REKONSTRUKSI ASAS KESAMAAN DI HADAPAN HUKUM (EQUALITY BEFORE THE LAW) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUUV/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum) Ahmad Ulil Aedi1, FX Adji Samekto2
ABSTRAKSI Dalam tataran teoritik mengenai asas kesamaan di hadapan hukum hal ini sangat dipandang sebagai prinsip dalam bernegara hukum. Dengan berdasarkan semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Penanaman modal merupakan salah satu obyek yang perlu diatur oleh peraturan hukum dengan mempertimbangan asas equality before the law. Penelitian ini disusun dengan metode socio-legal dengan harapan dapat menghasilkan kesimpulan yang bermanfaat bagi masyarakat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Tujuan hukum dalam doktrin ilmu hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya subjek hukum, dalam hal penanaman modal, persamaan dihadapan hukum dapat dibatasi dengan ketentuan GAAT WTO dengan dalil kepentingan nasional sebagai pengecualian.
Kata Kunci: Persamaan, Penanaman Modal, Rekonstruksi Asas Hukum.
1 2
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
Rights artinya konstitusi itu bukan merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.
A. PENDAHULUAN A.1. Latar Belakang Konsep
negara
hukum
merupakan
perpaduan
yang
menghendaki
kekuasaan
negara
ataupun
kedaulatan
harus
dilaksanakan sesuai hukum begitu pula
sebaliknya.
Menurut
A.V.
Dicey, negara hukum menghendaki pemerintahan
itu
berada di bawah kendali aturan hukum (the rule of law), terdapat tiga unsur utama di dalamnya, yaitu:‡ 1. Supremacy of law, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum/kedaulatan hukum. 2. Equality before the law, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara. 3. Constitusion Based on Individual ‡
Perjalanan
kekuasaannya
A.V. Diecy, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan Introduction to the Study of The Law of the Constitution, penerjemah Nurhadi, M.A (Bandung : Nusamedia, 2007), hlm. 251.
Indonesia
sebagai suatu kesatuan kebangsaan dan kenegaraan telah melalui proses yang teramat panjang dan matang. Perjalanan sejarah kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dimulai sejak zaman kerajaan-kerajaan yang dalam perkembangannya
beratus-ratus
tahun kemudian sampai pada masa kolonialisme dan imperialisme yang kemudian dikuatkan dan diikat oleh Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 dan
akhirnya
sampai
pada
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia sebagai suatu kesatuan kebangsaan yang merdeka untuk lepas dari belenggu penindasan kolonialisme dan imperialisme.§ §
Arief Hidayat, Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum),
2. Asas legalitas 3. Asas pembagian kekuasaan 4. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak 5. Asas kedaulatan Rakyat
Isu tentang hak asasi manusia (HAM ) di Indonesia, sebenarnya bukan
hal
yang
baru,
karena
sesungguhnya masalah HAM sudah disinggung
oleh
para
founding
fathers Indonesia, walaupun tidak disebutkan
secara
yakni
Beranjak dari uraian diatas
didalam alinea 1 Pembukaan UUD
dalam proses pencarian kebenaran
1945
menyatakan;
perlu kiranya kita menanyakan hal-
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan
hal yang sifatnya mendasar dalam
itu ialah hak segala bangsa dan oleh
keadaan
sebab itu, maka penjajahan diatas
modern. Yang sangat membelenggu
dunia harus dihapuskan karena tidak
kita saat ini dalam berhukum salah
sesuai dengan perikemanusiaan dan
satunya mengenai asas kesamaan di
perikeadilan”.
adanya
hadapan hukum (equality before the
penghargaan terhadap HAM, bangsa
law). Dalam tataran teoritik mengani
Indonesia
pada
asas kesamaan di hadapan hukum hal
1945 dapat
ini sangat dipandang sebagai prinsip
yang
ekplisit
isinya
Dengan
yang
merdeka
tanggal 17 agustus disebut
sebagai
negara
konsep
negara
hukum
yang
dalam bernegara hukum. Dengan
berdasarkan atas hukum. Rasionya,
berdasarkan semua warga negara
bahwa dalam negara hukum harus
berkedudukan
ada elemen-elemen sebagai berikut :
hukum.
