24/08/2014
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PASCA REFORMASI Oleh : H. WARTONO, SE., MM., MPd. Widyaiswara Utama-IV/D
BANGUNLAH JIWANYA BANGUNLAH BADANNYA UNTUK INDONESIA RAYA 1
DIKLATPIM TK. IVI 2014
DIKLATPIM TK. IVI 2014
Sumpah Palapa Gajah Mada. tahun 1343 Masehi.
WIDYAISWARA UTAMA- IV / D DIKLATPIM TK. IVI 2014 DIKLATPIM TK. IVI 2014
Luas Wilayah Jumlah Pulau Tipe Ekosistem
: 5.193.252 km2 : 17.508 : 15 DIKLATPIM TK. IVI 2014
Garis Pantai : 80.000 km Wilayah Waktu :3 Bentangan Horisontal : 1/8 kel. Bumi (Simeuleu-Merauke; Talaud-Alor)
DIKLATPIM TK. IVI 2014
1
24/08/2014
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Pola Baru
DIKLATPIM TK. IVI 2014
Peserta Diklat Pola Baru Pemimpin Perubahan
DIKLATPIM TK. IVI 2014
Salam Kenal DIKLATPIM TK IV KAB. NUNUKAN 2013
DIKLATPIM TK. IVI 2014 DIKLATPIM TK. IVI 2014
Gak kenal gak sayang….?
DIKLATPIM TINGKAT IV KAB. NUNUKAN 2013
DIKLATPIM TK. IVI 2014 DIKLATPIM TK. IVI 2014
2
24/08/2014
Nama : NIP : Pangk/gol. : Jabatan : Jab sblmny : Penglm LN : Alamat Ktr : DIKLATPIM TK III KAB. BULUNGAN
DIKLATPIM TK. IVI 2014
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pilihan Hidup Kita !!
H. Wartono, SE., MM., MPd. 19560603 197803 1 007 Pembina Utama Madya-IV/D Widyaiswara Utama-IV/D KS SMA/SMP, PltKaban,Kabid baru 8 kali Jl. Belimbing, Kota Tarakan HP. 081253047788, 0811532885 Alamt Rmh : Jl. Wijaya Kusuma II, no.75 Trk E-Email :
[email protected] DIKLATPIM TK. IVI 2014 Pin : 28B8FAC8
Proposal Hidup saya : Kembali ‘Pulang’ dg Selamat !
DIKLATPIM TK. IVI 2014 DIKLATPIM TK. IVI 2014
DIKLATPIM TK. IVI 2014
DIKLATPIM TK. IVI 2014
3
24/08/2014
PP 101 TH 2000 Tentang Diklat Jabatan Bagi PNS Mengamanatkan agar PNS punya : - Berwawasan Nusantara - Berwawasan Kebangsaan - Berkepribadian sebagai jati diri bangsa. - Beretika layaknya PNS yang baik
TUPOKSI PNS Sebagai pelayan masyarakat sesuai dengan kompetensinya Sebagai pengayom Sebagai panutan Sebagai pemersatu/perekat Sebagai pemandu bangsa dalam mencapai cita-cita yang diamanatkan oleh founding fathers bangsa.
DIKLATPIM TK. IVI 2014
DIKLATPIM TK. IVI 2014
20
Perbedaan Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta
DIKLATPIM TK. IVI 2014
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DIKLATPIM TK. IVI 2014
Bagaimana citra/gambaran pegawai negeri ?
Pilihan Hidup Kita !!
DIKLATPIM TK. IVI 2014
DIK LAT PIM TK. IVI 201 4
4
24/08/2014
PENDAHULUAN
Ilustrasi Patologi Birokrasi.......... (tidak semua PNS)
PNS sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan prilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
DIKLATPIM TK. IVI 2014
Administrasi Sebagai proses yang umum terdapat dalam semua usaha kelompok, negara ataupun swasta, sipil ataupun militer, berskala kecil maupun besar.
