2017 TENTANG

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 21/PER-DJPDSPKP/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH PEMBANGUNAN SENTRA KULINER TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas dan terukurnya hasil pelaksanaan pengelolaan Bantuan Pemerintah di lingkup Direktorat Jenderla Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, perlu menyempurnakan Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Sentra Kuliner Tahun 2017; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Sentra Kuliner Tahun 2017;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

-2-

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726); 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1746); 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2153);

-3-

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH PEMBANGUNAN SENTRA KULINER TAHUN 2017.

Pasal 1 Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Sentra Kuliner Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2 Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Sentra Kuliner Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi satuan kerja lingkup Direktorat Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani urusan kelautan dan perikanan, dan Penyuluh Perikanan serta para pelaku usaha perikanan dalam penyaluran dan pengelolaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Sentra Kuliner Tahun 2017.

Pasal 3 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Sentra Kuliner Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-4-

Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2017 DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd. NILANTO PERBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Humas

Esti Budiyarti

Lampiran I :

Peraturan Direktur Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Sentra Kuliner Tahun 2017

BAB I PENDAHULUAN A.

Tujuan Tujuan pemberian Bantuan Pemerintah dalam pembangunan Sentra Kuliner tahun 2017: 1. terlaksananya pembangunan Sentra Kuliner; 2. termanfatkannya hasil dari pembangunan Sentra Kuliner; dan 3. tingkat pemanfaatan/okupansi lapak pedagang kuliner ikan sebesar 80% (efektif terhitung di tahun 2018).

B.

Pengertian 1. Sentra kuliner adalah tempat yang menjadi pusat penyediakan makanan beserta fasilitas-fasilitas pendukungnya; 2. Sentra kuliner hasil kelautan dan perikanan adalah tempat yang menjadi pusat penyediaan makanan yang berbahan dasar dari hasilhasil kelautan dan perikanan beserta fasilitas pendukungnya; 3. Wisata bahari adalah sebuah kegiatan wisata yang berkaitan dengan laut, pantai, danau dan segala kegiatan yang ditawarkan sebagai daya tarik wisata yang diselenggarakan di laut, pantai dan wilayah sekitarnya seperti olah raga air, upacara adat dan kuliner; 4. Wisata kuliner adalah melakukan perjalanan sambil menikmati makanan dan minuman khas suatu daerah; 5. Restoran/Rumah Makan adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyajikan makanan dan minuman, serta menyediakan tempat yang untuk mengkonsumsi dan menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya;

-2-

6. Pusat jajanan serba ada, yang selanjutnya disingkat Pujasera, adalah sebuah

tempat

makan

yang

terdiri

dari

gerai-gerai

(counters)

makanan yang menawarkan aneka menu yang variatif; 7. Fasilitas sanitasi adalah sarana fisik bangunan dan perlengkapannya digunakan

untuk

memelihara

kualitas

lingkungan

atau

mengendalikan faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat merugikan kesehatan manusia antara lain sarana air bersih, jamban, peturasan, saluran limbah, tempat cuci tangan, bak sampah, kamar mandi, lemari pakaian kerja (locker), peralatan pencegahan terhadap lalat, tikus dan hewan lainnya serta peralatan kebersihan. C.

Sasaran Sasaran pemberian Bantuan Pemerintah adalah pemerintah daerah untuk mengelola Sentra Kuliner dengan cara yang lebih menarik, bersih, dan higienis.

D.

Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Sentra Kuliner Tahun 2017 ini meliputi: 1. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah, yang terdiri atas: a. Pemberi Bantuan Pemerintah; b. Bentuk dan Rincian Bantuan Pemerintah; c. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah; d. Tata Kelola Bantuan Pemerintah; 2. Pertanggungjawaban Bantuan; dan 3. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

-3-

BAB II PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH A.

Pemberi Bantuan Pemerintah Satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah berupa pembangunan Sentra Kuliner adalah Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

B.

Bentuk dan Rincian Bantuan Pemerintah

B.1. Bentuk Bantuan Pemerintah Jenis Bantuan Pemerintah berupa pembangunan Sentra Kuliner diberikan melalui anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Satuan Kerja Direktorat Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2017. B.2. Rincian Bantuan Pemerintah Bantuan

Sentra

Kuliner

tahun

anggaran

2017

sejumlah

10

(sepuluh) unit. Bantuan

Pemerintah

berupa

pembangunan

Sentra

Kuliner

sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan umum dan spesifikasi teknis sebagai berikut: e. Persyaratan Umum Sentra Kuliner Bantuan Pemerintah berupa pembangunan Sentra Kuliner dengan persyaratan umum sebagai berikut: 1)

lahan yang clean and clear dengan luas minimal sebesar 1000 m² dibuktikan dengan sertifikat serta surat lahan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

2)

lokasi pembangunan Sentra Kuliner merupakan tempat yang strategis berada di tempat keramaian orang (misalnya kawasan wisata, dan disarankan tepi pantai) dan lokasi harus mudah dilihat, diakses oleh semua orang baik masyarakat konsumen, pedagang, pemasok, wisatawan, dan lain-lain;

3)

lahan

adalah

milik

Kabupaten/Kota, kepemilikan sengketa;

yang

yang sah

pemerintah

daerah

Provinsi

dibuktikan

dengan

sertifikat/bukti

lainnya

dan

tidak

dalam

atau

keadaan

-4-

4)

lahan

merupakan

lahan

matang/siap

bangun

yang

tidak

memerlukan pengurukan dan pematangan lahan; 5)

dalam hal lahan merupakan milik masyarakat adat harus sudah ada penyerahan hak dari masyarakat adat kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan tidak dalam keadaan sengketa yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Penyerahan Hak;

6)

lahan dengan luasan tertentu yang mencukupi untuk bangunan dan fasilitas pendukung lainnya serta pengembangannya;

7)

tidak berlokasi di daerah yang mudah tergenang air atau banjir;

8)

tersedia Infrastruktur pendukung yang memadai seperti akses jalan, sumber air bersih dan jaringan listrik;

9)

lokasi pembangunan harus di tempat strategis dan mudah dijangkau;

10) mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota termasuk Peraturan Zonasinya; 11) dokumen studi kelayakan pembangunan yang dikeluarkan oleh tenaga ahli; dan 12) memiliki dokumen AMDAL atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) (sesuai dengan luasan lahan serta mengacu kepada peraturan yang berlaku. f.