**
di
hadapan
Hal ini secara jelas tertuang 1. Asas pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
dalam
makalah yang sudah disampaikan pada acara Semiloka Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 2011. yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Hlm. 1. Lili Rasjidi dan B.Arief Sidharta, Filsafat Hukum, Madzhab dan Refleksinya, Remadja Karya, Bandung, 1989, hlm.185.
Undang-Undang
Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
**
sama
dimana
termaktub
dalam
ketentuan Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945, yang mana bunyi pasalnya sebagai berikut: (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam implementasinya mengenai
hal
ini
dijewantahkan
menuju
hukum
khususnya penanaman modal? 3. Apakah faktor-faktor yang timbul dalam
implementasi
asas
kesamaan dimuka hukum serta
mengenai
upaya apa yang dapat dilakukan
baik
yang
untuk mengatasi faktor tersebut
dalam
khusunya
di
bawah
modal?
Dasar
Negara
perundang-undangan
tujuan
tataran
pula
Undang-Undang
untuk
Republik Indonesia Tahun 1945,
dalam
penanaman
A.3 Metode Penelitian
sepatutnya saat ini tidak sesuai
Untuk dapat mengetahui dan
dengan apa yang dicita-citakan atau
membahas suatu permasalahan maka
tidak sesuai dengan ketentuan asas
diperlukan
atau prinsip kesamaan di hadapan
dengan
hukum.
metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode
adanya menggunakan
yang
Berdasarkan
uraian
latar
digunakan
1. Pendekatan
belakang masalah yang dikemukakan
dalam
di
pendekatan
maka
metode-
dalam
penelitian ini adalah:
A.2. Permasalahan
atas,
pendekatan
yang
menjadi
yang
digunakan
penelitian
ini
adalah
non-doktrinal.
perumusan masalah dalam usulan
Pendekatan ini tidak berhenti pada
penelitian ini adalah :
hukum
1. Bagaimana konsepsi dasar asas
perundang-undangan,
kesamaan
di
hadapan
hukum
dalam
ketentuan namun
melihat hukum dalam konsepsi
dalam kajian historis asas tersebut
hukum
yang
di sepakati sebagai asas yang
masyarakat.††
hidup pendekatan
dalam non-
berlaku di Indonesia? ††
2. Bagaimana kesamaan
konstruksi di
hadapan
asas hukum
dalam tataran implementatifnya
Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, metode non-doktrinal dimanfaat ilmu hukum untuk mempelajari the real social factors. Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya,
doktrinal research
‡‡
‡‡
atau
socio-legal
Pendekatan
ini
dilakukan
untuk
memahami
hukum
dalam
konteks
HuMa, Jakarta, 2002, hlm. 160. Lebih jelas Soetandyo Wignjosoebroto menerangkan sebagai berikut: “Pendekatan socio legal bermaksud melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukum serta mencoba menjelajahi realitas empirik dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu entitas normatif yang mandiri atau teoritik, melainkan juga dilihat sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosialyang lain.” Di dalam pendekatan socio-legal research berarti terdapat dua aspek penelitian. Pertama aspek legal research yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum yang berarti “norm” peraturan perundangundangan, dan kedua socio research yaitu digunakan metode dan konteks masyarakatnya. Oleh Brian Z. Tamanaha dikatakan bahwa hukum dan masyarakat memiliki bingkai yang disebut “The Law Society Framework” yang memiliki karakteristik hubungan tertentu. Hubungan tersebut ditunjukkan dengan dua komponen dasar. Komponen pertama terdiri dari dua tema pokok yaitu ide yang menyatakan bahwa hokum adalah cermin masyarakat dan ide bahwa fungsi hokum adalah untuk mempertahankan social order. Komponen kedua terdiri dari tiga elemen, yaitu custum/consent dan morality/reason dapat dipahami dalam pemikiran Donal Black sebagai culture. Suteki, Rekonstruksi Politik hokum tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air), Disertasi PDIH UNDIP, 2008,hlm. 32-33
masyarakatnya. pendekatan untuk
Penggunaan
ini
melihat
dimaksudkan hukum
komprehensif
secara terutama
eksistensinya dalam masyarakat, hal
ini
mengingat
hukum
bukanlah sesuatu yang berproses secara asocial dan akultural.
