ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEGAGALAN KONSTRUKSI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PENGADAAN JASA PEMBORONGAN PEMBANGUNAN JEMBATAN
TESIS Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
OLEH : CHRISTIANATA, SH NIM : 030810155 M
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA PROGRAM MAGISTER HUKUM SURABAYA 2009
i Tesis
Pertanggungjawaban pidana terhadap ...
Christianata
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
TESIS INI TELAH DISETUJUI Tanggal
/
/
/2009
Oleh :
Pembimbing
Prof. Dr. H. Didik Endro P. SH., MH. NIP.131570341
Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Dr. A. Yudha Hernoko, SH., MH. NIP. 131 878 393
ii Tesis
Pertanggungjawaban pidana terhadap ...
Christianata
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji Tesis, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2009.
Penguji Tesis :
Ketua
: Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H.,M.Si.
Anggota
: Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono. S.H., M.H. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.H.
Mengetahui,
Prof. Dr. H. Didik Endro P. SH., MH. NIP.131570341
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Dr. A. Yudha Hernoko, SH., MH. NIP. 131 878 393
iii Tesis
Pertanggungjawaban pidana terhadap ...
Christianata
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Tesis ini saya persembahkan untuk Orang tua saya, dan khususnya untuk isteri dan anakku tercinta…. “Takut akan Tuhan adalah awal dari Pengetahuan dan Hikmat”
KATA PENGANTAR
iv Tesis
Pertanggungjawaban pidana terhadap ...
Christianata
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut tidaklah selalu berdampak positif. Adakalanya terjadi keadaan/peristiwa yang merugikan kepentingan masyarakat. Misalnya dalam peristiwa hukum yang dianalisis pada tesis ini tentang kegagalan konstruksi yang menimbulkan korban hilangnya nyawa orang lain. Keterbatasan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pengadaan barang/jasa apabila terjadi peristiwa hukum di atas menjadi salah satu kendala dalam hal perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang merugikan kepentingan umum. Atas dasar tersebut penelitian hukum ini diarahkan untuk memberikan pengetahuan hukum. Sehingga para penegak hukum dapat memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada korban dan masyarkat luas, di tengah keterbatasan dan kelemahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan tesis ini bukanlah tanpa kendala dalam proses penyusunannya. Dengan keterbatasan referensi dan data yang diperoleh, hasil tesis ini jauh dari sempurna. Walaupun demikian, dengan penulisan tesis ini, penulis berharap memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai referensi tambahan pada aspek hukum pidana khususnya di dalam pengadaan barang dan jasa. Penulisan tesis ini tidak lepas dari pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kekuatan dan pengetahuan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis menghaturkan segala hormat, puji syukur dan terima kasih kehadiratNya. Karena kasih dan karuniaNya, penulis dapat menyeselesaikan penulisan dan penelitian tesis ini dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KEGAGALAN
KONSTRUKSI
YANG
MENGAKIBATKAN
v Tesis
Pertanggungjawaban pidana terhadap ...
Christianata
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
KEMATIAN DALAM PENGADAAN JASA PEMBORONGAN PEMBANGUNAN JEMBATAN. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Hukum pada Program Magister Fakultas Hukum Univeristas Airlangga. Dalam penulisan Tesis ini penulis menyadari banyak mendapat masukan dan dukungan dari para pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Prof. Dr. Fasich, Apt., selaku Rektor Universitas Airlangga; 2. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang senantiasa memberikan motivasi bagi kami mahasiswa/i Magister Hukum untuk dapat menyelesaikan studi dengan cepat dan efisien. Sekaligus selaku Ketua tim penguji tesis, di tengahtengah kesibukan beliau berkenan meluangkan waktunya menguji tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada beliau, atas masukan, koreksi dan
pemikiran
berharga
yang
bermanfaat
bagi
penulis
dalam
penyempurnaan penulisan tesis ini; 3. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono. S.H., M.H. yang penuh kebaikan dan kesabarannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya ditengah kesibukan beliau, terima kasih atas motivasinya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Dan dengan wawasan intelektualnya yang luar biasa, teristimewa kritik dan koreksinya, telah membantu saya menyelesaikan penulisan tesis ini;
vi Tesis
Pertanggungjawaban pidana terhadap ...
