(2) Pada tanggal 9 APril 1969, djumlah keseluruhan claim2 termaksud '1'. 1+5, , 72 Mark Djerman (empatpuluh lima djuta duaratus

!

Persetudjuan antara

Pemerinte.h Republik Indonesia dan

Pemerintah Republik Federasi Djeman

tentang

Konsolidui butang2 perdagangan Indonesia

-Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi JJ'jerman

Berbasrat untuk memadjukan bubungan ekonomi antara ked.ua negara dan meringankan keadaan devisa Indonesia., Telah bersepakat sebagai berikut;

Pasal l (1) Persetudjuan ini mengatur penangguhan transfer daripada nilai lawan claim2 dan berlaku untulc transaksi2 jang dilakukan antara importir2 Indonesia dan eksportir2 Djerman jang terdaftar dalam Lampiran I Persetudjuan ini, dengan sja.rat bahwa claim2 jang timbul akibat transaksj2 tersebut jang pembajarannja djatuh waktu antara tanggal l I>januari 1969 dan 31 Desember 1969 dan djumlahnja belum ditransfer kepada kreditur2 Djerman pada saat {seperti ditentukan dalam Paragrap (2) dari Pasal 7, dibawah) prosedur penangguhan transfer mulai berlaku.

(2)

9 APril 1969, djumlah keseluruhan claim2 termaksud dalam paragrap (1), diatas, (tjitjilan pelunasan clan djumlah bu-

Pada tanggal

nga sampai tanggal waktu pembajaran menunrut kontrak) adalah sebesar 1+5,234.483, 72 Mark Djerman (empatpuluh lima djuta duaratus tigaplluh empat ribu, empatratus delapanpuluh tiga Mark Djennan dan tudjuhplluh dua Ihennigs).

(3)

Ketjuali Jang di~~tukan lain dalam Pasal2, 2,3,~,5 dan 6 dibawah ini, maka ketentuan2 Persetudjuan antar-pemerintah Indonesia dan Djerman mengenai Konsolidasi Jiltang2 Perdagangan Indonesia ter-

tanggal 29 D'juli 1967 akan berlaku untulc Persetudjuan sekarang ini.

· Pasal 2 •••••••

'1'.

- 2 -

Pasal (1)

2

Bank Indonesia (untuk selandjutnja disebut "Bank") akan

mengangsur djumlah hutang2nja dalam rekening chusus dengan melakukan tigapuluh dua kali pembajaran dalam mata uang Mark Iljerman kepada suatu konsortium jang terdiri dari Hermes Kreditversicherungs-Aktiengesellschaft dari Hamburg dan Berlin, dan Deutsche Revisions und Treuhand-.Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, (untulc selandjutnja disebut "Konsortium") antara tanggal 1 D'januari 1973 dan 1 Oktober 1980.

'i

(2) Pembajaran angsuran2 ini akan djatuh waktunja pad.a hari pertama setiap triwulan kalender. setiap pembajaran angsuran akan merupakan persentase dari saldo debet jang ditentukan oleh Konsortium sesudah achir tahun kalender 1969, sebesar :

masing2 satu seprempat persen dalam tabun 1973; masing2 dua setengah persen dalam tahun2 1974, 1975 dan

I

1976;

masing2 tiga perempat persen dalam tahun2 19n, 1978 dan

1979;

masing2 lima persen dalem tahun 1980; I

Pasal

3

(1)

Bank akan membajar bunga dengan suku 4%setiap tahun atas djumlah hutang2nja dalam rekening chusus. Pembajaran bunga masing2 akan dimulai dan berachi.1· pa.da. tanggal ber.l.a.1runJa j ang t ampak dalam rekening chusus jang ad.a pada Konsortium.

(2)

Bunga akan dibajar oleh Bank kepada Konsortium s elambat-lambatnja pad.a achir tiap tengah tahun kalender seper ti jang telah ditentukan.

I

(3) Konsortium akan menentukan djumlah bungs dalam meta uang Mark Djerman selama djangka waktu jang berachir pada tanggal

31 Desember 1969 dalam waktu empat belas hari setelah tanggal tersebut. Mulai tanggal 1 Djanuari 1970, Konsortium akan menentultan djumlah bunga tiap tengah talnm kalender pad.a pe:nnulaan bulan terachir tengah tahunan kalender termaksud.

nJumlah bunga jang ditentultan akan didebetkan dalam rekening ohusus. Tanpa menentukan bunga untuk setiap tengah tahun kalender, Konsortium dapat membuat djadwal bunga dan pemb:ajaran angsuran untuk djangka waktu jang dimulai pad.a tanggal 1 Djanuari 1970;

djadwal tersebut tidak akan mempengaruhi tanggal djatuh waktu pembajaran2 bungs dan angsuran.

(4) Sekalipun ••••••

I

' '

- 3 -

(4) Sekali:ptm ketentuan2 dalam pare.grap (2), diata.s, djumlah bunga jang ditentukan selama djangka waktu jang berachir pad.a tanggal 31 Desember 1972 akan diangsur dalam tiga piluh dua kali angsuran kwartal jang sema antara tanggal 1 Djanuar:i. 1973 dan 1 Oktober 1980 pada hari pertama setiap kwartal. Untuk djumlah tersebut tidak akan dikenakan bunga. Pasal 4. Konsortium akan menjiapkan rekening koran tiap kwartal untuk talum

1969 den untuk tahun2 selandjutnja sedild.tnja tiap tahun,

jang me-

nundjukkan semua pemasukan dalam rekeni.ng clnlsus dan akan menjampaika.nnja kepada Bank segera setelah selesai. Bank akan memberikan konfirma.si kepada Konsortium tentang kebenaran dar:ipada rekening koran tersebut dalam waktu sepuluh hari kerdja setelah diterimanja dan pad.a waktu bersama.an memberitahukan tentang keadaan saldo debet.

