1
i,
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH NO : W 1.T U N 5/£P /KP.04.5/1/2017 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) Dl LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH Menimbang
a.
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan dibawahnya, maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dimaksud sesuai tugas masing-masing area ;
b.
Bahwa Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Banda
Aceh
yang
namanya
tercantum
dalam
lampiran
Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut; Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; 2.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
3.
Peraturan
Menteri
Reformasi
Birokrasi
Pendayagunaan Nomor
Aparatur
Negara
PER/15/M.PAN/7/2008
dan
Tentang
Pedoman Umum Reformasi B irokrasi; 4.
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Roadmap Reformasi B irokrasi;
5.
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengajuan
Dokumen
Usulan
Reformasi
Birokrasi
Kementerian/Lembaga ; 6.
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penilaian
Dokumen
Usulan
dan
Roadmap
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga ; 7.
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan
Roadmap
Reformasi
Birokrasi
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ; 8.
Peraturan Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan ; Peraturan 9.
Menteri Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi ; Peraturan
10.
Menteri Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tata Laksana ; Peraturan
11.
Menteri Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins ; Peraturan
12.
Menteri Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan ; Peraturan
13.
Menteri Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Kementerian/Lembaga;
14.
Surat KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
15.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.l. Nomor : 316/DjMT/KEP/10/2016
tanggal
03
Oktober
2016
Tentang
Pengangkatan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.
MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama
: Membentuk
Tim
Reformasi
Pengadilan
Tata
Usaha
Birokrasi
Negara
(RB)
Banda
dilingkungan Aceh
dengan
susunanTim sebagaimana dalam lampiran Keputusan in i;
Kedua
Tim Reformasi Birokrasi (RB) terdiri dari 8 area dengan tugas dan kewajiban penanggung jawab:
Area-1 (Manaiemen Perubahan): -
Mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik, sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ;
-
Menyusun laporan pertanggungjawaban, baik dengan atau tanpa rekom endasi;
-
Menyampaikan laporan hasil pertanggungjawaban kepada Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara rutin setiap bulan ;
-
Pelaksanaan
pertanggungjawaban
tersebut
tetap
berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2035;
Area-2 (Penqelolaan Peraturan Perundanq-Undanqan): -
Menata dan mengelola peraturan perundang-undangan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ;
-
Menyusun laporan pertanggungjawaban, baik dengan atau tanpa rekom endasi;
-
Menyampaikan laporan hasil pertanggungjawaban kepada Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara rutin setiap bulan ;
-
Pelaksanaan
Pertanggungjawaban
tersebut
tetap
berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2035;
Area-3 (Penataan Dan Penquatan O rqanisasi): -
Menata dan menguatkan efisiensi dan efektifitas organisasi secara proporsional di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ;
-
Menyusun laporan pertanggungjawaban, baik dengan atau tanpa rekomendasi;
-
Menyampaikan laporan hasil pertanggungjawaban kepada Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara rutin setiap bulan ;
-
Pelaksanaan
pertanggungjawaban
tersebut
tetap
berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2035;
Area-4 (Penataan Tata Laksana): - Menata sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ; - Menyusun laporan pertanggungjawaban, baik dengan atau tanpa rekom endasi; - Menyampaikan laporan hasil pertanggungjawaban kepada Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara rutin setiap bulan ; - Pelaksanaan
pertanggungjawaban
tersebut
tetap
berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2035;
Area-5 (Penataan Sumber Dava Manusia Aparatuh : - Menata sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi dan transparan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh; - Menyusun laporan pertanggungjawaban, baik dengan atau tanpa rekomendasi ; - Menyampaikan laporan hasil pertanggungjawaban kepada Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara rutin setiap bulan ; - Pelaksanaan
pertanggungjawaban
tersebut
tetap
berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2035;
Area-6 (Penquatan Akuntabilitas K inerja): - Meningkatkan
Kinerja
dan
Akuntabilitas
pegawai
di
lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh; - Menyusun laporan pertanggungjawaban, baik dengan atau tanpa rekom endasi; - Menyampaikan laporan hasil pertanggung jawaban kepada Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara rutin setiap bulan ; - Pelaksanaan
pertanggungjawaban
tersebut
tetap
berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2035;
Area - 7 (Penquatan Penqawasan): - Menata kedisiplinan pegawai dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara serta meningkatkan status opini BPK di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh; - Menyusun laporan pertanggungjawaban, baik dengan atau tanpa rekomendasi; - Menyampaikan laporan hasil pertanggungjawaban kepada Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara rutin setiap bulan ;
- Pelaksanaan
pertanggungjawaban
tersebut
tetap
berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2035;
Area-8 (Peninqkatan Kualitas Pelavanan P u b lik ): - Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh; - Menyusun laporan pertanggung jawaban, baik dengan atau tanpa rekom endasi;
Ketiga
- Menyampaikan laporan hasil pertanggungjawaban kepada Pimpinan
Pengadilan Tata
Usaha
Negara Banda Aceh
secara rutin setiap bulan ; - Pelaksanaan
pertanggungjawaban
tersebut
tetap
berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2035;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya ;
SALINAN :Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Ketua Muda ULDILTUN Mahkamah Agung R.l. 2. Sekretaris Mahkamah Agung R.l. 3. Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung R.l. 4. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan 5. Arsip.