Untuk mewujudkan dan mendukung peranannya sebagai aparatur negara, seorang PNS wajib mengetahui dan memahami sistem administrasi negara dalam kesatuan Republik Indonesia. DIKLATPIM TK. IVI 2014
Sistem Administrasi Sistem Administrasi
TUJUAN
(Leornard D. White 1958:1) KERJASAMA
MANUSIA
TUGAS
Merupakan aktivitas kerja sama kelompok – “basically administration is cooperative group activity” SARANA
(Dimock & Dimock 1956:3) wartonosukadiy@yahoo. co.id. SANRI-PIM IV
PEMERINTAH KOTA TARAKAN BANDIKLAT TARAKAN 2012
wartonosukadiy@yahoo. co.id. SANRI-PIM IV
PEMERINTAH KOTA TARAKAN BANDIKLAT TARAKAN 2012
Administrasi Negara ? SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (SANRI) ADALAH:
Arti Luas merupakan seluruh kegiatan pelaksanaan yang bertujuan untuk memenuhi atau mendukung kebijakan negara. (Leonard D. White :1958:1)
“SISTEM PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN NEGARA DAN BANGSA DALAM SEGALA ASPEKNYA, DENGAN MENDAYAGUNAKAN SEGALA KEMAMPUAN SELURUH APARATUR NEGARA BESERTA RAKYAT DAN DUNIA USAHA/SWASTA UNTUK MEMANFAATKAN SEGENAP SUMBER DAYA YANG TERSEDIA SECARA NASIONAL, DEMI TERCAPAINYA TUJUAN DAN TERLAKSANANYA TUGAS NASIONAL/NEGARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD UUD 1945.”
Arti Sempit adalah kegiatan departemen dalam melaksanakan pemerintahan. (Dimock & Koenig dalam Drs. Soewarno Handayaningrat, 1986:3)
Sistem administrasi negara bisa diartikan luas dan sempit yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kebijakan negara, memecahkan problem dan memenuhi kebutuhan masyarakat, atau melayani masyarakat. AN arti luas mencakup keseluruhan kegiatan negara, yang berarti mencakup kegiatan keseluruhan lembaga negara dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita negara. AN arti sempit merupakan keseluruhan kegiatan lembaga eksekutif dalam rangka mewujudkan tujuan dan kebijakan negara/pemerintah.
(Lembaga Administrasi Negara, 2005 : 10) DIKLATPIM TK. IVI 2014
wartonosukadiy@yahoo. co.id. SANRI-PIM IV
PEMERINTAH KOTA TARAKAN BANDIKLAT TARAKAN 2012
5
24/08/2014
PENGELOMPOKKAN SISTEM PEMERINTAHAN
SISTEM PEMERINTAHAN
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER SISTEM PEMERINTAHAN CAMPURAN
Sistem = suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Pemerintahan dalam arti luas = pemerintah/lembaga-lembaga negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
DIKLATPIM TK. IVI 2014
DIKLATPIM TK. IVI 2014
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL Merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada Parlemen (Legislatif).
Menteri bertanggung jawab kepada Presiden karena Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
CIRI-CIRI: 1. Pemerintahan Presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. 2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif 3. Kabinet bertanggung jawab kepada Presiden. 4. Eksekutif dipilih melalui DIKLATPIM TK. IVI pemilu. 2014
CIRI-CIRI: Sistem pemerintahan parlementer
Pemerintahan Parlemen didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan. Adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif, dan antar presiden dan kabinet. Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif.
Merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab kepada Parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. DIKLATPIM TK. IVI 2014
Sistem pemerintahan campuran DALAM SISTEM PEMERINATAH INI DIAMBIL HAL-HAL YANG TERBAIK DARI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DAN SISTEDALAM SISTEM PEMERINATAH PARLEMEN INI DIAMBIL HAL-HAL YANG TERBAIK DARI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DAN SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMEN. SELAIN MEMILIKI PRESIDEN SEBAGAI KEPALA NEGARA, JUGA MEMILIKI PERDANA MENTERI SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN.
BAGAIMANA SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA ???
CONTOH NEGARA PERANCIS. DIKLATPIM TK. IVI 2014
DIKLATPIM TK. IVI 2014
6
24/08/2014
PEMBAGIAN KELOMPOK 3. SISTEM KEDAULATAN RAKYAT MENURUT UUD 45
1. SISTEM PARLEMENTER
LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT ???
