2014 BANGUNLAH JIWANYA BANGUNLAH BADANNYA UNTUK INDONESIA RAYA DIKLATPIM TK. IVI 2014

24/08/2014

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PASCA REFORMASI Oleh : H. WARTONO, SE., MM., MPd. Widyaiswara Utama-IV/D

BANGUNLAH JIWANYA BANGUNLAH BADANNYA UNTUK INDONESIA RAYA 1

DIKLATPIM TK. IVI 2014


Sumpah Palapa Gajah Mada. tahun 1343 Masehi.

WIDYAISWARA UTAMA- IV / D DIKLATPIM TK. IVI 2014 DIKLATPIM TK. IVI 2014

Luas Wilayah Jumlah Pulau Tipe Ekosistem

: 5.193.252 km2 : 17.508 : 15 DIKLATPIM TK. IVI 2014

Garis Pantai : 80.000 km Wilayah Waktu :3 Bentangan Horisontal : 1/8 kel. Bumi (Simeuleu-Merauke; Talaud-Alor)


1

24/08/2014

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Pola Baru


Peserta Diklat Pola Baru  Pemimpin Perubahan


Salam Kenal DIKLATPIM TK IV KAB. NUNUKAN 2013

DIKLATPIM TK. IVI 2014 DIKLATPIM TK. IVI 2014

Gak kenal gak sayang….?

DIKLATPIM TINGKAT IV KAB. NUNUKAN 2013


2

24/08/2014

Nama : NIP : Pangk/gol. : Jabatan : Jab sblmny : Penglm LN : Alamat Ktr : DIKLATPIM TK III KAB. BULUNGAN


PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pilihan Hidup Kita !!

H. Wartono, SE., MM., MPd. 19560603 197803 1 007 Pembina Utama Madya-IV/D Widyaiswara Utama-IV/D KS SMA/SMP, PltKaban,Kabid baru 8 kali Jl. Belimbing, Kota Tarakan HP. 081253047788, 0811532885 Alamt Rmh : Jl. Wijaya Kusuma II, no.75 Trk E-Email : [email protected] DIKLATPIM TK. IVI 2014 Pin : 28B8FAC8

Proposal Hidup saya : Kembali ‘Pulang’ dg Selamat !




3

24/08/2014

PP 101 TH 2000 Tentang Diklat Jabatan Bagi PNS Mengamanatkan agar PNS punya : - Berwawasan Nusantara - Berwawasan Kebangsaan - Berkepribadian sebagai jati diri bangsa. - Beretika layaknya PNS yang baik

TUPOKSI PNS Sebagai pelayan masyarakat sesuai dengan kompetensinya  Sebagai pengayom  Sebagai panutan  Sebagai pemersatu/perekat  Sebagai pemandu bangsa dalam mencapai cita-cita yang diamanatkan oleh founding fathers bangsa. 



20

Perbedaan Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta


PEGAWAI NEGERI SIPIL


Bagaimana citra/gambaran pegawai negeri ?

Pilihan Hidup Kita !!


DIK LAT PIM TK. IVI 201 4

4

24/08/2014

PENDAHULUAN

Ilustrasi Patologi Birokrasi.......... (tidak semua PNS)

PNS sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan prilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.


Administrasi Sebagai proses yang umum terdapat dalam semua usaha kelompok, negara ataupun swasta, sipil ataupun militer, berskala kecil maupun besar.

Untuk mewujudkan dan mendukung peranannya sebagai aparatur negara, seorang PNS wajib mengetahui dan memahami sistem administrasi negara dalam kesatuan Republik Indonesia. DIKLATPIM TK. IVI 2014

Sistem Administrasi Sistem Administrasi

TUJUAN

(Leornard D. White 1958:1) KERJASAMA

MANUSIA

TUGAS

Merupakan aktivitas kerja sama kelompok – “basically administration is cooperative group activity” SARANA

(Dimock & Dimock 1956:3) wartonosukadiy@yahoo. co.id. SANRI-PIM IV

PEMERINTAH KOTA TARAKAN BANDIKLAT TARAKAN 2012

wartonosukadiy@yahoo. co.id. SANRI-PIM IV


Administrasi Negara ? SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (SANRI) ADALAH:

Arti Luas merupakan seluruh kegiatan pelaksanaan yang bertujuan untuk memenuhi atau mendukung kebijakan negara. (Leonard D. White :1958:1)

“SISTEM PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN NEGARA DAN BANGSA DALAM SEGALA ASPEKNYA, DENGAN MENDAYAGUNAKAN SEGALA KEMAMPUAN SELURUH APARATUR NEGARA BESERTA RAKYAT DAN DUNIA USAHA/SWASTA UNTUK MEMANFAATKAN SEGENAP SUMBER DAYA YANG TERSEDIA SECARA NASIONAL, DEMI TERCAPAINYA TUJUAN DAN TERLAKSANANYA TUGAS NASIONAL/NEGARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD UUD 1945.”

