BUPATI JEMBRANA KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 1070/PERL/2008 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA BERUPA JASA KONSTRUKSI / PEMBORONGAN BANGUNAN DAN GEDUNG, JEMBATAN, JALAN, INSTALASI AIR, INSTALASI LISTRIK, JASA KONSULTASI DAN JASA LAINNYA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2008 BUPATI JEMBRANA, Menimbang
: a. bahwa beban tugas Panitia Pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Jembrana yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 60/Perl/2008 cukup tinggi sehingga Panitia Pengadaan barang/jasa tersebut perlu dikembangkan; b. bahwa dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berupa jasa Konstruksi/Pemborongan bangunan dan gedung, jembatan, jalan, instalasi air, instalasi listrik, jasa konsultasi dan jasa lainnya di Kabupaten Jembrana Tahun 2008, perlu dikoordinir pelaksanaannya oleh suatu Panitia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berupa jasa Konstruksi/Pemborongan bangunan dan gedung, jembatan, jalan, instalasi air, instalasi listrik, jasa konsultasi dan jasa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) ; 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ; 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah ………….. 2 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609) ; 8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 ; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3) ; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 ); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 20 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 20) ; 13. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 38) ;.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
: Membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Berupa Jasa Konstruksi/Pemborongan Bangunan dan Gedung, Jembatan, Jalan, Instalasi Air, Instalasi Listrik, Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. : Panitia dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan semua paket kegiatan pengadaan barang/jasa Konstruksi/Pemborongan bangunan dan gedung, jembatan, jalan, instalasi air, instalasi listrik, jasa konsultasi dan jasa lainnya : Panitia dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
KEDUA
KETIGA
1. 2. 3. 4.
menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); menyiapkan dokumen pengadaan; mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan atau provinsi dan atau papan pengumuman resmi dan atau mengupayakan pula melalui website pengadaan nasional untuk penerangan umum sesuai ketentuan yang berlaku; 5. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
6. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk dan mengusulkan calon pemenang; 7. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya; 8. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai. KEEMPAT............. 3 KEEMPAT
: Terhadap Pengadaan Barang/Jasa berupa berupa barang persediaan, peralatan, perlengkapan dan mesin Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 yang dalam proses pelaksanaan, dilanjutkan oleh Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU.
KELIMA
:
Dalam melaksanakan tugasnya, panitia dimaksud diktum KESATU diberikan Honorarium setiap bulan yang besarnya sebagai berikut : a. K e t u a
sebesar
Rp.
350.000,
b. Sekretaris
sebesar
Rp.
250.000,
c. Anggota
sebesar
Rp.
150.000,
KEENAM
: Honorarium dimaksud diktum KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2008, dengan kode rekening 1.20.03.02.09.5.2.1.01.02 (Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa)
KETUJUH
: 1. Pada saat berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Jembrana Nomor 60/ Perl/2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ; 2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Negara pada tanggal BUPATI JEMBRANA,
I GEDE WINASA TEMBUSAN disampaikan kepada Yth : 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta. 4. Gubernur Bali di Denpasar. 5. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Bali di Denpasar. 6. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Bali di Denpasar. 7. Para Bupati/ Walikota seBali. 8. Wakil Bupati Jembrana di Negara. 9. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara. 10. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara. 11. Kepala Dinas / Badan / Kantor / Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten.Jembrana di Negara. 12. Para Camat seKabupaten Jembrana. 13. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA NOMOR
: /PERL/2008
TANGGAL : TENTANG
:
PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA BERUPA JASA KONSTRUKSI/PEMBORONGAN BANGUNAN DAN GEDUNG, JEMBATAN, JALAN, INSTALASI AIR, INSTALASI LISTRIK, JASA KONSULTASI DAN JASA LAINNYA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2008.
SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA BERUPA JASA KONSTRUKSI/PEMBORONGAN BANGUNAN DAN GEDUNG, JEMBATAN, JALAN, INSTALASI AIR, INSTALASI LISTRIK, JASA KONSULTASI DAN JASA LAINNYA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2008.
NO.
N A M A
KEDUDUKAN DALAM PANITIA
TEMPAT TUGAS
1
2
3
4
Ketua merangkap Anggota
Dinas PU dan LH Kabupaten Jembrana
1.
I Nyoman Iwan Surya, ST
2.
I Nyoman Kusuma.
3.
Ferra Meirina
Anggota
Dinas PU dan LH Kabupaten Jembrana
4.
Ida Bagus Eka Ariana, SE
Anggota
Bagian Ekbangsosbud Setda Kabupaten Jembrana
5.
Gde Sertiata
Anggota
Dinas PU dan LH Kabupaten Jembrana
Sekretaris merangkap Dinas PU dan LH Anggota Kabupaten Jembrana
BUPATI JEMBRANA,
I GEDE WINASA