4. MPR, DPR, DPD, MK …. 2. SISTEM PRESIDENSIAL
5. PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DIKLATPIM TK. IVI 2014
DIKLATPIM TK. IVI 2014
Sistem Penyelenggaraan Negara dan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Asas – Asas Umum Penyelenggaraan Negara (UU No.28 Tahun 1999) :
Sistem Penyelenggaraan Negara adalah SANRI dalam arti luas. Penyelenggara negara meliputi : 1.
Pejabat Negara pada Lembaga Negara
2.
Menteri
3.
Gubernur, sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah
4.
Hakim, meliputi hakim disemua tingkatan Pengadilan
5.
Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misal : Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri (Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh), Wakil Gubernur, dan Bupati / Walikota.
6.
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat dimaksud adalah Pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek KKN, yang meliputi :
Asas Kepastian Hukum Asas Kepentingan Umum Asas Keterbukaan Asas Proporsionalitas
Asas Profesionalitas Asas Akuntabilitas
Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD. Pimpinan Bank Indonesia. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri. Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan dilingkungan sipil, militer dan POLRI. Jaksa. Penyelidik. Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan Bendaharawan (Psl 2 UU no 28 1999) wartonosukadiy@yahoo. PEMERINTAH KOTAProyek. TARAKAN co.id. SANRI-PIM IV BANDIKLAT TARAKAN 2012
wartonosukadiy@yahoo. co.id. SANRI-PIM IV
PEMERINTAH KOTA TARAKAN BANDIKLAT TARAKAN 2012
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
Aparatur Negara Meliputi
a. Tujuan 1) 2) 3) 4)
1) Aparatur Kenegaraan 2) Aparatur Pemerintahan
Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
b.
3) Aparatur Perekonomian Negara
c.
Aparatur Kenegaraan
2)
Aparatur Pemerintah, yang meliputi : a. Aparatur Pemerintahan b. Aparatur Perekonomian Negara
Tugas
Sub sistem tugas dalam suatu penyelenggaraan negara pada pokoknya adalah penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya. Dalam lingkungan supra struktur politik dengan sendirinya tugas tersebut terbagi kedalam tugas dari lembaga-lembaga negara sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Aparatur Negara terdiri atas : 1)
Manusia
Sub sistem manusia terdiri dari seluruh aparatur negara beserta seluruh rakyat.
Atau
d.
Kerjasama Kerjasama antara aparatur secara horisontal maupun vertikal, kerjasama antara komponen dalam masyarakat sendiri serta kerjasama antara aparatur negara dengan masyarakat.
e. Sarana wartonosukadiy@yahoo. co.id. SANRI-PIM IV
PEMERINTAH KOTA TARAKAN BANDIKLAT TARAKAN 2012
Dana dan daya yang dimilikiKOTA oleh pemerintah, wartonosukadiy@yahoo. PEMERINTAH TARAKAN dan yang ada di masyarakat. co.id. SANRI-PIM IV BANDIKLAT TARAKAN 2012
7
24/08/2014
Idiil Pancasila
Peraturan Perundangundangan
Konstitusional UUD 45
LANDASAN
FUNGSI APARATUR NEGARA
Bukan Peraturan Perundangundangan
Operasional RPJM Nasional Tertulis
Kebijakan Lain
SANRI
Tidak Tertulis
Melayani Geografis
FAK. LINGKUNGAN
Demografi
Mengayomi
Kekayaan alam Ideologi Politik
Memberdayakan Masyarakat
Ekonomi
Sosbud
wartonosukadiy@yahoo. co.id. SANRI-PIM IV
PEMERINTAH KOTA TARAKAN BANDIKLAT TARAKAN 2012
wartonosukadiy@yahoo. co.id. SANRI-PIM IV
PEMERINTAH KOTA TARAKAN Hankam BANDIKLAT TARAKAN 2012
CITA-CITA NASIONAL Negara Indonesia Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
Fungsi-Fungsi Negara
TUJUAN / TUGAS NASIONAL
1. Fungsi Konstitutif
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut melaksanakan ketertiban dunia.