Christianata
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
4. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.H selaku dosen penguji tesis ini, terima kasih atas pemikiran dan kritiknya serta bantuan informasi yang diberikan kepada penulis, yang bermanfaat dalam penulisan tesis ini; 5. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga; Terima kasih atas pelayanan dan bantuan administratif selama saya menempuh pendidikan S2 hingga penyusunan tesis ini selesai; 6. Seluruh Dosen Magister Hukum, Staf Tata Usaha Magister Hukum : Pak Su’ud, Ibu Nanik, Pak Narko, dan Staf Perpustakaan koleksi khusus pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya; 7. Staf Penyidik Reskrim Kantor Kepolisian Republik Indonesia Resort Surabaya Timur, di Jawa Timur; yang memberikan informasi dan data untuk melengkapi penulisan tesis ini; 8. Kepada Papah tercinta Drs. Reddy Siram, M.Pd, dan Mamah tercinta Irene Yan Guan (alm), karena doa, bimbingan, pengorbanan dan kasih sayangnya ananda bisa menyelesaikan S2. Terima kasih buat warisan abadi ini. Kakak tercinta Wahyuri, S.Si.,Apt., dan Suami, Adik tercinta Ady Gunawan, SE dan Isteri., Michelle keponakan kesayangan om Dede; Penghargaan dan terima kasih sebesarnya atas kasih sayang, pengorbanan dan doanya selama ini untuk saya; 9. Kepada Papah mertua Barumbun M. Tunjang dan Ibu mertua Sinta Asie, terima kasih atas doa dan bantuannya selama penulis menempuh pendidikan S2;
vii Tesis
Pertanggungjawaban pidana terhadap ...
Christianata
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
10. Untuk Isteriku tercinta Devi Karolita, S.Kom dan anakku tercinta, kalian inspirasi dan kekuatanku. Terima kasih untuk perhatian, kasih sayang, motivasi, pengorbanan dan doanya, yang tidak putus-putusnya sepanjang hidupku. 11. Semua pihak yang telah berpartisipasi, yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Akhirnya, penulis membuka kesempatan untuk berdiskusi, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak sebagai penyempurnaan tesis ini, mengingat tesis ini masih mempunyai kekurangan. Semoga tesis ini bermanfaat sebagai referensi dan sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum, praktisi, akademisi dan mahasiswa(i) fakultas hukum.
Surabaya, Agustus 2009
Christianata, SH.
viii Tesis
Pertanggungjawaban pidana terhadap ...
Christianata
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEGAGALAN KONSTRUKSI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PENGADAAN JASA PEMBORONGAN PEMBANGUNAN JEMBATAN
Pengadaan Barang/Jasa merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan pemerintahaan yang bertujuan menyediakan prasarana pendukung baik untuk kegiatan pelayanan publik dan penunjang aktivitas masyarakat
dalam
kehidupan sehari-hari. Sering terjadi salah kaprah di dalam masyarakat tentang kegiatan pemerintah yang melakukan pengadaan barang dan jasa. Masyarakat luas menganggap bahwa pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan administratif pemerintah semata, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan masyarakat. Akan tetapi ketika kegiatan pembangunan tersebut dilakukan ternyata memberikan dampak terhadap hajat hidup mereka, barulah masyarakat menyadari arti penting pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. Karena pengadaan barang/jasa membutuhkan pendanaan yang begitu besar jumlahnya, selain itu kebutuhan pemerintah yang rutin dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjadikan Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa sebagai instrument hukumnya. Walaupun demikian Keppres tersebut tidak tanpa kelemahan. Hal ini dikarenakan Keppres 80 Tahun 2003, hanya digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan ada dan tidaknya indikasi pelanggaran administratif, hukum keperdataan yang berkaitan dengan kontrak kerja, dan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan.
ix Tesis
Pertanggungjawaban pidana terhadap ...
