6) di Rabat, pidato kepada bangsa

HM Raja: Pidato Pesan untuk Bangsa Maroko (teks lengkap) Oleh : Popi Rahim Selasa, 21 Juni 2011 18:00

Rabat - HM Raja Mohammed VI Jumat pekan lalu (17/6) di Rabat, pidato kepada bangsa.

Berikut ini naskahnya yang dikutip dari MAP (Maghreb Arabe Presse);

Segala puji atas perdamaian Semoga Allah dan rahmat atas Nabi, kawan-kawan dan saudaranya.

Pokok setia saya,

Saya berbicara kepada Anda hari ini untuk memperbarui komitmen bersama kami melalui sebuah konstitusi baru, dalam proses menyelesaikan pembangunan Negara yang didasarkan pada aturan hukum dan pada lembaga-lembaga demokratis, dan tegas menetapkan prinsip-prinsip dan mekanisme tata pemerintahan yang baik, memberikan kewarganegaraan yang bermartabat dan memastikan keadilan sosial.

Ini merupakan keinginan saya, sama erat dengan para pemangku kepentingan bangsa. Berkat pendekatan ini kita telah berhasil, 3 bulan setelah meluncurkan proses revisi konstitusi, untuk mengembangkan sebuah piagam konstitusi baru demokratis berdasarkan kerangka acuan yang ditetapkan dalam pidato sejarah 9 Maret 2011 lalu , didukung secara nasional. Hal ini juga didasarkan pada saran dari partai politik dan serikat buruh, kelompok masyarakat dan organisasi pemuda, serta karya kreatif dari Komite Penasehat, di samping upaya konstruktif Mekanisme Politik, baik yang telah ditetapkan untuk tujuan ini.

Saya ingin memuji kontribusi demokratis dari semua pihak dan pemangku kepentingan yang terlibat. Melalui pendekatan partisipatif, kami telah berhasil merombak Konstitusi saat ini dan mengembangkan naskah konstitusi baru. Yang terakhir ini memiliki karakteristik yang unik yang berkaitan dengan 3 aspek: metodologi, format dan konten.

Sebagai metodologi, ini adalah yang pertama dalam sejarah negeri kita - bahwa Konstitusi yang baru diambil oleh Maroko, untuk semua Maroko.

1 / 11


Sebagaimana bentuk, didasarkan pada tata letak baru yang menyangkut semua bab, dari pembukaan - yang merupakan bagian integral dari Konstitusi – pd pasal terakhir. Naskah baru sehingga tersusun atas 180 naskah, meningkat dari 108 dari naskah versi sebelumnya.

Sehubungan itu, draf naskah adalah model khas Maroko konstitusional yg didasari pada dua pilar yang saling melengkapi:

- pertama, komitmen terhadap nilai-nilai bangsa Maroko yang abadi, pelestarian dan wujud kepercayaan kepada saya, disebuah negara Islam di mana Raja dan Amirul Mukminin menjamin perlindungan iman dan menjamin kebebasan praktek keagamaan.

draf Konstitusi dari status negara kita sebagai konstituen dari Maghreb, serta komitmen untuk membangun Uni Maghreb, mengkonsolidasikan persaudaraan Arab dan Islam serta solidaritas Afrika, memperluas dan diversifikasi kerjasama serta kemitraan hubungan dengan tetangganya Eropa dan Mediterania dan dengan semua negara di seluruh dunia, dan menegaskan status Maroko sebagai Negara modern berkomitmen untuk konvensi PBB, dan sebagai anggota aktif dari komunitas internasional.

- kedua, menegaskan fitur dan mekanisme kodrat parlemen sistem politik Maroko, yang pada dasarnya adalah berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan bangsa, supremasi konstitusi sebagai sumber dari segala kekuatan, dan hubungan antara jabatan publik dan akuntabilitas, sebagai bagian dari efisien, sistim konstitusional yang rasional yang intinya elemen merupakan keseimbangan, kemerdekaan dan pemisahan kekuasaan, dan yang terpenting tujuannya adalah kebebasan dan martabat warga negara.

Salah satu perubahan yang membuktikan pemisahan kekuasaan dan definisi yang jelas tentang hak prerogatif mereka adalah pemecahan atas Pasal 19 saat ini dalam dua naskah :

* artikel terpisah menyangkut agama eksklusif kekuasaan raja , panglima setia dan Dewan Presiden Ulama Tinggi, sebuah lembaga yang telah diangkat ke peringkat konstitusional.