Arti Sempit adalah kegiatan departemen dalam melaksanakan pemerintahan. (Dimock & Koenig dalam Drs. Soewarno Handayaningrat, 1986:3)

Sistem administrasi negara bisa diartikan luas dan sempit yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kebijakan negara, memecahkan problem dan memenuhi kebutuhan masyarakat, atau melayani masyarakat. AN arti luas mencakup keseluruhan kegiatan negara, yang berarti mencakup kegiatan keseluruhan lembaga negara dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita negara. AN arti sempit merupakan keseluruhan kegiatan lembaga eksekutif dalam rangka mewujudkan tujuan dan kebijakan negara/pemerintah.

(Lembaga Administrasi Negara, 2005 : 10) DIKLATPIM TK. IVI 2014



5

24/08/2014

PENGELOMPOKKAN SISTEM PEMERINTAHAN

SISTEM PEMERINTAHAN

SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER SISTEM PEMERINTAHAN CAMPURAN

Sistem = suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Pemerintahan dalam arti luas = pemerintah/lembaga-lembaga negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif.



SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL Merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada Parlemen (Legislatif).

Menteri bertanggung jawab kepada Presiden karena Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

CIRI-CIRI: 1. Pemerintahan Presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. 2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif 3. Kabinet bertanggung jawab kepada Presiden. 4. Eksekutif dipilih melalui DIKLATPIM TK. IVI pemilu. 2014

CIRI-CIRI: Sistem pemerintahan parlementer

 Pemerintahan Parlemen didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan.  Adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif, dan antar presiden dan kabinet.  Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif.

Merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab kepada Parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. DIKLATPIM TK. IVI 2014

Sistem pemerintahan campuran DALAM SISTEM PEMERINATAH INI DIAMBIL HAL-HAL YANG TERBAIK DARI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DAN SISTEDALAM SISTEM PEMERINATAH PARLEMEN INI DIAMBIL HAL-HAL YANG TERBAIK DARI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DAN SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMEN. SELAIN MEMILIKI PRESIDEN SEBAGAI KEPALA NEGARA, JUGA MEMILIKI PERDANA MENTERI SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN.

BAGAIMANA SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA ???

CONTOH NEGARA PERANCIS. DIKLATPIM TK. IVI 2014


6

24/08/2014

PEMBAGIAN KELOMPOK 3. SISTEM KEDAULATAN RAKYAT MENURUT UUD 45

1. SISTEM PARLEMENTER

LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT ???

4. MPR, DPR, DPD, MK …. 2. SISTEM PRESIDENSIAL

5. PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



Sistem Penyelenggaraan Negara dan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Asas – Asas Umum Penyelenggaraan Negara (UU No.28 Tahun 1999) :

Sistem Penyelenggaraan Negara adalah SANRI dalam arti luas. Penyelenggara negara meliputi : 1.

Pejabat Negara pada Lembaga Negara

2.

Menteri

3.

Gubernur, sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah

4.

Hakim, meliputi hakim disemua tingkatan Pengadilan

5.

Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misal : Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri (Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh), Wakil Gubernur, dan Bupati / Walikota.

6.

Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat dimaksud adalah Pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek KKN, yang meliputi :

Asas Kepastian Hukum Asas Kepentingan Umum Asas Keterbukaan Asas Proporsionalitas

Asas Profesionalitas Asas Akuntabilitas

Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD. Pimpinan Bank Indonesia. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri. Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan dilingkungan sipil, militer dan POLRI. Jaksa. Penyelidik. Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan Bendaharawan (Psl 2 UU no 28 1999) wartonosukadiy@yahoo. PEMERINTAH KOTAProyek. TARAKAN co.id. SANRI-PIM IV BANDIKLAT TARAKAN 2012



ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM

Aparatur Negara Meliputi

a. Tujuan 1) 2) 3) 4)

1) Aparatur Kenegaraan 2) Aparatur Pemerintahan

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

b.