Pasal 5. Guna penetrapaml'ja dalam Persetudjuan sekarang ini, maka ketentuan2 paragrap (3), (4}, (5) dan (6) Pasal 3 dari Persetudjuan tersebut dalam paragra.p (3) Pa.sal 1, diatas, akan dirubah sebagai berikut:

"(3) Pemerintah Republik Indonesia akan mendjamin bahwa apabila debetur Indonesia telah melakukan deposito men.genai claim jeng termasuk dalam da:f'tar dan apabila penghutang i tu telah memenuhi sjarat2

Jang diperlukan untuk menstmi.nsfer djumlah jang didepositokan, Bank akan segera: (a) mengir:imkan kepada. Konsortium sepuluh persen dari djumlah .jang bersangkutan ( quota tunai) dalam mata uang Mark Djerma.n, ketjuali aps.bila harga. lawan quota tuna.i itu telah diterima oleh Konsortium sebagai bagian dari pembajaran bagian termaksud dalam paragrs.p (6),diba-

wah;

(b) menjampa.ikan kepada Konsortium pemberitahuan penerimaan, dan kuasa untuk mendebetkan, seluruh djumlah jang bersa.ngkutan.

(4)

Atas •••••••

-4(4) Atas dasar kuasa tersebut dalam sub-paragrap (b) paragrap (3) diatas, Konsortium akan men-clebetkan nilai Bank pada tanggal djatuh waktu claim jang terda:ftar. Bank tidak akan didebetkan demikian ketjuali dan sampai Konsortium menerima quota tunai tersebut dalam sub-paragrap (a), paragrap (3) diatas, Quota tunai demikian kemudian akan dikreditkan dalam rekening chusus. (5) .&p8 bila pada ·saat prosedur penangguhan transfer mulai b:erlaku 1 ada diantara clai.m2 jang terdaftar telah djatuh waktu, dan harga lawannja telah didepositokan, maka peraturan2 jang tersebut dalam paragrap (3) diatas, akan dilakukan dengan segera setelah penangguban prosedur transfer mulai berlaku.

(6)

Bank akan melakukan pembajaran bagian atas sepuluh persen

quota tunai dari seluruh djumlah claim jang terdaftar sebagai berikut : 6

persen segera setelah prosedur penangguhan transfer mulai berlaku ;

2.5 persen pad.a tanggal 10 Djuli 1969 ;

1.5 persen pad.a tanggal 10 Oktober 1969. Pembajaran2 bagian jang telah dilakukan oleh Konsortium akan dimasukkan dalam rekening2 sesuai dengan pa.ragrap2 (3) dan (4) diatas. Pasal

6

Tanggal jang ditentukan dalam sub-2 paragrap (b) c1an (c) paragrap (1) dari Pasal 12 Persetudjuan tersebut dalam paragrap (3) Pasal 1, diatas, untuk Persetudjuan sekareng ini akan diganti dengan tanggal }l Desember 1969. Pasal 7 (l)

Persetudjuan ini akan berlaku pad.a tanggal penanda-ta.ngannja.

(2)

Tanggal prosedur penangguban transfer jang membebaskan kewadjiban2

Indonesia menurut Persetudjuan sekarang ini, aka.n mulai berla.ku sesunggubnja (saat berlakunja prosedur penangguhan transf"er), akan ditentukan atas persetudjuan bersama antar a Bank dan Konsortium setelah kedua fihak mendjelaskan seluruh perintjian2 tebnis.

-5-

DIBUAT

di Djakarta pada tanggal •

!.f..f!3; ?/§/!13.~.f:!.••":J.~ •••••·· ·

dalam enam rangkap asli, dua dalam bahasa. Indonesia, dua dalam ba.ha.sa Djerman, dan dua dalam bahasa Inggeris, jang masing-masing

berkekuatan sama.

Aitas nama Pemerintah Republik Indonesia. Signed

//as nama Pemerintah R~blik Federasi D:jerman. Signed

Annex

Transaksi2 dan djumlah2 j ang termasuk dalam Penundaan Transfer

1.

No . Seri 1

Eksportir Djerman 2

Importir Indonesia

Mata uang jang disetudjui dan djumlahnja

3

4

I

2

Benteler- Werke Aktiengesellschaft , Bielefeld

Dasaad Musin Concern N. V. , Djakarta

DM

164.050,--

I

3

Borsig Aktiengesellschaft , Berlin

Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara Djakarta DM

295 . 573 ,--

Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara Djakarta DM

295 . 477 ,--

Badan Pmmpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara Djakarta DM

259 . 219 ,--

I

I

4 5

Borsig Aktiengesellschaft, Berlin Borsig Aktiengesellschaft , Berlin

I

6

Combitex GmbH Ver einigung von Textilmaschinenfabriken, Wsseldorf

Dasaad Musin Concern N. V., Djakarta

DM

271 . 070 , 95

I

11

Escher Wyss GmbH, Revensburg

Badan Pimpinan Umum Industri Kimia and PN Letj es Djakarta DM

2, 863 .183 , 05

The Department of the Navy .of the Republic of Indonesia, Dj akar ta

2 . 568 . 007 ,--

I

14

Ferrostaal Aktienges ellschaft, Essen

DM

1

2

3

4

---------------- -- ---------------~~-----------------------------------------------------------------

I

15

Ferrostaal Aktiengesellschaft, Essen

I

16

Ferrostaal Aktiengesellschaft, Essen

Ministry of Land Transport , Post , DM 1.320.630,49 Telecommunication and Tourism, Djakar ta Ministry of Land Transport, Post, DN 743 . 743 , 47 Telecommunication and Tourism of the Republic of Indone s ia, Djakarta

