5.1.
TATA CARA PENYELENGGARAAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
5.1.1. Transparansi Transparansi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya dapat diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan ataupun membutuhkan untuk mengetahui informasi-informasi mengenai konsep PNPM Mandiri Perkotaan, kebijakan serta pengambilan keputusan, perkembangan kegiatan dan keuangan, serta informasi-informasi lainnya dari para pelaku PNPM Mandiri Perkotaan, baik di tingkat pusat, daerah maupun masyarakat . Dalam hal ini, semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan keuangan dana bantuan PNPM Mandiri Perkotaan harus dipublikasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat luas serta pihak-pihak lainnya secara terbuka melalui berbagai saluran media, seperti pertemuan, media elektronik, media cetakan dan sebagainya. Pada tataran masyarakat dan pelaku lainnya, maka notulensi pertemuan, kebijakan, kondisi dan laporan keuangan bulanan, nama serta jumlah pinjaman, jenis kegiatan yang diusulkan, penunggak pinjaman, dan lain-lain juga harus disebarluaskan ke masyarakat melalui berbagai saluran media, termasuk ditempelkan di papan-papan pengumuman di tempat-tempat strategis di seluruh kelurahan/desa. Pada sisi lain, PNPM Mandiri Perkotaan juga berupaya mendorong masyarakat luas untuk menuntut hak atas segala informasi yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan serta dana bantuan PNPM Mandiri Perkotaan oleh pelakupelaku PNPM Mandiri Perkotaan. Sebaliknya, pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perkotaan dan masyarakat penerima manfaat didorong pula untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat serta pihak terkait lainnya yang ingin mengetahui informasi dana serta kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan. Penerapan transparansi secara konsisten oleh seluruh pelaku PNPM Mandiri Perkotaan tersebut pada dasarnya dimaksudkan, antara lain; (1) terbangunnya komunikasi yang baik antar pelaku PNPM Mandiri Perkotaan; (2) tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kontrol sosial untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kontrol sosial, (3) menghindarkan salah komunikasi ataupun salah persepsi, (4) mendorong proses masyarakat belajar dan “melembagakan” sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakannya, (5) membangun kepercayaan semua pihak (trust building) terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan secara keseluruhan, serta sehingga pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, prinsip dan nilai universal. Pelaksanaan transparansi oleh seluruh pihak yang berkepentingan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PNPM Mandiri Perkotaan, misalnya Pedoman Umum PNPM, Petunjuk Operasional Umum, Petunjuk-Petunjuk Teknik, Surat Keputusan PMU, Keppres, AD/ART, dan sebagainya
V- 1
Transparansi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan ini harus dilakukan di semua tataran, antara lain sebagai berikut: a. Di tataran penyelenggara Program Untuk menjaga agar transparansi pengelolaan Program ini dapat selalu dijaga, maka di tataran penyelenggara harus dilakukan hal-hal sebagai berikut: • Secara periodik PMU/Satker wajib mensosialisasikan substansi dan ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan, baik di tataran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten maupun masyarakat sesuai kebutuhan. Sosialisasi ini dilakukan secara intensif melalui berbagai media, seperti lokakarya, pertemuan, lobby, silaturahmi serta pengadaan dan penyebarluasan media cetakan (buku-buku pedoman, spanduk, brosur/leaflet, dll). Muatan sosialisasi dititikberatkan pada substansi PNPM Mandiri Perkotaan, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan, petunjuk-petunjuk pelaksanaan, dll; • Secara periodik PMU/Satker wajib mendiseminasikan PNPM Mandiri Perkotaan secara luas, melalui berbagai saluran media, termasuk media massa seperti radio, televisi dan koran, mengenai apa saja yang disediakan Program ke masyarakat dan pemda serta sejauh mana pencapaian Program; • PMU/Satker wajib mengembangkan dan mengelola situs jaringan internet (Web-site) yang dapat dengan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap Program PNPM Mandiri Perkotaan dan masyarakat untuk mendapatkan gambaran terkini dari perkembangan PNPM Mandiri Perkotaan; dan • PMU/Satker juga wajib menyelenggarakan audit Program baik dari segi finansial dan manajemen yang hasilnya dilaporkan ke semua pihak terkait utamanya Tim Pengendali; • Konsultan wajib melaksanakan kegiatan Komunitas Belajar Internal Konsultan (KBIK) secara rutin, baik di tingkat nasional maupun daerah, sampai ke tingkat tim fasilitator. KBIK digunakan sebagai media untuk mengetahui perkembangan kegiatan, permasalah, perencanaan, bimbingan rutin serta diseminasi informasi dan kebijakan. b. Di tataran daerah Untuk menjaga transparansi pengelolaan Program di daerah, maka pemerintah daerah harus melakukan hal-hal sebagai berikut : • Secara periodik wajib mendiseminasikan PNPM Mandiri Perkotaan ini secara luas melalui berbagai saluran media, antara lain media massa seperti radio, televisi daerah dan koran mengenai apa saja yang ditawarkan oleh Program ke masyarakat dan sejauh mana pencapaian Program serta penggunaan dana BLM; • Menjamin dilaksanakannya pemeriksaan pengelolaan keuangan Program, baik untuk BLM maupun dana lainnya yang dilakukan oleh BPKP maupun auditor independen kepada pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perkotaan di wilayahnya masing-masing. c. Di tataran masyarakat Untuk menjaga transparansi pengelolaan kegiatan dan penggunaan dana BLM oleh LKM sehingga dapat diketahui oleh semua warga, LKM diwajibkan untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan, PJM dan Renta Pronangkis, perkembangan organisasi dan kegiatan LKM/UP-UP, laporan
V- 2
