2003 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN NOMOR : KEP-2345/LK/2003 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas informasi dan transparansi informasi dalam laporan keuangan Dana Pensiun diperlukan standar untuk bentuk dan susunan laporan keuangan tersebut; b.

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK.06/2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun, Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: KEP.2959/LK/1995 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Dana Pensiun perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun; Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508); 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK.06/2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun; 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.01/2002; MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN. Pasal 1

(1)

(2)

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 509/KMK.06/2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun, harus disusun sesuai dengan jenis Dana Pensiun dan karakteristik program pensiun yang diselenggarakan masing-masing Dana Pensiun. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa : a. Laporan keuangan Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Program Pensiun Manfaat Pasti; atau b. Laporan keuangan Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Program Pensiun Iuran Pasti; atau

1

Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP-2345/LK/2003 Tanggal : 14 April 2003

c. Laporan keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Pasal 2 (1)

(2)

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Dana Pensiun serta Format Standar Laporan Keuangan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal ini. Dalam hal Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Dana Pensiun serta Format Standar Laporan Keuangan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengatur secara khusus hal penyajian atau pengungkapan transaksi atau peristiwa tertentu, penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan mengacu pada Panduan Umum Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal ini. Pasal 3

(1) (2) (3)

Keputusan Direktur Jenderal ini wajib diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun buku 2003 dan selanjutnya. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-2959/LK/1995 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Dana Pensiun tidak berlaku untuk tahun buku 2003 dan selanjutnya. Laporan keuangan Dana Pensiun yang mencakup bagian dari tahun buku 2003, yang disusun sebelum tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan, wajib disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini. Pasal 4

Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal

: Jakarta : 14 April 2003

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN Ttd. DARMIN NASUTION NIP 130405098

2

Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP - 2345/LK/2003 Tanggal : 14 April 2003

PANDUAN UMUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN 1. Tujuan penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, dan kinerja keuangan Dana Pensiun serta informasi keuangan lainnya yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Dana Pensiun, khususnya pemberi kerja, peserta, pengurus, dewan pengawas, dan pemerintah, dalam pengambilan keputusan. 2. Asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan : a. Dasar akrual Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) serta dilaporkan dalam laporan keuangan untuk periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan penerimaan kas di masa depan. b. Kelangsungan usaha Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi bahwa Dana Pensiun akan melanjutkan kegiatannya di masa depan. Dalam hal laporan keuangan disusun untuk tujuan tertentu, seperti pembubaran, asumsi yang berbeda dapat digunakan tetapi harus diungkapkan. 3. Untuk dapat memberikan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Dana Pensiun dalam pengambilan keputusan, maka laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu : a. Dapat dipahami Informasi dalam laporan keuangan Dana Pensiun harus mudah dipahami oleh pemakai yang berpengetahuan memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, dan akuntansi atau memiliki keinginan untuk memahami informasi dalam laporan keuangan Dana Pensiun dengan ketekunan yang wajar. b. Relevan Informasi yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Informasi yang memiliki kualitas relevan dapat membantu pemakai untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Karena itu setiap informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemakai dengan dasar laporan keuangan, harus dicantumkan dalam laporan keuangan. Keseragaman informasi minimal yang dipersyaratkan oleh Keputusan Direktur Jenderal ini tidak menghalangi Dana Pensiun untuk memberikan informasi yang relevan bagi pemakai sesuai dengan kondisi masing-masing Dana Pensiun. c. Keandalan Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya. Jika informasi dalam laporan keuangan Dana Pensiun dimaksudkan untuk menyajikan secara jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya menurut bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. d. Dapat dibandingkan

3

Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP - 2345/LK/2003 Tanggal : 14 April 2003

Pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain harus dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu dengan penyajian secara komparatif antar periode laporan keuangan. 4. Laporan keuangan Dana Pensiun terdiri dari : a. Laporan Aktiva Bersih; b. Laporan Perubahan Aktiva Bersih; c. Neraca; d. Perhitungan Hasil Usaha; e. Laporan Arus Kas; dan f. Catatan atas Laporan Keuangan. 5. Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia tetap berlaku dalam penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang Akuntansi Dana Pensiun. Ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, yang mengatur lebih rinci dibandingkan dengan ketentuan PSAK, tetap harus diikuti oleh pengurus dalam penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun.

4

Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP - 2345/LK/2003 Tanggal : 14 April 2003

PEDOMAN PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN I.

PEDOMAN UMUM A

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

1

Pengurus Dana Pensiun bertanggung jawab atas laporan keuangan Dana Pensiun.

B PERIODE PELAPORAN 2

Laporan keuangan Dana Pensiun disusun secara semesteran dan tahunan. Laporan keuangan semesteran meliputi semester I (1 Januari – 30 Juni) dan semester II (1 Juli – 31 Desember) dalam satu tahun buku.

3

Laporan keuangan Dana Pensiun mungkin menyajikan periode yang lebih pendek dari periode semesteran ataupun tahunan, seperti dalam hal penyusunan laporan keuangan pertama kali dalam rangka pengesahan Dana Pensiun atau karena penggabungan Dana Pensiun. Dalam hal yang demikian, Dana Pensiun harus mengungkapkan alasan penggunaan periode yang berbeda dengan periode semesteran atau tahunan.

C MATA UANG PELAPORAN 4

Mata uang yang digunakan dalam pelaporan adalah Rupiah.

5

Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi.

6

Transaksi dalam mata uang asing dilaporkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

7

Selisih kurs pada akun yang tidak diklasifikasikan sebagai investasi, yang timbul karena perbedaan kurs di antara tanggal perolehan dan tanggal pelepasan atau neraca disajikan sebagai bagian dari perhitungan hasil usaha Dana Pensiun.

