PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN KETENTUAN PERPAJAKAN SERTA TRANSPARANSI DALAM PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN (Survei Pada Wajib Pajak Badan PPh Berbentuk CV dan PT di Kota Tasikmalaya) Ade Saepudin (083403175) Email :
[email protected] Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Jalan Siliwangi No. 24 Tasikmalaya 164
Abstract
The purpose of this research to know: 1) an understanding of the accountung and taxation provisions, transparency in tax and the taxpayers compliance agency in city of Tasikmalaya, 2) the influence of understanding of the accounting and taxation provisions and transparency in tax to simultaneously on the taxpayers compliance agency in the city of Tasikmalaya. The method used in this research is descriptive method with survey approach. The samples in this study were taken by purposive sampling method. The subjects in this reseach is a form of business entity CV and PT are located in the city of Tasikmalaya. The analysis tool used is multiple regression analysis with intervals measurement. Testing of hypothesis partially by using test t and in simultan by using test F with a significance level (α) of 0,05. The results of this research showed that 1) an understanding of accounting and taxation provisions, transparency in tax and the taxpayers compliance agency in city of Tasikmalaya have been good, 2) an understanding of the accounting and taxation provisions and transparency in tax to simultaneously has a significant effect on the taxpayers compliance agency in the city of Tasikmalaya. Keywords : Taxpayers Compliance Agency, Transparency in Tax, Understanding of Accounting, Taxation Provisions
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan, transparansi dalam pajak serta kepatuhan wajib pajak badan di Kota Tasikmalaya, 2) pengaruh pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan survei. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode purposive sampling. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah badan usaha yang berbentuk CV dan PT yang berada di Kota Tasikmalaya. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan pengukuran interval. Pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji t dan secara simultan dengan menggunakan uji F dengan tingkat signifikansi(α) sebesar 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan, transparansi dalam pajak dan kepatuhan
1
wajib pajak badan di Kota Tasikmalaya sudah baik, 2) pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan, Transparansi dalam Pajak
I.
PENDAHULUAN
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dan paling besar dalam menopang pembiayaan pembangunan. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistemik maupun operasional. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu (Rapina dkk, 2011:2). Reformasi perpajakan di indonesia dimulai pada tahun 1984, dimana pemungutan pajak menganut Self Assessment System secara penuh yang menggantikan Official Assessment System. Reformasi pajak saat ini lebih menekankan supaya penerimaaan dari sektor pajak menjadi lebih meningkat. Dirubahnya dan disempurnakannya peraturan perpajakan menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan tujuan dari dilakukannya reformasi pajak yaitu untuk memperbaiki sistem perpajakan yang terjadi yang intinya dapat meningkatkan pendapatan atau penerimaan negara dari sektor pajak tersebut. Tabel 1 Rencana Penerimaan dan Realisasi Penerimaan PPh Badan Selama 5 Tahun Terakhir di KPP Pratama Kota Tasikmalaya Rencana Realisasi Persentase Realisasi No. Tahun Penerimaan Penerimaan Penerimaan 1. 2008 6.951.180.281 6.622.767.937 95,27 % 2. 2009 10.673.766.065 7.232.506.119 67,76 % 3. 2010 10.751.144.311 7.962.025.412 74,06 % 4. 2011 14.433.888.350 12.788.143.153 88,6 % 5. 2012 11.436.755.272 9.057.544.160 79,19 % (Sumber : KPP Pratama Kota Tasikmalaya) Target penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu meningkat, tahun 2012 target yang diemban oleh Dirjen Pajak mencapai Rp. 853 triliun. Dalam upaya mencapai target penerimaan tersebut, Dirjen Pajak telah melakukan segenap upaya antara lain
2
