LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN NOMOR : 1409/KPTS/OT.160/L/10/2012 TANGGAL : 03 Oktober 2012 PEDOMAN KEGIATAN PRE-EMPTIF DALAM MEMBINA KESADARAN MASYARAKAT DI BIDANG KARANTINA HEWAN, KARANTINA TUMBUHAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI BAB I PENDAHULUAN 1. Latar belakang Dalam rangka membina kesadaran masyarakat guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan serta peraturan terkait lainnya, antara lain dilakukan dengan melakukan kegiatan pre-emptif, yaitu upaya yang dilakukan oleh Petugas Karantina untuk membina kesadaran masyarakat dan petugas karantina pertanian agar mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati. Sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 pasal 28 bahwa pemerintah bertanggung jawab membina kesadaran masyarakat dalam perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan. Selanjutnya pada pasal 29 dinyatakan bahwa peran serta rakyat dalam perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdayaguna dan berhasil guna. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pre-emptif dilakukan secara terpadu bersama instansi terkait, antara lain Polri yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT KP) untuk merespon permasalahan di wilayah setempat, sehingga dipandang perlu tersedianya pedoman bagi UPT KP. Pedoman ini sebagai acuan dalam penyelenggaraan karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati dan diharapkan mampu mensinergikan tugas pokok, fungsi dan sumberdaya yang dimiliki Barantan dan instansi terkait serta memberi manfaat yang seluas-luasnya bagi pembinaan kesadaran masyarakat. 2. Maksud dan tujuan Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi petugas karantina di lingkup Barantan dalam penyelenggaraan kegiatan preemptif yang berdayaguna dan berhasil guna. Pedoman ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan tindakan bagi petugas karantina di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati dalam upaya membina kesadaran masyarakat.
1
3. Ruang Lingkup Pedoman Kegiatan Pre-emptif Ruang lingkup dalam pedoman ini adalah kegiatan pre-emptif dalam pembinaan kesadaran masyarakat agar mentaati peraturan perundangundangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati. 4. Tata urut Tata urut dalam pedoman ini meliputi : 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.
Pendahuluan; Pelaksanaan Kegiatan Pre-emptif; Pembiayaan; Analisis dan Evaluasi; Pelaporan; Penutup
5. Pengertian Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan : 5.1.
Karantina Hewan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari luar negeri dan dari suatu area ke area di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
5.2.
Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
5.3.
Pengawasan Keamanan Hayati adalah upaya yang dilakukan oleh Petugas Karantina Hewan dan Petugas Karantina Tumbuhan untuk mencegah pangan segar asal hewan atau pangan segar asal tumbuhan dari kemungkinan cemaran kimia, cemaran biologi dan atau mengandung bahan kimia yang dilarang yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
5.4.
Kegiatan Pre-emptif adalah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh Petugas Karantina untuk membina kesadaran masyarakat dan petugas karantina agar mentaati peraturan perundangundangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.
5.5.
Badan Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut Barantan adalah unit eselon I Kementerian Pertanian yang memiliki tugas melaksanakan perkarantinaan pertanian.
5.6.
Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut UPT KP adalah unit organisasi di lingkungan Badan Karantina Pertanian yang melaksanakan kegiatan operasional di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati serta tugas administrative lainnya.
5.7.
Tempat Pemasukan dan Pengeluaran yang ditetapkan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, bandar udara, pelabuhan penyeberangan, dryport, kantor pos, pos lintas batas negara, yang telah ditetapkan sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pengawasan keamanan hayati. 2
5.8.
Tempat Pemasukan dan Pengeluaran yang tidak ditetapkan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, bandar udara, pelabuhan penyeberangan, dryport, kantor pos, pos lintas batas Negara dan tempat lain yang tidak ditetapkan tetapi memiliki potensi sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pengawasan keamanan hayati.
5.9.
Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Kementan adalah kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanian.
