KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU KEPERAWATANUNIVERSITAS INDONESIA NOMOR: 01/BPM FIK UI/I/2016
TENTANG
KODE ETIK BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS INDONESIA
Menimbang: a. Bahwa untuk terwujudnya lembaga kemahasiswaan yang mandiri dan mengakar baik di kalangan mahasiswa maupun masyarakat, merupakan syarat yang harus dicapai oleh lembaga kemahasiswaan di lingkungan Universitas Indonesia; b. Bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia perlu memiliki seperangkat peraturan; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia perlu membentuk ketetapan mengenai Kode Etik Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.
Mengingat: 1. Anggaran Dasar Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Tahun 2014.
a. Pasal 9 b. Pasal 13 2. Anggaran Rumah Tangga Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Tahun 2014 a. Pasal 9 b. Pasal 11 c. Pasal 14 d. Pasal 15 e. Pasal 16 f. Pasal 17
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS INDONESIA
Memutuskan:
Menetapkan: KETETAPAN TENTANG KODE ETIK BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS INDONESIA
BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan:
1. Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM FIK UI adalah wadah tunggal, formal, dan legal yang menghimpun mahasiswa FIK UI untuk menggali dan mengembangkan potensi dalam ikatan moral, spiritual, dan intelektual. 2. Musyawarah Besar Mahasiswa Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut MUBESMA IKM FIK UI merupakan forum permusyawaratan dan kedaulatan tertinggi mahasiswa FIK UI
3. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat BPM FIK UI adalah lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan legislatif dan yudikatif. 4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BEM FIK UI adalah lembaga tinggi dalam IKM FIK UI yang memiliki kekuasaan eksekutif. 5. Badan Otonom Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BO FIK UI adalah lembaga otonom yang mewadahi kreativitas mahasiswa dalam bidang peminatan, bakat, dan/atau pelayanan keagamaan.
6. Badan Semi Otonom Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BSO BEM FIK UI adalah lembaga semi otonom yang mewadahi kreativitas mahasiswa dalam satu bidang peminatan, bakat, atau pelayanan keagamaan.
7.
Lembaga Formal Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut LFK FIK UI adalah badan-badan kemahasiswaan yang berbentuk badan legislatif, badan eksekutif, badan yudikatif, badan otonom, dan badan semi otonom yang diakui oleh IKM FIK UI.
BAB II Kedudukan, Susunan dan Fungsi Pasal 2
Kedudukan BPM FIK UI merupakan lembaga tertinggi dalam IKM FIK UI. Pasal 3 Susunan BPM FIK UI terdiri atas: 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Komisi I Legislasi 4. Komisi II Pengawasan 5. Komisi III Kelembagaan 6. Komisi IV Aspirasi 7. Komisi V Kaderisasi dan Suksesi 8. Biro Sekretaris dan Bendahara 9. Biro PSDM (Pengembangan Sumber Daya Manusia) 10. Biro HUMAS (Hubungan Masyarakat) Pasal 4 Fungsi BPM FIK UI memiliki fungsi : 1. Legislasi di tingkat IKM FIK UI 2. Yudikasi di tingkat IKM FIK UI 3. Aspirasi di tingkat IKM FIK UI 4. Advokasi di tingkat IKM FIK UI 5. Kaderisasi dan suksesi di tingkat IKM FIK UI
BAB III Kewajiban dan Wewenang
Bagian Pertama Pasal 5 Kewajiban BPM FIK UI mempunyai kewajiban: 1. Mengacu kepada AD/ART IKM FIK UI 2. Menyusun dan menetapkan GBHK BEM FIK UI dan BO FIK UI 3. Melantik pengurus BEM FIK UI dan BO FIK UI. 4. Melakukan advokasi kepada dekanat atas program kerja dan rancangan anggaran lembaga kemahasiswaan yang telah disahkan. 5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan anggaran yang ada di LFK FIK UI 6. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BEM FIK UI dan BO FIK UI 7. Memfasilitasi pelaksanaan MUBESMA IKM FIK UI 8. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa FIK UI 9. Mengesahkan keanggotaan IKM FIK UI Bagian Kedua Pasal 6 Wewenang BPM FIK UI mempunyai wewenang: 1.Menggunakan hak budget, interpelasi, amandemen, resolusi, angket, dan referendum terhadap BEM FIK UI serta BO FIK UI 2.Membuat peraturan-peraturan yang dianggap perlu untuk LFK FIK UI 3.Meminta pertanggungjawaban ketua BEM FIK UI dan BO FIK UI 4.Menerima dan menolak pertanggungjawaban ketua BEM FIK UI dan BO FIK UI 5.Mencabut surat mandat ketua BEM FIK UI dan BO FIK UI apabila melanggar AD/ART atau ketentuan lain yang berlaku di IKM FIK UI. 6.Meminta rekapitulasi kegiatan BEM FIK UI dan BO FIK UI sesuai masa kepengurusan BPM FIK UI
7.Memeriksa dan mengusut pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan BEM FIK UI dan BO FIK UI 8.Membuat putusan atas sengketa yang mengancam eksistensi IKM FIK UI. 9.Memberikan mandat kepada Komite Pemilihan Fakultas untuk melaksanakan pemilihan raya FIK UI. 10. Melakukan pencabutan keanggotaan IKM FIK UI 11. Menerima, menimbang, dan mengesahkan pembentukan BO FIK UI. BAB IV Kepengurusan Bagian Pertama Pasal 7 Anggota Anggota BPM FIK UI terdiri dari a. Anggota Independen yang dipilih melalui Pemilihan Raya IKM FIK UI b. Ex-officio angkatan yang merupakan perwakilan angkatan c. Badan kelengkapan yang dipilih melalui mekanisme internal BPM FIK UI Pasal 8 Masa Jabatan Masa jabatan BPM FIK UI adalah satu periode kepengurusan dan setelah itu dapat dipilih kembali. Pasal 9
Setiap anggota BPM FIK UI tidak diperkenankan untuk: a. menjadi pengurus BEM, BO, atau BSO FIK UI b. menjadi pengurus lembaga eksekutif tingkat UI
c. menjadi panitia kegiatan yang diselenggarakan oleh LFK FIK UI, kecuali yang diselenggarakan oleh BPM FIK UI d. menjadi anggota atau pengurus partai politik e. bergabung ke dalam organisasi dan/ atau kepanitiaan apapun tanpa sepengetahuan dan seizin Ketua BPM FIK UI f. berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa dan/ atau kepada kandidat di Pemilihan Raya.
Pasal 10 Pencabutan Keanggotaan
Anggota BPM FIK UI dicabut keanggotaannya karena: a. meninggal dunia b. tidak berstatus sebagai mahasiswa FIK UI c. diketahui melanggar AD/ART IKM FIK UI d. ditarik kembali oleh mahasiswa di angkatannya melalui ketua angkatan e. tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota BPM FIK UI dengan baik f. diketahui melanggar pasal 9
Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pasal 11 Hak
Setiap anggota BPM FIK UI mempunyai hak: a. hak bicara dan hak suara di setiap sidang BPM FIK UI b. mewakili BPM FIK UI berdasarkan mandat c. menggunaan hak interpelasi dan resolusi; d. mengusulkan penggunaan hak amandemen, budget, angket dan referendum kepada anggota independen BPM FIK UI
Pasal 12 Kewajiban 1. Setiap anggota BPM FIK UI mempunyai kewajiban: a. mengikuti persidangan-persidangan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya di BPM FIK UI b. mematuhi segala putusan yang dihasilkan oleh persidangan BPM FIK UI c. melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya. d. menjaring aspirasi dan mensosialisasikan hal-hal yang dihasilkan BPM FIK UI e. turut berperan dalam mensukseskan kaderisasi dan suksesi 2. Setiap anggota independen dan ex-officio mempunyai kewajiban: a. Mengikuti rapat dengar pendapat dengan BEM FIK UI dan BO FIK UI.
Pasal 12 A Wewenang anggota independen dan ex-officio angkatan Melakukan pengawasan dan memberikan penilaian kinerja kepada BEM FIK UI dan BO FIK UI.
BAB V Organ Kelembagaan serta Tugas dan Wewenangnya Bagian pertama Pasal 13 Susunan 1.
Organ kelembagaan BPM FIK UI di susun dalam rangka tugas dan wewenang BPM FIK UI
2.
Organ Kelembagaan BPM FIK UI terdiri dari: a. Ketua b. Wakil Ketua c. Komisi d. Biro e. Panitia Khusus Pasal 14 Tugas dan Wewenang Ketua
1.
Mengoordinasikan kerja BPM FIK UI
2.
Memfasilitasi Sidang Pleno BPM FIK UI
3.
Mewakili BPM FIK UI dalam urusan eksternal
4.
Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Ketua Umum LFK FIK UI dan Wakil Ketua LFK FIK UI.
