A.
PROGRAM INVESTASI PUBLIK Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi/modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak jangka pendek Investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal/investasi. Penganggaran modal/investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal/investasi kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi yang mencakup: 1. Inventarisasi investasi 2. Inventarisasi investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi 3. 4. 5. 6. 7.
barang modal yang saat ini ada, apakah baik ataukah buruk. Cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada Tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang Inventarisasi kebutuhan investasi Evaluasi kelayakan investasi Kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial-budaya, finansial,
ekonomi, dan aspek distribusi. B. PENENTUAN KEBUTUHAN INVESTASI PUBLIK Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul Investasi. Salah satu penggolongannya adalah: 1. Investasi penggantian 2. Investasi penambahan kapasitas 3. Investasi baru Produktivitas barang modal diukur berdasarkan rasio antara input dengan output yang dihasilkan. Investasi dapat juga berupa investasi baru yang belum ada sebelumnya. Untuk jenis investasi baru, maka pertimbangan mengenai aspek teknis, ekonomi, sosialbudaya, dan aspek distribusi harus mendapat perhatian lebih besar.
C.
ASPEK KELAYAKAN INVESTASI Dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu investasi tertentu 1. Aspek Teknis Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak. 2. Aspek Sosial dan Budaya Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Aspek sosial budaya mencakup juga aspek legal dan lingkungan. 3. Aspek Ekonomi dan Finansial Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. 4. Aspek Distribusi Keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk itu perlu diketahui siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek investasi. E. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI PUBLIK Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik adalah: 1. 2. 3. 4.
Tingkat diskonto yang digunakan Tingkat inflasi Risiko dan ketidakpastian Capital rationing Tingkat Diskonto Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan (rate of return) yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan (required rate of return), maka proyek tersebut
harus ditolak. Penghitungan tingkat diskonto merupakan bagian yang cukup kompleks dalam analisis investasi. Pada sektor swasta terdapat dua sumber pendanaan, yaitu pembiayaan modal (equity finance) dan pembiayaan utang (debt finance). Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menyatakan social discount rate sebagai suatu tingkat yang merefleksikan preferensi masyarakat terhadap manfaat saat ini atas manfaat yang akan diterima di masa yang akan datang, atau disebut social time preference rate (STPR). Inflasi Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai riil keuntungan di masa depan yang diharapkan (expected future returns) sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Inflasi yang tinggi menyebabkan required rate of return semakin tinggi. Risiko dan Ketidakpastian Required rate of return akan semakin tinggi jika risiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial-politik, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Faktor-faktor tersebut menyumbang risiko investasi suatu negara (country risk) yang jika sudah sangat parah dapat mengarah pada kategori default country. Terjaminnya keamanan berinvestasi, penegakan hukum dan demokrasi, terjaminnya property right dan contract right dapat menurunkari risiko investasi. Capital Rationin Capital Rationing: keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Pada organisasi sektor publik, selain memperhatikan faktor-faktor di atas penilaian investasi publik juga harus memperhatikan hal-hal berikut: 1. Tingkat utang pemerintah 2. Tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan (social opportunity cost rate) 3. Social time preference rate Tingkat utang pemerintah adalah jumlah yang harus dibayarkan pemerintah sehubungan dengan perolehan sumber pembiayaan di luar pajak. Social opportunity cost
rate terkait dengan pengertian bahwa proyek pemerintah harus dapat menghasilkan tingkat keuntungan (return) yang minimal sama dengan tingkat keuntungan proyek sektor swasta dengan penggunaan dana yang sama. Sedangkan social time preference rate merefleksikan tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh masyarakat jika menunda konsumsi saat ini untuk kepentingan konsumsi di masa depan. E.
