obor Indonesia; Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia; Kelompok Kerja Ake Arif, 2006) Scott Davidson, Hak Asasi Manusia : Sejarah, Teori, Dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional, dialihbahasakan oleh : A. Hadyana Pudjaatmaka (Cetakan I; Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1994) A.Masyur Effendi, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional (Cetakan I; Malang : Ghalia Indonesia, 1993)] Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia (Cetakan I; Yogyakarta : PUSHAM UII, 2008) Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Cetakan II; Bandung : Mandar Maju, 2001) H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sufrajat, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik (Cetakan I, Bandung : Nuansa, 2009) Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Cetakan II, Yogyakarta : UII Press, 2003) Sirajuddin dan Winardi, Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia (Cetakan I, Malang : Setara Press, 2015) Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

137

4. UJIAN SEMESTERTAHUN AKADEMIK 2014-2015 Nama mata kuliah : Hukum Perizinan Kode mata kuliah : 7514-3-015-3-3 Semester : III Bobot sks : 3 SKS Program pascasarjana : Program Studi S2 ilmu Hukum Status mata kuliah : wajib Tim Dosen : 1. Prof. Dr. Johan Jassin, SH., MHum 2. Dr. Duke Arie Widagdo., SH., MH Soal Ujian: 1. Jelaskan pengertian hukum perizinan 2. Jalaskan subjek dari perizinan 3. Sebutkan tujuan perizinan menurut para ahli 4. Bagaimana bentuk-bentuk perizinan 5. Jelaskan unsur-unsur dari perizinan

A. SILABUS MATA KULIAH Mata Kuliah : Hukum Perizinan Kode MK : 7514-3-015-3-3 Semester : III Bobot : 3 SKS Program Studi : Magister Ilmu Hukum Status MK : wajib Tim Pengampu : 1. Prof. Dr. Johan Jassin, SH., MHum 2. Dr. Duke Arie Widagdo., SH., MH 1 2-3

4

5-7

8 9-10

11-12

Pengertian, Tujuan Sifat Perizinan

Dan Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan pengertian dan tujuan perizinan Organ yang berwenang Mahasiswa mampu menganalisis, mengeluarkan Izin, menjelaskan dan Ketentuan, dan syarat mengembangkan, mengenai organ Pemberian Izin yang berwenang Kekuatan Mengikat Dari Izin Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan dan mengembangkan, mengenai kekuasaan mengikat Penerapan Hukum Mahasiswa mampu menganalisis, Perizinan, Jenis-jenis menjelaskan dan Kebebasan, Freisemerssen mengembangkan, mengenai jenis perizinan UJIAN TENGAH SEMESTER (UAS) Bentuk Permohonan Izin, Mahasiswa mampu menganalisis, Proses Pembuatan Izin menjelaskan dan mengembangkan, mengenai permohonan dan proses izin Susunan Keputusan Mahasiswa mampu menganalisis, Perizinan, Pemberian, menjelaskan dan Keputusan, Pengumuman mengembangkan, mengenai Keputusan susunan, dan pemberian keputusan

Informatif Pendekatan KontekstualTestual Pendekatan KontekstualTestual Pendekatan KontekstualTestual

Pendekatan KontekstualTestual Pendekatan KontekstualTestual


138

13

14

15 16

Penyimpangan Izin

Keputusan Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan dan mengembangkan, mengenai penyimpangan keputusan izin Penarikan Kembali Izin Mahasiswa mampu menganalisis, Karena Perubahan menjelaskan dan mengembangkan Kebijakan Dan Sanksi penarikan, kebijakan dan sanksi

Pendekatan KontekstualTestual Pendekatan KontekstualTestual

Pengujian Oleh Administrasi

Hakim Mahasiswa mampu menganalisis, Pendekatan menjelaskan dan mengembangkan Kontekstualpengujian hakim administrasi Testual UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

B. TUGAS 1. Tugas Terstruktur 2. Tugas Mandiri C. PENILAIAN 1. Tugas 2. Ujian Tengah Semester 3. Ujian Akhir Semester D. Referensi Buku H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sufrajat, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik (Cetakan I, Bandung : Nuansa, 2009) Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Cetakan II, Yogyakarta : UII Press, 2003) Sirajuddin dan Winardi, Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia (Cetakan I, Malang : Setara Press, 2015)


139

5. UJIAN SEMESTERTAHUN AKADEMIK 2014-2015 Nama mata kuliah Kode mata kuliah Semester Bobot sks Program pascasarjana Status mata kuliah Tim Dosen

: Perbandingan Hukum Perdata : 7814-2-008-2-3 : II : 3 SKS : Program Studi S2 ilmu Hukum : wajib : 1. Dr. Nur Moh. Kasim S.Ag MH 2. Dr. Fence M Wamtu SH, MH.

Soal Ujian: 1. Jelaskan perbandingan sistem hukum antara eropa continental dan anglo saxon 2. Jalaskan perbandingan hukum adat antara negara indonesia dan malaysia 3. Jelaskan perbedaan antara kebudayaan dan hukum 4. Jelaskan unsur-unsur kebudayaan menurut para ahli 5. Jelaskan perbadingan hukum perdata antara negara indonesia dan belanda

A. SILABUS MATA KULIAH Mata Kuliah : Perbandingan Hukum Perdata Kode MK : 7814-2-008-2-3 Semester : II Bobot : 3 SKS Program Studi : Magister Ilmu Hukum Status MK : wajib Tim Pengampu : 1. Dr. Nur Moh. Kasim S.Ag MH 2. Dr. Fence M Wamtu SH, MH. Perte muan ke : 1 2-3

4 5-6

7 8 9-10

Pokok Bahasan

Kompetensi Utama

Metode Pembelajaran

Pengantar Perbandingan Introduction MK Informatif Hukum Perdata Perbandingan Mampu mengembangkan Pendekatan Konsep Sistematika Hukum pengetahuan tentang atau Teori Hukum pengertian dan makna Perbandingan sistematika hukum Hukum dan Kebudayaan Mahasiswa mampu Pendekatan Konsep Memahami makna hukum atau Teori Hukum dan kebudayaan Orang dan Badan Mampu memecahkan Pendakatan Case dan Hukum masalah yang berkenaan Pendekatan dengan subjek dan badan Perundang-undanagan hukum Adopsi Mampu memecahkan Pendakatan Case dan masalah yang berkaitan Pendekatan dengan Adopsi Perundang-undanagan Ujian Tengah Semester Perbandingan Hukum Mahasiswa mampu Pendakatan Case dan Perjanjian dan Perikatan memecahkan masalah yang Pendekatan berkenaan dengan Perjanjian Perundang-undanagan


140

11-13

14

15

16

dan Perikatran Lembaga Catatan Sipil Mahasiswa mampu Dan Domisili memecahkan masalah yang berkenan dengan catatan sipil dan Domisili Hukum Perkawinan Mahasiswa mampu memecahkan masalah berkaitan dengan hukum perkawinan Hukum Waris Mahasiswa mampu memecahkan masalah yang berkenaan dengan pembagian waris Ujian Akhir Semester (U A S)

Pendakatan Case dan Pendekatan Perundang-undanagan Pendekatan konsep dan teori, Pendakatan Case dan Pendekatan Perundang-undanagan Pendekatan konsep dan teori, Pendakatan Case dan Pendekatan Perundang-undanagan

B. TUGAS 1. Tugas Terstruktur 2. Tugas Mandiri C. PENILAIAN 1. Tugas 2. Ujian Tengah Semester 3. Ujian Akhir Semester D. Referensi Buku Aloysius R. Entah, 1989, Hukum Perdata (Studi Perbandingan singkas) Liberty, Yogyakarta Djaya S, Meliana, 1982, Pengangkatan Anak ( Adopsi) di indonesia, Tarsito Bandung Kitab Undang-Undang Perdata KUH Perdata R. Subekti8, 1996, Perbandingan Hukum Perdata, Pradnya Baramita Jakarta R. Soeroso, 1999, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta. UU No 1/1974 Tentang Perkawinan. Dominikus Rato, 2015, Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. R.Soerso, 2014, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta. Jaih Mubarok, 2015, Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia, Simbiosa Rekatama Media, Bandung


141

5.4 Penelitian Tesis 5.4.1 Jelaskan sistem pembimbingan penelitian tesis pada program studi ini, mencakup informasi tentang: ketersediaan panduan, kebijakan pembimbingan, mekanisme penunjukan pembimbing dan mahasiswa bimbingan, serta proses pembimbingannya. Ketersediaan Panduan Pembimbingan tesis ditetapkan dengan mengacu pada SOPnomor: 07/SOP/PPS/2015 dan Pedoman penulisan Tesis Pacasarjana UNG. SOPnomor: 19/SOP/PPS/2015 maupun

Pedoman

penulisan

tesis

disampaikan

kepada

dibagikan

seluruh

mahasiswaProgram StudiMagister Ilmu Hukum. Di samping itu, mahasiswadapat mengakses SOP dan Pedoman penulisan tesis tersebut secara online melalui Www.pasca.ung.ac.id. Kebijakan Pembimbingan Di Program StudiMagister Ilmu Hukum, pelaksanaan pembimbingan pertama yang dilakukan oleh mahasiswa adalah bimbingan judul proposal. Pembimbingan judul proposal dilakukan pertama kali oleh mahasiswa dengan ketua program studi maupun dosen pengampu mata kuliah metodologi

dengan mempertimbangkan bidang

ilmu/konsentrasi mahasiswa tersebut. Setelah mendapatkan persetujuan Program Studi, maka ditetapkanlah dosen pembimbing sesuai dengan kompetensi keilmuan yang dimiliki dan mahasiswa mulai menyusun draft proposal di bawah bimbingan dosen yang ditetapkan dengan SK Direktur Pascasarjana berdasarkan pertimbangan dan usulan ketua program studi.