5.
Melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya saat sidang pleno BPM FIK UI
6.
Melaporkan kinerja tertulis BPM FIK UI setiap enam bulan sekali yang akan disampaikan pada Evaluasi LFK FIK UI.
7.
Membawahi dan mengawasi secara langsung Komisi Legislasi, Kelembagaan, Kaderisasi dan Suksesi, Biro Sekretaris Bendahara, dan Biro Humas.
8.
Dapat menghadiri dan mengadakan rapat bidang terhadap Komisi Legislasi, Kelembagaan, Kaderisasi dan Suksesi, Biro Sekretaris Bendahara, dan Biro Humas baik secara berkala maupun secara mendesak.
Pasal 15 Tugas dan Wewenang Wakil Ketua Wakil ketua mempunyai tugas dan wewenang : 1.
menjalankan tugas dan wewenang ketua jika berhalangan;
2.
membawahi dan mengawasi secara langsung Komisi Legislasi, Komisi Pengawasan, dan Biro Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa;
3.
menghadiri dan mengadakan rapat bidang terhadap Komisi Pengawasan, Aspirasi, dan Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia baik secara berkala maupun secara mendesak; dan
4.
melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya dalam sidang pleno BPM FIK UI. Pasal 16 Komisi
1.
Komisi adalah organ kelembagaan yang dibentuk untuk menjalankan fungsi BPM FIK UI yang jumlah dan bidangnya disesuaikan dengan kebutuhan
2.
Komisi dipimpin oleh ketua komisi
3.
Komisi setidaknya terdiri dari ketua dan wakil ketua
4.
Komisi dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan keterangan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya
5.
Komisi berhak melakukan penyelidikan sendiri guna memperoleh keterangan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
6.
Segala sesuatu tentang pengaturan internal komisi menjadi urusan masing-masing komisi
7.
Komisi berhak mengajukan anggaran belanja sesuai dengan kebutuhannya melalui rapat kerja BPM FIK UI
8.
Komisi melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya saat sidang pleno
9.
Komisi wajib melaporkan kinerja tertulis sebelum dilaksankannya Evaluasi Tengah Tahun dan Evaluasi Akhir Tahun kepada ketua BPM FIK UI
10. Komisi wajib menerima dan menindaklanjuti aspirasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing komisi
Pasal 17 Anggota Komisi 1.
Anggota suatu komisi tidak boleh merangkap jabatan dalam komisi lain tetapi dapat mengikuti sidang komisi lain dengan izin komisi yang bersangkutan dan memiliki hak bicara tanpa hak suara.
2.
Anggota komisi merupakan perwakilan dari setiap angkatan yang masih aktif di FIK UI.
3.
Anggota komisi terdiri dari anggota independen atau Ex-officio angkatan.
4.
Ketua komisi bertanggung jawab terhadap komisi yang dipimpinnya dan berhak menyelenggarakan dan memimpin sidang komisi.
5.
Ketua komisi wajib melakukan koordinasi sesuai dengan garis koordinasi
6.
Wakil ketua wajib menjalankan tugas dan wewenang ketua komisi apabila ketua komisi berhalangan
7.
Salah satu anggota komisi wajib bertanggungjawab menjaga kondisi internal pada komisi masing-masing
Pasal 18 Tugas dan wewenang Komisi 1.
Komisi I Legislasi, bertugas : a. menyusun rancangan produk hukum BPM FIK UI b. mensosialisasikan hasil produk hukum BPM FIK UI kepada anggota BPM FIK UI dan civitas akademika FIK UI c. mengadakan dan menyusun penyelenggaraan Sidang LFK FIK UI d. mengukuhkan peran dan fungsi legislasi kepada seluruh IKM FIK UI
2.
Komisi II Pengawasan, bertugas: a. menyusun rancangan prosedur pengawasan BEM dan BO FIK UI b. mengevaluasi pelaksanaan pengawasan BEM dan BO FIK UI c. merancang sistem penilaian akhir BEM dan BO FIK UI d. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja BEM dan BO FIK UI
3.
Komisi III Kelembagaan, bertugas: a. menjalankan fugsi resolusi BPM FIK UI terhadap permasalahan LFK FIK UI b. melakukan upaya sinergisasi antar LFK FIK UI c. memfasilitasi adanya koordinasi antar LFK FIK UI dengan komisi aspirasi d. melakukan penuansaan IKM FIK UI terhadap seluruh mahasiswa FIK UI
4.