3) Aparatur Perekonomian Negara

c.

Aparatur Kenegaraan

2)

Aparatur Pemerintah, yang meliputi : a. Aparatur Pemerintahan b. Aparatur Perekonomian Negara

Tugas

Sub sistem tugas dalam suatu penyelenggaraan negara pada pokoknya adalah penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya. Dalam lingkungan supra struktur politik dengan sendirinya tugas tersebut terbagi kedalam tugas dari lembaga-lembaga negara sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Aparatur Negara terdiri atas : 1)

Manusia

Sub sistem manusia terdiri dari seluruh aparatur negara beserta seluruh rakyat.

Atau

d.

Kerjasama Kerjasama antara aparatur secara horisontal maupun vertikal, kerjasama antara komponen dalam masyarakat sendiri serta kerjasama antara aparatur negara dengan masyarakat.

e. Sarana wartonosukadiy@yahoo. co.id. SANRI-PIM IV


Dana dan daya yang dimilikiKOTA oleh pemerintah, wartonosukadiy@yahoo. PEMERINTAH TARAKAN dan yang ada di masyarakat. co.id. SANRI-PIM IV BANDIKLAT TARAKAN 2012

7

24/08/2014

Idiil Pancasila

Peraturan Perundangundangan

Konstitusional UUD 45

LANDASAN

FUNGSI APARATUR NEGARA

Bukan Peraturan Perundangundangan

Operasional RPJM Nasional Tertulis

Kebijakan Lain

SANRI

Tidak Tertulis

Melayani Geografis

FAK. LINGKUNGAN

Demografi

Mengayomi

Kekayaan alam Ideologi Politik

Memberdayakan Masyarakat

Ekonomi

Sosbud




PEMERINTAH KOTA TARAKAN Hankam BANDIKLAT TARAKAN 2012

CITA-CITA NASIONAL Negara Indonesia Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur

Fungsi-Fungsi Negara

TUJUAN / TUGAS NASIONAL

1. Fungsi Konstitutif

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

2. Fungsi Eksekutif 3. Fungsi Legislatif MPR

PRESIDEN

DPR

DPD

BPK

MA

MK

Konstitutif

- Eksekutif - Legislatif

Legislatif

Legislatif

Auditif

Yudikatif

Yudikatif

4. Fungsi Yudikatif 5. Fungsi Auditif

− − −




SEMANGAT : MELAYANI MASYARAKAT MENGAYOMI MASYARAKAT MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT


LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Presiden Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Konstitusi (MK) wartonosukadiy@yahoo. co.id. SANRI-PIM IV




8

24/08/2014

ASAS-ASAS POKOK SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

Kedudukan DPR adalah Kuat

Pasal 1ayat (3) : Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (2) : Kedaulatan Berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.

Presiden tidak dapat membubarkan DPR Anggota DPR adalah anggota MPR Kedudukan DPR semakin kuat setelah reformasi

Pasal 1 ayat (2) : Kekuasaan negara tertinggi ditangan rakayat, tidak lagi ditangan MPR. Pasal 6A ayat (1) : Presiden dan Wakil Persiden dipilih langsung oleh rakyat. Pasal 4 ayat (1) : Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Pasal 7B ayat (2) : Usul pemberhentian Presiden dan / Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR melalui terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi….atau Wakil Presiden. Pasal 7B ayat (6) : MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR…tersebut.

1.

Amandemen UUD 1945 antara lain telah mengalihkan kekuasaan membuat undang-undang dari Presiden (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 asli) kepada DPR (Pasal 20 ayat (1) Amandemen);

2. TAP No. VII/MPR/2000 telah menentukan bahwa pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri oleh Presiden dengan persetujuan DPR; demikian pula pengangkatan Gubernur BI (UU No. 23/1999).

Pasal 17 ayat (1) : Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Pasal 17 ayat (2) : Menteri-Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 : Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, wartonosukadiy@yahoo. KOTA TARAKAN hanya untuk satu kali masaPEMERINTAH jabatan. co.id. SANRI-PIM IV BANDIKLAT TARAKAN 2012


B. Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)

LAN; BKN; Perpusnas; Bappenas; B. Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)


Mengingatkan pertama kali Anda di sumpah menjadi PNS atau setiap tgl 17 bulan ybs.

