SALINAN
PUTUSAN Perkara Nomor: 62/KPPU-L/2008
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, selanjutnya disebut Komisi yang menilai, menyimpulkan dan memutus perkara dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang diduga dilakukan oleh: -----------------------------------------------------------------1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa, Paket Peningkatan Jalan Sejorong-Tetar-Lunyuk Tahun Anggaran 2008, beralamat kantor di Jalan Garuda No. 247 Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Terlapor I; ---------------------------------------------------------------2. Adhi–Metro JO, beralamat kantor di Jalan Merdeka VIII / 06 Renon Denpasar, Bali, selanjutnya disebut Terlapor II; --------------------------------------------------------------3. PT Bahagia Bangunnusa, beralamat kantor di Jalan Pertanian No. 8 Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Terlapor III; -----------------------------------------4. PT Eka Praya Jaya, beralamat kantor di Jalan Panjitilar Negara No. 15, Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Terlapor IV; -----------------------------------
MAJELIS KOMISI Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; ---------------------------------Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; ---------------------------------------Setelah membaca dan meneliti surat dan atau dokumen dalam perkara ini; -----------------Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan selanjutnya disebut BAP; ---------------------Setelah membaca tanggapan atau pembelaan para Terlapor; ------------------------------------
TENTANG DUDUK PERKARA 1 Menimbang bahwa pada tanggal 28 Maret 2008, Sekretariat Komisi menerima Laporan tentang Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Tender Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa, Paket Peningkatan Jalan Sejorong Tetar Lunyuk Tahun Anggaran 2008 selanjutnya disebut Tender;(vide C1) ------------------1
SALINAN 2 Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan Laporan tersebut telah lengkap dan jelas; -------------------3 Menimbang bahwa atas dasar Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut, Ketua Komisi menerbitkan Penetapan No. 204/KPPU/PEN/X2008, tanggal 07 Oktober 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 62/KPPU-L/2008, terhitung mulai tanggal 07 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 17 November 2008, Keputusan No. 315/KPPU/KEP/X/2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Pendahuluan Perkara No. 62/KPPU-L/2008, dan Plt. Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas No. 929.2/SET/DE/ST/X/2008, menugaskan Staf Sekretariat membantu Tim Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara dimaksud; (vide A2, A3, A4) ---------------------------------------------------------------------------------------4 Menimbang bahwa setelah mendapat bukti awal yang cukup dalam proses pemeriksaan,
Tim
Pendahuluan,
Pemeriksa
menyampaikan
disebut
selanjutnya
Laporan
“LHPP”,
Hasil
kepada
Pemeriksaan
Komisi
dengan
merekomendasikan agar Komisi menetapkan Perkara No. 62/KPPU-L/2008 ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; (vide A16) -------------------------------------------------------------5 Menimbang bahwa berdasarkan LHPP tersebut, Ketua Komisi menerbitkan Penetapan No. 226/KPPU/PEN/XI/2008 tanggal 18 November 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 62/KPPU-L/2008, terhitung tanggal 18 November 2008
sampai
dengan
tanggal
18
Februari
2008,
Keputusan
No.
349/KPPU/KEP/XI/2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan,
dan
Plt.
Direktur
Eksekutif
menerbitkan
Surat
Tugas
No.
1119.1/SET/DE/ST/XI/2008, menugaskan Staf Sekretariat membantu Tim Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan perkara dimaksud; (vide A17, A18, A19) ---6 Menimbang bahwa proses Pemeriksaan Lanjutan pada batas waktu yang telah ditentukan
belum
selesai,
Ketua
Komisi
menerbitkan
Keputusan
No.
33/KPPU/KEP/II/2009 tanggal 19 Februari 2009 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 62/KPPU-L/2008, dan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 30/KPPU/PEN/III/2009 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Penanganan Perkara di KPPU terhitung tanggal 19 Februari 2009 sampai dengan tanggal 03 April 2008, Keputusan No. 34/KPPU/KEP/II/2009 tanggal 19 Februari 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan Dalam Perpanjangan Lanjutan Perkara No. 62/KPPU-L/2008, dan Surat Tugas Plt. Direktur Eksekutif No. 110/SET/DE/ST/II/2009, menugaskan Staf Sekretariat membantu Tim Pemeriksa untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara dimaksud; (vide A33, A34, A35) ----------------------------------------------------------------------------7 Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya tugas yang sedang dilaksanakan oleh Ketua Majelis Komisi, Dr. Sukarmi, S.H., M.H., maka untuk membacakan Putusan
2
SALINAN Perkara No. 62/KPPU-L/2008, Ketua Komisi menerbitkan Keputusan No. 121/KPPU/KEP/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara No. 62/KPPU-L/2008; (vide A74) -----------------------------------------------------------------------------------------8 Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa mendapatkan fakta-fakta dugaan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan selanjutnya disebut “LHPL”, kemudian dianalisa dan disimpulkan sebagai berikut: (vide A50) -----------------------------------------------------8.4
Fakta–Fakta ------------------------------------------------------------------------------8.1.1
Perencanaan Pengadaan dan Dokumen Pasca Kualifikasi -----------8.1.1.1
Rencana Pengadaan Paket Pembangunan Jalan Sejorong-TetarLunyuk sepanjang 17,00 KM Tahun Anggaran 2008 dilakukan oleh Perencanaan Pengawasan Jalan dan Jembatan (P2JJ); (vide B2) -----------------------------------------------------------------------
8.1.1.2
Dokumen Pasca Kualifikasi untuk Tender dalam perkara a quo, dibuat oleh Perencanaan Pengawasan Jalan dan Jembatan dengan bantuan konsultan; (vide C10) -----------------------------
8.1.2
Pembentukan Panitia Pengadaan -------------------------------------------8.1.2.1
Pada tanggal 16 November 2007, Pemimpin Pelaksana Kegiatan SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa Tahun Anggaran 2007 (Ir. Made Darmawan) menerbitkan Keputusan
No.
551/KPTS/PJJ-SBW/2007,
tanggal
16
Nopember 2007 tentang Pembentukan Terlapor I, yang susunannya terdiri dari Ir. M. Hidayat sebagai Ketua, Suprapto, S.T. sebagai Sekretaris, A. Burhamnudin, S.T., Bagus P. Aryanto, S.T., dan Hariyanto, S.T., masing-masing sebagai Anggota; (vide C13) --------------------------------------------------8.1.2.2
Sumber anggaran Tender dalam perkara a quo berasal dari APBN Murni; (vide C13) ---------------------------------------------
8.1.2.3
Pada bulan Desember 2007, Terlapor I menyusun dan menerbitkan
Harga
Perkiraan
Sendiri/Owner’s
Estimate
(HPS/OE) sebesar Rp24.999.975.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang data dasarnya diperoleh dari Enginering Estimate (EE), harga dasar setempat dengan mempertimbangkan analisa masing-masing harga satuan bahan Pembangunan Jalan Sejorong-TetarLunyuk; (vide C7) ------------------------------------------------------
3
SALINAN 8.1.3
Kronologis Tender -------------------------------------------------------------8.1.3.1
Pada tanggal 26 November 2007, Terlapor I menerbitkan Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi di Harian Media Indonesia, NTB Post dan melalui siaran di RRI, diantaranya memuat Paket Tender dalam perkara a quo; (vide C13) ----------------------------------------------------------------------
8.1.3.2
Pada tanggal 27 November s/d 17 Desember 2007, Terlapor I menerima 13 (tiga belas) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta tender yaitu: PT Rangga Eka Pratama, PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Tukadmas, PT Sinarbali Bina Karya, PT Nugroho Lestari, Terlapor III, Terlapor IV, PT Sujainco, PT Lancar Sejati, PT Brantas Abipraya, PT Pembangunan Perumahan, PT Data Utama Abadi Nusa, dan PT Metro Lestari Utama; (vide C13) -----------------------------------------------------
8.1.3.3
Pada tanggal 27 November 2007, 11 (sebelas) peserta tender yang mendaftar mengambil Dokumen Penawaran, yaitu: PT. Rangga Eka Pratama, PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Tukadmas, PT Sinarbali Bina Karya, PT Nugroho Lestari, Terlapor III, Terlapor IV, PT Sujainco, PT Brantas Abipraya, PT Pembangunan Perumahan, PT Data Utama Abadi Nusa, dan PT Metro Lestari Utama; (vide C13) --------------------------------
8.1.3.4
Pada tanggal 1 Desember 2007, Terlapor I melaksanakan aanwizjing (Penjelasan Pekerjaan) yang dihadiri oleh 5 (lima) peserta tender, dan pada tanggal yang sama, melakukan Peninjauan Lapangan (SOT) yang dihadiri oleh 5 (lima) peserta tender tersebut, selanjutnya Terlapor I menerbitkan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dan Berita Acara Penjelasan Lapangan (SOT); (vide C13) -----------------------------------------
8.1.3.5
Pada tanggal 10 Desember s/d 17 Desember 2007, 11 (sebelas) peserta tender tersebut mengambil Addenda yang diterbitkan oleh Terlapor I; (vide C13) -------------------------------------------
8.1.3.6
Pada tanggal 18 Desember 2007, 4 (empat) peserta tender yaitu PT Nugroho Lestari, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menyampaikan dokumen penawaran dan pada tanggal yang sama Terlapor I melakukan Pembukaan Penawaran; (vide C13)
8.1.3.7
Pada tanggal 19 Desember 2007, Terlapor I melakukan Evaluasi Koreksi Aritmatik dengan hasil sebagai berikut: (vide C13) ---------------------------------------------------------------------
4
SALINAN Peserta Tender PT Nugroho Lestari Terlapor II Terlapor IV Terlapor III
8.1.3.8
Nilai Penawaran Rp.20.736.090.000 Rp.24.717.005.000 Rp.24.950.759.000 Rp.24.953.888.000
% OE 82,94% 98,87% 99,80% 99,82%
Ranking 1 2 3 4
Pada tanggal 26 s/d 28 Desember 2007, Terlapor I melakukan evaluasi seluruh penawaran dengan hasil sebagai berikut: (vide C13) ---------------------------------------------------------------------
No
1. 2. 3. 4.