5.10. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 5.11. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah Alat Negara di bidang pertahanan yang berfungsi sebagai penangkal bentuk ancaman militer dan bersenjata, penindak bentuk ancaman dan pemulih kondisi keamanan dalam negeri. 5.12. Akademisi adalah orang yang berpendidikan tinggi/anggota akademi/orang yang bergelut di suatu bidang keahlian namun lebih banyak berorientasi pada dunia pendidikan. 5.13. Praktisi adalah orang yang memiliki keahlian disuatu bidang tertentu dan mempraktekkan keahliannya tersebut. 5.14. Pedoman Teknis Perkarantinaan adalah kumpulan ketentuan dasar yg memberi arah untuk menentukan atau melaksanakan teknis perkarantinaan. 5.15. Petunjuk Pelaksanaan Perkarantinaan adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci petunjuk pelaksanaan perkarantinaan. 5.16. Petunjuk Teknis Perkarantinaan adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci teknis pelaksanaan perkarantinaan. 5.17. Standard Operational Precedure Teknis Perkarantinaan adalah Suatu standar/pedoman tertulis berupa tatacara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk melaksanakan teknis perkarantinaan. 5.18. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK adalah semua hama dan penyakit hewan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Republik Indonesia. 5.19. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disebut OPTK adalah organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 5.20. Metode Formal adalah cara yang teratur dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. 5.21. Metode Informal adalah cara yang teratur dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai hasil yang diharapkan secara tidak resmi.
3
5.22. Kerjasama Lintas Sektoral adalah program yang melibatkan suatu institusi/instansi negeri atau swasta yang membutuhkan pemberdayaan dan kekuatan dasar dari pemerintah/swasta mengenai peraturan yang ditetapkan untuk mewujudkan alternatif kebijakan secara terpadu dan komprehensif sehingga adanya keputusan kerjasama. 5.23. Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil lingkup Badan Karantina Pertanian sebagai prasyarat untuk diangkat menjadi petugas karantina. 5.24. Pendidikan Lanjutan adalah pendidikan yang diberikan kepada petugas karantina dengan materi lanjutan dari pendidikan dasar. 5.25. Pelatihan Teknis Perkarantinaan adalah pelatihan yang diberikan kepada petugas karantina dengan materi mengenai teknis perkarantinaan. 5.26. Pelatihan Non Teknis Perkarantinaan adalah pelatihan yang diberikan kepada petugas karantina dengan materi bukan teknis perkarantinaan. 5.27. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian yang selanjutnya disebut PPMKP adalah unit eselon II di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 5.28. Balai Uji Terap Teknik Metoda Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut BUTTMKP adalah unit pelaksana teknis Badan Karantina Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan uji terap dan diseminasi penerapan teknik dan metode perkarantinaan pertanian sesuai standar internasional. 5.29. Pusat Pendidikan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pusdik Reskrim Polri adalah lambaga pendidikan Polri yang menyelenggarakan tugas pendidikan dan pelatihan, baik personil Polri maupun pegawai instansi lain. 5.30. Pusat Pendidikan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pusdik Intelkam Polri adalah lembaga pendidikan Polri yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan intelijen baik personil Polri maupun pegawai instansi lain. 5.31. Kegiatan pre-emptif lingkup internal adalah upaya yang dilakukan untuk membina kesadaran pegawai negeri sipil lingkup Badan Karantina Pertanian agar mematuhi peraturan perundangundangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati. 5.32. Kegiatan pre-emptif lingkup eksternal adalah upaya yang dilakukan untuk membina kesadaran masyarakat agar mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati. 5.33. Masyarakat umum adalah sejumlah orang dalam arti seluasluasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yg mereka anggap sama.
4
5.34. Pengguna jasa karantina adalah perorangan atau badan hukum yang memanfaatkan pelayanan dan fasilitas karantina berkenaan dengan adanya pemasukan ke dalam, pengeluaran dari dalam dan pemasukan dan/atau pengeluaran MP HPHK dan MP OPTK dari suatu area ke area lainnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 5.35. Perusahaan pelayaran adalah badan hukum atau badan usaha yang mengusahakan jasa angkutan laut dengan menggunakan Kapal. 5.36. Perusahaan penerbangan adalah badan hukum atau badan usaha yang memberikan dan menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan udara serta mengoperasikan dan menerbitkan dokumen penerbangan dengan teratur dan terencana untuk mengangkut penumpang, bagasi penumpang, barang kiriman (kargo), dan benda pos ke tempat tujuan. 5.37. Perusahaan jasa transportasi dan pengiriman barang adalah badan hukum atau badan usaha yang memberikan dan menyelenggarakan pelayanan jasa pengiriman pos dan atau barang dengan teratur dan terencana ke tempat tujuan. 5.38. Lembaga penelitian adalah lembaga tempat berlangsungnya proses penelitian di bidang teknologi. 5.39. Lembaga pendidikan adalah lembaga tempat berlangsungnya proses pendidikan. 5.40. Asosiasi profesi adalah perkumpulan dari beberapa orang atau lembaga yang bergabung dalam satu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang dengan profesi yang sama. 5.41. Media massa adalah alat komunikasi dan sarana menyebarkan suatu informasi kepada masyarakat luas.