2 / 11


* naskah lain menentukan status Raja sebagai Kepala Negara dan Perwakilan Agung Negara . Dia adalah simbol persatuan bangsa dan penjamin kelangsungan dan keberlanjutan, dan kemerdekaan Kerajaan, integritas kedaulatan dan teritorial. Raja adalah panduan dipercaya dan arbiter tertinggi yang dipercayakan dengan tugas menjaga pilihan demokratis dan memastikan berfungsinya lembaga-lembaga konstitusional, ia adalah di atas semua jenis afiliasi.

Raja itu akan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kedaulatan, arbitrase dan jaminan yg ia memberikan, dan yang disebutkan dalam naskah ini, sesuai dengan ketentuan tegas yg diatur dalam naskah lain dari Konstitusi; undang-undang yg akan tetap dr yurisdiksi eksklusif Parlemen.

Pokok dr kesetiaan saya, merupakan projek dr konstitusional resmi lebih dari sebuah naskah utama legislatif. Saya menganggap itu menjadi landasan model pembangunan demokrasi khusus Maroko - ikatan sejarah baru antara Takhta dan rakyat, seperti tercermin dalam 10 elemen dasar berikut:

# Pertama: mengabadikan dalam Konstitusi kewarganegaraan berbasis Monarki dan kewarganegaraan Raja melalui berikut:

- menetapkan bahwa seorang Raja dapat diganggu gugat, dan bahwa penghormatan harus karena dia sebagai Raja, Amirul Mukminin dan Kepala Negara.

- Mengatur usia hukum untuk Raja pada 18, bukan 16, seperti halnya saudara-saudari Maroko.

- Mempercayakan presiden atas Dewan Kabupaten terhadap presiden Mahkamah Konstitusi, mengingat bahwa yang terakhir adalah lembaga yang bertanggung jawab menegakkan Konstitusi. Ini memperkuat misi inti dari Dewan. Semua kekuasaan konstitusional untuk diwakili di dalamnya sebagai akibat dari menambah keanggotaannya Kepala Pemerintah dan Wakil Ketua Dewan Tinggi Cabang Yudisial, demikianpula, representasi Ulama dalam Dewan Kabupaten akan ditingkatkan, karena Sekretaris Jenderal Dewan Tinggi Ulama akan menjadi anggota Dewan Kabupaten.

3 / 11


# Kedua: konstisuional bahasa Amazigh sebagai bahasa resmi Kerajaan, bersama Arab:

Mengingat karakteristik kohesi berbagai komponen kita terpadu, yang kaya dan beragam identitas nasional kita - termasuk komponen Arab-Islam, Berber, Sahara, Afrika, Andalusia, Yahudi dan Mediterania – draf Konstitusi menegaskan status bahasa Arab sebagai bahasa resmi Kerajaan, dan menyediakan bahwa Negara janji untuk melindungi dan mempromosikan itu.

Hal ini juga memberikan konstitus bahasa Amazigh sebagai bahasa resmi juga, dalam kerangka inisiatif perintis yang merupakan puncak dari suatu program tindakan untuk merehabilitasi bahasa Amazigh sebagai warisan milik semua Maroko. Karakter resmi bahasa Amazigh secara bertahap akan diterapkan melalui undang-undang organik, yang akan menentukan jalan dan maksud mengintegrasikannya dalam mengajar dan di sektor publik dasar.

Secara paralel, draf Konstitusi menyediakan untuk promosi semua ekspresi bahasa dan budaya di Maroko, terutama budaya Hassani, yang merupakan fitur khas dari provinsi yang kita cintai yakni Sahara.

Konsisten dengan keinginan saya untuk meningkatkan keterampilan kaum muda kita dan sumber daya manusia - sehingga mereka dapat mengakses pengetahuan dan globalisasi yang berbasis masyarakat, dan pada saat yang sama memiliki perintah yang baik dari ilmu pengetahuan dan teknologi -, yang dlm draf Konstitusi menyebutkan kebutuhan untuk belajar bahasa terkemuka di dunia internasional, dalam kerangka strategi yang berpikir, strategi yang jelas akan mendukung persatuan nasional. Ini adalah tugas yang akan diawasi oleh sebuah dewan yang lebih tinggi yang misinya adalah untuk mempromosikan budaya Maroko serta bahasa nasional dan resmi, dan untuk merampingkan tindakan dari lembaga terkait, termasuk badan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan bahasa Arab.