I

17

Ferrostaal Aktiengesellschaft , Essen

Departemen Perindustrian Dasar Republik Indonesia, Djakarta

I

18

Ferrostaal Aktiengesellschaft, Essen

Departemen Perhubungan Laut DM (Ministry of Sea Communica tions), Dja karta

970 .831 , 92

I

23

& Eisengie Berei , DUlken

Dasaad Musi n Concern N. V., Djakarta

DM

406 . 002 , 50

Jean

G~~ken,Maschinenfabr ik

DM 1.563 . 392 , 85

I

24

GutehoffnungshUtte Sterkra de Aktiengesellschaft,Oberheusen

Komando Pembangunan Ekonomi Daer ah-Daerah Perbatasan ,Djakarta

DM

307 . 424, --

I

25

Guteho.t'fnungshUtte Sterkrad e Aktiengesellschaft , Oberheusen

Komando Pembangunan Ekonomi Da er ah-Daerah Perbatasan ,Dj a karta

DM

289 . 677 ,--

I

26

Gutehoffnungshutte Sterkrade Aktiengesellschaft,Oberheusen

Komando Pembangunan Ekonomi Daerah-Daerah Perbatasan,Djakarta

DM

286 . 081 ,--

I

27

Joh.Kleinewefers Sbhne Maschinenfabrik , Krefeld

Dasaad Musin Conc ern N. V., Djakar t a

DM

142 . 331,65

I

28

Klockner Industrie-Anlagen GmbH, Duisburg

Ministry of Mining , Djakart a

DM 3.482 . 161,05

I

29

Fr. L\trssen Werft, BremenVegesa ck

Ministry of Mini ng , Djakarta

DM 3 .482 .161,05

!------------~---------------------------------~----------------------------------1 ________________ _ I

30

Kre di tanst[~l t rur Wiederaufbau , Frankfurt/Main

Bank I ndonesia , Djakarta

DM

l . 175 •080 ,--

I

31

Kreditans t alt fUr Wiederaufbaru , Frankfur t/Main

Bank Indonesia, Djakarta

DM

1 . 734 . 005 ,--

I

35

Fr. LUrssen Werft , BremenVegesack

The Government of the Republic of Indonesia repre s.anted by the Menteri Urusan Pendapatan Pembiaj aan Dan Pengawasan , Djakarta

DM 2 . 765 . 218 ,--

I

36

MA?

·.,schinenfabrik Aue;sburgNUrnberg AC, We rk Augsburg, Augsburg

Komando Pembangunan Ekonomi Derah- DM Daerah Perbatasan , Djakarta

I

38

MAN Maschinenfabrik Augsburgmtrnberg Aktiengesellschaft , \'lerk N\trnberg , NUrnbergJ Siemens Aktiengesellschaft , Siemens- Schuckert- Werke , Erlangen

Department of :Eubl ic Works and Power Perusahaan Listrik Negara (PLU), Djakarta

DM

1 . 854 . 237 , 48

231 . 223 ,io ~

I

39

MAN Maschinenfabrik Augsburgmtrnberg Aktiengesellschaft , m.trnberg

Badan Pimpinan Umum 1erusahaan Perkebunan Negara, Djakarta

DM

362 . 850 ,--

I

40

NAN 1'1aschinenfabri k AugsburgNUrnberg Aktiengesellschaft , Nt!rnberg

Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara , Dj a karta

DM

266 . 793 ,--

2

1

3

4

---------------------------------------------------------------------------------------------------I

41

MAN Maschinenfabrik AugsburglilUrnberg Aktiengesellschaft , Nttrnberg

Badan Pimpinan Umum Perusahaa.n Perkebunan Negara Gula , Djakarta

DH

300 . 708 ,--

I

42

MAN Maschinenfabrik AugsburgNUrnberg Aktiengesellschaft , N\trnberg

Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Gula , Djakarta

DM

285 . 578 ,--

I

44

0 & K Export- und Handelsgesellschaft mit beschr'~nkter Haftung , Dortmund

Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Gula , Djakarta

DM

196 . 633 , 90

I

46

Or ens t ein- Koppel und L~becker Maschinenbau Akti engesellschaft , Th.tbeck

DM The Government of the Republic of Indonesia , representad by the Minister of Sea Communication , Djakarta

975 . 375 ,--

I

49

Si emens Aktiengesellschaft , Siemens- Hal ske - \1/erke , 1".l\tnchen

Republic of I ndonesia , Director General of the Post , Telegraph and Telephone Service of the Republic of Indoneo~a ,~ Ja~ct~ va

DM

174 . 426 , 84

I

51

Siemens Aktiengesell schaft , Siemens- Halske - Werke , M'O.bchen

Angka t an Laut Republik I ndonesia

DM

750 . 261 , 74

I

52

Si emens Akti engesellschaft , Si emens-Halske- Werke , MUnchen

Government of the R public of I ndonesia represented by the Department of Landcommunication , Post , Telecommunication and Tourism, Djakart~

DN

4 , 038 . 826 , 17

Siemens Aktiengesellschaft , Si emens- Halske- Werke , NUnchen

The Ministry for Landtransport , Post , Tele communication and Tourism , Djakarta

DM

430 . 530 , 21

I

53

1

2

3

4

DM

733 . 791,62

I

54

Siemens Aktiengesellschaft, Siemens-Haiske- Werke , Mtlnchen

Nj ,, is try of Land transport , Post ,

I

55

Siemens Aktiengesellscha ft, Siemens- Halske - Werke , NUnchen

Komando Tertinggi Oper asi Ekonomi ( KOTOE) , Djakarta

DM

345 . 188 , 65

I

56

Siemens Aktiengesellschaft , Siemens-Halske-Werke ,Miinchen

Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE) , Djakarta

DM

206 . 352 , 87

I

57

Siemens Aktiengesellschaft ,

Republic of Indonesia , represented by Komando Tert inggi Operasi Ekonomi KESOP III, Djakarta

DM

412 . 744, 09

Siemens~Halske-Werke,MUnchen

TelECommuni cation and Tourism, represented by Director General Indonesian State Railways,Bandung

I

58

Siemens Aktiengesellscha ft, Siemens-Halske-Werke ,l"1'Unchen

The Ministry for Landtransport, Post , Telecommunication and Tourism, Djakarta

DM

221 . 057 ,19

I

59

Siemens Aktiengesellschaft , Si emens- Halske-Werke,Wernerwerk fi.ir Medizinisc he Technik , Erlangen

The Government of the Republic of I ndonesia , Army medical Service , Djakarta

DM

223 . 351,44

I

60

Si emens Aktiengesellschaft , Siemens- Halske-Werke , Wernerwerk ftir Med izi nis che Technik , Erlangen

The Government of the Republic of Indonesia, Mi nistry of Public Health , Djakarta

DM

257 . 815 , 02

I

62

Siemens .Aktiengesellschaft , Siemens- Schuckert-Werke , Technische Stammabteilw1g Ausland, Erlangen