TEKNIK DASAR PENILAIAN INVESTASI PUBLIK Pada dasarnya, prinsip penilaian investasi sangat sederhana. Terdapat empat langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu: 1. Identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan Organisasi sektor publik seringkali dihadapkan pada banyak alternatif investasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Oleh karena itu perlu diidentifikasi alternatifalternatif yang memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut. 2. Menentukan
semua
manfaat
dan
biaya
dari
proyek
yang
akan
dilaksanakan (cost/benefit relationship) Perhitungan manfaat dan biaya harus pula memasukkan analisis manfaat dan biaya sosial (social
cost/benefit) yang
ditimbulkan
dari
investasi
publik
yang
akan
dilakukan Pada organisasi sektor publik biaya dan manfaat seringkali tidak dapat secara langsung diukur dengan satuan uang, sehingga teknik-teknik analisis biaya manfaat sangat cocok untuk diterapkan. 3. Menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah Langkah ketiga adalah menghitung manfaat dan biaya investasi dalam satuan rupiah. Terkadang terdapat kesulitan dalam langkah kedua ini. Kesulitan yang dihadapi adalah apabila biaya dan manfaat dari suatu proyek tidak dapat diukur dalam bentuk rupiah. 4. Memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi Rasio biaya dan manfaat atau efektivitas biaya merupakan titik awal penentuan penerimaan
proyek,
ada
banyak
ketidakpastian
yang
dapat
mempengaruhi
perhitungan. Dapat m,enggunakan analisis moneter., yang mungkin mengindikasi bahwa proyek akan memeberikan nilai uang terbaik. Terdapat beberapa teknik untuk melakukan penilaian investasi, yang dibedakan menjadi 2 metode:
1. metode penilaian invesyasi tradisional 2. metode aliran kas yang diskontokan (discounted cah flow/DCF) Net Present Benefits (NPB) Net Present Benefits (Manfaat Bersih Sekarang) merupakan nilai bersih suatu proyek dikurangi seluruh biaya pada satu tahun tertentu dari keuntungan atau manfaat yang diterima pada tahun yang bersangkutan dan didiskontokan dengan tingkat bunga yang berlaku. Net present benefit dapat dirumuskan sebagai berikut: Analisis Payback Period Metode payback period digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian investasi. Payback period merupakan teknik analisis investasi yang relatif mudah dan sederhana. Sehingga banyak digunakan. Namun demikian, Payback period mengandung kelemahan, yaitu: 1. Metode ini mengabaikan penerimaan-penerimaan investasi atau proceeds yang diperoleh setelah payback period tercapai. 2. Metode payback period mengabaikan nilai waktu uang. 3. Metode payback period tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investasi yang bersifat mutually exclusive. Analisis Biaya-Manfaat (Cost Benefit Analysis) Metode cost benefit analysis (CBA) atau benefit cost ratio merupakan cara mengevaluasi suatu proyek dengan membandingkan nilai sekarang (present value) dari seluruh manfaat keuntungan yang diperoleh dengan nilai sekarang dari seluruh biaya proyek tersebut. Kelemahan metode B-C ratio adalah tidak adanya pedoman yang jelas mengenai hal-hal yang masuk sebagai perhitungan biaya dan manfaat. Di satu sisi dapat dimasukkan sebagai biaya, namun di sisi lain dapat masuk sebagai manfaat, sehingga kemungkinan terjadi mani-pulasi besar. Secara umum, kelemahan ini disebabkan karena adanya kesulitan dalam peng-hitungan manfaat dan biaya. Biaya dianggap sebagai manfaat negatif. Dengan demikian B-C ratio dapat berpeluang memberikan hasil yang keliru dalam menentukan proyek. Analisis Efektivitas Biaya (Cost-Effectiveness Analysis)
Analisis efektivitas biaya dilakukan karena terdapat kesulitan dalam menghitung biaya dan manfaat sosial secara kuantitatif. Analisis cost-effectiveness meliputi penilaian terhadap biaya dan manfaat yang dapat dikuantifikasi, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan dating atas suatu proyek dengan pengaruh atau dampak yang tidak dapat dikuantifikasikan, namun tidak dinilai. Langkah-langkah dalam melakukan analisis efektivitas biaya adalah sebagai berikut: 1. Menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal. Hal tersebut meliputi pula penentuan biaya bangunan, peralatan, dan tanah. Hal ini penting karena sumber daya yang diperlukan oleh sebuah proyek harus dinilai pada opportunity cost penuhnya. 2. Membuat estimasi biaya yang akan terjadi (running cost) selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. 3. Membuat estimasi output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. 4. Membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan atas aktivitas yang dilakukan. 5. Mendiskontokan biaya dan manfaat yang dapat diukur untuk memungkinkan melakukan perbandingan. 6. Menjelaskan secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya dan manfaat yang tidak dapat dikuantifikasi yang akan muncul dari proyek yang akan dijalankan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa kesulitan dalam melakukan analisis efektivitasbiaya. Kesulitan tersebut terjadi pada waktu membuat estimasi atau perkiraan mengenai waktu dan besarnya jumlah biaya dan manfaat di masa datang. Kesulitan juga dialami pada saat pemilihan tingkat diskonto (discount rale) yang tepat atau penyesuaian untuk tingkat risiko dan ketidakpastian, sebagai gambaran dalam seksi pendahuluan pada analisa costbenefit