Komisi IV Aspirasi, bertugas: a. menjaring, mengolah, dan mengawal aspirasi sivitas akademika FIK UI tentang permasalahan akademik, fasilitas, dan kelembagaan LFK FIK UI b. bekerjasama dengan komisi pengawasan dalam melakukan penjaringan aspirasi penilaian program kerja LFK FIK UI oleh mahasiswa FIK UI c. bekerjasama dengan komisi kelembagaan dalam melakukan penjaringan aspirasi LFK FIK UI yang diwujudkan melalui roadshow lembaga
d. melakukan koordinasi dengan departemen adkesma dan kastrat BEM FIK UI e. menjalankan fungsi advokasi BPM FIK UI 5.
Komisi V Kaderisasi dan Suksesi, bertugas: a. menyelenggarakan pelaksanaan alur kaderisasi b. menjadi penanggungjawab penyelenggara kaderisasi dan suksesi c. memfasilitasi kaderisasi dan suksesi yang berlangsung di FIK UI d. menjadi penanggungjawab perumusan konsep kaderisasi dan suksesi e. melakukan pencerdasan IKM FIK UI terhadap mahasiswa baru dan pengurus LFK FIK UI
Pasal 19 Biro 1.
Biro adalah badan kelengkapan yang dibentuk untuk memudahkan tugas dan fungsi BPM FIK UI yang jumlah dan bidangnya disesuaikan dengan kebutuhan
2.
Biro dipimpin oleh Kepala Biro
3.
Anggota suatu Biro tidak boleh merangkap jabatan dalam biro lain tetapi dapat mengikuti rapat biro lain dengan izin biro yang bersangkutan dan memiliki hak bicara tanpa hak suara.
4.
Anggota biro selanjutnya disebut dengan badan kelengkapan BPM FIK UI.
5.
Kepala Biro bertanggungjawab terhadap biro yang dipimpinnya dan berhak menyelenggarakan dan memimpin rapat biro
6.
Kepala biro wajib melakukan koordinasi sesuai dengan garis koordinasi
Pasal 20 Tugas dan Wewenang Biro Sekertaris dan Bendahara 1.
Biro Sekretaris dan Bendahara bertanggung jawab dalam kegiatan keuangan LFK FIK UI, administrasi dan dokumentasi produk hukum BPM FIK UI
2.
Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Sekretaris dan Bendahara Umum BEM dan BO FIK UI.
3.
Melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya saat sidang pleno
4.
Biro Sekretaris dan Bendahara wajib melaporkan kinerja tertulis sebelum dilaksanakannya Evaluasi Tengah Tahun dan Evaluasi Akhir Tahun Pasal 21 Tugas dan Wewenang Biro PSDM
1.
Bertanggung jawab dalam kegiatan kaderisasi, pengembangan, evaluasi, dan pengawasan kinerja BPM FIK UI
2.
Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh organ kelembagaan BPM FIK UI
3.
Melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya saat sidang pleno
4.
Melaporkan kinerja tertulis sebelum dilaksanakannya Evaluasi Tengah Tahun dan Evaluasi Akhir Tahun Pasal 22 Tugas dan Wewenang Biro Humas
1.
Bertanggung jawab dalam kegiatan publikasi, dokumentasi, dan desain mengenai segala informasi terkait kinerja BPM FIK UI
2.
Biro Humas melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya saat sidang pleno
3.
Biro Humas wajib melaporkan kinerja sebelum dilaksanakannya Evaluasi Tengah Tahun dan Evaluasi Akhir Tahun
4.
Mengelola media yang berkala dan independen
Bagian Ketiga
Panitia Khusus Pasal 23 1.
Panitia khusus adalah panitia yang dibentuk dan diberi tugas oleh BPM FIK UI melalui sidang pleno untuk melaksankan tugas-tugas khusus
2.
Panitia khusus terdiri dari anggota BPM FIK UI dengan atau tanpa elemen lain
3.
Panitia khusus bertanggung jawab melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya saat sidang pleno
4.
Hak dan kewajiban panitia khusus ditetapkan pada sidang pleno
BAB VI Sidang BPM FIK UI Pasal 24 Jenis Sidang 1.
Sidang Istimewa
2.
Sidang Umum
3.
Sidang Pleno
4.
Sidang Komisi
Pasal 25 Sidang Istimewa 1.
Sidang istimewa adalah sidang yang memberikan putusan akhir dalam lingkup LFK FIK UI terhadap perkara-perkara ke-IKM-an.