Angkatan Laut Republik Indonesia, Djakarta

Dl\I

23 . 192 , 44

1

I

64

2

3

Siemens Aktiengesellschaft , Siemens-Schuckert - Werke , Technische Stammabteilung Ausland, Erlangen

Komando Pembanguna n Ekonomi Dae- DM

4

r ah Daerah Perbatasan for Koman-

227 .116,80

do Pelaksana Pemba.ngunan Projek Pelabuhan Bebas Saba ng ,Dj akarta

I

67

Standa rd Elektrik Lorenz Aktiengesellschaft, Stuttgart

The Mini s try of Land Transport , DM Post , Communications and Tourism , Djakarta

I

68

.Allgemeine Elektricit~t s ­ Gesellschaft, AEG- Telefunken , Ulm/Donau

Komando Pemba ngunan Ekonomi, Dae rah- Daerah Perba tasan for Komando Pelaksana Pembangunan,Djakarta DM

624 . 394,44

453 . 561,03

I

69

Allgemeine ElektricitatsGesellschaft, AEG- Telefunken, Ulm/Donau

Dewan Telecommunikas i Republik Indonesia, Djakarta

DH

203 . 454 , 94

I

70

Waggonfabrik Talbot , Aachen

.Ministry of Land Transport,Post ~ecommunication and Tourism of the Republic of Indonesia , Djakarta

DM

820 . 324,47

I

72

Allgemeine ElektricitatsGesellschaf t, AEG-Telefunken, Berlin

Government of the Republic of DM I ndonesia , represented by Department Li strik Dan Ketenagaan , Djakarta

3 , 880 . 000 ,--

I

73

Allgemeine ElektricitatsGesellschaft, AEG-Telefunken, Hannover

Department of I nformation , Directorate Radio & T.V., R.T . J .-T.V., Djakarta

1 . 349 . 375 ,--

DM

Protokol tentang pelaksanaa.n re-scheduling dalam tahun 1969 Untuk membantu Republik Indonesia dalam usahanja mentjapai stabilisasi

den rehabilitasi ekonomi bersama-se.ma dengan negara.2 bersahabat dan

organisasi2 intemasional lainnJa, sebagai tambshan pada bantuan keuangan jang sampai sekareng telah dioerikan kepada Pemerintah Republik Indonesia, oleh Pemerintah :Republik Federasi Djerman, maka kedua Pemerintah telah mentjapai kata sepakat sebagai berikut: Atas clasar Protokol Paris bulan Oktober 1968 dalam pelunasan buteng2 Indonesia kepada luar-negeri, maka diber:l.kan b antuan sebagai berikut: 1.

Pemerintah Republik Federasi D',jerman memberikan kepada Pemerintah

Republik Indonesia suatu penundaan trensf'er sebanjak 90 persen clari hutang2 jang didjamin oleh Pemerintah Republik Federasi Djerman, jang berasa.l dari transaksi2 dagang - dengan masa djalan lebih dari 180 hari, Jang djatuh antare tanggal 1 njanuari 1969 sampai tanggal .31 Desember 1969 clan Jang nilai bandingnja sampai permulaan penundaan transfer ter•ebut tidak di.transfer kepada para kred.itor Djerman. Huteng2 jang dikenakan re-scheduling tersebut meliputi djumlah lepih kurang 45 djuta DM. Tentang hal ini akan ditjapai suatu persetudjuan ohusus antara kedua Pemerintah. 2.

Pemerintab Republik 'Federasi Djerman memberi kesempatan kepada Kreditanstalt flir Wiederauf'bau, Frenkf"urt am Main, agar persetudjuan2 pindjaman jang telah dibuat dengan Bank Indonesia atas djumlah ar) 55 djuta DM tertanggal 11 Djanuari 1963 b) 15 djuta DM tertanggal 31 Djuli 1963 o) 30 djuta DM tertanggal 11+ Agustus 1964 dirubah demikian rupa, sehingga tjitjilan pelunasan dan bunga jang djatuh antara tanggal 1 Djanuari 1969 sampe.i dengan tanggal 31 Desember 1969 jaitu :

a) 6.356.250,~ DM b) 1 •.321,..218, 75 mt c) .3.727.500,- mr

sebanjak masing2 kira2 90 persen d.iatur dengan suatu ketetapan baru. Atas dasar :Un maka djumlah hutang meliputi 10,3 djuta DM dan setia:p tahunnja dikenakan bunga sebanjak 3 persen dan d.ibajarkan antara tanggal 30 Djuni 1973 sampai 31 Desimber 1980.

Djumlah bunga jang harus dibajarkan atas djumlah butang jang di.I

kenakan re-scheduling un'b.lk tahun takwin 1969 sampai dengan 1972

digabungksn mendjadi satu clan dibajarkan dalam 16 bagian jang sama untuk tiap tengah tahun terhitung mulai tanggal 30 Djuni 1973 sampai dengan 31 Desember 1980. Hal2 Jang lebih terperintji aka.n diatur dalam suatu perdjandjian tambahan jang akan d.ibuat antara Kred.itanstalt f'llr Wiederauf'bau, Frankf'urt am Main, dengan Bo.nlc Indonesia. 3. Bantuan keuangan tambahan ja.ng disebut dalam Protokol Paris bulan Oktober 1966 sebanjak 10% dari tjitjilan keseluruhan ~tas dJumlah jang dibajarkan re-scheduling untuk tahun 1969 telah tertjakup dalam kredit jang telah diber:i.kan pad.a tanggal 3 Oktober 1968 sebanjak 121 5 djuta DY. Protokol ini mulai berlaku pada tanggal ditenda-tanganinja. dibuat di Djakarta pad.a tanggal :l.f J>ESE.H /dE-R.. 1969 dalam enam rangkap asli, dua dalam bahasa Indonesia, dua dalam bahasa Djerman dan dua dalam bahasa Inggeris, jang masing-masing berkekuatan sama.

Atas nama Pemerintah· Rep.iblik Indonesia Signed

Atas nama Pemerintah

Re~11k.

Federasi Djerman

Signed

I I

Djakarta

,2.7 Desember 1969 .