posisi keuangan, KSM beserta anggota yang memperoleh pinjaman, panitia kemitraan beserta anggotanya, serta informasi-informasi lain, dengan cara: • Penempelan melalui papan-papan informasi di tempat-tempat yang strategis, minimal di 5 lokasi, dengan ukuran dan bentuk yang mudah dilihat dan dibaca oleh semua warga; • Membuat dan menyebarluaskan media warga sebagai media yang dikelola mandiri oleh masyarakat untuk menyebarluaskan informasi dari, oleh dan untuk masyarakat. Media warga dapat berbentuk media cetakan maupun non-cetakan; • Pertemuan-pertemuan rutin dengan KSM, panitia dan masyarakat; • Pertemuan-pertemuan rutin dengan perangkat kelurahan/desa, lembaga kelurahan/desa formal yang ada dan kelompok peduli setempat; • Penyebarluasan melalui surat kepada KSM-KSM dan masyarakat; • Melakukan audit tahunan LKM dan hasilnya disebarluaskan ke masyarakat melalui rapat tahunan pertanggungjawaban LKM (lihat akuntabilitas); • LKM, UP-UP serta pelaku PNPM Mandiri Perkotaan di tingkat kelurahan/desa harus bersifat terbuka memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh KMW, perangkat pemerintah, unsur masyarakat dan atau pemantau independen yang dapat dilakukan setiap saat serta audit independen yang dilakukan sekurangkurangnya satu kali dalam setahun. 5.1.2. Akuntabilitas Selain wajib menerapkan prinsip transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan serta keuangan, Program juga wajib melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip akuntabilitas. Penerapan prinsip akuntabilitas harus ditaati secara konsisten oleh semua pelaku PNPM Mandiri Perkotaan, tanpa terkecuali. Akuntabilitas ini pada dasarnya dapat diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan audit, bertanya dan atau menggugat pertanggunganjawaban para pengambil keputusan, baik di tingkat program, daerah dan masyarakat . Oleh sebab itu semua unit pengambilan keputusan dalam semua tataran harus melaksanakan proses pengambilan keputusan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk tataran masyarakat antara lain dapat dilakukan sebagai berikut : a. Konsultasi Publik Dalam hal LKM mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak (misalnya; PJM Pronangkis, daftar penerima manfaat (KSM), pencairan dana BLM, dll), maka keputusan yang ditetapkan oleh LKM harus dikonsultasikan ke masyarakat melalui berbagai saluran media, seperti pertemuan warga, serta penyebarluasan dan penempelan keputusan tersebut di tempat-tempat strategis. Maksimal dua minggu setelah pelaksanaan konsultasi publik, LKM mengadakan rapat evaluasi keputusan untuk ditetapkan sebagai keputusan yang mengikat atau disempurnakan terlebih dahulu sebelum ditetapkan, berdasarkan masukan masyarakat yang telah diterima. b. Rapat Koordinasi Triwulan LKM dengan Masyarakat LKM wajib mengadakan pertemuan koordinasi triwulanan atau sesuai ketentuan AD/ART dengan mengundang seluruh gugus tugas (UP-UP), KSM, V- 3
dan Tim Relawan untuk menyampaikan perkembangan kegiatan, membahas permasalahan serta merencanakan kegiatan triwulan berikutnya. c. Rapat Bulanan Anggota LKM LKM berkewajiban menyelenggarakan pertemuaan rutin anggota-angota LKM sekurang-kurangnya satu bulan sekali. Rapat bertujuan selain membahas berbagai masalah dan perkembangan yang ada, juga membahas rencana LKM untuk bulan berikutnya. Hasil rapat bulanan tersebut disampaikan LKM kepada Tim Relawan, KSM, ketua RW dan RT serta pemerintah kelurahan/desa. d. Rapat Tahunan LKM LKM wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan LKM yang dilaksanakan minimal satu tahun sekali dengan mengundang sebanyak mungkin warga kelurahan/desa termasuk Tim Relawan, ketua RW dan RT serta perangkat kelurahan/desa. Rapat tahunan LKM tersebut disamping sebagai pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan kepada masyarakat (termasuk penyampaian hasil audit) juga dapat sekaligus untuk melakukan penyegaran anggota LKM, apabila dibutuhkan dan sesuai dengan AD/ART LKM. Masyarakat, melalui utusan-utusan yang dipilih langsung dari setiap RT/RW, dapat menerima atau menolak pertanggungjawaban anggota LKM tersebut serta menetapkan untuk memperpanjang atau mengganti anggota LKM. e. Komunitas Belajar Kelurahan/desa (KBK) LKM berkerjasama dengan Tim Relawan mengorganisasi perangkat kelurahan/desa dan warga-warga peduli setempat, dalam forum kajian yang disebut dengan Komunitas Belajar Kelurahan/desa (KBK). Fungsi utama KBK adalah turut membantu masyarakat setempat untuk mengembangkan solusisolusi terapan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga, mengawal penerapan nilai-nilai, membangun kontrol sosial yang aktif dan bertanggung jawab. Pada gilirannya, keberadaan KBK juga sebagai embrio dan pondasi untuk mendorong keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan dari, oleh dan untuk masyarakat. f.
Audit dan Pemeriksaan Dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas ini, maka LKM wajib melakukan audit tahunan termasuk semua unit-unitnya (UP-UP). Audit ini harus dilakukan oleh auditor indipenden dan hasilnya disebarluaskan kesemua pihak terkait sesuai ketentuan. Disamping itu, LKM dengan semua unitnya harus terbuka terhadap berbagai pemeriksaan, baik dari manajemen Program, pemerintah maupun masyarakat. LKM secara periodik harus melaporkan semua perkembangan LKM (kebijakan, pelaksanaan, asset dan keuangan) lepada Tim Relawan sebagai pelopor gerakan penanggulangan di kelurahan/desa. Selain pantauan partisipatif yang dilakukan sendiri oleh para pelaku di semua tingkatan, akan dilakukan pula audit oleh pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pendampingan. Ada tiga jenis audit dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. •
Audit oleh Instansi Pemerintah untuk Seluruh Pelaku Audit ini akan dilakukan oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan). Audit dilakukan sekali setiap tahun terhadap KSM, LKM/UP, PJOK, para konsultan pelaksana, serta kantor-kantor bank V- 4
pemerintah yang ditunjuk sebagai penyalur dana. Lembaga-lembaga pemeriksa akan mengkoordinasikan kegiatan ini untuk menghindari duplikasi antar mereka. Tujuan utama audit Pemerintah ini adalah untuk mendapatkan pandangan auditor tentang : (a) efektifitas pengendalian internal proyek, (b) ketaatan terhadap peraturan yg ditetapkan seperti pedoman, surat edaran, perjanjian pinjaman (creadit agreements) dan peraturan terkait yang berlaku, (c) kelayakan laporan keuangan, (d) capaian indikator keberhasilan •