Spesifikasi Teknis Sentra Kuliner 1)

Layout Bangunan

Gambar Teknis (menyesuaikan bentuk lokasi lahan)

-5-

2)

Spesifikasi No. 1 2

3 4

5 6

7

8

9 10

11

Item Barang Pekerjaan pesiapan Pekerjaan galian dan urugan

Pekerjaan Pondasi Pek. Beton

Spesfikasi Pas. Bowplank dan pengukuran, Pekerjaan. Pembersihan dan Perataan pek. Urugan Tanah Kembali Pondasi, pek. Urugan Tanah Kembali Pondasi, pek. Urugan Pasir Lantai Bawah Pondasi, pek. Urugan Tanah Bawah Lantai Bangunan, pek. Urugan Pasir Bawah Lantai Bangunan, pek. Urugan Pasir Bawah Lantai Selasar Pekerjaan Pondasi Telapak Bangunan

pek. Soof Beton 20/30, pek. Kolom Utama 30/30, pek. Ringbalk 20/30, pek. Selasar Beton, pek. Dak lantai 2, Pekerjaan Tangga Pek. Pasangan pek. Pasangan bata, pek. Plesteran, pek. Acian, Pekerjaan Pagar Pek. Kusen pek. Kusen Bovenlight Alumunium, Pintu Jendela, Double, pek. Pemasangan kaca 5 mm Bovenlight dan Kaca Pek. Struktur Pek Atap Baja Ringan + Penutup Atap Atap Metal Zincalum, Pek Atap Baja Ringan, Pek Listplank GRC, Pek Atap baja ringan + penutup atap metal zincalum, Pek Talang Air Pek. Keramik pek. Keramik 30/30 (Ruang Utama + Selasar), pek. Keramik 20/20 (WC dan Dinding) Pek. Finishing Pek Cat dinding (Cat Air), Mebelair, Pek dan Mebelair Cat Listplank GRC Pek. Instalasi Kabel NYA 1000 Volt, 2,5 mm, MCB 6 A, Listrik Saklar Ganda, Saklar Tunggal, Stop Kontak, Lampu Putih 18 W, Philips, Lampu TL 40-100 W, Philips, Alat Bantu Instalasi, Pasang Instalasi Listrik, Pasang listrik PLN 1300 W. Pek. Sanitasi Saluran Air Kotor Cair Pipa PVC Ø 2 inchi, Wastafle, Closet duduk.

-6-

Bangunan

untuk

Sentra

Kuliner

sekurang-kurangnya

harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: Persyaratan

teknis

bangunan

sebuah

tempat

Sentra

Kuliner harus mampu mencegah faktor penyebab terjadinya kontaminasi terhadap produk yang dipasarkan. Persyaratan teknis bangunan tempat Sentra Kuliner adalah sebagai berikut: a)

Bangunan Ruang Sentra Kuliner dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu: (1) Restoran atau Rumah Makan Bangunan untuk Restoran atau rumah makan sekurangkurangnya harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: (a) meja displai digunakan untuk mendisplai produk ikan segar, ikan beku, dan ikan olahan; (b) aquarium/kolam

berikut

dengan

kelengkapannya

digunakan untuk jenis ikan hidup, bisa dari jenis ikan; (c) frezeer dapat digunakan untuk mendisplai produk olahan

beku

dan

sekaligus

sebagai

tempat

penyimpanan produk olahan beku; (d) rak produk digunakan untuk mendisplai produk olahan kering; (e) meja

penyiangan

digunakan

untuk

proses

penanganan ikan sebelum diolah/dijual segar; (f) tempat

memasak/dapur

sebagai

tempat

untuk

mengolah/memasak ikan sebagai menu siap saji; (g) ruang makan dengan meja makan konsumen yang nyaman (indoor maupun outdoor), ruang rapat; (h) wastafel/tempat pencucian tangan; (i) toilet dan kamar mandi; (j) mushola; (k) instalasi air bersih dan pengolahan limbah (padat dan cair).

-7-

(l) lantai

terbuat

dari

bahan

tidak

menyerap

air

(keramik, epoksi resin), permukaan halus, mudah dibersihkan, tidak berpotensi menimbulkan genangan air, kemiringan lantai menuju ke arah drainase; (m) dinding

permanen,

pada

ketinggian

tertentu

dilengkapi dengan bahan yang tidak menyerap air (keramik, epoksi resin), permukaan halus dan mudah dibersihkan. Pertemuan dinding dan lantai didesain agar mudah dibersihkan/tidak membentuk sudut pertemuan; (n) langit - langit harus tersedia; (o) lebar

dan

tinggi

pintu

memasukkan/mengeluarkan olahan,

peralatan

cukup

bahan

pengolahan,

untuk

baku, dan

hasil

mobilitas

konsumen. (p) sirkulasi udara yang cukup di dapur untuk menjamin keamanan

proses

pengolahan

dan

kenyamanan

konsumen. (q) penerangan

cukup,

dapat

memanfaatkan

cahaya

matahari atau penggunaan lampu yang cukup yang dapat menjamin kenyamanan bekerja. Penggunaan lampu harus berpenutup/menggunakan pelindung kap lampu; (r) saluran air pembuangan di dalam dan di luar bangunan harus mengarah pada penampungan air limbah dan didesain agar mampu menampung air dan aliran air lancar; (s) toilet harus memenuhi persyaratan SSOP dengan jumlah yang memadai; (t) tersedia instalasi listrik dan air bersih yang memadai; dan (u) terdapat tempat parkir yang memadai.