8

Selisih kurs investasi yang timbul karena perbedaan kurs antara tanggal perolehan dan tanggal neraca pada prinsipnya merupakan penyesuaian terhadap nilai wajar yang harus disajikan sebagai selisih penilaian investasi. Selisih kurs investasi yang timbul karena roll over, disajikan sebagai bagian dari selisih penilaian investasi.

9

Nilai setiap akun dibulatkan ke dalam rupiah penuh.

D PENYAJIAN SECARA WAJAR 10 Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar aktiva bersih Dana Pensiun, neraca, perubahan aktiva bersih, perhitungan hasil usaha dan arus kas dengan disertai pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. 11 Perubahan estimasi akuntansi Suatu estimasi direvisi jika ada perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena adanya informasi baru. Dampak perubahan harus diperlakukan secara prospektif. 12 Perubahan kebijakan akuntansi Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun atau standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dampak perubahan tersebut harus diperlakukan secara retrospektif pada periode yang diperbandingkan. 13 Kesalahan mendasar

5


Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian. Dampak perubahan akibat koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan pengungkapan kembali untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu penyesuaian saldo awal periode berikutnya. Pengecualian dilakukan apabila hal tersebut dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain. E KONSISTENSI PENYAJIAN 14 Penyajian dan klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan Dana Pensiun antar periode harus konsisten kecuali perubahan tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundangundangan di bidang Dana Pensiun atau PSAK. 15 Apabila penyajian atau klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan diubah, penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi harus diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan maka alasannya harus diungkapkan. 16 Dalam pengungkapan tidak diperkenankan menggunakan frasa kualitatif seperti “sebagian” untuk menjelaskan bagian suatu kuantitas. Pengungkapan kuantitatif harus dilakukan dengan mencantumkan jumlah atau persentase. 17 Akun-akun dalam Format Standar Laporan Keuangan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam lampiran III (selanjutnya disebut Format Standar) yang memiliki saldo nihil tetap harus dicantumkan dengan memberi garis pendek (-) pada akun yang bersangkutan. F MATERIALITAS 18 Akun yang material disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan Format Standar. 19 Akun yang material namun tidak dicantumkan sebagai akun dari Format Standar harus disajikan sebagai subakun dalam akun yang terdapat pada Format Standar, dengan memperhatikan kesamaan fungsi dan jenis dari akun tersebut, dengan pengungkapan yang wajar dalam catatan atas laporan keuangan. Namun, apabila tetap tidak dapat dikategorikan ke dalam salah satu akun yang tersedia karena fungsi dan jenis akun yang sama sekali berbeda, akun tersebut disajikan tersendiri dengan pengungkapan yang wajar dalam catatan atas laporan keuangan. 20 Akun yang nilainya tidak material harus disajikan dalam akun yang tersedia dalam Format Standar. G

INFORMASI KOMPARATIF

21 Informasi kuantitatif harus disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Laporan keuangan tahunan disajikan secara perbandingan untuk dua tahun buku terakhir. Laporan keuangan semesteran disajikan secara perbandingan dengan periode semester sebelumnya. Perlakuan akuntansi untuk laporan keuangan semesteran sama dengan laporan keuangan tahunan. 22 Khusus untuk penyajian laporan keuangan semester I tahun 2003, dapat dilakukan tanpa membandingkan dengan periode semester sebelumnya. 23 Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. II. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN A. NERACA

6


24 Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pada saat tertentu. Sehubungan dengan pengertian tersebut, neraca Dana Pensiun harus dapat menggambarkan secara jelas aset dan kewajiban Dana Pensiun. Komponen aset dan kewajiban disajikan berdasarkan urutan materialitas. 25 Bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), neraca Dana Pensiun memuat posisi aset, kewajiban aktuaria, selisih kewajiban aktuaria, dan kewajiban di luar kewajiban aktuaria. Selisih kewajiban aktuaria mencerminkan akun untuk penyesuaian nilai kewajiban aktuaria dan perubahan aktiva bersih Dana Pensiun. Bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), neraca Dana Pensiun memuat posisi aset, kewajiban manfaat pensiun, kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun, dan pendapatan yang belum direalisasi . 26 Akun dalam neraca disajikan sebagai berikut INVESTASI 27 Investasi adalah bagian dari aset Dana Pensiun yang digunakan untuk meningkatkan aset melalui distribusi hasil investasi. Peningkatan aset melalui investasi dimaksudkan untuk dapat memenuhi kewajiban Dana Pensiun dalam membayar manfaat pensiun ataupun untuk membiayai operasional Dana Pensiun. 28 Investasi harus disajikan terpisah menurut jenisnya sesuai dengan Format Standar. 29 Akun deposito on call merupakan akun untuk menyajikan nilai deposito pada bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu. 30 Akun deposito berjangka adalah akun untuk menyajikan nilai deposito pada bank yang memiliki jangka waktu jatuh tempo tertentu. 31 Akun sertifikat deposito merupakan akun untuk menyajikan nilai deposito pada bank dengan jangka waktu dan bunga tertentu, yang bilyetnya dapat diperjualbelikan atas unjuk. 32 Akun Sertifikat Bank Indonesia merupakan akun untuk menyajikan nilai investasi pada surat berharga atas unjuk yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. 33 Akun unit penyertaan reksadana merupakan akun untuk menyajikan nilai investasi pada reksadana. 34 Akun saham dan akun obligasi merupakan akun untuk menyajikan nilai investasi pada saham dan obligasi yang dimiliki Dana Pensiun yang diperdagangkan di bursa efek. 35 Akun surat berharga pemerintah merupakan akun untuk menyajikan nilai investasi Dana Pensiun pada surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. 36 Akun unit penyertaan investasi kolektif dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk portofolio investasi kolektif selain reksadana yang dimiliki Dana Pensiun dalam bentuk unit penyertaan. 37 Akun penempatan langsung dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk surat berharga yang berupa saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak tercatat di bursa efek. 38 Akun surat pengakuan utang dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk surat berharga yang berupa pengakuan utang oleh badan hukum yang tidak tercatat di bursa efek dengan pembayaran bunga dan pokoknya sesuai dengan masa berlakunya.