Audit Independen untuk Pelaksana Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Masyarakat perlu menyadari pentingnya penilaian pihak luar untuk membuktikan telah dijalankannya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu, setiap tahun semua lembaga yang langsung terkait sebagai pelaksana PNPM Mandiri Perkotaan, LKM, dan Para-pihak terkait harus mengauditkan diri kepada auditor independen. Biaya audit wajib dialokasikan oleh LKM sendiri sebagai bagian biaya operasional pelaksanaan (BOP). Tujuan utama audit indipenden ini adalah untuk mendapatkan pandangan auditor tentang : (a) efektifitas pengendalian internal proyek, (b) ketaatan terhadap peraturan yg ditetapkan seperti pedoman, surat edaran, perjanjian pinjaman (creadit agreements) dan peraturan terkait yang berlaku, (c) kelayakan laporan keuangan, Ketentuan pokok mengenai audit independen adalah sebagai berikut: 1) Auditor independen harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: • Akuntan Publik yang terdaftar di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), atau Koperasi Jasa Audit, atau perguruan tinggi yang memiliki jurusan/program studi akuntansi (dengan syarat tambahan: tim audit harus dipimpin seorang sarjana akuntansi dan hasil audit ditandatangani ketua tim audit); • bukan warga kelurahan/desa di mana LKM yang akan diaudit berada; • bersedia mengikuti briefing atau pengarahan dari KMW tentang model kelembagaan “LKM”, sistem pembukuan PNPM Mandiri Perkotaan, dan cakupan audit (biaya pengarahan ditanggung oleh auditor); • lulus pengujian yang dilakukan oleh KMW (pengujian hanya dilakukan atas: kesediaan mengikuti pengarahan dan melakukan audit sesuai isi pengarahan, calon auditor benar-benar bukan warga kelurahan/desa di mana LKM yang akan diaudit berada, dan berijasah minimal S-1 akuntansi). 2) Audit independen harus dilakukan setiap tahun selambat-lambatnya satu bulan setelah tutup tahun buku. 3) Hasil audit diumumkan oleh LKM, dan para pihak terkait kepada masyarakat baik dengan cara ditempelkan di papan pengumuman, penyebarluasan salinan hasil audit kepada masyarakat, disebarluaskan melalui media massa dan dimasukkan ke dalam laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban LKM. V- 5
5.1.3. Pemantauan Independen oleh Tim Supervisi Pemerintah atau perwakilan Bank Dunia dapat membentuk tim supervisi di luar yang telah ada untuk melakukan pemantauan indipenden atas pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, terutama untuk memeriksa apakah proses pelembagaan di masyarakat dan proses pendampingan yang dilakukan instansi pemerintah pelaksana PNPM Mandiri Perkotaan dan para konsultan pelaksana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Tim supervisi ini dapat dibentuk sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu baik keberadaan maupun jadwal pemeriksaannya kepada para pelaku. 5.1.4. Forum Pemantauan Partisipatif PNPM Mandiri Perkotaan Para relawan yang telah merintis pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan dapat memimpin dan mengorganisasi forum pemantau partisipatif terdiri dari para relawan dan warga masyarakat peduli dengan fungsi utama melakukan pengendalian social pelaksanaan PNPM dan kelanjutannya dengan secara periodic melakukan penilaian terhadap perkembangan PNPM. Oleh sebab itu secara periodic (bulanan atau 2 bulanan) LKM wajib melaporkan perkembangan kegiatan penangulangan kemiskinan termasuk pemanfaatan dana-dana yang telah digalang oleh LKM. Forum Pemantau Partisipatif ini tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi thd LKM bila terjadi penyimpangan tetapi wajib menyampaikan temuannya dalam pertemuan warga kelurahan/desa, atau melapor kepada instansi yang berwenang menangani hal tersebut, atau kepada unit pengaduan masyarakat, atau kepada PMU program PNPM Mandiri Perkotaan. Tata cara pembentukan forum dan mekanisme kerjanya akan diatur lebih lanjut dalam pedoman operasional teknik. Untuk menyiapkan LKM (termasuk UP-UP-nya) mengikuti berbagai macam audit tersebut, terutama audit manajemen dan audit pendanaan, KMW perlu terlebih dahulu mengadakan verifikasi manajemen dan pembukuan kepada semua LKM/UP-UP di wilayah kerja masing-masing. Verifikasi dilakukan oleh tenaga ahli KMW untuk mengecek kesiapan LKM dalam menerima audit independen.
5.2.
RENCANA AKSI ANTI KORUPSI
5.2.1. Umum Rencana Aksi Anti Korupsi bertujuan mengidentifikasi risiko korupsi dan langkahlangkah penanganan di luar sistem pengendalian baku yang diterapkan oleh Bank. Rencana Aksi Anti Korupsi harus dilihat sebagai titik tolak dan bukan suatu daftar lengkap dari semua langkah-langkah mitigasi. Pemetaan Korupsi: Matriks yang dicantumkan dalam rencana aksi ini mengidentifikasi beberapa risiko potensi korupsi dan merumuskan beberapa langkah-langkah penanggulangan yang sesuai yang telah disetujui oleh Departemen Pekerjaan Umum (DepPU) sebagai penyelenggara program (lihat tabel di bawah ini: Matriks Pemetaan Korupsi). Penerapan pemetaan korupsi tersebut diulangi selama jangka waktu proyek untuk memasukkan inovasi dan pelajaran. Rencana Aksi: Strategi anti korupsi telah dikembangkan untuk dua tataran yang berbeda, yakni satu pada tataran pusat (melibatkan PU sebagai Instansi
V- 6
Penanggungjawab), dan satu lagi pada tataran masyarakat (sebagai penerima manfaat Program dan juga sebagai satuan pelaksana sub-proyek). Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang penting bagi keberhasilan proyek. Secara bersama-sama, faktor tersebut akan mendorong akuntabilitas yang lebih besar serta tata kepemerintahan yang lebih baik. Proyek ini memberdayakan masyarakat (terutama penerima manfaat proyek) untuk mengelola sub-proyek dan bertanggung jawab terhadap kualitas teknis dalam penyediaannya, maupun hasilnya/keluaran, pada tingkat kelurahan/desa. Disain proyek mempertimbangkan secara cermat sosialisasi dan teknik manajemen yang transparan sehingga memungkinkan terjadinya partisipasi dan pemberdayaan yang diperlukan. Partisipasi aktif dari anggota masyarakat diperlukan dalam perencanaan dan pengembangan sub-proyek. Selain itu, Program menyediakan dana wakaf tunai yang disalurkan secara langsung kepada masyarakat, misalnya melalui rekening LKM . Bila penerima manfaat memenuhi persyaratan yang ditentukan, dana dikirim dari Rekening Khusus dalam beberapa hari. Format standar dan sederhana digunakan untuk mencatat dan melaporkan penggunaan dana. Penyederhanaan ini mengurangi perlunya ketrampilan khusus yang juga membuat sistem lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui partisipasi aktif, lebih besar kemungkinan masyarakat menginginkan pelayanan dari pemerintah kota dan menjamin akuntansi yang transparan dari sumberdaya yg sudah diperuntukkan sehingga tercapai manajemen yg efektif dan perbaikan mata pencaharian masyarakat. Beberapa aspek paling penting dari rencana aksi anti korupsi dapat dirumuskan ke dalam lima unsur kunci berikut. Yg mendasari keberhasilan masing-masing unsur tersebut adalah proses konsultatif secara cermat yang menjamin partisipasi dan pemberdayaan. a. Meningkatkan Keterbukaan dan Transparansi. Program ini mengikuti kebijakan transparansi Bank Dunia dengan menyederhanakan materi yang disajikan dan membuatnya selalu tersedia melalui pusat informasi publik berbasis web. Informasi yang khusus akan disediakan bagi masyarakat melalui berbagai cara, termasuk pertemuan publik dan papan pengumuman. Langkah-langkah khusus akan mencakup, tapi tidak terbatas pada: • Pengumuman mengenai rencana dan jadwal pengadaan barang dan jasa tahunan, dokumen pelelangan dan permintaan proposal. • Pemberian informasi kepada semua penawar mengenai ringkasan evaluasi dan perbandingan penawaran, proposal, tawaran, dan penawaran harga, setelah penawar yang berhasil diumumkan. • Pengumuman mengenai laporan audit. b. Pengawasan oleh Masyarakat. Program tersebut mengakui bahwa pengawasan yang lebih besar oleh masyarakat akan mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Program tersebut melibatkan tingkat partisipasi formal yang tinggi oleh kelompok masyarakat seperti penerima manfaat, sektor swasta, dan pimpinan tradisional/adat dan pimpinan agama, melalui berbagai cara seperti; pemantauan partisipatif proyek/hasil akhir, keanggotaan panitia lelang, dan evaluasi kualitas penyediaan jasa/barang yang dibeli. LSM yang ada dan organisasi sosial masyarakat lainnya akan dilibatkan dalam berbagai cara, antara lain: i) melalui partisipasi dalam lokakaraya regional; ii) V- 7