-8-

(2) Pujasera Bangunan untuk Pujasera sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: (a) Pujasera terdiri dari beberapa gerai untuk beberapa pedagang dengan fasilitas utamanya yaitu: 1. meja displai digunakan untuk mendisplai produk ikan segar, ikan beku, dan ikan olahan; 2. aquarium/kolam

dengan

kelengkapannya

digunakan untuk jenis ikan hidup, bisa dari jenis ikan; 3. freezer dapat digunakan untuk mendisplai produk olahan

beku

dan

sekaligus

sebagai

tempat

penyimpanan produk olahan beku; 4. meja

penyiangan

digunakan

untuk

proses

penanganan ikan sebelum diolah/dijual segar; 5. tempat memasak/dapur yang dilengkapi fasilitas pencucian peralatan dapur sebagai tempat untuk mengolah/memasak ikan sebgai menu siap saji; 6. saluran drainase dan instalasi pengelolaan air limbah; 7. mempunyai ruang makan, meja, dan kursi makan untuk konsumen; 8. lantai terbuat dari bahan tidak menyerap air (keramik, epoksi resin), permukaan halus, mudah dibersihkan,

tidak

berpotensi

menimbulkan

genangan air, kemiringan lantai menuju ke arah drainase; 9. dinding

permanen,

pada

ketinggian

tertentu

dilengkapi dengan bahan yang tidak menyerap air (keramik, epoksi resin), permukaan halus dan mudah dibersihkan. Pertemuan dinding dan lantai didesain

agar

mudah

membentuk sudut pertemuan;

dibersihkan/tidak

-9-

10. langit – langit harus tersedia; 11. lebar

dan

tinggi

pintu

cukup

untuk

memasukkan/mengeluarkan bahan baku, hasil olahan,

peralatan

pengolahan,

dan

mobilitas

konsumen; 12. sirkulasi udara di dapur yang cukup untuk menjamin

keamanan

proses

pengolahan

dan

kenyamanan konsumen; 13. penerangan cukup, dapat memanfaatkan cahaya matahari atau penggunaan lampu yang cukup yang

dapat

menjamin

Penggunaan

kenyamanan

bekerja.

lampu

harus

berpenutup/menggunakan pelindung kap lampu; 14. mempunyai

beberapa

jendela

yang

berfungsi

sebagai sirkulasi udara dan sirkulasi cahaya matahari; 15. saluran air pembuangan di dalam dan di luar bangunan harus mengarah pada penampungan air limbah dan didesain agar mampu menampung air dan aliran air lancar; 16. toilet harus memenuhi persyaratan dengan jumlah yang memadai; 17. tersedia instalasi listrik dan air bersih yang memadai; 18. terdapat tempat parkir yang memadai; dan 19. desain dan layout bangunan sesuai dengan caracara

pengolahan

yang

baik

dan

persyaratan

sanitasi dan higienis. (b) Fasilitas Pujasera 1. Meja Makan Meja makan harus terbuat dari material yang mudah dibersihkan. Meja makan dilengkapi dengan kursi.

- 10 -

2. Meja Displai Jenis

desain

konstruksi

meja

displai

dapat

disesuaikan dengan produk yang dipasarkan. Meja displai untuk memasarkan ikan segar memiliki persyaratan sebagai berikut: a. meja displai ikan dapat terbuat dari bahan yang mudah untuk dibersihkan, berupa meja permanen beton berkeramik maupun meja tidak permanen berbahan stainless steel; b. memiliki kemiringan yang cukup sehingga memudahkan air lelehan es maupun lendir dan

darah

ikan

terbuang

ke

saluran

pembuangan; c. setiap meja dilengkapi pipa pembuangan air limbah yang terhubung langsung ke saluran pembuangan utama; dan d. memiliki ukuran (dimensi) yang memadai, memenuhi karakteristik konstruksi yang cocok bagi produk maupun orang yang bekerja. Persyaratan

meja

displai

untuk

memasarkan

produk ikan kering atau olahan sebagai berikut: a. meja displai ikan terbuat dari bahan yang mudah

untuk

dibersihkan,

berupa

meja

permanen dilapisi bahan keramik maupun meja tidak permanen berbahan stainless steel; dan b. Meja dilengkapi dengan etalase terbuat dari kaca

atau

bahan

sedemikian

rupa

kontaminasi dipasarkan.

lainnya untuk

terhadap

yang

didesain

menghindari produk

yang

- 11 -

Persyaratan

meja

displai

untuk

memasarkan

produk ikan beku sebagai berikut: a. meja displai ikan terbuat dari bahan yang mudah

untuk

permanen

yang

dibersihkan, dilapisi

berupa bahan

meja isolasi

pendingin untuk menahan suhu ikan maupun meja dengan mesin pendingin seperti freezer; dan b. meja displai ikan dapat dilengkapi dengan penutup kaca.

Gambar: Contoh Meja Display Ikan Segar

Gambar: Contoh Etalase Produk Ikan Olahan

Gambar: Contoh Display Ikan Beku

3. Fasilitas cuci tangan atau wastafel a. fasilitas cuci tangan ditempatkan di beberapa titik lokasi yg mudah dijangkau konsumen serta dilengkapi dengan sabun dan limbahnya dialirkan ke saluran pembuangan yg tertutup; dan

- 12 -

b. wastafel terbuat dari bahan halus, kedap air, dan mudah dibersihkan.

Gambar: Contoh tempat cuci tangan/wastafel

4. Exhaust fan di dapur Untuk menghindari banyaknya asap pada saat pengolahan

produk-produk

perikanan,

maka

diperlukan pengatur sirkulasi udara (exhaust fan) yang biasanya berada di atas kompor atau alat pemasak lainnya. 5. Fasilitas pengelolaan sampah (tempat sampah dan TPS) a. setiap lapak penjualan ikan harus dilengkapi dengan tempat sampah tertutup yang terbuat dari bahan yang tidak berkarat, mudah untuk dibersihkan

serta

tidak

mudah

mengkontaminasi produk. Tempat sampah ini digunakan untuk menampung limbah hasil penyiangan (sisik, sirip, insang, dan sisa hasil penyiangan lainnya); b. di lorong los penjualan ikan harus disediakan tempat

sampah,

menampung anorganik;

jenis

yang

terpisah

sampah

organik

untuk dan

- 13 -

c. tersedia Tempat Pembuangan Sementara (TPS), sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang

Persyaratan

Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada

Proses

Produksi,

Pengolahan

dan

Distribusi; dan d. sampah harus dikelola setiap hari agar tidak terjadi

penumpukan

mengakibatkan

sampah

timbulnya

yang sumber

kontaminasi dan pencemaran lingkungan.