untuk
5.42. Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Muspida adalah suatu forum konsultasi dan koordinasi antara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dengan pejabat-pejabat ABRI di daerah serta aparatur-aparatur pemerintah lainnya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas nasional dan pembangunan nasional di daerah. 5.43. Organisasi alat angkut penyeberangan adalah organisasi yang berhubungan dengan alat angkut penyebrangan. 5.44. Instansi terkait adalah instansi di luar Kementerian Pertanian yang memiliki kepentingan dengan Badan Karantina Pertanian. 5.45. Pegawai Negeri Sipil Lingkup Badan Karantina Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Badan Karantina Pertanian berdasarkan penetapan dari pejabat yang berwenang. 5.46. Sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang ata u organisasi / perusahaan / lembaga tertentu untuk memberitahukan sesuatu (informasi) agar diketahui oleh umum atau kalangan tertentu / terbatas. 5.47. Penyebarluasan informasi adalah memberikan informasi mengenai karantina pertanian kepada pegawai negeri sipil Badan Karantina Pertanian dan masyarakat melalui media cetak maupun elektronik.
5
5.48. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. 5.49. Studi Banding adalah kegiatan untuk membandingkan kondisi obyek studi di tempat lain dengan kondisi yang ada di tempat sendiri yang hasilnya berupa kumpulan data dan informasi sebagai bahan acuan dalam perumusan konsep yang diinginkan. 5.50.
Komunikasi dan Konsultasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membuat terang suatu masalah dengan melakukan pertemuan.
5.51. Petugas Karantina adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan undangundang. 5.52. Seminar adalah pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ketua sidang seperti seorang guru besar, seorang ahli, ataupun cendekiawan yang mumpuni dalam bidang yang tengah dibahas. 5.53. Sarasehan adalah pertemuan yg diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat (prasaran) para ahli mengenai suatu masalah di bidang tertentu. 5.54. Lokakarya adalah suatu acara di mana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya. 5.55. Penyuluhan adalah upaya perubahan perilaku manusia yang dilakukan melalui pendekatan edukatif sebagai rangkaian kegiatan yang sistematik, terencana, terarah dengan peran serta aktif individu maupun kelompok masyarakat untuk pemecahan masalah. 5.56. Outbound adalah bentuk pembelajaran perilaku kepemimpinan dan manajemen di alam terbuka dengan pendekatan yang unik dan sederhana tetapi efektif karena pelatihan ini tidak sarat dengan teori-teori melainkan langsung diterapkan pada elemenelemen yang mendasar yang bersifat sehari-hari, seperti saling percaya, saling memperhatikan serta sikap proaktif dan komunikatif. 5.57. Workshop adalah latihan kerja yang meliputi teori dan praktek. 5.58. Simulasi atau peragaan adalah metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan sesungguhnya. 5.59. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu untuk memperoleh informasi, menimbulkan kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. 5.60. Apresiasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk menghargai sesuatu kepada pihak tertentu. 5.61. Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan atau petunjuk cara melaksanakan sesuatu ketentuan yang telah ada dan ditujukan kepada pejabat tertentu. 5.62. Himpunan peraturan adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan Badan Karantina Pertanian yang disusun dan dihimpun menjadi suatu buku.
6
5.63. Faksimile adalah proses pengiriman dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. 5.64. Email adalah surat elektronik yang elektronik berupa computer dan telepon.