sebagai nara sumber kunci untuk pengembangan PJM/CDP bila memungkinkan; iv) sebagai evaluator ad-hoc; dan v) sebagai penyedia pelatihan untuk bidang ketrampilan tertentu. c. Penanggulangan Kolusi, Penipuan & Nepotisme. Peluang kolusi dan penipuan ada dalam setiap proyek. Namun, karena tema utama proyek ini adalah tata kepemerintahan yg lebih baik dan lebih responsif, banyak risiko yang mungkin tersebut ditanggulangi melalui rancangan proyek. Kolusi, penipuan dan nepotisme akan sangat berkurang dengan transparansi dan pengiklanan yang baik dari tiap lelang.. Tambahan audit dan tatacara pelelangan diusulkan seperti pengawasan oleh tenaga ahli dan pengembangan kapasitas, dengan tenaga ahli pengadaan dan manajemen keuangan di tiap wilayah regional.. Pada tingkat pusat, akan ada sebuah komite yang dibentuk untuk mengevaluasi secara teratur kinerja konsultan yang dikontrak di bawah proyek ini, dan menyebarluaskan hasilnya kepada pihak terkait proyek ini. Kasus kolusi, pemalsuan dan nepotisme akan dilaporkan langsung kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan Indonesia, yakni ke kantor kejaksaan. Dalam kasus kolusi, pemalsuan dan nepotisme dalam masyarakat, kasus tersebut pertama akan dilaporkan, dibahas dan diputuskan pada Rembug Warga sebelum mengajukannnya ke kejaksaan. Pengalaman pada proyek CDD menunjukkan bahwa banyak risiko dapat ditanggulangi dengan ancaman dan penggunaan sanksi berbasis masyarakat seperti yang digunakan di P2KP 3. d. Mekanisme Penanganan Pengaduan. Prosedur penanganan pengaduan seperti yang dirumuskan dalam Keppres 80/2003 akan diikuti dengan menugaskan pejabat yang berwenang yang bertanggung jawab mengelola database pengaduan dan tindak lanjut. Sementara program ini dirancang untuk mendorong penyelesaian pengaduan melalui saluran resmi, sebagaimana juga tekanan publik. Dalam beberapa kasus elit lokal mungkin menyalahgunakan kekuasaan dan kegiatan program. Untuk kasus tersebut, sistem alternatif telah dibentuk melalui suatu mekanisme umpan balik pada tingkat nasional. Satu satuan khusus ditunjuk untuk menangani pengaduan akan ada pada KMW dan KMP. Satuan penanganan pengaduan akan menyelidiki dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan dan permasalahan. Database pengaduan, tindak lanjut yang dilakukan, dan sanksi yang diterapkan akan diumumkan untuk meningkatkan keterlibatan peserta dan meredam protes. Mekanisme ini juga meningkatkan biaya sosial penyalahgunaan dana. Pengaduan akan ditangani secara profesional dan tepat waktu, dan tanpa risiko keributan di masyarakat. Mekanisme penanganan pengaduan proyek ini juga memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat melalui penyediaan alamat untuk mengadu, yang akan dipasang di papan pengumuman kelurahan/desa e. Sanksi & Penyelesaian. Kejelasan sanksi dan penyelesaian merupakan langkah penting untuk memerangi korupsi. Seperti sudah dilaksanakan pada P2KP 1, 2 dan 3, program ini memiliki toleransi yang rendah terhadap korupsi. Masyarakat didorong untuk mengenakan sanksi kepada warga yang menyalahgunakan kekuasaan yang telah dipercayakan kepada mereka. Terdapat bukti bahwa sanksi semacam itu dapat lebih mudah dilaksanakan dan lebih efektif daripada naskah hukum yang panjang lebar, khususnya dalam kasus korupsi yang lebih kecil. Proyek ini tidak mendorong kesiapsiagaan masyarakat atau sanksi masyarakat yang ekstrim, tapi dalam V- 8
banyak kasus masyarakat dapat mencapai penyelesaian yang bersahabat tanpa mengambil sistem legal yang lambat dan bertele-tele (lihat kotak sebagai contoh). Sanksi formal juga mungkin diterapkan. Sebagai contoh, pejabat (pemerintah, non-pemerintah, dll), anggota masyarakat, atau entitas sektor swasta yang terlibat dalam proyek tersebut dapat dilaksanakan jika tersedia bukti yang memadai. Dalam semua kontrak pengadaan, bukti korupsi, kolusi atau nepotisme akan menyebabkan pemutusan kontrak terkait, mungkin dengan tambahan penalti yang dikenakan (seperti denda, masuk daftar hitam, dll) sesuai dengan peraturan Bank dan Pemerintah. Penarikan dana dari Rekening Khusus proyek kepada BKM akan ditangguhkan dalam kasus dimana diduga terjadi penyalahgunaan dana. Pada skala yang lebih luas, seluruh kota mungkin tidak diikutsertakan dalam fase berikutnya bila diduga penyalahgunaan dana terjadi secara luas pada kota tersebut. Informasi mengenai kasus yang berhasil, dimana pelajaran dapat dipetik dan dana dikembalikan, akan disebarluaskan. Kotak 1: Contoh tipikal aksi masyarakat memerangi korupsi Dalam satu kasus baru-baru ini masyarakat memutuskan untuk menahan sepeda motor milik bendaharawan lokal sebagai jaminan sampai dana yang hilang (Rp 3 juta atau $375) dipertanggungjawabkan dan dikembalikan. Ini jauh lebih cepat daripada mengadukannnya ke aparat hukum yang mungkin membutuhkan biaya lebih besar daripada jumlah yang hilang dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikannnya. 5.2.2. Matriks Pemetaan Korupsi Pembatasan terjadinya korupsi dalam proyek ini dimulai dengan mengidentifikasi area risiko yang potensial – ini disebut pemetaan korupsi. Pemetaan korupsi ini dan identifikasi peluang korupsi akan diulang sekurang-kurangnya setiap enam bulan sejalan dengan kemajuan proyek dan pelajaran yang dipetik. Bidang Pemetaan Korupsi PENGADAAN Persiapan daftar pendek (short list)
Kapasitas Pimpro dan Panitia Tender/ Evaluasi
Tingkat Resiko MEDIUM
MEDIUM (Pusat)
Peluang Korupsi Manipulasi proses menetapan daftar pendek untuk mengeluarkan perusahan yg dapat menjadi saingan degan calon yang sebenarnya sudah dipilih/ memasuk perusahaan yang tidak akan menawar lebih rendah Penilaian yang tidak independen dalam proses evaluasi konsultan. Keputusan cenderung bias terhadap konsultan sesuai “yang diinstruksikan” oleh pejabat yang lebih tinggi atau pihak lain.