Jang Muli.a , Dengan hormat saja nenundjuk plda Persetudjuan antara kedua Pemerintah kita tentarig Konsolidasi Hutang2 Perd.agangan Indonesia jang ditanda - tangani hari inj, dan menjampiika n hal berikut: Nomor2 Serie I 28 dan I 29 µida Annex I µida Persetudjuan itu memberikan daftar transaksi an tara eksportir Djerman dan Departeman Pertambangan di Djakarta . Selandjutnja ada beberapa tu11tutan (claim) jang timbul dari t:t'ansaksi2 tersebut, dan jang djatuh waktunja dalam tahun 1969 , tetapi djumlah tuntutan tersebut belum termasuk dalam Annex 1. Perintjian tuntutan itu adalah sebagai berikut: No .

Seri

Pemberiakredi t Djerman

Penerima kredi t Indonesia

I.

28

Bremer lendesbank, Brenen

Bank Negara Indonesia Djakarta

DM.

84-6, 904 . 83

I.

29

Deutsche Bank A.G.Brenen

Bank Negara In donesia Djakarta

DM.

1.454,524.51

DM.

2,301,429.34

Djumlah

Tuta uang jans: dise tudjui

Dj umlah ja!!B: bersangkutan

Tuntutan ini sud.ah didjamin oleh Senate of the Bree Hanseatic City di Bremen kepada Bank2 jang membiajainjs. Pada pihak Irdonesia hutang tersebut sudah dibenarkan oleh Bank Negara In-

donesia di Djakarta. Senate of the Free Hanseatic City di Bremen minta Pemerintah Republik lederasi Djerman untuk mengurus penjelesaian tuntutan2 ini. Pemerintah Republik Federasi Djerusn nenjetudjui untuk nenjampiikan suatu usul mengenai permintaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu aaja mengusulkan dengan hormat suatu pengaturan untuk penjelesa ian tuntutan2 t ersebut di.a tas jang didjamin oleh Senate of the Free Hansea tic City di Bremen ( selandjutnja disebut "Tuntutan2 Bremen"), jang sesuai dengan pengaturan sebagaimana tertjantum dalam Nota2 jang dipertukarkan pads tanggal 29 Djuli 1967 dan 17 Mei 1968 pada waktu penutupen Persetudjuan2 antara Pemerintah Dj erman-Indone sia tentang Konsolidasi Hutang2 Perdagangan Indonesia tertanggal 29 Djuli 1967 dan 17 Mei 1968.

- 2 -

Dalam hal tuntutan2 Br erren, Pemerintah Republik Federas i Djerman hanja bertindak atas nama dan denga n nama Senate of the Free Hanseatic City di Br erren , jakni tanpa m.emikul sendiri tuntutan2 suatu apapun . Se kira nja Pemerinta h Republik Indone sia me11jetudjui usul ini, saja menj a rankan dengsn horma t a

~r

Nota ini dan djawabannja oleh

Jang Mulia j ang menjatakan Persetud j uan Pemerintah Jang 1fulia akan merupakan suatu Pengaturan a ntara kedua Pemerintah kita jang akan berlaku pada tangga l sur a t djawaban J a ng Mulia . Terimalah , Jang Mulia , salam hormat sa;i_a jang setinggit i ngg inja .

Signed

Hilmar 13assler

Kepa da Jang 1¥Tu lia 1'fenteri Luar Negeri Republik Inionesia .

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Djakarta , .2f

.])ESEHBE.R.

1gbg

J ang Mulia , Dengan hormat saja menegaskan penerimaan Nota Jang Mulia tertanggal 2} [)€5E~B~R jang isinja adal ah sebagai berikut :

tg':J

"Dengan hormat saja menundjuk pada Persetudjuan antara kedua Pemerintah Kita tentang Konsolidasi Hutang2 Perdagangan Indonesia jang ditanda- tangani hari ini , dan menjampaikan hal berikut : Nomor 2 Serie I 28 dan I 29 pada Annex 1 pada Persetud j uan itu memberJkan daftar transaksi antara eksportir Djerman dan De partemen Pertambangan di Djakarta . Selandjutnja ada beberapa tuntutan (claim) jang timbul dari transaksi2 tersebut , dan jang djatuh waktunja dalam tahun 1969 , tetapi djumlah tuntutan tersebut belum termasuk dalam Annex 1 . Perintjian tuntutan itu adalah sebagai berikut : Mata uang Djumlah jang dise - jang bertudjui sangkutan

Nomor serie

Pemberian kredi t Djerman

Penerima kredi t Indonesia

I 28

Bremer Landesbank, Bremen .

Bank Negara Indonesia, Djakarta .

DM

846 , 904 . 83

Deutsche Bank A. G., Bremen .

Bank Negara Indonesia Djakarta .

DM

1 , 454 , 524.51

DM

2 , 301 , 429 . 34

I

29

Djumlah :

=================================

Tuntutan ini sudah didjamin oleh Senate of the Free Hanseatic City di Bremen kepada Bank2 jang membiajainja . Pada pihak.Indonesia hutang tersebut sudah dibenarkan oleh Bank Negara Indonesia di Djakarta .

. ... I . ...