dikirim
melalui
media
5.65. Website adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). 5.66. Majalah/buletin adalah terbitan berkala yg isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yg patut diketahui pembaca. 5.67. Brosur adalah terbitan tidak berkala berupa satu hingga sejumlah kecil halaman dan setiap halamannya sering dijadikan satu dengan menggunakan stapler, benang, atau kawat, memiliki sampul, tapi tidak menggunakan jilid keras, tidak terkait dengan terbitan lain, dan selesai dalam sekali terbit. 5.68. Leaflet adalah selebaran berbentuk daun sebagai salah satu publikasi dari berbagai bentuk media komunikasi yang berisi keterangan atau informasi tentang perusahaan, produk, organisasi, dan jasa atau ide untuk diketahui oleh umum. 5.69. Short Message Service (sms) Center adalah pusat pengaduan/laporan melalui sms dan digunakan untuk memberikan informasi/masukan kepada Badan Karantina Pertanian. 5.70. Kunjungan kerja adalah lawatan dinas untuk menyaksikan secara langsung berupa kegiatan perkarantinaan, keadaan masyarakat, situasi, dan lain sebagainya. 5.71. Interview atau sering disebut wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. 5.72. Check list adalah salah satu alat observasi, yang ditujukan untuk memperoleh data, berbentuk daftar berisi faktor-faktor berikut subjek yang ingin diamati oleh observer, di mana observer dalam pelaksanaan observasi di lapangan tinggal memberi tanda check (cek, atau biasanya dicentang) pada list faktor-faktor sesuai perilaku subjek yang muncul, di lembar observasi, sehingga memungkinkan observer dapat melakukan tugasnya secara cepat dan objektif, sebab observer sudah “membatasi diri” pada ada – tidaknya aspek perbuatan subjek, sebagaimana telah dicantumkan didalam list. 5.73. Tatap muka adalah suatu kegiatan dalam bentuk pertemuan dimana antara narasumber dan peserta melakukan komunikasi dan konsultasi. 5.74. Diskusi adalah merupakan bentuk komunikasi dua arah, yang di dalamnya melibatkan terjadinya pertukaran pikiran atau pendapat tentang suatu masalah, yang dilakukan secara teratur dan terarah. 5.75. Ceramah adalah khutbah atau pidato yang bertujuan memberikan nasehat dan petunjuk-petunjuk kepada audiensi yang bertindak sebagai pendengar. 7
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN PRE-EMPTIF 1. Kegiatan Pre-emptif Lingkup Internal Kegiatan pre-emptif lingkup internal dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, penyebarluasan informasi, pendidikan dan pelatihan, studi banding dan komunikasi dan konsultasi. 1.1. Sosialisasi 1.1.1. Penyelenggara Barantan dan/atau UPT KP. 1.1.2. Peserta Pegawai negeri sipil lingkup Badan Karantina Pertanian. 1.1.3. Narasumber Barantan, Kementan, Polri, TNI, Akademisi, Praktisi, dan instansi terkait. 1.1.4. Metode Seminar, ceramah, workshop, sarasehan, lokakarya dan penyuluhan. 1.1.5. Waktu dan Tempat Waktu pelaksanaan 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari, tempat pelaksanaan di ruang terbuka atau ruang tertutup. 1.1.6. Materi/Tema Pengenalan Karantina Pertanian. Peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati. Pedoman teknis perkarantinaan. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis perkarantinaan. Standar operasional prosedur (SOP) teknis perkarantinaan HPHK, OPTK dan keamanan hayati. Pemahaman kepada pegawai negeri sipil lingkup Barantan agar mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati. Pemberdayaan pegawai negeri sipil lingkup Barantan, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hukum, keamanan, bantuan hukum, biologi, psikologi, komunikasi dan lain-lain. 1.1.7. Sertifikat Peserta yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi diberikan sertifikat.
8
1.2. Penyebarluasan informasi 1.2.1. Penyelenggara Barantan dan/atau UPT KP. 1.2.2. Penerima Informasi Pegawai negeri sipil lingkup Barantan. 1.2.3. Metode 1.2.3.1.
Formal Surat edaran, himpunan peraturan, faksimile, email dan Website.
1.2.3.2.
Informal Majalah/buletin, brosur, leaflet dan sms center.
