2016, tanggal 24 September 2016

Lampiran Surat No : 586/EQ.S/IX/2016, tanggal 24 September 2016 PENGUMUMAN HASIL RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT ARISTO KRAFT PUNCAK JAYA SEJATI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I.

Identitas LV-LK Nama LV-LK Alamat

: : :

Telp. Fax. Email Website

: : : :

PT. EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 (0251) 7550722 (0251) 7550724 [email protected] www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Pada : II.

Identitas Auditee

:

Nama Pemegang IUI Nomor IUI

: :

Jenis Usaha

:

Produk Kapasitas Produksi Alamat

: : :

PT ARISTO KRAFT PUNCAK JAYA SEJATI 421/53/PB/Pr/II/2013 tanggal 7 Februari 2013; Addendum no. 27/530/IUI/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 Industri Furniture dari Kayu, Industri Furniture dari Rotan, Handicraft Furnitur dari Kayu 200 Container/ Tahun setara dengan 2.700 M3/Tahun Jl. Raya Bawu Batealit KM. 7,5 Desa Bawu RT. 01/ RW. 01 Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah Telp./Fax. : +62291595905

III. Waktu Pelaksanaan

:

25 s.d. 27 Agustus 2016

IV. Hasil Penilaian

:

NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT ARISTO KRAFT PUNCAK JAYA SEJATI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH BERHAK MEPERTAHANKAN DAN MENDAPATKAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 24 September 2016 PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut. Manager Subdivisi Sertifikasi LK Industri

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 078.1/EQI-KEP.Cert/IX/2016 TENTANG PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ( RE-SERTIFIKASI) PADA PEMEGANG IUI PT ARISTO KRAFT PUNCAK JAYA SEJATI DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 421/530/PB/Pr/II/2013 TANGGAL 7 FEBRUARI 2013; ADDENDUM NOMOR : 27/530/IUI/VI/2014 TANGGAL 10 JUNI 2014 KAPASITAS PRODUKSI 200 CONTAINER/TAHUN SETARA 2.700 M³/TAHUN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT ARISTO KRAFT PUNCAK JAYA SEJATI Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 076/EQIF090 tanggal 14 September 2016; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 076/EQI-F037 tanggal 14 September 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 081.3/EQI-F039 tanggal 17 September 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 081.3 tanggal 17 September 2016 menunjukkan PT ARISTO KRAFT PUNCAK JAYA SEJATI telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, PT ARISTO KRAFT PUNCAK JAYA SEJATI telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: Halaman 1 dari 5


8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Ma najemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016; 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk -Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016; 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Halaman 2 dari 5


(LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI -BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 073.1/EQI-F065/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (RE-SERTIFIKASI) PADA PEMEGANG IUI PT ARISTO KRAFT PUNCAK JAYA SEJATI DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 421/530/PB/Pr/II/2013 TANGGAL 7 FEBRUARI 2013; ADDENDUM NOMOR : 27/530/IUI/VI/2014 TANGGAL 10 JUNI 2014 KAPASITAS PRODUKSI 200 CONTAINER/TAHUN SETARA 2.700 M³/TAHUN . PERTAMA

KEDUA KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: PT ARISTO KRAFT PUNCAK JAYA SEJATI (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat yang telah direvisi Nomor 063.2/EQC-VLK/VIII/2015 dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Re-Sertifikasi berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertif ikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga Pemegang Sertifikat berhak mendapatkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 063.3/EQC-VLK/IX/2016. : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2022 selama PT ARISTO KRAFT PUNCAK JAYA SEJATI (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan Halaman 3 dari 5


hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 17 September 2016 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Halaman 4 dari 5


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.

Direktur Utama PT ARISTO KRAFT PUNCAK JAYA SEJATI, di Jepara; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

Halaman 5 dari 5

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1)

(2)

Identitas LVLK a. Nama Lembaga

:

PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi

:

LVLK-006-IDN

c. Alamat

:

d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail e. Direktur

: : : :

Jl. Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 0251-7550722, 7157103 0251-7550724 [email protected]; [email protected] Ir. Agustri Warsono

f. Standar

:

g. Tim Audit

:

h. Tim Pengambil Keputusan

:

Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin

Perdirjen No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Permenhut No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 1. Juni Adi Wiguna, S.Hut (Lead Auditor) 2. Artha Aryesta, S.Hut (Auditor) 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)

: PT Aristo Kraft Puncak Jaya Sejati

b. Nomor & Tanggal SK IUI : 27/503/IUI/VI/2014, tanggal 10 Juni 2014 c. Kapasitas