Gambar: Contoh tempat sampah

Gambar: Contoh Tempat Pembuangan Sementara

6. Instalasi dan sumber air bersih a. setiap Sentra Kuliner harus dilengkapi dengan instalasi air bersih yang digunakan untuk proses

penanganan

peralatan/lantai

ikan

maupun

serta

pencucian

fasilitas

pasar

Kuliner

harus

lainnya; b. penetapan

lokasi

Sentra

mempertimbangkan ketersediaan sumber air yang cukup dan memadai;

- 14 -

c. air yang digunakan untuk penanganan ikan adalah air yang memiliki standar kualitas air minum sesuai dengan SNI; dan d. dilengkapi dengan tandon air untuk menjamin kesinambungan

ketersediaan

air

untuk

penanganan ikan, kegiatan pembersihan, dan lain-lain. 7. Toilet dan kamar mandi a. lokasi

toilet

harus

terpisah

dari

tempat

penjualan serta memiliki pintu yang tidak terbuka langsung ke ruang proses penanganan dan pemasaran ikan; b. jumlah kamar mandi dan toilet adalah sebagai berikut: No.

Jumlah Konsumen

Jumlah Kamar Mandi

Jumlah Toilet

1.

Sampai dengan 25

1

1

2.

25 s/d 50

2

2

3.

51-100

3

3

Setiap penambahan 40-100 orang harus ditambah satu kamar mandi dan satu toilet Sumber: Kemenkes, 2008

c. Persyaratan

pembuatan

toilet

lebih

lanjut

dapat mengacu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

519/MENKES/SK/VI/2008

tentang

penyelenggaraan pasar sehat. 8. Fasilitas Tambahan Fasilitas tambahan adalah fasilitas yang sifatnya tidak wajib ada di Restoran maupun Pujasera. Salah satu fasilitas tambahan adalah terdapatnya 1 (satu) gerai/counter yang menjual minuman dan 1 (satu) gerai/counter yang menjual buah-buahan dan sayuran.

- 15 -

9. Peralatan Pembantu Peralatan pembantu untuk Sentra Kuliner yang digunakan dalam penanganan ikan harus terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah berkarat serta mudah

untuk

dibersihkan.

Secara

umum

peralatan Sentra Kuliner antara lain yaitu talenan, pisau, timbangan, keranjang ikan, troli,

cool

box/Chest Freezer, dan mesin pemecah es (ice crusher).

Gambar: Contoh Peralatan

10. Peralatan Sanitasi Peralatan sanitasi minimal yang harus dimiliki oleh Sentra Kuliner antara lain yaitu mesin penyemprot air bertekanan, sapu, penyeka air, sekop, dan sikat keramik/lantai.

- 16 -

C.

Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah berupa pembangunan Sentra Kuliner dapat diberikan kepada: a. lembaga pemerintah, pemerintah daerah tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota dan melakukan/menangani urusan kelautan dan perikanan; b. lembaga nonpemerintah, diutamakan berbadan hukum dan sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan; atau c. kelompok masyarakat hukum adat, telah mendapatkan penetapan, sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

dan

melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.

D.

Tata Kelola Bantuan Pemerintah

D.1. Mekanisme Seleksi Penerima Bantuan Pemerintah Mekanisme

identifikasi

hingga

penetapan

Penerima

Bantuan

Pemerintah terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu: a. Identifikasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah Identifikasi calon Penerima Bantuan Pemerintah dilakukan oleh Dinas

Provinsi/Kabupaten/Kota

yang

membidangi

perikanan

dan/atau dengan Penyuluh Perikanan Kabupaten/Kota kepada calon Penerima

Bantuan

Pemerintah

yang

telah

dan/atau

belum

mengajukan usulan. Identifikasi terhadap calon Penerima Bantuan Pemerintah harus

memenuhi

Pemerintah.

kriteria

dan

persyaratan

Penerima

Bantuan

- 17 -

b. Pengusulan dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah Dalam mengusulkan Bantuan Pemerintah, calon Penerima Bantuan Pemerintah dapat menjalankan prosesnya melalui salah satu dari dua mekanisme di bawah ini: 1) Mekanisme

pengusulan

langsung

dan

verifikasi

Penerima

Bantuan Pemerintah dengan tahapan sebagai berikut: a) Calon Penerima Bantuan Pemerintah mengusulkan surat permohonan bantuan Pembangunan Sentra Kuliner secara langsung

kepada

Satuan

Kerja

Direktorat

Pemasaran,

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan; b) Calon Penerima Bantuan Pemerintah melampirkan dokumen pendukung yang terdiri dari: 1. Proposal atau matrik usulan calon Penerima Bantuan Pemerintah (format matrik terlampir); 2. Profil calon Penerima Bantuan Pemerintah; dan 3. Pakta Integritas yang menyatakan: a. kesiapan,

kemampuan

dan

kesanggupan

untuk

menerima, mengelola dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah; b. kesediaan

memberikan

keterangan

yang

benar

terhadap aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah terkait dengan Bantuan Pemerintah yang diterima; dan c. tidak

memindahtangankan/memperjualbelikan

Bantuan Pemerintah yang diterima kepada pihak lain. c) Satuan

Kerja

Direktorat

Pemasaran

memohon

Dinas

Kabupaten/Kota dan/atau Penyuluh Perikanan domisili calon Penerima Bantuan Pemerintah untuk melakukan verifikasi administrasi dan lapangan, dengan tembusan ke Dinas Provinsi; dan

- 18 -

d) Apabila hasil verifikasi dianggap meragukan, maka Satuan Kerja Direktorat Pemasaran dapat melakukan validasi lapang. 2) Mekanisme pengusulan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota

dan

verifikasi

Penerima

Bantuan

Pemerintah dengan tahapan sebagai berikut: a) Calon Penerima Bantuan Pemerintah mengusulkan surat permohonan bantuan Pembangunan Sentra Kuliner kepada Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan; b) Calon Penerima Bantuan Pemerintah melampirkan dokumen pendukung yang terdiri dari: 1. Proposal atau matrik usulan calon Penerima Bantuan Pemerintah (format matrik terlampir); 2. Profil calon Penerima Bantuan Pemerintah; dan 3. Pakta Integritas yang menyatakan: a. kesiapan,

kemampuan

dan

kesanggupan

untuk

menerima, mengelola dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah; b. kesediaan

memberikan

keterangan

yang

benar

terhadap aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah terkait dengan Bantuan Pemerintah yang diterima; dan c. tidak

memindahtangankan/memperjualbelikan

Bantuan Pemerintah yang diterima kepada pihak lain. c) Kepala

Dinas

Kabupaten/Kota

melakukan

verifikasi

administrasi dan lapangan terhadap usulan calon Penerima. d) Apabila dokumen-dokumen dimaksud dianggap telah lengkap dan

memenuhi

persyaratan,

kemudian

Kepala

Dinas

Kabupaten/Kota diusulkan kepada Satuan Kerja Direktorat Pemasaran.