1.2.4. Sarana Media cetak dan elektronik. 1.2.5. Materi/Tema Peraturan terkait di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati. Ancaman bahaya OPTK dan HPHK. Aspek hukum dan pidana karantina pertanian. Pemahaman kepada pegawai negeri sipil lingkup Barantan agar mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati. Pemberdayaan pegawai negeri sipil lingkup Barantan, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kerjasama lintas sektoral. 1.3. Pendidikan dan Pelatihan 1.3.1. Penyelenggara Barantan dan/atau UPT KP. 1.3.2. Peserta Pegawai negeri sipil lingkup Barantan. 1.3.3. Narasumber Barantan, Kementan, Polri, TNI, Akademisi, Praktisi, dan instansi terkait. 1.3.4. Metode Pendidikan Dasar dan Pendidikan Lanjutan. Pelatihan teknis dan non teknis. 1.3.5. Pola Pendidikan / Pelatihan Teori dan Praktek. 1.3.6. Materi Kelembagaan Barantan. Pengenalan tugas pokok dan fungsi karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati. 9
Peraturan perundang-undangan tentang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati serta peraturan terkait lainnya. HPHK, OPTK dan keamanan hayati. Kode etik dan disiplin pegawai Barantan. Penyidikan, intelijen, budaya, dan lain lain.
komunikasi
sosial,
keamanan,
1.3.7. Sarana Bahan Ajaran. Komputer, Printer, LCD Projector, Alat Instruksi, Sound System, Wireless / Megaphone, Spanduk, ATK, Dokumentasi, Akomodasi. 1.3.8. Waktu Pendidikan 400 JP, 200 JP. 1.3.9. Waktu Pelatihan Selama 3 hari sampai dengan 1 bulan (30 - <200 JP). 1.3.10. Tempat PPMPKP, Ciawi. BUT TMKP, Rawa Banteng. UPT Karantina Pertanian. Pusdik Reskrim Polri, Mega Mendung-Cipayung Bogor. Pusdik Intelkam Polri, Soreang- Bandung . Lembaga pendidikan dan tempat lain yang memadai. 1.3.11. Sertifikat Peserta yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan sertifikat. 1.4. Studi Banding 1.4.1. Penyelenggara Barantan dan/atau UPT KP. 1.4.2. Peserta Pegawai negeri sipil lingkup Barantan. 1.4.3. Materi Studi Banding Penerapan sistem pembinaan kepatuhan pegawai di UPT KP. Penerapan sistem kepatuhan di instansi terkait. Penerapan sistem koordinasi lintas sektoral di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan. Penerapan sistem kepatuhan perkarantinaan di negara lain.
10
1.4.4. Metode Kunjungan kerja, interview (wawancara) dan check list. 1.4.5. Tempat Kantor UPT KP, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, bandar udara, pelabuhan penyeberangan, dryport, kantor pos, pos lintas batas negara, instansi terkait, karantina negara lain. 1.5. Komunikasi dan Konsultasi 1.5.1. Penyelenggara Barantan dan/atau UPT KP. 1.5.2. Peserta Pegawai negeri sipil lingkup Barantan. 1.5.3. Metode Tatap muka dan diskusi (sharing). 1.5.4. Tempat Barantan dan/atau UPT KP serta tempat lainnya.
2. Kegiatan Pre-emptif Lingkup Eksternal Kegiatan pre-emptif lingkup eksternal dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, penyebarluasan informasi, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, studi banding dan forum komunikasi. 2.1. Sosialisasi 2.1.1. Penyelenggara Barantan dan/atau UPT KP. 2.1.2. Peserta Masyarakat umum, pengguna jasa karantina pertanian, perusahaan pelayaran, perusahaan penerbangan, jasa transportasi dan pengiriman barang, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, asosiasi profesi, media massa, muspida, organisasi alat angkut penyeberangan dan instansi terkait lainnya. 2.1.3. Narasumber Barantan dan/atau UPT KP. 2.1.4. Metode Seminar, workshop, ceramah, sarasehan, penyuluhan, talk show / dialog interaktif.
lokakarya,
2.1.5. Materi / Tema Peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati; HPHK, OPTK dan keamanan hayati; 11
Pemahaman kepada masyarakat agar mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati. Peran serta masyarakat dalam mendukung karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati. Hukum, komunikasi sosial dan lain-lain. 2.1.6. Waktu dan Tempat Waktu pelaksanaan 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari, tempat pelaksanaan di ruang terbuka atau ruang tertutup. 2.1.7. Sertifikat Peserta yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi diberikan sertifikat. 2.2. Penyebarluasan informasi 2.2.1. Penyelenggara Barantan dan/atau UPT KP. 2.2.2. Penerima Informasi Masyarakat umum, pengguna jasa karantina pertanian, perusahaan pelayaran, perusahaan penerbangan, jasa transportasi dan pengiriman barang, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, asosiasi profesi, media massa, muspida, organisasi alat angkut penyeberangan dan instansi terkait lainnya. 2.2.3. Metode Pemasangan banner, pameran, spanduk, baliho, brosur, leaflet, sticker, website karantina pertanian, siaran perkarantinaan di stasiun TV, radio, penayangan film dokumenter, video klip, koran, majalah / buletin. 2.2.4. Sarana Media cetak dan elektronik. 2.2.5. Materi / Tema Peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati. HPHK, OPTK dan keamanan hayati. Pemahaman kepada masyarakat agar mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati. Peran serta masyarakat dalam mendukung karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati. Hukum, komunikasi sosial dan lain-lain.