Evaluasi Nama Harga Penawaran Perusahaan Adm Teknis Harga Paket Peningkatan Jalan Sejorong Tetar Lunyuk PT Nugroho Rp.20.736.090.000 M M M Lestari Terlapor II Rp.24.717.005.000 M M M Terlapor IV Rp.24.950.759.000 M M M Terlapor III Rp.24.953.888.000 M M M
8.1.3.9
Hasil Evaluasi M M M M
Pada tanggal 29 Desember 2007, Terlapor I melakukan evaluasi kualifikasi dengan hasil sebagai berikut: (vide C13) --
Nama Perusahaan PT Nugroho Lestari
Nilai Penawaran
Hasil
Rp.20.736.090.000
Gugur
Terlapor II
Rp.24.717.005.000
Terlapor IV Terlapor III
Rp.24.950.759.000 Rp.24.953.888.000
Tidak Gugur Gugur Gugur
Alasan - Tujuan Surat Dukungan tidak sesuai dokumen lelang (Addenda) - Nilai Dukungan Keuangan dari Bank kurang dari 10% dari Pagu Dana
Bukti kontrak tidak ada Kemampuan Dasar (KD) tidak memenuhi
8.1.3.10 Pada tanggal 2 Januari 2008, Ketua Terlapor I menyampaikan Laporan Hasil Pelelangan kepada Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa; (vide C13) ------------------------8.1.3.11 Pada tanggal 3 Januari 2008, Terlapor I menyampaikan usulan Penetapan
Calon
Pemenang
kepada
Kepala
SNVT
Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa, calon pemenang yang diusulkan untuk Paket Tender dalam perkara a quo adalah Terlapor II; (vide C13) -----------------------------------------------8.1.3.12 Pada tanggal 4 Januari 2008, Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa menyetujui usulan Terlapor I dan menetapkan Terlapor II sebagai pemenang; (vide C13) ----8.1.3.13 Pada tanggal 4 Januari 2007, Terlapor I mengumumkan pemenang tender, diantaranya pemenang untuk paket Tender dalam perkara a quo yaitu Terlapor II; (vide C13) ----------------
5
SALINAN 8.1.4
Sanggahan ------------------------------------------------------------------------8.1.4.1
Pada
tanggal
7
Januari
2008,
PT
Nugroho
Lestari
menyampaikan sanggahan kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu terhadap Pengumuman Pemenang Paket Tender dalam perkara a quo; (vide C1, C14) ---------------------8.1.4.2
Pada tanggal 9 Januari 2008, Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa menyampaikan Jawaban Sanggahan
kepada
PT
Nugroho
Lestari,
diantaranya
menyatakan bahwa nilai pagu yang tertera dalam Surat Keterangan Dukungan tidak sesuai yang ditentukan dalam Dokumen Lelang; (vide C1, C14) ----------------------------------8.1.4.3
Pada tanggal
15 Januari 2008, PT Nugroho
Lestari
mengirimkan surat sanggahan banding kepada Menteri Pekerjaan Umum; (vide C1, C14) ----------------------------------8.1.4.4
Pada tanggal 5 Februari 2008, dengan surat No. UM.01.11Mn/51 Menteri Pekerjaan Umum menyampaikan Jawaban Sanggahan Banding kepada PT Nugroho Lestari, diantaranya berisi sebagai berikut: (vide C1, C14)------------------------------a. Dalam evaluasi kualifikasi yang dilakukan adalah menilai formulir isian kualifikasi yang disampaikan oleh penyedia jasa dimana formulir isian tentang Modal Kerja tidak memuat alamat tujuan surat dukungan keuangan, sehingga penawaran
Saudara
kesalahan
penulisan
tidak tujuan
dapat
digugurkan
alamat
surat
karena
dukungan
keuangan, dengan demikian sanggahan banding benar; ----b. PT Nugroho Lestari dalam Dokumen Pascakualifikasi telah menyampaikan isian tentang Modal Kerja dengan surat dukungan keuangan dari Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Malang Nomor 045/1140/BPD/CML/SKD/2007 tanggal
13
Desember
Rp5.000.000.000,00
(Lima
2007
dengan
nilai
Milyar
Rupiah)
serta
melampirkan fotocopy-nya. PT Nugroho Lestari tidak dapat digugurkan karena besarnya nilai dukungan bank telah memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 10% dari nilai paket pekerjaan yang dilelang, dengan demikian sanggahan banding benar; ----------------------------------------------------8.1.4.5
Atas dasar butir a dan b tersebut di atas, Menteri Pekerjaan Umum menyimpulkan bahwa proses lelang dan evaluasi
6
SALINAN Tender dalam perkara a quo tidak dilaksanakan sesuai Dokumen Lelang dan Keppres No. 80 Tahun 2003, sehingga akan dilakukan evaluasi ulang; (vide C1, C14) -------------------8.1.4.6
Tembusan surat sebagaimana butir 7.1.4.4. tersebut di atas diantaranya disampaikan kepada Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa dan kepada Terlapor I; (vide C1, C14) ---------------------------------------------------------------------
8.1.5
Evaluasi Ulang -------------------------------------------------------------------8.1.5.1
Pada tanggal 19 s/d 20 Februari 2008, Terlapor I telah melakukan serangkaian klarifikasi dalam rangka melakukan evaluasi ulang, antara lain klarifikasi terhadap surat dukungan yang diterbitkan BPD Jatim Cabang Malang, klarifikasi AMP milik PT Nugroho Lestari kepada Kepala Satker SKPD di Krian, klarifikasi sertifikasi tenaga ahli kepada Sekretaris DPD HPJI Propinsi Jatim; (vide C14, C15) -------------------------------
8.1.5.2
Pada tanggal 19 Februari 2008, atas permintaan Terlapor I, Bank Jatim Cabang Malang mengisi dan menandatangani Lembar Pertanyaan, yang menyatakan bahwa ”nilai dukungan keuangan adalah 15% dari pagu (nilai proyek)”, dan terdapat kekeliruan/salah
ketik
Rp5.000.000.000,00”
dimana
seharusnya
tertulis ”nilai
”pagu dukungan
Rp5.000.000.000,00”; (vide C14, C15) ----------------------------8.1.5.3
Pada tanggal 19 Februari 2008, Terlapor I menerbitkan Berita Acara Evaluasi Ulang Dokumen Kualifikasi, yang pada pokoknya berisi bahwa Surat Keterangan Dukungan Keuangan Nomor 45/1140/BPD/CML/SKD/2007 tanggal 13 Desember 2007 yang diterbitkan oleh PT Bank Jatim Cabang Malang tidak memenuhi syarat, karena: (vide C14) -----------------------8.1.5.3.1 Setelah dilakukan klarifikasi/konfirmasi, PT Bank Jatim
Cabang
kekeliruan/salah
Malang terhadap
telah Surat
mengakui Keterangan
Dukungan Keuangan tersebut;-------------------------8.1.5.3.2 Nilai pagu yang tertera dalam surat Keterangan dukungan Keuangan dari PT Bank Jatim Cabang Malang untuk PT Nugroho Lestari nilai pagu Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) tidak sesuai dengan Nilai Pagu Paket yang dilelangkan
7
SALINAN Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah); ---------------------------------------------------8.1.5.4
Pada tanggal 20 Februari 2008, yaitu setelah Terlapor I menerbitkan Berita Acara sebagaimana butir 7.1.5.3. tersebut di atas, dan atas permintaan Terlapor I, Sekretaris DPD HPJI Propinsi Jawa Timur dan Kepala Satker (Lukman H Madjid) SKPD Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Jawa Timur mengisi dan menandatangani Lembar Pertanyaan; (vide C15) ---------------------------------------------------------------------
8.1.5.5
Pada tanggal 26 Februari 2008, Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan NTB menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Ulang kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII; (vide C14 ) --------------------------------------------
8.1.6
Pengumuman Ulang ------------------------------------------------------------Pada tanggal 5 Maret 2008, Terlapor I menerbitkan Pengumuman Ulang Pemenang Lelang, bahwa pemenang pekerjaan Paket Tender dalam perkara a quo adalah Terlapor II, NPWP 01.001.610.3-051.000 dengan Harga Penawaran Rp24.717.005.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ribu Rupiah) termasuk PPN; (vide C1, C14) ----------------------------------------------------------------------------
8.1.7
Sanggahan Ulang dan Jawaban----------------------------------------------8.1.7.1
Pada tanggal 10 Maret 2008, PT Nugroho Lestari mengirim surat sanggahan terhadap Pengumuman Ulang Lelang kepada Kepala SNVT Pembangunan jalan dan Jembatan NTB; (vide C1) -----------------------------------------------------------------------
8.1.7.2
Pada tanggal 26 Maret 2008, PT Nugroho Lestari kembali mengirimkan surat sanggahan Banding terhadap Pengumuman Ulang Pemenang Lelang kepada Menteri Pekerjaan Umum; (vide C1) -----------------------------------------------------------------
8.1.7.3
Pada tanggal 17 April 2008, dalam Surat Nomor: UM.01.11Mn/223B, Menteri Pekerjaan Umum menyampaikan balasan sanggahan kepada PT Nugroho Lestari, bahwa Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa telah dilaksanakan sesuai ketentuan dokumen lelang dan Keppres 80 Tahun 2003, sanggahan banding tidak benar dan proses pelelangan dapat dilanjutkan; (vide C1) -------------------------------------------------
8
SALINAN 8.1.8
Surat Perjanjian (Kontrak) dan CCO -------------------------------------8.1.8.1
Pada tanggal 28 Januari 2008, Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)
menandatangani
dan
pemenang
Surat
tender
Perjanjian
(Terlapor
(Kontrak)
II)
Paket
Pembangunan Jalan Sejorong-Tetar-Lunyuk sepanjang 17,00 KM Tahun Anggaran 2008; (vide C26) ----------------------------8.1.8.2
Pada tanggal 21 Juli 2008, Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa menerbitkan: -----------------------------8.1.8.2.1 Surat Keputusan tentang Perubahan Pekerjaan Paket Pembangunan Perubahan
Jalan
tersebut
Sejorong-Tetar-Lunyuk.
atas
dasar
Berita
Acara
Penelitian Kontrak tertanggal 18 Juli 2008; (vide C28) -------------------------------------------------------8.1.8.2.2 Surat Perintah Perubahan Pekerjaan (Contract Change
Order/CCO)
diantaranya
berisi
kepada
perubahan
Terlapor terhadap
II,
daftar
kuantitas dan harga seperti terlampir dalam RAB Perubahan; (vide C28) ----------------------------------8.1.8.3
Dalam Surat Keputusan tentang Perubahan Pekerjaan dan Surat Perintah Perubahan Pekerjaan (CCO) tersebut, tidak terdapat ketentuan
terhadap
pengurangan
atau
peniadaan
atau
penghapusan yang berkaitan dengan pekerjaan pengaspalan yang dalam proses pelaksanaan pekerjaannya menggunakan alat AMP; (vide C28) -------------------------------------------------8.5
Fakta Lain ---------------------------------------------------------------------------------Dalam pemeriksaan, Tim Pemeriksa mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan pelaksanaan Tender dalam perkara a quo, sebagai berikut: ---------------8.2.1
Tentang Dukungan Keuangan -----------------------------------------------8.2.1.1
Dalam Dokumen Pasca Kualifikasi dan Dokumen Addenda ditetapkan bahwa nilai Dukungan Keuangan yang harus dipenuhi oleh rekanan sekurang-kurangnya 10% dari nilai Pagu. Dalam Dokumen Pasca Kualifikasi dan Adenda tersebut, tidak terdapat contoh format Surat Keterangan Dukungan Keuangan; (vide C10, C11) -------------------------------------------
8.2.1.2
Pada
tanggal
10
Desember
2007,
dengan
surat
No.
NL/ME/10.12/XII/2007, PT Nugroho Lestari mengajukan Permohonan kepada Bank Jatim Cabang Malang agar
9
SALINAN perusahaannya
dibuatkan
Surat
Keterangan
Dukungan
Keuangan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) untuk kelengkapan Pasca Kualifikasi Paket Tender dalam perkara a quo; (vide C23) --------------------------------------------8.2.1.3
Pada tanggal 13 Desember 2007, Bank Jatim Cabang Malang menerbitkan surat No. 045/1140/BPD/CML/SKD/2007 perihal Surat Keterangan Dukungan Keuangan atas permintaan PT Nugroho Lestari dengan nilai pagu Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar
Rupiah)
untuk
kepentingan
Peningkatan
Jalan
Sejorong-Tetar-Lunyuk sepanjang 17,00 KM, dan pada tanggal 18 Desember 2007, surat dukungan keuangan tersebut dilampirkan dalam dokumen penawaran PT Nugroho Lestari dan diserahkan kepada Terlapor I; (vide C1, C5) ----------------8.2.1.4
Pada tanggal 18 Desember 2007, Direktur Utama PT Nugroho Lestari menandatangani Surat Pernyataan, bahwa Modal Kerja PT Nugroho Lestari senilai Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), dan pernyataan tersebut dilampirkan dalam dokumen penawaran PT Nugroho Lestari; (vide C5) -------------------------
8.2.1.5
Pada tanggal 14 Januari 2008, Bank Jatim Cabang Malang menyampaikan
konfirmasi
kepada
Kepala
SNVT
Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa nilai dukungan keuangan yang kami berikan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), sedangkan Dukungan Kredit Modal Kerja yang kami berikan minimal sebesar 15% dari nilai proyek kepada PT Nugroho Lestari apabila ditunjuk sebagai pemenang lelang; (vide C1) ----------------------------------------------------------------8.2.1.6
Dalam SE Direksi Bank Jatim No. 045/039/KEP/DIR/KRD tanggal 13 Desember 2007, yang dimaksud Kredit Modal Kerja Pola Kepres adalah ”fasilitas kredit modal kerja kepada kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan kontrak kerj dengan plafon tertentu yang pelunasan kreditnya bersumber
dari
pembayaran
termijn
proyek
yang
bersangkutan”; (vide C21) -------------------------------------------8.2.1.7
Pada tanggal 19 Februari 2008, Bank Jatim Cabang Malang mengisi dan menandatangani Lembar Pertanyaan yang diajukan Terlapor I, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ”nilai dukungan keuangan adalah 15% dari pagu (nilai proyek),
10
SALINAN dan terdapat kekeliruan/salah ketik dimana tertulis ”pagu Rp5.000.000.000,00”
seharusnya
”nilai
dukungan
Rp5.000.000.000,00”; (vide C14, C15) ----------------------------8.2.1.8
Kesalahan ketik sebagaimana dimaksud butir 7.2.1.7. tersebut menurut Bank Jatim Cabang Malang adalah terdapat pada kata ”pagu” yang seharusnya diketik/ditulis kata ”dukungan; (vide C14, C15) ---------------------------------------------------------------
8.2.1.9
Dalam memberikan surat dukungan keuangan atas permintaan nasabah untuk kepentingan jasa pekerjaan konstruksi, Bank Jatim Cabang Malang pernah menerbitkan format surat yang sama, redaksi yang sama dan bahasa yang sama, sebagaimana contoh
Surat
Dukungan
Keuangan
No.