B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN B.1 Konsepsi Dasar Dan Hitorikel Pemberlakuan Asas Kesamaan Dihadapan
Hukum
Di
Indonesia 1. Dialogis
terhadap
Kesamaan
Asas
Dihadapan
Hukum di Indonesia Alternatif yang banyak dibicarakan
saat
adalah
kekinian menyangkut
kepentingan
banyak
pihak-
pihak adalah menyerap dan memantulkan kembali nilainilai
keadilan.
Terjadinya
penguatan masyarakat bawah melahirkan kesepakatan baru, rakyat
memiliki
posisi
menetukan dalam pelaksanaan pembangunan
dan
bukan
merupakan objek marjinalisasi.
Meluasnya
ide-ide
subtantif
baru, polarisasi budaya dan
mengenai peran kelembagaan
peradapan
dengan muatan demokrasi serta
menimbulkan
peningkatan peran masyarakat,
stereotip yang tidak jarang
merupakan bagian yang tidak
menimbulkan konflik-konflik,
dapat
bagian
dipengaruhi pula oleh letak dan
Gambaran
geografis juga oleh pandangan
menjelaskan
dunia, aliran politik, peradaban
ditahan
dari
proses prubahan. demikian
terjadinya dekontruksi besar-
dunia
telah prasangka
dan kebudayaan yang dimiliki.
besaran bukan hanya lembaga-
Demikian pula dengan
lembaga akan tetapi paradigma
konsepsi negara hukum yang
dalam
lahir
pemikiran
terdekontruksi.
dari
sistem
hukum
modern membawa konsekuensi
Implikasi yang timbul
logisnya salah satunya adalah
akibat dekontruksi hampir di
persamaan dihadapan hukum.
segala
Hal ini yang kekinian berlaku
bidang
masyarakat
mengalami apa yang disebut
pula
keberantakan
persamaan dihadapan hukum
(disintegarions,disorganzation)
sebagai wajah negara hukum.
besar
baik
ekonomi,
sosial politik
di
Indonesia
konsp
maupun maupun
B.2 Konstruksi Asas Kesamaan Di
kultural. Salah satu yang tidak
Hadapan
Hukum
lepasi dari ekspansi demikian
Tataran
Implementatifnya
adalah hukum. Dalam keadaan
Untuk
tersebut tidak dapat di sebut
Hukum Dalam Penanaman
keadaan hukum steril.
Modal
Perspektif
diatas
hanyalah sebuah lingkup kecil
Menuju
Dalam
Tujuan
Alternatif Model Konstruksi Asas Kesamaan Dihadapan
apabila mencermati perubahan gelobal yang terjadi akhir abad ke-20
memasuki
milenium
Hukum Ke Indonesiaan
Berdasarkan
melainkan hanya menjalankan
ketentuan Pasal 26 ayat 1
Undang-Undang dimana hakim
Undang-Undang Dasar Negara
wajib menggali nilai-nilai yang
Republik
hidup dalam masyarakat.***
Indonesia
bahwa
“warga negara ialah orang-
Sistem
orang bangsa Indonesia asli
nasional harus dapat menjadi
dan orang-orang bangsa lain
kekuatan
yang disahkan dengan undang-
keseimbangan di antara nilai-
undang sebagai warga negara”
nilai
dengan
dalam
masyarakat.