Lampiran Keputusan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor
:W 1.TU N 5/
/KP.04.5/1/2017
Tanggal
: 03 Januari 2017
DAFTAR NAMA TIM REFORMASI BIROKRASI (RB)
NO
NAMA/NIP
KETERANGAN
JABATAN DINAS
TIM
1
YUSRI ARBI, S.H., M.H. NIP. 19621231 198403 1 018
Ketua
Pembina / Penanggung Jawab
2
HUJJA TULHAQ, S.H., M.H. NIP. 19670630 199103 1 005
Wakil Ketua
Ketua
3
Drs. SYAIFULLAH NIP.19600601 198603 1 004
Sekretaris
Wakil Ketua
4
KUSTIMAN.SH NIP. 19610822 198203 1 002
Panitera
Sekretaris
Wakil Ketua Panitera Staf Subbag. Kpgwn dan Ortala Panitera Pengganti Pegawai Kontrak
Koordinator Anggota Anggota
Hakim Panitera Muda Hukum Panitera Pengganti Juru Sita Pengganti
Koordinator Anggota
Hakim Sekretaris Wakil Panitera Staf Subbag. Umum /Keuangan Pegawai Kontrak
Koordinator Anggota Anggota Anggota
Hakim Kasubbag Umum Dan Keuangan Panitera Pengganti Staf Subbag. Umum /Keuangan
Koordinator Anggota
KOORDINATOR : 1
- HUJJA TULHAQ, S.H., M.H. - KUSTIMAN, S.H. - FANI ARIA, S.H., M.Kn. - MUHIBUDDIN, S.H. - ZEFRI AULIA NOER, S.T.
2
- MIFTAH SAAD CANIAGO, S.H. - CUT RAHMAH, S.Ag. - BAHARUDDIN.S.H. - ANWAR
3
-
AZZAHRAWI, S.H. Drs. SYAIFULLAH TEUKU MAIMUN, S.H. BUSTAMI
- FAJRINA, S.Sos.L
4
- RAHMAD TOBRANI, S.H. - MARYANA, S.H.
-A N D A KURNIA, S.H. - YULIA, S.H.
Anggota Anggota
Anggota
Area I (Program Manajemen Perubahan)
Area II (Penataan Peraturan PerundangUndangan)
Anggota
Area III (Penataan dan Penguatan Organisasi)
Anggota
Anggota Anggota
Area IV (Penataan Tata Laksana)
5
- RENDI YURISTA, S.H. - M. NUR MAHDI, S.H., M.H. - AZHAR, S.H. - MEUTIA - AGUSTIA, S.H.
6.
- FANDY KURNIAWAN P, S.H., M.Kn. - T. EDI JOHAN, S.Kom.
- MUHAMMAD, S.H. - ANWAR, S.H. - NURUL BADIYAH, S.Pd.l.
7
- MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H. - MUZAKIR, AMd. - RINI HANDAYANI, S.E.Ak. - SLAMAT RIYADI, S.H. - AZHAR 1, S.H.
8
- A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H. - SAFRIZAR, S.H. - NOVITA, S.E.Ak. - MUHAMMAD NASIR, S.H.
Hakim Panitera Muda Perkara KaSubbag. Kpgwn dan Ortala Staf Subbag. Kpgwn dan Ortala Pegawai Kontrak
Koordinator Anggota
Hakim
K oordinator Anggota
Kasubbag. Perencanaan, Tl dan Pelaporan Panitera Pengganti Panitera Pengganti S taf Subbag. U m um /Keuangan
Anggota
Area V (Penataan Sistem Manajemen SDM dan Aparatur)
Anggota Anggota
Area VI (Penguatan Akuntabilitas Kinerja)
Anggota Anggota Anggota
Hakim Staf Subbag. Umum /Keuangan Staf Subbag. Umum /Keuangan Juru Sita Pengganti Juru Sita Pengganti
Koordinator Anggota
Hakim Panitera Pengganti Staf Kepaniteraan Perkara S taf Subbag. Umum /Keuangan
Koordinator
Area VII (Penguatan Pengawasan)
Anggota Anggota Anggota
Anggota Anggota Anggota
Area VIII (Peningkatan Ku a litas Pelayanan Publik)