Aksi Penanggulangan • Kriteria evaluasi untuk penetapan daftar pendek harus seobjektif mungkin dgn menggunakan ukuran kwantitatif yang jelas serta keluarkan unsur subyektifitas
• Profesional independen dilibatkan sebagai bagian dari tim evaluasi proposal konsultan. • Pengembangan kapasitas untuk semua pelaku yang terlibat dalam pengadaan, termasuk sertifikasi staf sesuai dengan Keppres 80/2003. • Pengembangan Pedoman Proyek untuk merampingkan semua prosedur dan
V- 9
Bidang Pemetaan Korupsi
Tingkat Resiko
Peluang Korupsi
Aksi Penanggulangan mekanisme sanksi/penanganan keluhan.
Evaluasi Proposal
MEDIUM
Penentuan Pemenang Kontrak
MEDIUM
Kualitas pelayanan yang diberikan
MEDIUM
Pengawasan terhadap barang masuk
MEDIUM
• Penundaan proses evaluasi yang akan menguntungkan konsultan (tertentu). • Proposal ditolak karena alasan yang tidak terkait dengan kapasitas konsultan dalam melaksanakan jasa tersebut, • Skor teknis yang cukup signifikan tinggi diberikan kepada konsultan “yang lebih disukai” sehingga tidak ada konsultan lain mengalahkan proposal mereka tanpa memperdulikan harga yang dapat menghasilkan harga yang tinggi. • Informasi palsu yang diberikan oleh konsultan. • Panitia mungkin memanggil calon pemenang dan bernegosiasi nilai kontrak. • Kolusi dan nepotisme dalam penentuan pemenang kontrak. • Pelayanan yang diberikan lebih rendah kualitasnya daripada yang ditentukan dalam KAK (TOR), dan pejabat mungkin mengambil keuntungan melalui perbedaan tersebut. • Perubahan siginifikan staf kunci konsultan pada tahap awal penugasan • Secara sengaja melakukan pengawasan yang longgar untuk mendapat uang balik dari konsultan. • Tagihan yang berlebihan/ganda
• Rencana Pengadaan, dengan jangka waktu yang jelas, akan mengikat dalam Kesepakatan Legal, dan akan ditetapkan sebagai dasar untuk pengadaan apapun. • Bank akan menyatakan pengadaan yang tidak sesuai (misprocurement) untuk perpanjangan validitas proposal yang tidak beralasan. • Prosedur QCBS dengan pagu anggaran akan diikuti. • Taksiran anggaran untuk masing-masing paket kontrak akan didasarkan pada pengalaman aktual yang ditentukan melalui survei ekstensif paket yang sejenis yang dilaksanakan pada P2KP 1 dan 2. • TOR akan dirancang tegas (kaku). • Mewajibkan pengumuman pemenang kontrak.
• Keterlibatan pengawasan masyarakat madani dan konsultan pengawas (sebagai contoh: KMP dalam kasus KMW, dan EC dalam kasus KMP) dalam pemeriksaan jasa yang telah diberikan. • Penajaman mekanisme penanganan keluhan. • Keterlibatan kelompok masyarakat dalam pemantauan kualitas hasil (deliverable) konsultan. • Memberlakukan sistem ganjaran dan hukuman seperti dirumuskan dalam Keppres 80/2003. • Pemeriksaan lapangan • Tagihan ongkos penerbangan harus disertai tiket dan boarding pass • Lebih sering melakukan
V- 10
Bidang Pemetaan Korupsi
Tingkat Resiko
Peluang Korupsi
Perencanaan pengadaan, termasuk untuk satu sub-proyek
MEDIUM
• Risiko meminta uang dan penggelembungan (mark–up) anggaran.
Pengadaan secara umum
MEDIUM
• Risiko minta uang dan praktik kolusi untuk “memberikan” kontrak kepada konsultan “yang lebih disukai”, dan kualitas pelayanan yang lebih rendah.
PENGELOLAAN PROGRAM Daftar final staf MEDIUM PMU Satker dan PPK dengan kriteria (i) pengalaman menangani proyek yang didanai donor, dan (ii) sejarah pengelolaan proyek atau pelatihan bendaharawan yang diikuti
• Risiko kapasitas staf PMU, Satker dan PPK yang tidak memadai.