Sistem
pemberian kepastian hukum
hukum
harus
mampu
berdasarkan
memberikan
demikian
hukum
dalam
konstitusi
berpedoman
jika
pada
primat
nasional,
maka
yang
memberikan
yang bertentangan
di
“titik-titik
keseimbangan” dalam upaya negara
melakukan
Undang-Undang yang disahkan
pembangunan
akan mengakomodir hak-hak
perubahannya
warga negara dalam mencapai
Perubahan
pembangunan nasional.§§
tersebut pada hakekatnya akan
Berkenaan pancasila
dijadikan
pedoman
sebagai
dengan
menyebabkan
dasar
keseimbangan
yang sangat sangat
cepat. cepat
hilangnya lama,
baik
pijakan
dalam hubungan antar individu
pengujian
Undang-
maupun kelompok di dalam
Undang
terhadap
Undang-
masyarakat. Jika di gambarkan
Undang
Dasar
Negara
hubungan nilai-nilai tersebut
dalam
Republik
Indonesia
Tahun
seperti
1945 bahwa bukan merupakan perluasan mahkamah
halnya
gambar
di
bawah ini.
kewenangan konstitusi ***
§§
hukum
Wawancara singkat bersama Mahfud MD. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pada Tanggal 25 Mart 2013 di mahkamah konstitusi.
Wawancara singkat. singkat dengan Abdul Gofar, Staf ahli ketua Mahkamah Konstitusi RI, Bidang Penelitian, tanggal 24 maret 2013. Di mahkamah konstitusi.
Gambar 4 Sumber Nilai Controling budaya Keberlakuan Filosofis Kajian Regulasi
Sosial Hukum Keberlakuan sosiologis
Keberlakuan Yuridis Politik Ekonomi
Kajian fungsi konstitutif
Conditioning, Sumber Energi
Teknologi
Dengan nilai
argumen
itulah
kemudian
bertujan
mensejahterakan
memetakan teori dasar dalam
warga negara dan memiliki
pembuatan
tujuan yang sesuai dengan cita
peraturan
agar
dalam implemntasinga dapat
hukum.
selaras
teori
dengan
hukum
ide
pancasila
negara yang
Adapun dalam
cita
gambaran hukum
digambarkan dibawah ini.
Gambar 5 Penerapan Teori Stufenteorie Pancasila Pembukaan UUD
.
bt uud/tap konvensi
s
UU/Perpu
a
PP s/d P. Daerah TK II
s
Grunorm Norma
Model pembacaan
kita belum siap dari aspek
dalam pembuatan peraturan
ekonomi nasional, dalam arti
oleh para legislator adalah
tidak juga kita memilih untuk
teori yang lazimnya harus di
tidak
terapkan
seteliti
modal di indonesia, bahkan
jika
sangat dibuthkan, akan tetapi
dengan
mungkin,
karena
mengenal
peraturan yang saat ini ada
dengan
dalam
empirisnya
hal
ini
Undang-
investasi
melihat
bukti dalam
Undang penanaman Modal
implementasi ketentuan yang
akan terbaca tidak seperti
telah diatur oleh UU No. 25
Undang-Undang
tahun
yang
di
2007
Tentang
rumuskan berdasarkan sistem
Penanaman Modal perlu di
hukum
nasional
Indonesia
perhatikan tentang kesamaan
karena
dalam
hal
dihadapan
ini
hukum
bagi
belum mencapai cita hukum
penanam modal asing dan
untuk diberlakukan saat ini
penanam modal lokal atau
karena pada dasarnya negara
warga negara indonesia.
Gambar 6 Model Rekonstruksi Asas Kesamaan Dihadapan Hukum
asas kesamaan dihadapan hukum dalam negara hukum modern
Model primat hukum internasional
Model Rekontruksi Pancasilais
Cita Negara Cita Politik
Cita Lainnya
Cita Hukum
Cita Budaya
Cita Sosial
B. Faktor-Faktor Dalam
Yang
Timbul
struktur perekonomian agar
Asas
memiliki ketahanan ekonomi.