- 19 -

c. Validasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah Validasi dokumen usulan dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut: 1) dokumen

yang

diusulkan

oleh

calon

Penerima

Bantuan

Pemerintah, dilakukan verifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota melalui

pemeriksaan

kelengkapan

administrasi,

dan

data

pendukung lainnya; 2) dokumen

yang

telah

lengkap

dan

memenuhi

persyaratan,

selanjutnya diusulkan kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan cq. Direktur Pemasaran; 3) Direktur Pemasaran memerintahkan Tim Validasi Pusat untuk melakukan validasi dokumen melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi, dan validasi lapang apabila dirasa perlu untuk pemeriksaan kebenaran kondisi di lapangan dengan kelengkapan administrasi

dimaksud

kepada

calon

Penerima

Bantuan

Pemerintah; dan 4) Daftar calon Penerima Bantuan Pemerintah selanjutnya diseleksi oleh Tim Verifikasi Pusat. Hasil seleksi kemudian diusulkan kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Pemerintah. d. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Tahapan penetapan Penerima Bantuan Pemerintah dilakukan setelah seluruh tahapan identifikasi, verifikasi, dan validasi telah dilaksanakan. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah berupa pembangunan Sentra Kuliner ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat paling sedikit meliputi: 1) nama

institusi/koperasi/kelompok

Penerima

Bantuan

Pemerintah; 2) daerah kabupaten/kota/provinsi Penerima Bantuan Pemerintah; dan 3) jumlah unit dan keterangan rencana pemanfaatan.

- 20 -

Gambar 5. Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Calon Penerima Bantuan Pemerintah Pembangunan Sentra Kuliner

a. Kelembagaan Pengelolaan Pengelolaan Sentra Kuliner melibatkan beberapa institusi sebagai pemangku kepentingan (stakeholders) baik secara langsung maupun

tidak

langsung.

Masing-masing

institusi

mempunyai peran sesuai dengan kedudukannya. Tabel. Kelembagaan Institusi dalam pengelolaan Sentra Kuliner

No.

INSTITUSI/ STAKEHOLDERS

PERAN

1.

Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Ditjen PDSPKP

Regulator dan fasilitator

2.

Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait (provinsi/kabupaten/kota)

Regulator dan fasilitator di daerah

3.

Pengelola

Mengoperasikan Sentra kuliner

tersebut

- 21 -

1)

Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) cq. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) merupakan pemilik program fasilitasi pembangunan Sentra Kuliner Peran KKP dalam pengelolaan Sentra Kuliner diantaranya sebagai berikut: a)

membuat Petunjuk Teknis Penentuan Operator Pendukung di Pusat Produksi/Pengumpulan dan Distribusi; dan

b)

melakukan sosialisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pemanfaatan Sentra Kuliner.

2)

Satuan

Kerja

Pemerintah

Daerah

(SKPD)

Provinsi/Kabupaten/Kota Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi atau Kabupaten/Kota berwenang dalam pengelolaan Sentra Kuliner antara lain: a)

melakukan

seleksi,

verifikasi,

dan

menetapkan

calon

Pengelola Sentra Kuliner di wilayahnya; b)

menentukan model/skema/pola pengelolaan Sentra Kuliner, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan

memperhatikan

prinsip-prinsip

saling

menguntungkan; dan c)

melakukan

pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

operasional Sentra Kuliner sehingga pemanfaatan saran tersebut dapat optimal. 3)

Operator/Pengelola Sentra Kuliner Pengelola

Sentra

Kuliner

ditunjuk/ditetapkan

oleh

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota atau ditetapkan oleh pimpinan wilayah untuk unit yang mengelola Sentra Kuliner dalam wilayah yang bersangkutan.

- 22 -

Dalam

melaksanakan

kegiatannya,

Pengelola

wajib

mematuhi ketentuan-ketentuan pengelolaan yang tertuang dalam Petunjuk

Teknis

Pengelolaan

Bantuan

Pemerintah

Berupa

Pembangunan Sentra Kuliner. Untuk kelancaran pelaksanaan pemanfaatan,

Pengelola

dapat

berkoordinasi

dengan

Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota serta SKPD lainnya yang berkaitan. Pengelola berhak mendapat pembinaan dan pengawasan dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta SKPD lainnya yang berkaitan. b. Struktur Pengelolaan Sentra Kuliner Untuk

mengoptimalkan

keberhasilan

pengelolaan

Sentra

Kuliner perlu dibentuk struktur pengelolaan yang meliputi fungsifungsi antara lain: 1)

fungsi manajerial adalah fungsi kelembagaan yang berperan dalam mengelola Sentra Kuliner secara menyeluruh dan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan Sentra Kuliner;

2)

fungsi adminstratif adalah fungsi kelembagaan yang berperan dalam pelaksanaan adminstratif, pengaturan pengeluaran, dan pemasukan keuangan serta pembukuan operasional Sentra Kuliner;

3)

fungsi maintenance dan inventory adalah fungsi kelembagaan yang berperan dalam operasional Sentra Kuliner dan melakukan pemantauan serta pemeliharaan Sentra Kuliner; dan

4)

fungsi kelembagaan diatas dapat digambarkan dalam contoh struktur operasional sebagai berikut:

PENGELOLA/OPERATOR

Administrasi & Keuangan

Pembelian & Penjualan

Quality Control

Contoh Model Struktur Operasional

Kebersihan & Keamanan

- 23 -

c. Hak dan Kewajiban 1)

Kewajiban Pengelola: a)

melaksanakan operasional Sentra Kuliner;

b)

membayar kewajiban kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

c)

menjamin Sentra Kuliner beroperasi dalam memasarkan kuliner khas dari daerah setempat berbahan ikan;

d)

mengoperasionalkan Sentra Kuliner untuk mempertahankan kualitas dan meningkatkan nilai jual hasil perikanan sesuai fungsi;

e)

melakukan

pemeliharaan

terhadap

Sentra

Kuliner

dan

fasilitas penunjangnya; f)

melengkapi peralatan pendukung sesuai kebutuhan; dan

g)

menyampaikan

laporan

kegiatan

setiap

semester

dan

tahunan atau sewaktu-waktu bila diminta kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan cq. Direktur Pemasaran ditembuskan kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota. 2)

Hak Pengelola: a)

mendapatkan pembinaan teknis dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi Sentra Kuliner;

b)

mengusahakan

aset

yang

dikelola

untuk

mendapat

keuntungan yang optimal; c)

memperoleh informasi dan akses pasar; dan

d)

dapat menambah prasarana tanpa merubah struktur dasar atas persetujuan Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota apabila prasarana tersebut dikembalikan kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, pengelola tidak menuntut ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan.

3)

Larangan a)

dilarang memindahkan hak kepada pihak lain; dan

b)

dilarang menyimpan produk perikanan yang tidak sesuai peraturan.

- 24 -

D.2. Teknis Operasional a. Biaya Operasional Biaya operasional Sentra Kuliner meliputi biaya listrik, BBM, upah tenaga kerja serta biaya lain-lain. Seluruh biaya tersebut menjadi beban Pengelola. b. Modal Kerja Pengelola Sentra Kuliner wajib menyediakan biaya untuk pembelian bahan baku sebagai modal kerja. Besaran modal kerja yang harus disediakan paling sedikit dapat membiayai operasional Sentra Kuliner untuk 2 (dua) bulan. Modal kerja tersebut sepenuhnya disediakan oleh Pengelola/Operator.

D.3. Analisis Usaha a. Pendapatan Diasumsikan bahwa jumlah los yang disewakan adalah 10 (sepuluh) unit dengan nilai sewa per bulan sebesar Rp2.000.000 atau Rp30.000.000,- per bulan. Pendapatan lain yang didapatkan adalah parkir sebesar Rp1.874.000,- per bulan. Dengan demikian, total pendapatan adalah sebagai berikut: Pendapatan 1 bulan = Rp31.874.000,- x 12 = Rp382,440,000,-. No.

Jenis Biaya

Harga Satuan

Nilai (Rp)

Umur Ekonomis

Penyusutan (Rp)

1

Pekerjaan Pendahuluan

92,179,657

92,179,657

10

9,217,965

2

Pekerjaan galian dan pondasi

72,791,279

72,791,279

10

7,279,127

Pekerjaan beton dan lantai

143,810,150

143,810,150

10

14,381,015

Pekerjaan pasangan

84,790,834

84,790,834

10

8,479,083

Pekerjaan plafon dan kayu lainnya

18,102,206

18,102,206

10

1,810,220

6

Pekerjaan atap

104,951,645

104,951,645

10

10,495,164

7

Pengerjaan Pengecatan

30,411,675

30,411,675

10

3,041,167

3

4

- 25 -

No.

Jenis Biaya

8

9

Harga Satuan

Nilai (Rp)

Umur Ekonomis

Penyusutan (Rp)

Pekerjaan plumbing dan sanitary

49,459,898

49,459,898

10

4,945,989

Pekerjaan elektrikal

19,283,346

19,283,346

10

1,928,334

10

Pekerjaan lainlain

193,499,301

193,499,301

10

19,349,930

11

Pekerjaan Luar Bangunan

380,968,133

380,968,133

10

38,096,813

12

Modal

100,000,000

100,000,000

10

10,000,000

1,290,248,124

1,290,248,124

Jumlah (Rp)

-

129,024,812

a. Proyeksi laba rugi Uraian 1. Pendapatan

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

382,440,000 382,440,000

382,440,000 382,440,000

382,440,000

a. Biaya Operasional

200,000,000 200,000,000

200,000,000 200,000,000

200,000,000

b. Penyusutan

129,024,812 129,024,812

129,024,812 129,024,812

129,024,812

Jumlah

329,024,812 329,024,812

329,024,812 329,024,812

329,024,812

2. Pengeluaran

Laba pajak

sebelum

Pajak 3. Laba rugi Profit margin %

53,415,188

53,415,188

53,415,188

53,415,188

53,415,188

7,425,000

7,425,000

7,425,000

7,425,000

7,425,000

45,990,188

45,990,188

45,990,188

45,990,188

45,990,188

12%

12%

12%

12%

12%

- 26 -

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN A.

Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah Proses

pengadaan

Bantuan

Pemerintah

berupa

Pembangunan

Sentra Kuliner dilakukan melalui sistem e-katalog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerima

Bantuan

Pemerintah

harus

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban Bantuan Pemrintah berupa serah terima hasil pekerjaan. Sedangkan dalam hal pelaporan realisasi pelaksanaan pemberian bantuan, Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian bantuan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 10 setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana format berikut:

B.

Ketentuan Perpajakan Pemungutan pajak atas Bantuan Pemerintah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

- 27 -

C.

Sanksi Sanksi untuk Penerima Bantuan Pemerintah Pembangunan Sentra Kuliner jika tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan adalah bantuan tersebut dialihkan kepada koperasi/kelompok masyarakat lain yang siap untuk mengoperasionalkan Pembangunan Sentra Kuliner sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 28 -

BAB IV PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A.

