12/12/2013
ADINKES PUSAT
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 1.Asosiasi ini bernama ASOSIASI DINAS KESEHATAN SELURUH INDONESIA atau ADINKES, berkedudukan dan berkantor pusat di Rukan Royal Palace, Blok B Nomor 31, Jalan Profesor Supomo, Jakarta Selatan
2.Asosiasi dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina
1
12/12/2013
azas, visi, misi, fungsi dan tujuan Pasal 2 ADINKES berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 Pasal 3
ADINKES mempunyai visi menjadi mitra utama Pemerintah dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia
azas, visi, misi, fungsi dan tujuan Pasal 4 ADINKES mempunyai misi :
1. Meningkatkan komunikasi antar anggota, pemerintah, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan otonomi daerah/desentralisasi 2. Mengembangkan kapasitas dan meningkatkan kompetensi anggota dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 3. Menggerakan pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan 4. Mendukung pemerintah dalam pengembangan upaya masyarakat, perorangan dan pemberdayaan masyarakat.
kesehatan
5. Mendukung pemerintah dalam pengembangan upaya perorangan terutama pelayanan primer
kesehatan
6. Mendukung implementasi Jaminan KesehatanNasional di daerah
2
12/12/2013
azas, visi, misi, fungsi dan tujuan Pasal 5 ADINKES mempunyai tugas : membantu Pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan Nasional
ADINKES berfungsi sebagai : 1.Wadah pembinaan dan pengembangan Dinas Kesehatan Daerah sebagai Penanggung Jawab Urusan Kesehatan di daerah 2.Wadah peran serta anggota dan mensukseskan pembangunan nasional
organisasi
dalam
3.Sarana komunikasi dan kerjasama antar anggota dan organisasi lainnya, serta berupaya membangun harmonisasi hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
azas, visi, misi, fungsi dan tujuan Pasal 6 ADINKES mempunyai tujuan : 1. Menjadikan Dinas Kesehatan yang maju dan berdaya saing tinggi 2. Mengadakan anggota
upaya-upaya
dalam
meningkatkan
kapasitas
3. Membantu anggota dalam menjaga keberadaannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya 4. Menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan regulasi yang benar dan dapat diterima semua pihak serta pelaksanaan sosialisasi, mentoring, monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah
5. Membantu pemerintah dalam berbagai program pembangunan kesehatan
3
12/12/2013
kegiatan Pasal 7 ADINKES mempunyai kegiatan : Di Bidang Pelayanan yang meliputi : 1.Mendukung anggota penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat, upaya pemberdayaan, upaya kesehatan perorangan, termasuk pelayanan primer dan pembangunan berwawasan kesehatan. 2.Memberikan advokasi dan mentoring dalam pencapaian indikator standar pelayanan minimal bidang kesehatan 3.Memberikan advokasi dan mentoring dalam pelaksanaan pengembangan kapasitas dan kompetensi teknis pelaksanaurusan kesehatan di daerah; pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM); pelaksanaan pembagian urusan dalam antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam bidang kesehatan. 4.Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada anggota dalam kerangka peningkatan kapaitas dan kompetensi teknis pelaksanaan urusan bidang kesehatan.
kegiatan Pasal 7 ADINKES mempunyai kegiatan :
Di Bidang Kemanuasiaan yang meliputi : 1.Memberikan dukungan kepada anggota dalam pelayanan kepada korban bencana 2.Memberikan dukungan dalam melestarikan lingkungan hidup 3.Memberikan bantuan kepada ibu hamil, bayi dan anak di bawah tiga tahun yang kekurangan gizi.