7


39 Akun tanah, Akun bangunan, dan akun tanah dan bangunan dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan. 40 Akun investasi lain yang diperkenankan dimaksudkan untuk menampung jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di luar yang telah dirinci dengan mencantumkan nama dari jenis investasi dimaksud sebagai akun tersendiri. 41 Pengklasifikasian akun obligasi dan akun surat berharga pemerintah didasarkan pada klasifikasi “dimiliki hingga jatuh tempo”, “diperdagangkan”, “tersedia untuk dijual”, dan “jatuh tempo kurang dari satu tahun” (untuk akun surat berharga pemerintah). 42 Dana Pensiun tidak dapat mengklasifikasikan obligasi dan surat berharga pemerintah ke dalam kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo” jika Dana Pensiun mempunyai maksud untuk memilikinya untuk periode yang tidak ditentukan. Oleh karena itu akun-akun tersebut tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok ini jika Dana Pensiun bermaksud menjual, misalnya, untuk menghadapi : a. perubahan tingkat bunga pasar dan perubahan yang berhubungan dengan risiko sejenis; b. kebutuhan likuiditas; c. perubahan dalam ketersediaan dan hasil investasi alternatif; d. perubahan dalam sumber pendanaan perusahaan dan persyaratannya; e. perubahan dalam risiko mata uang asing. 43 Akun obligasi dan akun surat berharga pemerintah yang tidak diklasifikasikan ke dalam “dimiliki hingga jatuh tempo” harus diklasifikasikan ke dalam salah satu kelompok berikut ini dan diukur sebesar nilai wajarnya dalam neraca dan laporan aktiva bersih : a. Kelompok “diperdagangkan”. Obligasi dan surat berharga pemerintah yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat harus diklasifikasikan ke dalam kelompok “diperdagangkan”. Kelompok ini biasanya menunjukkan frekuensi pembelian dan penjualan yang sangat sering dilakukan. Efek ini dimiliki dengan tujuan untuk menghasilkan laba dari perbedaan harga jangka pendek; b. Kelompok “tersedia untuk dijual”. Obligasi dan surat berharga pemerintah yang tidak diklasifikasikan ke dalam kelompok “diperdagangkan” dan ke dalam kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo”, harus diklasifikasikan ke dalam kelompok “tersedia untuk dijual”. 44 Pemindahan antar kelompok obligasi dan surat berharga pemerintah, dari dan ke kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo”, “diperdagangkan” dan “tersedia untuk dijual” dicatat sebesar nilai wajarnya. Perbedaan nilai wajar dan nilai historis pada saat pemindahan kelompok dari “tersedia untuk dijual” ke kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo” diamortisasi selama masa manfaat investasi tersebut dengan cara yang konsisten dengan amortisasi premi dan diskonto. 45 Setiap jenis investasi dinilai berdasarkan nilai historis dengan ditentukan pula nilai wajarnya; Nilai historis yang disajikan untuk setiap jenis investasi adalah sebesar harga perolehan (harga beli ditambah dengan biaya yang terjadi dalam transaksi pembelian); Akun bangunan atau akun tanah dan bangunan disajikan dengan memisahkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan bangunan atau hanya menggunakan harga perolehan apabila investasi dimaksudkan untuk dijual; Selisih antara nilai historis dan nilai wajar disajikan dalam akun selisih penilaian investasi.

8


SELISIH PENILAIAN INVESTASI 46 Selisih penilaian investasi adalah akun untuk menampung adanya selisih akibat perbedaan dasar penilaian antara harga perolehan/nilai buku dengan nilai wajar. 47 Selisih antara nilai wajar dan nilai historis disajikan sebagai : i. Mendebit (mengkredit) akun selisih penilaian investasi, apabila terdapat selisih positif (negatif); dan ii. Mengkredit (mendebit) akun selisih kewajiban aktuaria, untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP, atau mengkredit (mendebit) akun pendapatan yang belum direalisasi, untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP; iii. Akun selisih penilaian investasi akan di offset apabila investasi bersangkutan dijual/dilepas. AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI 48 Aktiva lancar di luar investasi disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan Format Standar. 49 Kas dan Bank Akun kas dan bank meliputi: (a) uang tunai, (b) rekening giro, dan (c) tabungan. 50 Piutang Iuran i.

Piutang iuran merupakan iuran yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima Dana Pensiun pada tanggal neraca;

ii. Piutang iuran harus dipisahkan antara iuran normal peserta, iuran normal pemberi kerja, dan iuran tambahan (PPMP); iii. Akun ini tidak terdapat pada laporan keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). 51 Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Piutang bunga keterlambatan iuran merupakan bunga atas keterlambatan iuran yang telah jatuh tempo tetapi belum diterima Dana Pensiun pada tanggal neraca. 52 Piutang Investasi Piutang investasi adalah piutang yang timbul karena pelepasan investasi Dana Pensiun dan belum diterima pembayarannya. 53 Piutang Hasil Investasi Piutang hasil investasi adalah pendapatan dari Dana Pensiun yang sudah jatuh tempo pada tanggal neraca dan belum diterima pembayarannya.