: 3.600 pcs setara 1.200 M3 / Tahun

d. Kapasitas

: 200 Container, setara 2.700 M³/Tahun

e. Alamat kantor

: Jl Bawu - Batealit Km 7,5, Ds. Bawu RT 1/1, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah : : :

f. Nomor telepon Nomor Fax E-mail g. Pengurus - Direktur

EQI-F103.1.0/20120126

: Tuan Uung Suryono

Halaman 1 dari 10

(3) Ringkasan Tahapan Tahapan

W ak tu dan Tem pat

Ringk asan C atatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

Tidak ada

-

Pertemuan Pembukaan

Tanggal 25 Agustus 2016  Pertemuan dilaksanakan di Ruang di ruang rapat PT Rapat Kantor PT Aristo Kraft Puncak Kharisma Rotan Mandiri, Jaya Sejati. Perkenalan anggota Tim Sukoharjo – Jawa Tengah. Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.  Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 25 – 27 Agustus 2016 Ruang rapat PT Aristo Kraft Puncak Jaya Sejati, Kab. Jepara Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.

 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan Penutupan

Tanggal 27 Agustus 2016  Menyampaikan ucapan terimakasih di ruang rapat PT kepada PT Aristo Kraft Puncak Jaya Aristo Kraft Puncak Jaya Sejati, atas kerjasamanya selama Sejati, Kab. Jepara verifikasi.  Menyampaikan daftar periksa VLK  Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan

Tanggal 17 September  Rapat pengambilan keputusan 2016, di Ruang Meeting meninjau dokumen verifikasi yang PT EQUALITY Indonesia. diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indik ator/Verifier

N ilai

Ringk asa n Justifik asi

Kriteria K1 .1 : Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Ek sportir produk olahan m em ilik i iz in yang sah Indik ator 1 .1 .1 Unit usaha pengolahan adalah produsen yang m em ilik i iz in yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir. EQI-F103.1.0/20120126

M EMENUHI

PT Aristo Kraft Puncak Jaya Sejati (Auditee) telah memiliki Akta Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh kantor notaris Damar Susilowati, S.H dengan nomor akta 206

Halaman 2 dari 10

tanggal 07 April 2014. Dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU06617.40.10.2014 tertanggal 30 April 2014, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Akta pendirian auditee belum mengalami perubahan. Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industry.

M EMENUHI

Auditee memiliki SIUP yang sah dan masih berlaku, yaitu SIUP Nomor : 510/41/PM/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014. Data dan informasi yang tercantum pada SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan masih berlaku sampai dengan Tanggal 17 Juni 2019

Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

M EMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan Izin Gangguan, Auditee memiliki surat Izin Gangguan (HO) atas nama PT Aristo Kraft Puncak Jaya Sejati telah diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor : 502.6/IG.ITU/136/2014 tanggal 12 Juni 2014, berlaku Izin Gangguan (HO) sampai dengan tanggal 11 Juni 2019. Dokumen izin gangguan auditee telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya

Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M EMENUHI

Auditee telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor : 112613100485 telah diterbitkan tanggal 18 Juni 2014 oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dan telah ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. Berlaku Tanda Daftar Perusahaan sampai tanggal 17 Juni 2019 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Verifier,e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M EMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen perpajakan, Auditee telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor : 03.348.686.1-516.000 atas nama PT. Aristo Kraft Puncak Jaya Sejati, alamat Jl. Bawu Batealit KM 7,5 RT. 001 RW. 001, Bawu, Batealit, Jepara Jawa Tengah 59461. Terdaftar pada tanggal 19 Pebruari 2014. Data yang tercantum pada NPWP telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya.

Verifier.f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL–UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

M EMENUHI

Auditee telah menyusun Dokumen lingkungan yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya dan telah mendapat Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Nomor : 660.1/092 tanggal 6 Maret 2013, dan telah membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester II (dua) tahun 2015 dan semester I (satu) tahun 2016.

Verifier g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

M EMENUHI

Auditee telah memperoleh Izin Usaha Industri dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara, dengan Nomor : 27/530/IUI/2014 tanggal 10 Juni 2014 dengan Kapasitas Produksi Terpasang : 200 Container atau setara 2.700 m 3/tahun. Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin usahanya dan berlaku selama beroperasi

Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk

-

Auditee adalah bukan merupakan industri primer yang mengolah kayu bulat sehingga, verifier tersebut tidak

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 3 dari 10

Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).

diterapkan

K.1 .2 Im portir k ayu dan produk k ayu Indik ator 1 .2 .1 Im portir adalah im portir yang m em ilik i iz in yang sah. Verifier Dokumen identitas importir

MEMENUHI

Auditee mempunyai dokumen identitas impor berupa Angka Pengenal Impor – Produsen (API-P) dengan nomor: 112011361-P yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 Mei 2016.