# Ketiga: mengabadikan dalam Konstitusi semua hak asasi manusia karena mereka diakui secara universal, dengan mekanisme yang berlaku dan jaminan penegakan hukum. Akibatnya, Konstitusi Maroko menjadi sebuah konstitusi hak asasi manusia serta piagam hak-hak kewarganegaraan dan kewajiban.

4 / 11


Dalam hal ini, draf UUD menyediakan untuk keunggulan pra-perjanjian internasional. Sebagai diratifikasi oleh Maroko - atas legislasi nasional, serta kesetaraan gender dalam hak-hak sipil, dalam rangka menghormati Konstitusi, dan hukum Kerajaan yang berasal dari Islam. Draft Konstitusi juga menyediakan untuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam semua bidang , hak politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang terkait, semuanya didirikan dalam sebuah mekanisme untuk mempromosikan kesetaraan gender.

Draft Konstitusi menegaskan komitmen untuk semua. hak asasi manusia, terutama praduga tak bersalah dan menjamin kondisi bagi persidangan yang adil. Ini mengkriminalisasi penyiksaan, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang dan segala bentuk diskriminasi dan tidak manusiawi, merendahkan praktek. Draft Konstitusi juga menjunjung tinggi kebebasan pers dan berekspresi dan berpendapat, serta hak untuk mengakses informasi dan menyerahkan petisi, sesuai dengan norma-norma dan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang organik.

Jaminan konstitusional tentang hak-hak kelas pekerja telah diperkuat dalam rangka untuk mempromosikan keadilan sosial dan solidaritas nasional, di samping kebebasan inisiatif swasta dan aturan hukum di sektor korporasi (corporate).

# Keempat:. Sebuah cabang eksekutif dipimpin oleh Kepala Pemerintah, sesuai dengan praktik demokrasi:

Dalam hal ini, status konstitusional "Perdana Menteri" akan diangkat dengan "Kepala Pemerintah" dan cabang eksekutif, ia akan ditunjuk dari partai yang memenangkan pemilihan umum, dengan demikian membenarkan bahwa pemerintah akan dapat hasil dari pemilihan umum langsung.

Menyatakan otoritas penuh dari Kepala Pemerintah atas anggota kabinet, Konstitusi memberikan Kepala Pemerintah kekuatan untuk mengusulkan dan memberhentikan anggota kabinet, untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan tindakan pemerintah, dan mengawasi pelayanan publik. Dengan demikian, Kepala Pemerintah telah diberikan kewenangan pengangkatan, melalui dekrit, di posisi sipil, sesuai dengan undang-undang organik yang akan menentukan daftar dari posisi ini serta kondisi yang dibutuhkan untuk memegang jabatan publik atas dasar prestasi, transparansi dan kesempatan yang sama untuk semua warga negara Maroko.

5 / 11


Raja, pada proposal oleh Kepala Pemerintah dan atas inisiatif dari menteri terkait, akan melaksanakan kekuatan pengangkatan, pada Dewan Menteri, dalam beberapa senior pemerintah posisi, seperti dari wali, gubernur, duta besar dan pejabat yang bertanggung jawab badan-badan keamanan domestik dan lembaga-lembaga nasional strategis. Adapun janji di militer, mereka tetap merupakan hak prerogatif, eksklusif kedaulatan Raja, Panglima dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Kerajaan.

Draft Konstitusi juga memberdayakan Kepala Pemerintah untuk membubarkan Perwakilan DPR, dan menekankan bahwa Raja itu akan berkonsultasi dengannya sebelum mengumumkan keadaan pengecualian atau pembubaran Parlemen. Ini menentukan kondisi yang harus diamati dalam setiap kasus untuk memastikan pemisahan kekuasaan serta keseimbangan dan kerjasama antara cabang-cabang.

Untuk memberikan Pemerintah dengan dasar konstitusional bagi pelaksanaan peraturan dan kekuasaan eksekutif, Dewan Pengurus telah diabadikan dalam Konstitusi; kekuasaannya telah ditentukan dan diklarifikasi dalam koordinasi dengan dan dalam terang kekuasaan Dewan Menteri.

