8JU/W/4Ua g;:>WIlM~ P/)aewJi dY~ ~akh~ " PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS .IBUKOTA JAKARTA NO OR 203 TAHUN 2010 TE
ANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA USEUM SEJARAH JAKARTA DE GAN RA MAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVII SI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Me imbang
bahwa untuk melaksanakan e entuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 72 Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pembentu an Organisasi dan Ta a Kerja Uni PengeloJa useurn Sejaralt Jakarta:
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
r
2. U
ang-U dang
3. Undang-Undang
omor 7 a
2003 tenta 9 Keuangan Ne a a;
omor 1 ahun 2004 tentang Perbendaharaan Negc.ra;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratu:-an Perundang-undangan: -
5. Un ang-
da 9 orner 15 a n 2004 e ang Peille 'ksaa Pengelolaa dan Tanggung Jawab Pengelolaan-Keuangan egara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang orner 12 Tahun 2008'
7. Undang-Unda 9
omor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahafl pr;JVinsi Daerah Khusus Ibukota Ja arta sebagai Ibukota Negaw l(esfltuar; Repuhlik Indonesia;
8. Pera uran Pemerintah Nc·mor 58 Tahun 2005 KeU2'1ga
entang Pen el()la;m
Dae a :
9. Peralursn Pemerir.lah OIT,or 6 Tahun 2006 tentang PengelolClar. Barang Millk Negara/Dnemh, Gebagalmana telah diubah dengan P~lr;:itlmr
Pernerint;:Jh t')on:o r 13
Li·~:Ur.
2008;
2
10, Peraturan Pemerintah Nomar 8 Tahun 2006 tentang Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Pelaporar
11. Peraturan Pemerintah Nomar 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan anlara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provlnsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenIKota; 12. Peraturan Pemerlntah Nomar 39 Tahun 2007 teotang Pengelolaan Uanfl Negara/Oaerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomar 41 Perangkat Daerah;
Tahun 2007 tentang Organisasi
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 teolang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomar 45 Tahun 2008 tentang Pol a Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukata Jakarta:
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Oaerah; 17. Peraturan Gubemur Nomor 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; MEMUTUSKAN : Menetapkan:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA U IT PENGELOLA MUSEUM SEJARAH JAKARTA. BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan GUbemur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Inspektorat adatah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
5. Dines Pariwisala dan Kebudayaan yang juga disebul Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang juga disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 7.
Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan
Oaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta,
3
8. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Oaerah Khusus lbukota Jakarta. 9. Biro Organlsasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretarial Daerah. 10. Unit Pengelola Museum Sejarah Jakarta yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah Unit Pengelola Museum Sejarah Jakarta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ProVinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Museum Sejarah Jakarta.
BAS II PEMBENTUKAN
r
Pasal 2 Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Museum Sejarah Jakarta. BAS III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3 (1)
Unit Pengelola Museum Sejarah Jakarta merupakan Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pengelolaan Museum Sejarah Jakarta. (2)
dalam
pelaksanaan
Unit Pengelola Museum Sejarah Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tug as dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 4 (1) Unit Pengelola Museum Sejarah Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Museum Sejarah Jakarta. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Museum Sejarah Jakarta mempunyai fungsi : a. penyusunan Rencana Ke~a dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan rencana strategi Unit Pengelola: b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola: c. penyusunan standar dan prosedur pemeliharaan dan perawatan koteksi, serta pelayanan pengunjung; d. penyusunan rencana kebuluhan. pemeliharaan dan perawatan koleksi serta sarananya; e. me nyu sun etnografi koleksi; f. pelaksanaan penyediaan, kegiatan pemeliharaan dan perawatan koleksi dan sarananya; g. pelaksanaan pelayanan pengunjung dan pengguna jasa museum;
4
h. penyelenggaraan publikasi. pameran koJeksi dan pemasaran jas;: permuseuman; i. pelaksanaan pembuatan deskripsi dan regisfrasi koleksi; j. penyimpanan dan penataan serta penyajian koleksi; k. penelitian koleksi; I. pemberian bimbingan dan pelayanan edukatif kultural kepada masyarakat: m. penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan museum; n. pelayanan informasi tentang sejarah koleksi; o. pengelolaan kepegawaian. keuangan dan barang; p. pengelolaan teknol09i informasi Unit Pengelola: q. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan; r. penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tungsi Unit Pengelola; dan s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola.