- 2 -

Senate of the Free Hanseatic City di Bremen minta Pemerintah Republik Federasi Djerman untuk mengurus penjelesaian tuntutan2 ini . Pemerintah Republik Federasi Djerman menjetudjui untuk menjampaikan suatu usul mengenai permintaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia . Oleh karena itu saja mengusulkan denban hormat suatu pe ngaturan tu1 t uk penjelesaian tuntutan2 tersebut diatas jang di d jamin oleh Senate of the Free Hanseatic City di Bremen (selandjutnja disebut "Tuntutan2 Bremen") , jang sesuai dengan penga turan sebagai mana tertjantum dal a.m Nota2 jang dipertukarkan pada tanggal 29 Djuli 1967 dan 17 Mei 1968 pada waktu penutupan Persetudjuan2 antar PemerinLah Djerman- I ndonesia tentang Konsolid asi Hutang2 Perdagangan Indonesia tertanggal 29 Djuli 1967 dan 17 Mei 1968 . Dalam hal tu.ntuta.n2 Bremen , l'emerin-cah Republik Federasi Djerman hanja bertindak atas nama dan dengan nama Senate of the Free Hanseatic City di Bremen , jakni tanpa memikul sendiri tuntutan2 suatu apapun . Sekiranja Pemerintah Republik I ndonesia menjetudjui usul ini , saja menjarankan den0~n hormat a6ar Nota ini dan d jawabannja oleh J ang Mulia j ang menjatakan Persetudjuan Pemerintah Jang Mulia akan merupak:an suatu Penga turan antara kedua Peme rintah kita ja.ng akan berlaku pada tanggal surat djawaban Jang Nulia . u Dencan hormat s a ja memberi tahukan bahwa Pemerin t.ah Re publik Indone s i a men jetudjui usul jang te1·sebut dalam Nota Jang Mulia serta usul Ja ng Mulia bahwa Nota Jang Muli a dan Note. a jawaban ini akan merupakan suatu Pengaturan antar ~ Pemerintah kite , dan akan berlaku pada tan 0 gal jang s ama dengan Persetudjuan antara. kedua Pemerinta h kita mengenai Konsolida si Hutang2 Perdagangan Indonesia , j ang di t anda. tangani ~da tanggal 2f ./JESE!IR,£f? Terimalah , J ang I•lulia , s a lam hormat s ~ a j~ng setingg~tingginj a . Signed J ang Mulia HILM.AR BASSLER Duta Besa r Republik Federa si Djerman, D J A K A R T .A . -

.ADAM MALIK Menteri Luar Negeri Republik I ndonesia

':16.

'

Abkommen zwischen der Regierung der Republik Indonesien und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland tiber die '

I

Konsolidierung indonesischer Verbindlichkeiten aus Handelsgeschaften

-

1 -

Die Regierung der Republik Indonesien und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

in dem Wunsch , die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Staaten zu f ordern, in dem Bestreben, die indonesische Devisenlage zu verbessern, sind wie folgt libereingekommen: Artikel 1 (1) Dieses Abkommen regelt den Transferaufschub des Gegenwerts aus Forderungen und bezieht sich auf die in seiner Anlage 1 verzeichneten Geschafte indonesischer Einflihrer mit deutschen Ausflihrern, soweit die Forderungen aus diesen Geschaften in der Zeit vom 1. Januar 1969 bis 31 . Dezember 1969 fallig sind und ihr Gegenwert bis zum Beginn des Transferaufschubverfahrens (Artikel 7 Absatz 2) nicht an die deutschen Glaubiger transferiert worden ist. (2) Die Sum.me der in Absatz 1 bezeichneten Forderungen (Tilgungsraten und bis zur vertraglich vereinbarten Falligkeit anfallende Zinsen) betragt nach dem St and vom 9 . April 1969 Deutsche Mark 45.234.483,72 (in Worten: FUnrundvierzig Millionen ZweihundertvierunddreiBigtausendvierhundertdreiundachtzig). (3) Soweit in den nachfolgenden Artikeln 2 bis 6 nichts anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen des deutschindonesischen Regierungsabkommens vom 29 . Juli 1967 Uber die Konsolidierung indonesischer Verbindlichkeiten aus Handelsgeschaften auch flir dieses Abkommen .

- 2 -

- 2 -

Artikel 2 (1) Die Bank Indonesia (im folgenden "Bank" genannt) tilgt die auf dem Sonderkonto zu ihren Lasten aufgelauf ene Schuld in der Zeit vom 1. Januar 1973 bis zum 1. Oktober 1980 durch zweiunddreiSig Teilzahlungen in Deutscher Mark an das aus der Hermes Kreditversicherungs-Aktiengesellschaft, Hamburg und Berlin , und der Deutschen Revisions- und TreuhandAktiengesellschaft Frankfurt am Main, bestehende Konsortium (im folgenden "Konsortium" genannt).

1

(2) Die Teilzahlungen werden jeweils am ersten Tage jedes Kalendervierteljahres fallig. Die Teilzahlungen betragen in Prozentsatzen des vom Konsortium nach Ablauf des Jahres 1969 festgestellten Schuldsaldos I

I

I

im Jahre 1973 in den Jahren in den Jahren Hundert, im Jahre 1980

je ein einviertel vom Hundert, 1974 bis 1976 je zwei einhalb vom Hundert , 1977 bis 1979 je drei dreiviertel vom je funf vom Hundert . Artikel 3

I I

11

(1) Die Bank verzinst die Betrage, mit denen sie auf dem Sonderkonto belastet ist, mit jahrlich 4 vom Hundert. Fur ' Beginn und Ende der Verzinsung sind die Wertstellungen in dem vom Konsortium gefilhrten Sonderkonto maSgebend . (2) Die Zinsen sind von der Bank bis zum Ende des Kalenderhalbjahres, fur das sie jeweils berechnet sind, an das Konsortium zu uberweisen. (3) Fur die Zeit bis zum 31 . Dezember 1969 berechnet das Konsortium binnen vierzehn Tagen nach diesem Zeitpunkt die aufgelaufenen Zinsen in Deutscher Mark. Ftir die Zeit vom 1. Januar 1970 an berechnet das Konsort ium die Zinsen jeweils zu Beginn des letzten Monats jedes Kalenderhalbjahres fur das ablaufende Kalenderhalbjahr . Die so ermittelten Zinsbetrage werden dem Sonderkonto belastet. Anstelle der ge-

- 3 -

'

- 3 -

sonderten Zinsberechnung flir jedes Kalenderhalbjahr kann das Konsortium flir die Zeit von Januar 1970 an einen Zinsund Tilgungsplan aufstellen; die Falligkeitstermine der Zins- und Tilgungszahlungen werden hierdurch nicht berlihrt .

(4) Abweichend von Absatz 2 sind die flir die Zeit bis zum 31 . Dezember 1972 ermittelten Zinsbetrage in zweiunddrei2ig gleichen Vierteljahresraten jeweils am ersten Tage jedes Kalendervierteljahres in der Zeit vom 1 . Januar 1973 bis zum 1 . Oktober 1980 zu tilgen . Zinsen auf diese Betrage werden nicht berechnet .