Mekanisme penunjukan pembimbing dan mahasiswa bimbingan Di Program StudiMagister Ilmu Hukum, Dosen pembimbing tugas akhir/ tesis ditentukan oleh ketua PS berdasarkan Pedoman Akademik Universitas yang mengacu pada PERMENPAN Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Ketentuan kualifikasi dosen pembimbing dan pembantu pembimbing adalah sebagai berikut: 1) Dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli berkualifikasi pendidikan Doktor sudah berhak untuk membimbing (pembimbing 2/penguji 2). 2) Dosen dengan jabatan fungsional Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar berhak untuk menjadi pembimbing 1/ penguji 1, namun jika dosen tersebut memiliki tingkat


142

pendidikan S3 (Doktoral), maka berhak juga untuk menjadi pembimbing 1/ penguji 1 Skripsi, dan pembimbing 2/ penguji 2 ujian Tesis 3) Di samping itu juga program studi mempertimbangkan aspek bidang keilmuan dosen, dimana pembimbing I berasal dari bidang ilmu yang sama sedangkan pembimbing II berasal dari bidang ilmu dan atau bidang ilmu serumpun. Penunjukan pembimbing I berdasarkan kualifikasi bidang keilmuan utama sesuai program studi dengan kewajiban utama membimbing isi tesis, sedangkan pembimbing II lebih terarah pada metode penelitian. Kualifikasi pembimbing diprioritaskan guru besar atau doktor dengan jabatan akademik Lektor. 4) Mekanisme pengajuan pembimbing dilakukan dengan beberapa tahap yaitu: program studi mengedarkan blangko permohonan pembimbing untuk diajukan mahasiswa. Setelah itu, Ketua Program Studi menyusun draft dosen pembimbing dengan melihat relevansi bidang yang diteliti dengan keilmuan dosen pembimbing. Selanjutnya ketua Program Studi mengusulkan kepada direktur Pascasarjana untuk ditetapkan SK-nya. Dalam melakukan pembimbingan, dosen pembimbing mengacu pada Pedoman Akademik dan Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana UNG. Proses Pembimbingan Pembimbingan proposal penelitian oleh dosen pembimbing dilakukan sampai pada persetujuan pengajuan proposal penelitian yang akan diuji pada seminar proposal.Dalam melakukan bimbingan, mahasiswa diwajibkan membawa kartu bimbingan, yang merupakan kartu pegangan mahasiswa yang wajib dibawa serta pada saat menjalani pembimbingan. Kartu bimbingan berisi identitas mahasiswa, judul penelitian, nama pembimbing 1 dan pembimbing 2, waktu bimbingan, materi bimbingan, dan paraf pembimbing. Pembimbingan yang dilakukan harus berjenjang, yang diawali dengan pembimbing 2, selanjutnya pembimbing 1 melanjutkan hasil bimbingan awal sesuai dengan relevansi penelitian. Rata-rata pembimbingan yang dilakukan dosen sebanyak 8 kali, yang terbagi pada masing-masing pembimbing. Namun tidak menutup kemungkinan juga pembimbingan yang dilakukan berulangulang tergantung persepsi pembimbing untuk menjaga materi penelitian agar tidak lari dari kajian penelitian yang dibahas sesuai dengan konsentrasi mahasiswa bimbingan. Untuk itu sinergitas antara mahasiswa bimbingan dan dosen pembimbing sangat diperlukan, untuk menjaga mutu dan kualitas penelitian yang dibuat


143

5.4.2 Tuliskan nama dosen pembimbing penelitian tesis dan jumlah mahasiswa yang dibimbingnya pada TS dengan mengikuti format tabel berikut:

No (1) 1 2

3 4 5 6

7 8 9 10

Jabatan Akademik Dosen

Nama Dosen Pembimbing Tesis

Pendidikan Tertinggi

(2)

(3) S-3

(4) Guru Besar

S-3

Guru Besar

Prof.Dr. Johan Jassin, SH., MH. Prof. Dr. Fenty Puluhulawa, SH., M.Hum. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. Dr. Nur Mohamad Kasim, S. Ag., MH. Dr. Udin Hamim, S.Pd., SH., M.Si. Dr. Yusdin Puluhulawa, S.Pd., SH., M.Si. Dr. Sastro M. Wantu, M.Si. Dr. Duke Arie Widagdo, SH., MH. Dr. Zainudin, SH., MH. Dr. Syamsul Haling, SH., MH. Total

Banyaknya Mahasiswa yang Dibimbing dan Status Pembimbing Ketua Anggota (5) (6) 5 1 1

S-3

Lektor Kepala

-

3

S-3

Lektor Kepala

-

2

S-3

Lektor Kepala

-

-

S-3

Lektor Kepala

-

-

S-3

Lektor Kepala

-

-

S-3

Tenaga Pengajar Tenaga Pengajar Tenaga Pengajar

-

-

-

1

-

-

S-3 S-3

5.4.2.1 jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing utama tesis =.6 orang 5.4.2.2 jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing baik sebagai pembimbing utama = 6 0rang dan anggota = 7 orang

5.4.3 Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/tesis pada tiga tahun terakhir : 18-24 bulan. (Menurut kurikulum tugas akhir direncanakan 4 semester). Program StudiMagister Ilmu Hukum dalam 2 tahun terakhir baru 6 kali menamatkan lulusan yakni bulan Mei 2016. Rata-rata penyelesaian tugas akhir tesis adalah 6 bulan. Hal ini sesuai dengan kurikulum program Magister Ilmu Hukum yang mencantumkan bahwa tesis dengan bobot 6 sks dapat ditempuh dalam waktu 1 semester (10 bulan). Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

144

Proses monitoring dan evaluasi penyelesaian studi disesuaikan dengan kurikulum dilakukan melalui langkah-langkah berikut: 1) Sistem monitoring dan evaluasi dilakukan pada awal, proses dan akhir penyelesaian tugas akhir. 2) Monitoring pada awal dan proses penetapan pembimbing dilakukan melalui pengisian daftar hadir bimbingan yang memuat tanggal, judul penelitian, jumlah mahasiswa, dan paraf dosen. 3) Pada awal pembimbingan dilakukan monitoring oleh kaProgram Studi untuk kesediaan waktu. Bagi dosen yang telah melaksanakan oleh tim penjaminan mutu Program Studi dan penjaminan mutu Universitas, dan perkuliahan wajib mengisi lembar monitoring pembimbingan. 4) Hasil monitoring jika mengalami kendala dilapangan terkait dengan penyelesaian tesis langsung ditindak lanjuti oleh kaProgram Studi. 5.5 Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran Untuk setiap aspek pada subbutir 5.5.1 s.d. 5.5.4, uraikan (1) keberadaan standard operating procedure (SOP), (2) keberadaan dan keefektifan lembaga/komisi pelaksana, dan (3) mekanisme monev. 5.5.1 Proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis a. Keberadaan SOP Di Program StudiMagister Ilmu Hukum, proses penyusunan usul penelitian tesis dan pelaksanaan penelitian didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) nomor: 24?SOP/PPS/2015 tentang Penulisan Karya Ilmiah

dan juga pedoman

penulisan tesis yang dikeluarkan oleh Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo. Kedua aturan ini menjadi dasar bagi Mahasiswa dalam penyusunan usul penelitian dan pedoman dalam melaksanakan penelitian tesis. b. Keberadaan dan keefektifan lembaga/komisi pelaksana Sebagai bentuk penguatan terhadap kelembagaan pembimbingan penyusunan usul dan pelaksanaan penelitian, Program StudiMagister Ilmu Hukum membentuk komisi pembimbing melalui SK yang dikeluarkan oleh Direktur Pascasarjana UNG. Tujuannya adalah untuk melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa mulai dari proposal sampai dengan selesainya penelitian. Waktu dan tempat pembimbingan dilakukan atas kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen pembimbing. Setiap dosen Program Studi telah menyusun jadwal bimbingan kepada mahasiswa melalui komunikasi awal dengan mahasiswa bimbingan. Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

145

Hal-hal yang berkaitan dengan bimbingan tesis adalah masalah atau batasan penelitian, instrumen penelitian, alat pengumpul data, teknik pengolahan data dan artikel yang dihasilkan. Apabila tesis mahasiswa sudah dinyatakan siap untuk dilakukan ujian, maka mahasiwa berkonsultasi tentang teknik presentasi ujian proposal/ usul tesis. Setelah mahasiswa dinyatakan oleh dewan penguji layak untuk diteruskan, maka langkah selanjutnya mahasiswa sudah bisa menindaklanjuti dengan penelitian empiris di lapangan.

c. Mekanisme monev Di Program StudiMagister Ilmu Hukum telah dilakukan monitoring dan evaluasi penyusunan usul dan pelaksanaan penelitian tesis dengan mekanisme sebagai berikut: 1) Sistem monitoring dan evaluasi dilakukan pada awal, proses dan akhir penyelesaian tugas akhir. 2) Monitoring pada awal dan proses penetapan pembimbingan dilakukan melalui pengisian daftar hadir bimbingan yang memuat judul penelitian, tanggal konsultasi, Aspek yang dibimbing (arahan/saran), dan paraf dosen. 3) Program Studi S2 ilmu hukum memeriksa format bimbingan (lembar monitoring) yang dipegang oleh Mahasiswa dan diisi oleh dosen pada saat pembimbingan. 5.5.2 Proses penulisan tesis a. Keberadaan SOP Mahasiswa Program StudiMagister Ilmu Hukum dalam menulis tesis senantiasa berpedoman pada Standar Operasional tentang Penulisan Karya Ilmiah dan Pedoman Penulisan Tesis yang dikeluarkan oleh Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo. Tujuannya adalah menjadi pedoman bagi mahasiswa di lingkungan PPs UNG dalam melakukan penulisan karya ilmiah/ tesis. Penulisan tesis ditempuh mahasiswa melalui prosedur sebagai berikut: 1) Pengajuan masalah dan judul penelitian dengan ketentuan: relevan dengan bidang ilmu yang sedang ditekuni, dan disetujui oleh dosen pembimbing; 2) Penyusunan proposal dengan ketentuan: proposal terdiri dari bab I, II, III, dan instrumen penelitian, mengikuti tata tulis yang telah ditetapkan, disetujui oleh dosen pembimbing, setiap variabel dalam proposal didukung oleh minimal 5 teori yang mutakhir, sumber pustaka dalam karya ilmiah minimal 15% berasal dari tekt book atau literatur asing; 3) Seminar proposal dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan; Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

146

4) Revisi dan ujicoba instrument, dengan ketentuan: instrument relevan dengan variabel penelitian, ujicoba instrument

penelitian, dan pengajuan validitas dan

reliabilitas instrument; 5) Pelaksanaan penelitian meliputi: pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan penyusunan draft laporan hasil penelitian; 6) Seminar hasil penelitian dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan 7) Penyusunan laporan akhir dan artikel serta ujian akhir yang dilaksanakan sesuai ketentuan.

b. Keberadaan dan keefektifan lembaga/komisi pelaksana Proses penulisan tesis dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur PPs Unverstitas Negeri Gorontalo. Selama ini pelaksanaan pembimbingan oleh dosen tidak mengalami masalah. Untuk efektifnya waktu bimbingan, maka jadwal pelaksanaan bimbingan disesuaikan dengan waktu yang disepakati oleh dosen pembimbing dan mahasiswa bimbingan.

c. Mekanisme Monev Proses penulisan tesis dilakukan monitoring dan evaluasi baik oleh dosen pembimbing itu sendiri maupun oleh ketua program studi melalui kartu bimbingan. 5.5.3 Kelayakan dosen dalam proses pembimbingan. a. Keberadaan SOP Sesuai SOP ada, Dosen yang ditunjuk oleh program studi untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam rangka penulisan tesis adalah mereka yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur PPs UNG. Dasar penetapannya adalah kompetensi keilmuan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparaatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Ketentuan kualifikasi dosen pembimbing dan membantu pembimbing adalah sebagai berikut 1. Dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli berkualifikasi pendidikan Doktor sudah berhak untuk membimbing (pembimbing 2/ penguji 2). 2. Dosen dengan jabatan fungsional Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar berhak untuk menjadi pembimbing 1/ penguji 1, namun jika dosen tersebut memiliki tingkat pendidikan S3 (Doktoral), maka berhak juga untuk menjadi pembimbing 1/ penguji 1 Skripsi, dan pembimbing 2/ penguji 2 ujian Tesis. Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

147

b. Keberadaan dan keefektifan lembaga/komisi pelaksana Dosen pembimbing yang ditetapkan oleh Program StudiMagister Ilmu Hukum melalui Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo selama ini melakukan pembimbingan berdasarkan petunjuk dan teknis ataupun pedoman penulisan tesis disusun oleh Tim PPs UNG. . c. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan dosen pembimbing dari aspek kompetensi dapat dilihat pada ijazah dan transkrip nilai dosen yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya

kelayakan dosen dapat dilihat dari hasil bimbingannya/

informasi yang bisa diperoleh dari mahasiswa bimbingan.