54 Beban Dibayar Dimuka Beban dibayar dimuka adalah semua biaya-biaya yang belum jatuh tempo tetapi sudah dilakukan pembayaran. 55 Piutang Lain-lain Piutang lain-lain adalah piutang yang tidak dapat dimasukkan ke dalam akun piutang yang disebutkan di atas yang dapat diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. AKTIVA OPERASIONAL

9


56 Aktiva operasional adalah aset yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Dana Pensiun. 57 Aktiva operasional disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan Format Standar. 58 Aktiva operasional disajikan di neraca berdasarkan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. 59 Akun ini tidak terdapat pada laporan keuangan DPLK. AKTIVA LAIN-LAIN 60 Aktiva lain-lain adalah aset yang dimiliki Dana Pensiun selain dari kelompok investasi, aktiva lancar di luar investasi, dan aktiva operasional. 61 Aktiva lain-lain disajikan sebesar nilai historis. KEWAJIBAN AKTUARIA 62 Akun ini digunakan untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP. 63 Akun ini merupakan kewajiban Dana Pensiun untuk memenuhi manfaat pensiun kepada peserta, yang jumlahnya didasarkan atas perhitungan aktuaria pada tanggal yang sama dengan tanggal pelaporan di neraca. 64 Dalam hal tanggal valuasi aktuaria berbeda dengan tanggal neraca, jumlah kewajiban aktuaria di neraca harus disajikan sebesar nilai kewajiban aktuaria yang diproyeksikan sesuai tanggal neraca yang terdapat pada laporan aktuaris terakhir. 65 Sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini sampai dengan dilakukannya valuasi aktuaria berikutnya, apabila tidak terdapat kewajiban aktuaria yang diproyeksikan sesuai tanggal neraca, nilai kewajiban aktuaria dibukukan sebesar nilai kewajiban aktuaria berdasarkan valuasi aktuaria terakhir, ditambah dengan iuran normal, dan dikurangi dengan manfaat pensiun yang sudah jatuh tempo (sejak perhitungan aktuaria terakhir sampai dengan tanggal neraca). KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN 66 Akun ini digunakan untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP. 67 Akun ini merupakan jumlah yang sudah jatuh tempo dari : a. Iuran pemberi kerja dan peserta; b. Hasil usaha; c. Pengalihan dana dari Dana Pensiun lain; d. Pengalihan dana dari DPPK atau pemberi kerja (khusus DPLK); e. Dikurangi pengalihan dana ke Dana Pensiun lain; f.

Dikurangi penarikan iuran (khusus DPLK);

g. Dikurangi manfaat pensiun. 68 Khusus untuk DPLK, kewajiban manfaat pensiun disajikan dalam laporan keuangan secara terperinci sesuai dengan Format Standar. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN AKTUARIA ATAU KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN 69 Kewajiban di luar kewajiban aktuaria adalah kewajiban Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP yang harus dipenuhi sehubungan dengan aktivitas investasi, operasional ataupun pendanaan Dana Pensiun.

10


70 Kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun adalah kewajiban Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP yang harus dipenuhi sehubungan dengan aktivitas investasi, operasional ataupun pendanaan Dana Pensiun. 71 Kewajiban di luar kewajiban aktuaria atau kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan Format Standar. 72 Utang investasi Utang investasi merupakan utang yang timbul karena pembelian investasi yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar. 73 Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang manfaat pensiun jatuh tempo merupakan utang atas manfaat pensiun yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar. 74 Pendapatan Diterima di Muka Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan usaha Dana Pensiun yang diterima di muka tetapi belum jatuh tempo. 75 Beban yang Masih Harus Dibayar Beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar. 76 Kewajiban di luar kewajiban aktuaria lain atau kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun lain merupakan kewajiban di luar kewajiban aktuaria atau kewajiban manfaat pensiun yang tidak termasuk dalam kewajiban di atas, termasuk penerimaan DPLK atas biaya penyelenggaraan (fee) yang belum disetorkan ke Pendiri. PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI 77 Akun ini digunakan untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP. 78 Akun ini digunakan untuk mencatat selisih penilaian atas nilai wajar investasi dengan harga perolehan/harga buku pada tanggal neraca (akun lawan dari selisih penilaian investasi). 79 Akun ini akan bertambah jika terdapat kenaikan nilai wajar investasi selama periode laporan. 80 Akun ini akan berkurang, jika terdapat penurunan nilai wajar investasi atau terdapat penjualan/pelepasan investasi selama periode laporan. SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIA 81 Digunakan untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP. 82 Selisih kewajiban aktuaria harus disajikan sebesar kenaikan (penurunan) aktiva bersih ditambah (dikurang) penyesuaian nilai kewajiban aktuaria. 83 Penyesuaian nilai kewajiban aktuaria disajikan sebesar selisih antara kewajiban aktuaria dalam laporan keuangan terakhir dengan kewajiban aktuaria dalam laporan keuangan periode sebelumnya. B PERHITUNGAN HASIL USAHA 84 Perhitungan hasil usaha adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha Dana Pensiun selama periode tertentu yang mencerminkan hasil prestasi pengurus Dana Pensiun pada periode yang bersangkutan. Agar dapat memberikan informasi yang jelas, perhitungan hasil usaha harus : a. disajikan secara terinci unsur pendapatan dan beban; b. dipisahkan antara kegiatan investasi dan kegiatan di luar investasi.

11


85 Akun dalam perhitungan hasil usaha disajikan sebagai berikut PENDAPATAN INVESTASI 86

Pendapatan investasi adalah peningkatan jumlah aset atau penurunan kewajiban Dana Pensiun yang timbul dari kegiatan investasi dalam satu periode tertentu. Pendapatan investasi harus dirinci berdasarkan jenis pendapatannya.