dengan program Sensus Pajak Nasional, melakukan edukasi kepada wajib pajak tentang cara pemenuhan hak dan kewajiban dibidang perpajakan (A. Sjarifuddin Alsah dkk, 2011:2). Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa persentase realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Kota Tasikmalaya selama 5 tahun terakhir cenderung turun dibandingkan dengan rencana/target penerimaan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penerimaan atau pendapatan pajak negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Artinya jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan pajak tahun 2012 dapat tercapai. Namun, Manurung Romulus (2003) dalam penelitiannya menemukan bahwa rata-rata 51% wajib pajak badan melaporkan pajak terutangnya secara tidak benar dan sejumlah wajib pajak pribadi melaporkan pajak terutangnya secara tidak benar (Liana, 2008:186). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Kepatuhan dalam perpajakan berkaitan dengan mengisi, melapor dan membayarkan pajak terutangnya dengan benar dan tepat waktu. Kepatuhan dalam membayar pajak akan tercapai apabila wajib pajak telah memahami akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi yang akan diperoleh jika tidak membayar pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Diniaty (2011:106) yang menyimpulkan bahwa pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Namun di zaman sekarang ini, pemahaman mengenai akuntansi dan ketentuan perpajakan tidak akan efektif terlaksana dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dimana akhir-akhir ini banyak pemberitaan kasus kecurangan di sektor perpajakan yang terkuak yang tidak tanggung-tanggung melibatkan jajaran Dirjen Pajak sebagai tokoh utamanya. Dalam 5 tahun terakhir, jumlah pegawai pajak yang terkena sanksi disiplin terus meningkat. Pada tahun 2007 jumlah pegawai yang terkena sanksi disiplin sebanyak 196 orang. Angka itu berlipat ganda pada tahun 2008 menjadi 406 orang. Pada tahun 2009 dan 2010, berturut-turut Dirjen Pajak memberikan sanksi isiplin
3
kepada 516 dan 657 pegawai. Sedangkan sepanjang tahun 2012 ini sudah ada 39 pegawai yang dijatuhkan sanksi (Ririn Aprilia dalam www.viva.co.id). Adapun kasus terbaru dari dunia perpajakan adalah berita mengenai pegawai pajak Tomy Hendratno yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena akan menerima suap dari seorang pengusaha menambah deretan daftar panjang yang buruk di dunia perpajakan, setelah terkuaknya kasus Gayus Tambunan sebagai mafia pajak kelas kakap. Bukti yang didapati KPK berupa uang tunai sekitar Rp 300 juta
sudah
tidak
dapat
disangkal
lagi
(Kartika
Runiasari
dalam
www.suaramerdeka.com). Adanya berbagai kasus tersebut, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak seakan tergoncang. Hal yang dipertanyakan, buat apa membayar pajak, jika akhirnya dikorupsi oleh pejabat; jika negara tidak mampu memberikan jaminan sosial; jika merugi karena kondisi nasional, negara tidak membantu rakyatnya; jika dibayar hanya untuk membiayai studi banding orang-orang terhormat ke luar negeri (Michell, 2009:135).
Masyarakat
menjadi
menuntut
keterbukaan
dalam
kejelasan
alokasi/penggunaan dari penerimaan pajak (transparansi dalam pajak) yang harus dilaksanakan Dirjen Pajak dan Pemerintah untuk meniadakan atau setidaknya mengurangi ketidakpercayaan dan kecurigaan dalam aktivitas perpajakan. Dengan adanya transparansi pajak dalam hal ini adanya informasi yang jelas, tidak akan ada anggapan lagi dari masyarakat bahwa pajak yang dibayarkannya akan dikorupsi, hanya akan digunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajaknya menjadi lebih tinggi, dan pembangunan dapat terlaksana dengan tepat sasaran. Sehingga dengan adanya transparansi dalam pajak ini juga, kelembagaan dan sistem perpajakan indonesia akan menjadi lebih baik. Semakin wajib pajak paham tentang akuntansi dan ketentuan perpajakan, serta transparansi dalam pajak semakin diterapkan dan dilaksanakan oleh Dirjen Pajak dan Pemerintah maka tingkat kepatuhannya untuk membayar pajak akan tinggi. Permasalahan yang akan dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan, transparansi dalam pajak dan kepatuhan wajib pajak badan pada wajib pajak badan PPh berbentuk CV dan PT di Kota Tasikmalaya. 4