2. Fungsi Eksekutif 3. Fungsi Legislatif MPR
PRESIDEN
DPR
DPD
BPK
MA
MK
Konstitutif
- Eksekutif - Legislatif
Legislatif
Legislatif
Auditif
Yudikatif
Yudikatif
4. Fungsi Yudikatif 5. Fungsi Auditif
− − −
wartonosukadiy@yahoo. co.id. SANRI-PIM IV
PEMERINTAH KOTA TARAKAN BANDIKLAT TARAKAN 2012
wartonosukadiy@yahoo. co.id. SANRI-PIM IV
SEMANGAT : MELAYANI MASYARAKAT MENGAYOMI MASYARAKAT MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT
PEMERINTAH KOTA TARAKAN BANDIKLAT TARAKAN 2012
LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Presiden Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Konstitusi (MK) wartonosukadiy@yahoo. co.id. SANRI-PIM IV
PEMERINTAH KOTA TARAKAN BANDIKLAT TARAKAN 2012
wartonosukadiy@yahoo. co.id. SANRI-PIM IV
PEMERINTAH KOTA TARAKAN BANDIKLAT TARAKAN 2012
8
24/08/2014
ASAS-ASAS POKOK SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
Kedudukan DPR adalah Kuat
Pasal 1ayat (3) : Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (2) : Kedaulatan Berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.
Presiden tidak dapat membubarkan DPR Anggota DPR adalah anggota MPR Kedudukan DPR semakin kuat setelah reformasi
Pasal 1 ayat (2) : Kekuasaan negara tertinggi ditangan rakayat, tidak lagi ditangan MPR. Pasal 6A ayat (1) : Presiden dan Wakil Persiden dipilih langsung oleh rakyat. Pasal 4 ayat (1) : Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Pasal 7B ayat (2) : Usul pemberhentian Presiden dan / Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR melalui terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi….atau Wakil Presiden. Pasal 7B ayat (6) : MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR…tersebut.
1.
Amandemen UUD 1945 antara lain telah mengalihkan kekuasaan membuat undang-undang dari Presiden (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 asli) kepada DPR (Pasal 20 ayat (1) Amandemen);
2. TAP No. VII/MPR/2000 telah menentukan bahwa pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri oleh Presiden dengan persetujuan DPR; demikian pula pengangkatan Gubernur BI (UU No. 23/1999).
Pasal 17 ayat (1) : Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Pasal 17 ayat (2) : Menteri-Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 : Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, wartonosukadiy@yahoo. KOTA TARAKAN hanya untuk satu kali masaPEMERINTAH jabatan. co.id. SANRI-PIM IV BANDIKLAT TARAKAN 2012
wartonosukadiy@yahoo. co.id. SANRI-PIM IV
B. Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)
LAN; BKN; Perpusnas; Bappenas; B. Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)
PEMERINTAH KOTA TARAKAN BANDIKLAT TARAKAN 2012
Mengingatkan pertama kali Anda di sumpah menjadi PNS atau setiap tgl 17 bulan ybs.
HYMNE MARS KORPRI Satukan irama langkahmu Bersatu tekad menuju ke depan Berjuang bahu membahu Membrikan tenaga tak segan Berdasar pancasila dan UU 45 Serta dipandukan oleh haluan negara Kita maju terus
BPS; BATAN; BIN; LEMSANEG;
BKKBN;
BMG;
BKPM;
BAKORSURTANAL;
LAPAN;
BPKP;
Membangun negara yang jaya Membina tekad menuju ke depan Memakai akal dan daya
LIPI;
BPPT; BPN; BPOM; LEMHANAS
wartonosukadiy@yahoo. co.id. SANRI-PIM IV
PEMERINTAH KOTA TARAKAN BANDIKLAT TARAKAN 2012
Membimbing, membangun, mengemban Dibwh panji korpri Kita mengabdi tanpa pamrih Didalam naungan Tuhan Yang Maha Kuasa Klik Lagu Korpri maju terussss..... DIKLATPIM TK. IVI 2014
UU APARATUR SIPIL NEGARA Peraturan Pelaksana: 19 PP, 4 PERPRES,
Road Map Reformasi Birokrasi di Indonesia
DIKLATPIM TK. IVI 2014
?
