BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan, dan akuntabel dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Namun dalam kenyataan penyelenggaraan pelayanan publik, masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaksiapan dalam menanggapi masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. Kondisi dan perubahan yang sangat cepat tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna
mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan
sistem
pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. Usaha aparatur negara pada dasarnya adalah pembinaan, penertiban, dan penyempurnaan aparatur negara baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, tatalaksana, dan pengawasan. Percepatan pendayagunaan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan sasaran mengubah pola pikir (mindset), budaya kerja (culture-set), dan sistem manajemen pemerintahan, sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat tercapai.
Upaya
tersebut
dilaksanakan
secara
berkelanjutan
dan
berkesinambungan yang berujung pada pelayanan publik yang prima. Reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik, sejalan dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terutama dalam melaksanakan evaluasi kinerja serta dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu disusun pemeringkatan kinerja pelayanan publik, sebagaimana diamanahkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009. Peningkatan kinerja pelayanan dan profesionalisme birokrasi menjadi suatu tuntutan yang tidak bisa ditunda. Disamping itu, peningkatan transparansi, good governance dan clean goverment juga merupakan upaya penting yang perlu dilaksanakan segera. Pelaksanaan evaluasi kinerja juga ditujukan untuk memberikan apresiasi terhadap unit pelayanan yang mempunyai peringkat
tertinggi atau telah melaksanakan pelayanan prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan, dan akuntabel. Pemberian apresiasi berupa penghargaan sebagai bagian dari pembinaan aparatur negara. Pemberian penghargaan tersebut merupakan langkah strategis sebagai upaya mendorong perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memberikan stimulus atau motivasi, semangat perbaikan, dan inovasi pelayanan, serta melakukan penilaian untuk mengetahui gambaran kinerja yang obyektif dari unit pelayanan. Agar evaluasi kinerja tersebut dapat dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel, diperlukan suatu pedoman penilaian kinerja unit pelayanan publik. Reformasi tersebut harus dimaknai sebagai penyempurnaan yang dinamis, terus menerus, dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi sehingga pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik. Reformasi Birokrasi yang dilakukan Departemen Keuangan merupakan kelanjutan dari Reformasi Keuangan Negara yang diamanatkan dalam : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Dalam rangka pencapaian peningkatan kinerja, untuk itu dibutuhkan alat ukur kinerja sebagai penilaian pelayanan publik. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Untuk mengetahui bagaimana pelayanan publik suatu instansi, dapat dilakukan dengan menilaia kinerja unit pelayanan publik salah satunya dengan cara membuat standar pelayanan. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dalam hal ini, peneliti akan mengambil implementasi reformasi birokrasi terhadap kinerja KPPN Surabaya I sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.Dalam Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Kinerja pelayanan diukur dengan indikator sebagai berikut: 1. Visi, Misi, dan Motto Pelayanan 2. Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan 3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan 4. Sumber Daya Manusia (SDM) 5. Sarana dan Prasarana Pelayanan 6. Penanganan Pengaduan 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
8. SistemInformasi Pelayanan Publik 9. Produktivitas dalam Pencapaian Target Pelayanan
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka
rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “ Bagaimana kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I sebagai unit Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012? ”
1.3
Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I sebagai unit Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 . 1.4
Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini dapat membantu untuk memperoleh suatu jawaban
atas pertanyaan dalam rumusan masalah yang terkait baik dari segi akademik, segi praktis, dan segi penelitian lanjutan. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :
1. Kontribusi Praktis a. Untuk memberikan wawasan kepada pihak manajemen perusahaan akan pentingnya penilaian kinerja perusahaan. b. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen perusahaan sebagai alat untuk mengukur serta memperbaiki kinerja perusahaan. 2. Kontribusi Teoritis a. Dapat menerapkan ilmu yang di dapatkan di bangku kuliah serta membandingkannya dengan realita yang ada di perusahaan. b. Menambah
wawasan
bagi
penulis
untuk
dapat
menganalisis,
memahami, memecahkan suatu masalah yang ada di perusahaan. c. Untuk memberikan referensi bagi pembaca yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut.
1.5
Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian yaitu suatu batasan studi yang menjelaskan
fokus studi agar pembahasan tidak melebar atau bahkan menimbulkan perbedaan presepsi. Dengan demikian, supaya penelitian yang dilakukan lebih terfokus dan terarah maka penelitian ini dibatasi oleh subyek maupun obyek penelitian. Subyek dalam penelitian ini adalah Perusahaan Badan Umum Milik Negara (BUMN) yang akan diteliti, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I. Sedangkan obyek dalam penelitian ini yaitu Implementasi Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Surabaya I.