Indik ator 1 .2 .2 . Im portir m em ilik i m ek anism e uji tuntas ( due dilig ence ) Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

-

Selama periode audit, seluruh bahan baku yang diterima Auditee berasal dari dalam negeri dan Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, sehingga tidak tersedia prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pem bentuk an k elom pok Verifier a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

-

Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat akte pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier b Internal Audit kelompok

-

Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

anggota

Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan bak u dan hasil olahan nya Indikator 2.1.1 Unit usaha m ampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sum ber yang sahVerifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembeliani

Verifier b. Daftar Pemeriksaan Bulat (DPKB).

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pemenuhan bahan baku selama periode Agustus 2015 – Juli 2016, Auditee melakukan pembelian produk furniture setengah jadi dari pengrajin yang telah menjadi mitra melalui perjanjian kerjasama suplai yang ditandatangani oleh Auditee selaku pembeli dengan pengrajin sebagai penjual. Seluruh pembelian furniture setengah jadi dan kerajinan dilengkapi dengan Purchase Order (PO) sebagai bukti pembelian, Nota/Bukti Pembayaran berupa bukti transfer melalui bank kepada pengrajin dan telah dibuatkan bukti tanda terima pembayaran bermaterai sebagai sahnya jual beli bahan baku tersebut.

-

Auditee di dalam produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.

M EMENUHI

Berdasarkan pemeriksan bukti serah terima kayu (furniture dan kerajinan setegah jadi), seluruh penerimaan bahan baku berupa furniture setengah jadi maupun kerajinan telah dilengkapi dengan bukti serah terima bahan baku yaitu berupa Buk ti Barang M asuk dan surat jalan yang berisi informasi tanggal pengiriman, nomor surat jalan, kuantitas, nama barang dan dilengkapi dengan informasi tanda nomor kendaraan pengangkut

Kayu

Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

EQI-F103.1.0/20120126

M EMENUHI

Halaman 4 dari 10

serta nama sopir. Verifier. d. Dokumen angkutan hutan yang sah

M EMENUHI

Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan barang yang berasal dari pembelian barang setengah jadi dari pengrajin, diketahui bahwa bahan baku kayu untuk memproduksi furniture dan kerajinan tersebut berasal dari hutan hak dengan jenis kayu mahoni, Jati dan lai-lain yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa Nota Angkutan dan sebagian masih menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)

Verifier. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

M EMENUHI

Pengrajin yang menggunakan bahan baku berupa kayu bekas palet dan kayu yang berasal dari ranting/sampah yang dipungut dari muara sungai/laut telah dilengkapi dengan dokumen berupa Nota dan Surat Keterangan dari Aparat Desa/Camat yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas serta telah dilengkapi dengan Dokumen Kesesuaian Pemasok (DKP).

Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

-

Bahan baku yang di terima Auditee tidak ada yang berasal dari kayu limbah Industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan

Verifier g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.

M EMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen legalitas pemasok bahan baku berupa Dokumen Kesesuaian Pemasok (DKP) yang menyuplai Auditee dalam periode pengiriman bulan Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016, DKP yang telah diterima Auditee adalah sebanyak 147 Set dokumen. Auditee telah menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP, sekaligus menyusun prosedur pemeriksaan pemasok serta telah membuat laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP

Verifier.h. Informasi Terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

-

Bahan baku yang diterima auditee selama periode bulan Agustus 2015 - Juli 2016, telah dilengkapi DKP, sehingga tidak perlu dilakukan VLBB seperti dijelaskan dalam Lampiran 3.11 perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016 pada Poin C pengertian dijelaskan bahwa VLBB adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP.

Verifier.i. Dokumen pendukung RPBBI

-

Auditee adalah bukan industri primer yang tidak wajib membuat RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan

hasil

Indikator 2.1.2 Importir mampu membukti kan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier.a. Pemberitahuan Barang (PIB). Verifier. b. Bill of Lading (B/L) Verifier. c. Packing List (P/L)

EQI-F103.1.0/20120126

-

Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

-


-


Impor

Halaman 5 dari 10

Verifier. d. Invoice

-


Verifier. e. Deklarasi Verifier. f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk). Verifier. g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

-


-


-


Verifier. h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

-


Indik ator 2 .1 .3 . Unit Usaha m enerapk an system penulusuran k ayu Verifier.a. Tally sheet bahan baku produksi.