* Dewan Menteri diselenggarakan di bawah pimpinan Raja, atas inisiatif atau atas permintaan Kepala Pemerintahan, yang berpartisipasi dalam proses bersama dengan para menteri saja. Raja dapat mendelegasikan ketua Dewan kepada Kepala Pemerintah, berdasarkan agenda tertentu, Tujuannya adalah untuk meningkatkan otoritas eksekutif atas Kepala Pemerintahan. Adapun Dewan Pengurus, hal ini diketuai oleh Kepala Pemerintahan, atas inisiatif, dengan partisipasi semua anggota kabinet.

* Sebagai regards hak prerogatif, Dewan Pengurus harus memiliki luas, kekuasaan eksekutif spesifik, beberapa yang akan bersifat pengambilan keputusan, dan lain-lain karakter deliberatif, yang terakhir akan dirujuk ke Dewan Menteri untuk mengambil keputusan, sebagai bagian dari kekuasaan yang dipertahankan oleh kedua dalam hal strategi, arbitrase dan kebijakan umum, termasuk pelestarian keseimbangan makro-ekonomi dan keuangan, yang kini telah menjadi norma konstitusi.

# Kelima:. Sebuah cabang legislatif yang memegang kekuasaan legislatif dan peraturan yang kuat serta kewenangan untuk menilai kebijakan pemerintah. Draft Konstitusi menegaskan keutamaan dari DPR, yang akan memiliki kata terakhir dalam ratifikasi teks legislatif. Hal ini juga akan memiliki kekuasaan lebih besar dalam hal kontrol atas pemerintah, terutama karena

6 / 11


pemerintah akan bertanggung jawab hanya untuk Parlemen. Kekuatan undang-undang dan berlakunya semua hukum akan menjadi hak prerogatif eksklusif Parlemen, dan domain hukum karena itu akan meningkat dari 30 bidang saat ini lebih dari 60 dalam Konstitusi yang diusulkan.

Untuk meningkatkan standar moral dalam tindakan parlemenn, Konstitusi melarang partai draft-switching dan membatasi kekebalan parlemen untuk ekspresi pendapat saja, untuk mengesampingkan kasus pidana biasa. Draft Konstitusi juga membatalkan Pengadilan Tinggi bagi anggota kabinet, sehingga mengkonfirmasikan prinsip kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum dan peradilan.

# Keenam: Set up sistem khusus dan mekanisme yang efektif untuk oposisi parlemen dalam rangka meningkatkan status dan peran dalam memperkaya tindakan parlemen, baik dari segi legislasi dan kontrol. Sekarang memiliki hak untuk perwakilan proporsional di seluruh tubuh dan organ Parlemen. Draft Konstitusi juga menetapkan bahwa Kepala Pemerintah harus membuat laporan kemajuan kepada Parlemen pada tindakan pemerintah, dan menjawab pertanyaan tentang kebijakan publik. Demikian pula, rancangan Konstitusi menurunkan kuorum yang dibutuhkan untuk memindahkan gerakan mengecam, membentuk komisi penyelidikan dan merujuk tagihan ke Mahkamah Konstitusi. Komite parlemen akan memiliki hak untuk menjawab pertanyaan para pejabat yang bertanggung jawab atas administrasi dan institusi publik.

# Ketujuh:. Meningkatkan status peradilan sebagai cabang yang otonom dari eksekutif dan legislatif, sehingga mengkonfirmasikan independensi peradilan, yang saya sebagai penjamin. Draft Konstitusi secara eksplisit mengatakan bahwa sementara penilaian yang diucapkan dalam nama Raja, mereka harus konsisten dengan hukum. Untuk melestarikan diganggu gugat peradilan, draft UUD mengkriminalisasi campur tangan, korupsi atau pengaruh menjajakan berkaitan dengan peradilan.

Demikian pula, UUD draft set up 'Dewan Tinggi Cabang Yudisial, sebagai lembaga konstitusional yang dipimpin oleh Raja, dalam penggantian Dewan Tinggi Kehakiman, dengan maksud untuk memberikan otonomi administratif dan keuangan untuk Dewan Tinggi baru. Hal ini juga membuat Presiden Pengadilan Kasasi Presiden Eksekutif Dewan - bukan Menteri Kehakiman dalam Konstitusi saat ini - tujuannya adalah untuk memperkuat pemisahan kekuasaan.