1. Makro : Kerangka Regulasi Nasional
1 PERMEN
RUU Administrasi Pemerintahan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
2. Mikro : Program/kegiatan pd tingkat Instansi (K/L dan Pemda)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Penataan Struktur Organisasi Pemerintah Penataan Jumlah dan Distribusi PNS Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka Peningkatan Profesionalisasi PNS Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur
8 Area Perubahan DIKLATPIM TK. IVI 2014
9
24/08/2014
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PASCA REFORMASI Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
Organisasi
Ha s il Ya ng I ngin Dica pa i
Area Perubahan
Tatalaksana
Sumber daya manusia aparatur Peraturan Perundangundangan Pengawasan
Akuntabilitas
Pelayanan publik
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance SDM apatur yang berintegritas, netral , kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Budaya Kerja Aparatur (culture set dan mind set)
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
DIKLATPIM TK. IVI 2014 DIKLATPIM TK. IVI 2014
PROSES PERUBAHAN/AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Sebelum Perubahan
Tuntutan Reformasi
1. Pembukaan 2. Batang Tubuh - 16 bab - 37 pasal - 49 ayat - 4 pasal Aturan Peralihan - 2 ayat Aturan Tambahan 3. Penjelasan
Antara lain: 1.Amandemen UUD 1945 2.Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI 3.Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN 4.Otonomi Daerah 5.Kebebasan Pers 6.Mewujudkan kehidupan demokrasi
Hasil Perubahan
Sidang MPR
1. Pembukaan 2. Pasal-pasal: - 21 bab - 73 pasal - 170 ayat - 3 pasal Aturan Peralihan - 2 pasal Aturan Tambahan
Latar Belakang Perubahan 1. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR 2. Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden 3. Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir 4. Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang 5. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi
Menyempurnakan aturan dasar, mengenai: 1.Tatanan negara 2.Kedaulatan Rakyat 3.HAM 4.Pembagian kekuasaan 5.Kesejahteraan Sosial 6.Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum 7.Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa
Kesepakatan Dasar
1. Tidak mengubah 1. Sidang Umum MPR 1999 Pembukaan UUD 1945 Tanggal 14-21 Okt 1999 2. Tetap mempertahankan 2. Sidang Tahunan MPR Negara Kesatuan 2000 Republik Indonesia Tanggal 7-18 Agt 2000 3. Mempertegas sistem 3. Sidang Tahunan MPR presidensiil 2001 4. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal Tanggal 1-9 Nov 2001 normatif akan dimasukan 4. Sidang Tahunan MPR ke dalam pasal-pasal 2002 5. Perubahan DIKLATPIM TK. IVI 2014 dilakukan Tanggal 1-11 Agt 2002 dengan cara “adendum”
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA
Tujuan Perubahan
Dasar Yuridis 1. Pasal 3 UUD 1945 2. Pasal 37 UUD 1945 3. TAP MPR No.IX/MPR/1999
PANCASILA
SUMBER: 1. NILAI AGAMA 2. ADAT ISTIADAT 3. KEBUDAYAAN 4. NILAI-NILAI YANG HIDUP DAN BERKEMBANG DALAM MASYARAKAT
KETUHANAN YANG MAHA ESA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
PERSATUAN INDONESIA
KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN
4. TAP MPR No.IX/MPR/2000 5. TAP MPR No.XI/MPR/2001
1.IDEOLOGI NEGARA 2.DASAR NEGARA 3.PANDANGAN HIDUP BANGSA 4.PEMERSATU BANGSA
KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA DIKLATPIM TK. IVI 2014
NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
BATAS WILAYAH BATAS ZEE
PANCASILA
KETUHANAN YANG MAHA ESA 1. Indonesia adalah negara yang religius. 2. Berpegang pada nilai-nilai agama. 3. Menjiwai/mendasa ri sila-sila yang
lain dan pasalpasal dalam konstitusi
KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
PERSATUAN INDONESIA 1. Persatuan dalam arti luas; 2. Melindungi segenap bangsa; 3. Bersatu dalam keberagaman.
1. Perlakuan terhadap manusia secara adil, tidak memihak, dan berpegang kepada kebenaran; 2. Beradab maksudnya berbudi luhur, sopan dan DIKLATPIM TK. IVI 2014 bersusila.
KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARAT AN / PERWAKILAN 1. Rakyat memiliki kedaulatan 2. Nilai Demokrasi 3. Prinsip Musyawarah 4. Rakyat memiliki Perwakilan
KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA 1. Perlakuan yang adil terhadap Rakyat; 2. Adil dalam segala aspek kehidupan; 3. Perlindungan terhadap rakyat agar hidup sejahtera.