M EMENUHI

Berdasarkan pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen rekaman atau catatan penerimaan bahan baku, penggunaan bahan baku serta hasil produksi, Auditee telah memakai atau menerapkan tally sheet dalam pelaksanaan operasional produksinya dengan menggunakan form tertentu yang dapat menunjukan bahwa seluruh bahan baku yang diproses dapat ditelusur dengan baik.

M EMENUHI

Laporan produksi Auditee selama periode Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016 adalah sebagai berikut:  Furniture = 23.807 Pcs dengan volume 1.355,41 M3

penggunaan dan hasil

Verifier b. Laporan produksi olahan

hasil

 Kerajinan = 3.438 Pcs dengan volume 100,5708 M 3 Hasil produksi Auditee tersebut telah sesuai dengan laporan penerimaan pada LMHHOK pada periode yang sama. Nilai rendemen pada hasil produksi dianggap 100% karena tahapan proses produksi yang selama ini dilakukan Auditee adalah kegiatan finishing untuk bahan baku barang setengah jadi seperti: amplas, sanding dan top coating dan tidak mengalami perubahan bentuk. Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M EMENUHI

Auditee memiliki Izin Industri berdasarkan Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan nomor : 27/530/IUI/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014, berupa industri furniture dan handycraft dengan kapasitas 200 container atau setara 2.700 M 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan, realisasi produksi Auditee periode bulan Agustus 2015 – Juli 2016 untuk Furniture (Finish Good) adalah 23.807 Pcs dengan volume 1.355,41 M 3, laporan produksi kerajinan sebanyak 3.438 Pcs dengan volume 100,5708 M 3. Dengan demikian realisasi hasil produksi bila disandingkan dengan kapasitas izinnya tidak melebihi kapasitas yang diberikan

Verifier.d. Hasil produksi yang berasal

-

Bahan baku yang diterima Auditee tidak ada yang berasal dari kayu lelang, dengan demikian verifier ini tidak

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 6 dari 10

dari kayu lelang dipisahkan Verifier.e Dokumen LMKB/ dan LMHHOK

diterapkan. M EMENUHI

LMKBK

Auditee telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) yang terdiri dari LMHHOK Finish GOOD dan LMHHOK Unfinish. Dokumen LMHHOK untuk periode Agustus 2015 – Juli 2016, nilai yang terdapat pada dokumen LMHHOK baik Finish Good maupun Unfinish telah sesuai dengan dokumen penerimaan barang, pemakaian untuk proses produksi dan dokumen laporan penjualannya.

Indikator 2 .1 .4 Proses pengolahan produk m elalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rum ah tangga). Verifier a Dokumen S-LK/DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu).

-

Dalam proses finishing produknya, Auditee tidak menjasakan pada pihak lain, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier .b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan penyedia jasa (pihak lain).

-


Verifier .c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

-


Verifier.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa

-


Verifier.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa

-


Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pem indah - tanganan hasil produk si dengan tujuan dom estik . Indikator. 3 .1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pem indahtanganan hasil produk si dengan tujuan dom estik . Verifier Dokumen angkutan hutan yang sah.

hasil

Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir atau selama periode bulan Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016, Auditee tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Kriteria K.3 .2 . Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ek spor Indikator 3.2.1 Pengapalan k ayu olahan untuk ek spor harus m em enuhi k esesuaian dok um en Pem beritahuan Ek spor Barang (PEB). Verifier .a Produk hasil olahan kayu yang diekspor

EQI-F103.1.0/20120126

M EMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan antara data penerimaan bahan baku, laporan mutasi dan dokumen ekspor dalam periode Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016, jenis produk yang diekspor sama dengan jenis produk yang diproses oleh Auditee. Dengan demikian produk hasil olahan kayu yang diekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri Halaman 7 dari 10

Verifier. b. PEB

M EMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan data realisasi ekspor, seluruh pelaksanaan ekspor periode Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016 telah dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dimana Informasi yang tercantum sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

Verifier. c. Packing list

M EMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016, seluruh ekspor telah dilengkapi dokumen Packing List. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.

Verifier.d. Invoice

M EMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh kegiatan ekspor selama periode Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016, telah dilengkapi dokumen Invoice. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya dan telah ditandatangani oleh Export Departement.

Verifier e. B/L

M EMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee dapat menunjukkan seluruh dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai ekspor selama periode bulan Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016. Dokumen B/L dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.