KASUS Investasi Sektor Publik Jembatan Nasional Suramadu Jembatan nasional suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa (di Surabaya) dan Pulau Madura (di Bangkalan, tepatnya timur
Kamal), Indonesia. Dengan panjang 5.438 m, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari tiga bagian yaitu jalan layang (causeway), jembatan penghubung (approach bridge), dan jembatan utama (main bridge). Jembatan ini diresmikan awal pembangunannya oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 20 Agustus 2003 dan diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009. Tujuan Pembangunan Pembangunan jembatan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura, yang selama ini dikenal sebagai daerah paling tertinggal diantara 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Keberadaan Jembatan Nasional Suramadu telah memberikan berbagai dampak (impact) yang cukup besar yang bisa diidentifikasi. Kajian Dampak (Impact Assessment) adanya Jembatan Suramadu terhadap kawasan di sekitarnya dapat teridentifikasi dengan memperhatikan tahapan evaluasi sebagai berikut :
Menentukan Indikator Keberhasilan Jembatan Suramadu Mengidentifikasi dan Menilai Dampak berdasarkan penjabaran indikator yang ditetapkan
Indikator Keberhasilan: Menurut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto. Bila dilihat dari peran Jembatan Suramadu, maka yang dijadikan tolak ukur adalah
Arus transportasi, dilihat dari terjadinya kelancaran arus manusia,barang,dan jasa. Pertumbuhan perekonomian, melalui terjalinnya potensi sumber daya kawasan,
khususnya di wilayah Madura. Pemerataan ekonomi, Kesenjangan ekonomi antara Pulau Madura dengan kawasan lain
di provinsi Jatim berkurang. Peningkatan infrastruktur, meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas secara signifikan. Penerimaan sosial-budaya, memfasilitasi terjalinnya interaksi budaya antara Jawa dan Madura dalam era modernisasi.
Identifikasi dan Penilaian Dampak :
Dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan Jembatan Suramadu dapat dilihat dari sudut pandang yaitu dampak positif dan dampak negatif. Mengacu pada indicator yang diungkapkan Menteri PU. Maka penjabaran dari dampak pembangunan jembatan Suramadu antar lain : Dampak Positif 1. Kelancaran lalu lintas Manfaat langsung dari pembangunan Jembatan Suramadu adalah meningkatnya kelancaran arus lalu lintas atau angkutan barang dan orang khususnya dalam menghubungkan pulau Madura dan pulau Jawa. Dengan semakin lancarnya arus lalu lintas berarti lebih mengefisiensikan waktu dan biaya. Berdasarkan wawancara dengan pemilik angkutan umum diketahui bahwa dengan adanya Jembatan Suramadu terjadi penghematan waktu selama sekitar 1,5 jam dan penghematan biaya sekitar 7000 rupiah per orang. 2. Merangsang tumbuhnya aktivitas perekonomian Manfaat langsung ini sudah langsung terasa ketika pertama kali Jembatan Nasional Suramadu dibuka. Diantaranya adalah tumbuhnya aktivitas perekonomian di sekitar jembatan Suramadu. Sebagai contoh adanya aktivitas PKL di sekitar kaki jembatan Suramadu. Berdasarkan fakta di lapangan bahwa PKL di kaki Jembatan Suramadu mencapai sekitar 510 PKL di tahun 2009 untuk Kabupaten Bangkalan. 3. Pertumbuhan PDRB di Madura Semakin lancarnya transportasi akan menimbulkan dampak pergerakan orang maupun barang.
Dengan demikian akan memicu peningkatan jumlah penduduk
khususnya di sekitar Jembatan Suramadu. Meningkatnya jumlah penduduk akan merangsang naiknya permintaan barang dan jasa. Selanjutnya akan merangsang meningkatnya kegiatan perekonomian, berkembangnya usaha di sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa dan meningkatnya arus barang masuk ke Pulau Madura.
Berdasarkan wacana media,menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Bangkalan menjadi yang terbesar setelah pengadaan Jembatan Suramadu dibandingkan Kabupaten lain di Madura. 4. Pertumbuhan Income Perkapita Semakin lancarnya transportasi ternyata akan meningkatkan kegiatan ekonomi yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan. Income per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika income per kapita dibandingkan dalam keadaan dengan dan tanpa Jembatan Suramadu, maka income perkapita rata-rata per tahun di Bangkalan telah bertambah sebanyak 93,63 %. 5. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Sesuai fakta yaitu adanya peningkatan jumlah penduduk kaki Jembatan Suramadu (Kabupaten Bangkalan) sebesar 59,30%. Maka akan diimbangi dengan penyediaan infrastruktur khususnya di Kabupaten Bangkalan dalam rangka memfasilitasi kebutuhan penduduk. Berdasarkan wacana media, Telkom telah mengembangkan jaringan internet di pulau Madura dengan konsep kabel fiber sebagai upaya peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia). Dampak Negatif 1. Bangkrutnya Pengusaha Mobil Pengangkut Umum (MPU) di Madura Adanya Jembatan Nasional Suramadu menyebabkan perpindahan konsentrasi aktivitas perekonomian. Selain itu, banyak penumpang yang lebih memiliih Jembatan Suramadu dengan menumpang bus. Dengan demikian, pendapatan pemilik MPU mengalami penurunan serta banyak pengusha Mobil Pengangkut Umum (MPU) di Madura yang bangkrut.