Implementasi
Kesamaan Dihadapan Hukum
Salah
Serta Upaya Apa Yang Dapat
berkenaan dengan proteksi
Dilakukan Faktor
satu
contohnya
Untuk
Mengatasi
yang tidak dilakukan oleh
Tersebut
Terutama
pemerntah
dalam
hal
ini
Implementasi
adalah pemberian ijin untuk
Asas Kesamaan Di Hadapan
mendirikan Bank Perwakilan
Hukum
Negara di Indonesia. Untuk
Dalam
Kaitan
Berkaitan
Dengan
Penanaman Modal Asing
Bank-Bank asing yang ada di
1.
terpenting
Indonesia tidak mendapatkan
dengan
proteksi, akan tetapi salah
Faktor
yang
berkenaan implementsikesamaan dihadapan
satu contohnya Bank Mandiri
hukum
dalam
membuka
prakteknya
adalah
Hongkong sangat sulit dan
penyusunan
rencana
sama
cabang
halnya
dengan
di
di
pembangunan jangka panjang
Inggris, Bank BNI dan Bank
yang
Mandiri di Inggris diberikan
memberikan
ruang
untuk persaingan terbuka, dan
batas
dalam
keuntungan
prakteknya
untuk
pengambilan
investor-investor asing selalu
relefan
mdapatkan kemudahan yang
word bank.†††
jika
dibandingkan
kemudahan oleh
yang
investor
sebanding.
mengam
dengan
ketentuan
Faktor-Faktor yang Timbul
Kesamaan
Dihadapan
ini
bahwa
perlunya penguatan sistem perekonomian
dengan
tidak
Dalam Implementasi Asas
tidak
pemerintah bilsikap
2.
didapati
lokal Hal
seyogyanya
dengan
yang
nasional pembangunan
†††
Rekan-rekan peserta pendidikan SESPI Bank di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) kemang jakarta Selatan. Dalam sebuah diskusi panel bersama Koco Parwoto Pimpinan Cabang Koordinator Semarang, Heryandi Divisi Umum Bank Kalbar, dll.
Hukum
dalam
Bidang
dari dominasi asing dalam
Penanaman Modal
perumusan
a. Faktor
tanpa
Kolaborasi
Penguasa
Dan
mempertimbangan
kepentingan nasional yang berkelanjutan.
Pengusaha Realitas yang ada saat ini berkaita
kebijakan,
dengan
antara
b. Faktor
Perundang-
Undangan
penguasa dan pengusaha
Dalam tekstual Undang-
berkoraborasi,
yang
Undang No. 25 Tahun
mementingkan
elit
2007 Tentang penanaman
tanpa
Modal, setidaknya terdapat
penguasa mementngkan
isu hukum yang menjadi
kelangsungan
faktor dalam implementasi
perkonomian nasional, dan
asas-asas
pembangunan
dihadapan hukum, pertama
berkelanjutan.
Terlihat
bahwa
kesamaan
dalam
undang-
pada kontrak karya yang di
undang No. 25 Tahun
lakukan
2007 Tentang Penanaman
pengusaha
perusahaan
besar
dan yang
Modal
memberikan
notabene di miliki asing,
jaminan kepastian hukum
seperti
bagi
Newtmon
halnya,
PT.
MRT,
yang
investor
melakukan
dalam
penanaman
bergerak dipertambangan
modal di Indonesia, bahwa
mutiara hijau di sumbawa,
pemerintah
tidak
PT. Newtmon Minahasa
melakukan
nasionalisasi
Raya, yang bergerak di
terhadap kegiatan usaha
bidnag pertambangan. Sera
yang
perusahan-perusahaan lain.
bersumber dari penanaman
Dengan
modal.