• 17.508 Pulau • 34 PROVINSI • 3 Zona Waktu Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batasbatas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang DIKLATPIM TK. IVI 2014 (Pasal 25A) **
10
24/08/2014
BHINNEKA TUNGGAL IKA PASAL-PASAL YANG MEMPERKUKUH PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi satu jua yang berasal dari buku atau kitab sutasoma karangan Mpu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, budaya, adat, bahasa, dan lain sebagainya namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air.
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik [Pasal 1 (1)] Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. [ Pasal 18 (1)**]
1. BANGSA YANG MAJEMUK DENGAN JUMLAH PENDUDUK LEBIH DARI 237 JUTA JIWA (BPS 2010)
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18B (1)**]
2. MODAL DAN KEKAYAAN BANGSA, (MEMILIKI KEANEKARAGAMAN: 700 BAHASA DAERAH, 1128 SUKU BANGSA, DAN 6 AGAMA, BUDAYA, ADAT ISTIADAT, SERTA FLORA DAN FAUNA YANG SANGAT BERAGAM)
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang [Pasal 18B (2)**] Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. (Pasal 25A**)
3. KEKUATAN BANGSA 4. SEMBOYAN NEGARA UNTUK BERSATU DALAM KEMAJEMUKAN
Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan TK. perubahan. DIKLATPIM IVI 2014 [Pasal 37 (5)****]
DIKLATPIM TK. IVI 2014
Landasan Berpikir Siapapun Presiden nya.......
CITA-CITA BERNEGARA INDONESIA YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR
TUJUAN NASIONAL Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, prdamaian abadi, dan keadilan sosial.
DIKLATPIM TK. IVI 2014
DIKLATPIM TK. IVI 2014
SPPRI
UU 32/2004 ttg Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi { Ps. 3 (1)} UUD 1945
MPR
DPR
DPD
PRESIDEN
GUBERNUR Ps.24(1)(2)(3)(4) BPK
MA
MK
PERANGKAT
DPRD PROV Ps. 3 (1) a
DAERAH
SETDA Meneg
Mensesneg Menteri Menko LPND Menseskab Deprtm
Staf Ahli
Itjen
Ditjen
TNI
Setjen
UU No.Ps. 32/ 120 200(1)
Badan POLRI Kejagung Perwakilan RI di LN Ekstra Struktrl Gubernur BI Badan indepdn Badan/ Pusat
Setditjen Direktorat
Direktorat Subdit
Bag TU
DINDA
LTD
Ps. 120 (1)
Ps. 120 (1)
SET DPRD Ps. 120 (1)
DIKLATPIM TK. IVI 2014
Subdit DIKLATPIM TK. IVI 2014
11
24/08/2014
Pemerintah Daerah Kab/Kota { Ps.3 (1) b } BUP/WALKOTA
DPRD KAB/KOTA
Ps. 24 (1)(2)(3)(4)
Ps. 3 (1) b
PERANGKAT
DAERAH
SETDA Ps. 120 (2)
DINDA
LTD
SET DPRD
Ps. 120 (2)
Ps. 120 (2)
Ps. 120 (2)
KECAMATAN Ps. 120 (2) KELURAHAN DIKLATPIM TK. IVI 2014 Ps. 120 (2)
REDEFINISI SANKRI PASCA REFORMASI
DIKLATPIM TK. IVI 2014
REDEFINISI SANKRI PASCA REFORMASI SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK
Administrasi Negara di Indonesia lebih merujuk kepada bekerjanya seluruh komponen bangsa dan para penyelenggara negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara secara berdayaguna dan berhasilguna Pengertian Administrasi Negara secara lebih luas mencakup “aktivitas seluruh lembaga negara, baik lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan sebagainya”
(Lembaga Administrasi Negara, 2005 : 4).