12
2.3. Penyuluhan 2.3.1. Penyelenggara Barantan dan/atau UPT KP. 2.3.2. Peserta Masyarakat umum, pengguna jasa karantina pertanian,, Jasa transportasi dan pengiriman barang, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, asosiasi profesi, media massa, muspida, organisasi alat angkut penyeberangan dan instansi terkait lainnya. 2.3.3. Narasumber Barantan dan/atau UPT KP. 2.3.4. Metode Pertemuan / tatap muka, ceramah, peragaan (simulasi). 2.3.5. Materi/Tema Peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati. HPHK, OPTK dan keamanan hayati. Pemahaman kepada masyarakat agar mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati. Peran serta masyarakat dalam mendukung karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati. Hukum, komunikasi sosial dan lain-lain. 2.3.6. Waktu dan Tempat Waktu pelaksanaan 1 (satu) hari, tempat pelaksanaan ruang tertutup atau ruang terbuka. 2.4. Pelatihan 2.4.1. Penyelenggara Barantan dan/atau UPT KP. 2.4.2. Peserta Masyarakat umum, pengguna jasa karantina pertanian, , Jasa transportasi dan pengiriman barang, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, asosiasi profesi, media massa, muspida, organisasi alat angkut penyeberangan dan instansi terkait lainnya. 2.4.3. Instruktur / Narasumber Barantan, Kementan, Polri, TNI, Akademisi, Praktisi, dan instansi terkait. 2.4.4. Metode Workshop, ceramah, outbound. 13
2.4.5. Pola Pelatihan Teori dan Praktek. 2.4.6. Materi Kelembagaan Badan Karantina Pertanian. Peraturan perundang-undangan tentang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati serta peraturan terkait lainnya. HPHK, OPTK dan keamanan hayati; Sistem pelayanan karantina pertanian. Hukum, komunikasi sosial dan lain-lain. 2.4.7. Waktu Pelatihan Selama 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari. 2.4.8. Sarana Bahan Ajaran. Komputer, Printer, LCD Projector, Alat Instruksi, Sound System, Wireless / Megaphone, Spanduk, ATK, Dokumentasi, Akomodasi. 2.4.9. Tempat BUT TMKP, Rawa Banteng. UPT Karantina Pertanian. Lembaga pendidikan dan tempat lain yang memadai. 2.4.10. Sertifikat Peserta yang telah mengikuti pelatihan diberikan sertifikat. 2.5.
Forum Komunikasi 2.5.1. Penyelenggara Barantan dan/atau UPT KP. 2.5.2. Peserta Imigrasi, Bea dan Cukai, Keamanan, pengguna jasa karantina pertanian, Jasa transportasi dan pengiriman barang, asosiasi profesi, tokoh masyarakat, media massa, muspida, dan lain-lain. 2.5.3. Metode Tatap muka atau coffee morning.
3. PEMBIAYAAN Pelaksanaan kegiatan pre-emptif bersumber dari APBN (DIPA Kantor Pusat Barantan dan atau DIPA UPT KP).
14
4. ANALISA DAN EVALUASI Melakukan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui keberhasilan dan hambatan sehingga dapat disempurnakan untuk pelaksanaan kegiatan mendatang. 5. PELAPORAN Laporan penyelenggaraan dibuat tertulis setelah kegiatan dilaksanakan oleh Panitia kepada Kepala Barantan dan atau Kepala UPT KP.
BAB III PENUTUP Pedoman ini dibuat untuk dipergunakan oleh seluruh pegawai Barantan dan UPT KP.
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, Ttd Ir. BANUN HARPINI, MSc. NIP. 19601019 198503 2 001
15