HYMNE MARS KORPRI Satukan irama langkahmu Bersatu tekad menuju ke depan Berjuang bahu membahu Membrikan tenaga tak segan Berdasar pancasila dan UU 45 Serta dipandukan oleh haluan negara Kita maju terus

BPS; BATAN; BIN; LEMSANEG;

BKKBN;

BMG;

BKPM;

BAKORSURTANAL;

LAPAN;

BPKP;

Membangun negara yang jaya Membina tekad menuju ke depan Memakai akal dan daya

LIPI;

BPPT; BPN; BPOM; LEMHANAS



Membimbing, membangun, mengemban Dibwh panji korpri Kita mengabdi tanpa pamrih Didalam naungan Tuhan Yang Maha Kuasa Klik Lagu Korpri maju terussss..... DIKLATPIM TK. IVI 2014

UU APARATUR SIPIL NEGARA Peraturan Pelaksana: 19 PP, 4 PERPRES,

Road Map Reformasi Birokrasi di Indonesia


?

1. Makro : Kerangka Regulasi Nasional

1 PERMEN

RUU Administrasi Pemerintahan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

2. Mikro : Program/kegiatan pd tingkat Instansi (K/L dan Pemda)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Penataan Struktur Organisasi Pemerintah Penataan Jumlah dan Distribusi PNS Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka Peningkatan Profesionalisasi PNS Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur

8 Area Perubahan DIKLATPIM TK. IVI 2014

9

24/08/2014

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PASCA REFORMASI Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)

Organisasi

Ha s il Ya ng I ngin Dica pa i

Area Perubahan

Tatalaksana

Sumber daya manusia aparatur Peraturan Perundangundangan Pengawasan

Akuntabilitas

Pelayanan publik

Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance SDM apatur yang berintegritas, netral , kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Budaya Kerja Aparatur (culture set dan mind set)

Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi


PROSES PERUBAHAN/AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Sebelum Perubahan

Tuntutan Reformasi

1. Pembukaan 2. Batang Tubuh - 16 bab - 37 pasal - 49 ayat - 4 pasal Aturan Peralihan - 2 ayat Aturan Tambahan 3. Penjelasan

Antara lain: 1.Amandemen UUD 1945 2.Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI 3.Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN 4.Otonomi Daerah 5.Kebebasan Pers 6.Mewujudkan kehidupan demokrasi

Hasil Perubahan

Sidang MPR

1. Pembukaan 2. Pasal-pasal: - 21 bab - 73 pasal - 170 ayat - 3 pasal Aturan Peralihan - 2 pasal Aturan Tambahan

Latar Belakang Perubahan 1. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR 2. Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden 3. Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir 4. Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang 5. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi

Menyempurnakan aturan dasar, mengenai: 1.Tatanan negara 2.Kedaulatan Rakyat 3.HAM 4.Pembagian kekuasaan 5.Kesejahteraan Sosial 6.Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum 7.Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa

Kesepakatan Dasar

1. Tidak mengubah 1. Sidang Umum MPR 1999 Pembukaan UUD 1945 Tanggal 14-21 Okt 1999 2. Tetap mempertahankan 2. Sidang Tahunan MPR Negara Kesatuan 2000 Republik Indonesia Tanggal 7-18 Agt 2000 3. Mempertegas sistem 3. Sidang Tahunan MPR presidensiil 2001 4. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal Tanggal 1-9 Nov 2001 normatif akan dimasukan 4. Sidang Tahunan MPR ke dalam pasal-pasal 2002 5. Perubahan DIKLATPIM TK. IVI 2014 dilakukan Tanggal 1-11 Agt 2002 dengan cara “adendum”

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA

Tujuan Perubahan

Dasar Yuridis 1. Pasal 3 UUD 1945 2. Pasal 37 UUD 1945 3. TAP MPR No.IX/MPR/1999

PANCASILA

SUMBER: 1. NILAI AGAMA 2. ADAT ISTIADAT 3. KEBUDAYAAN 4. NILAI-NILAI YANG HIDUP DAN BERKEMBANG DALAM MASYARAKAT

KETUHANAN YANG MAHA ESA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN

4. TAP MPR No.IX/MPR/2000 5. TAP MPR No.XI/MPR/2001

1.IDEOLOGI NEGARA 2.DASAR NEGARA 3.PANDANGAN HIDUP BANGSA 4.PEMERSATU BANGSA

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA DIKLATPIM TK. IVI 2014

NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

BATAS WILAYAH BATAS ZEE

PANCASILA

KETUHANAN YANG MAHA ESA 1. Indonesia adalah negara yang religius. 2. Berpegang pada nilai-nilai agama. 3. Menjiwai/mendasa ri sila-sila yang

lain dan pasalpasal dalam konstitusi

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA 1. Persatuan dalam arti luas; 2. Melindungi segenap bangsa; 3. Bersatu dalam keberagaman.