045/1168/BPD/CML/SKD/2007 tanggal 28 Desember 2007 yang diberikan kepada PT Nugroho Lestari untuk kepentingan Peningkatan Jalan Seririt-Cekik, dan hal ini tidak menjadi masalah; (vide C20) ---------------------------------------------------8.2.1.10 Berdasarkan Keterangan Saksi Ahli dari Bank DKI, bahwa kata Pagu
sebagaimana
dimaksud
dalam
Surat
Keterangan
Dukungan Keuangan No. 045/1140/BPD/CML/SKD/2007 tanggal 13 Desember 2007 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Malang adalah batas kemauan/komitmen bank dalam memberikan dukungan. (vide B19) ---------------------------------8.2.2
Tentang Asphalt Mixing Plant (AMP) --------------------------------------8.2.2.1
Dalam Dokumen Pasca Kualifikasi dan Addenda ditetapkan, bahwa kebutuhan jenis peralatan yang disyaratkan diantaranya adalah Asphalt Mixing Plant (AMP) yang berkapasitas 50 T/J dengan jumlah 1 (satu) unit; (vide C10, C11) ----------------------
8.2.2.2
Pada tanggal 18 Desember 2007, PT Nugroho Lestari menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Terlapor I dengan melampirkan Daftar Peralatan yang diusulkan, diantaranya mengusulkan 1 (satu) unit jenis peralatan AMP Merek dan type FJHT, MB 650 dalam kondisi baik, kapasitas 52 ton/jam, buatan Tahun 2007, yang merupakan milik sendiri, dan pada waktu PT Nugroho Lestari mengusulkan, alat tersebut berada di Krian; (vide C5) -----------------------------------------------------
8.2.2.3
Pada tanggal sama, Terlapor II menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Terlapor I dengan melampirkan Daftar Peralatan Yang Diusulkan yang terdiri dari 14 (empat belas)
11
SALINAN item alat diantaranya berupa alat AMP, spesifikasi (kapasitas, dimensi) 50 ton/jam, merek dan type TANAKA TSAP-500, NIKO, Shin Sheng, buatan tahun 2000, status milik dan lokasi sekarang Alor/Sumba/Sby. AMP yang diusulkan oleh Terlapor II adalah milik PT Metro Lestariutama; (vide C2) ---------------8.2.2.4
Dalam proses Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, PT Metro Lestari Utama menyerahkan dokumen kepada Tim Pemeriksa diantaranya berupa Daftar Peralatan Untuk Melaksanakan Pekerjaan diantaranya peralatan AMP merek dan type NIKO NAP 500, buatan tahun 1998, Ukuran/Kapasitas 30-40 T/J, Daya (HP) 135 HP; (vide C33)---------------------------------------
8.2.2.5
Dalam
pemeriksaan,
PT
Adhi
Karya
(Persero)
Tbk.
menyerahkan surat dan atau dokumen kepada Tim Pemeriksa berupa Daftar Harga Dasar Satuan Alat, yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) item alat diantaranya Harga alat AMP E01, 150 HP, kapasitas 50.00 T/J, usia 3 (tiga) tahun, dengan biaya sewa alat/jam Rp1.108.926.55; (vide C41) ------------------------8.2.2.6
Dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa memperoleh surat dan atau dokumen dari PT Metro Lestariutama berupa Daftar Peralatan untuk Pelaksanaan Pekerjaan, diantaranya alat AMP, jumlah 1 (satu) unit, buatan tahun 1998, merk dan type NIKO NAP 500, ukuran/kapasitas 30-40 T/J, Daya 135 HP; (vide C33) ---------------------------------------------------------------------
8.2.2.7
Pada tanggal 20 Februari 2008, Kepala Satker (Lukman H Madjid) SKPD Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Jawa Timur mengisi dan menandatangani Lembar Pertanyaan yang diajukan Terlapor I, diantaranya menyatakan bahwa “Peralatan AMP yang bekerja pada paket peningkatan jalan Krian-Mojosari adalah milik PT Tripalindo dan PT Anugerah Karya Agra Sentosa, dan sesuai dengan komitmen dan kebutuhan yang ada di paket tersebut di atas tentu kami tidak mengijinkan AMP dimobilisasi ke paket lain”; (vide C15) ------
8.2.2.8
Pernyataan Kepala Satker tersebut secara tegas dibantah oleh PT Nugroho Lestari sebagai pemilik AMP, bahwa pernyataan Kepala Satker tersebut tidak atas sepengetahuan dan seijin PT Anugerah Karya Agra Sentosa; (vide B5) --------------------------
8.2.2.9
AMP sebagaimana dimaksud butir 7.2.2.7 tersebut, adalah milik PT Anugerah Karya Agra Sentosa yang digunakan untuk
12
SALINAN Proyek Jalan Krian-Mojosari, dan tidak akan dipinjamkan kepada PT Nugroho Lestari, dan dan posisi AMP milik PT Tripalindo pada saat itu berada di Desa Bulusari, Kecamatan Japanan, Kabupaten Pasuruan; (vide B14) ------------------------8.2.2.10 Dalam Technical Justification dan Contract Change Order (CCO) tertanggal 21 Juli 2008, tidak terdapat perubahan (tambah/kurang) pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan yang menggunakan alat AMP untuk memproduksi hot mix; (vide C27, C28)--------------------------------------------------------8.2.2.11 Dalam melaksanakan pekerjaan Paket Peningkatan Jalan Sejorong-Tetar-Lunyuk sepanjang 17,00 KM, alat AMP tidak digunakan, dan penyelesaian pekerjaan jalan tersebut tidak menggunakan hot mix; (vide B16) ---------------------------------8.2.3
Tentang Sertifikasi Tenaga Ahli --------------------------------------------8.2.3.1
Dalam Dokumen Pasca Kualifikasi dan Addenda ditetapkan, bahwa tenaga ahli dan tenaga trampil yang disediakan oleh penyedia jasa harus memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) dan bagi yang tidak memiliki SKA/SKT tidak dinilai; (vide C10. C11) ---------------------------
8.2.3.2
Pada tanggal 18 Desember 2007, Terlapor II menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Terlapor I dengan melampirkan 6 (enam) fotocopy SKA dari personil yang diusulkan, 5 (lima) SKA tersebut diterbitkan oleh Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI), dan 1 (satu) diterbitkan oleh Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia; (vide C2) ------------------------------------------
8.2.3.3
Pada tanggal yang sama PT Nugroho Lestari menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Terlapor I dan tidak melampirkan SKA dari personil yang diusulkan. Pada saat menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut, tenaga ahli PT Nugroho Lestari baru lulus dan belum mendapat sertikat. Dalam Hasil Evaluasi Kualifikasi tanggal 29 Desember 2007, tidak dijadikan alasan gugurnya PT Nugroho Lestari; (vide C5) --------------------------
8.2.3.4
Pada tanggal 20 Februari 2008, atas permintaan Terlapor I, Sekretaris I DPD HPJI Propinsi Jatim (Ir. Intiarini, M.T.) mengisi dan menandatangani Lembar Pertanyaan dengan melampirkan
surat
pernyataan
yang
pada
pokoknya
menyatakan bahwa Tenaga Ahli yang ditawarkan oleh
PT
Nugroho Lestari telah mendapat Surat Keterangan telah lulus
13
SALINAN dalam pengujian sertifikasi tenaga ahli, namun belum mendapat sertifikat keahlian; (vide C15) --------------------------8.2.4
Tentang Daftar Harga Peralatan --------------------------------------------8.2.4.1
Daftar Harga Peralatan Terlapor II yang ditunjukkan oleh Terlapor I adalah dokumen berupa Analisa Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) item alat; (vide C2)-----------------------------------------------------
8.2.4.2
Daftar Harga Peralatan yang ditunjukan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dalam pemeriksaan adalah dokumen berupa Daftar Harga Dasar Satuan Alat yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) item alat yang tidak terdapat dalam Dokumen Penawaran Terlapor II yang disampaikan oleh Terlapor I kepada Komisi; (vide C41) --------------------------------------------------------------
8.2.4.3
Dalam
pemeriksaan,
PT
Adhi
Karya
(Persero)
Tbk.
menyerahkan surat dan atau dokumen kepada Tim Pemeriksa berupa Daftar Harga Dasar Satuan Alat, yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) item alat. Dokumen tersebut tidak dibubuhi stempel Terlapor II, dan tidak terdapat dalam file Dokumen Penawaran Terlapor II yang disampaikan oleh Terlapor I kepada Komisi; (vide C41) ------------------------------------------8.2.5
Tentang Kemampuan Dasar -------------------------------------------------8.2.5.1
Kemampuan Dasar (KD) Terlapor IV, PT Nugroho Lestari, Terlapor III dan Terlapor II yang tertulis dalam Dokumen Penawaran adalah: (vide C2,C3,C4, C5) --------------------------Nama Perusahaan Terlapor IV PT. Nugroho Lestari Terlapor III Terlapor II
8.2.5.2
Kemampuan Dasar Rp 14.390.848.618,00 Rp 63.529.844.061,13 Rp 355.680.000.000,00 Rp 518.439.752.792,00
Nilai proyek tertinggi yang dikerjakan Terlapor III adalah Rp27.728.750.500,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) yang terdapat dalam Dokumen Penawaran adalah untuk pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi; (vide C3) --
8.2.5.3
Nilai kontrak tertinggi yang pernah dikerjakan Terlapor IV hanya bernilai Rp7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah), maka KD 2xNPt hanya mencapai Rp14.000.000.000,00 (Empat Belas Milyar Rupiah); (vide C4) -------------------------------------
14
SALINAN 8.2.6
Tentang Kesamaan Dokumen Penawaran --------------------------------8.2.6.1
Uraian Analisa Harga Satuan (Analisa EI-21) pada butir 5 Dokumen Penawaran milik Terlapor II dan milik Terlapor III terdapat kesamaan kesalahan penulisan “PEREKEMAN”; (vide C2, C3)------------------------------------------------------------
8.2.6.2
Uraian Harga Satuan (Analisa EI-634) item pembayaran No: 6.3 (4) pada butir 7 Lataston-Lapis Pondasi (HRS-Base) Dokumen Penawaran milik Terlapor II dan milik Terlapor III terdapat
kesamaan
kesalahan
penulisan
yaitu
Faktor
”kehilanganmaterial”; (vide C2, C3)-----------------------------8.2.6.3
Uraian Analisa Alat milik Terlapor III dan Terlapor IV, terdapat
kesamaan
format
dan
kesalahan
penulisan
”Keofisien”; (vide C3, C4)-------------------------------------------8.2.6.4
Lampiran Metode Pelaksanaan Romawi III Uraian Jenis dan Urutan Pelaksanaan Pekerjaan milik Terlapor III dan milik Terlapor IV terdapat kesamaan format penulisan, namun terdapat perbedaan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan untuk Terlapor III adalah 240 hari, Terlapor IV adalah 210 hari sedangkan untuk Terlapor II adalah 330 hari; (vide C2, C3, C4)
8.2.6.5
Kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen sebagaimana dimaksud di atas, berasal dari format yang terdapat pada Buku Panduan Analisa Harga Satuan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum pada Tahun 1995, yang dijadikan acuan bagi para peserta lelang; (vide C12)------
8.2.7
Tentang Kontrak ----------------------------------------------------------------8.2.7.1
Dalam Dokumen Pasca Kualifikasi dan Addenda ditetapkan bahwa
penyedia
jasa
harus
memenuhi
kelengkapan
adminnistrasi, diantaranya Daftar Pengalaman Perusahaan selama 7 (tujuh) tahun terakhir, kecuali Penyedia jasa/ perusahaan pemborongan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun, dan bila kekurangan data administrasi/tidak lengkap maka BU tersebut dinyatakan Gugur/Tidak Lulus PQ (tidak dilakukan penilaian selanjutnya); (vide C10, C11)---------------8.2.7.2
Pada tanggal 18 Januari 2007, Terlapor IV menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Terlapor I dengan melampirkan Daftar Pengalaman Pekerjaan, tetapi tidak melampirkan bukti kontrak; (vide C4) ------------------------------------------------------
15
SALINAN 8.2.8
Tentang Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) dan Addendum I ----------------------------------------------------------------------8.2.8.1
Pada tanggal 4 Desember 2007 antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
dengan
PT
Metro
Lestariutama
menandatangani
Perjanjian Kemitraan KSO dalam rangka mengikuti Tender dalam perkara a quo secara bersama-sama, diantaranya berisi klausul bahwa ”KSO ini ditetapkan dengan nama ”ADHI– METRO JO” (Terlapor II); (vide C2) ------------------------------8.2.8.2
Dalam perjanjian tertanggal 4 Desember 2007 tersebut, tidak terdapat klausul, bahwa jika Terlapor II menjadi pemenang tender, akan dibuat addendum dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Sejorong-Tetar-Lunyuk; (vide C2) -----------------------------------------------------------------------
8.2.8.3
Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, pihak PT Adhi Karya (Persero) Tbk. memberi keterangan, bahwa tidak ada perjanjian untuk pekerjaan di lapangan, hanya ada pertemuan dengan PT Metro Lestariutama untuk membahas operasional di lapangan; (vide B3) -----------------------------------------------------------------
8.2.8.4
Dalam proses Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, PT Metro Lestariutama menyerahkan dokumen kepada Tim Pemeriksa diantaranya berupa Addendum I Perjanjian Kemitraan KSO tertanggal 28 Januari 2008 yang ditandatangani oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dengan PT Metro Lestariutama, dan dalam addendum tersebut tidak terdapat lampiran pembagian lingkup kerja (Job Portion) dan daftar peralatan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Sejorong-Tetar-Lunyuk sepanjang 17,00 KM; (vide C32)
8.6
Analisa --------------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Tim Pemeriksa menganalisa sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------------8.3.1
Dugaan Persekongkolan Vertikal -------------------------------------------8.3.1.1