2. Bagaimana pengaruh pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan dan transparansi dalam pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada wajib pajak badan PPh berbentuk CV dan PT di Kota Tasikmalaya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan, transparansi dalam pajak dan kepatuhan wajib pajak badan pada wajib pajak badan PPh berbentuk CV dan PT di Kota Tasikmalaya. 2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan dan transparansi dalam pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada wajib pajak badan PPh berbentuk CV dan PT di Kota Tasikmalaya. II. METODOLOGI PENELITIAN Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif dengan pendekatan survei. Metode deskriptif adalah suatu metode yang menganalisis kelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan penelitian survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keteranganketerangan secara faktual, baik tentang institusi sosial ekonomi atau politik dari suatu kelompok/daerah. Populasi penelitian ini adalah 319 wajib pajak badan yang terdiri dari wajib pajak badan
berbentuk
CV
berjumlah
232
dan
PT
berjumlah
87
(sumber:
www.tasikmalayakota.bps.go.id) yang berada di Kota Tasikmalaya. Pemilihan sampel penelitian didasarkan pada metode
purposive sampling. Pertimbangan dalam
pengambilan sampel yang digunakan yaitu karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya yang dimiliki peneliti. Rascoe dalam buku Research Methods For Business (1982:253) yang dikutip Sugiyono (2010:130) memberikan salah satu saran tentang ukuran sampel untuk penelitian seperti berikut : Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 4 (independen + dependen), maka jumlah anggota sampel = 10 x 4 = 40 responden. Pengolahan data dilakukan dengan SPSS 16. Pengolahan data dan analisa data menggunakan analisis regresi berganda, yaitu data diperoleh dari hasil kuesioner yang 5
telah diisi oleh wajib pajak badan, akan dinilai berdasarkan skor yang telah ditetapkan kemudian dilakukan Uji Kualitas Data (Uji Validitas dan Uji Reliabilitas) dan Uji Asumsi Klasik, setelah itu diuji dengan analisis regresi berganda.
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Tabel 2 Rekapitulasi Tanggapan Responden untuk Variabel Pemahaman Akuntansi No.
Pertanyaan
1.
Apakah Bapak/Ibu selalu mencatat transaksitransaksi yang terjadi di perusahaan berdasarkan urutan kejadiannya? Apakah di perusahaan Bapak/Ibu, jurnal yang disusun berdasarkan transaksi yang terjadi selalu seimbang antara sisi debit dan sisi kredit ? Apakah Bapak/Ibu selalu mengelompokkan transaksi-transaksi yang sudah dicatat menurut kelompok akun yang ada, yaitu kelompok akun (assets), akun kewajiban (liabilities), akun ekuitas (equities), akun pendapatan (revenue) dan akun beban (expense) ? Apakah pelaksanaan dalam pengelompokkan data keuangan di perusahaan Bapak/Ibu berjalan lancar ? Apakah tahap pengikhtisaran data keuangan di perusahaan Bapak/Ibu terdiri dari pembuatan neraca saldo, neraca lajur dan jurnal penyesuaian ? Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa neraca saldo merupakan titik awal yang baik untuk penyusunan laporan keuangan ? Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa laporan keuangan harus disusun secara sistematis untuk dapat dipahami dan dapat diperbandingkan serta disajikan secara lengkap ? Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa laporan labarugi menunjukkan gambaran kinerja perusahaan selama satu periode ? Apakah dengan adanya hasil dari penafsiaran data keuangan membantu Bapak/Ibu dalam pengembangan usaha ? Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa penafsiran data keuangan merupakan membaca laporan keuangan yang dihasilkan sehingga dapat diketahui kinerja dan posisi keuangan untuk perusahaan ?
2.
3.
4. 5.
6.
7.
8.
9.
10.
Jumlah
Skor Yang Ditargetkan
Skor Yang Diperoleh
Kategori
200
172
Baik
200
166
Baik
200
143
Baik
200
148
Baik
200
160
Baik
200
142
Baik
200
162
Baik
200
155
Baik
200
161
Baik
200
152
Baik
2000
1561
Baik
Berdasarkan Tabel 2, bahwa nilai yang diperoleh dari perhitungan terhadap tanggapan responden mengenai pemahaman akuntansi yang dilakukan pada Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Komanditer (CV) dan Perseroan Terbatas (PT) di
6
Kota Tasikmalaya adalah sebesar 1561 dan termasuk kategori baik yang berarti bahwa pemahaman akuntansi pada wajib pajak badan PPh berbentuk CV dan PT di Kota Tasikmalaya sudah baik atau tinggi. Tabel 3 Rekapitulasi Tanggapan Responden untuk Variabel Pemahaman Ketentuan Perpajakan No.
Pertanyaan
1.
Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa sistem self assessment merupakan hasil dari reformasi pajak yang menggantikan sistem official assessment ? Apakah menurut Bapak/Ibu sistem perpajakan yang berlaku sekarang memberi kemudahan bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar ? Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan sebagai identitas/tanda pengenal wajib pajak ? Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa NPWP merupakan salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak ? Apakah Bapak/Ibu selalu melaporkan SPT masa ke kantor pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya ? Apakah Bapak/Ibu selalu melaporkan SPT tahunan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun akhir pajak? Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa sanksi pidana (denda pidana, kurungan dan penjara) merupakan siksaan atau penderitaan sebagai suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi ? Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa keterlambatan menyampaikan atau tidak menyampaikan SPT masa dan SPT tahunan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,- dan Rp. 1.000.000,- ? Apakah Bapak/Ibu menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar ? Apakah Bapak/Ibu setelah menyampaikan SPT menerima tanda bukti pemasukan SPT? Apakah pembukuan diperusahaan Bapak/Ibu diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya ? Sebelum menyelenggarakan pembukuan, apakah Bapak/Ibu melakukan pencatatan atas data transaksi yang terkumpul secara teratur ?
2.
3.
4. 5.
6.
7.
8.
9. 10. 11.
12.
Jumlah
Skor Yang Ditargetkan
Skor Yang Diperoleh
Kategori
200
160
Baik
200
152
Baik
200
163
Baik
200
162
Baik
200
165
Baik
200
164
Baik
200
153
Baik
200
148
200
158
Baik
200
154
Baik
200
169
Baik
200
166
Baik
2400
1914
Baik
Berdasarkan Tabel 3, bahwa nilai yang diperoleh dari perhitungan terhadap tanggapan responden mengenai pemahaman ketentuan perpajakan yang dilakukan pada
7
wajib pajak badan berbentuk perseroan komanditer (CV) dan perseroan terbatas (PT) di Kota Tasikmalaya adalah sebesar 1914 dan termasuk kategori baik yang berarti bahwa pemahaman ketentuan perpajakan pada wajib pajak badan PPh berbentuk CV dan PT di Kota Tasikmalaya sudah baik atau tinggi.
Tabel 4 Rekapitulasi Tanggapan Responden untuk Variabel Transparansi dalam Pajak No.
Pertanyaan
1.
Apakah menurut Bapak/Ibu sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan Dirjen Pajak mengenai ketentuan baru perpajakan kepada masyarakat (wajib pajak) telah berjalan dengan baik ? Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa Dirjen Pajak telah melakukan sensus pajak dan sosialisasi perpajakan setiap setahun sekali ? Apakah menurut Bapak/Ibu informasi mengenai jumlah penerimaan pajak di kantor pajak pusat untuk setiap tahun anggaran cukup jelas dapat diketahui masyarakat ? Apakah Bapak/Ibu merasa perlu mengetahui/diberi tahu mengenai besarnya jumlah penerimaan pajak baik di kantor pajak pusat maupun cabang ? Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa pengalokasian penerimaan pajak yang dilakukan pemerintah telah digunakan untuk kesejahteraan rakyat melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum (sekolah, rumah sakit, jalan dll) ? Apakah menurut Bapak/Ibu penerimaan pajak didistribusikan oleh pihak yang tepat secara merata untuk pembangunan yang benar-benar membutuhkan (tepat sasaran)? Jumlah
2.
3.
4.
5.
6.
Skor Yang Ditargetkan
Skor Yang Diperoleh
Kategori
200
127
Cukup Baik
200
148
Baik
200
130
Cukup Baik
136
Cukup Baik
200
162
Baik
200
147
Baik
1200
850
Baik
200
Berdasarkan Tabel 4, bahwa nilai yang diperoleh dari perhitungan terhadap tanggapan responden mengenai transparansi dalam pajak yang dilakukan pada wajib pajak badan berbentuk perseroan komanditer (CV) dan perseroan terbatas (PT) di Kota Tasikmalaya adalah sebesar 850 dan termasuk kategori baik yang berarti bahwa masalah transparansi dalam pajak menurut wajib pajak badan PPh berbentuk CV dan PT di Kota Tasikmalaya sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah dan Dirjen Pajak.
8
Tabel 5 Rekapitulasi Tanggapan Responden untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan No.
Pertanyaan
1.
Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP? Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa sebagai wajib pajak harus mempunyai NPWP yang digunakan sebagai identitas wajib pajak ? Apakah Bapak/Ibu melaporkan sendiri SPT tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ? Apakah Bapak/Ibu mengisi dengan benar semua bagian formulir SPT tahunan ? Apakah jumlah pajak terutang yang disampaikan/dibayarkan Bapak/Ibu sesuai dengan ketentuan perpajakan dan sesuai dengan kenyataan pembukuannya (melaporkan sebenarnya) ? Apakah Bapak/Ibu membayar pajak terutang perusahaan selalu tepat waktu ? Apakah tindakan Bapak/Ibu sebagai wajib pajak terhadap tunggakan pajak membayar sebesar tunggakannya ? Apa Bapak/Ibu selalu segera melunasi tunggakan pajak apabila memiliki tunggakan?
2.
3. 4. 5.
6. 7.
8.
Jumlah
Skor Yang Ditargetkan
Skor Yang Diperoleh
Kategori
200
157
Baik
200
165
Baik
200
167
Baik
200
167
Baik
200
166
Baik
200
157
Baik
200
156
Baik
159
Baik
1294
Baik
200 1600
Berdasarkan Tabel 5, bahwa nilai yang diperoleh dari perhitungan terhadap tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak yang dilakukan pada wajib pajak badan berbentuk perseroan komanditer (CV) dan perseroan terbatas (PT) di Kota Tasikmalaya adalah sebesar 1294 dan termasuk kategori baik yang berarti bahwa kepatuhan wajib pajak badan PPh berbentuk CV dan PT di Kota Tasikmalaya sudah baik atau tinggi. Hasil Pengujian Hipotesis 1. Hasil Uji Nilai F Tabel 6 b
ANOVA
Model
Sum of Squares
Df
Mean Square
1 Regression
457.563
3
152.521
Residual
617.537
36
17.154
1075.100
39
Total
F 8.891
Sig. .000a
a. Predictors: (Constant), Transparansi dalam Pajak, Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Badan
9
Hasil pehitungan statistik menghasilkan F hitung sebesar 8,891 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikansi < 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak Badan atau dapat dikatakan bahwa Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan, dan Transparansi dalam Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepaatuhan Wajib Pajak Badan. 2. Hasil Analisis Koefisien Determinasi Tabel 7 b
Model Summary Model 1
R
Adjusted R Square
R Square a
.652
.426
.378
Std. Error of the Estimate 4.14172
a. Predictors: (Constant), Transparansi dalam Pajak, Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 16 Koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Dengan kata lain, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai R square. Dari Tabel 4.46 dapat diketahui nilai R square sebesar 0,426 artinya variabel independen
yaitu Pemahaman Akuntansi (X1), Pemahaman Ketentuan
Perpajakan (X2), dan Transparansi dalam Pajak (X3) dapat menjelaskan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) sebesar 42,6%, sedangkan sisanya sebesar 57,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dipergunakan dalam penelitian ini. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Wajib Pajak Badan PPh Berbentuk CV dan PT di Kota Tasikmalaya Dari Hasil Uji Nilai F (Tabel ANOVA), dapat diketahui secara bersama-sama atau simultan nilai Fhitung antara Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan dan Transparansi dalam Pajak adalah 8,891 dengan dk = 36 (40-3-1) dan pembilang 2, lebih besar dari Ftabel 3,26 dan nilai sigifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka Pemahaman Akuntansi (X1), Pemahaman Ketentuan Perpajakan (X2) dan Transparansi dalam Pajak (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
10
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y). Ini berarti semakin tinggi tingkat pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak badan serta masalah transparansi dalam pajak terlaksana atau berjalan dengan baik maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