PEMBINAAN Pembinaan secara

terhadap

berjenjang,

pemanfaatan dan

mulai

dari

tingkat

pengelolaan dilakukan

pusat

(Direktorat

Jenderal

Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan), Tingkat Provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi kelautan dan perikanan maupun instansi lainnya. a. Tingkat Pusat 1)

melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka monitoring dan evaluasi pemanfaatan Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pengelolaan Sentra Kuliner atau hal lain yang diperlukan;

2)

mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pemasaran produk hasil perikanan dalam peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan;

3)

melakukan pembinaan teknis dan hal lain yang diperlukan kepada pengelola sesuai dengan kewenangannya; dan

4)

melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

b. Tingkat Provinsi 1)

melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota

dalam

rangka

monitoring

dan

evaluasi

pemanfaatan Sentra Kuliner; 2)

melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota

dan

atau

instansi

lainnya

dalam

rangka

penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pengelolaan Sentra Kuliner atau hal lain yang diperlukan; 3)


- 29 -

4)

melaporkan hasil monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan dan pengelolaan kepada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan

5)

memfasilitasi penyediaan sarana prasana yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Sentra Kuliner serta hal lain yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya.

c. Tingkat Kabupaten/Kota 1)

melakukan pemerintah

koordinasi

dan

kerja

Kabupaten/Kota

sama

dengan

instansi

dalam

rangka

didaerahnya

pembinaan dan optimalisasi pemanfaatan Sentra Kuliner; 2)

melakukan monitoring secara berkala atas pemanfaatan dan pengelolaan Sentra Kuliner;

3)


4)

melaporkan hasil monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan dan pengelolaan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi atau yang membidangi dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan

5)

memfasilitasi penyediaan sarana prasana yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Sentra Kuliner serta hal lain yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya.

B.

MONITORING Monitoring merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian

pemanfaatan

Sentra

Kuliner

agar

sesuai

dengan

perencanaan dan prosedur yang telah ditentukan. Monitoring dilakukan dengan

cara

pengelolaan,

menggali

informasi

hambatan-hambatan

tentang dan

aktivitas

pemanfaatan/

permasalahan

dalam

menjalankan/mengoperasikan aset tersebut. Kegiatan monitoring dilakukan oleh KKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota atau SKPD terkait yang mendapat tugas monitoring.

- 30 -

Pelaksanaan monitoring dapat dilakukan antara lain: a. Monitoring secara berkala (periodik) Pelaksanaan monitoring dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali setelah aset beroperasi. b. Monitoring sewaktu-waktu Pelaksanaan monitoring bisa dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Monitoring sewaktu-waktu dilakukan atas dasar kebutuhan informasi terkait pengelolaan aset yang mendadak untuk bahan perumusan pengambilan kebijakan. Fokus utama monitoring adalah menyajikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan

yang

menyangkut

masukan

(input),

pelaksanaan (proccess), keluaran (output), tujuan, dan sasaran kegiatan, serta memuat pula usulan tentang apa yang perlu diperbaiki

dan

diamati

lebih

seksama

selama

pengelolaan

berlangsung.

C.

EVALUASI Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pencapaian akhir dari pengelolaan aset apakah sudah sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah ditetapkan. a. Evaluasi Proses (Formatif) Evaluasi proses dilakukan pada setiap tahapan operasionalisasi aset. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan setiap tahapan proses kegiatan telah sesuai prosedur operasional atau belum. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan perbaikan setiap tahapan proses yang dilaksanakan. b. Evaluasi Akhir (Summatif) Kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk mengukur dampak keberadaan asset terhadap peningkatan mutu hasil perikanan dan peningkatan penghasilan pelaku usaha perikanan. Dengan kata lain evaluasi ini dilakukan untuk menilai aspek manfaat dari keberadaan aset tersebut.

- 31 -

c. Indikator Keberhasilan Indikator

keberhasilan

pembangunan

dan

operasionalisasi

asset dapat dilihat pada aspek ekonomi, mutu, dan peningkatan konsumsi ikan masyarakat sekitar sebagai berikut: 1)

Aspek Ekonomi a)

meningkatnya modal Pengelola;

b)

meningkatnya kemampuan Pengelola untuk mengembangkan usaha;

c)

meningkatnya kerja sama antara pengelola dengan pelaku usaha perikanan.

2)

Aspek Mutu a)

tersedianya ikan dengan mutu yang baik sebagai bahan baku kuliner ikan; dan

b) 3)

meningkatnya/bervariasinya masakan ikan yang dipasarkan.

Aspek Peningkatan Konsumsi Meningkatnya kunjungan masyarakat sehingga mendorong peningkatan konsumsi ikan.

D.

PELAPORAN Pengelola

diwajibkan

menyampaikannya

kepada

untuk Dinas

membuat

laporan

Kabupaten/Kota,

dan

kemudian

disampaikan secara berjenjang dari Dinas Kabupaten Kota ke Dinas Propinsi ke Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: a. Laporan setiap bulan dikirimkan ke Dinas Kabupaten/Kota. b. Dinas Kabupaten/Kota mengkompilasi laporan dari setiap Pengelola untuk disampaikan ke Dinas Provinsi dan ditembuskan ke Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. c. Laporan paling lambat disampaikan tanggal 10 setiap bulannya.

- 32 -

Laporan operasional ditujukan kepada Direktur Pemasaran dengan alamat: Direktorat Pemasaran, Ditjen PDSPKP Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina Bahari III Lantai 13 Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat Telp/Fax 021- 3521977 email [email protected] Substansi

laporan

yang

disampaikan

adalah

terkait

dengan

pemanfaatan secara keseluruhan, jumlah ikan yang dipasarkan dan datadata lain yang dapat digunakan dalam pengembangan. Substansi laporan dimaksud juga merupakan klausul kerja sama pemanfaatan yang akan dilakukan antara Penerima dengan Pengelola.

- 33 -

BAB V PENUTUP

Petunjuk Teknis ini merupakan salah satu acuan dalam melaksanakan kegiatan yang memfokuskan kegiatannya pada pembangunan Sentra Kuliner. Dengan demikian diharapkan tercipta kesamaan pandangan dan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta stakeholders lainnya dalam kegiatan pembangunan Sentra Kuliner. Dengan tersedianya Sentra Kuliner diharapkan dapat mempertahankan ketersediaan ikan dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat yang membutuhkan ikan dapat terfasilitasi dengan kemudahan mendapatkan ikan berkualitas. Selain itu pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan konsumsi ikan nasional serta terjaminnya ketersediaan ikan nasional.