Aksi Penanggulangan pemeriksaan lapangan • Mengunakan kelompok penerima sebagai utk verifikasi • Menayangkan tagihan konsultan di web PNPM • Peninjauan wajib oleh Bank terhadap perencanaan pengadaan, dan pengumuman rencana pengadaan pada ranah publik, termasuk nilai kontrak. • Peningkatan keterbukaan informasi, penanganan keluhan, dan sanksi seperti dirumuskan dalam Keppres 80/2003. • Peningkatan kapasitas pejabat yang terlibat dalam pengambilan keputusan tentang pengadaan, termasuk merekrut konsultan.. • Peningkatan sistem pengendalian (internal dan eksternal) termasuk keterlibatan profesional anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pengadaan.. • Pengembangan Manual Proyek. • Memperketat pengawasan oleh Bank. • Kriteria dan indikator kinerja Pimpinan Proyek, Bendaharawan, staf perencana, staf pengadaan, staf keuangan dan monev (monitoring dan evaluasi). Staf PMU, Satker dan PPK disepakati oleh Bank telah dimasukan dalam PMM dan akan digunakan sebagai dasar peninjauan kinerja tahunan staf yang relevan. • Ketentuan POM sebagai pedoman bagi pelaksanaan proyek. • Ketentuan Pengelolaan Proyek Pemerintah, Kebendaharaan dan pelatihan POM untuk staf PMU, Satker dan PPK. • Pelatihan tahunan yang disepakati oleh Bank mengenai staf PMU, Satker
V- 11
Bidang Pemetaan Korupsi
Tingkat Resiko
Publikasi Laporan Audit
MEDIUM
Risiko ketidaktersediaan informasi mengenai kemajuan dan hasil pelaksanaan proyek (termasuk penyalahgunaan, praktik kolusi dan nepotisme, jika ada).
Mekanisme Akuntabilitas Lokal
MEDIUM
Tidak adanya pengalaman setempat dapat menyebabkan kasus penyalahgunaan dalam masyarakat.
Peluang Korupsi
Aksi Penanggulangan dan PPK. Instansi pelaksana akan (dan Bank Dunia dapat) mengumumkan segera setelah menerima laporan akhir audit yang disusun sesuai dengan kesepakatan pinjaman/kredit, dan semua tanggapan formal pemerintah. • Disain proyek mencakup pengawasan dan supervisi untuk menekan risiko tersebut. • LKM akan bertemu secara reguler untuk membuat keputusan kolektif mengenai isu strategis, dan meninjau rekening UPK berkenaan dengan penggunaan dana. LKM juga akan melaksanakan pertemuan tahunan dengan masyarakat umum untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya sepanjang tahun tersebut. • Keuangan LKM akan diaudit setiap tahun oleh akuntan setempat. Hasil audit akan dilaporkan kepada masyarakat pada rapat pertanggungjawaban akhir tahun LKM. Idealnya, masingmasing LKM harus dikunjungi sekurang-kurangnya dua kali per tahun oleh KMP/KMW. • Untuk meningkatkan kualitas supervisi konsultan di bawah proyek tersebut, fasilitator diminta untuk memeriksa secara teratur pembukuan LKM dan UPK. Mereka juga perlu menandatangani dan membuat “pernyataan representasi” secara teratur, yang menegaskan bahwa mereka memeriksa pembukuan tersebut dan menganggapnya memuaskan. KMW pada tingkatan yang lebih tinggi akan memeriksa secara acak pernyataan fasilitator dan juga akan diminta menandatangani dan membuat pernyataan yang sama. Mekanisme untuk memeriksa dan menerapkan
V- 12
Bidang Pemetaan Korupsi
Tingkat Resiko
Peluang Korupsi
Aksi Penanggulangan sanksi akan dikembangkan untuk mereka yang membuat pernyataan yang salah (sanksi mungkin mencakup pemisahan pekerjaan).
PARTISIPASI MASYARAKAT Diseminasi secara RENDAH terbatas informasi mengenai program
Informasi dibatasi pada peredarannya atau diberikan hanya pada kelompok tertentu sehingga proposal yang tidak layak mungkin terjadi.
Pemilihan anggota LKM
RENDAH
Proses pemilihan anggota LKM yang tidak transparan sehingga menyebabkan rendahnya integritas.
Penyaluran dana
MEDIUM
Meminta bagian untuk pejabat pemerintah.
• Sosialisasi akan dilaksanakan melalui pertemuan (musyawarah, lokakarya, dan focus group discussions,dll) pada tingkat kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten dan provinsi. Sosialisasi tersebut juga mencakup kampanye melalui media massa, seperti surat kabar dan program radio. Strategi sosialisasi dipicu untuk membuat masyarakat sadar mengenai tujuan proyek dan peraturannya. Ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa para pelaku mengetahui peran dan tanggung jawab mereka, dan bagaimana membuat masingmasing bertanggungjawab terhadap tindakan mereka. • Proses pemilihan anggota LKM akan dilaksanakan melalui proses pemilihan yang transparan dan adil, dengan partisipasi siginifikan dari anggota masyarakat • Dana PNPM MANDIRI PERKOTAAN ditujukan langsung kepada masyarakat, yakni rekening BKM. Bila penerima manfaat memenuhi persyaratan yang ditentukan, mengikuti permintaan dari PJOK (setelah verifikasi oleh Konsultan Manajemen Wilayah), dana dikirim dari Rekening Khusus dalam beberapa hari. • Prosedur, ukuran dan kriteria untuk merumuskan hibah, kriteria eligibilitas untuk penerima manfaat, dan kondisi untuk penarikan semua disederhanakan dan dirumuskan di depan untuk menjamin bahwa para pelaku dapat memahaminya dengan mudah. Untuk Hibah
V- 13
Bidang Pemetaan Korupsi
Pelaksanaan investasi sub proyek
Tingkat Resiko
MEDIUM
Peluang Korupsi
Penyalahgunaan dana oleh LKM dan KSM
Aksi Penanggulangan Kelurahan/desa, persyaratan penarikan dana kepada LKM terkait dengan kinerja bukannya input, dengan penarikan pertama 20% berdasarkan penyelesaian pekerjaan yang memuaskan sesuai PJM Pronangkis ; penarikan kedua 50% berdasarkan indikator penggunaan dana dan pengelolaan keuangan yang memuaskan, dan penarikan ketiga 30% berdasarkan indikator keberlanjutan LKM. Karena masyarakat mengetahui berapa banyak mereka harus terima, maka seharusnya akan lebih sulit bagi pejabat untuk mengambil keuntungan. • KSM diminta untuk menyusun dan mengajukan laporan mengenai kemajuan dan penggunaan dana proyek ke LKM. • Semua informasi keuangan yang dibuat tersedia untuk publik dan ditampilkan di kelurahan/desa. Berita acara, status keuangan bulanan LKM, dan nama dan nilai proposal yang didanai ditempelkan pada papan pengumuman yang diletakkan di sekitar kelurahan/desa. Kebebasan pelaku dibatasi dengan menetapkan aturan bahwa semua transaksi keuangan memerlukan sekurangkurangnya tiga tanda tangan dari anggota LKM terpilih. Untuk pembelian di atas Rp 15 juta, proyek meminta LKM untuk melaksanakan penawaran terbatas dimana penawaran harus diumumkan kepada publik. Untuk pembelian yang lebih kecil, pembelian harus dilaksanakan oleh dua orang yang akan meminta penawaran dari pemasok lokal. • Keuangan LKM akan diaudit setiap tahun oleh akuntan setempat. Hasil audit akan
V- 14
Bidang Pemetaan Korupsi
Tingkat Resiko
Peluang Korupsi
Aksi Penanggulangan dilaporkan kepada masyarakat pada rapat pertanggungjawaban akhir tahun LKM.