'

Artikel 4 Das Konsortium fertigt flir das Jahr 1969 vierteljahrlich , filr die folgenden Jahre mindestens jahrlich, Kontoauszilge Uber die Buchungen auf dem Sonderkonto an und Ubersendet sie der Bank unverzliglich nach Fertigstellung . Die Bank bestatigt dem Konsortium innerhalb von zehn Werktagen nach Erhalt der Kontoauszilge deren Richtigkeit und erkennt zugleich die festgestellten Schuldsalden an . Artikel 5 Artikel 3 Absatz 3 bi s 6 des in Arti kel 1 Absatz 3 genannten Abkommens wird flir dieses Abkommen in f olgender Fassung angewandt: "(3) Die Regierung der Republik Indonesien sorgt daflir,

daB, nachdem der indonesische Schuld.ner eine Einzahlung auf eine einbezogene Forderung geleistet und die von seiner Seite zu erfilllenden Voraussetzungen flir den Transfer des eingezahlten Betrages geschaffen hat, die Bank sofort

- 4 -

I

- 4 a) zehn vom Hundert des betreffenden Betrages in Deutscher Mark (Barquote) dem Konsortium Uberweist, sofern nicht der entsprechende Betrag dem Konsortium aus einer Uberweisung gemaB Absatz 6 zur VerfUgung steht; b) dem Konsortium eine Eingangsanzeige und Belastungsermachtigung Uber den vollen in Rede stehenden Betrag erteilt.

(4) Das Konsortium belastet die Bank aufgrund der in Absatz 3 Buchstabe b erwahnten Ermachtigung mit dem Wert vom Falligkeitsdatum der einbezogenen Forderung. Die Belastung der Bank setzt voraus, daB die Barquote nach Absatz 3 Buchstabe a dem Konsortium zugegangen ist. Die Barquote wird dem Sonderkonto gutgeschrieben. (5) Sind einbezogene Forderungen bis zum Beginn des Trans-

feraufschubverfahrens fallig geworden und ist ihr Gegenwert eingezahlt worden, so werden die in Absatz 3 vorgesehenen MaBnahmen unverzUglich nach Beginn des Transferaufschubverfahrens ergriff en. (6) Die Bank leistet die auf die Summe der einbezogenen Forderungen entfallenden Barquoten von zehn vom Hundert in folgenden Ratenzahlungen: 6

vom Hundert unmittelbar nach dem Beginn des Transf erauf schubverfahrens

2,5 vom Hundert am 10. Juli 1969 1,5 vom Hundert am 10. Oktober 1969 Das Konsort ium verrechnet die Uberwiesenen Raten entsprechend Absatz 3 und 4." Artikel 6 Die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben b und c des in Artikel 1 Absatz 3 genannten Abkommens f estgelegten Daten werden fUr dieses Abkommen durch den 31. Dezember 1969 ersetzt.

- 5 -

- 5 Artikel 7 (1) Dieses Abkommen tritt am Tage seiner Unterzeichnung in Kraft. (2) Uber den Zeitpunkt, zu dem das in diesem Abkommen vorgesehene Verfahren fur den Aufschub des Transfers zur Erftillung indonesischer Verbindlichkeiten tatsachlich in Gang gesetzt wird (Beginn des Transferaufschubverfahrens), versta ndigen sich die Bank und das Konsortium nach Klarung aller technischen Einzelheiten untereinander.

GESCHEHEN zu Djakarta am

2 =!. 'J>l'.2'J+tJ,r- I~ 6 J

in sechs Urschriften, je zwei in indonesischer, deutscher und englischer Sprache , wobei jeder Wortlaut gleichermaBen verbindlich ist.

Fli4 die Regierung der\~epublik Indonesien Signed

Flir gie Regierung der hundesrepublik Deutschland Signed

Anlage 1 Annex 1 Laufende Nr .

In den Transf erauf schub einbezogene Geschafte und Betrage Transactions and Amounts included in the Deferment of Transfer Deutscher Exporteur

Serial Number German Exporter

Indonesischer Importeur Indonesian Importer

Vereinbarte Wahrung und einbezogener Betrag Agreed Currency and i ncluded Amount 4

1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

I 2

I

I

I

3

4 5

I 6

I

I

11

14

Benteler- Werke Aktiengesellschaft, Bielefeld Borsig Aktiengesellschaft , Berlin

Dasaad Musin Concern N. V., Djakarta Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara , Djakarta

Borsig Aktiengesellschaft , Berlin

DM

164 . 050, --

DM

295 . 573 ,--

Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara , Djakarta

DM

295.477 ,--

Borsig Aktiengesellschaft , Berlin

Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara , Djakarta

DM

259 . 219 ,--

Combitex GmbH Vereinigung von Textilmaschinenfabriken , Dtisseldorf

Dasaad Musin Concern N. V., Djakarta

DM

271 . 070,95

Escher Wyss GmbH, Ravensburg

The Badan Pi mpinan Umum Industri Kimia and PN Letjes, Djakarta

DM

2 . 863.183,05

The Department of the Navy of the Republic of Indonesia , Djakarta DM

2 . 568.007,--

Ferrostaal Aktiengesellschaft , Essen

1

2

3

4

I 15

Ferrostaal Aktiengesellschaft , Essen

Ministry of Land Transport , Post, Telecommunication and Tourism , Djakarta

DM

1 . 320 . 630,49

Ferrostaal Aktiengesellschaft, Essen

Ministry of Land Transport, Post, Telecommunication and Tourism of the Republic of Indonesia , Djakarta