demikian
menujukan penguasa
tidak
akan
pendanaannya
Kedua
Undang-
bahwa
Undang No. 25 Tahun
terlepas
2007 Tentang Penanaman
Modal,
memberikan
kesamaan
dan
Dalam melakukan
tidak
kegiatan
investasi,
ada
membeda-bedakan antara
beberapa hal yang menjadi
penanam modal domestik
pertimbangan
dan penanam modal asing,
investor
yang
menanamkan
dalam
faktanya
dalam hal perijinan lebih
yaitu:
dimudahkan
1. Risiko
penanam
modal asing.‡‡‡
sebelum modalnya,
penanaman
modal (country risk)
c. Faktor Sosiologis Berkenaan
2. Rentang birokrasi dengan
keadaan
bagi
budaya
3. Transparansi
di
kepastian hukum
Indonesia khusus di bidang
4. Alih teknologi
penanaman
5. Jaminan
modal,
terdapat degradasi dalam
dan
perlindungan investasi
implementasinya
6. Ketenagakerjaan.
bahwasanya
dalam
7. Ketersediaan
pelaksanaan
penanaman
infrastruktur
modal
untuk
khususnya
dan
WNI
8. Keberadaan
sebagai
sumber
daya alam (SDA)
investor
tidak
cukup
9. Akses pasar
banyak
ruang
untuk
10. Insentif pajak dan
bersaing dengan investor WNA dari berbagai aspek yang
dibutuhkan
memulai
untuk
penanaman
modal.
non pajak 3.
Upaya
dalam
mengatasi
Faktor-Faktor Implementasi dalam Asas Kesamaan
Dihadapan
Hukum dalam Penaaman ‡‡‡
Wawancara bersama, Erna Priliasari, Staf Sekretariat, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Modal
bagi
Faktor
yang
utama
hukum
untuk
dapat
berperan dalam pembangunan
(efficiency) bagi para investor
ekonomi
untuk
adalah
apakah
menanamkan
hukum mampu menciptakan
modalnya.§§§ Tantangan atas
"stability",
perkembangan
"predictability"
kebijakan
dan "fairness". Dua hal yang
hukum
pertama adalah prasyarat bagi
universal adalah kebijakan
berfungsinya sistem ekonomi.
hukum
Termasuk
dalam
fungsi
harus mampu menjaga dan
stabilitas
(stability)
adalah
melindungi
hukum
nasional (domestik) dalam era
dan
kompetitif yang terbuka antar
potensi menyeimbangkan
investasi
investasi
mengakomodasi kepentingan-
negara
kepentingan
perebutan
yang
saling
secara
nasional
kepentingan
berkembang investasi
dalam asing.
bersaing. Kebutuhan fungsi
Dalam era kompetisi yang
hukum
dapat
terbuka, suatu pengecualian
(predictability)
atas berbagai prinsip dan
untuk
meramalkan
akibat dari suatu langkah-
hukum
internasional
langkah yang diambil. Aspek
dimungkinkan
kalau
keadilan (fairness), seperti,
host
perlakuan yang sama dan
memberikan
standar pola tingkah laku
yang
Pemerintah
perlu
mengapa
untuk menjaga mekanisme
diberikan
pasar dan mencegah birokrasi
terhadap ketentuan-ketentuan
yang berlebihan. Sehingga
hukum yang berlaku secara
melalui sistem hukum dan
universal.
adalah
country
suatu mampu
argumentasi
rasional
dan
suatu
kuat negara
perkecualian
peraturan hukum yang dapat memberikan akan
perlindungan,
tercipta
kepastian
(predictability),
keadilan
(fairness)
efisiensi
dan
§§§
Erman Radjagukguk, Hukum Investasi di Indonesia, FH Univ Al Azhar Indonesia, cetakan pertama, Jakarta, 2007, hlm. 27-31
Harapan
ke
depan
Indonesia
sungguh-
yang masih dapat dilakukan
sungguh
berusaha
adalah:
memberikan
1. UPAYA
yang
argumentasi
yang
sungguh-sungguh
rasional
kuat
untuk
sesuai
menyempurnakan
kepentingan nasional,
hukum
investasi
dan
dengan
3. Indonesia
masih
dengan
mempunyai
peluang
menyempurnakan
cukup
menjadi
berbagai aturan yang
pertimbangan sebagai
terkait
dan
negara
aturan
pelaksananya,
aturan-
khususnya
investasi
dengan
tujuan dari
segi
pertimbangan
dikeluarkannya
sumberdaya alam dan
undang-ndang nomor
sumberdaya manusia
25 tahun 2007 tentang
serta letak strategis
penanaman
modal
wilayah
Indonesia
yang telah berupaya
sebagai
lokasi
mengadopsi berbagai
investasi dan luasnya
prinsip
pasar produk.