87

Pendapatan bunga merupakan jumlah pendapatan bunga jatuh tempo dalam periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan bunga diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat aset tersebut ditempatkan.

88

Pendapatan dividen merupakan pendapatan dividen jatuh tempo dalam periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan dividen diakui pada saat dividen tersebut ditetapkan sebagai hak Dana Pensiun.

89

Pendapatan sewa merupakan pendapatan sewa jatuh tempo dalam periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundangundangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan sewa diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat digunakannya aset tersebut.

90

Laba (rugi) pelepasan investasi adalah laba atau rugi penjualan/pelepasan investasi di atas (di bawah) nilai historis.

91

Pendapatan investasi lain adalah pendapatan investasi di luar jenis pendapatan di atas, yang berasal dari kegiatan investasi yang diperkenankan peraturan perundangundangan.

yang

timbul

atas

BEBAN INVESTASI 92

Beban investasi adalah biaya jatuh tempo dalam periode laporan, untuk berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dilakukan pembayarannya.

93

Beban investasi harus disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan Format Standar.

BEBAN OPERASIONAL 94

Beban operasional adalah biaya yang terjadi selama periode laporan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dana Pensiun selain kegiatan investasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun.

95

Beban operasional harus disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan Format Standar.

96

Khusus untuk DPLK, beban operasional hanya berupa biaya penyelenggaraan (fee) yang harus dibayarkan kepada Pendiri.

PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN 97

12

Merupakan pendapatan dan beban yang terjadi selama periode laporan tetapi tidak berhubungan dengan kegiatan investasi dan operasional program pensiun.


98

Pendapatan dan beban lain-lain harus disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan Format Standar.

99

Bunga keterlambatan iuran merupakan bunga yang diakui atas keterlambatan penerimaan iuran, baik iuran normal maupun iuran tambahan. Bunga atas keterlambatan iuran dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

C LAPORAN AKTIVA BERSIH 100 Laporan aktiva bersih adalah laporan yang memberikan informasi tentang jumlah kekayaan bersih Dana Pensiun yang tersedia untuk manfaat pensiun kepada peserta. Nilai aktiva bersih adalah jumlah kekayaan Dana Pensiun dikurangi dengan kewajiban Dana Pensiun di luar kewajiban aktuaria/kewajiban manfaat pensiun yang belum jatuh tempo. Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan PPMP, laporan aktiva bersih harus disusun sedemikian rupa sehingga mudah diketahui kekayaan yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan pendanaan dan kekayaan yang tidak digunakan dalam perhitungan pendanaan. 101 Laporan aktiva bersih Dana Pensiun harus disajikan sesuai dengan Format Standar. 102 Investasi Dana Pensiun harus dinilai berdasarkan nilai wajar sebagaimana terdapat dalam ketentuan di bidang Investasi Dana Pensiun. Penentuan nilai investasi Dana Pensiun sematamata digunakan untuk tujuan penyajian dan pengungkapan posisi kekayaan bersih Dana Pensiun. 103 Dalam menentukan nilai penempatan langsung, Dana Pensiun dapat menggunakan nilai appraisal atau metode ekuitas. Penetapan penggunaan dasar penilaian harus mendapat persetujuan Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas dengan memperhatikan asas konsistensi dan konservatisme. 104 Nilai wajar unit penyertaan investasi kolektif adalah sebesar nilai aktiva bersih untuk seluruh unit yang dimiliki Dana Pensiun. 105 Dalam hal portofolio investasi kolektif Dana Pensiun tidak memiliki nilai aktiva bersih maka investasi Dana Pensiun dikelompokkan dan dinilai sesuai dengan jenis investasi yang dimiliki Dana Pensiun yang terdapat dalam portofolio investasi kolektif tersebut. D LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH 106 Laporan perubahan aktiva bersih adalah laporan yang memberikan informasi tentang perubahan atas jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun serta menguraikan penyebab terjadinya perubahan dalam suatu periode tertentu; 107 Dalam uraian tersebut dipisahkan antara : -

Penyebab penambahan kekayaan Dana Pensiun, dan

-

Penyebab pengurangan kekayaan Dana Pensiun.

108 Laporan perubahan aktiva bersih harus disajikan sesuai dengan Format Standar. E LAPORAN ARUS KAS 109 Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan aktiva bersih dalam pengaruhnya terhadap penerimaan dan penggunaan kas. Agar laporan arus kas dapat menggambarkan kondisi kas yang sejelas-jelasnya maka dalam menyusun laporan arus kas harus diklasifikasikan berdasarkan kegiatan investasi, kegiatan operasional dan kegiatan pendanaan selama satu periode laporan. 110 Laporan arus kas harus menggunakan metode langsung dan disajikan sesuai dengan Format Standar.

13


III. PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN Komponen utama catatan atas laporan keuangan Dana Pensiun, meliputi : A

PENJELASAN UMUM Dalam penjelasan umum sekurang-kurangnya diungkapkan :

111

Pengesahan Peraturan Dana Pensiun Hal-hal yang harus diungkapkan : -

Nomor dan tanggal awal pengesahan Peraturan Dana Pensiun oleh Menteri Keuangan;

-

Perubahan Peraturan Dana Pensiun yang terjadi selama periode termasuk pokok-pokok perubahan peraturan dimaksud (apabila ada);

-

Apabila dianggap relevan, penjelasan terhadap perubahan Peraturan Dana Pensiun yang terjadi sebelum periode pelaporan juga harus diungkapkan.

112

Nama dan Alamat Dana Pensiun

113

Nama Pendiri Nama dan kategori industri dari Pendiri diungkapkan.

114

Nama Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Nama seluruh pengurus dan dewan pengawas selama periode pelaporan diungkapkan. Untuk Dewan Pengawas diuraikan pihak yang diwakilinya.