2.
Sidang istimewa dianggap sah apabila dihadiri oleh satu perwakilan dari setiap LFK FIK UI.
3.
Bila ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam poin 2 tidak tercapai sidang ditunda 2 x 5 menit.
4.
Bila setelah 2 x 5 menit ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam poin 2 tidak tercapai, sidang istimewa dapat dimulai serta dianggap sah.
Pasal 26 Sidang Umum 1.
Sidang umum adalah sidang yang diselenggarakan untuk membahas perkara dan pembelaan terhadap perkara ke-IKM-an.
2.
Sidang umum dianggap sah apabila dihadiri minimal 3 anggota LFK FIK UI.
3.
Bila ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam poin 2 tidak tercapai, sidang ditunda 2 x 10 menit.
4.
Bila setelah 2 x 10 menit ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam poin 2 tidak tercapai, sidang umum dapat dimulai serta dianggap sah.
Pasal 27 Sidang Pleno 1.
Sidang pleno adalah sidang pengambilan keputusan tertinggi BPM FIK UI.
2.
Sidang pleno dianggap sah bila dihadiri oleh minimal ½ n + 1 dari jumlah seluruh anggota BPM FIK UI yang terdiri dari minimal satu perwakilan staf dari setiap bidang.
3.
Bila ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam poin 2 tidak tercapai, sidang ditunda 2 x 10 menit.
4.
Bila setelah 2 x 10 menit ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam poin 2 tidak tercapai, sidang pleno dapat dimulai serta dianggap sah.
Pasal 28 Sidang Komisi 1.
Sidang komisi adalah sidang pengambilan keputusan komisi BPM FIK UI.
2.
Sidang komisi dianggap sah bila dihadiri oleh minimal ½ n + 1 dari seluruh anggota komisi.
3.
Bila ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam poin 2 tidak tercapai, sidang ditunda 2 x 5 menit.
4.
Bila setelah 2 x 5 menit ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam poin 2 tidak tercapai, sidang pleno dapat dimulai serta dianggap sah.
BAB VII Sanksi dan Pembelaan Bagian Pertama Pasal 29 Jenis Sanksi Sanksi berupa 1.
Peringatan lisan
2.
Peringatan tertulis
3.
Pencabutan hak suara
4.
Rekomendasi untuk ditarik dari kenggotaan BPM FIK UI oleh BPM FIK UI yang diberikan kepada ketua angkatan
5.
Pencabutan keanggotaan BPM FIK UI.
Pasal 30 1.
Sanksi lisan diberikan kepada anggota yang melanggar ketentuan pasal 12 tentang kewajiban anggota BPM FIK UI
2.
Sanksi tertulis diberikan kepada: a. anggota BPM FIK UI yang mendapat sanksi lisan atas kesalahan yang sama sebanyak 2 kali b. anggota BPM FIK UI yang melanggar pasal 9 c. anggota BPM FIK UI yang diketahui membocorkan informasi tanpa seizin ketua BPM FIK UI
3.
Sanksi pencabutan hak suara diberikan kepada anggota yang mendapat sanksi tertulis
4.
Anggota yang telah mendapat sanksi pencabutan hak suara sebanyak dua kali akan direkomendasikan untuk ditarik kembali dari keanggotaan BPM FIK UI
5.
Selama proses penarikan kembali berlangsung sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, anggota BPM FIK UI yang bersangkutan mendapat skorsing dari kenggotaan BPM FIK UI
6.
Setelah didapatkan keputusan hasil rekomendasi, anggota BPM FIK UI yang bersangkutan secara resmi dicabut keanggotaannya.
Pasal 31 Pembahasan perkara internal BPM FIK UI dan pembuatan keputusan dilakukan melalui mekanisme sidang pleno BPM FIK UI yang wajib dihadiri oleh pihak terkait
Bagian Kedua Pembelaan Pasal 32 Pihak yang diberikan sanksi dapat melakukan pembelaan dalam sidang pleno
BAB VIII Ketentuan Lain dan Penutup Pasal 33 1. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di: Depok Pada tanggal: 30 Januari 2016 Pukul :17.44 WIB
BADAN PERWAKILAN MAHASISWAFAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS INDONESIA Presidium Sidang I
Presidium Sidang II
Presidium Sidang III
(Florencia Wacana)
(Rini Rinelly)
(Putri Rini Anisa)
Ketua Umum BPM FIK UI 2015
Rini Rinelly (NPM: 1306377940)