Ahmad, salah seorang pengelola MPU di Pamekasan mengaku, saat ini pendapatan MPU di Madura turun sekitar 50% dibandingkan sebelum adanya Jembatan Nasional Suramadu. 2. Menurunnya Pendapatan Industri Jasa Penyeberangan di Selat Madura Jumlah penumpang fery yang turun drastis (mencapai hingga 40%) membuat perusahaan penyeberangan mulai merumahkan karyawannya. Merumahkan disini berarti mepekerjakan pekerjanya dengan sistem kerja 3 hari sekali. Berdasarkan identifikasi salah satu industri Jasa Penyeberangan (PT.PWT) mengaku telah merumahkan karyawannya hingga mencapai 50%. 3. Pertumbuhan PKL di Kaki Suramadu Tidak Terkendali Adanya Jembatan Suramadu telah memicu aktivitas perekonomian di kaki Jembatan Suramadu. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan PKL. Akan tetapi, tidak adanya penataan PKL di kaki Suramadu telah menimbulkan pertumbuhan jumlah PKL yang tidak terkendali. Hal ini tentunya akan merusak estetika kaki Jembatan Suramadu. Menurut Ketua Komisi Kesejahteraan, Achmad Iskandar dalam pertemuan dengan pemerintah Jawa Timur diungkapkan bahwa saat ini ada lebih dari 1000 PKL yang berdiri di kaki jembatan Suramadu. 4. Dampak Sosial-Budaya Madura dikenal dengan budaya keagamaan yang kuat. Fakta lapangan menunjukkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di Madura masih rendah. Apabila masyarakat Madura tidak dipersiapkan, maka dikhawatirkan budaya lokal akan semakin luntur. Hal ini dikarenakan belum siapnya SDM di Madura melakukan integrasi budaya lokal dengan budaya modern. Sebagai contoh di Kbupaten Sampang,pada tahun 2000 menunjukkan lulusan SD yang melanjutkan pendidikannya ke SMP, hanya berkisar 50 persen. Sedangkan, lulusan SLTP yang mempunyai keinginan melanjutkan ke SMA, hanya sekitar 60 persen
Untuk menjaga keberhasilan pembangunan Jembatan Suramadu berdasarkan indikator tersebut perlu memperhatikan pemerataan perekonomian dan peningkatan Sumber Daya Alam. Dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Peningkatan mutu fasilitas pendidikan Hal ini dikarenakan mutu fasilitas pendidikan yang ada saat ini masih kurang, apalagi di daerah pedalaman. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan mutu fasilitas pendidikannya untuk mempersiapkan SDM di Madura untuk bersaing di era globalisasi. 2. Pengembangan infrastruktur pendukung Dengan terealisasinya Jembatan Suramadu, maka perlu infrstuktur pendukung sehingga nantinya terjadinya pemerataan. Sarana pendukung yang bisa dikembangkan diantaranya : 3.
Pelebaran jalan arteri Bangkalan-Sumenep menjadi 4 jalur; Pegembangan fungsi Lapangan Terbang Trunojoyo Sumenep; Pengembangan Pelabuhan Kalianget di Sumenep; Pengembangan Pelabuhan Tanjung Bumi di Bangkalan; Peningkatan pasokan daya listrik PLN; Penyediaan sarana air bersih yang memadai bagi pemukiman dan industri Persiapan mental masyarakat Madura Melalui peningkatan pendidikan agama dan kebudayaan di sekolah-sekolah. Supaya generasi muda Madura mampu menjaga dan melestarikan budaya lokal yang ada.
Kesimpulan Berdasarkan indikator yang ditetapkan di atas, maka dampak positif dari adanya jembatan Suramadu adalah dari Arus transportasi (kelancaran lalu lintas), Pertumbuhan Perekonomian (Pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan income perkapita), dan Peningkatan infrastruktur (Terjadinya percepatan penyediaan infrastruktur) Sedangkan indikator tersebut apabila tidak mencapai keberhasilan. Maka akan mendatangkan dampak negative seperti kajian di atas yaitu Tidak meratanya perekonomian (pertumbuhan
kegiatan perekonomian terjadi di Labang, kegiatan perekonomian di Kamal mengalami penurunan) serta belum siapnya SDM di Madura untuk melakukan integrasi budaya.