115

Jenis Program dan Jumlah Peserta

B

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI Dalam ikhtisar kebijakan akuntansi sekurang-kurangnya diungkapkan :

116

Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Dalam dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan harus dijelaskan :

117

-

Dasar pengukuran laporan keuangan berdasarkan nilai historis dan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau PSAK;

nilai wajar

-

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.

Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami laporan keuangan secara benar sekurang-kurangnya harus mengungkapkan : -

Kebijakan pengakuan pendapatan;

-

Kebijakan pengakuan beban termasuk metode penyusutan aset berwujud;

-

Kebijakan penjabaran mata uang asing termasuk nilai kurs yang digunakan;

-

Kebijakan akuntasi sehubungan dengan terdapatnya mitra pendiri. Khusus bagi Dana Pensiun yang menganut prinsip sharing cost wajib mengungkapkan metode distribusi kekayaan, hasil usaha dan kewajiban kepada masing-masing pemberi kerja;

-

Penentuan tingkat materialitas suatu akun;

-

Kebijakan pelunasan defisit (bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP);

-

Metode pendistribusian hasil pengembangan ke setiap rekening peserta (khususnya PPIP).

C PENJELASAN MENGENAI KEBIJAKAN PENDANAAN Dalam penjelasan mengenai kebijakan pendanaan sekurang-kurangnya diungkapkan :

14


118 Penjelasan Umum : -

Ikhtisar demografi peserta;

-

Perhitungan manfaat pensiun;

-

Kebijakan pendiri dalam rangka pendanaan.

119 Valuasi Akturia Terakhir (hanya untuk PPMP) : -

Nama aktuaris;

-

Tanggal valuasi aktuaria;

-

Asumsi aktuaria;

-

Metode penilaian;

-

Nilai kewajiban aktuaria dan kewajiban solvabilitas;

-

Besar iuran;

-

Amortisasi defisit.

D PENJELASAN MENGENAI KEBIJAKAN INVESTASI 120 Dalam penjelasan mengenai kebijakan investasi sekurang-kurangnya diungkapkan: -

Jenis investasi yang diperkenankan;

-

Sasaran hasil investasi;

-

Penggunaan tenaga ahli di bidang investasi.

E TRANSAKSI AFILIASI DAN SIFATNYA 121 Dalam penjelasan mengenai transaksi afiliasi dan sifatnya sekurang-kurangnya diungkapkan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi langsung maupun tidak langsung dengan pengurus, dewan pengawas, pendiri, mitra pendiri atau penerima titipan.

F PENJELASAN PER AKUN DALAM LAPORAN KEUANGAN 122 Menjelaskan hal-hal yang penting untuk diungkapkan pada tiap-tiap akun yang dapat mempengaruhi pembaca dalam pengambilan keputusan. Dengan pertimbangan praktis, apabila dalam penjelasan tiap akun terdapat pengungkapan rincian dari akun yang tidak material, maka pengungkapan rincian akun tersebut dapat dilakukan dengan mengelompokkannya berdasarkan jenis dan sifat yang sama. 123 Akun yang harus dijelaskan sekurang-kurangnya adalah akun berikut yang bernilai material kecuali dinyatakan lain. Investasi 124 Dalam akun investasi sekurang-kurangnya diungkapkan : -

Rincian seluruh pihak ditempatkannya investasi berikut nilai wajar masing-masing pada tanggal neraca;

-

Khusus untuk obligasi dan surat berharga pemerintah harus diungkapkan dalam rincian secara terpisah berdasarkan klasifikasi : -

Dimiliki hingga jatuh tempo;

-

Diperdagangkan;

15


-

Tersedia untuk dijual;

-

Jatuh tempo kurang dari satu tahun (khusus untuk surat berharga pemerintah);

-

Apabila dilakukan penilaian independen terhadap investasi harus diungkapkan tanggal penilaian, nama penilai independen, ringkasan metode dan asumsi yang digunakan;

-

Apabila memiliki investasi lain yang diperkenankan harus diungkapkan rincian jenis, nilai nominal dan syarat atau kondisi lain yang mengikat investasi tersebut.

Selisih Penilaian Investasi 125 Dalam akun selisih penilaian investasi sekurang-kurangnya diungkapkan rincian nilai selisih penilaian investasi untuk setiap jenis investasi. Piutang Iuran 126 Dalam akun piutang iuran yang terdiri dari akun piutang iuran pemberi kerja, akun piutang iuran peserta, dan atau akun piutang iuran tambahan (PPMP), tanpa memperhatikan materialitas akun, sekurang-kurangnya diungkapkan : -

Rincian pemberi kerja yang menimbulkan piutang iuran bagi Dana Pensiun berikut nilainya pada tanggal neraca;

-

Usia piutang iuran untuk setiap pemberi kerja.

Piutang Bunga Keterlambatan Iuran 127 Dalam akun piutang bunga keterlambatan iuran, tanpa memperhatikan materialitas akun, sekurang-kurangnya diungkapkan : -

Rincian pemberi kerja yang menimbulkan piutang bunga keterlambatan iuran bagi Dana Pensiun berikut nilainya pada tanggal neraca;

-

Usia piutang bunga keterlambatan iuran untuk setiap pemberi kerja.

Piutang Investasi 128 Dalam akun piutang investasi sekurang-kurangnya diungkapkan : -

Rincian pihak yang menimbulkan piutang bagi Dana Pensiun berikut nilainya pada tanggal neraca;

-

Syarat atau kondisi lain yang mengikat piutang tersebut.