Demikian pula, komposisi baru. Dewan telah ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah wakil terpilih dari hakim, serta representasi hakim perempuan, membuat keanggotaan Dewan yakin

7 / 11


adalah terbuka untuk kepribadian dan lembaga yang beroperasi di bidang hak asasi manusia dan mempertahankan kemerdekaan yudisial.

Dewan kekuatan juga telah diperluas untuk mencakup, di samping isu-isu karir hakim, fungsi inspeksi serta ekspresi pendapat pada teks-teks legislatif dan peraturan yang berkaitan dengan peradilan, dan penilaian dari sistem peradilan.

Untuk mengkonfirmasi prinsip supremasi konstitusi dan hukum, Dewan Konstitusi telah diangkat ke peringkat sebuah 'MK' dengan kekuatan yang luas yang, di samping hak prerogatif yang ada, termasuk memeriksa konstitusionalitas konvensi internasional dan putusan sengketa antara Negara dan daerah. Dalam rangka mempromosikan kewarganegaraan demokratis, Pengadilan ini telah diizinkan untuk melihat ke dalam klaim penggugat 'mengenai inkonstitusionalitas hukum yang Kehakiman dapat dianggap merugikan hak konstitusional dan kebebasan.

# Kedelapan: lembaga-lembaga konstitusi kunci tertentu, sementara membiarkan pintu terbuka untuk pendirian - melalui naskah-naskah hukum atau peraturan - mekanisme dan institusi lain dalam rangka mempromosikan partisipasi kewarganegaraan dan demokrasi:

Dengan demikian, beberapa lembaga telah diabadikan dalam Konstitusi, seperti Lembaga Al-Wasseet (Ombudsman), Dewan Komunitas Maroko Luar Negeri, dan Otoritas Tinggi untuk Komunikasi Audiovisual. Demikian pula, kekuasaan Dewan Ekonomi dan Sosial telah diperluas untuk mencakup isu-isu lingkungan, dan orang-orang dari Dewan Pendidikan Tinggi telah meningkat menjadi meliputi pelatihan dan penelitian ilmiah.

Juga diabadikan dalam Konstitusi yang diusulkan Dewan Nasional untuk Hak Asasi Manusia. Selain itu, status konstitusional partai politik, serikat buruh, organisasi profesional dan kelompok-kelompok masyarakat sipil telah ditingkatkan melalui alokasi beberapa artikel untuk setiap kategori.

Untuk memberikan orang-orang muda sebuah forum kelembagaan untuk berekspresi dan perdebatan, saya. sangat antusias untuk membentuk Dewan untuk Pekerjaan Pemuda dan Masyarakat sebagai institusi dengan peran proaktif yang dirancang untuk memungkinkan orang muda untuk berkontribusi untuk membangun bangsa berdasarkan keadilan kesatuan, martabat

8 / 11


dan sosial, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab.

# Kesembilan: Memperkuat mekanisme pemerintahan yang baik, integritas di sektor publik, dan perjuangan melawan korupsi, melalui pembentukan sistem, koheren penuh kelembagaan nasional. Untuk tujuan ini, peran Pengadilan Auditor dan Pengadilan Daerah Auditor akan diperkuat dalam hal pengendalian uang publik dan penegakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas tanggung jawab, dan pencegahan impunitas. Dewan Daya Saing dan Otoritas Nasional untuk integritas dan pencegahan dan memerangi korupsi akan diabadikan dalam Konstitusi.

Seperti keamanan, dalam akseptasi strategis istilah, telah menjadi tantangan global, saya sangat ingin menyediakan negara kita dengan mekanisme kelembagaan penasihat dalam bentuk Tertinggi Dewan Keamanan dibawah kepemimpinan saya. Aku mungkin mendelegasikan kepemimpinan Dewan kepada Kepala Pemerintah, berdasarkan agenda sepatutnya ditentukan. Kepala, cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif serta para menteri, pejabat dan kepribadian yang bersangkutan akan menjadi anggota Dewan. Dewan Keamanan akan bertanggung jawab atas manajemen internal dan eksternal masalah keamanan strategis, serta hal-hal struktural dan darurat. Ini akan berfungsi sebagai alat proaktif untuk memastikan tata kelola keamanan yang baik.