Christianata
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Kemudian menjadi permasalahannya bilamana ketentuan hukum yang berlaku sekarang dapat diterapkan apabila terjadi tindak pidana-tindak pidana terkait
persekongkolan
tender,
tindak
pidana
korupsi
dengan
modus
pengelembunggan harga (mark up), perbuatan curang, penyuapan, penggelapan, pengadaan fiktif, pemberian komisi, pemalsuaan, atau bahkan hilangnya nyawa orang lain akibat pengadaan barang/jasa berupa pembangunan gedung untuk prasarana dan fasilitas publik, yang mengalami kegagalan konstruksi. Mengacu pada permasalah tersebut di atas, ternyata kegiatan pengadaan barang/jasa termuat kompleksitas hukum didalamnya. Seperti yang dicontohkan dalam tesis ini tentang pengadaan barang/jasa prasana publik berupa Jembatan Mulyorejo yang dibangun dengan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian mengalami kegagalan konstruksi dan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Menarik untuk dianalasis, sekaligus diangkat menjadi rumusan masalah tesis ini, yaitu isu hukum mengenai kegagalan konstruksi dan hilangnya nyawa orang lain. Yang dirumuskan dalam rumusan masalah (1) Apakah ketentuan pasal 338 KUHP dan pasal 359 KUHP dapat diterapkan terhadap kegagalan konstruksi yang mengakibatkan kematian, apabila dikaitkan dengan pasal 43 ayat 1 UU Jasa Konstruksi? (2) Siapa yang bertanggungjawab dari aspek pidana atas kegagalan konstruksi yang mengakibatkan kematian? Tipe penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah Yuridis Normatif. Maka pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu, menelaah konsep-konsep yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan kegagalan konstruksi, konsep
x Tesis
Pertanggungjawaban pidana terhadap ...
Christianata
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
tentang tindak pidana (dolus ataupun culpa) dan pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan kematian/hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan baik oleh manusia dan badan hukum sebagai subyek hukum. Analisis juga dilakukan dengan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approarch) yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan-ketentuan pidana yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap kegagalan konstruksi yang mengakibatkan kematian/hilangnya nyawa orang lain. Peristiwa hukum yang diangkat dalam tesis ini memuat 2 (dua) aspek hukum, yaitu mengenai kegagalan konstruksi dan hilangnya nyawa orang lain akibat kegagalan konstruksi tersebut. Kegagalan konstruksi tersebut merupakan kesalahan dari konsultan perencana, karena konsultan perencana berdasarkan data labotorium uji beton oleh ahli konstruksi Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Muji Irmawan, telah terjadi kesalahan dalam merencanakan teknis pembangunan jembatan Mulyorejo, yaitu pada perhitungan numeric tulangan jembatan terdapat selisih 400 persen. Seharusnya tulangan jembatan sebanyak 28 bagian, tetapi faktanya hanya berjumlah 8 bagian saja. Selain itu, terdapat kesalahan teknis dalam perencanaan beban jembatan, menurut spesifikasi teknis seharusnya 266 ton per meter, tapi sesuai faktanya perencanaan jembatan itu hanya dibangun dengan kapasitas beban 71,50 ton per meter. Dari uraian tersebut, perbuatan dari konsultan perencana terdapat aspek kesengajaan sebagai syarat terjadinya tindak pidana atau dikenal dengan istilah dolus eventualis (kesengajaan bersyarat). Yaitu dolus dianggap ada bilamana
xi Tesis
Pertanggungjawaban pidana terhadap ...
Christianata
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
pelaku memang menghendaki melakukan perbuatannya tersebut (merancang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/standarisasi ketekniksipilan); Sekalipun akibat dari perbuatannya (kegagalan konstruksi yang dapat menimbulkan korban) melekat pada tindakannya, dan tetap melakukan perbuatan tersebut daripada membatalkan
niatnya.
Dalam
arti
menerima
penuh
konsekuensi
dari
perbuatannya. Maka dapat dikatakan kesengajaan juga ditujukan pada akibat tersebut. Karena terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat dari konsultan perencana, sehingga memenuhi unsur delik/tindak pidana pasal 338 KUHP. Maka perbuatan dari konsultan perencana tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa menurut pasal 338 KUHP. Akan tetapi dari sudut padang dogmatik hukum sangat sulit menerapkan pasal 338 KUHP terhadap kasus posisi tersebut di atas, karena secara logika konsultan perencana tidak bermaksud/berniat dengan sengaja membunuh orang lain. Jika mengacu padangan dogmatik hukum, sebagaimana dirumuskan pasal 359 KUHP. Maka perbuatan konsultan termasuk delik culpa. Sepanjang dapat dibuktikan hubungan antara kesadaran pelaku dengan akibat dari perbuataanya yang (seharusnya) dapat dihindari. Dengan kata lain, bahwa konsultan perencana sudah memperhitungkan kemungkinan yang muncul akibat tindakannya, namun konsultan perencana yakin bahwa resiko yang terjadi dapat dihindari atau dicegah. Yang patut dicermati di sini, yaitu dapat dibuktikannya bahwa konsultan perencana secara nalar tidak bermaksud menghilangkan nyawa orang lain sehingga culpa harus dianggap ada, karena apabila tidak dapat
xii Tesis
Pertanggungjawaban pidana terhadap ...