Piutang Hasil Investasi 129 Dalam akun piutang hasil investasi sekurang-kurangnya diungkapkan : -

Rincian piutang hasil investasi untuk setiap jenis pendapatan;

-


Piutang Lain-Lain 130 Dalam akun piutang lain-lain sekurang-kurangnya diungkapkan : -

Rincian pihak yang menimbulkan piutang bagi Dana Pensiun berikut nilai pada tanggal neraca dan alasan terjadinya piutang;

-


Aktiva Operasional

16


131 Dalam akun aktiva operasional sekurang-kurangnya diungkapkan : -

Jenis dan nilai dari masing-masing aktiva operasional;

-

Syarat atau kondisi lain yang mengikat akun tersebut.

Aktiva Lain-lain 132 Dalam akun aktiva lain-lain sekurang-kurangnya diungkapkan : -

Jenis dan nilai dari masing-masing aktiva lain-lain serta alasan dimilikinya aktiva lain-lain;

-

Syarat atau kondisi lain yang mengikat akun tersebut.

Kewajiban Aktuaria 133 Dalam akun kewajiban aktuaria sekurang-kurangnya diungkapkan sumber nilai kewajiban aktuaria yang disajikan dalam neraca; 134 Apabila tanggal valuasi aktuaria berbeda dengan tanggal neraca diungkapkan penggunaan nilai kewajiban aktuaria yang diproyeksikan. Utang Investasi 135 Dalam akun utang investasi sekurang-kurangnya diungkapkan : -

Nilai dari masing-masing utang pada tanggal neraca berikut pihak tempat Dana Pensiun berutang serta jenis investasi yang berkaitan dengan utang dimaksud;

-

Syarat atau kondisi lain yang mengikat utang tersebut.

Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuaria Lain atau Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun Lain 136 Dalam akun kewajiban di luar kewajiban aktuaria lain atau kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun lain sekurang-kurangnya diungkapkan : -

Nilai dari masing-masing kewajiban di luar kewajiban aktuaria lain atau kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun lain berikut alasan timbulnya kewajiban tersebut;

-

Syarat atau kondisi lain yang mengikat kewajiban tersebut;

-

Khusus untuk DPLK, utang atas beban (fee) kepada pendiri harus diungkapkan sumber dari utang dimaksud tanpa memperhatikan materialitas akun.

Selisih Kewajiban Aktuaria 137 Dalam selisih kewajiban aktuaria sekurang-kurangnya diungkapkan : -

Harus dimuat pernyataan “Selisih kewajiban aktuaria bukan surplus (defisit) dalam rangka pendanaan. Surplus (defisit) pendanaan Dana Pensiun harus dilihat dalam laporan aktuaris Dana Pensiun”

-

Harus dirinci sumber dari angka selisih kewajiban aktuaria yang berupa : -

Kenaikan (penurunan) aktiva bersih, yaitu : - Hasil usaha, - Peningkatan/penurunan nilai investasi, - Iuran normal, - Iuran tambahan, - Manfaat pensiun, - Pengalihan dana dari atau ke Dana Pensiun lain.

-

Penyesuaian kewajiban aktuaria

17


Pendapatan Investasi 138 Setiap jenis pendapatan investasi sekurang-kurangnya diungkapkan rincian nilai pendapatan per jenis investasi untuk setiap jenis pendapatan investasi. Beban (Fee) kepada Pendiri (DPLK) 139 Dalam akun beban (fee) kepada pendiri sekurang-kurangnya diungkapkan rincian sumber dan nilai beban (fee) kepada pendiri tanpa memperhatikan materialitas akun. Bunga Keterlambatan Iuran 140

Dalam akun bunga keterlambatan iuran sekurang-kurangnya diungkapkan : -

Dasar perhitungan bunga;

-

Rincian nilai per jenis iuran yang dikenakan bunga berikut bunganya.

Pendapatan Lain di Luar Investasi 141

Dalam akun pendapatan lain di luar investasi sekurang-kurangnya diungkapkan: -

Jenis dan nilai dari masing-masing pendapatan lain-lain;

-

Syarat atau kondisi lain yang mengikat pendapatan tersebut.

Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional 142

Dalam akun beban lain di luar investasi sekurang-kurangnya diungkapkan: -

Jenis dan nilai dari masing-masing beban lain-lain;

-

Syarat atau kondisi lain yang mengikat beban tersebut.

G PENJELASAN MENGENAI KEKAYAAN UNTUK PENDANAAN 143 Perhitungan kekayaan untuk pendanaan harus sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan sekurang-kurangnya harus diungkapkan : -

Rincian kekayaan dalam sengketa, atau yang diblokir oleh pihak yang berwenang;

-

Iuran, baik sebagian atau seluruhnya, yang pada tanggal perhitungan aktuaria belum disetor ke Dana Pensiun lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo;

-

Kekayaan yang ditempatkan di luar negeri; dan

-

Jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain-lain dan aktiva lain-lain.

H PENJELASAN MENGENAI MITRA PENDIRI (APABILA ADA) 144 Dalam hal Dana Pensiun memiliki mitra pendiri harus diungkapkan nama dan kategori industri mitra pendiri yang terdaftar dalam Peraturan Dana Pensiun selama periode yang dilaporkan. 145 Dalam hal Dana Pensiun menerapkan metode non sharing cost, nilai aktiva bersih, piutang iuran, piutang bunga keterlambatan iuran, bunga keterlambatan iuran, dan kewajiban aktuaria untuk masing-masing pemberi kerja harus diungkapkan.