Subyek setia saya,

Persepsi keseluruhan kami demokrasi dan pemerintahan yang baik tidak berhenti pada redistribusi hanya kekuasaan pusat;. Melainkan , itu didasarkan pada distribusi kekuasaan dan sumber daya antara otoritas pusat dan daerah, dalam kerangka sistem regionalisasi canggih yang saya anggap sebagai pilar reformasi luas dan modernisasi lembaga negara.

Elemen dasar kesepuluh jatuh dalam kerangka visi ini. Ini kekhawatiran mengabadikan, dalam Konstitusi, negara kita sebagai pemersatu daerah; negara berdasarkan sistem, demokrasi sangat terdesentralisasi, yang berusaha untuk mencapai pembangunan manusia dan berkelanjutan terpadu, dalam kerangka persatuan nasional Negara dan teritorial integritas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keseimbangan dan solidaritas nasional dan regional.

9 / 11


Untuk menyoroti hal ini pilihan strategis dalam Konstitusi rancangan, bab telah dikhususkan untuk pemerintah lokal dan regionalisasi maju, mengingat kerangka referensi saya ditetapkan dalam pidato bersejarah saya pada tanggal 9 Maret 2011. Sebuah hukum organik akan menentukan kekuatan Negara dan daerah, di samping organisasi, sumber daya dan mekanisme regionalisasi.

Subyek setia saya,

Seperti yang sempurna karena mungkin, suatu konstitusi tidak pernah tujuan itu sendiri, melainkan sarana untuk pembentukan lembaga-lembaga demokratis. Yang terakhir ini memerlukan reformasi dan politik merombak di mana semua stakeholder harus ambil bagian, sehingga mencapai ambisi bersama kita, yaitu untuk mempromosikan pembangunan dan memungkinkan semua warga negara kita untuk menjalani kehidupan yang bermartabat.

Dalam hal ini, ketika Hamba Pertama bangsa menyelesaikan tugas warga negara, dan suara "Ya" untuk Konstitusi rancangan yang akan disampaikan kepada orang lain melalui referendum, itu karena keyakinan bahwa UUD draft sepatutnya memperhitungkan prinsip-prinsip demokrasi, berorientasi pembangunan lembaga dan mekanisme tata kelola yang baik diperlukan, dan karena perlindungan hak dan martabat semua Maroko, sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan aturan hukum.

Aku akan memilih "Ya" karena saya yakin bahwa esensi demokrasi Konstitusi rancangan akan memberikan dorongan yang kuat untuk penyelesaian akhir dari penyebab adil Sahara Maroko, berdasarkan Inisiatif Otonomi kita. Ini juga akan meningkatkan kepemimpinan daerah Maroko sebagai sebuah Negara dengan pendekatan, benar-benar khas kesatuan berbasis demokrasi.

Oleh karena itu saya memanggil partai politik, serikat buruh dan organisasi-organisasi masyarakat sipil, yang berpartisipasi secara bebas, dari awal sampai akhir, dan dengan rasa ingin komitmen, dalam mengembangkan rancangan Konstitusi, untuk mencari untuk memobilisasi orang Maroko, tidak hanya untuk tujuan pemungutan suara rancangan Konstitusi, tetapi juga untuk memastikan bahwa itu akan diterapkan. Memang, itu merupakan cara terbaik untuk pemenuhan aspirasi sah dari tanggung jawab kami, orang muda waspada, dan semua Maroko, yang bercita-cita untuk mencapai ambisi bersama kami untuk membangun bangsa kita tentang dasar yang kokoh ketenangan, persatuan, demokrasi stabilitas, pembangunan, kemakmuran, keadilan, martabat, aturan hukum dan Negara lembaga berbasis.

10 / 11


Aku akan berada di garis depan, mencari sebuah implementasi yang optimal dari proyek ini konstitusional canggih yang memperkuat fondasi konstitusional, monarki demokrasi, parlemen dan sosial, setelah rancangan Konstitusi telah, oleh Grace Yang Mahakuasa, telah disetujui oleh referendum, 1 Juli mendatang.

"Katakanlah: 'Ini adalah cara saya: Saya mengundang kepada Allah, - pada bukti yang jelas sebagai melihat dengan mata seseorang, - saya dan siapapun yang mengikuti saya'."

Firman Tuhan adalah Kebenaran.

Wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh

11 / 11

6) di Rabat, pidato kepada bangsa

Recommend Documents