BAB IV ORGANISASI
Pasal 5 (1)
Susunan Organisasi Unit Pengelola terdiri dari : a. Kepala Unit b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Pameran dan Edukasi; d. Seksi Koleksi dan Perawatan; dan e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubemur ini.
Pasal 6 Kepala Unit Pengelola mempunyai tugas : a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional; c. melaksanakan koordinasl dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau lnstansi Pemerintah/Swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan lugas dan fungsl Unit Pengelola; dan d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola. Pasal 7
(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola. (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
5
(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai lugas; menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPAl Unit Pengelola sesuai dengan Iingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya; c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Unit Pengelola; d. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Unit Pengelola; €. melaksanakan monitoring, pengendaHan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola: f. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Unit Pengelola: g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian. keuangan dan barang; h. melaksanakan kegiatan kelatausahaan seperti surat menyurat dan kearsipan Unit Pengelola; I. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi; J. memetihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor; k. melaksanakan pengurusan ruang rapat, upacara dan pengaturan acara Unit Pengelola: I. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Unit Pengelola: m. memproses penerbitan sertifikasi koleksi museum; n. rnenyiapkan bahan laporan Unit Pengelola yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha. 8.
Pasal 8 (1)
Seksi Pameran dan Edukasi merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola dalam pelaksanaan kegiatan pameran dan edukasi Museum Sejarah Jakarta.
(2)
Seksi Pameran dan Edukasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
(3) Seksi Pameran dan Edukasi mempunyai tugas: a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPAl Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya; b melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya: c. menyusun standar dan prosedur pelayanan Jasa permuseuman; d. melaksanakan pelayanan pengunjung dan pengguna jasa pennuseuman lainnya; e. menyelenggarakan pameran koleksi Museum; 1. mengadakan ke~a sarna, baik dengan Instansi Pemerintah maupun Badan Swasta/Masyarakat, untuk menyelenggarakan pameran; g. melaksanakan pengelolaan perpustakaan museum, bimbingan edukatif ~~ultural dan memberikan informasi ilmiah; h. :nengadakan bimbingan teknis di iembaga-Iembaga pendidikan dan tempallain dalam rangka menyebarluaskan arti dan fungsi museum: i. melaksanakan kegialan promosi koleksi dan jasa permuseuman lainnya;
6
J. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola yang berkaitan dengan tugas Seksi Pameran dan Edukasi; dan k. melaporkan dan mempertang9ungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pameran dan Edukasi. Pasal 9
(1) Seksi Koleksi dan Perawalan merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola dalam penyediaan. pemeliharaan dan perawatan koleksi.
(2) Seksi Koleksi dan Perawatan dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. (3) Seksi Koleksi dan Perawatan mempunyai tugas : a. menyusun bahan Rencana Ke~a dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPAl Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya; c, menyusun standar dan prosedur pemeliharaan dan perawatan koleksi; d. penyusunan rencana kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan koleksi serta sarananya; e. melaksanakan penyediaan. kegiatan pemeliharaan dan perawatan koleksi dan sarananya: f. penyimpanan. penataan dan penyajian koleksi; g. melaksanakan kegiatan inventarisasi dan pengkajian koteksi; h. menyiapkan koleksi untuk pameran baik bersifat permanen maupun temporer; . i. membuat deskripsi. etnografi. registrasi dan calatan tentang identifikasi dan katalogisasi koleksi; j. melakukan seleksi dan menentukan suatu benda untuk diusulkan menjadi koleksi museum; k. melaksanakan pembuatan dokumentasi atas koleksi yang diterima balk proses pembuatannya maupun kegunaan dan fungsinya dalam lingkungan sosial bUdaya: I. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola yang berkaitan dengan tugas Seksi Koleksi dan Perawatan; dan m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Koleksi dan Perawatan.
Pasal 10
(1) Unit Pengelola dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional. (2)
Pejabal Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Unit Pengelola. Pasal11
(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola sebagai bagian dari Kelompok Jabalan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. ditetapkan Kepala Unit. (2)
Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
7
(3)
Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
(4 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasat12
(1)
Lingkup tugas dan fungs! Unit Pengelola termasuk Museum Prasasti.