IV. PENUTUP SIMPULAN 1. Pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan, transparansi dalam pajak dan kepatuhan wajib pajak badan pada wajib pajak badan PPh berbentuk CV dan PT di Kota Tasikmalaya pada umummya sudah baik atau tinggi. 2. Pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada wajib pajak badan PPh berbentuk CV dan PT di Kota Tasikmalaya. 3. Kemampuan variabel independen ini menjelaskan besarnya pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 42,6%, sementara 57,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. SARAN 1. Bagi Dirjen Pajak (Pemerintah). − untuk mempermudah tata cara pelaporan pajak dan lebih meningkatkan penyuluhan atau pelatihan mengenai akuntansi dan perpajakan. − untuk lebih meningkatkan lagi sosialisasi dalam menyebarkan peraturan-peraturan perpajakan terbaru yang meliputi tata cara penghitungan dan pelaporan pajak terutang, tarif pajak yang berlaku, sanksi atau denda yang berlaku. − memberikan layanan yang terbaik bagi wajib pajak sehingga timbul kesadaran masyarakat untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 2. Bagi Wajib Pajak − Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar dalam menopang pembangunan maka sudah seharusnya kita patuh dalam membayar pajak dengan membayar terlaksana. − Pemahaman secara benar dan tepat waktu agar pembangunan di negeri ini mengenai akuntansi dan ketentuan perpajakan serta masalah transparansi dalam pajak harus selalu dimiliki atau diketahui oleh wajib pajak badan karena dengan 11
demikian tidak akan ada kelalaian/kesalahan dalam melakukan pembayaran pajak dan penggunaan penerimaan pajak tersebut dapat terawasi sehingga korupsi dalam pajak dapat terhindar. 3. Bagi Peneliti Selanjutnya − Penelitian selanjutnya hendaknya menambah jumlah sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan badan usaha yang berbentuk CV dan PT saja, sehingga apabila diadakan penelitian selanjutnya dapat menggunakan atau menambahkan badan usaha lainnya seperti BUMN, BUMD, yayasan, koperasi, firma, kongsi dan bidang usaha lain-lainnya. − Penelitian selanjutnya hendaknya menambah indikator (jumlah item pertanyaan) untuk setiap variabel penelitian, agar hasil penelitian lebih baik lagi (dapat diketahui perbedaan hasil penelitiannya dengan hasil penelitian penulis). − Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan variabel bebas.
VI DAFTAR PUSTAKA Alsah, A. Sjarifuddin; Rahmany, A Fuad dan Ledyanto, R. Dasto. 2011. OASIS Pemotongan/Pemungutan PPh. Jakarta : Direktorat Jendral Pajak. Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2010. Perpajakan Indonesia; Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis, Edisi 3. Yogyakarta : Penerbit Andi. Ekawati, Liana dan Radianto, Wirawan Endro Dwi. 2008. Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogjakarta. Jurnal Teknologi & Manajemen Informatika, Volume 6 Edisi Khusus September. Ernawati, Sri dan Wijaya, Mellyana. 2011. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Dibidang Perdagangan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. Jurnal SPRED April 2011, Volume 1 Nomor 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia) Kayu Tangi Banjarmasin. Gunadi. 2003. Akuntansi Pajak Sesuai Dengan Undang-Undang Pajak Baru. Jakarta : Grasindo. Mardiasmo. 2006. Perpajakan, Edisi Revisi 2006. Yogyakarta : Penerbit Andi. Moh. Nazir. 2003. Metode Penelitian, Edisi Pertama. Jakarta : Ghalia Indonesia.
12
Nurmantu,Safri. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta : Granit. Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta : Graha Ilmu. Rapina; Jerry dan Carolina, Yenni. 2011. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying). Jurnal Riset Akuntansi, Vol.III No.2 Oktober. Setiyaji, Gunawan dan Amir, Hidayat. 2005. Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia. Jurnal Ekonomi Universitas Indonesia Esa Unggul Jakarta, Edisi November. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Penerbit Alfabeta. Suharli, Michell. 2009. Pelaporan Keungan Sesuai Dengan Prinsip Akuntansi. Jakarta : Grasindo. Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Wardhani, Rulyanti Susi. 2005. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan di KPP Palembang Hilir Timur. Jurnal Fordema Volume 5. Yusup, Diniaty. 2011. Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan PPh (Survei Pada Perusahaan Kontraktor di Tasikmalaya). Skripsi : Universitas Siliwangi. http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/06/11/120989/MenkeuSegera-Pecat-Pegawai-Pajak-TH. diakses 20 Mei 2012 Pukul 13.00 http://www.tasikamalayakota.bps.go.id/ diakses 17 Juni 2012 Pukul 09.04 http://www.viva.co.id/news/read/349910-satu-dekade-reformasi-pajak. diakses 15 Agustus 2012 Pukul 15.02 http://www.antaranews.com/berita/324540/pajak-sumbang-7864-persen-pendapatannegara diakses tanggal 13 Agustus 2012 Pukul 17.32
13