4
12/12/2013
jangka waktu Pasal 8 Asosiasi ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
kekayaan Pasal 9 1. Asosiasi mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, dalam bentuk uang yang berjumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan asosiasi dapat juga diperoleh dari : a. iuran anggota, b. Bantuan dan sumbangan yang tidak mengikat, c. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Asosiasi dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Semua kekayaan asosiasi harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan asosiasi
5
12/12/2013
organ asosiasi Pasal 10 Asosiasi mempunyai organ yang terdiri dari : A.Rapat Umum Anggota B.Pengawas C.Pengurus
rapat umum anggota Pasal 11 1. Anggota ADINKES terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan. 2. Anggota Biasa adalah Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah di Indonesia 3. Anggota Luar Biasa ialah perorangan yang pernah menjadi pengurus ADINKES 4. Anggota Kehormatan adalah pemerhati dan mereka yang mempunyai keahlian dalam bidang teknis maupun pemerintahan yang terkait dengan pembangunan kesehatan dalam hal terdapat penggantian Para Pembina Asosiasi, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pembina Asosiasi, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
6
12/12/2013
kewajiban dan hak anggota Pasal 12 Kewajiban anggota : 1.Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan asosisasi 2.Memegang teguh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan kode etik asosiasi 3.Aktif melaksanakan kegiatan asosiasi 4.Aktif membayar iuran anggota
kewajiban dan hak anggota Pasal 12 Hak Anggota Biasa : 1.Hak berbicara 2.Hak memilih dan hak dipilih sebagai pengurus ADINKES 3.Hak mendapat pembinaan, perlindungan dan pembelaan asosiasi
7
12/12/2013
kewajiban dan hak anggota Pasal 12 Hak Anggota Luar Biasa dan hak Anggota Kehormatan pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya kepada anggota pembina lainnya paling lambat 30(tiga puluh hari)sebelum pengunduran dirinya: 1.Hak berbicara 2.Hak memilih dan hak dipilih sebagai pengurus ADINKES 3.Hak mendapat pembinaan, perlindungan dan pembelaan asosiasi
4.Hak merasakan kesejahteraan asosiasi
dan hasil usaha dan upaya
dewan pembina Pasal 13 1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pembina, adalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yidak dinyatakan bersalah dalam melakukan Pembina Asosiasi yang menyebabkan kerugian bagi Asosiasi, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima)tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. 2. Pembina diangkat oleh seluruh anggota asosiasi melalui Rapat Umum Anggota untuk jangka waktu 5(limatahun) dan dapat diangkat kembali 3. Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatan, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Anggota Pembina lainnya paling lambat 30(tiga puluh hari) sebelum tanggal pengunduran dirinya. 4. Dalam hal terdapat penggantian Para Pembina Asosiasi, maka dalam jangka waktu paling lambat 30(tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pembina Asosiasi, pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manuasia Republik Indonesia dan instansi terkait. 5. Pembina tidak dapat merangkap sebagai pengurus
8
12/12/2013
tata cara pengangkatan Pasal 14 1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pembina, adalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan Pembina Asosiasi yang menyebabkan kerugian bagi Asosiasi, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima)tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. 2. Pembina diangkat oleh seluruh anggota Asosiasi melalui rapat umum anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 3. Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada anggota pembina lainnya paling lambat 30(tiga puluh) hari sebelum pengunduran dirinya. 4. Dalam hal terdapat penggatian Pembina Asosiasi maka dalam jangka waktu paling lambat 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pembina Asosiasi, pengurus wajib memberitahukan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. 5. Pembina tidak dapat merangkap sebagai pengurus
tata cara pengangkatan Pasal 15 Jabatan Pembina berakhir apabila: 1. Meninggal Dunia 2. Mengundurkan diri 3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5(lima)tahun 4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina 5. Masa jabatan berakhir
9
12/12/2013
hak dan kewajiban pembina Pasal 16 Jabatan Pembina berakhir apabila: 1. Pembina wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas Pembina untuk kepentinganAsosiasi 2. Ketua Pembina dan satu anggota Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina 3. Pembina berwenang ; a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Asosiasi b. memeriksa dokumen c. memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang kas; atau d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus 4. Pembina dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut betindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Pe,berhentian sementara itu harus bersangkutan disertai alasannya