18

Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP - 2345/LK/2003 Tanggal : 14 April 2003 -1DANA PENSIUN………. PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN AKTIVA BERSIH Per ………………. Periode Berjalan

Periode Sebelumnya

XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

XX

XX

XX XX XX XX XX XX XX XX XX


AKTIVA OPERASIONAL Tanah dan Bangunan (Nilai Buku) Kendaraan (Nilai Buku) Peralatan Komputer (Nilai Buku) Peralatan Kantor (Nilai Buku) Aktiva Operasional Lain (Nilai Buku) Total Aktiva Operasional

XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

AKTIVA LAIN-LAIN

XX

XX

AKTIVA TERSEDIA

XX

XX

XX XX XX XX XX XX XX


AKTIVA INVESTASI (Nilai Wajar) Deposito on call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham Obligasi Unit Penyertaan Reksadana Surat Berharga Pemerintah Unit Penyertaan Investasi Kolektif Penempatan Langsung Surat Pengakuan Utang Tanah Bangunan Tanah dan Bangunan Investasi Lain yang Diperkenankan Total Investasi AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas & Bank Piutang Iuran Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar Dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-lain Total Aktiva Lancar di Luar Investasi

KEWAJIBAN KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN AKTUARIA Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Hutang Investasi Pendapatan Diterima Dimuka Beban Yang Masih Harus Dibayar Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuaria Lain Total Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuaria AKTIVA BERSIH

Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP - 2345/LK/2003 Tanggal : 14 April 2003 -2DANA PENSIUN ..... PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH Periode ………sampai dengan……….. Periode Berjalan

Periode Sebelumnya



XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

PENGURANGAN Beban Investasi Beban Operasional Beban di Luar Investasi dan Operasional Manfaat Pensiun Pajak Penghasilan Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain Jumlah Pengurangan



KENAIKAN (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH

XX

XX

AKTIVA BERSIH AWAL TAHUN

XX

XX

AKTIVA BERSIH AKHIR TAHUN

XX

XX

PENAMBAHAN Pendapatan Investasi Bunga Dividen Sewa Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi Lain Total Pendapatan Investasi Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi Iuran Jatuh Tempo: Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan Pendapatan di Luar Investasi Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain Jumlah Penambahan

Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP - 2345/LK/2003 Tanggal : 14 April 2003 -3DANA PENSIUN..... PROGRAM MANFAAT PENSIUN PASTI PERHITUNGAN HASIL USAHA Periode …….. sampai dengan ……….... Periode Berjalan

Periode Sebelumnya

PENDAPATAN INVESTASI Bunga Dividen Sewa Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi Lain Total Pendapatan Investasi

XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

BEBAN INVESTASI Beban Transaksi Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan Beban Penyusutan Bangunan Beban Manajer Investasi Beban Investasi Lain Total Beban Investasi

XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

HASIL USAHA INVESTASI

XX

XX

BEBAN OPERASIONAL Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas Beban Kantor Beban Pemeliharaan Beban Penyusutan Beban Jasa Pihak Ketiga Beban Operasional Lain Total Beban Operasional



XX XX XX XX (XX) XX

XX XX XX XX (XX) XX

XX

XX

PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN Bunga Keterlambatan Iuran Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Operasional Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Lain-lain Pendapatan Lain di Luar Investasi Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional Total Pendapatan dan Beban Lain-lain HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PAJAK PENGHASILAN

XX

XX

HASIL USAHA SETELAH PAJAK

XX

XX

Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Lemb Nomor : KEP - 2345/LK/2003 Tanggal : 14 April 2003 -4DANA PENSIUN………. PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI NERACA Per ………………. AKTIVA INVESTASI (Harga Perolehan) Deposito on call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Saham Obligasi Unit Penyertaan Reksadana Surat Berharga Pemerintah Unit Penyertaan Investasi Kolektif Penempatan Langsung Surat Pengakuan Utang Tanah Bangunan Tanah dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Bangunan Investasi Lain yang Diperkenankan Total Investasi SELISIH PENILAIAN INVESTASI AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas & Bank Piutang Iuran Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar Dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-lain Total Aktiva Lancar Diluar Investasi AKTIVA OPERASIONAL Tanah dan Bangunan Kendaraan Peralatan Komputer Peralatan Kantor Aktiva Operasional Lain Akumulasi Penyusutan Total Aktiva Operasional AKTIVA LAIN-LAIN TOTAL AKTIVA

Periode Berjalan

Periode Sebelumnya

XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX (XX) XX XX

XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX (XX) XX XX

XX

XX

XX

XX



XX XX XX XX XX (XX) XX

XX XX XX XX XX (XX) XX

XX XX

XX XX

Periode Berjalan

Periode Sebelumnya

KEWAJIBAN AKTUARIA

XX

XX

SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIA

XX

XX

KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN AKTUARIA Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi Pendapatan Diterima Dimuka Beban Yang Masih Harus Dibayar Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuaria Lain Total Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuaria

XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

XX

XX

KEWAJIBAN

TOTAL KEWAJIBAN

Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP - 2345/LK/2003 Tanggal : 14 April 2003 -5DANA PENSIUN PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN ARUS KAS Periode ….sampai dengan…… Periode Berjalan

Periode Sebelumnya

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga Penerimaan Dividen Penerimaan Sewa Pendapatan Investasi Lain Pelepasan Investasi Penanaman Investasi Pembayaran Beban Investasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

XX XX XX XX XX XX XX XX


ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL Pembayaran Beban Operasional Penjualan Aktiva Operasional Pembelian Aktiva Operasional Penjualan Aktiva Lain-lain Pembelian Aktiva Lain-lain Pendapatan Lain di Luar Investasi Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional Pajak Penghasilan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional



ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja Penerimaan Iuran Normal Peserta Penerimaan Iuran Tambahan Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran Penerimaan Pengalihan Dana dari DP Lain Pembayaran Pengalihan Dana ke DP Lain Pembayaran Manfaat Pensiun Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan



KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH

XX

XX

KAS PADA AWAL PERIODE

XX

XX

KAS PADA AKHIR PERIODE

XX

XX

2003 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN

Recommend Documents