Bahwa tindakan Terlapor I yang berkaitan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam butir 3.9, 5.1, 5.2 dan butir 5.3 di LHPL, menunjukan bahwa langsung maupun tidak langsung Terlapor I tidak mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat dan tidak berusaha menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, karena: ----------------------------------------------------------
16
SALINAN 8.3.1.1.1 pada saat melakukan evaluasi kualifikasi, Terlapor I kurang teliti membaca Surat Dukungan Keuangan Bank
Jatim
Cabang
Malang
045/1140/BPD/CML/SKD/2007
tanggal
No. 13
Desember 2007, bahwa tujuan surat keterangan dukungan
tersebut
Peningkatan
jelas
Jalan
untuk
kepentingan
Sejorong-Tetar-Lunyuk
sepanjang 17,00 KM, dan dukungan keuangan yang diberikan oleh Bank Jatim Cabang Malang kepada PT. Nugroho Lestari apabila ditunjuk sebagai pemenang pelelangan minimal 15% dari nilai Pagu; ------------------------------------------------------8.3.1.1.2 pada saat melakukan evaluasi ulang, Terlapor I tidak mempertimbangkan surat dari Bank Jatim Cabang Malang tertanggal 14 Januari 2008, yang berbunyi: ”nilai dukungan keuangan yang kami berikan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) sedangkan Dukungan Kredit Modal Kerja yang kami berikan minimal sebesar 15% dari nilai proyek kepada PT Nugroho Lestari apabila ditunjuk sebagai pemenang lelang”, yang mana surat tersebut merupakan konfirmasi terhadap pengertian tentang 15% dari nilai Pagu; -----------8.3.1.1.3 menurut penafsiran Terlapor I kekeliruan/salah ketik yang terdapat dalam Surat Keterangan Dukungan Keuangan 13 Desember 2007 adalah terhadap
kata
”pagu”
yang
seharusnya
diketik/ditulis kata ”dukungan”. Kesalahan ketik tersebut
terdapat
Rp5.000.000.000,00
pada
kalimat
Pagu:
dan bukan pada kalimat
minimal 15% dari nilai Pagu, sehingga nilai dukungan keuangan PT Nugroho Lestari melebihi batas sekurang-kurangnya 10% dari nilai pagu yang ditetapkan dalam Addenda Lelang; ------------------8.3.1.1.4 Pihak Bank Jatim Cabang Malang dalam setiap menerbitkan
Surat
Dukungan,
tidak
pernah
mempertimbangkan berapa nilai pagu proyek yang ditenderkan,
akan
tetapi
pihak
Bank
hanya
17
SALINAN mempertibangkan kebijakan besarnya pagu atau plafon Bank yang dapat diberikan kepada pemohon; 8.3.1.2
Bahwa tindakan Terlapor I yang berkaitan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam butir 3.9 di LHPL, menunjukan bahwa Terlapor I tidak berusaha mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat, karena: ------------------------8.3.1.2.1 harga yang ditawarkan oleh Terlapor II jauh lebih tinggi dari harga yang ditawarkan oleh PT Nugroho Lestari; ----------------------------------------------------8.3.1.2.2 walaupun
PT
Nugroho
Lestari
mengajukan
penawaran lebih rendah dari Terlapor II, tetapi jika ditunjuk sebagai pemenang lelang, PT Nugroho Lestari akan mendapat keuntungan 10 %; -----------8.3.1.3
Bahwa tindakan Terlapor I yang berkaitan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam butir 7.2.2 tentang AMP di atas, menunjukan bahwa Terlapor I tidak adil/diskriminatif, dengan tidak memberikan perlakuan yang sama bagi semua peserta tender dan hanya mengarah untuk memenangkan pihak tertentu, karena: -------------------------------------------------------8.3.1.3.1 dalam Dokumen Penawaran PT Nugroho Lestari, jelas terbaca bahwa AMP yang diusulkan adalah milik sendiri dan bukan sewa; ------------------------8.3.1.3.2 dalam Hasil Evaluasi Kualifikasi tertanggal 29 Desember 2007 dan Berita Acara Evaluasi Ulang Dokumen Kualifikasi tertanggal 19 Februari 2008, tidak terdapat alasan atau pertimbangan yang berkaitan dengan Asphalt Mixing Plant (AMP); ----8.3.1.3.3 Lembar Pertanyaan tidak pula disampaikan atau dimintakan untuk dijawab oleh pihak lainnya yang memiliki AMP dan AMP-nya dipinjam/disewa oleh peserta tender lainnya yang tidak memiliki AMP di lokasi pekerjaan; -----------------------------------------8.3.1.3.4 Lembar Pertanyaan tertanggal 20 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Lukman H Madjid dan Terlapor I, dibuat setelah Terlapor I menerbitkan Berita Acara Evaluasi Ulang Dokumen Kualifikasi tanggal 19 Februari 2008; -------------------------------
18
SALINAN 8.3.1.3.5 pernyataan Lukman H Madjid bahwa “kami tidak mengijinkan AMP dimobilisasi ke paket lain” yang tertuang dalam Lembar Pertanyaan tertanggal 20 Februari 2008 tersebut tidak sepengetahuan atau tidak diketahui oleh pemilik AMP tersebut. ---------8.3.1.3.6 Semua proses klarifikasi yang dilakukan Terlapor I sebagaimana tersebut dalam butir 7.3.1.3.5 di atas, menunjukkan tindakan Panitia kepada PT Nugroho Lestari
cenderung
mencari
kesalahan,
yang
seharusnya evaluasi ulang hanya ditujukan untuk mengklarifikasi Surat Dukungan saja; ---------------8.3.1.4
Bahwa tindakan Terlapor I yang berkaitan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam butir 7.2.2. tentang AMP diatas, menunjukan bahwa Terlapor I telah memberi keuntungan kepada pihak tertentu, karena: --------------------------------------8.3.1.4.1 dalam Hasil Evaluasi Kualifikasi tertanggal 29 Desember 2007 dan Berita Acara Evaluasi Ulang Dokumen Kualifikasi tertanggal 19 Februari 2008, tidak terdapat alasan atau pertimbangan yang berkaitan dengan STA terhadap peserta tender yang tidak melampirkan STA personil yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran; --------------------------8.3.1.4.2 setelah Terlapor II ditetapkan sebagai pemenang tender, Terlapor I tidak meminta Terlapor II untuk melakukan verifikasi agar memperlihatkan STA asli dari personil yang diusulkan Terlapor II kepada Terlapor I; -------------------------------------------------
8.3.1.5
Bahwa tindakan Terlapor I yang berkaitan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam butir 7.1.3.9. di atas, menunjukan bahwa Terlapor I telah memberi keuntungan kepada pihak tertentu, karena: Kemampuan Dasar PT Nugroho Lestari lebih kecil dari Kemampuan Dasar Terlapor III, tidak memenuhinya Kemampuan Dasar PT Nugroho Lestari tersebut oleh Terlapor I tidak dijadikan alasan gugurnya PT Nugroho Lestari; ----------
8.3.1.6
Bahwa tindakan Terlapor I yang berkaitan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam butir 7.1.3.9 di atas, menunjukkan bahwa Terlapor I telah memberi keuntungan kepada pihak
19
SALINAN tertentu karena tidak memperhitungkan KD sesuai dengan ketentuan: --------------------------------------------------------------8.3.1.6.1 Penilaian KD untuk bidang yang sama harus mendapat nilai 100 %; ----------------------------------8.3.1.6.2 Sedangkan
KD
untuk
Terlapor
III
sebesar
Rp27.728.750.500,00 untuk pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi adalah termasuk Sub Bidang yang sama seharusnya mendapatkan nilai 50 %; ----------8.3.1.7
Bahwa tindakan Terlapor I yang berkaitan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam butir 7.2.3 di atas tentang Sertifikat Tenaga Ahli, menunjukan Terlapor I dalam melaksanakan tugasnya kurang profesional atau kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, karena Daftar Harga Peralatan yang ditunjukkan Terlapor I dengan yang ditunjukkan dan disampaikan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. kepada Tim Pemeriksa berbeda yaitu Daftar Harga Dasar Satuan Alat yang sebenarnya tidak dilampirkan dalam Dokumen Penawaran Terlapor II, terbukti Daftar Harga Dasar Satuan Alat tersebut tidak dibubuhi stempel Terlapor II sebagaimana
terdapat
dalam
dokumen-dokumen
yang
dilampirkan dalam Dokumen Penawaran Terlapor I; -----------8.3.1.8
Berdasarkan analisa tersebut diatas, maka, Terlapor I terbukti melakukan persekongkolan vertikal untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor II sebagai pemenang tender; ---------------
8.3.2
Dugaan Persekongkolan Horizontal ----------------------------------------8.3.2.1
Berkaitan dengan Kesamaan Dokumen Penawaran ---------8.3.2.1.1 Bahwa terjadinya kesamaan kesalahan penulisan dalam uraian Analisa Harga Satuan tentang “PEREKEMAN” dan ”kehilanganmaterial” yang terdapat dalam dokumen penawaran Terlapor II dan dokumen penawaran Terlapor III, dan kesamaan kesalahan penulisan tentang ”Keofisien”, yang terdapat dalam dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV, bukan merupakan kesalahan yang sengaja dilakukan oleh para peserta tender tersebut, tetapi kesalahan ketik yang terdapat dalam Buku Panduan Analisa Harga Satuan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Departemen Pekerjaan
20
SALINAN Umum pada Tahun 1995 yang dijadikan acuan bagi para peserta tender sebagai dasar perhitungan dalam menyampaikan
penawaran
untuk
pekerjaan
penanganan jalan; ---------------------------------------8.3.2.1.2 Dengan demikian, berkaitan dengan dugaan adanya Kesamaan Dokumen Penawaran, maka Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak terbukti melakukan
persekongkolan
horinzontal
untuk
mengatur dan atau menentukan pemenang tender; 8.3.2.2
Berkaitan dengan Kontrak ----------------------------------------8.3.2.2.1 Bahwa dengan tidak dilampirkannya surat dan atau dokumen berupa ”Kontrak” sebagai bukti atas pengalaman pekerjaan Terlapor IV yang pernah dikerjakan selama 7 (tujuh) tahun terakhir ke dalam dokumen penawaran, menunjukan bahwa Terlapor IV dan Terlapor III dengan sengaja telah tidak memenuhi salah satu syarat/kriteria yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pasca Kualifikasi dan Addenda, karena: --------------------------------------8.3.2.2.1.1
Terlapor III telah menerima dan membaca
dokumen
Dokumen
Pasca
lelang
Kualifikasi
atau dan
Addenda sangat mengetahui bahwa ”bila
kekurangan
administrasi/tidak dinyatakan
lengkap
gugur/tidak
Penilaian
data akan
dilanjutkan
selanjutnya,
dan
Pengalaman Pekerjaan yang dinilai adalah
yang
penyelesaian
disertai
pekerjaan
baik
bukti oleh
pengguna jasa/pemberi pekerjaan” ; -8.3.2.2.1.2
Terlapor IV telah menerima dan membaca
dokumen
Dokumen
Pasca
lelang
Kualifikasi
atau dan
Addenda sangat mengetahui bahwa dalam dokumen lelang tersebut telah ditetapkan bahwa ”bila kekurangan data administrasi/tidak lengkap akan
21
SALINAN dinyatakan
gugur/tidak
dilanjutkan
Penilaian selanjutnya, dan Pengalaman Pekerjaan yang dinilai adalah yang disertai bukti penyelesaian pekerjaan baik
oleh
pengguna
jasa/pemberi
pekerjaan”; -------------------------------8.3.2.2.1.3
Terlapor IV telah melampirkan Daftar Pengalaman
Pekerjaan
dalam
Dokumen Penawaran tertanggal 18 Desember 2007, akan tetapi dokumen berupa Kontrak yang merupakan bukti adanya
pekerjaan
tersebut
tidak
dilampirkan; -----------------------------8.3.2.2.2 Berdasarkan analisa tersebut yang berkaitan dengan Kontrak, maka Terlapor IV terbukti melakukan persekongkolan horizontal untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender dalam hal ini Terlapor II, dengan tidak memberikan data atau dokumen sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam addenda lelang; ----------------------------------8.4
Kesimpulan --------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan analisa tersebut di atas, Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Tender dalam Perkara a quo telah terjadi persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II dan persekongkolan horizontal, yang dilakukan oleh Terlapor IV dengan Terlapor II yang diduga melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----------
9 Menimbang bahwa setelah jangka waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan berakhir, Komisi menerbitkan Penetapan No. 35/KPPU/PEN/IV/2009 tanggal 06 April 2009 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara No.62/KPPU-L/2008 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 06 April 2009 sampai dengan tanggal 19 Mei 2009, Keputusan Komisi No. 102/KPPU/KEP/IV/2008 tanggal 06 April 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara No.62/KPPU-L/2008 yaitu: Dr. Sukarmi, SH., M.H. sebagai Ketua, Didik Akhmadi, A.K., M. Comm dan Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M. masing-masing sebagai Anggota, dan Keputusan Komisi No. 110/KPPU/KEP/IV/2008 tanggal 24 April 2009 tentang Penggantian Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara No.62/KPPU-L/2008, serta menerbitkan Surat Tugas Plt. Direktur Eksekutif
22
SALINAN No. 243/SET/DE/ST/IV/2009, menugaskan Staf Sekretariat membantu Majelis Komisi untuk melakukan sidang Majelis perkara dimaksud; (vide A51, A52, A53 A58) ------------------------------------------------------------------------------------------------10 Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya tugas yang sedang dilaksanakan oleh Ketua Majelis Komisi, Dr. Sukarmi, S.H., M.H., maka untuk membacakan Putusan Perkara No. 62/KPPU-L/2008, Ketua Komisi menerbitkan Keputusan No. 121/KPPU/KEP/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara No. 62/KPPU-L/2008; (vide A74) -----------------------------------------------------------------------------------------11 Menimbang bahwa dalam pelaksanaan Sidang Majelis Komisi, para Terlapor telah menyampaikan pendapat atau pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------11.1. Pendapat atau Pembelaan dari Terlapor I; (vide A64)---------------------------11.1.1.