(2) Museum Prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dipimpin oleh semang penanggung jawab yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit. (3)
Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan Jabatan Struktural, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kep,Jda Kepala Unit.
BAB V ESELON
Pasal 13 (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) humf a, merupakan Jabatan Struktural Eselon III. A.
r
(2)
Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), merupakan Jabatan Struktural Eselon IV. A.
(3)
Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2), merupakan Jabatan Struktural Eselon IV. A.
BAB VI TATA KERJA
Pasal14 (1)
Ur.lt Pengelola dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sarna dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait, dalam rangka meningkalkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola.
Pasal15 Kepala Unit. Kepala Subbagian. Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola wajib melaksanakan tugas masing-
masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sarna, integrasi. sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektiVitas dan efisiensi.
8
Pasal16 (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola wajib memimpin, mengoordinasikan,
rnemberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
(2) Kepala Unit, Kepala SUbbagian, Kepala Seksi, Kelua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan 8tasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 17
Kepala Unit. Kepala Subbagian. Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional pada Unit Pengelola wajib mengawasi dan mengendatikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkahlangkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.
Pasal 18 (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi. Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tug as kepada atasan masing·masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Alasan yang menerima 'aparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Pasal19 (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan. kelatalaksanaan dan pelaporan lerhadap Unit Pengelola sebagai bagian dan pembinaan kelembagaan. ketatalaksanaan
dan pelaporan Dinas Pariwisala dan Kebudayaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatataksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB VII
KEPEGAWAIAN Pasal 20 (1) Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah. (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian negara.
9
(3)
Dalam petaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Pengelola mendapat
pembinaan dan Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organis3si dan Tatalaksana sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Pariwisala dan Kebudayaan.
BAB VIII KEUANGAN Pasal 21 (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengetola dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (2)
Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan
negarafdaerah. Pasal22
(1) Pendapalan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola merupakan pendapatan daerah. (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang·undangan di bidang keuangan negaraldaerah.
BAS
IX
ASET Pasal 23 (1)
Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang~undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.
Pasal 24 (1)
Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah dan banluan dari Pihak Ketiga kepada Unit Pengelola dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
(2)
Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilapor1<.an kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selJku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.
10
BAB X FORMASI JABATA
DAN STAN DAR PERALATA
KERJA
Pasal25 (1)
Kepala Unit dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha. 1 (satu) orang Kepala Se si Pameran dan Edukasi. dan 1 (satu) orang Kepala Seksi KolekSi dan Perawatan sebagai bawahan langsung.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 9 (sembilan) orang Pejabat Fungsional UmumfTertentu sebagai bawahan langsung.
(3) Kepala Seksi Pameran dan Edukasi dibantu sebanyak-banyaknya oleh 6 (enam) orang Pejabat Fungsional UmumfTenentu sebagai bawahan langs ng. (4) Kepala Se si Koleksi dan Perawatan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 5 (lima) orang Pejabat Fungsional UmumfTertentu sebagai bawahan langsung.
(5) Rincian Formasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubemur ini. (6) Rincian Formasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi acuan pengajuan kebutuhan Pegawai Unit Pengelola.
Pasal26 (1) Standar peralatan ke~a minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur Ini. (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pad a ayal (1), menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Unit Pengelola. BAB XI PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS Pasal 27 (1)
Unit Pengelola menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, trtwulan, butanan danlatau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi Iaporan . a. kebutuhan. kekurangan dan keleblhan pegawai; b. keuangan; c. kinerja: d. keb uhan, kekurangan dan kelebihan barang a au prasarana dan sarana kerja; e. akuntabilitas; dan f. pelaksanaan kegiatan.
Pasal 28 Dalam rangka akuntabllitas, Unit Pengelcla mengembang an sisterr pengendalian internal sebagal bagian dan sistem peogendalian in ema Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
11
BABXII PENGAWASAN Pasal 29 Pengawasan terhadap Unit Pengelola dilaksanakan oleh : a.
Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; b. Aparat pemeriksa internal pemerintah- dan c. Inspektorat. BAB XIII KETE TUAN PE UTUP Pasal 30 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 134 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 31 Peraturan Gubemur ini m lai be aku pada taoggal diundangkan. Agar se iap ora 9 mengetahuinya, memerin ahkan pengundangan Pera uran Gubernur ini. dengan penempa annya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2010 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUK TA JAKARTA.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
FADJAR PA JAITAN IP 19550826 976011001 BERITA DAERAH PROVI 51 DAERAH KHU5US IBUKOTA JAKARTA TAHU 2010 NOMOR 208
Lampiran I
Pera"turan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal
203 TAHUN 2010 29 November 2010
BAGAN SUSU AN ORGANISASI UNIT PENGELOLA MUSEUM SEJARAH JAKARTA
KEPALA UNI
I SUBBAGIAN TATA USAHA
l
I SEKSI
SEKSI
PAMERAN DAN
KOLEKSIDAN
EDUKASI
PERAWATAN
SUBKELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
GUBERNUR PRO INSI DAERAH KHUSUS IBUK A JAKARTA.
Lamplran II
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor Tanggal
203 TAHUN 2010 29 November 2010
FORMASI JABATAN PADA UNIT PENGELOLA MUSEUM SEJARAH JAKARTA
No.
Kepala Unit
1
Syarat Pendidikan
Nama Jabatan
- S1 IImu Sejarah/SosiallBudayai
--
-
-
r
I Eselon III.A.
Jumlah
1
Museologi Dikfat Kepemimpinan Tk. 111 Diklat Manajemen Per1
Jumlah
2
!,
1
Kepala 5ubbagian Tata Usaha
- 51 Humaniora - Diklat Kepemimpinan Tk. IV Dlkla! Administrasi Per1
IVA
1
-
Pengadministrasi Umum
--
o III Administrasi Diklat Administrasi Perkantoran Diklat Satminkal/Kearsipan - Diklat Komputer
1
, Pranata Komputer
-
I -
Pengurus Rumah Taogga
D III Komputer Diklat Administrasi Perkantoran Diklat Kompuler Perkantoran
1
- D. III Administrasi - Diklat B.endahara Barang Diklat Komputer - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
1
- D. III Akuntansi
1
Petugas Loket
-
4
Caraka
- SMAlSederajat - Diklat Arsiparis
-
, Bendahara Pengeluaran Pembantu
uma
- Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer SMAlSederajat Diklat Teknis Bahasa Asing Oiklat Teknis Kepariwisataan Diklat Teknis Permuseuman Diktat Teknis Seni Budaya
1 10
2
No. 3
Nama Jabatan
Syarat Pendidikan
Kepala Seksi Pameran dan Edukasi
- S 1 IImu Sejarah/Sosial/BudayaJ Museologi - Diklat Kepemimpinan Tk. IV - Oiklat Manajemen Tata Pamer ~ Diklat Bahasa Asing - Diklat Teknis Kepariwisataan - Diklat Teknis Permuseuman - Diklat Teknis Seni Budaya
Petugas Perpustakaan
-
Petugas lnformasi/Humas
IVA
Jumlah 1
0 III Perpustakaan/t1mu Sosial Diklat Komputer Diklat Bahasa Asing Diklat Teknis Perpustakaan Diklat Teknis Kepariwisataan Diklat T eknis Permuseuman - Diklat Teknis Seni Budaya
1
~
4
-
Petugas Perancang Pameran
Eselon
0 \11 lImu KomunikasiiSosial Diklat Bahasa Asing Diklat Teknis Kepariwisataan Oiklat Teknis Permuseuman Diklat Teknis Seni Budaya
- 0 III Desain Interior
i: ~:~~:~u;.a:n~~e~::a::i:::~ner
Jj
- Diklat Teknis Pennuseuman - Diklat Teknis Seni Budaya
I---hc-=-cc---Jumlah 4
7
Kepala Seksi Koleksi dan Perawatan
- S1 Ilmu Sejarah/Sosial1 Budayal Museologi - Diklat Kepemimpinan Tk IV - Diklat Konservasi - Diklat Manajemen Koleksi ~ Diklat Manajemen Tata Pamer - Diklat Bahasa Asing - Diklat Teknis Kepariwisataan - Diklat Teknis Permuseuman - Diklat Teknis Seni Budaya
Kurator
-
0 III Sejarah/Arkeologi/Antropologi Diklat Konservasi Diklat Bahasa Asing Diklat Teknis Kepariwisataan Diklat Teknis Permuseuman Diklat Teknis Seni Budaya
IVA
1
1
3
No.