Christianata
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
dibuktikan maka dapat dikategorikan sebagai kesengajaan dengan syarat (dolus eventualis). Sedangkan pihak yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, yaitu pimpinan perusahaan konsultan perencana. Dalam hal pertanggunjawaban mengenai hilangnya nyawa orang lain karena kegagalan konstruksi tersebut. Hal tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa pasal 338 dan 359 KUHP menganut asas stric liability. Sedangkan mengenai kegagalan konstruksi tersebut merupakan tanggungjawab dari korporasi dan pimpinan perusahaan. Karena UU Jasa Konstruksi mengenal subyek hukum korporasi dan manusia (seseorang). Dengan demikian, kesimpulan dari analisis tersebut pada akhirnya pertanggungjawaban pidana tersebut dibebankan pada konsultan perencana. Perbuatan dari konsultan perencana diklasifikasikan delik dolus atau culpa sebagaimana diatur pasal 338 KUHP atau 359 KUHP, karena pasal 43 ayat 1 UU Jasa Konstruksi tidak mengatur bilamana kegagalan konstruksi mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
Kata kunci : Pengadaan Barang/Jasa – Kegagalan Konstruksi – Tindak Pidana Pertanggungjawaban pidana – Dolus – Culpa – Korporasi.
xiii Tesis
Pertanggungjawaban pidana terhadap ...
Christianata
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
DAFTAR ISI
Sampul depan Lembar Persyaratan Gelar………………………………………………………...i Lembar Pengesahan……………………………………………………………….ii Penetapan Panitia Penguji………………………………………………………...iii Motto……………………………………………………………………………...iv Kata Pengantar…………………………………………………………………….v Abstrak……………………………………………………………………………ix Daftar isi…………………………………………………………………………xiv BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah…………………………………………...............1 2. Rumusan Masalah………………………………………………….. ……..7 3. Tujuan Penelitian………………………………………………….. ……..8 4. Kerangka Teoritis…...……………………………………………………..8 a. Tinjauan Tentang Pengertian Tindak Pidana……..……..……………8 b. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana……………….. ……12 1) Pengertian Pertanggungjawaban Pidana…………………… ……12 2) Bentuk/corak Kesalahan Dalam Tindak Pidana …………………15 a) Kesengajaan (dolus/opzet)…………………………….. ……17 b) Kealpaan (culpa)……………………………………….……19 c. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Kegagalan Konstruksi………………………………………… ……20 1) Pengertian Pengadaan Barang/Jasa………………………… ……20 2) Pengertian Kegagalan Konstruksi………………….………. ……22
xiv Tesis
Pertanggungjawaban pidana terhadap ...
Christianata
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
5. Metode Penelitian………………………………………………..... ……25 a. Tipe Penelitian….…..………………………………………….……25 b. Pendekatan Masalah………………………………………………...25 c. Bahan Hukum…………………………………………………. ……26 6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan…………….....….............…27
BAB II KETENTUAN PIDANA YANG DAPAT DITERAPKAN TERHADAP KEGAGALAN KONSTUKSI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN 1.
Ketentuan Pidana Menurut Pasal 43 UU RI Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi…..…………………………. …....29
2.
Ketentuan Pidana Menurut Pasal 338 KUHP...........................................35
3. Ketentuan Pidana Menurut Pasal 359 KUHP...........................................42
BAB III PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB ATAS KEGAGALAN KONSTRUKSI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN 1. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana.………………………. ……46 2. Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana… ……57 3. Analisis Kasus Berkaitan Dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kegagalan Konstruksi Yang Mengakibatkan Kematian………………………………….. …................63
BAB. IV PENUTUP 1. Kesimpulan…………………………………………………….....……...69 2. Saran……………………..……………………………………………….71
DAFTAR BACAAN
xv Tesis
Pertanggungjawaban pidana terhadap ...
Christianata