Terlapor I berpendapat bahwa beberapa “fakta lain” pada dasarnya bukan atau tidak layak untuk dikategorikan sebagai “fakta”, sehingga tidak layak juga untuk dipergunakan dalam menggambarkan ada tidaknya persekongkolan. Akibatnya Hasil Pemeriksaan ini secara hukum menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, “tidak terdapat contoh format Surat Keterangan Dukungan Keuangan” namun hal itu tidak dapat dipergunakan untuk menyalahkan panitia, demikian juga dengan fakta lainnya; -----------------------------------------
11.1.2.
Tim Pemeriksa menyebutkan “tidak terdapat contoh format Surat Keterangan Dukungan Keuangan“, dalam uraian selanjutnya fakta ini kemudian dipergunakan oleh Tim Pemeriksa untuk membawa ke arah kesimpulan “panitia tidak mencegah dan menghindari terjadi persaingan tidak sehat”; -------------------------------------------------------
11.1.3.
Dalam menyelenggarakan tender, Terlapor I tidak bertindak sesuka hati atau semaunya sendiri, namun Terlapor I bertindak dengan mendasarkan
peraturan-peraturan
yang
berlaku
sebagai
dasar
pelaksanaan tender, antara lain Keppres 80 tahun 2003, beserta perubahan-perubahannya; -----------------------------------------------------11.1.4.
Tidak ada satu ketentuan pun yang mewajibkan panitia harus memberikan contoh format surat keterangan keuangan, sehingga tindakan Terlapor I yang tidak memberikan contoh format surat keterangan keuangan jelas bukan merupakan “kesalahan” ataupun tidak dapat dipergunakan sebagai indikasi Terlapor I selaku panitia telah memberikan keuntungan kepada peserta tender yang lain; ---------
23
SALINAN 11.1.5.
Bank Jatim Cabang Malang pernah menerbitkan format surat yang sama, redaksi yang sama dan bahasa yang sama sebagaimana contoh Surat Dukungan Keuangan Nomor: 045/1168/BPD/CML/SKD/2007 tanggal 28 Desember 2007 yang diberikan kepada PT Nugroho Lestari untuk kepentingan Peningkatan Jalan Serikit–Ceki hal ini tidak menjadi masalah”, jelas pernyataan yang tidak beralasan dan tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menyalahkan Terlapor I karena faktanya dokumen tersebut dipergunakan untuk persyaratan tender yangb berbeda dan tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang berbeda pula; --------------------------------------------------------------------
11.1.6.
Pada tender Jalan Serikit–Ceki, yang pada saat itu panitia tender Peningkatan Jalan Serikit–Ceki tidak mempermasalahkan Surat Nomor 045/1168/BPD/CML/SKD/2007 maka kejadian pada tender Jalan Serikit–Ceki tetap tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk “menyalahkan” tindakan Terlapor I karena: -------------------------------a. tindakan
Terlapor
I
tersebut
didasarkan
pada
peraturan
lelang/tender; ---------------------------------------------------------------b. tindakan/sikap Panitia Tender Jalan Serikit–Ceki bukan/tidak termasuk peraturan, serta tidak dapat disejajarkan/disamakan dengan peraturan perundangan, sehingga Terlapor I tidak perlu mempergunakan sebagai pedoman ataupun dasar tindakannya; ----c. Terlapor I tidak pernah mengetahui kejadian tersebut; --------------Oleh
karenanya,
pendapat
Tim
Pemeriksa
tersebut
harus
dikesampingkan; ---------------------------------------------------------------11.1.7.
Apabila Tim Pemeriksa memahami dengan baik proses tender/lelang, maka fakta-fakta lain yaitu tentang Ashpalt Mixing Plant (AMP), tentang Sertifikat Tenaga Ahli, tentang Daftar Harga Peralatan, tentang Kemampuan Dasar, tentang Kesamaan Dokumen, tentang Kontrak, tentang
Addendum,
tidak
menunjukkan
dugaan
adanya
persekongkolan baik vertikal maupun horizontal;-------------------------11.1.8.
Tidak beralasan dan terlalu mengada-ada atas analisa Tim Pemeriksa dalam membuktikan adanya persekongkolan vertikal yang didasarkan fakta pada butir 3.9, 5.1, 5.2, dan 5.3, analisa dalam LHPL tersebut menunjukkan Tim Pemeriksa tidak memahami prosedur tender. Perlu disampaikan bahwa proses evaluasi tender sudah dilakukan sesuai Keppres 80 tahun 2003; --------------------------------------------------------
11.1.9.
Pada tahap evaluasi kualifikasi terhadap “penilaian keuangan”, khusunya pada surat dukungan keuangan yang diberikan kepada PT
24
SALINAN Nugroho Lestari dari Bank Jatim Cabang Malang berupa surat No. 045/1140/BPD/CML/SKD/2007 tanggal 13 Desember 2007 tidak memenuhi persyaratan, karena: ----------------------------------------------a. “Salah Alamat”, dalam surat keterangan dukungan keuangan ditujukan: “Kepada Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Propinsi NTB T.A 2008, Jl. Gunung Kerinci No. 03, Mataram Telp: (0370) 631318”, seharusnya sesuai dengan dokumen lelang ditujukan kepada: “Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan jembatan Sumbawa”; ------------------------------------------------Ketentuan yang mengatur alamat tujuan surat dukungan diatur dalam Addenda halaman 15, bagian “lain-lain”; ----------------------Bahwa kesalahan tersebut sangat substansial mengingat “Obyek” yang menjadi tujuan sangat berbeda; -----------------------------------b. “Pagu” yang diberikan Bank Jatim tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen lelang, dalam surat tersebut disebutkan bahwa “… sebagai pemenang pelelangan minimal 15% dari nilai pagu”. Selanjutnya dalam surat tersebut diterangkan pula bahwa “Nilai Pagu: Rp5.000.000.000.00 (Lima Milyar Rupiah)”; Dalam isi surat dukungan yang diberikan oleh Bank Jatim Cabang Malang tersebut sangatlah jelas, bahwa bank hanya memberikan dukungan keuangan kepada PT Nugroho Lestari sebesar 15 % x Rp5.000.000.000,00 = Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dukungan sebesar itu jelas tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Keppres 80 tahun 2003 Bab II A.1.b.1.I. Oleh karena dukungan Bank Jatim Cabang Malang terhqadap PT Nugroho Lestari hanya sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka PT Nugroho Lestari tidak lulus/gugur pada tahap kualifikasi; -------------------------------11.1.10. Adapun dasar hukum yang dipergunakan oleh Terlapor I untuk menyatakan PT Nugroho Lestari gugur adalah Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004 pada: ------------------------------------------------Bab II, B. d.14 yang menyatakan “memiliki surat dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi sekurang-kurangnya 10 % dari nilai paket pekerjaan”; ----------------------------------------------------------------------Dan Bab II, C.2).a) yang menyatakan “penyedia jasa yang tidak menyerahkan dukungan bank sekurang-kurangnya 10 % dari nilai
25
SALINAN paket yang akan dilelangkan (perkiraan nilai pekerjaan dari pengumuman lelang), dinyatakan gugur dan selanjutnya tidak dinilai”; 11.1.11. Karena PT Nugroho Lestari sudah tidak lulus/gugur pada tahap evaluasi kualifikasi khususnya penilaian keuangan (dukungan bank) sehingga Terlapor I tidak perlu lagi untuk memeriksa dan menilai persyaratan PT Nugroho Lestari pada tahapan berikutnya; --------------11.1.12. Sehingga sesuai dengan ketentuan di atas, tidak relevan lagi analisa yang disampaikan Tim Pemeriksa yang telah mempertanyakan alasan gugurnya
PT Nugroho
Lestari dengan cara membahas
dan
memperbandingkan KD PT Nugroho Lestari dengan PT Bahagia Bangunnusa; --------------------------------------------------------------------11.1.13. Bahwa Terlapor I tidak mengetahui dokumen apa saja yang telah diserahkan oleh Terlapor II kepada Tim Pemeriksa, yang pasti pada saat Tim Pemeriksa memeriksa Terlapor I, Terlapor I telah menunjukkan daftar harga alat yang ada dalam dokumen penawaran PT Adhi–Metro JO; ------------------------------------------------------------11.1.14. Terlapor I tidak mengerti maksud analisa Tim Pemeriksa halaman 14 butir 1.2 yang menyatakan ”Panitia lelang tidak berusaha mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat, karena ...”, dengan mempergunakan alasan apa, sehingga Tim Pemeriksa berkesimpulan seperti itu; -----------------------------------------------------------------------11.1.15. Untuk menentukan pemenang lelang Terlapor I tidak hanya mendasarkan pada rendah-tingginya harga penawaran, masih ada persyaratan lain yang harus pula dipenuhi. Untuk lebih memperjelas Terlapor I menyalin kembali ketentuan yang mengatur penentuan pemenang lelang yang diatur dalam Lampiran I Keppres No. 80 tahun 2003, Bab II, A, 1.i tentang “Penetapan Pemenang Lelang” yang berbunyi: Panitia/pejabat pengadaan menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti: ---------------------a. Penawaran memenuhi syarat administrasi dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; -------b. Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah responsif; ----Yang dimaksud “responsif” adalah bahwa peserta lelang harus memenuhi data-data yang sesuai dengan yang diperyaratkan oleh dokumen lelang. Dengan demikian harga rendah saja tidak menjamin menang tender. Hal ini didukung pula dengan ketentuan Keppres 80 Bab II, 1,i, 1) d) yang pada pokoknya menyatakan bahwa penawaran yang terendah yang memenuhi syarat; --------------------------------------
26
SALINAN 11.1.16. Tim Pemeriksa seharusnya tidak mempergunakan keterangan sepihak dari PT Nugroho Lestari yang menyatakan ”dirinya akan memperoleh keuntungan 10% apabila ditetapkan sebagai pemenang” mengingat keterangan PT Nugroho Lestari tersebut tidak didukung oleh bukti atau fakta lain yang mendukung; --------------------------------------------------11.1.17. Dengan demikian analisa Tim Pemeriksa pada angka 1.2 tersebut harus dikesampingkan; --------------------------------------------------------11.1.18. Atas analisa Tim Pemeriksa berkaitan dengan persyaratan Asphalt Mixing Plan dan STA telah Terlapor I jelaskan dalam di atas, bahwa hal ini sudah tidak relevan lagi, namun sebagai informasi dapat kami tambahkan sebagai berikut: ---------------------------------------------------a. Persyaratan tenaga ahli yang akan dipekerjakan harus telah memiliki Sertifikat Tenaga Ahli yang merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, hal ini telah diketahui oleh seluruh peserta tender. Oleh karenanya apabila ada peserta yang tenaga kerjanya tidak memiliki Sertifikat
Tenaga
Ahli
maka
panitia
tidak
perlu
untuk
mempertimbangkannya lagi (gugur); -----------------------------------b. Terlapor I juga telah melakukan verifikasi atas Surat Tenaga Ahli terhadap seluruh peserta tender tidak terkecuali terhadap Terlapor II; -----------------------------------------------------------------------------Dengan demikian analisa tersebut juga harus dikesampingkan; --------11.1.19. Terlapor I dalam hal mengevaluasi dokumen penawaran yang disampaikan, sehingga bila ada kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian dokumen menjadi bahan evaluasi Terlapor I untuk meluluskan atau menggugurkan;---------------------------------------------11.1.20. Dengan alasan-alasan serta fakta yang telah disampaikan oleh Terlapor I di atas, maka nyata dan tidak dapat dipungkiri bahwa Tim Pemeriksa telah salah dan tidak menemukan bukti adanya persekongkolan yang dilakukan Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk menyatakan telah terjadi persekongkolan vertikal dan horizontal, dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan Paket Peningkatan Jalan Sejorong Tetar Lunyuk Tahun Anggaran 2008. Oleh karenanya, Terlapor I mohon pada kepada Majelis Komisi untuk menolak seluruh analisa dan kesimpulan Tim Pemeriksa; ------------------------------------11.2. Pendapat atau Pembelaan dari Terlapor II; (vide A65) -------------------------11.2.1.