5.3.
MEKANISME PENERAPAN SANKSI
5.3.1. Sanksi Sanksi adalah pemberlakuan hukuman terhadap pelanggaran ketentuan dan/atau aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman PNPM maupun aturan yang ditetapkan masyarakat, sebagaimana tercantum pada AD/ART LKM. 5.3.2. Penetapan dan Penerapan Sanksi Penerapan sanksi merupakan konsekuensi logis dari penegakan prinsip akuntabilitas yang bertujuan untuk menghukum yang salah dan menyebarkan kebajikan dengan menumbuhkan rasa tanggungjawab dari berbagai pihak terkait dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan. Sehingga warga masyarakat miskin yang seharusnya merasakan manfaat program tidak dirugikan dan program dapat berjalan dengan baik serta berkelanjutan. a) Penetapan dan penerapan sanksi oleh Pemerintah Pemerintah dapat menetapkan dan menerapkan sanksi dalam bentuk : • Sanksi hukum yang dapat dikenakan pada perangkat pemerintah, konsultan, pengurus LKM/UP dan warga masyarakat, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, terhadap upaya dan/atau penyalahgunaan dana, tindak korupsi, penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu; serta • Sanksi pembatalan/pencabutan dana, yaitu suatu bentuk sanksi dengan dibatalkan/tidak dialokasikannya dana BLM pada tahap atau tahun berikutnya. Ketentuan mengenai pembatalan dana dimaksud dapat dibaca pada ketentuan umum penggunaan dana BLM. b) Penerapan sanksi oleh masyarakat Sanksi yang diterapkan masyarakat dapat bersifat formal, artinya merupakan keputusan/hasil rembug warga atau bersifat non-formal dalam bentuk sanksi social. . Mekanisme penetapan dan penerapan sanksi yang lazim dilakukan melalui : • Rembug Warga Kelurahan/desa Rembug warga merupakan mekanisme yang lazim digunakan dalam menetapkan sanksi dan penerapannya. Dalam hal masyarakat melihat terjadi penyimpangan prinsip serta nilai universal oleh anggota LKM dan/atau terdapat keputusan LKM yang ditolak oleh sebagian besar warga, dan/atau LKM dianggap tidak lagi mencerminkan kriteria sebagai pimpinan kolektif organisasi masyarakat warga, maka masyarakat kelurahan/desa berhak untuk membubarkan sebagian atau keseluruhan anggota LKM serta memilih penggantinya melalui mekanisme Rembug Warga Kelurahan/desa. Mekanisme rembug warga kelurahan/desa diawali
V- 15
dengan rembug warga tingkat RT/RW, rembug warga tingkat dusun dan akhirnya rembug warga tingkat kelurahan/desa. Melalui rembug warga ini dapat ditetapkan sanksi sosial dan atau sanksi hukum yaitu dengan menyerahkan oknum yang melakukan penyimpangan ke pihak yang berwajib. •
5.4.
Musyawarah kelompok Selain mekanisme rembug warga, yang relatif melibatkan banyak orang, sering kali juga dilakukan musyawarah kelompok untuk membahas persoalan di tingkat kelompok. Sanksi yang ditetapkan dan diterapkan pada umumnya adalah bersifat sanksi sosial misalnya pengucilan dari kelompok, dsb .
PENANGANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK Pengaduan pada dasarnya merupakan aspirasi, keluhan ataupun ketidakpuasan terhadap implementasi PNPM Mandiri Perkotaan. Pengaduan dapat disampaikan dalam bentuk lisan maupun tertulis, baik ke pelaku PNPM Mandiri Perkotaan, media massa dll.
5.4.1. Prinsip Penanganan Pengaduan Sistem penanganan pengaduan di PNPM Mandiri Perkotaan didasarkan prinsip sebagai berikut : a) Kemudahan. Pangaduan dari siapapun dan darimanapun harus mudah untuk disampaikan. Untuk itu, pengadu dapat menyampaikan pengaduan baik pada PPM (Pengelolaan Pengaduan Masyarakat) tempat keberadaan pengadu maupun kepada PPM yang ada di seluruh tingkat, dengan mengunakan media-media yang diinginkan. Media pengaduan dapat berupa lisan, tertulis, telepon, SMS, web-site dan media lain yang dapat dipergunakan. Demikian juga keberadaan PPM di seluruh tingkatan harus diketahui oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. b) Cepat, Tepat dan Tanggap. Pengaduan sedapat mungkin dapat diselesaikan di setiap tingkat PPM asal pengadu. Hal ini dimaksudkan agar penangan pengaduan dapat ditangani dengan cepat, tepat dan menguntungkan semua pihak. Di samping itu apabila pengaduan dapat diselesaikan di PPM bersangkutan, dapat menjadi media pembelajaran dan pemberdayaan bagi seluruh pihak di level bersangkutan. Namun demikian, apabila pengaduan tersebut tidak dapat dikelola di PPM bersangkutan karena keterbatasan otoritas penanganan di tingkat PPM bersangkutan, maka pengaduan harus segera disampaikan pada PPM di tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu mekanisme dan prosedur penanganan pengaduan harus jelas dan dapat diimplementasikan di seluruh tingkatan. Apabila PPM tingkat kelurahan/desa tidak mampu untuk menangani, maka secepat mungkin sampaikan kepada PPM di tingkat yang lebih tinggi. Demikian seterusnya. c) Sebaliknya PPM di tingkat yang lebih tinggi harus segera menangani pengaduan yang berasal dari PPM di bawahnya dan segera menyampaikan
V- 16