diberitahukan
secara
tertulis
kepada
yang
6. Dalam hal seluruh pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pembina diwajibkan mengurus Asosiasi.
berakhirnya keanggotaan pengurus pusat dan pegurus wilayah Pasal 17 1.Keanggotaan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah ADINKES berakhir karena: a. berhenti atas permintaan sendiri b.meninggal dunia c.berakhir masa jabatannya dalam kepengurusan dan tidak terpilih kembali d.dijatuhi hukuma pidana dan oleh Pengadilan Negeri melalui keputusan yang berkekuatan tetap 2.Bilamana Ketua Umum berhalangan tetap maka Sekretaris Umum berkewajiban melaksanakan tugastugas Ketua Umum sampai dengan Musyawarah Nasional berikutnya
10
12/12/2013
rapat pembina Pasal 18 1. Rapat pembina dapat dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Dewan Pembina 2. Panggilan Rapat pembina dilakukan oleh Pembina yang berhak mewakili Pengawas 3. Panggilan Rapat Pembina disampaikan kepada setiap pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7(tujuh) hari sebelum rapat diadakan , dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat 4. Panggilan rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. 5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Asosiasi atau di temapt kegiatan Asosiasi. 6. Rapat Pembina dapat diadakan di tempat laindalam wilayah hukum Republik indonesia dengan persetujuan dewan Pembina
rapat pembina Pasal 19 1. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Umum 2. Dalam hal Ketua umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh satu orang Pembina yang dipilih oleh dan dari Pembina yang hadir 3. Satu orang anggota Pembinahanya diwakili oleh Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan Surat Kuasa 4. Rapat Pembina sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : a. dihadiri paling sedkit 2/3(dua per tiga) dari jumlah Anggota Pembina; b.dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hurif a tidak tercapai , maka dapat dilakukan pemanggilan Rapat Pembina kedua; c.pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat; d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10(sepuluh) hari dan paling lambat 21(duapuluh satu) hari terhitung sejahk Rapat Pembina pertama; e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina;
11
12/12/2013
rapat pembina Pasal 20 1. Keputusan Rapat Pembina dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju, lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan , sedangkan pemungutan suara mengenai hak-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangan, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada yang keberatan dari yang hadir 5. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan 6. Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat 7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara Rapat dibuat dengan akta notaris 8. Pengawas dapat mengabil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat pembina , dengan ketentuan semua Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua pengawas memberikan persetujuan usul yang dilakukan secara tertulis serta menandatangani usulan tersebut
pengurus Pasal 21 1. Pengurus adalah organ asosiasi yang dilaksanakan kepengurusan asosiasi yang sekurang-kurangnya ; a).Seorang Ketua; b). seorang Sekretaris ; dan c) Seorang Bendahara 2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1 (satu) diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum 3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum 4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum
12
12/12/2013
pengurus Pasal 22 1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan asosiasi dan menyebabkan kerugian bagi asosiasi, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putuasn tersebut berkekuatan hukum tetap 2. Pengurus diangkat Rapat Anggota untuk jangka waktu 5(lima) tahun dan dapat diangkat kembali. 3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus asosiasi ; a). bukan pendiri asosiasi dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan b)melaksanakan kepengurusan asosiasi secara langsung dan penuh. 4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30(tigapuluh0 hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan Rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
pengurus Pasal 22 5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30(tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan Rapat, untuk mengangkat pengurus baru dan untuk sementara asosiasi diurus oleh pembina 6. Pengurus berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya 7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus asosiasi, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian pengurus asosiasi, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan instansi terkait. 8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana kegiatan.
13
12/12/2013
PENGAWAS ATAU PELAKSANA KEGIATAN Pasal 23 Jabatan Pengurus berakhir apabila : 1.meninggal dunia; 2.mengundurkan diri 3.bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5(lima) tahun; 4.diberhentikan berdasarkan keputusan rapat
5.masa jabatan berakhir
tugas dan wewenang pengurus Pasal 24 1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan asosiasi untuk kepentingan asosiasi 2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan asosiasi untuk disahkan oleh Pembina 3. Pengurus wajib meberikan penjelasan tentang segala yang ditanyakan Pembina 4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Pengurus berhak mewakili asosiasi di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
14
12/12/2013
tugas dan wewenang pengurus Pasal 24 A. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama asosiasi (tidak termasuk mengambil uang asosiasi di Bank); B. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; C. Memberi atau menerima pengalihan atau harta tetap; D. Membeli atau dengan cara lain lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama asosiasi E. Menjual atau dengan cara lain melepasakan kekayaan asosiasi serta mengagunkan/membebani kekayaan asosiasi F. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Asosiasi, Pengurus dan atau Pengawas Asosiasi atau seorang yang bekerja pada asosiasi yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan asosiasi G. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.
tugas dan wewenang pengurus Pasal 25 Pengurus tidak berwenang mewakili Asosiasi dalam hal : 1.mengikat asosiasi sebagai jaminan hutang; 2.membebani kekayaan asosiasi untuk kepentingan pihak lain; 3.mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan asosiasi, Pengurus dan atau Pembina atau seorang yang bekerja pada asosiasi, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan asosiasi
15
12/12/2013
tugas dan wewenang pengurus Pasal 26 1. Ketua Umum bersama dengan salah satu anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili asosiasi 2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya bersama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili asosiasi. 3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya 4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Asosiasi, dalam hal hanya adas eorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku baginya 5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan asosiasi, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara umum berlaku baginya 6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina 7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan kuasa.
tugas dan wewenang pengurus Pasal 27 1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, atau Pembina. 2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus 3. Penggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat 4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. 5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan asosiasi atau di tempat kegiatan asosiasi 6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina
16
12/12/2013
tugas dan wewenang pengurus Pasal 28
1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum 2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus sendiri 3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa 4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila : a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah pengurus, b.dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua; c.pemanggilans ebagaiman yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; d.rapat pengurus kedua diselenggarakan paling lambat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama; e.Rapat pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah pengurus.
tugas dan wewenang pengurus Pasal 29 1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara menganai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan 6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat 7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuatkan dengan akta notaris 8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang dia,bil dengan sah dalam Rapat Pengurus.
