Lampiran Surat No : UM.01.11-Ca/548 Kepada Yth. Provinsi Sumatera Barat 1. 2. 3.
Bupati Solok Selatan Bupati Pesisir Selatan Bupati Solok
Provinsi Riau 4. 5.
Bupati Indragiri Hilir Bupati Bengkalis
Provinsi Sumatera Selatan 6. 7. 8. 9.
Bupati Ogan Komering Ilir Bupati Lahat Bupati Musi Banyuasin Bupati Ogan Ilir
Provinsi Banten 10. Bupati Lebak 11. Bupati Serang Provinsi Jawa Barat 12. 13. 14. 15.
Bupati Tasikmalaya Bupati Sumedang Bupati Subang Bupati Garut
Provinsi Jawa Tengah 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
Bupati Grobogan Bupati Blora Bupati Demak Walikota Semarang Bupati Pati Bupati Semarang Bupati Kendal Bupati Cilacap Bupati Banyumas Bupati Banjarnegara Bupati Pemalang Bupati Tegal Bupati Brebes Bupati Purworejo Bupati Wonosobo Bupati Magelang Bupati Klaten Bupati Karanganyar
Tanggal, 18 Oktober 2012
34. 35. 36. 37. 38. 39.
Bupati Temanggung Bupati Kebumen Bupati Wonogiri Bupati Boyolali Bupati Sragen Bupati Sukoharjo
Provinsi Kalimantan Selatan 40. Bupati Tanah Bumbu Provinsi Sulawesi Tengah 41. Bupati Donggala 42. Bupati Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Barat 43. Bupati Majene Provinsi Nusa Tenggara Timur 44. 45. 46. 47. 48.
Bupati Manggarai Barat Bupati Rote Ndao Bupati Timor Tengah Utara Bupati Kupang Bupati Manggarai
Provinsi Gorontalo 49. Bupati Gorontalo Provinsi Maluku 50. Bupati Maluku Tengah
Lampiran Daftar Ralat Petunjuk Teknis Paket Pamsimas - HIK No Perihal 1 Kontribusi masyarakat desa/kelurahan untuk kegiatan optimalisasi
2
Mengubah opsi SAM pada usulan kegiatan optimalisasi
Halaman Tertulis 13 Masyarakat bersedia kontribusi minimal 20% dari total usulan pembiayaan pengembangan/optimalisasi SPAM tingkat desa/kelurahan. Kontribusi ini dalam bentuk incash 10% (baik dari dana yang dikumpulkan dari masyarakat maupun dana kas BPSPAMS) dan inkind sebesar 10%. 8 3. Optimalisasi SPAM pada desadesa lokasi Pamsimas a. Optimalisasi SPAM pada desadesa lokasi Pamsimas (reguler atau replikasi pada tahun-tahun pelaksanaan sebelumnya) dapat diusulkan untuk dibiayai dalam rangka optimalisasi kinerja SPAM (memanfaatkan idle capacity) untuk menambah jumlah penerima manfaat pada desa/kelurahan tersebut. b. Optimalisasi SPAM pada desa Pamsimas (reguler dan replikasi) ditujukan untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan SPAM tingkat desa/kelurahan dan berkontribusi kepada penambahan jumlah penerima manfaat SPAM tingkat kabupaten/kota.
Ralat Menjadi Tidak ada perubahan
3. Optimalisasi SPAM pada desa-desa lokasi Pamsimas a. Optimalisasi SPAM pada desa-desa lokasi Pamsimas (reguler atau replikasi pada tahun-tahun pelaksanaan sebelumnya) dapat diusulkan untuk dibiayai dalam rangka optimalisasi kinerja SPAM (memanfaatkan idle capacity) untuk menambah jumlah penerima manfaat pada desa/kelurahan tersebut. b. Optimalisasi SPAM pada desa Pamsimas (reguler atau replikasi) ditujukan untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan SPAM tingkat desa/kelurahan dan berkontribusi kepada penambahan jumlah penerima manfaat SPAM tingkat kabupaten/koita. c. Pada usulan kegiatan optimalisasi diperbolehkan mengubah opsi SAM dengan tetap harus menjamin tersedianya tambahan jumlah pemanfaat minimal 30% dari jumlah pemanfaat pada
No
Perihal
Halaman
Tertulis 1. Melakukan verifikasi untuk pencairan porsi APBN dalam Paket Pamsimas HIK berdasarkan usulan desa/kelurahan yang telah disetujui Panitia Kemitraan, DPMU, dan TKK; 2. Merekomendasikan pencairan porsi APBN dalam Paket Pamsimas HIK kepada Satker Pembinaan Pamsimas DJCK; 3. Memantau kemajuan penggunaan dana APBN pada Paket Pamsimas HIK dan melaporkannya kepada Satker Pembinaan Pamsimas DJCK dengan tembusan kepada CPMU; 4. Memastikan TFM HIK mendapat pelatihan sebagaimana TFM regular sesuai rencana kerja (work plan) Pamsimas. BOP Panitia Kemitraan maksimal 3% dari nilai Paket Pamsimas HIK dari APBD dan APBN
3
Peran Satker PKP-AM
17
4
BOP Panitia Kemitraan
29
5
Syarat kelengkapan dokumen untuk pencairan dana BLM APBN
30
Adanya surat Satker PKPAM Provinsi perihal rekomendasi pencairan porsi APBN kabupaten/kota
Ralat Menjadi kondisi awal berfungsinya SAM. 1. Memantau kemajuan penggunaan dana APBN pada Paket Pamsimas HIK dan melaporkannya kepada Satker Pembinaan Pamsimas DJCK dengan tembusan kepada CPMU; 2. Memastikan TFM HIK mendapat pelatihan sebagaimana TFM regular sesuai rencana kerja (work plan) Pamsimas.
BOP Panitia Kemitraan berkisar 3% s/d 5% dari nilai Paket Pamsimas HIK dari APBD dan APBN berdasarkan pertimbangan jumlah desa sasaran dan kondisi geografis Surat Satker PKPAM Provinsi ini ditiadakan dari syarat kelengkapan dokumen