5.5.4 Ujian akhir studi magister. a. Keberadaan SOP Pelaksanaan ujian akhir studi magister dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh PPs UNG. Ujian akhir pada Program StudiMagister Ilmu Hukum ditempuh oleh mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan akademik sebagaimana yang telah digariskan dalam pedoman akademik pascasarjana dan juga standar operasional prosedur. Adapun persyaratannya adalah : 1. Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi baik akademik maupun keuangan; 2. Mahasiswa telah menuntaskan seluruh mata kuliah yang dibuktikan dengan KHS; 3. Mahasiswa telah menyelesaikan TOEFL minimal skor 475 b. Keberadaan dan keefektifan lembaga/komisi pelaksana Ujian akhir studi Magister ilmu hukum dilaksanakan dengan membentuk panitia ujian yang diketuai oleh Ketua Program Studi dan Anggotanya berjumlah 4 orang, 2 orang pembimbing dan 2 orang penguji.

c. Monitoring dan Evaluasi Untuk efektifnya pelaksanaan ujian akhir magister, Ketua Program Studi melakukan pengecekan terhadap kesiapan mahasiswa peserta ujian. Aspek yang Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

148

dilihat adalah kartu bimbingan, persetujuan pembimbing dan draft tesis yang akan diuji, penyelesaian mata kuliah (KHS), penyelesaian administrasi keuangan, skor Toefl, dan persyaratan lainnya.

5.6Upaya Peningkatan Suasana Akademik Berikan gambaran yang jelas mengenai upaya dan kegiatan untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif di lingkungan PS, khususnya mengenai hal-hal berikut: 5.6.1

Uraikan kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa). Siapkan dokumen terkait. Atmosphere akademik di lingkungan Program StudiMagister Ilmu Hukum

dilakukan secara efektif dan komprehensif yang mengacu pada visi PS, yang secara langsung

akan meningkatkan kualitas akademik mahasiswa dalam kegiatan

perkuliahan

dan

pengabdian,

peningkatan partisipasi

dosen

dalam

kegiatan

pendidikan, penelitian, pengabdian, serta keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Suasana akademik pada Program StudiMagister Ilmu Hukum dijelaskan melalui: 1. Otonomi Keilmuan Kebebasan berpikir dan berkarya melalui otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik diatur dalam Statuta Universitas Negeri Gorontalo. Dalam hal ini, PS memberikan kesempatan bagi dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan keilmuannnya melalui pelaksanaan kajian keilmuan antar dosen. Kebijakan mengenai otonomi keilmuan yang dilaksanakan, diharapkan akan memberikan dampak: a. Mengembangkan keilmuan dosen pada bidang yang diampunya, seperti penciptaan ide, gagasan, kegiatan baru baik melalui penelitian, pengabdian, seminar, workshop, dan kegiatan lain yang dapat menunjang peningkatan pengetahun dosen. b. Meningkatkan minat mahasiswa untuk berkreasi secara mandiri maupun kolaboratif dengan dosen sesuai dengan konsentrasi yang diambilnya. c. Memberikan kebebasan dosen dalam pengelolaan perkuliahan melalui sistem yang terintegrasi, untuk menjamin tujuan perkuliahan yang telah dibentuk. 2. Kebebasan Akademik Kebebasan akademik pada Program Studimagister ilmu hukum melalui: Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

149

a. PS menjamin kebebasan dosen untuk menyuarakan aspirasinya terkait pengembangan keilmuan yang dikhususnya bagi pengembangan PS. b. Memberikan kesempatan kepada dosen untuk menjadi pemateri, pembicara, maupun konsultan di luar Universitas, atau menjadi pengurus/ anggota pada organisasi keilmuan/ profesi yang sesuaiatau organisasi profesi lainnya. c. Pelaksanaan pengembangan keilmuan pada dosen tetap PS dan mahasiswa melalui kegiatan kuliah umum.

3. Kebebasan Mimbar Akademik Kebebasan mimbar akademik pada Program Studimagister ilmu hukum melalui: a. Memberikan

kebebasan

bagi

dosen

untuk

mengemukakan

dan

mempublikasikan gagasan/ idenya yang sesuai keahliannya melalui forumforum ilmiah, jurnal ilmiah, majalah/ buletin, dan media massa lainnya. b. Memberikan kebebasan bagi dosen untuk telibat pada kegiatan-kegiatan bakti akademik,

sosialisasi

tentang

kesadaran

hukum,

peningkatan

softskill

mahasiswa dalam menunjang keahlian. c. Memberikan

kebebasan

bagi

dosen

untuk

mengembangkan

keilmuan

mengenai bidang ilmu yang terkait yang sesuai dengan bidang keahlian, sehingga dapat memecahkan kasus-kasus hukum secara analitis dan kritis. 5.6.2

Jelaskan ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana (laboratorium, ruang kerja mahasiswa, ruang seminar, perpustakaan, common room, prasarana olah raga dan seni, ibadah dll.), sarana (koleksi jurnal ilmiah dan buku, akses internet, fasilitas komputer, fasilitas lab., sarana olah raga dan seni dll.) dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika Ketersediaan sarana, prasarana, dan pengelolaan dana pada magister ilmu

hukum bertujuan untuk mendukung terciptanya interaksi akademik antar civitas akademika meliputi ketersediaan ruang kuliah, perpustakaan, dan sarana/ prasarana pendukung lainnya. Smart room adalah ruangan kelas yang dilengkapi sarana LCD, WiFi (akses internet), dan lain sebagainya, yang sebagian besar dosen menggunakan ruangan tersebut untuk menjalankan perkuliahan yang interaktif antara dosen dan mahasiswa. Ruangan Smart Room adalah ruangan yang dikelola oleh dosen yang sejatinya diperuntukkan untuk tempat berkumpulnya dosen dan mahasiswa untuk membahas kajian-kajian keilmuan. Keseluruhan ruangan kelas bisa menampung seluruh mahasiswa Magister ilmu hukum, dimana penggunaan ruangan berlaku sampai Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

150

malam, tidak lebih dari pukul 21.00. Selain dari sarana/prasarana yang dikelola sendiri oleh magister ilmu hukum, juga bisa menggunakan sarana/prasarana yang dikelola oleh Universitas seperti gedung olahraga, musholah, taman belajar, lab bahasa, perpustakaan, gedung serbaguna, aula, auditorium, dan lain-lain. Pengelolaan danaProgram Studimagister ilmu hukum merujuk pada rencana operasional program studi yang kemudian dimasukkan pada Rencana Biaya anggaran (RBA) Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo. Kegiatan yang akan dibiayai seperti berbagai kegiatan workshop, seminar, penelitian, pengabdian, buku ajar, FGD, dan kegiatan akademik lainnya. 5.6.3

Jelaskan interaksi akademik berupa program dan kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif (misalnya seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dan temu dosen-mahasiswa-alumni). Program maupun kegiatan didalam dan diluar proses pembelajaran yang

dilakukan oleh Program Studimagister ilmu hukum yang mendukung suasana akademik yang kondusif dilakukan melalui: 1. Kuliah Umum; Program Studimagister ilmu hukum melaksanakan program kuliah umum dengan mengundang pakar sesuai bidangnya baik yang disampaikan oleh akademisi ataupun praktisi. 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kolaboratif dengan mahasiswa. 3. Program Studimagister ilmu hukum melaksanakan kajian keilmuan dengan mahasiswa maupun antar dosen di sebagai pengembangan keilmuan dosen. 4. Melaksanakan seminar maupun workshop yang berkaitan dengan konsentrasi pada program studi. Program Studimagister ilmu hukum mengusulkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan baik dilingkungan Pascasarjana, di tingkat Universitas, maupun diluar. 5.6.4 Jelaskan upaya PS untuk mengembangkan perilaku kecendekiawanan dalam hal kepedulian terhadap lingkungan dan kemampuan untuk memberikan tanggapan dan solusinya. Pengembangan perilaku cendekiawan dilingkungan Program Studimagister ilmu hokum dilakukan dan dikembangkan secara bersama dengan seluruh civitas akademika, melalui sinergitas kegiatan akademik antara mahasiswa, dosen dan civitas akademika dalam pengembangan keilmuan secara terpadu dan bahkan ditindak lanjuti Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

151

pada kegiatan-kegiatan seperti pengabdian pada masyarakat, penelitian dan beberapa diskusi kecil internal mahasiswa dan dosen. Dalam hal ini, pengembangan keilmuwan pada Program StudiMagister Ilmu Hukum dilakukan melalui inisiasi beberapa dosen dalam pengembangan sesuai dengan bidang keahlian: Contoh konkret lainnya yakni kegiatan bakti akademik dilaksanakan di Boalemo, sosialisasi tentang kesadaran hukum dan bantuan hukum dilaksanakan di Bone Bolango serta seminar nasional dilaksanakan di Musdalifa Kota Gorontalo, dan kegiatan lainnya seperti menjadi nara sumber, konsultan ataupun pemateri pada berbagai kegiatan. Pengembangan

perilaku

cendikiawan

juga

dilaksanakan

dalam

hal

pengembangan karakter Dosen dengan mengikutsetakan Dosen dalam kegiatan pengembangan soft skill (training of trainers), mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah, dan lain-lain.