17
12/12/2013
musyawarah nasional anggota Pasal 30 1. Musyawarah Nasional Anggota adalah rapat yang diadakan Pengurus dan Pembina 2. Musyawarah nasional anggota diadakan paling lambat 30 (tiga puluh)hari terhitung sejak Asosiasi tidak lagi mempunyai sebagian besar Pembina maupun Pengurus. 3. Panggilan Musyawarah nasional Anggota dilakukan oleh Pengurus 4. Panggilan Musyawarah Nasional Anggota disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7(tujuh) hari sebelum rapat diadakan , dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan rapat. 5. Panggilan Musyawarah Nasional Anggota harus mencantumkan tanggal, waktu tempat dan acara rapat. 6. Musyawarah Nasional Anggota diadakan di tempat kedudukan Asosiasi atau di tempat kegiatan asosiasi 7. Musyawarah Nasional Anggota dipimpin oleh Ketua Pengurus 8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Musyawarah Nasional Anggota dipimpin oleh Ketua Pembina 9. Dalam Ketua Pengurus dan Ketua Pembina tidak atau berhalangan hadir, maka Musyawarah Nasional Anggota dipimpin oleh Pengurus atau Pembina yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pembina yang hadir
musyawarah nasional anggota Pasal 31 1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa 2. Satu orang Pembina hanya dapat diwakili oleh Pembina lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa 3. Setiap Pengurus atau Pembina yanghadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pembina lainnya yang diwakilinya 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak da keberatan dari yang hadir. 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan , dan dianggap tidak ada.
18
12/12/2013
musyawarah nasional anggota Pasal 32 1. a). Musyawarah Nasional Anggota adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 9dua per tiga) dari jumlah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan satu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan satu Kepala Dinas Kesehatan Kota setiap Provinsi. b). dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Musayawarah Nasional Anggota kedua. c). Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diselenggarakan , dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Musyawarah Nasional. d). Musyawarah Nasional Anggota kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Musyawarah Nasional pertama. e). Musyawarah Nasional Anggota kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan satu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan stu Kepala Dinas Kesehatan Kota. 2. Keputusan Musyawarah Nasional Anggota sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. 4. Setiap Rapat Umum Anggota dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan satu Kepala Dinas Kesehatan Kota yang hadir yang ditunjuk oleh rapat
musyawarah nasional anggota Pasal 32 5. Berita Acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap asosiasi dari pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat 6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris 7. Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Musyawarah Nasional Anggota, dengan ketentuan semua pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua pengurus dan semua pembina meberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menadatangani usul tersebut. 8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Musayawarah Nasional Anggota.
19
12/12/2013
perubahan anggaran dasar Pasal 33 1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Rapat umum Anggota, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan satu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan satu Kepala Dinas Kesehatan Kota setiap Provinsi 2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasrkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah dari jumlah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan satu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan satu Kepala Dinas Kesehatan Kota setiap Provinsi yang hadir atau yang diwakili 4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapain, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Umum Anggota yang pertama 5. Rapat Anggota kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh dari seluruh jumlah dari jumlah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan satu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan satu Kepala Dinas Kesehatan Kota setiap Provinsi 6. Keputuasan Rapat Umum Anggota kedua sah, apabila diambil berdasrkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan satu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan satu Kepala Dinas Kesehatan Kota setiap Provinsi yang hadir atau yang diwakili
perubahan anggaran dasar Pasal 34 1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia 2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan asosiasi 3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan asosiasi, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Ham RI 4. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut selain hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI 5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat asosiasi dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.
20
12/12/2013
penggabungan Pasal 35 1. Penggabungan asosiasi dapat dilakukan dengan menggabungkan 1(satu) atau lebih asosiasi dengan asosiasi lain, dengan mengakibatkan asosiasi yang menggabungkan diri menjadi bubar 2. Penggabungan asosiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : a). ketidakmampuan asoasiasi melaksansakan kegiatan usaha tanpa dukungan asosiasi lain; b). asosiasi yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau c). asosiasi yangmenggabungkan diri tidak pernah melakukan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. 3. Usul dan penggabungan asosiasi dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.
penggabungan Pasal 36 1. Penggabungan asosiasi dapat dilakukan berdasarkan Musyawarah Nasional Anggota yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit 3/4 dari jumlah seluruh anggota yang hadir 2. Pengurus dari masing-masing asosiasi yang akan menggabungkan diridan yang akan menerima pemggabungan menyusun usul rencana penggabungan 3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh pengurus dari asoasiasi yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan 4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing asosiasi 5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia 6. Pengurus asosiasi hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabunga dalam surat kabar haran berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan 7. Dalam hal penggabungan asosiasi diikuti dengan Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI, maka aktaa Anggaran Dasar wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.