Terlapor II menilai bahwa kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Tim Pemeriksa KPPU lebih didasarkan pada asumsi, dugaan dan
27
SALINAN kecurigaan-kecurigaan saja. Kesimpulan hasil pemeriksaan tidak melakukan cara yang benar yang sesuai dengan hukum acara pembuktian yang benar, sehingga LHPL dari sisi hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan; ------------------------------------------------------11.2.2.
Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan Pasal 65 ayat (2) huruf f Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 penyampaian pembelaan Terlapor II adalah due process of law; -------------------------
11.2.3.
Yang harus dibuktikan tentang terjadinya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 dalam suatu tender adalah adanya atau terjadinya perilaku atau perbuatan persekongkolan yang dilakukan oleh pelaku usaha; -----------------------------------------------------------------------------
11.2.4.
Pengertian berkomplot yang disebut dalam Pasal 22 adalah adanya permufakatan
dan/atau
persekongkolan
atau
kongkalikong
(samenspanning, conspiracy) antara Terlapor I, II, III dan IV untuk memenangkan Terlapor II dalam Tender pengadaan Barang/Jasa Konstruksi SNVT pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa, Paket Peningkatan Jalan Sejorong Tetar Lunyuk Tahun Anggaran 2008 (“Tender”) secara melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -------------------------------------------------11.2.5.
Apa yang dilaporkan oleh para Pelapor tentang adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 UU KPPU harus dinyatakan tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada (never existed). Laporan para Pelapor tersebut harus dikesampingkan (set aside); --------------------------------------------
11.2.6.
Alat bukti yang dibenarkan hukum untuk membuktikan terjadinya pesekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, II, III dan IV harus merujuk pada ketentuan Pasal 22 UU KPPU jo. Pasal 64 (1) PER KPPU;-----------------------------------------------------------------------------
11.2.7.
Analisa Tim Pemeriksa dalam LHPL pada dasarnya tidak memenuhi batas minimal pembuktian yang ditegaskan dalam Pasal 64 (2) PER KPPU;-----------------------------------------------------------------------------
11.2.8.
Bukti surat/dokumen maupun keterangan saksi sebagai dasar menentukan terjadinya persekongkolan vertikal sangat lemah nilai pembuktiannya, tidak mempunyai dasar hukum; ---------------------------
11.2.9.
Terlapor II sama sekali tidak mengetahui Dokumen Penawaran dan lampiran-lampiran apa saja yang diserahkan oleh Terlapor I (Panitia Tender) kepada Tim Pemeriksa KPPU ketika perkara ini diperiksa, yang pasti pada saat proses tender Dokumen Penawaran Terlapor II telah lengkap termasuk telah dilampirkan “Daftar Harga Dasar Satuan
28
SALINAN Alat” (dalam dokumen penawaran disebut “Analisa Biaya Sewa Peralatan Perjam Kerja”); -----------------------------------------------------11.2.10. Terlapor II dalam persidangan maupun dalam pemberian penjelasan sama sekali tidak pernah menyatakan ataupun menunjukkan ada perbedaan dokumen tender yang ada di Panitia Tender, sehingga pada saat ditanyakan mengenai Daftar Harga Peralatan dalam persidangan KPPU baik dalam sidang pendahuluan maupun sidang lanjutan Terlapor II menunjukkan dokumen dimaksud kepada Tim Pemeriksa yaitu “Analisa Biaya Sewa Peralatan perjam Kerja” yang terdapat dalam bendel arsip penawaran milik Terlapor II yang mana dalam Analisa Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja” tersebut dalam salah satu kolomnya menunjukkan adanya “Harga Alat”; ----------------------11.2.11. Terlapor II sama sekali tidak pernah menunjukkan Daftar Harga Dasar Satua Alat yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) item alat namun hanya menunjukkan dokumen yang berupa “Analisa Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja”, seperti yang Terlapor II sampaikan pada butir 9.2.8.10 di atas. Hal ini telah diakui kebenarannya oleh Tim Pemeriksa. Kemudian Tim Pemeriksa meminta fotocopynya agar diserahkan kepadanya, beberapa waktu kemudian wakil Terlapor II telah salah menyerahkan foto copy yang dimaksud oleh Tim Pemeriksa yang ditunjukkan oleh Terlapor II dalam persidangan yaitu Daftar Peralatan yang baru disadari kekeliruannya oleh Terlapor II pada saat pemeriksaan berkas (inzage). Terlapor II menyadari dokumen yang telah diserahkan tersebut salah/berbeda dengan dokumen yang pernah ditunjukkan oleh Terlapor II kepada Tim Pemeriksa pada saat sidang, karena dokumen yang diserahkan wakil Terlapor II tidak ada sama sekali dan bukan merupakan dokumen penawaran Terlapor II. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dokumen tersebut sama sekali berbeda format maupun bentuknya, dikuatkan dengan tidak adanya cap maupun tanggal serta tanda tangan pejabat seperti arsip yang lainya, dan kejadian ini bisa saja terjadi karena kekurang hati-hatian wakil Terlapor II sehingga salah mengambil arsip yang tidak ada hubungannya dengan dokumen penawaran tender. Majelis Komisi yang terhormat, hal ini semata-mata kesalahan wakil Terlapor II (human error) dalam menyampaikan copy dokumen sehingga memberikan dampak kepada Tim Pemeriksa keliru memberikan analisa; ----------------------------------------------------------------------------
29
SALINAN 11.2.12. Dokumen “Analisa Biaya Sewa Peralatan Perjam Kerja” tersebut sebagaimana Terlapor II jelaskan di atas telah sesuai dan memenuhi ketentuan dokumen lelang yaitu dalam Addenda; -------------------------11.2.13. Terlapor II tidak akan panjang lebar memberikan tanggapan terhadap fakta ini karena walaupun Tim Pemeriksa menggolongkan masalah “addendum” sebagai sebuah fakta namun ternyata fakta tentang addendum terhadap Perjanjian Kerjasma Operasi tersebut akhirnya tidak dipergunakan oleh Tim Pemeriksa sebagai dasar untuk menganalisa dugaan persekongkolan horizontal maupun vertikal. Dengan demikian secara tidak langsung Tim Pemeriksa menyadari bahwa fakta ini harus dikesampingkan. Disamping hal tersebut, perlu pula Terlapor II sampaikan bahwa pada prinsipnya Kerjasama Operasi yang merupakan perjanjian kerjasama antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk–PT Metrolestari Utama telah memenuhi kriteria persyaratan minimum dan telah sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang, khususnya pada Addenda; ----------------------------------------------------11.2.14. Terlapor II menolak dengan tegas analisa Tim Pemeriksa Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan panitia tidak berusaha mencegah dan mengakhiri terjadinya persaingan usaha tidak sehat; ---------------------11.2.15. Terlapor II tidak melihat alasan Tim Pemeriksa Lanjutan mampu membuktikan dan/atau menunjukan adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II; ---------------------------------------11.2.16. Terlapor II keberatan dengan analisa Tim Pemeriksa yang berkaitan dengan AMP; -------------------------------------------------------------------11.2.17. Terlapor II menolak dengan tegas analisa Tim Pemeriksa yang berkaitan dengan Sertifikat Tenaga Ahli; -----------------------------------11.2.18. Terlapor II menolak dengan tegas analisa Tim Pemeriksa yang menghubungkan Sertifikat Tenaga Ahli dengan Daftar Harga Peralatan, mengingat keduanya merupakan dokumen tersendiri yang tidak terkait; ---------------------------------------------------------------------11.2.19. Terlapor II sangat sependapat dengan hasil analisa tim Pemeriksa yang berkaitan dengan kesamaan dokumen penawaran; ------------------------11.2.20. Terlapor II tidak melakukan tindakan-tindakan tercela dengan meminta agar Terlapor III dan Terlapor IV mengalah dengan cara tidak melengkapi surat kontrak dalam dokumen penawaran; ------------------11.2.21. Terlapor II menilai Tim Pemeriksa Lanjutan telah melakukan kekeliruan, telah tidak melaksanakan hukum pembuktian dengan baik dan benar yang berkaitan dengan kontrak, maka demi hukum dan
30
SALINAN keadilan analisa Tim Pemeriksa Lanjutan halaman 16 butir 2.2.1. dan butir 2.2.2 harus ditolak dan dikesampingkan; ----------------------------11.2.22. Dalam proses persidangan tidak ada satu fakta apapun yang membuktikan adanya permufakatan atau perkomplotan antara Terlapor II dengan Terlapor I; -----------------------------------------------------------11.2.23. Perilaku Terlapor I memenangkan Terlapor II adalah benar-benar murni telah memenuhi Kepres 80 Tahun 2003 beserta addendum dan ketentuan-ketentuan runtutannya; -------------------------------------------11.3. Pendapat atau Pembelaan dari Terlapor III; (vide A66) ------------------------11.3.1.
Kami dapat menerima hasil pemeriksaan lanjutan perkara tersebut pada angka romawi III butir 2.12; --------------------------------------------
11.3.2.
Berkaitan dengan dugaan adanya persamaan dokumen penawaran, maka Adhi–Metro JO, PT Bahagia Bangunnusa dan PT Eka Praya Jaya tidak terbukti melakukan persekongkolan horizontal untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang; -------------------------
11.4. Pendapat atau Pembelaan dari Terlapor IV; (vide A67) ------------------------11.4.1.
Karena pada saat penyusunan Dokumen Penawaran sampai dengan H min satu penawaran, terjadi kurang sempurnanya dokumen yang disyaratkan di dalam dokumen lelang, sehingga copy lampiran kontrak tidak terlampirkan; --------------------------------------------------------------
11.4.2.
Dalam hal ini adalah murni kelalaian (manusiawi), tidak ada kesengajaan dan kelalaian ini pernah kita lakukan juga pada tender di pekerjaan lain; -------------------------------------------------------------------
11.4.3.