152

STANDAR 6 PEMBIAYAAN, PRASARANA, SARANA, DAN SISTEMINFORMASI Pengelolaan Dana Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dalam dokumen tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Jelaskan keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana. 1. Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Dana Keterlibatan Program Studi dalam pengelolaan dana mulai dari perencanaan sampai kepada pelaporan penggunaannya. Pada tahap perencanaan, Program Studi menyusun program/kegiatan serta rencana alokasi dana pada setiap penyusunan Rencana Belanja dan Anggaran (RBA), di bawah koordinasi Pimpinan Pascasarjana dalam hal ini Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan Pascasarjana. RBA disusun secara otonom sesuai dengan pedoman dan time line yang telah ditetapkan oleh universitas. Dalam konteks ini, pimpinan Pascasarjana UNG berfungsi sebagai koordinator dan penyelaras RBA oleh berbagai Program Studi yang ada. RBA dari semua Program Studi diusulkan kepada Rektor melalui Pembantu Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan (PR II). Dalam penggunaan dana, Program Studi tidak mengelola dana secara langsung, Pada saat Program Studi membutuhkan dana pelaksanaan kegiatan, maka Program Studi mengusulkan proposal kegiatan sesuai program yang ada dalam RBA kepada Direktur. Realisasi penggunaan dana setelah kegiatan selesai dilaksanakan, Program Studi melaporkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban lengkap dengan jenis kegiatan dan jumlah dana yang digunakan kepada Pascasarjana, yang selanjutnya laporan tersebut akan diteruskan ke tingkat Universitas kepada Pembantu Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan. Dalam hal dana pembayaran tunjangan yang besarannya telah disepakati bersama antara Pascasarjana dan Program Studi menjadi kewenangan Pascasarjana sehingga Program Studi tidak terlibat langsung dalam pengelolaanya. Untuk menjamin pengelolaan dan pelaporan serta pertanggung jawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan, maka monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Auditor Internal UNG yang bekerja secara profesional sesuai tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Tim Auditor Internal bidang keuangan dan aset, memeriksa kesesuaian antara penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan dari setiap unit kerja. Secara priodik, tim ini melaporkan hasil pemeriksaannya kepada pimpinan lembaga (Rektor) Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

153

sebagai dasar evaluasi, pembenahan di masa mendatang dan dasar pengambilan keputusan. 2. pertanggungjawaban Dana Dalam pertanggungjawaban dana oleh Program Studi yang digunakan dalam suatu kegiatan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan ke Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.


154

6.2.1 Tuliskan realisasi perolehan dana dalam juta rupiah, selama tiga tahun terakhir, pada tabel berikut:

Jumlah Dana dalam Juta Rupiah Sumber Dana

Jenis Dana

TS-2

TS-1

TS

Rata-Rata per tahun -6

-1

-2

-3

-4

-5

Usaha sendiri (Mandiri)

Hasil Enterpreneur Prodi Magister IlmuHukum

0

0

0

Registrasi

11.9

8.75

9.45

23.8

SPP

187

137.5

148.5

348.3

DPPS

51

37.5

40.5

95

DPU

42.5

31.25

33.75

79.166

Praktek Kerja Lapangan (PKL)

187

137.5

148.5

205

Bakti Akademik

170

125

135

143.3

Seminar Proposal

51

37.5

40.5

43

Seminar Hasil

102

75

81

204

Ujian Tesis

102

75

81

204

Wisuda

51

37.5

40.5

43

Gaji Pokok

412

438.10

478.87

443.15

325.656

341.94

348.78

Lauk Pauk

56.7

56.7

56.7

Tunjangan Jabatan

486

510.3

535.815

Pemerintah

Penelitian

303

390

459

331

(Pusat dan Daerah)

Pengabdian pada Masyarakat

107.5

39.5

25

57.3

-

-

-

Mahasiswa

Tunjangan Serdos

Sumber lain (antara lain dari kegiatan kerjasama atau hibah langsung dari luar negeri)

0

338.79 56.70 510.71

Hibah

Total

2,646.74

2,479.041

2,662.863

2,596.215


155

6.2.2 Jumlah mahasiswa dan dana operasional program studi dalam tiga tahun terakhir

TS-2 Jumlah Mahasiswa

TS-1

Jumlah Dana Operasional (Juta Rupiah)

Jumlah Mahasiswa

-1 -2 -3 34 2,236.240 25 Rata-rata dana operasional per mahasiswa per tahun = Gunakanrumus: (B1+B2+B3)/(A1 + A2 + A3)

Jumlah Dana Operasional (Juta Rupiah) -4 2,049.541 25,056,759

TS Jumlah Mahasiswa -5 27

Jumlah Dana Operasional (Juta Rupiah) -6 2,178.863

Penggunaan Dana Operasional No.

Jenis Penggunaan

(1) 1

(2) Pendidikan

Persentase Dana (juta rupiah) 2014 2015 2016 Rata-rata (3) (4) (5) (6) 187 137.5 148.5 157.6

2 Penelitian 178.6 390 459 342.5 3 Pengabdian kepada Masyarakat 107.5 39.5 25 57.3 Penggunaan dana untuk operasional (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, termasuk gaji dan upah) sebagai berikut ; Rata-rata dana pendidikan per tahun = Rp. 157.600.000 Total dana penelitian per tahun = Rp.1.027.600.000 Total dana PkM per tahun = Rp. 172.000.000 Jumlah Dosen = 8 Orang Catatan: Dana operasional adalah seluruh dana yang digunakan oleh PS untuk penyelenggaraan program, termasuk gaji, upah, pembelian bahan dsb. (Kecuali dana untuk pembangunan dan penelitian tesis).


156

6.2.3 Tuliskan dana penelitian pada tiga tahun terakhir yang melibatkan dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan Program Studi, dengan mengikuti format tabel berikut:

Tahun

Judul Penelitian

(1)

(2)

2014/2015 1. Efektifitaspenegakkan hokumdalammenanggulangiilegaloging di Provinsi Gorontalo. 2. Perlindungan hukum terhadapusahapertambanganrakyat di Provinsi Gorontalo Tahun II. 3. Paradikma zakat profesi dalam kehidupan masyarakat Gorontalo Tahun II 4. Fenomena Representative Bureaucaracydalamrekrutmepejabatbirokrasi 5. MembangunKebhinekaanantarmahasiswadalamperspektifpen didikankewarganegaraanmelaluipendekatanmultikulturalisme di Kota Gorontalo 6. Model perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam perspektif adat Gorontalo 2015/2016 1. Peningkatandisiplindanetikamahasiswamelaluiregulasi kebijakan hukum di UniversitasNegeriGorontalo 2. KebijakanpemerintahdaerahdalammembangunkeBinekaanant aretnis di Kab. Pohuwatodalamperspektifmultukulturalisme 3. Kebijakan hukum dalam rangka perlindungan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal pada suku Bajo di Gorontalo 4. Status hukum hutan mangrove pasca terjadinya peralihan fungsi menjadi lahan tambak (studi di kawasan cagar alam tanjung Desa Patuhu Kec. Randangan 5. Fungsi kawasan ruang terbuka hijau dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kab. Pohuwato 6. Analisis hukum waris terkait penjualan tanah budel oleh sebagian ahli waris

Nama Dosen yang Terlibat (3)

Sumber dan Jenis Dana

Jumlah Dana* (Juta Rupiah)

(4)

(5)

PNBP

18

DIKTI Tahun II DIKTI TAHUN II DIKTI

48,1

DIKTI

30

MANDIRI

10

1. Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH

PNBP

35

2. Dr. UdinHamim, SH.,M.Si dan

DIKTI

85

1. Prof. Dr. Hj. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum 2. Prof. Dr. Hj. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum 3. Dr. Nur Moh. Kasim, S.Ag.,MH 4. Dr. UdinHamim, SH.,M.Si dan Dr. Sastro Wantu, SH.,M.Si 5. Dr. JusdinPuluhulawa, SH.,M.Si 6. Prof. Johan Jasin, SH.,M.Hum

Dr. Sastro Wantu, SH.,M.Si 3. Prof.

Dr.

FentyPuluhulawa,

30

225 IDB

SH.,MH 4. Prof.

42,5

10 10

Dr.

FentyPuluhulawa,

PNBP

SH.,MH

10 15

5. Dr. Fence M Wantu, SH.,MH

PNBP

6. Dr. Nur Moh. Kasim, S.Ag.,MH

PNBP


157

7. Efektifitas pelaksanaan goverment mobile dalam bidang 7. Prof. Johan Jasin, SH.,M.Hum administrasi kependudukan di Kab. Gorontalo 2016/2017

Kebijakan hukum dalam rangka perlindungan sumber daya Prof.Dr.FentyPuluhulawa, ikan yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal pada SH.,MH suku bajo di Gorontalo Jumlah

PNBP

PNPB

459

1.027.600.000 Satu milyar seratus juta lima ratus dua ribu enam ratus rupiah Rata-Rata Per Tahun * Di luar dana penelitian/penulisan tesis sebagai bagian dari studi lanjut. 6.2.4 Tuliskan dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat pada tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut: Sumbe r dan Tahun Judul Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat Nama Dosen yang Terlibat Jenis Dana (1) (2) (3) (4) 2016/2017 Pemberdayaan masyarakat dalampenyusunan produk hukum desa di Prof. Dr. Johan Jasin, PNBP Desa Tamala Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo SH.,MH 2014/2015 1. PemanfaatanalattangkapikantradisionalBulilidanPeningkatanKesadaran Prof. Fenty Puluhulawa, DP2Mhukum masyarakatnelayandalamrangkaperlindungansumberdayaikan di SH.,M.Hum DIKTI DesaLamuKecamatanBatudaaPantai KKN2. Penyuluhan dan pelatihan penyelesaian sengketa kepada desa sebagai Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH PPM hakim desa di Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo 2015/2016 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hukum Dr. Nur Moh. Kasim, PNBP Perkawinan dalam Konteks Adat Gorontalo S.Ag.,MH 2. Kebijakan pemerintah daerah dan pluralisme/multikulturalisme Dr. Jusdin Puluhulawa, di era otonomi daerah SH.,M.Si BLU Jumlah Seratus empat puluh tujuh Juta Ribu Rupiah Rata-Rata Per Tahun

73.400.000

Jumlah Dana* (Juta Rupiah) (5) 25 72,5

35 25

14,5 172.000.000 34.400.000


158

6.3 Prasarana 1.3.1

Tuliskan data ruang kerja dosen tetap dengan mengikuti format tabel berikut:

RuangKerjaDosen

JumlahRuang

(1) Satu ruang untuk lebih dari 4 dosen Saturuanguntuk 3 - 4 dosen Saturuanguntuk 2 dosen Satu ruang untuk 1 dosen (bukan pejabat struktural) Total

(2) 8

Jumlah Luas (m2) (3) (a)(b)(c) (d) 70,37 (t) 70.37

6.3.2 Jelaskan ketersediaan tempat kerja dan fasilitas internet (bandwidth) untuk mahasiswa program magister -

-

-

Tersedia fasilitas 1 ruangan, 1 meja, 15 kursi di luar ruang dosen sebagai tempat mahasiswa berdiskusiyang dilengkapi dengan AC, serta LCD Projector untuk presentase. Tersedia wireless/hotspot di kawasan UNG yang memudahkan mahasiswa untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan secara on lain baik akademik maupun non akademik. tersediaruangteleconfrence. 130 bandwidth di Pustikom (30 bandwidth internasional dan 100 bandwidth untuk nasional) Mahasiswa umumnya sudah memiliki laptop


159

6.3.3 Tuliskan data prasarana(kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses belajar mengajar dengan mengikuti format tabel berikut:

No.