1. Perlakuan terhadap manusia secara adil, tidak memihak, dan berpegang kepada kebenaran; 2. Beradab maksudnya berbudi luhur, sopan dan DIKLATPIM TK. IVI 2014 bersusila.

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARAT AN / PERWAKILAN 1. Rakyat memiliki kedaulatan 2. Nilai Demokrasi 3. Prinsip Musyawarah 4. Rakyat memiliki Perwakilan

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA 1. Perlakuan yang adil terhadap Rakyat; 2. Adil dalam segala aspek kehidupan; 3. Perlindungan terhadap rakyat agar hidup sejahtera.

• 17.508 Pulau • 34 PROVINSI • 3 Zona Waktu Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batasbatas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang DIKLATPIM TK. IVI 2014 (Pasal 25A) **

10

24/08/2014

BHINNEKA TUNGGAL IKA PASAL-PASAL YANG MEMPERKUKUH PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi satu jua yang berasal dari buku atau kitab sutasoma karangan Mpu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, budaya, adat, bahasa, dan lain sebagainya namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air.

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik [Pasal 1 (1)] Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. [ Pasal 18 (1)**]

1. BANGSA YANG MAJEMUK DENGAN JUMLAH PENDUDUK LEBIH DARI 237 JUTA JIWA (BPS 2010)

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18B (1)**]

2. MODAL DAN KEKAYAAN BANGSA, (MEMILIKI KEANEKARAGAMAN: 700 BAHASA DAERAH, 1128 SUKU BANGSA, DAN 6 AGAMA, BUDAYA, ADAT ISTIADAT, SERTA FLORA DAN FAUNA YANG SANGAT BERAGAM)

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang [Pasal 18B (2)**] Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. (Pasal 25A**)

3. KEKUATAN BANGSA 4. SEMBOYAN NEGARA UNTUK BERSATU DALAM KEMAJEMUKAN

Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan TK. perubahan. DIKLATPIM IVI 2014 [Pasal 37 (5)****]


Landasan Berpikir Siapapun Presiden nya.......

CITA-CITA BERNEGARA INDONESIA YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR

TUJUAN NASIONAL Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, prdamaian abadi, dan keadilan sosial.



SPPRI

UU 32/2004 ttg Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi { Ps. 3 (1)} UUD 1945

MPR

DPR

DPD

PRESIDEN

GUBERNUR Ps.24(1)(2)(3)(4) BPK

MA

MK

PERANGKAT

DPRD PROV Ps. 3 (1) a

DAERAH

SETDA Meneg

Mensesneg Menteri Menko LPND Menseskab Deprtm

Staf Ahli

Itjen

Ditjen

TNI

Setjen

UU No.Ps. 32/ 120 200(1)

Badan POLRI Kejagung Perwakilan RI di LN Ekstra Struktrl Gubernur BI Badan indepdn Badan/ Pusat

Setditjen Direktorat

Direktorat Subdit

Bag TU

DINDA

LTD

Ps. 120 (1)

Ps. 120 (1)

SET DPRD Ps. 120 (1)


Subdit DIKLATPIM TK. IVI 2014

11

24/08/2014

Pemerintah Daerah Kab/Kota { Ps.3 (1) b } BUP/WALKOTA

DPRD KAB/KOTA

Ps. 24 (1)(2)(3)(4)

Ps. 3 (1) b

PERANGKAT

DAERAH

SETDA Ps. 120 (2)

DINDA

LTD

SET DPRD

Ps. 120 (2)

Ps. 120 (2)

Ps. 120 (2)

KECAMATAN Ps. 120 (2) KELURAHAN DIKLATPIM TK. IVI 2014 Ps. 120 (2)

REDEFINISI SANKRI PASCA REFORMASI


REDEFINISI SANKRI PASCA REFORMASI SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK

Administrasi Negara di Indonesia lebih merujuk kepada bekerjanya seluruh komponen bangsa dan para penyelenggara negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara secara berdayaguna dan berhasilguna  Pengertian Administrasi Negara secara lebih luas mencakup “aktivitas seluruh lembaga negara, baik lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan sebagainya” 

(Lembaga Administrasi Negara, 2005 : 4).