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd. NILANTO PERBOWO


Esti Budiyarti

Lampiran II : Peraturan Direktur Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Sentra Kuliner Tahun 2017 (KOP SURAT DITJEN PDSPKP)

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PEMERINTAH PEMBANGUNAN SENTRA KULINER TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR: …………. Hari Ini …… Tanggal ………. Bulan ……….Tahun ………. (………..), kami yang bertanda tangan di bawah ini: I.

Nama Jabatan

: :

Alamat

:

……… Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Direktorat Pemasaran bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.

Bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, berkedudukan di…………….(alamat kantor), untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU. II. Nama Jabatan Alamat

: :

…….. Ketua……….bertindak untuk dan atas nama …………

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Dengan ini menyatakan sebagai berikut: 1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan Bantuan Pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pemasaran berupa barang kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. 2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang dari PIHAK KESATU. 3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasionalkan barang hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan. 4. PIHAK KESATU akan melakukan monitoring atas pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah ini untuk menjamin difungsikannya dan dikelolanya obyek Bantuan Pemerintah oleh PIHAK KEDUA, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu. Apabila dipandang bahwa dalam pelaksanaan pemanfaatan obyek Bantuan Pemerintah oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan pengadaannya, maka PIHAK KESATU dapat meminta kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat

-2-

untuk mengalihkan obyek Bantuan Pemerintah kepada kelompok masyarakat lainnya. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA Ketua……………..………….. Meterai 6000

(………………..) NIP. …………………………….

(..………………)

Mengetahui, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten/kota…………..

(….……………..) NIP. …………………………….. Jabatan : …………………………………….



Esti Budiyarti

Lampiran III : Peraturan Direktur Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Sentra Kuliner Tahun 2017

No

Nama Barang

1

Sentra Kuliner

DAFTAR BARANG PERSEDIAAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN ……. KEPADA ………., KABUPATEN/KOTA …….. Harga (Rp) Merek/Spesifikasi Jumlah Kondisi Satuan Total 1 paket

Jumlah

Baik

Keterangan

Digunakan sebagai pendukung operasional ………….. dan mendukung program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan

1 Paket

PIHAK KEDUA Ketua …………………….

PIHAK PERTAMA Direktur …………….

……………………..

…………… NIP ………………… Mengetahui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten/kota………….. NIP. …………..


DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd.

Esti Budiyarti

NILANTO PERBOWO

Lampiran IV :


(KOP CALON PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH) Nomor Sifat Hal

: Januari 2017 : Penting : Permohonan Bantuan Pemerintah Pembangunan Sentra Kuliner Tahun Anggaran 2017

Yth. Plt. Direktur Pemasaran Di Jakarta Sehubungan dengan program Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 berupa Bantuan Pemerintah Pembangunan Sentra Kuliner kepada kelompok masyarakat atau koperasi, bersama ini kami mengajukan permohonan Bantuan Pemerintah barang persediaan berupa Pembangunan Sentra Kuliner untuk ….. (nama calon Penerima Bantuan Pemerintah) di ….. (alamat calon Penerima Bantuan Pemerintah). Sarana tersebut digunakan untuk mendukung program rantai dingin (cold chain system) dalam rangka peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini terlampir kami sampaikan Surat Pernyataan Kesiapan Menerima Bantuan Pemerintah dan Kesanggupan Memanfaatkan. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. Mengetahui, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten/Kota ...... NIP.

Yang Menyatakan, Ketua ......

(…nama…)

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Humas Esti Budiyarti

(…nama…) DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd. NILANTO PERBOWO

Lampiran V :


(KOP CALON PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH) SURAT PERNYATAAN KESIAPAN MENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DAN KESANGGUPAN MEMANFAATKAN Nomor: Yang bertanda tangan di bawah Ini: Nama : Jabatan : Ketua …………. Alamat : Sesuai dengan surat permohonan Bantuan Pemerintah yang diajukan ….(nama calon Penerima Bantuan Pemerintah), apabila lembaga kami mendapat bantuan berupa 1 (satu) paket Pemerintah Pembangunan Sentra Kuliner Tahun 2017, Saya menyatakan: 1. bersedia menerima Bantuan Pemerintah barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tahun anggaran 2017 pada satker Direktorat Pemasaran; 2. sanggup memanfaatkan dan mengoperasionalkan barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tahun anggaran 2017 pada satker Direktorat Pemasaran sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku; 3. melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat untuk mendapatkan bimbingan dan pengarahan; serta 4. bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan program dan pemanfaatan Bantuan Pemerintah kepada Dinas Kelautan dan Perikanan setempat serta Direktorat Pemasaran. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan Bantuan Pemerintah tahun anggaran 2017 pada satker Direktorat Pemasaran. …….. , ……. Januari 2017 Ketua …… (nama calon Penerima Bantuan Pemerintah) Meterai 6000 (nama ketua) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Humas


Esti Budiyarti

NILANTO PERBOWO

Lampiran VI :


(KOP DINAS KP KAB./KOTA) SURAT PERNYATAAN KESIAPAN MENERIMA BANTUAN PEMERINTAH PENGADAAN PEMBANGUNAN SENTRA KULINER TAHUN 2017 Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

NIP

:

Jabatan

:

Unit Kerja

:

Alamat Kantor

:

Nomor Telpon/HP: Menyatakan bersedia menerima program prioritas KKP berupa Bantuan Pemerintah (BP) Pembangunan Sentra Kuliner dari Direktorat Pemasaran, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2017. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ………, ……………………… 2017 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota/Kabupaten ………………….., ……………………………… NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Humas Esti Budiyarti


Lampiran VII

:


PENANGGUNG JAWAB/CALON PENGELOLA No.

Nama Koperasi atau Kelompok yang berbadan hukum

Alamat

Penanggung Jawab

Nomor Telepon/ alamat email

Nomor KTP

Fotokopi KTP

………, ……………………… 2017 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota/Kabupaten ………………….., …………………………… NIP. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Humas


Esti Budiyarti

NILANTO PERBOWO

2017 TENTANG

Recommend Documents