Jenis Prasarana

Jumlah Unit

Total Luas (m2)

(1)

(2)

(3)

Kepemilik-an SD

SW

(4)

(5)

(6)

Kondisi Tidak Terawat Terawat (7)

Utilisasi (Jam/Minggu)

(8)

(9)

1

Kantor

1

42

√

√

45 jam/minggu

2

1

20

√

√

20 jam/minggu

3

RuangKetua Prodi Ruang Kuliah

20

470

√

√

20 jam/minggu

4

Laboratorium

1

30

√

√

25 jam/minggu

5

Ruang Komputer Perpustaka-an - Pusat - Pascasarjana - IlmuHukum Ruang Rapat

1

30

√

√

25 jam/minggu

1 1 1 1

1354 100 30 25

√ √ √ √

√ √ √ √

39 jam/minggu 40 jam/minggu 10 jam/minggu 25 jam/minggu

6

7 8 9 10

Ruang Seminar 1 120 √ √ 6 jam/minggu Auditorium 1 2400 √ √ 10 jam/minggu RuanganPusat Bahasa 1 156 √ √ 45 jam/minggu Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama

6.3.4 Tuliskan data prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik) dengan mengikuti format tabel berikut:

No.

(1)

Jenis Prasarana Penunjang

Jum lah Unit

Total Luas (m2)

(2)

(3)

Kepemilika n

Kondisi Unit Pengelola

SD

SW

Tera wat

Tidak Teraw at

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Aula Pascasarjana UNG

-

-

-

-

-

-

-

2

Gedung PKM

1

400

√

-

√

-

UNG

3

Poliklinik UNG

1

40

√

-

√

-

UNG

4

Ruang Sidang

1

20

√

-

√

-

FH

5

Lapangan Indoor (badminton, tennis, volli ball). Ruang FKM

1

2000

√

-

√

-

UNG

1

255

√

-

√

-

PPs UNG

6

Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.


160

6.4 Sarana Pelaksanaan Kegiatan Akademik 6.4.1

Pustaka (buku teks, karya ilmiah, dan jurnal baik dalam bentuk tercetak (hard copy) maupun dalam bentuk elektronik (bentuk CD-ROM dan media lainnya)) Tuliskan rekapitulasi jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan bidang PS dengan mengikuti format tabel 1 berikut: Tabel 1. Rekapitulasi jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan bidang PS Jumlah Copy Jenis Pustaka Jumlah Judul

(1) Buku teks Jurnal nasional yang terakreditasi Jurnal internasional Prosiding Skripsi/Tesis Disertasi CD Majalah TOTAL

(2) 305 10 15 1 10 10 10 20 381

(3) 308 10 15 1 10 10 10 20 384

Isikan jurnal/prosiding seminar yang tersedia/yang diterima secara teratur (lengkap), terbitan 3 tahun terakhir dengan mengikuti format tabel 2 berikut: Jenis (1)

Nama Jurnal (2)

Jurnal Justisia Jurnal Terakreditasi

Jurnal Konstitusi

Rincian Tahun dan Nomor (3) Edisi 88, Januari-April 2014 Edisi 89, Mei-Agustus 2014 Edisi 90, September-Desember 2014 Edisi 91, Januari-April 2015 Edisi 92, Mei-Agustus 2015 Edisi 93, September-Desember 2015 Edisi 94, Januari-April 2016 Edisi 95, Mei-Agustus 2016 Volume 10 nomor 2, Juni 2013 Volume 11 Nomor 3 September, 2014 Volume 11 Nomor 4, Desember, 2014

Jurnal Konstitusi

Journal International

Volume 12 Nomor 1 Maret, 2015 Volume 12 Nomor 3, September 2015 Volume 12 Nomor 4, Desember 2015 Jurnal Yudisial Volume 7 Nomor 1 April, 2014 Volume 7 Nomor 2 agustus, 2014 Volume 7 Nomor 3 Desember Volume 8 Nomor 3 Tahun 2015 Jumlah Berkeley Volume 31 Issue 1, 2013 Journal of Volume 32 Issue 2, 2013 International Volume 32 Issue 1,2014 Law Volume 34 Issue 2,2014 Volume 33 Issue 1, 2015 Volume 33 Issue 2, 2015

Jumlah (4) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1


161

International Volume 7 Issue, 2013 Journal Of Volume 7 Issue 2, 2013 Conflict and Volume 8 Issue 1, 2014 Violence Volume 8 Issue 2, 2014 Volume 9 Issue 1, 2015 International Volume 4 Issue 2October, 2014 Journal Law, Language and Volume 4 Issue 2, 2015 Discourse International Volume 5 Issue 2, 2015 Journal Of Law, Language and Volume 6 Issue 1, 2016 Discourse Total

1 1 1 1 1 1 1 1 1 15


162

6.4.2 Tuliskan peralatan utama yang digunakan di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di jurusan/fakultas dengan mengikuti format tabel berikut:

No (1) 1

2

3

Nama Laboratorium

Jenis Peralatan Utama

(2) (3) Lab. Peradilan Meja Semu Kursi Palu Sidang Seragam Peradilan Semu Camera Digital DVD/VCD Kaset DVD TV Handycam Ruangan TV Video LCD Conference LCD Screen Webcam AC Komputer PC Printer Scanner Meja Kursi PC Server Lemari RuanganLabor Meja atoriumcomput Kursi

Jlh Unit (4) 6 25 1 6 1 1 6 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 5 40 1 1 27 27

Kepemili kan S SW D (5) (6) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Kondisi Terawat (7) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Tidak Terawat (8)

Rata-rata Waktu Penggunaan (jam/minggu) (9) Rata-rata 18 jam perminggu. Untuk jenis alat sesuai dengan materi pembelajaranPraktekPer adilanHukum

Rata-rata 6 jam perminggu. Untuk jenis alat sesuai dengan materi pembelajaran

12 jam perminggu. untukpembelajaranmatak


163

Computer 14 √ uliahperancanganbaikper ancanganundangAC 2 √ undang, kontrak. UPS 1 √ PUSTIKOM Ruangan: 1 set 12 jam perminggu   Vicon digunakan sebagai pusat online(website) seluruh Laboratorium 2   prodi di Universitas Multi Media 1   Negeri Gorontalo. Server 1   RuanganLayanan 1   RuanganAdministrasi 1   Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama/Hak Pakai. er

4


164

6.5 Sistem Informasi 6.5.1 Jelaskan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh program studi untuk proses pembelajaran (hardware, software, e-library, dll.), administrasi, dan pengambilan keputusan. 1. Sistem informasi Akademik

Sistem informasi dalam pengelolaan data baik yang berkenaan dengan proses pembelajaran maupun administrasi pada Pascasarjana UNG sebagian besar telah menggunakan komputer melalui jaringan lokal (LAN), yaitu: Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIAT) UNG, seperti pelaksanaan ujian secara serentak dan hasil penilaian dosen diinput langsung secara online dengan batas waktu telah ditetapkan, sehingga dapat dengan mudah diakses oleh mahasiswa. Fasilitas yang tersedia berupa: 1) Hardware berupa LCD, OHP, dan laptop 2) Lboratorium komputer 3) SIAT-UNG (http://siat.ung.ac.id) 4) E-learning 5) E-journal 6) E-books 7) SPSS 8) Jurnal Hukum

Gambar 6.1 SistemInformasiAkademik

2. Akses koneksi perpustakaan secara online Perpustakaan dapat diakses oleh para dosen dan mahasiswa keunggulan lainnya adalah operating system komputer maupun laptop di UNG. Reperensi belajar mengajar mahasiswa dan dosen dapat mengakses daftar buku yang ada diperpustakaan UNG melalui http://perpustakaan.ung.ac.id sehingga dukungan memperkaya referensi yang up to date, mahasiswa dikonekkan dengan jurnal-jurnal internasional yang tersedia Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

163

melalui Ebsco melalui http://search.ebscohost.com/ dan juga proquest melalui http://search.proquest.com/dan beberapa penyedia e-journal lainnya. Dengan adanya website perpustakaan yang dapat dihitung secara online memudahkan akselerasi mahasiswa dan dosen dalam meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Berikut daftar perpustakaan yang dapat diakses mahasiswa secara lenkap atau online 1. www.ung.ac.id (http://perpustakaan.ung.ac.id) 2. www.proquest.com/ 3. www.englishrep.org 4. www.rii.org (link pada 7 Universitas,diantaranya UI,UGM,IPB, dan USU) 5. www.pdf.searchengine.org 6. www.academia.edu 7. www.scholar.google.com 8. www.openlibrary.com 9. www.escholarship.org

10. www.teachingenglish.org 11. www.ebsco.com 6.5.2

Beri tanda √ pada kolom yang sesuai dengan aksesibilitas tiap jenis data, dengan mengikuti format tabel berikut:

No.

Jenis Data

Secara Manual

(1)

(2)

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Mahasiswa Kartu Rencana Studi (KRS) Jadwal mata kuliah Nilai mata kuliah Transkrip akademik Lulusan Dosen Pegawai Keuangan Inventaris Perpustakaan Jumlah

Sistem Pengelolaan Data Dengan Dengan Komputer Komputer Jaringan Tanpa Lokal Jaringan (LAN) (4) (5)

-

-

√ 1

Dengan Komputer Jaringan Luas (WAN) (6) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10


164

6.5.3

Penyebaran informasi/kebijakan bagi civitas akademika di Unit Pengelola Program Studi Magister Penyebaran informasi/kebijakan untuk civitas akademika di unit pengelola program

studi magister IlmuHukumtelah berjalan dengan baik, yang didukung oleh sistem IT yang dikelola oleh unit TIK di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi(Pustikom) UNG. Faximil, e-mail dan website resmi Pacasarjana lazim digunakan untuk menyampaikan informasi kepada berbagai pihak terkait. 6.5.4

Rencana Pengembangan Sistem Informasi Rencana pengembangan sistem informasi terkait dengan rencana pengembangan

Universitas NegeriGorontalo ke depan, yakni menjadi rujukan pendidikan baik secara nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut, maka UNG akan meningkatkan dan melengkapi mutu hardware sehingga dapat disebarkan secara luas dan mudah diakses oleh civitas akademika khususnya dosen, mahasiswa, dan masyarakat luas. Sejalan dengan rencana pengembangan tersebut, Program Studi Magister IlmuHukumPascasarjana UNG turut mendukung Pascasarjana dalam upaya menambah kapasitas bandwidth, sehingga dapat memberikan dukungan yang lebih besar kepada sistem Manajemen Informasi Program Studi khususnyaProgram Studi Magister IlmuHukum, yang pada gilirannya memberikan kemudahan kepada mahasiswa, alumni, dan masyarakat luas dalam mengakses

informasi

Program

Studi

Magister

IlmuHukum


165

STANDAR 7 PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA 7.1 Penelitian Dosen Tetap yang Bidang Keahliannya Sesuai dengan PS dalam TigaTahun Terakhir 7.1.1 Agenda dan judul penelitian dosen tetap dan judul tesis 1. Tuliskan agenda dan judul penelitian dosen tetap mengikuti format tabel berikut. Keterlibatan Agenda No. Nama Dosen Judul Penelitian dengan Jaringan Penelitian Penelitian* (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1


1. Penelitian tentang peningkatan Fungsi Kawasan Ruang Terbuka (Hukum Tata Ruang)

Fungsi Kawasan Ruang Terbuka Hijau Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato

Dana PNBP UNG

2. Penelitian tentang peningkatan Disiplin dan Etika Mahasiswa Penelitian tentang kajian Pembagian Harta Warisan (Hukum Waris)

Peningkatan Disiplin dan Etika Mahasiswa melalui Regulasi Kebijakan Hukum di Universitas Negeri Gorontalo. 1. Analisis Hukum Waris Terkait Penjualan Tanah Budel Oleh Sebagian Ahli Waris

Penelitian tentang Paradikma Zakat Profesi dalam Kehidupan masyarakat (Tahap II)

Paradikma Zakat Profesi dalam Kehidupan Masyarakat Gorontalo (Tahap II)

Penelitian tentang gambaran Pembagian Hasil Pertanian Menurut adat Gorontalo

Model Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dalam Perspektif Adat Gorontalo

2

3

Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,MH

Prof. Johan Jasin, SH, M.Hum


Dana PNPB UNG

Dana PNPB UNG

166

4


Penelitian tentang peningkatan efektifitas pelaksanan Goverment Mobile

Efektivitas Pelaksanaan Goverment Mobile dalam Bidang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Gorontalo.