Verifier .f. Dokumen Lisensi Ekspor (VLegal)

M EMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen Lisensi Ekspor, seluruh kegiatan ekspor periode Juli 2015 sampai November 2015, dilakukan melalui mekanisme DE sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 97/MDAG/PER/12/2014. Sedangkan untuk periode bulan Desember 2015 sampai Juni 2016, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015, ekspor produk furniture tidak wajib menggunakan dokumen lisensi ekspor atau dokumen V-legal. Mekanisme penerbitan Deklarasi Ekspor auditee telah sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan stuffing dilakukan di lokasi gudang Auditee sendiri

Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

M EMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan realisasi ekspor, produk yang dihasilkan dan yang diekspor oleh Auditee wajib dilakukan verifikasi teknis. Kesimpulan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Laporan Surveyor, bahwa produk yang diproduksi Auditee dapat diekspor dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 35/M-DAG/PER/11/2011.

Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

-

Produk kayu olahan yang dihasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Verifier. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk

M EMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan untuk menghasilkan furniture oleh Auditee, adalah jenis kayu Mahoni (sweetenia sp). Berdasarkan

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 8 dari 10

jenis kayu yang di batasi perdagangannya

Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.

Indik ator 3 .3 .1 . Im plem entasi Tanda V - Legal Verifier Tanda V–Legal dibubuhkan ketentuan

M EMENUHI yang sesuai

Auditee telah menerapkan pembubuhan tanda V-Legal pada produk yang akan di ekspor. Tanda V-Legal dipasang pada produk dan pada kemasan (Box Carton) dengan ukuran dan bentuk tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.

Kriteria K.4 .1 . Pem enuhan k etentuan k eselam atan dan k esehatan k erja (K3 ) Indik ator 4 .1 .1 Pedom an/Prosedur dan im plem entasi K3 Verifier a. Pedoman/ prosedur K3 M EMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Prosedur tersebut merupakan panduan cara bekerja yang aman dari segala ancaman bahaya yang dapat ditimbulkan akibat bekerja di dalam industri manufaktur. Auditee juga telah menunjuk personil yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan K3 berdasarkan Surat No.0027/SK-K3/X/2014 yang ditandatangani oleh Wakil Manajemen (MR) pada tanggal 21 Oktober 2014.

M EMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap sarana K3 telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan dan pendataan untuk seluruh sarana APAR tercatat dengan baik. Auditee juga telah melaksanakan pelatihan evakuasi dan sistem pencegahan serta penanggulangan bahaya kebakaran yang bekerja sama dengan UPT - Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara. Tanda jalur evakuasi cukup jelas dan telah dipetakan dan telah dipasang pada tempat yang mudah terlihat serta telah tersedia kotak P3K yang berisi obat-obatan.

Verifier.b. Implementasi K3

Verifier.c Catatan kecelakaan kerja M EMENUHI

Auditee telah memiliki rekaman catatan kecelakaan kerja. Laporan catatan kecelakaan kerja periode bulan Agustus 2015 – Juli 2016. Laporan tersebut dibuat setiap bulan dan ditandatangani oleh penanggung jawab K3

Kriteria K.4 .2 Pem enuhan hak hak tenaga k erj a Indik ator. 4 .2 .1 Kebebasan berserik at bagi pek erja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

M EMENUHI

Auditee belum mempunyai organisasi serikat pekerja, namun berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 1 September 2014, pihak manajemen telah mengizinkan dan atau memperbolehkan adanya Serikat Pekerja atau karyawan untuk berserikat.

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersam a (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang m engatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang m empeker jakan karyawan > 1 0 orang. Verifier : Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hakhak pekerja

EQI-F103.1.0/20120126

M EMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan kelengkapan dokumen Peraturan Perusahaan, Auditee telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) atas nama PT Aristo Kraft Puncak Jaya Sejati dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Halaman 9 dari 10

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara sesuai Nomor : KEP.560/135/2014 pada tanggal 29 Oktober 2014 dengan masa berlaku sampai 28 Oktober 2016. Indik ator. 4 .2 .3 Tidak m em pek erjak an anak di baw ah um ur (diluar k etentuan) Verifier : Tidak ada pekerja masih di bawah umur

EQI-F103.1.0/20120126

M EMENUHI yang

Hasil pemeriksaan daftar karyawan bulan Juli 2016, Auditee memperkerjakan karyawan berjumlah 117 orang yang terdiri dari 28 pegawai tetap dan 89 pegawai tidak tetap dan terdiri dari 40 orang laki-laki dan 77 orang perempuan. Berdasarkan daftar karyawan tersebut, untuk tenaga kerja paling muda adalah kelahiran 1996 atau berumur 20 tahun.

Halaman 10 dari 10

2016, tanggal 24 September 2016

Recommend Documents