internasional
dalam bidang hukum investasi,
Paradigma
baru
kebijakan hukum investasi
2. Beberapa perkecualian
secara internasional adalah
penerapan atas prinsip
bersifat liberal terbuka dan
world
adil.
trade
Keterbukaan
ini
organization
(WTO)
didasarkan pada prinsip yang
dalam
bidang
disepakati
investasi dimungkinkan Indonesia
dalam
World
Trade Organization (WTO) bagi asalkan
yang
menetapkan
keleluasaan/kebebasan
adanya yang
dinamis antar negara untuk
C. PENUTUP
melakukan investasi. Masing-
C.1.Kesimpulan
masing
negara
menghormati
saling kedaulatan
Kontruksi Asas kesamaan di hadapan
hukum
negara masing-masing untuk
Before The Law), dalam tataran
menetapkan kebijakan hukum
implementasinya
investasinya, namun masing-
kontruksikan
masing negara harus saling
Pancasila, Pembukaan Undang-
melindungi
dan
Undang Dasar negara Republik
kegiatan
Indonesia Tahun 1945, Butir
investasi di negaranya tanpa
Pasal 3 dan 27 ayat 1 Undang-
ada
antara
Undang Dasar Negara Republik
dengan
Indonesia Tahun 1945, serta
memperlakukan
diskriminasi
investor
asing
dapat
dalam
di
muatan
investor domestik, demikian
dalam
juga antar sesama investor
modal sesuai dengan ketentuan
asing. Prinsip ini menekankan
Pasal 3 Ayat (1) d dan Pasal 4
pada dasar pikiran prinsip
Ayat (2) huruf a detegaskan
perlindungan
keseimbangan
kedudukan subjek hukum dalam
kepentingan antar masing-
Undang-Undang No. 25 Tahun
masing pihak dengan saling
2007 Tentang Penanaman Modal
menghormati
dan
disamakan di hadapan hukum
memberikan perlakuan tanpa
Baik WNI maupun WNA dalam
****
hal Penanaman Modal. Tujuan
diskriminasi.
hukum
kegiatan
dalam
hukum ****
(Equality
Muchammad Zaidun, Prinsip-prinsip Hukum Internasional Penanaman Modal Asing di Indonesia, (Ringkasan Disertasi), Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2005, h.17-20. Prinsip-prinsip penanaman modal asing yang meliputi non discriminatory principle, yang berintikan The Most Favoured Nation (MFN) Treatment
subjek
doktrin
adalah
memberikan kepada
penanaman
ilmu untuk
kebahagiaan
sebanyak-banyaknya hukum,
dalam
hal
penanaman modal, persamaan dihadapan hukum dapat dibatasi dengan ketentuan GAAT WTO
dengan
dalil
kepentingan
nasional sebagai pengecualian. 1. Faktor-faktor yang timbul dari
C.2. Saran 1. Asas
kesamaan
hukum
di
(Equality
hadapan
Before
The
implementasi asas kesamaan di
Law),
hadapan hukum (Equality Before
perlu di koordinir dalam bidang-
The Law), dalam implementasinya
bidang yang di amanatkan oleh
terhadap
Undang-Undang Dasar
Negara
berupa faktor regulasi yang tidak
Republik
kiranya
konsisten, faktor budaya bagi
dalam penanaman modal Asas
WNI dalam penanaman modal,
kesamaan di hadapan hukum
serta faktor-faktor yang menjadi
(Equality Before The Law), tidak
pertimbangan dalam melakukan
di terapkan dalam semua bidang
penanaman
penanaman modal dengan dalil
hingga
penanaman
modal
kalah
modal
oleh
saing
WNI dengan
dalam
implementatifnya
Indonesia,
kepentingan nasional.