Penelitian tentang perlindungan Sumber Daya Ikan pada Suku Bajo.

Kebijakan hukum dalam rangka perlindungan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan berbasis kearipan lokal pada Suku Bajo di Gorontalo Kebijakan hukum dalam rangka perlindungan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal pada suku bajo di Gorontalo

Penelitian tentang perlindungan sumber daya ikan pada suku Bajo

5

Dr. Jusdin Puluhulawa, SH.,M.SI

Penelitian tentang Perlindungan Hukum pada Usaha Pertambangan

Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Pertambangan Rakyat di Provinsi Gorontalo (Tahap II)

Penelitian tentang peningkatan Penegak Hukum dalam menanggulangi Ilegaloging

Efektifitas Penegakkan Hukum dalam Menanggulangi Ilegaloging di Provinsi Gorontalo

Penelitian tentang kedudukan Hukum Hutan Mangrove pasca terjadinya peralihan Fungsi lahan Tambak

Status Hukum Hutan Mangrove Pasca terjadinya Peralihan Fungsi Menjadi Lahan Tambak (studi di kawasan cagar alam tanjung panjang Desa Patuhu Kec. Randangan Membangun KeBhinekaan antar Mahasiswa dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Pendekatan Multikulturalisme di

Penelitian tentang peningkatan KeBhinekaan Mahasiswa melalui Pendekatan Multikulturalisme


Islamic Development Bank

PNPB

Dirjen Dikti

Dana PNPB UNG

Dana PNPB UNG

Dirjen Dikti 167

6

Dr. Sastro Wantu, SH.,M.Si Dan Dr. Udin Hamim, SH.,M.Si

Penelitian tentang Kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan KeBhinekaan Antaretnis.

Penelitian tentang Rekrutmen Pejabat Birokrasi

Kota Gorontalo Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Membangun KeBhinekaan Antaretnis diKabupaten Pohuwato dalam Perspektif Multikulturalisme.

Dirjen Dikti

Fenomena Representative Bureaucaracay dalam Rekrutmen Pejabat Birokrasi Pemerintah Sebagai Pilar Memperkuat Integrasi nasional di Provinsi Gorontalo

Dirjen Dikti

*Contoh penelitian dengan jaringan internasional: penelitian bidang kehutanan dengan lembaga Center for International Forestry Research (CIFOR), International Center for Research in Agroforestry (ICRAF). Contoh penelitian dengan jaringan nasional: penelitian yang bekerjasama dengan lembaga penelitian nasional (LIPI, BPPT, dll.)

2. Tuliskan judul tesis mahasiswa program magister yang lulus pada tiga tahun terakhir mengikuti format tabel berikut. Nama No. Judul Tesis Nama Dosen Pembimbing Mahasiswa (1)

(2)

(3)

(4)

1

Jaharuddin Umar

2

Pattanudin

1.Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum 2. Dr. Rauf Hattu, M,Si 1.Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum 2. Dr. Fence M Wantu, SH.,MH

3

I Made Sudiarta

4

Ariyanto Banteng

5

Arifin Ibrahim

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Guru di Kab. Gorontalo Utara Analisis Yuridis Perma No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Kewenangan Mahkamah Agung Memperbaharui Hukum Acara Perdata Melalui Penertiban Mhkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Gorontalo Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Efektifitas pengawasan nilai perolehan objek pajak tanah atau bangunan dalam pengenaan BPHTB di Kab. Gorobtalo


1.Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH 2.Prof.Dr. Fenty U Puluhulawa, SH.,MH

1. Prof.Dr. Johan Jasin, SH.,MH 2. Dr. Nur Moh. Kasim,S.Ag.,MH

1. Prof.Dr. Johan Jasin, SH.,MH 2. Dr. Nur Moh. Kasim,S.Ag.,MH

168

6

Mashuri

7

Christian Armstrong Thijmen Padmila

8

9

Yudin Yunus

10

Sitriya Daud

Konsep Mengenai Pidana Mati 1. Prof.Dr. Fenty Puluhulawa, SH, Dalam Pembaharuan Hukum M.Hum Pidana Di Indonesia. 2. Dr. Fence Wantu, SH.,MH Status anak hasil perkawinan 1. Dr. Fence M.Wantu, SH.,MH campuran ditinjau dari hokum 2. Dr. Nur Moh Kasim, S.Ag.,MH positif di Indonesia Eksekusin putusan badan 1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH arbitrase syariah nasional dalam 2. Dr. Nur Moh. Kasim, S.Ag.,MH (Basyarnas) dalam hokum positif di Indonesia Keterbatasan Fungsi Majelis 1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH Permusyawaratan Rakyat 2. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH (MPR) dalam Kedudukan Hirarki Perundang Undangan Pasca Amandemen Hak Keperdataan Anak di Luar 1. Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH Nikah dalam Prespektif Putusan 2. Dr. Nur Moh. Kasim, S.Ag.,MH Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PPU-VII/2010

7.1.2 Jelaskan penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa. Pada penelitian dosen dan mahasiswa senantiasa memperhatikan inovasi teori dan praktik baru yang terdapat pada Progam Magister Ilmu Hukum yang diselaraskan dengan kemajuan metodologi penelitian yang mutakhir dan perkembangan zaman. Dalam konteks kontinum penelitian, topik riset mahasiswa menggunakan pendekatan metode penelitian dasar yaitu penelitian pendidikan, kualititatif dan

deskriptif. Pendekatan menggunakan

Metode penelitian kualitatif menjadi sarana baru dan utama dalam kerangka penelitian mahasiswa. Paradigma riset di Progam Magister Ilmu Hukum dilandasi oleh pemikiran baru bahwa, baik sebagai ilmu maupun profesi memerlukan berbagai teknik, metode, strategi, model, program, pendekatan yang telah terbukti efektif secara empirical dan normatif. Penelitian mahasiswa dan dosen menjadi salah satu entry point bagi penguatan aspek instrumental dari Progam Magister Ilmu Hukum. Topik penelitian dosen dan mahasiswa juga mengalami diversifikasi sebagai bentuk respon terhadap pemikiran-pemikiran baru Progam Magister Ilmu Hukum dan kebutuhan di masyarakat. Penelitian mahasiswa pada umumnya mengarah kepada upaya peningkatan mutu layanan di Progam Magister Ilmu Hukum. Karena arahnya demikian, maka produk akhir dari penelitian mahasiswa, diantaranya: Progam Magister Ilmu Hukum bagi siswa, yang terkait dengan pengembangan aspek karakter, perilaku, moral, akhlak, kelompok sosial, dan tugas-tugas perkembangan dalam belajar; dan Progam Magister Ilmu Hukum bagi lembaga sekolah, yang menyangkut aspek perkembangan pribadi, sosial, akademik, maupun penyelenggaraan kebijakan pendidikan agar dijalankan mengikuti aturan yang berlaku. Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

169

Pemikiran baru dalam penelitian juga dapat tergambar dalam kajian karya ilmiah dosen atau mahasiswa (tesis) yang berkaitan dengan pengembangan aspek karakter, perilaku, moral, akhlak, kelompok sosial, dan tugas-tugas perkembangan dalam belajar seperti: 1.

Efektifitas Penegakkan Hukum dalam Menanggulangi Ilegaloging di Provinsi Gorontalo oleh (Prof.Dr. Fenty U Puluhulawa,SH.,M.Hum dan Nirwan Junus SH.,MH).

2.

Peningkatan Disiplin dan Etika Mahasiswa melalui Regulasi Kebijakan Hukum di Universitas Negeri Gorontalo oleh (Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH)

3.

Efektivitas Pelaksanaan Goverment Mobile dalam Bidang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Gorontalo (Prof. Johan Jasin, SH.,M.Hum).

4.

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Guru di Kab. Gorontalo Utara oleh (Jaharuddin Umar/Tesis Tahun Akademik 2015/ 2016 )

5.

Kewenangan Mahkamah Agung Memperbaharui Hukum Acara Perdata Melalui Penertiban Mhkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung oleh (I Made Sudiarta/Tesis Tahun Akademik 2015/ 2016).

7.1.3 Jelaskan hasil penelitian dosen atau penelitian tesis mahasiswapada butir 7.1.1. yang berdampak pada peningkatan (1) produktivitas, (2) kesejahteraan masyarakat, dan (3) mutu lingkungan. 3.