INDONESIA (SANKRI) ADALAH: “SISTEM PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN NEGARA DAN BANGSA DALAM SEGALA ASPEKNYA, DENGAN MENDAYAGUNAKAN SEGALA KEMAMPUAN SELURUH APARATUR NEGARA BESERTA RAKYAT DAN DUNIA USAHA/SWASTA UNTUK MEMANFAATKAN SEGENAP SUMBER DAYA YANG TERSEDIA SECARA NASIONAL, DEMI TERCAPAINYA TUJUAN DAN TERLAKSANANYA TUGAS NASIONAL/NEGARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD UUD 1945.” (Lembaga Administrasi Negara, 2005 : 10) DIWARNAI OLEH PERKEMBANGAN PERUBAHAN PARADIGMA DARI PERANAN SERBA NEGARA (STATISM) ATAU DOMINASI PEMERINTAH (GOVERNMENT) MENJADI TATA KEPEMERINTAHAN (GOVERNANCE) YANG MENCERMINKAN INTERAKSI SOSIAL-POLITIK ANTARA PARA PENYELENGGARA NEGARA DENGAN MASYARAKAT UMUM DAN DUNIA USAHA (SWASTA) DALAM BERBAGAI KEGIATAN GUNA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA DAN TUJUAN PEMERINTAHAN NEGARA BERDASARKAN UUD 1945.


REDEFINISI SANKRI PASCA REFORMASI 

Definisi SANKRI telah mengakomodasi perkembangan disiplin keilmuan administrasi, administrasi negara,


UNSUR-UNSUR DALAM DEFINISI SANKRI 

Unsur Tujuan atau Hasil:



Unsur Proses:

Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur Seluruh fungsi penyelenggaraan negara, pemerintahan negara dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha/swasta

kepemerintahan (governance) yang berkembang sejak tahun 1980-an 



sumber daya alam maupun sumber daya buatan yang tersedia di bumi Indonesia yang dikelola untuk sebesar-besarnya hajat hidup rakyat banyak

SANKRI memiliki sumber acuan yang sangat prinsipiil, yaitu Pembukaan UUD NRI 1945, UUD NRI 1945 beserta



Unsur Kemampuan: Kapasitas dan kompetensi seluruh unsur aparatur negara bersama masyarakat dan dunia usaha

keempat amandemennya, dan didasarkan kepada nilai-nilai ideologi Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Unsur Sumber Daya Nasional:



Unsur Sistem Penyelenggaraan Kehidupan Negara dan Bangsa: SANKRI bekerja berdasarkan UUD NRI 1945, hukum, dan peraturan perundangan yang mengatur segala sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara



12

24/08/2014

Permasalahan Pembangunan SANKRI      



Kepastian hukum Lembaga Negara: a.l. DPD Kedudukan MPR Kelembagaan Yudikatif Kelembagaan Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum Kepastian hukum sistem demokrasi politik Peraturan perundang-undangan reformasi birokrasi: Kedudukan lembaga independen (komisi-komisi negara) Hubungan Pusat dan Daerah DIKLATPIM TK. IVI 2014






13

24/08/2014



PENUTUP Melalui Penguatan SANKRI dan Pemberdayaan Aparatur Negara diharapkan akan terbangun sebuah Tata Kepemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu mengakselerasi perwujudan Tujuan Negara dan pelaksanaan Tugas Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945. DIKLATPIM TK. IVI 2014

Tugas Diskusi Kelompok : A.

Keterkaitan Tupoksi Peserta dg Mewujudkan Cita-cita dan Tujuan Negara 1. Narasumber salah 1 dr Peserta (disepakati) 2. Memilih salah satu dr Kegiatannya 3. Visi dan Misi Instansi 4. Aktualisasi : Pilar2 Kebangsaan, Integritas dan Standar Etika Pelayanan Publik

B.




BURUNG CENDRAWASIH BURUNG IRIAN

TERIMA KASIH DAN CUKUP SEKIAN

Mencermati Praktek Good Governance dan Pelayanan Publik : Pemerintah + Swasta + Masyarakat Sipil (Melihat Kasus Riil Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah



14

24/08/2014


15

2014 BANGUNLAH JIWANYA BANGUNLAH BADANNYA UNTUK INDONESIA RAYA DIKLATPIM TK. IVI 2014

Recommend Documents