penanaman modal WNA dari
2. Dalam konsep negara hukum
berbagai aspek. Tidak dipungkiri
modern ke indonesiaan negara
kebijakan
yang
memiliki
pemerintah
sedikit
mempengaruhi
dikeluarkan
iklim
banyaknya tersbut,
tugas
mensejahterakan serta
untuk
untuk
warga
negara
melayani
warga
maka upaya yang dapat di lakukan
negara
karena
untuk mengantisifasi faktor-faktor
dalam
Undang-Undang
tersebut
dengan
Negara Republik Indonesia Tahun
menertibkan regulasi khususnya
1945, Pasal 1 ayat 2 di tegaskan
mengenai penanaman modal dan
sebagai
memberikan kesempatan untuk
berada di tangan rakyat dan
WNI dalam bidang penanaman
dilaksanakan menurut Undang-
modal serta memberikan proteksi
Undang Dasar.” Dengan demikian
yang
adalah
cukup
ekonomi
telah
berikut
tertuang Dasar
“Kedaulatan
untuk
satilisasi
implementasi dari asas kesamaan
nasional
dalam
dihadapan hukum dalam bidang
penanaman modal.
penanaman
modal
mengkontruksikan
dengan
WNA
dan
WNI sama di hadapan hukum
memberikan
tidak begitu ideal perlu alternatif
warga
regulasi
menjadikan
menitik beratkan pada pemenuhan
melakukan
kas negara.
untuk
pembenaran diskriminatif
sesuai
kepentingan nasional serta bukti yang
rill
maka
formulasikan
dibernarkan telah
terlebih
perundang-undangan
Buku-buku : Abdy
Yuhana, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 Edisi Revisi, Bandung, Fokus Media, 2009.
Abdul
Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan. Gajah Mada Press.2006.
jika
dahulu yang
mengaturnya. 3. Untuk mengurangi faktor-faktor dalam
kesimbangan
kestabilitasan nasional penanaman penerapan
dan
perekonomian
berkenaan
dengan
modeal
dalam
asas
kesamaan
di
hadapan hukum (Equality Before The
Law),
perlu
kiranya
di
sesuaikan dengan hukum yang telah ada di negara ini. Karena dengan adanya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang penanaman
Modal
sangat
memperlihatkan aspek kepastian hukumnya saja bagi investor, maka perlu di formulasikan suatu kebijakan
yang
tidak
Daftar Pustaka
karena
diskriminatif
ada
dengan
di
benarkan, inilah yang pemerintah mesti
negara
bagi
dengan
konsespi WTO dengan alasan
empirik
kemanfaatan
sifatnya
Achma Ali, Dari Formal legalistik ke Delegasi “Tulisan Dalam, Wajah Hukum Di Era Reformasi (Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo), Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2000, ____________________, Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab Dan Solusinya), Gahlia Indonesia, Bogor. 2005. Achmad
Roestandi, Responsi Filsafat Hukum. ArmicoBandung, 1992.
Adji Samekto, Justice Not For All, Keritik Terhadap hukum
Modern dalam perspektif Studi Hukum Kritis. Genta Perss. 2008. _______________________, Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme. Indepth Publishing.2012 _______________________, Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional. Citra Aditiya Bakti. 2009. A. Gunawan, Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, Kanisius – BPK Gunung Mulia – Nederlandse Raad voor Juridiche Samenwerking met Indonesia, Yogyakarta, 1990, Alfred
Stepand, Militer dan Demokrasi: Pengalaman Brasil dan Beberapa Negara Latin, Jakarta Pustaka Utama Grafiti, 1996.
Ahmad Azhar Basyir, Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam, UII Press, Yogyakarta, 2000, Andre Ata Ujan, Keadilan dan demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls, Kanisius, Yogyakarta, 2001