Produktivitas Penelitian merupakan salah satu pilar Tridarma Perguruan Tinggi selain pendidikan

dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian senantiasa menjadi kepedulian dosen dan mahasiswa. Di Program Magister Ilmu Hukum, penelitian bukan semata-mata dilandasi oleh kewajiban akademik berupa perolehan angka kumulatif, namun lebih didorong oleh spirit untuk mewujudkan research-based knowledge dan mata kuliah berbasis riset, bahkan sebagai bentuk kontribusi terhadap Universitas Negeri Gorontalo yang berorientasi pada pengembangan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum. Secara pragmatis, dampak dari kuatnya tradisi penelitian di Program Magister Ilmu Hukum, adalah banyaknya karya dosen baik dalam bentuk jurnal maupun laporan penelitian yang dipublikasi di Jurnal Ilmiah di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo sendiri maupun yang dikelolah oleh asosiasi profesi. Beberapa hasil penelitian dosen maupun mahasiswa yang memiliki dampak terhadap peningkatan produktivitas adalah :

1. Peningkatan Disiplin dan Etika Mahasiswa melalui Regulasi Kebijakan Hukum di Universitas Negeri Gorontalo oleh (Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH)

2. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Guru di Kab. Gorontalo Utara oleh (Jaharuddin Umar/Tesis Tahun Akademik 2015/ 2016 ). Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNG 2016

170

2. Kesejahteraan Masyarakat Penelitian yang bersifat kompetitif dalam bentuk berhasil diperoleh oleh Dosen Program Studi yang didanai oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, seperti dari LPPM Universitas Negeri Gorontalo, Dikti, dan Kementrian Ristek. Penelitian dosen dalam kerangka income generating tidak hanya berdampak terhadap sisi finasial Program Studi, akan tetapi yang lebih diharapkan akan berdampak secara tidak langsung terhadap perbaikan kualitas perkuliahan karena dari share dana penelitian, dosen dapat membeli buku dan langganan jurnal yang juga digunakan dalam perkuliahan. Beberapa judul penelitian dosen dan mahasiswa yang memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu:

1. Efektivitas

Pelaksanaan

Goverment

Mobile

dalam

Bidang

Administrasi

Kependudukan di Kabupaten Gorontalo oleh (Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH)

2. Peranan permusyawaratan desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa di Kab. Gorontalooleh (Moh.Iqbal Kadir/ Tahun Akademik 2015/2016)`

3. Mutu Lingkungan Masalah penelitian yang diangkat sangat relevan dengan pengembangan keilmuan bidang Program Magister Ilmu Hukum. Masalah-masalah itu terkait dengan bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Tata Negara. Sesuai dengan trend perkembangan Program Magister Ilmu Hukum dan konsentrasi yang dikembangkan oleh Program Magister Ilmu Hukum, wilayah dan sasaran penelitian pun mengalami perluasan, baik di luar universitas itu sendiri, maupun yang berada pada instansi-instansi yang terkait lainnya. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan, ternyata memiliki nilai manfaat dan kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan mutu keilmuan atau praktik pada Program Magister Ilmu Hukum. Selanjutnya, beberapa judul penelitian dosen dan mahasiswa yang memiliki dampak terhadap peningkatan mutu lingkungan yaitu:

1. Kebijakan hukum dalam rangka perlindungan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan berbasis kearipan lokal pada Suku Bajo di Gorontalo oleh (Prof.Dr. Fenty Puluhulawa, SH.,MH)

2. Fungsi Kawasan Ruang Terbuka Hijau Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato oleh (Dr. Fence Wantu, SH.,MH)


171

7.1.4 Tuliskan jumlah judul penelitian* yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

Sumber Dana Kegiatan Penelitian (1) Pembiayaan sendiri oleh peneliti PT yang bersangkutan Depdiknas Institusi dalam negeri di luar Depdiknas Institusi luar negeri

Jumlah

Jumlah Penelitian dalamTahun Pelaksanaan TS TS-2 TS-1

Jumlah Penelitian Selama Tiga Tahun

(2)

(3)

(4)

(5)

1 1 4 6

5 1 1 7

1

1 7 5 1 14

1

Ringkasan Tabel 7.1.4 -

Jumlah penelitian yang dibiayai oleh instansi luar negeri (na) sesuai bidang ilmu = 1

-

Jumlah penelitian yang dibiayai oleh luar (nb) sesuai bidang ilmu = 7

-

Jumlah penelitian yang dibiayai oleh PT/sendiri (nc) sesuai bidang ilmu = 6

-

Total jumlah dosen program studi (f) = 8 orang

Catatan: (*) sediakan data pendukung pada saat asesmen lapangan.

No

Nama

Judul Penelitian

Sumber Dana

Jumlah Dana Dalam Juta

Pembiayaan Sendiri Oleh Peneliti Tahun 2014 1

Prof. Johan Jasin, SH.,M.Hum

Model perjanjian Mandiri bagi hasil tanah pertanian dalam perspektif adat Gorontalo Pembiayaan Oleh PT Yang Bersangkutan Tahun 2014

10

1


18

1


2


Efektifitas PNBP Penegakkan Hukum dalam Menanggulangi Ilegaloging di Provinsi Gorontalo Pembiayaan Oleh PT Yang Bersangkutan Tahun 2015 Peningkatan Disiplin dan Etika Mahasiswa melalui Regulasi Kebijakan Hukum di Universitas Negeri Gorontalo Status Hukum Hutan Mangrove


PNPB

35

PNPB

10 172

Pasca terjadinya Peralihan Fungsi Menjadi Lahan Tambak (studi di kawasan cagar alam tanjung panjang Desa Patuhu Kec. Randangan 3

4

5


Fungsi Kawasan PNPB Ruang Terbuka Hijau Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,MH Analisis Hukum PNPB Waris Terkait Penjualan Tanah Budel Oleh Sebagian Ahli Waris Prof. Johan Jasin, SH, M.Hum Efektivitas PNPB Pelaksanaan Goverment Mobile dalam Bidang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Gorontalo. Pembiayaan Oleh Depdiknas Tahun 2014

1

Prof. Dr. Fenty U. Puluhhulawa, SH.,M.Hum

2

Dr. Nur M. Kasim, MH,

3


Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Pertambangan Rakyat Di Provinsi Gorontalo Tahun II Paradikma zakat profesi dalam kehidupan masyarakat Gorontalo

10

15

DIKTI Tahun Ke II

48,1

DIKTI (Tahap II)

42,5

Fenomena DIKTI Representative Bureaucaracay dalam Rekrutmen Pejabat Birokrasi Pemerintah Sebagai Pilar Memperkuat Integrasi nasional


10

30

173

di Provinsi Gorontalo 4


30

1


85


225

1

Membangun DIKTI KeBhinekaan antar Mahasiswa dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Pendekatan Multikulturalisme di Kota Gorontalo Pembiayaan Oleh Depdiknas Tahun 2015

Kebijakan Dikti Pemerintah Daerah dalam Membangun KeBhinekaan Antaretnis diKabupaten Pohuwato dalam Perspektif Multikulturalisme Pembiayaan Oleh Instansi Luar Negeri Tahun 2015

Kebijakan hukum Islamic dalam rangka Developmen perlindungan t Bank sumber daya ikan yang berkelanjutan dan berbasis kearifan local pada suku bajo di Gorontalo Pembiayaan Oleh PT Yang Bersangkuta Tahun 2016

1


Kebijakan hukum PNPB dalam rangka perlindungan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal pada suku Bajo di Gorontalo

459

Catatan: (*) sediakan data pendukung pada saat asesmen lapangan. 7.1.5 Tuliskan judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dipublikasikan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut: No

Judul

Nama-nama

Dihasilka

Tahun


Tingkat*

174

.

(1) 1.

2.

Dosen

(2) Menulis Essay Ilmiah dalam rangka 50 tahun UNG dengan judul : Kebijakan Perlindungan Terhadap Guru Buku : Hukum Tata Negara Jilid 1 suatu pengantar, diterbitkan oleh Deepublish, Yogyaakarta Tahun 2015 Value in executing tumbilo tohe (pairs of light) each and of Ramadhan as One Manifestation of the practice of Pancasila by People of Gorontalo Implementasi khitan perempuaan dalam perspektif Hak Asasi Manusia Pertambangan rakyat di Gorontalo (dilihat dari perspektif hukum)

Peningkatan Pengetahuan Hukum Nelayan Dalam Memanfaatkan Alat Penangkap Ikan Tradisional Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan.

(3)

Prof. Dr. Johan Jasin, SH.M.Hum

Prof.Dr. Fenty U Puluhulawa,SH .,M.Hum

n/ dipublika sikan pada (4)

Penyaj ian/ Publik asi (5)

Reviva Cendekia

Lokal

Nasi o-nal

Interna -sional

(6)

(7)

(8)

2013

√

-

-

Deepublis

2015

-



-

Jurnal Internasio nal

2015

-

-

√

Jurnal Nasional tidak terakredit asi

2015

√

-

-

Disampai kan pada seminar Oktober 2013 di Hotel Jambura Prosiding dilaksana kan di universita s Taruma Negara Jakarta.

2013

√

-

√

-


2014

-

-

175

3.

Interpena, Tahun 2013,ISB N 60214470-0x. Buku : Depublish Problematika , ISBN Pertambangandan 978-602Solusi (Dilihat dari 280-387Persfektif Hukum) 4 Local value in Jurnal management of internasio fish resource and nal development of Fakultas law, (Studies of Hukum Bajo Tribe in Unhas Gorontalo) Makasar Regional Dr. Jusdin Internasio performance Puluhulawa, nal allowance ; its SH.,M.Si institute effect to employee for performance and science, the success of technolog local government y& in Gorontalo education Province, (public Indonesia policy and administr ation research) Vol. 3 No. 12 2013 ISSN 22250972 Hubungan Dipublika koordinasi sikan perencanaan pada antara pusat dan Workshop daerah Kerjasam a dengan Bappenas tentang Koordinas i Perencan aan

2013

-

√

-

2014

-

√

-

2015

-

-

√

2013

-

-

√

4 Februa ri 2013

√

-

-

Buku : Pertambangan Mineral dan Batu Bara Dalam Perspektif Hukum


176

Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam mewujudkan Good Governance

Pemilihan kepala daerah dalam perspektif politik hukum dan manfaatnya bagi pembangunan demokrasi poltiik

Menelusuri benihbenih demokrasi dalam budaya Gorontalo

Pemilihan Kepala Daerah sebagai Instrumen Politik & Demokrasi

Disampia kan pada seminar Seminar kerjasam a Badan Eksekutif Mahasisw a UNG, dengan PEMDA Prov Gorontalo Dipublika sikan pada colloqium diselengg arakan oleh jurusan ilmu hukum FIS UNG Dipublika sikan pada Seminar Demokra si dalam Perspektif Budaya Gorontalo Dipublika sikan pada diskusi Problema tika Pemilihan Kepala Daerah Pasca Perpu

22 Maret 2013

√

-

-

22 Mei 2013

√

-

-

27 Juli 2014

√

-

-

4 Oktobe r 2014

√

-

-


177

Pluralisme & Multikulturalisme di Era Otonomi Daerah

Pluralisme dan Multikulturalisme Dalam Bingkai Otonomi Daerah

4.

Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata

Makalah tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika di desa batulayar

Buku : Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

2 Desem ber 2014

√

-

-

19 Januari 2015

√

-

-

2013

-



-

Penyuluh an tentang narkoba dan sosialisas i PP No 25 tahun 2011

2013

√

-

-

Reviva Cendekiy a

2013

-



-

Forum Diskusi Pluralism e& Multikultu ralisme dalam Perspektif Sitou Tumou Tou Workshop tentang Kebijaka Pemerint ah Daerah, Inovasi Pembelaj aran dan Pluralism e di Era Otonomi Daerah Jurnal Mimbar hukum UGM



178

Buku Tentang Psikologi Anti Korupsi

Makalah tentang Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkara

5

6

Buku dengan Dr. judul Kebijakan Hamim, pemerintah lokal SH.,M.Si entitas, multikulturalisme studi empiris di Pohuwato Buku Hukum Islam dan Masalah Kontemporer Ancaman Keutuhan Perkawinan Dalam Kehidupan Rumah Tangga,

Udin

Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,MH

Pustaka Pelajar, ISBN 978-602229-1251 Paper di sampaika n pada seminar nasional kerja sama dengan KY Interpena Yogyakart a

2013



-

-

2015

-

√

-

2015

-

√

-

Interpena Jogjakart a

2014

-



-

Jurnal Legalitas Vol. 8. No. 1 Februari 2015. ISSN 19795955

2015



-

-

Jumlah

nc=12

nb=10 na=3

Rekapitulasi Na : Jumlah keterlibatan dosen dalam artikel/karya ilmiah/seni internasional = 3 Nb : Jumlah keterlibatan dosen dalam artikel/karya ilmiah/seni Nasional = 10 Nc : Jumlah keterlibatan dosen dalam artikel/karya ilmiah/seni Lokal = 12 f : Jumlah Dosen tetap dengaan bidang keahlian sesuai Ps = 8 orang Catatan: (1) Beri tanda “*” pada artikel yang dikutip (masuk dalam citation index) (2) Contoh nama lembaga sitasi:Thompson Reuters Web of Science, Elsevier Scopus, Google Scholar. (3) Beri tanda √ pada kolom yang sesuai.