21
12/12/2013
pembubaran Pasal 37
1.Asosiasi bubar karena: a). alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan , dalam Anggaran Dasar berhasil; b). tujuan asosiasi yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai; c).putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
pembubaran Pasal 37 1. Asosiasi yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan 2. tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; atau 3. harta kekayaan asosiasi tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
22
12/12/2013
pembubaran Pasal 37 2. Dalam hal asosiasi bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan asosiasi 3. Dalam hal ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator
pembubaran Pasal 38 1. Dalam hal asosiasi bubar, asosiasi tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi 2. Dalam hal asosiasi sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa “dalam likuidasi” di belakang nama asosiasi. 3. Dalam hal yayasan bubar karen putusan pengadilan juga menunjuk likuidator 4. Dalam hal pembubaran asosiasi karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan 5. Ketentuan mengani penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator 6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan yayasan yang bubar atau yang dibubarkan , paling lambat 5(lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran asosiasi dan proses likuidasinya dalam surat kabar berbahasa Indonesia
23
12/12/2013
pembubaran Pasal 38 7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia 8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berkahir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina. 9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran asosiasi sebagaimana dimaksud ayat (80 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaiaman dimaksud ayat 970 tidak dilakukan, maka bubarnya asosiasi tidak berlaku bagi Pihak Ketiga
cara penggunaan kekayaan sisa likuidasi Pasal 39 1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada asosiasi lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan asosiasi yang bubar
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan asosiasi yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Uandang yang berlaku bagi badan hukum tersebut 3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada asosiasi lain atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan dengan maksud dan tujuan asosiasi yang bubar.
24
12/12/2013
ketentuan peralihan
Pasal 40 Perubahan ini bersifat sementara dan akan diputuskan dalam forum tertinggi
peraturan penutup Pasal 41 1. Susunan Pengurus Pusat ADINKES terdiri dari : A.
Pelindung
:
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia - Menteri Kesehatan Republik Indonesia
B
Penasehat
:
- Sekretaris Jenderal Kementrian Kesehatan Republik Indonesia - Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia - Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi
C
Pembina
:
1. dr. UMAR WAHID HASYIM, SpP 2. dr. YUDHI PRAYUDHA I.D MPH 3. DR.drg. SONYA PRIYADHARSINI, MSi
25
12/12/2013
peraturan penutup Pasal 41 1. Pengurus : A.
Ketua Umum
:
dr. KHRISNAJAYA, MS
B
Wakil Ketua
:
1. dr. DIEN EMAWATI, MKes 2. dr. ALMA LUCYATI, MKES, MSi, MHKes.
C
Sekretaris Umum
:
dr. ANGLIANA DIANAWATI
Sekretaris
:
dr. SALIMAR SALIM, MARS
Sekretaris
:
drg. NANI ISNAENI LESTARI MKes.
Bendahara Umum
:
drg. TINI SURYANTINI MKes.
Bendahara
:
Dra. AVA W KANTAATMADJA, Apt, MM
Bendahara
:
dr. NOERZAMANTI LIES KARMAWATI, MKes.
peraturan penutup Pasal 41 Bidang Hubungan Eksternal dan Lembaga Internaional : 1.dr. FERDINAND JOHANIS MPHM 2.dr. YANRI WIJAYANTI, PhD, SpPD
Bidang Pengembangan Organisasi : 1.DR. MADE SUWANDI, MSc 2.dr. ACHMAD HARJADI, MSc Bidang Pengembangan Jaminan Pelayanan Kesehatan : 1.dr. BONDAN AGUS SOERYANTO 2.drg. YUDITHA ENDAH, MKes.
26
12/12/2013
peraturan penutup DEWAN PAKAR 1. Prof. DR.dr. AGUS PURWADIANTO 2. dr. HAIKIN RAHMAT, MPH 3. dr. BAMBANG IRAWAN, MSc 4. dr. IWAN SETYAWAN SUPARLAN, MPH 5. dr. BAGUS SUKASWARA WIJAYA, MPH 6. dr. PAUDAH DARMI, MSi 7. dr. HARTANTO 8. drg. ROSIHAN ADHANI, MS 9. dr. IWAN MULYONO, MPH 10. dr. ABDUL RIVAI, MKes 11. dr. M. SUBUH, MSCPH 12. dr. ANDI MUHADIR, MPH
27