INDONESIA (SANKRI) ADALAH: “SISTEM PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN NEGARA DAN BANGSA DALAM SEGALA ASPEKNYA, DENGAN MENDAYAGUNAKAN SEGALA KEMAMPUAN SELURUH APARATUR NEGARA BESERTA RAKYAT DAN DUNIA USAHA/SWASTA UNTUK MEMANFAATKAN SEGENAP SUMBER DAYA YANG TERSEDIA SECARA NASIONAL, DEMI TERCAPAINYA TUJUAN DAN TERLAKSANANYA TUGAS NASIONAL/NEGARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD UUD 1945.” (Lembaga Administrasi Negara, 2005 : 10) DIWARNAI OLEH PERKEMBANGAN PERUBAHAN PARADIGMA DARI PERANAN SERBA NEGARA (STATISM) ATAU DOMINASI PEMERINTAH (GOVERNMENT) MENJADI TATA KEPEMERINTAHAN (GOVERNANCE) YANG MENCERMINKAN INTERAKSI SOSIAL-POLITIK ANTARA PARA PENYELENGGARA NEGARA DENGAN MASYARAKAT UMUM DAN DUNIA USAHA (SWASTA) DALAM BERBAGAI KEGIATAN GUNA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA DAN TUJUAN PEMERINTAHAN NEGARA BERDASARKAN UUD 1945.
DIKLATPIM TK. IVI 2014
REDEFINISI SANKRI PASCA REFORMASI
Definisi SANKRI telah mengakomodasi perkembangan disiplin keilmuan administrasi, administrasi negara,
DIKLATPIM TK. IVI 2014
UNSUR-UNSUR DALAM DEFINISI SANKRI
Unsur Tujuan atau Hasil:
Unsur Proses:
Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur Seluruh fungsi penyelenggaraan negara, pemerintahan negara dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha/swasta
kepemerintahan (governance) yang berkembang sejak tahun 1980-an
sumber daya alam maupun sumber daya buatan yang tersedia di bumi Indonesia yang dikelola untuk sebesar-besarnya hajat hidup rakyat banyak
SANKRI memiliki sumber acuan yang sangat prinsipiil, yaitu Pembukaan UUD NRI 1945, UUD NRI 1945 beserta
Unsur Kemampuan: Kapasitas dan kompetensi seluruh unsur aparatur negara bersama masyarakat dan dunia usaha
keempat amandemennya, dan didasarkan kepada nilai-nilai ideologi Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.
Unsur Sumber Daya Nasional:
Unsur Sistem Penyelenggaraan Kehidupan Negara dan Bangsa: SANKRI bekerja berdasarkan UUD NRI 1945, hukum, dan peraturan perundangan yang mengatur segala sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
DIKLATPIM TK. IVI 2014
DIKLATPIM TK. IVI 2014
12
24/08/2014
Permasalahan Pembangunan SANKRI
Kepastian hukum Lembaga Negara: a.l. DPD Kedudukan MPR Kelembagaan Yudikatif Kelembagaan Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum Kepastian hukum sistem demokrasi politik Peraturan perundang-undangan reformasi birokrasi: Kedudukan lembaga independen (komisi-komisi negara) Hubungan Pusat dan Daerah DIKLATPIM TK. IVI 2014
DIKLATPIM TK. IVI 2014
DIKLATPIM TK. IVI 2014
DIKLATPIM TK. IVI 2014
DIKLATPIM TK. IVI 2014
DIKLATPIM TK. IVI 2014
13
24/08/2014
DIKLATPIM TK. IVI 2014
DIKLATPIM TK. IVI 2014
PENUTUP Melalui Penguatan SANKRI dan Pemberdayaan Aparatur Negara diharapkan akan terbangun sebuah Tata Kepemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu mengakselerasi perwujudan Tujuan Negara dan pelaksanaan Tugas Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945. DIKLATPIM TK. IVI 2014
Tugas Diskusi Kelompok : A.
Keterkaitan Tupoksi Peserta dg Mewujudkan Cita-cita dan Tujuan Negara 1. Narasumber salah 1 dr Peserta (disepakati) 2. Memilih salah satu dr Kegiatannya 3. Visi dan Misi Instansi 4. Aktualisasi : Pilar2 Kebangsaan, Integritas dan Standar Etika Pelayanan Publik
B.
DIKLATPIM TK. IVI 2014
BURUNG CENDRAWASIH BURUNG IRIAN
TERIMA KASIH DAN CUKUP SEKIAN
Mencermati Praktek Good Governance dan Pelayanan Publik : Pemerintah + Swasta + Masyarakat Sipil (Melihat Kasus Riil Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah
DIKLATPIM TK. IVI 2014
DIKLATPIM TK. IVI 2014
14
24/08/2014
DIKLATPIM TK. IVI 2014
15