informasi penanganan serta hasil pengaduan kepada pengadu dan pihak lain yang berkepentingan. d) Penyampaian penanganan pengaduan baik kepada pengadu maupun pihak lain yang membutuhkan sangat penting dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (atau kegiatan pembangunan lainnya), pelaku PNPM Mandiri Perkotaan maupun keberadaan PPM sendiri. e) Informasi penanganan pengaduan harus segera mungkin disampaikan dan memberikan kepuasan bagi pengadu maupun pihak lain yang membutuhkan. Untuk itu penanganan pengaduan haruslah tuntas dan memberikan jawaban yang tepat atas persoalan/masalah yang diadukan 5.4.2. Manajemen Pengaduan a) Pembentukan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) KMP wajib membangun dan memfasilitasi jaringan Pengelolaan pengaduan masyarakat (PPM) di semua wilayah kerja; pusat, daerah dan masyarakat/komunitas, yang masing-masing bekerja secara independen dalam suatu jejaring pengaduan masyarakat. Untuk itu, KMP wajib bekerjasama dengan semua pihak peduli termasuk para pemangku kepentingan (stakeholders), baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam rangka membangun simpul-simpul jaringan pengaduan masyarakat di tiap wilayah kerja PNPM Mandiri Perkotaan (pusat, daerah dan masyarakat). Simpul-simpul jaringan tersebut diharapkan akan membentuk PPM-PPM dan akan tetap berfungsi secara berkelanjutan, sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan. b) Penyampaian dan Penerimaan Pengaduan serta Keluhan Pengaduan dan keluhan dapat berasal dari perorangan atau kelompok masyarakat. Untuk memudahkan penyampaian pengaduan, maka pengaduan dapat disampaikan ke unit pengaduan masyarakat (UPM) terdekat. Penyampaian dapat dilakukan dengan berbagai cara: lisan, surat/kotak pos, fax, telepon bebas pulsa, sms, email dan sebagainya. Walaupun pada tiap tingkatan pelaku program dikembangkan unit pengaduan, akan tetapi yang paling strategis adalah memusatkan pengelolaan pengaduan di tingkat masyarakat atau LKM, hal ini untuk menjamin kesinambungan program setelah Program selesai. Pencatatan pengaduan dan keluhan pada tiap UPM (Unit Pengaduan Masyarakat) harus dilakukan pada saat penerimaan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pelaporan dan penanganan penyelesaian pengaduan. Untuk memudahkan penanganan perlu dikembangkan klasifikasi masalah yang bersifat standar dan terkait dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM). Sebagai contoh jenis pengaduan dapat dikelompokkan dalam katagori: penyalahgunaan dana, intervensi politik, proses usulan kegiatan, dan proses pelaksanaan kegiatan. c) Penyelesaian Pengaduan Pada dasarnya adanya pengaduan dari masyarakat menandakan ketidakpuasan dan sengketa antara masyarakat dengan pelaku Program, baik itu sengketa horisontal maupun vertikal. Artinya penyelesaian pengaduan juga mengacu pada proses penyelesaian sengketa. Sebetulnya yang paling baik V- 17
adalah penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah dan mufakat. Namun kenyataannya upaya penyelesaian sengketa dengan cara ini tidak selalu terjadi dengan mudah, sehingga diperlukan campur tangan pihak ketiga. Untuk itu, berbagai cara lain yang juga dapat dipakai untuk penyelesaian pengaduan adalah melalui arbitrase dan hukum. d) Penyelesaian Secara Hukum Proses penyelesaian secara hukum untuk pengaduan tentang ketidakpuasan maupun sengketa antara masyarakat dengan pelaku Program, baik itu sengketa horisontal maupun vertikal, dapat dilakukan dalam hal: • Sengketa tidak dapat didamaikan melalui mekanisme penanganan pengaduan yang disiapkan di PNPM Mandiri Perkotaan. • Terdapat indikasi kuat bahwa persoalan atau peristiwa tersebut berkaitan dengan pelanggaran hukum (pidana maupun perdata). Pada dasarnya penanganan pengaduan dilakukan melalui proses investigasi, konfirmasi, rekomendasi dan informasi. Hasil investigasi yang dilakukan oleh UPM harus dikonfirmasikan kepada pihak terkait yang tepat. Selanjutnya dari hasil konfirmasi, UPM membuat rekomendasi kepada pihak yang berwenang menangani masalahnya. Untuk PNPM Mandiri Perkotaan, maka LKM adalah lembaga yang paling banyak mendapatkan rekomendasi untuk menyelesaikan masalahnya. Secara diagramatis mekanisme penanganan pengaduan tersebut diatas dapat dilihat pada Bagan 5.1.
V- 18
Bagan 5.1. Mekanisme Penanganan Pengaduan TIM KOORDINASI NASIONAL
Satker PNPM Mandiri Perkotaan
Koordinasi Penyelesaian Tidak Dapat Diselesai kan ?
Derajat Masalah 4
Ya
Dapat Diselesai kan ?
Derajat Masalah 3
PO.BOX 2222 JKPMT
PPM Provinsi
PEMDA Prov.
KMP
E-mail, Web, Telepon, SMS
Tidak
KMW
Ya
Tidak
TKPP Kota/Kab.
PPM Kab/ Kota
Derajat Masalah 2
KORKOT
Dapat Diselesai kan ? Ya
FKA LKM
Camat PJOK
TIM FASILITATOR
/
Tidak
LKM
Derajat Masalah 1
Lurah/Kades Kantor Kel./ Desa
PPM LKM
FASILITATOR / RELAWAN
Dapat Diselesai kan ? Ya
MASYARAKAT, LSM, PT, KEL. PROFESI, KEL. PEDULI Garis Penyelesaian Garis Pengaduan Garis Distribusi Penyelesaian
V- 19
5.4.3. Penanganan Konflik Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan konflik antara dua pihak atau lebih, dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut: a. Identifikasi jenis konflik, apakah konflik laten, konflik terbuka ataukah konflik permukaan, yang membutuhkan pendekatan berbeda dalam penanganannya. Konflik laten merupakan konflik tersembunyi yang perlu diidentifikasi sejak awal; b. Identifikasi akar persoalan dari konflik yang terjadi; c. Formulasikan rencana tindak penanganan konflik, yang dapat dikategorikan sebagai berikut: • Cegah terjadinya konflik sejak dini agar terhindar dari munculnya konflik yang lebih luas dan keras; • Selesaikan konflik melalui pengakhiran kekerasan dan pertengkaran; • Kelola konflik melalui pengurangan atau penghindaran kekerasan maupun tindakan yang menjurus kekerasan, dengan cara mengembangkan tindakan serta perilaku positif yang melibatkan semua pihak atau pelaku; serta • Transformasikan konflik melalui investigasi mendalam secara partisipatif untuk menyelesaikan akar konflik, dengan cara mentransformasi kekuatan negatif menjadi kekuatan-kekuatan positif.
V- 20