Kami tidak pernah melakukan komunikasi dengan peserta tender (rekanan) yang lain dalam melakukan/ikut tender di pekerjaan ini; -----
12 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan. -----------------------------------------------------
TENTANG HUKUM 1 Berdasarkan LHPL yang didasarkan pada keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, surat dan atau dokumen serta keterangan pelaku usaha yang dalam hal ini keterangan para Terlapor, bahwa dalam proses pelaksanaan Tender dalam Perkara a quo terdapat dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -------------------2 Menimbang bahwa berdasarkan LHPL yang didasarkan pada keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat dan atau dokumen, dan keterangan pelaku usaha yang dalam hal ini keterangan para Terlapor, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor sebagai berikut: ---------------
31
SALINAN 2.1
Tentang Identitas para Terlapor -----------------------------------------------------2.1.1
Bahwa Terlapor I adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa, Paket Peningkatan Jalan Sejorong Tetar Lunyuk Tahun Anggaran 2008 yang dibentuk berdasarkan
Surat
Keputusan
Pemimpin
Pelaksana
Kegiatan
Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa No. 551/KPTS/PJJSBW/2007 tanggal 16 Nopember 2007 yang terdiri dari para Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa; (vide C13) --------------------------------------------------------------------------------2.1.2
Bahwa Terlapor II adalah dua badan usaha yang berbentuk badan hukum yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 1, tanggal 1 Juni 1974, dibuat oleh Kartini Mulyadi, SH., Notaris di Jakarta yang Perubahan Anggaran Dasarnya terakhir diubah dengan Akte Nomor 08, tanggal 29 Juni 2007, dibuat oleh Suzy Anggraini Muharam, SH., Notaris di Jakarta, yang kegiatan usahanya antara lain bergerak dalam bidang pemborongan dan pelaksanaan bangunan, dan PT Metro Lestari Utama yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian No. 25 tanggal 30 September 1991, dibuat oleh Abdullah S,H., Notaris di Mataram yang Perubahan Anggaran Dasarnya terakhir diubah dengan Akte Nomor 21 tanggal 06 Maret 2008, dibuat oleh Fikri Said S,H., Notaris di Mataram yang kegiatan usahanya antara lain bergerak dalam bidang pemborongan pembangunan jalan. Berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 4 Desember 2007, kedua Badan Hukum tersebut telah melakukan Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) yang secara bersamasama mengikuti Tender dalam Perkara a quo; (vide C2) --------------------
2.1.3
Bahwa Terlapor III adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 33, tanggal 12 Desember 1992, dibuat oleh Abdurrahim, SH, Notaris di Mataram yang Perubahan Anggaran Dasarnya terakhir diubah dengan Akte Nomor 33, tanggal 19 Maret 2003, dibuat oleh Petra Mariawati Ambrosius Imam Setiadji, SH, Notaris di Mataram, yang kegiatan usahanya antara lain bergerak dalam bidang kontraktor/pemborong jalan dan jembatan; (vide C3) -----------------------------------------------------------------------------------
2.1.4
Bahwa Terlapor IV adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 46 tanggal 21 Oktober 2003 dibuat oleh Petra Mariawati Ambrosius Imam Setiadji, SH, Notaris di Mataram, yang Perubahan Anggaran Dasarnya terakhir
32
SALINAN diubah dengan Akte Nomor 16, tanggal 6 Juli 2005, dibuat oleh Petra Mariawati Ambrosius Imam Setiadji, SH, Notaris di Mataram, yang kegiatan usahanya antara lain melaksanakan pembangunan jalan; (vide C4) ---------------------------------------------------------------------------------2.2
Objek Tender -----------------------------------------------------------------------------2.2.1
Bahwa Objek Tender dalam perkara a quo adalah Paket Pembangunan Jalan Sejorong-Tetar-Lunyuk sepanjang 17,00 KM Tahun Anggaran 2008; (vide C10, C11) ------------------------------------------------------------
2.2.2
Bahwa Tender ini menggunakan Sistem Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi, metode penyampaian dokumen adalah 1 (satu) sampul, dan metode penilaian adalah sistem gugur; (vide C10, C11) -----
2.3
Fakta-fakta --------------------------------------------------------------------------------2.3.1
Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menemukan fakta, Terlapor I telah melakukan Evaluasi Kualifikasi sebagai berikut: (vide C13) --------------Nama Perusahaan PT Nugroho Lestari
2.3.2
Nilai Penawaran
Hasil
Rp.20.736.090.000
Gugur
Terlapor II
Rp.24.717.005.000
Terlapor IV Terlapor III
Rp.24.950.759.000 Rp.24.953.888.000
Tidak Gugur Gugur Gugur
Alasan - Tujuan Surat Dukungan tidak sesuai dokumen lelang (Addenda) - Nilai Dukungan Keuangan dari Bank kurang dari 10% dari Pagu Dana
Bukti kontrak tidak ada Kemampuan Dasar (KD) memenuhi
tidak
Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menemukan fakta Ketua Terlapor I menyampaikan Laporan Hasil Pelelangan kepada Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa; (vide C13) -------------------
2.3.3
Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menemukan fakta Terlapor I menyampaikan usulan Penetapan Calon Pemenang kepada Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa yaitu Terlapor II; (vide C13) --------------------------------------------------------------------------
2.3.4
Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menemukan fakta Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa menyampaikan persetujuan usulan pemenang dan menetapkan Terlapor II sebagai pemenang; (vide C13) ---------------------------------------------------------------------------------
2.3.5
Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menemukan fakta Terlapor I mengumumkan pemenang tender untuk paket Tender dalam perkara a quo adalah Terlapor II; (vide C13) ----------------------------------------------
2.3.6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menilai:
33
SALINAN 2.3.6.1
pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Paket Peningkatan Jalan Sejorong-TetarLunyuk
sepanjang 17,00
KM
Tahun
Anggaran
2008
merupakan suatu proses tender; -------------------------------------2.3.6.2
tindakan Terlapor I menggugurkan PT. Nugroho Lestari dengan alasan surat keterangan dukungan keuangan tidak memenuhi syarat sebagaimana butir 2.3.1 tersebut di atas adalah tidak tepat karena tujuan dalam Surat Keterangan Dukungan Keuangan tertanggal 13 Desember 2007 telah benar untuk kepentingan Tender dalam Perkara a quo, serta nilai dukungan yang diberikan melebihi 10% dari nilai pagu proyek pengadaan dimaksud; -------------------------------------------------
2.3.7
dengan demikian Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor I mengusulkan Terlapor II sebagai calon pemenang tender sebagaimana butir 2.3.3 tersebut di atas tidak tepat;------------------------------------------
2.4
Tentang Evaluasi Ulang dan Pengumuman Pemenang Ulang -----------------2.4.1
Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menemukan fakta Terlapor I telah melakukan klarifikasi terhadap Surat Dukungan Keuangan, AMP dan Sertifikasi Tenaga Ahli dan menerbitkan Lembar Pertanyaan; (vide 14, C15) ---------------------------------------------------------------------------------
2.4.2
Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menemukan fakta Bank Jatim Cabang Malang telah menyatakan bahwa nilai dukungan keuangan adalah 15% dari pagu (nilai proyek), dan terdapat kekeliruan/salah ketik dimana tertulis pagu Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) seharusnya nilai dukungan Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah); (vide C1, C14, C15) ---------------------------------------------------------------
2.4.3
Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menemukan fakta yang terdapat dalam Berita Acara Evaluasi Ulang Dokumen Kualifikasi bahwa Surat Keterangan Dukungan Keuangan tertanggal 13 Desember 2007 yang diterbitkan oleh PT Bank Jatim Cabang Malang tidak memenuhi syarat, dengan alasan: (vide C14) -------------------------------------------------------2.4.3.1
Bank Jatim Cabang Malang telah mengakui kekeliruan/salah terhadap Surat Keterangan Dukungan Keuangan tersebut; -----
2.4.3.2
Nilai pagu yang tertera dalam surat Keterangan dukungan Keuangan dari PT Bank Jatim Cabang Malang untuk PT
34
SALINAN Nugroho Lestari nilai pagu sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) tidak sesuai dengan Nilai Pagu Paket yang dilelangkan sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah); -------------------------------------------------------2.4.4
Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta pada tanggal 19 Februari 2008 Terlapor I menerbitkan Berita Acara Evaluasi Ulang Dokumen Kualifikasi, dan pada tanggal 20 Februari 2008 yaitu satu hari setelah Panitia Tender menerbitkan Berita Acara Evaluasi Ulang Dokumen Kualifikasi meminta Satker SKPD membuat pernyataan yang berkaitan dengan AMP, dan meminta Sekretaris DPD HPJI Propinsi Jawa Timur membuat pernyataan berkaitan dengan Sertifikasi Tenaga Ahli; (vide C15) ---------------------------------------------------------------------------------
2.4.5
Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan NTB menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Ulang kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII; (vide C14) --------
2.4.6
Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta Terlapor I telah menerbitkan Pengumuman Ulang Pemenang Lelang untuk Tender dalam Perkara a quo
adalah
Terlapor
II
dengan
harga
penawaran
sebesar
Rp24.717.005.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ribu Rupiah) termasuk PPN; (vide C14) -----------------2.4.7
Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Terlapor I menyampaikan pendapat atau pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: (vide A64) -------------------------------------------------------------------------2.4.7.1
Pada tahap evaluasi kualifikasi terhadap “penilaian keuangan”, khususnya pada surat dukungan keuangan yang diberikan kepada PT Nugroho Lestari dari Bank Jatim Cabang Malang berupa surat No. 045/1140/BPD/CML/SKD/2007 tanggal 13 Desember 2007 tidak memenuhi persyaratan, karena: ----------2.4.7.4.1 “Salah Alamat”, dalam surat keterangan dukungan keuangan ditujukan: “Kepada Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Propinsi NTB T.A 2008, Jl. Gunung Kerinci No. 03, Mataram Telp: (0370) 631318” seharusnya sesuai dengan dokumen lelang ditujukan kepada: ”Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
Pembangunan
Jalan
dan
jembatan
Sumbawa”; ------------------------------------------------
35
SALINAN Ketentuan yang mengatur alamat tujuan surat dukungan diatur dalam Addenda halaman 15, bagian “lain-lain”; ---------------------------------------Bahwa
kesalahan
tersebut
sangat
substansial
mengingat “Obyek” yang menjadi tujuan sangat berbeda. ---------------------------------------------------2.4.7.4.2 “Pagu” yang diberikan Bank Jatim tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen lelang, dalam surat tersebut disebutkan bahwa “… sebagai pemenang pelelangan minimal 15 % dari nilai pagu”. Selanjutnya dalam surat tersebut diterangkan pula bahwa “Nilai Pagu: Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah)”; ----------------------------------------Dalam isi surat dukungan yang diberikan oleh Bank Jatim Cabang Malang tersebut sangatlah jelas, bahwa bank hanya memberikan dukungan keuangan kepada PT Nugroho Lestari sebesar 15 % x Rp5.000.000.000,00 = Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dukungan sebesar itu jelas tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Keppres 80 tahun 2003 Bab II A.1.b.1.I. Oleh karena dukungan Bank Jatim Cabang Malang terhadap PT Nugroho Lestari hanya sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka PT Nugroho Lestari tidak lulus/gugur pada tahap kualifikasi; ----------------------------------2.4.7.4.3 Adapun dasar hukum yang dipergunakan oleh Terlapor I untuk menyatakan PT Nugroho Lestari gugur
adalah
Kepmen
Kimpraswil
No.
257/KPTS/M/2004 pada: -------------------------------Bab II, B. d.14 yang menyatakan “memiliki surat dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk
mengikuti
pengadaan jasa pelaksanaan
konstruksi sekurang-kurangnya 10% dari nilai paket pekerjaan”; -----------------------------------------------Dan Bab II, C.2).a) yang menyatakan “penyedia jasa yang tidak menyerahkan dukungan bank sekurang-kurangnya 10% dari nilai paket yang akan
36
SALINAN dilelangkan pengumuman
(perkiraan lelang),
nilai
pekerjaan
dinyatakan
gugur
dari dan
selanjutnya tidak dinilai”; ------------------------------2.4.8
Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Komisi menemukan: -----------------------------------------------------------------------2.4.8.1
jawaban sanggahan banding dari Menteri Pekerjaan Umum dengan surat No: UM.01.11-Mn/51 tertanggal 5 Februari 2008 perihal Sanggahan Banding atas Pengumuman Pemenang Pelelangan Paket Peningkatan Jalan Sejorong-Tetar-Lunyuk sepanjang 17,00 KM pada SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa TA. 2008 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: --------------------------------------------------------2.4.8.4.1 kesalahan alamat tujuan surat dukungan tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan PT Nugroho Lestari; ----------------------------------------------------2.4.8.4.2 surat dukungan PT Nugroho Lestari tidak dapat digugurkan karena besarnya nilai dukungan bank telah memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 10% dari nilai paket pekerjaan yang dilelangkan; ---
2.4.9
dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan bahwa tindakan Terlapor I yang menggugurkan PT Nugroho Lestari bertentangan dengan surat jawaban sanggahan banding Menteri Pekerjaan Umum RI No UM.01.11-Mn/51 tertanggal 5 Februari 2008 perihal Sanggahan Banding atas Pengumuman Pemenang Pelelangan Paket Peningkatan Jalan Sejorong-Tetar-Lunyuk sepanjang 17,00 KM pada SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa TA. 2008; --------------------
2.4.10 Atas analisa Tim Pemeriksa berkaitan dengan persyaratan Asphalt Mixing Plan (AMP) dan Sertifikat Tenaga Ahli (STA), Terlapor I menyampaikan pendapat dan atau pembelaan bahwa hal tersebut sudah tidak relevan lagi dan sebagai informasi ditambahkan hal-hal sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------2.4.10.1 Persyaratan tenaga ahli yang akan dipekerjakan harus telah memiliki STA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi, yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal ini telah diketahui oleh seluruh peserta tender, oleh karenanya apabila ada peserta yang tenaga kerjanya tidak memiliki STA maka panitia tidak perlu untuk mempertimbangkannya lagi (gugur); -----------------
37
SALINAN 2.4.10.2 Terlapor I juga telah melakukan verifikasi atas STA terhadap seluruh peserta tender tidak terkecuali terhadap Terlapor II; --2.4.11 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I melakukan klarifikasi yang berkaitan dengan AMP dan STA merupakan tindakan yang mengada-ada karena kedua hal yang diklarifikasi tersebut tidak merupakan persyaratan yang menggugurkan dalam tender; ----------------------------------------------------------------------2.5
Persekongkolan Vertikal ---------------------------------------------------------------2.5.1
Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan dalam melakukan evaluasi kualifikasi Terlapor I kurang teliti membaca Surat Dukungan Keuangan Bank Jatim Cabang Malang tertanggal 13 Desember 2007, karena tujuan surat keterangan dukungan tersebut jelas untuk kepentingan Peningkatan Jalan Sejorong-Tetar-Lunyuk sepanjang 17,00 KM, dan dukungan keuangan yang diberikan oleh Bank Jatim Cabang Malang kepada PT. Nugroho Lestari apabila ditunjuk sebagai pemenang pelelangan minimal 15% dari nilai Pagu; (vide A50) ------------------------
2.5.2
Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan dalam melakukan evaluasi ulang, Terlapor I tidak mempertimbangkan surat dari Bank Jatim Cabang Malang tertanggal 14 Januari 2008, yang berbunyi: ”nilai dukungan keuangan yang kami berikan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) sedangkan Dukungan Kredit Modal Kerja yang kami berikan minimal sebesar 15% dari nilai proyek kepada PT Nugroho Lestari apabila ditunjuk sebagai pemenang lelang”, yang mana surat tersebut merupakan konfirmasi terhadap pengertian tentang 15% dari nilai Pagu; (vide A50) -----------------------------------------------------
2.5.3
Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan Terlapor I menafsirkan kekeliruan/salah ketik yang terdapat dalam Surat Keterangan Dukungan Keuangan 13 Desember 2007 adalah terhadap kata ”pagu” yang seharusnya diketik/ditulis kata ”dukungan”. Kesalahan ketik tersebut terdapat pada kalimat “Pagu: Rp5.000.000.000,00” (Lima Milyar Rupiah) dan bukan pada kalimat minimal “15% dari nilai Pagu”, sehingga nilai dukungan keuangan PT Nugroho Lestari melebihi batas sekurang-kurangnya 10% dari nilai pagu yang ditetapkan dalam Addenda Lelang; (vide A50)-----------------------------------------------------
2.5.4
Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan dalam setiap menerbitkan Surat Dukungan Bank Jatim Cabang Malang tidak pernah mempertimbangkan berapa nilai pagu proyek yang ditenderkan, akan
38
SALINAN tetapi pihak Bank hanya mempertibangkan kebijakan besarnya pagu atau plafon Bank yang dapat diberikan kepada pemohon; (vide A50) ---------2.5.5
Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan harga yang ditawarkan oleh Terlapor II jauh lebih tinggi dari harga yang ditawarkan oleh PT Nugroho Lestari, dan walaupun PT Nugroho Lestari mengajukan penawaran lebih rendah dari Terlapor II, tetapi jika ditunjuk sebagai pemenang lelang, PT Nugroho Lestari masih mendapat keuntungan sebesar 10%; (vide A50) ---------------------------------------------------------
2.5.6
Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan: (vide A50) ------------2.5.6.1
AMP yang diusulkan oleh PT. Nugroho Lestari adalah milik sendiri dan bukan sewa; ----------------------------------------------
2.5.6.2
dalam Hasil Evaluasi Kualifikasi tertanggal 29 Desember 2007 dan Berita Acara Evaluasi Ulang Dokumen Kualifikasi tertanggal 19 Februari 2008, tidak terdapat alasan atau pertimbangan yang berkaitan dengan AMP; -----------------------
2.5.6.3
Lembar Pertanyaan tertanggal 20 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Lukman H Madjid dan Terlapor I, dibuat setelah Terlapor I menerbitkan Berita Acara Evaluasi Ulang Dokumen Kualifikasi tanggal 19 Februari 2008; -----------------
2.5.6.4
dalam Lembar Pertanyaan tertanggal 20 Februari 2008 Lukman H Madjid menyatakan “kami tidak mengijinkan AMP dimobilisasi ke paket lain” dan pernyataan tersebut tidak atas sepengetahuan atau tidak diketahui oleh pemilik AMP; ---------
2.5.7
Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan dalam Hasil Evaluasi Kualifikasi tertanggal 29 Desember 2007 dan Berita Acara Evaluasi Ulang Dokumen Kualifikasi tertanggal 19 Februari 2008 tidak terdapat alasan atau pertimbangan yang berkaitan dengan STA terhadap peserta tender yang tidak melampirkan STA personil yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran, dan setelah Terlapor II ditetapkan sebagai pemenang tender, Terlapor I tidak meminta Terlapor II untuk melakukan verifikasi agar memperlihatkan STA asli dari personil yang diusulkan Terlapor II kepada Terlapor I; (vide A50) -------------------------------------
2.5.8
Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan penilaian KD untuk bidang yang sama harus mendapat nilai 100%, sedangkan KD untuk Terlapor III sebesar Rp27.728.750.500,00 (Dua puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) untuk pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi adalah termasuk Sub Bidang yang sama seharusnya mendapatkan nilai 50%; (vide A50) -------
39
SALINAN 2.5.9
Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan Daftar Harga Peralatan yang ditunjukkan Terlapor I dengan yang ditunjukan dan disampaikan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. kepada Tim Pemeriksa berbeda karena Daftar Harga Dasar Satuan Alat yang sebenarnya tidak dilampirkan dalam Dokumen Penawaran Terlapor II, terbukti dari Daftar Harga Dasar Satuan Alat tersebut tidak dibubuhi stempel Terlapor II sebagaimana terdapat dalam dokumen-dokumen lampiran lainnya; (vide A50) ---------------------------------------------------------------------------------
2.5.10 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan Terlapor I: (vide A50) 2.5.10.1 langsung maupun tidak langsung tidak mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat dan tidak berusaha menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait; -------------------------------2.5.10.2 telah memberi keuntungan kepada pihak tertentu; ---------------2.5.10.3 dalam melaksanakan tugasnya kurang professional atau kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya; -----------------------2.5.11 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam LHPL tersebut Terlapor I menyampaikan pendapat atau pembelaan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut pada butir 9.1 Tentang Duduk Perkara; ------------2.5.12 Bahwa Majelis Komisi menolak pendapat atau pembelaan Terlapor I sebagaimana butir 9.1 Tentang Duduk Perkara di atas mengingat Terlapor
I
tidak
mempertimbangkan
surat
Bank
Jatim
No.
046/108/CML/Pms-KKP tanggal 14 Januari 2008 perihal Konfirmasi Surat Dukungan No. 045/1140/BPD/CML/SKD/2007 tanggal 13 Desember 2007 dan Surat jawaban sanggahan banding Menteri Pekerjaan Umum RI No UM.01.11-Mn/51 tertanggal 5 Februari 2008 perihal Sanggahan Banding atas Pengumuman Pemenang Pelelangan Paket Peningkatan Jalan Sejorong-Tetar-Lunyuk sepanjang 17,00 km pada SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa TA. 2008; ----2.5.13 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor I dalam melakukan klarifikasi terhadap Bank Jatim terkait dengan surat dukungan PT. Nugroho Lestari merupakan tindakan untuk memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang; -------------------------------------------------2.6
Tentang Persekongkolan Horizontal ------------------------------------------------2.6.1
Berkaitan dengan Kesamaan Dokumen Penawaran --------------------2.6.1.1
Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan terjadinya kesamaan kesalahan penulisan dalam uraian Analisa Harga Satuan tentang “PEREKEMAN” dan ”kehilanganmaterial”
40
SALINAN yang terdapat dalam dokumen penawaran Terlapor II dan dokumen penawaran Terlapor III, dan kesamaan kesalahan penulisan tentang ”Keofisien” yang terdapat dalam dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV bukan merupakan kesalahan yang sengaja dilakukan oleh para peserta tender melainkan kesalahan pengetikan yang terdapat dalam Buku Panduan Analisa Harga Satuan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum pada Tahun 1995 yang menjadi acuan bagi para peserta tender sebagai dasar perhitungan dalam menyampaikan penawaran untuk pekerjaan penanganan jalan; (vide A50) ---------------------------------------2.6.1.2
Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat bahwa adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak dapat dijadikan sebagai bukti terjadinya persekongkolan horizontal; ---------------------------------------------------------------
2.6.2
Berkaitan dengan Kontrak ---------------------------------------------------2.6.2.1
Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan Terlapor IV: (vide A50) --------------------------------------------------------------2.6.2.4.1 telah menerima dan membaca Dokumen Pasca Kualifikasi dan Addenda dan sangat mengetahui bahwa ”bila kekurangan data administrasi/tidak lengkap akan dinyatakan gugur/tidak dilanjutkan Penilaian selanjutnya, dan Pengalaman Pekerjaan yang
dinilai
penyelesaian
adalah pekerjaan
yang baik
disertai oleh
bukti
pengguna
jasa/pemberi pekerjaan”; ------------------------------2.6.2.4.2 telah menerima dan membaca dokumen lelang atau Dokumen Pasca Kualifikasi dan Addenda sehingga sangat mengetahui bahwa dalam dokumen lelang tersebut telah ditetapkan bahwa ”bila kekurangan data administrasi/tidak lengkap akan dinyatakan gugur/tidak dilanjutkan Penilaian selanjutnya, dan Pengalaman Pekerjaan yang dinilai adalah yang disertai bukti penyelesaian pekerjaan baik oleh pengguna jasa/pemberi pekerjaan; --------------------2.6.2.4.3 telah melampirkan Daftar Pengalaman Pekerjaan dalam
Dokumen
Penawaran
tertanggal
18
41
SALINAN Desember 2007, akan tetapi dokumen berupa Kontrak yang merupakan bukti adanya pekerjaan tersebut tidak dilampirkan; -----------------------------2.6.2.2
Bahwa terhadap LHPL di atas, Terlapor IV menyampaikan pendapat atau pembelaan sebagaimana tersebut dalam Butir 9.4 Tentang Duduk Perkara tersebut di atas; ---------------------------
2.6.2.3
Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor IV yang tidak melampirkan bukti kontrak sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pelelangan dan addenda bukan kelalaian tetapi merupakan kesengajaan; ----------------------------------------------
2.6.2.4
Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat Terlapor IV terbukti melakukan persaingan semu (persekongkolan horizontal) dengan Terlapor II untuk mengatur Terlapor II sebagai pemenang tender;---------------------------------------------
3 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; -------------------------------------------------------------------------------4 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: ---------4.1
Unsur Pelaku Usaha ---------------------------------------------------------------------4.1.1
Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; ---------------------------------------------------
4.1.2
Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Adhi– Metro JO (PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dan PT Metro Lestariutama), PT Bahagia Bangunnusa dan PT Eka Praya Jaya; ----------------------------
4.1.3 4.2
Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha telah terpenuhi; ------------
Unsur Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -------------------------------------------------------4.2.1
Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun
42
SALINAN dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; ----------------------------------------------------------------------------4.2.1.1
Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk yaitu: -------------------------------------------------------------------a. persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; b. persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; c. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa
4.2.1.2
Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----------------------------------------------
4.2.1.3
Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah Panitia Tender; -------------------------------------------------
4.2.1.4
Bahwa dengan demikian unsur pihak lain telah terpenuhi; -----
4.2.1.5
Persekongkolan Vertikal ------------------------------------------Bahwa terdapat persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II dengan cara tidak mempertimbangkan surat Bank Jatim dan Surat Jawaban Sanggahan Banding Menteri Pekerjaan Umum RI sebagaimana butir 2.5.12 Tentang Hukum merupakan perilaku untuk mengatur dan atau menentukan agar Terlapor II ditetapkan sebagai pemenang tender; -----------------
4.2.1.6
Persekongkolan Horizontal----------------------------------------Bahwa terdapat persekongkolan horizontal antara Terlapor II dengan Terlapor IV dengan cara Terlapor IV secara sengaja
43
SALINAN tidak menyerahkan bukti kontrak dalam dokumen penawaran sebagaimana butir 2.6.2.1 Tentang Hukum untuk mengatur Terlapor II sebagai pemenang tender; ------------------------------4.2.1.7 4.3
Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol telah terpenuhi;-
Unsur Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat -------------4.3.1
Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----------------------
4.3.2
Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV telah melakukan tindakan menghambat persaingan usaha tidak sehat dengan cara: --------4.3.2.1
Terlapor I menggugurkan PT. Nugroho Lestari yang telah menyampaikan dukungan keuangan melebihi 10% dari nilai Pagu
Paket
Pembangunan
Jalan
Sejorong-Tetar-Lunyuk
sepanjang 17,00 KM Tahun Anggaran 2008 mengakibatkan PT. Nugroho Lestari tidak dapat bersaing untuk menjadi pemenang tender; -----------------------------------------------------4.3.2.2
Bahwa tindakan Terlapor IV yang telah membaca Dokumen Tender dan Adenda tetapi tidak melampirkan kontrak dalam dokumen penawarannya mengakibatkan Terlapor IV telah melakukan persaingan semu dengan Terlapor II; -----------------
4.3.3
Bahwa dengan demikian, unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat telah terpenuhi; ----------------------------------------------
5 Menimbang bahwa berdasarkan penilaian terhadap fakta-fakta dan pemenuhan unsurunsur tersebut di atas, Majelis Komisi menyimpulkan, bahwa dalam proses pelaksanaan pengadaan pekerjaan Paket Peningkatan Jalan Sejorong-Tetar-Lunyuk sepanjang 17,00 KM Tahun Anggaran 2008 telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV; -----------------------------------------------------6 Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan pihak terkait sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------6.1
Merekomendasikan kepada atasan langsung dari Terlapor I untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---------------
44
SALINAN 6.2
Memberikan saran kepada Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga untuk melaksanakan tender sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. -------------------------------------------------------------
7 Menimbang sebelum memutuskan Majelis Komisi mempertimbangkan bahwa selama proses pemeriksaan dan persidangan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV berlaku kooperatif; ----------------------------------------------------------------8 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -------------MEMUTUSKAN 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;----2. Menyatakan bahwa Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999; ---------------------------------------------------------------3. Memerintahkan
Terlapor
II
untuk
membayar
denda
sebesar
Rp.
1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); --------------------------------------------------------------------------------------------4. Melarang Terlapor IV untuk mengikuti tender di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -------------------------------------------------------------------------
Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2009 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Sukarmi, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Didik Akhmadi, A.k., M. Comm, dan Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M, masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2009 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M, selaku Ketua Majelis Pengganti, Didik Akhmadi, A.K., M. Comm. selaku Anggota Majelis dan Ir. Dedie S. Martadisatra, S.E., M.M selaku Anggota Majelis Pengganti, dengan dibantu oleh Ananda Fajar Pratama, S.H., dan Devi Lucy Yanty Siadari, S.E. masing-masing sebagai Panitera. ---------------------------------------------------------------------------------------
45
SALINAN Ketua Majelis,
Dr. Sukarmi S.H., M.H.
Anggota Majelis,
Anggota Majelis,
Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M
Didik Akhmadi, A.K., M. Comm
Panitera,
Panitera,
Ananda Fajar Pratama, S.H.
Devi Lucy Yanty Siadari, S.E.
46