179

7.1.6 Tuliskan dosen yang melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa program magister untuk penelitian tesisnya, pada tahun akademik terakhir (TS).

No.

Nama Dosen

Topik Penelitian

Jumlah Mahasiswa yang Terlibat

(1)

(1)

(1)

(4)

1

Prof. Dr.Johan Jasin, SH.,MH dan Dr. Nur Moh. Kasim,SH.,MH Prof. Dr. Johan Jassin, SH.,MH & Dr. Duke Ari Widagdo, SH.,MH

Efektifitas pelaksanaan goverment mobile dalam bidang administasi kependudukan di kab. gorontalo

2 orang

Implementasi Kewajiban Naskah Akademik dalam Perspektif Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah di Kab. Bone Bolango (dalam kurun waktu 2014-2016)

9 orang

2

Total jumlah mahasiswa yang penelitian tesisnya terkait dengan A=11 orang penelitian dosen Jumlah mahasiswa yang penelitian tesisnya tidak terkait dengan B=23 orang penelitian dosen Total mahasiswa yang melakukan penelitian tesis pada TS A+B= 11+ 0= 11 Orang Ketarangan Jumlah mahasiswa yng melakkn kgtn pnlitn brp orng dr 34 orang angktan 2014 7.1.7 Sebutkan karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh hak paten/HaKI atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ internasional, tiga tahun terakhir.

No. (1) 1 2

Nama Karya* Karya yang Mendapat Paten/HaKI Pengakuan/Penghargaan dari Lembaga Nasional/Internasional (2) (3) Buku : Hukum Islam dan Masalah KEMENKUMHAM Kontemporer Buku : Membangun Rasa KEMENKUMHAM Nasionalisme Melalui Zakat Profesi

* Lampirkan surat paten/HaKI atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ internasional.


180

7.2 Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam Tiga Tahun Terakhir 7.2.1 Tuliskan jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (*) yang sesuai dengan bidang keilmuan PS yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut: Sumber Dana Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat (1) Pembiayaan sendiri oleh dosen PT yang bersangkutan Depdiknas Institusi dalam negeri di luar Depdiknas Institusi luar negeri

Jumlah Ringkasan Tabel 7.2.1 Na Nb Nc f

Tahun Pelaksanaan TS-2

TS-1

TS

Jumlah Kegiatan

(2)

(3)

(4)

(5)

2 2

2 2

1 1

3 2

5

: Jumlah keiatan PkM dengan biaya LN =0 : Jumlah kegiatan PkM dengan Biaya luar (PT) =2 : Jumlah kegiatan PkM dengan PT/Sendiri =3 : Jumlah dosen tetap dengan bidang sesuai dengan Ps = 8 orang Pembiayaan Oleh PT Yang Bersangkutan Tahun 2015

1

2

3

4

Dr. Nur M. Kasim, Meningkatkan pemahaman PNBP masyarakat tentang hukum MH perkawinan dalam konteks adat Gorontalo Dr. Jusdin Kebijakan Pemda, inovasi BLU Puluhulawa, dan SH.,M.Si Pluralisme/multikulturalisme di Era Otonomi Daerah Pembiayaan Oleh Depdiknas Tahun 2014 Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH & Suwitno Y. Imran, SH.,MH

Penyuluhan dan pelatihan penyelesaian sengketa warisan kepada kepala desa sebagai hakim desa di Kecamatan Batudaa Kab. Gorontalo Prof. Fenty Pemanfaatan alat tangkap ikan tradisional Bulili dan Puluhulawa, Peningkatan Kesadaran SH.,M.Hum hukum masyarakat nelayan dalam rangka perlindungan & sumber daya ikan di Desa Nirwan Junus, Lamu Kecamatan Batudaa Pantai SH.,MH


25

14,5

KKN-PPM

35

DP2M-DIKTI

72,5

181

Pembiayaan Oleh PT Yang Bersangkutan Tahun 2016 Johan Pemberdayaan masyarakat PNBP dalam penyusunan produk Jasin, SH.,MH hukum desa di Desa Tamala Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo

5

Prof.

Dr.

25

Catatan: (*) Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu untuk membantu menyelesaikan masalah di masyarakat (termasuk masyarakat industri, pemerintah, dsb.)

7.2.2 Tuliskan nama dosen, judul, waktu dan hasil/dampak kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.

No.

Nama Dosen

Judul Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat

Waktu Kegiatan

Hasil atau Dampak Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perilaku terjadinya KDRT di Desa Tabongo Timur Kec. Tabongo Kab. Gorontalo

2014

Pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan produk hukum desa di Desa Tamala Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo Meningkatkan Pengetahuan Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Berdasarkan UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria Kelurahan Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan dalam konteks adat gorontalo

2016

Pengembangan ilmu pengetahuan yang berhunbungan dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta pengetahuan lain yang terintegrasi dalam kegiatan non hukum seperti kesehatan dan keperawatan serta sosiologi Pengembangan ilmu pengetahuan dalam penyusunan produk hukum di Desa Tamala.

2

Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, MH

3


4

Dr. Jusdin - Kebijakan Pertanian & Puluhulawa,SH.,M.Si Manfaat potensi Lokal bagi Masyarakat - Kebijakan Pemda,


2014

Peningkatan pengetahuan hukum dan perilaku hukum serta partispasi dalam proses penyelenggaraan sosialisasi UUPA

2015

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya pada pemuda tentang Undang-Undang Perkawinan dan adat/budaya Gorontalo - Peningkatan Pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan pertanian dan 182

- 2014 - 2015

inovasi dan Pluralisme/multikulturalis me di Era Otonomi Daerah

pengembangan SDM - Peningkatan pemahaman tentang kebijakan Pemda, inovasi Pluralisme/multikulturalis me di Era Otonomi Daerah

7.3 Kegiatan kerjasama dengan instansi lain dalam tiga tahun terakhir 7.3.1 Tuliskan instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan program studi/jurusan dalam tiga tahun terakhir.

No.

Nama Instansi

Jenis Kegiatan

(2)

(3)

(1)

Kurun Waktu Kerja Sama Mulai Berakhir

Manfaat yang Telah Diperoleh

(4)

(5)

(6)

1

Mahkamah Video Konstitusi Conference Republik Indonesia (MKRI)

2012

2015

2

Universitas Negeri Jakarta

2009

2014

3

Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Pemerintah Kabupaten Gorontalo (Bupati)

Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Program Beasiswa bidik Misi

- Peningkatan SDM mahasiswa dan dosen dalam bidang ilmu hukum. - Sebagai saran penyelesaian sengketa Pilkada di daerah. Bantuan pengembangan tridharma

2009

2014

Mahasiswa beasiswa

Pemberian hibah uang untuk pengembangan infrastruktur kampus Pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat Otonomi Daerah

2010

2015

Pengembangan dan pengajaran

2011

2016

Pendampingan pengembangan tri dharma

2011

2014

2011

2013

Penguatan pemahaman tentang Otonomi Daerah. Pemahaman tentang masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

2012

2017

Penguatan tri dharma PT

4

5

Universitas Negeri Malang

6

DPD RI

7

Kejaksaan Tinggi Penanganan Gorontalo Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Universitas Bidang Tri Brawijaya Dharma Perguruan Tinggi

8


memperoleh

pendidikan

183

9

Universitas Tanjung Pura

2012

2017

Penguatan tri dharma PT

2011

2016

Kemudahan pembayaran SPP bagi mahasiswa

2012

2017

Reputasi melaksanakan diklat pengembangan kelembagaan.

2012

2017

Reputasi mendampingi pengembangan penyelenggaraan pendidikan dan kelembagaan.

2013

2017

Penguatan Tri Dharma

2013

2018

Meningkatnya SDM

kompetensi

2013

2018

Meningkatnya SDM

kompetensi

2013

2017

Mahasiswa beasiswa

17

KOMPOLNAS

Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat Penerimaan pembayaran setoran mahasiswa secara online melalui jaringan pelayanan BRI Penyelenggaraa n Diklat, Pengkajian, Penelitian, Pengembanga, kelembagaan Penyelenggaraa n pendidikan, pelatihan, pengkajian penelitian, pengembangan kelembagaan. Pengembangan tri dharma perguruan tinggi Pengembangan kompetensi dan peningkatan SDM Pengembangan kompetensi dan peningkatan SDM Nota Kesepahaman antar kelembagaan Kemitraan berkenaan pemantauan kinerja POLRI

10

PT. Bank BRI (Persero) TBK

11

Pemda Gorontalo

Prov.

12

Pemda Pohuwato

Kab.

13

Universitas Gadjah Mada

14

Universitas Negeri Semarang

15

Universitas Negeri Yogyakarta

16

PT Ban Danamon Tbk

2014

2015

18

DPRD Provinsi Penyusunan Gorontalo rencana peraturan daerah Kanwil Hukum - Penyuluhan dan HAM hukum dan Provinsi Undang Gorontalo Undang - Pengawasan Notaris

2012

2013

Mendapat kepercayaan dan reputasi dalam melaksanakan pemantauan kinerja Polri di Wilayah Provinsi Gorontalo Terjalinnya kerjasama dengan pemerintah daerah

2012

2013

19

2014


memperoleh

Peningkatan pengetahuan hukum dan UU Peningkatan pengetahuan dan pengalaman dosen FH UNG 184

- Dosen Biasa 20

Luar

2009

2015

Kolaborasi keilmuan antara akademisi dan praktisi.

Pengadilan Tata Praktek Usaha Negara Peradilan Tata Manado Usaha Negara

2013

2016

Mahasiswa dapat menggunakan ruang sidang untuk berpraktek

Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan

7.3.2 Tuliskan instansi luar negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan program studi/jurusan dalam tiga tahun terakhir. No.

Nama Instansi

Jenis Kegiatan

(1)

(2)

(3)

Kurun Waktu Kerjasama Mulai Berakhir (4) (5)

Manfaat yang Telah Diperoleh (6)

1 2 3 dst.


185

AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER

Recommend Documents