2008

KESEPAKATAN BERSAMA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DENGAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN TENTANG AKSES PERMODALAN BAGI PEREMPUAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL Nomor : 01/MEN.PP/VII/2008 Nomor : 591/SP.300.233/2008

Pada hari ini, Sabtu, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu delapan, yang bertanda tangan di bawah ini: I

Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II

Drs.Chandra Purnama, MBA

Direktur Utama Perusahaan Umum Pegadaian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Pegadaian berkedudukan di Jalan Kramat Raya No. 162 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Yang selanjutnya secara bersama – sama disebut sebagai PARA PIHAK dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a. bahwa setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam mengembangkan usaha ekonomi yang dikelolanya; b. bahwa kontribusi perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga semakin diperlukan tetapi peluang untuk pengembangan produktivitas ekonominya masih terbatas; c. bahwa perempuan yang bergerak di sektor usaha mikro dan kecil sulit memperoleh akses terhadap sumber daya terutama modal usaha sehingga perlu dibantu dalam pemberian permodalan guna mengembangkan usahanya melalui Perum Pegadaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Pemberian Akses Permodalan bagi Perempuan Pengusaha Mikro dan Kecil dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksudkan dengan: a. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan yang ditentukan secara bersamasama oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. b. Kredit KRISTA adalah pembiayaan yang diberikan kepada perempuan pengusaha mikro dan kecil skala rumah tangga dalam upaya mendukung pemberdayaan keluarga sehat sejahtera. c. Kredit KREASI adalah pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha mikro dan kecil dengan sistim jaminan fiducia. d. Kemitraan usaha adalah jalinan kerjasama yang setara antara perorangan, organisasi yang memiliki komitmen untuk bekerjasama saling menguntungkan, sehingga program dan kegiatan dalam usaha ekonomi produktif dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Pasal 2 Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah: a. memberikan kemudahan pelayanan terhadap akses permodalan bagi kelompok perempuan pengusaha mikro dan kecil; b. meningkatkan kemampuan perempuan pengusaha mikro dan kecil; c. menumbuhkan dan memupuk jiwa berwirausaha; dan d. meningkatkan dan mengembangkan usaha perempuan pengusaha mikro dan kecil untuk memperluas usahanya dengan memperoleh kredit. Pasal 3 Sasaran program akses permodalan bagi perempuan pengusaha mikro dan kecil adalah: a. kelompok usaha ekonomi produktif perempuan; dan b. individu perempuan pengusaha mikro dan kecil. Pasal 4 (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi penatalaksanaan akses bagi perempuan pengusaha mikro dan kecil dalam memperoleh permodalan melalui PIHAK KEDUA. (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok kerja yang dibentuk PARA PIHAK. (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II TATA LAKSANA PELAYANAN Pasal 5 (1) PIHAK KEDUA menawarkan program Kredit Usaha Mikro dan Kecil. (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan badan/kantor/biro/bagian yang menangani pemberdayaan perempuan di daerah atau dengan organisasi perempuan di daerah. Pasal 6 (1) Program kredit KRISTA disalurkan langsung kepada perempuan pengusaha mikro dan kecil melalui Ketua kelompok usaha ekonomi produktif perempuan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat dan berdasarkan ketentuan yang berlaku; (2) Pola penyaluran kredit KRISTA kepada kelompok usaha ekonomi produktif perempuan dilakukan dengan menggunakan pola tanggung renteng; (3) persyaratan kredit, plafon, jangka waktu dan suku bunga KRISTA sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh di PIHAK KEDUA. Pasal 7 (1) Program kredit KREASI disalurkan langsung kepada individu perempuan pengusaha mikro dan kecil dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat dan berdasarkan ketentuan yang berlaku; (2) persyaratan kredit, plafon, jangka waktu dan suku bunga KREASI sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh di PIHAK KEDUA.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK Pasal 8 Dalam melaksanakan akses permodalan bagi perempuan pengusaha mikro dan kecil PIHAK KESATU mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi dengan badan/kantor/biro/bagian yang menangani pemberdayaan perempuan di daerah atau organisasi perempuan di daerah untuk mendapatkan data kelompok usaha ekonomi produktif perempuan dan individu perempuan pengusaha mikro dan kecil; b. melakukan sosialisasi tentang program Kredit KRISTA dan KREASI kepada badan/kantor/biro/bagian yang menangani pemberdayaan perempuan di daerah atau organisasi perempuan di daerah ; dan c. mengkooordinasikan dan memfasilitasi program kemitraan untuk meningkatkan kemampuan perempuan pengusaha mikro dan kecil khususnya yang akan menerima kredit KRISTA dan KREASI.

Pasal 9 Dalam melaksanakan akses permodalan bagi perempuan pengusaha mikro dan kecil PIHAK KEDUA mempunyai tugas: a. melakukan pemberian kredit kepada kelompok usaha ekonomi produktif perempuan dan individu perempuan pengusaha mikro dan kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian kredit kelompok usaha ekonomi produktif perempuan dan individu perempuan pengusaha mikro dan kecil sesuai dengan kebutuhan; dan c. memberikan informasi tentang pengembangan skim kredit baru untuk pengembangan usaha mikro dan kecil perempuan. Pasal 10 Dalam melaksanakan akses permodalan bagi perempuan pengusaha mikro dan kecil PARA PIHAK secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk: a. saling berkoordinasi dan memfasilitasi sumber-sumber pendanaan dari dalam negeri untuk perempuan usaha mikro dan kecil; dan b. melakukan perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama dalam rangka pemberdayaan perempuan melalui kemitraaan kelompok perempuan pengusaha mikro dan kecil.

BAB IV JANGKA WAKTU Pasal 11 (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK. (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu ) bulan sebelumnya. (3) Penghentian Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya. (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan belum diperoleh tanggapan, maka secara otomatis Kesepakatan Bersama ini dinyatakan berakhir.

BAB V PENUTUP Pasal 12 Segala perubahan berkenaan dengan isi dan maksud Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. Pasal 13 (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila: a. telah berakhir jangka waktunya; b. batal demi hukum, yaitu bila ada ketentuan perundangan atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Kesepakatan Bersama ini; dan c. force majeure, yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang atau hal-hal lain yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan. (2) Pihak yang terkena force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut terjadi yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang. (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak membebaskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang belum diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum Kesepakatan Bersama berakhir.