Syarat Pendidikan
Nama Jabatan Preparator
~
-
~
Pengelola Penyimpanan. Koleksi
,D. IIl.lImu Sosial/Budaya
Jumlah
1
3
- Diklat Manajemen Koleksi - Diklat Konservasi
-
r
D. III Sejarah/Arkeologi/ Antropologi Diklat Konservasi Diklat Bahasa Asing Diklat Teknis Kepariwisataan Diklat Teknis Permuseuman Diklat Teknis Seni Budaya
Eselon
Jumlah Total
Diklat Teknis Kepariwisataan Diklat Teknis Permuseuman Diklat Teknis Seni Budaya 6
24
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUK A JAKARTA,
,
.
,
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Lampiran III
Nomor 203 TAHUN 2010 Tan9gal 29 November 2010 STANDAR PERALATAN KERJA PADA UNIT PENGELOLA MUSEUM SEJARAH JAKARTA
Nama Jabatan
No. I
Peralatan
Ke ala Unit
!
II
Ke ala Subbaoian Tata Usaha
Jumlah
Minibus Notebook Printer TeleDon Whtte Board
1 1 1 1
1
Notebook Printer TeleDOn While Board FillinQ Kabinel
r Penaadministrasi Umum
1
Ke~a
1
1 1 1 1
Komouter Printer TeleDon
1 1
.
r 3
Pengurus Rumah Tanooa
I
4
5
Bendahara Pens:leluaran Pembantu
Petuqas Loket
-
unit unit buah buah buah
1 1 1 1 1
Komputer Printer Telepan FillinQ Kabinet
1 1 1 1
unit unit buah buah
LCD Projector Lavar/screen TeleDan Fillino Kabinet
1 1 1 1
unit unit buah buah
Komouter Mesin Hiluno Brankas Mesin Penahancur Kertas Teleoan FilIinQ Kabinet
1 1 1 1 1 1
unit buah buah unit buah buah
2
unit unit buah buah
Mesin Absensl Fillim:l Kabinet Mesin Ketik Pranata Komputer
unit unit unit buah buah
unit unit buah buah unit buah buah
Fax· .
2
I
Kompu1er Printer Teleoon Fillina Kabinet
.
I
,1
J 2 4
I
2
No.
Peralatan Kerja
Nama Jabatan
6
Caraka
Jumlah
SeDeda Molor
1 1
unit buah
1 I 1 I 1 I 1
unit unit buah
Fillina Kabinet
III
Ke ala Seksi Pameran dan Edukasi
Komouter Printer
TeleDOn Fillino Kabinet
,
buah
!
1
PetUQ3S Perpustakaan
Komouter Printer
1 1 1
buah
Fillina Kabinet Peralatan Ke~a Teknis
1
buah
KomDuter
2
Printer
1
unit unit
Teleoon Filling Kablnet
2
buah
4
buah
Komouler Printer
1 1
unit unit
TeleDon
1
,
buah
1
unit
1 1 1
buah buah
TeleDOn
(
2
Petuaas InfonnasifHumas
unit unit
Peralatan Kerja Teknis 3
Petuaas Perancana Pameran
, Filling Kabinet Peralatan Ke~a Teknis
, IV
Ke ala Seksi Koleksi dan Perawatan
KomDuter Printer Telepon Fillinq Kabinet
I
1
Kurator
I 2
Preoarator
I
buah
unit
KomDuter
1
Printer Telepon Filling Kabinet Peratatan Kerja T eknis
1 1
unit unit buah
1
buah
Komouter Printer
1 1
unit unit
Teleoon
1 1
buah
Filling Kabinet Peralatan Kerja Teknis
buah
I I
3
No.
Nama Jabatan
3
Pengelola Penyimpanan Koleksi
Peralatan
Ke~a
Komputer Printer Telepon Filling Kabinet Peralatan Kerja Teknis
Jumlah
3 1 1 3
unit unit buah buah
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU TA JAKARTA,