DM

743.743,47

I 16

17

Ferrostaal Aktiengesellschaft , Essen

Departemen Perindustrian Dasar Republic Indonesia , Djakarta

DM

1.563 . 392,85

I 18

Ferrostaal Aktiengesellschaft, Essen

Departemen Perhubungan Laut (Ministry of Sea Communications) , Djakarta

DM

970 . 831,92

& EisengieBerei, Dtilken

Jean Gtisken, Maschinenfabrik

Dasaad Musin Concern N. V., Djakarta

DM

406 . 002,50

Gutehoffnungshtitte Sterkrade ft.ktiengesellschaft , Oberhausen

Komando Pembangunan Ekonomi DaerahDa erah Perbatasan, Djakarta

DM

307.424,--

GutehoffnungshUtte Sterkrade Aktiengesellschaft, Oberhausen

Komando Pembangunan Ekonomi DaerahDaerah Perbatasan , Djakarta

DM

289.677,--

I 26

Gutehoffnungshtitte Sterkrade Aktiengesellschaft, Oberhausen

Komando Pembangunan Ekonomi DaerahDaerah Perbatasan, Djakarta

DM

286.081, --

I 27

Joh . Kleinewefers Sohne Maschinenfabrik, Krefeld

Dasaad Musin Concern N. V., Djakarta

DM

142.331 , 65

I 28

Kleckner Industrie- Anlagen GmbH, Duisburg

Ministry of Mining , Djakarta

DM

3.482.161,05

I 29

Fr . Ltirssen Werft, BremenVegesack

Ministry of Mining , Djakarta

DM

3 . 482.161,05

I

I 23 I 24 I 25

)

1

2

3

4

I 30

Kreditanstal t flir Wiederaufbau, Frankfurt /Main

Bank Indonesia, Djakarta

DM

1 . 175 . 080 ,--

I 31

Kreditanstalt fUr Wiederaufbau, Frankfurt /Main

Bank Indonesia, Djakarta

DM

1 . 734 . 005, --

I 35

Fr. LUrssen Werft , BremenVegesack

The Government of the Republic of Indonesia represented by the Menteri Urusan Pendapatan Pembiajaan Dan Pengawasan , Djakarta

DM

2 . 765.218, --

I 36

MAN Maschinenf abrik AugsburgNUrnberg AG , Werk Augsburg , Augsburg

Komando Pembangunan Ekonomi DaerahDaerah Perbatasan , Djakarta

DM

231 . 223,40

I 38

MAN Maschinenf abrik AugsburgNUrnberg Aktiengesellschaft, Werk NUrnberg , NUrnberg/ Siemens Aktiengesellschaft, Siemens- Schuckert- Werke , Erlang en

Department of Public Works and Power Perusahaan Listrik Negara (PLN), Djakarta

DM

1 . 854 . 237 ,48

MAN Maschinenf abrik AugsburgNUrnberg Aktiengesellschaft , NUrnberg

Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara , Djakarta

DM

362.850, --

MAN Maschinenfabrik AugsburgNUrnberg Aktiengesellschaft , NUrnberg

Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Gula, Djakarta

DM

266.793, - -

I 39

I 40

)

1

2

3

4

I 41

MAN Maschi nenfabrik AugsburgNtirnber g Akti engesellschaft , Ntirnberg

Badan Pimpi nan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Gula , Djakarta

DM

300 . 708, --

MAN Maschinenf abrik Augsburg-

Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Gula , Djakar ta

DM

285 . 578, --

0 & K Export- und Handelsgesell schaft mit beschrankter Haftung , Dortmund

Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Gul a , Djakarta

DM

196 . 633,90

Orenstein- Koppel und Ltibecker Maschinenbau Aktiengesellschaft , Ltibeck

The Government of the Republic of Indonesia , represented by the Minister of Sea Communi cati on , Djakarta

DM

975 . 375 ,--

Republ i c of Indonesia , Director General of the Post , Telegraph and Telephone Service of the Republic of Indonesi a , Djakar ta

DM

174 . 426 , 84

I

42

Nlir nbe r g Aktiengesellschaft , Nlirnberg

I

I

I

44 46

49

Siemens Akti engesell schaft, Siemens- Halske- Werke , Mlinchen

I

51

Siemens Aktiengesellschaft , Siemens- Halske- Werke, Mlinchen

Angkatan Laut Republi k Indonesia

DM

750 . 261 , 74

I

52

Siemens Akti engesellschaft , Siemens- Hal ske-Werke , Mtinchen

Government of the Republic of Indone s ia represented by the Department of Landcommunication , Post , Telecommuni cati on and Touri sm , Djakarta

DM

4 . 038 . 826 , 17

The Mi nistry for Landtransport , Post , Telecommuni cation and Tourism , Djakarta

DM

430 . 530 , 21

I

53

Si emens Aktiengesellschaft, Si emens- Halske- Werke , Mtinchen

,,..

.,.,,,.,,,.·

1

2

3

4

I 54

Siemens Aktiengesellschaft, Siemens- Halske- Werke , MUnchen

Ministry of Landtransport, Post, Telecommunication and Tourism, represented by Director General Indonesian State Railways , Bandung

DM

733.791,62

I I I

I

I

I

I

55

Siemens Aktiengesellschaft, Siemens- Halske-Werke, MUnchen

Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE), Djakarta

DM

345 . 188,65

56

Siemens Aktiengesellschaft, Siemens-Halske-Werke, MUnchen

Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE), Djakarta

DM

206.352,87

Siemens Aktiengesellschaft, Siemens- Halske- Werke , MUnchen

Republic of Indonesia, represented by Komando Tertinggi Operasi Ekonomi KESOP III, Djakarta

DM

412 . 744,09

The Ministry for Landtransport, Post, Telecommunication and Tourism , Djakarta

DM

221 . 057,19

Siemens Aktiengesellschaft, Siemens-Halske-Werke, Wernerwerk fUr Medizinische Technik , Erlangen

The Government of the Republic of Indonesia , Army Medical Service , Djakarta

DM

223.351,44

Siemens Aktiengesellschaft, Siemens-Halske- l'lerke , Wernerwerk fUr Medizinische Technik, Erlangen

The Government of the Republic of Indonesia, Ministry of Public Health, Djakarta

DM

257.815,02

Siemens Aktiengesellschaft, Siemens- Schuckert- Werke , Technische Stammabteilung Ausland , Erlangen

Angkatan Laut Republ ik Indonesia, Djakarta

DM

23 . 192,44

57 58

59

60

62

Siemens Aktiengesellschaft, Siemens- Halske- Werke, MUnchen

I

1

2

3

4

I 64

Siemens Aktiengesellschaft, Siemens-Schuckert-Werke, Technische Stammabteilung Ausland, Erlangen

Komando Pembangunan Ekonomi DaerahDaerah Perbatasan for Komando Pelaksana Pembangunan Projek Pelabuhan Bebas Sabang, Djakarta

DM

227.116,80

Standard Elektrik Lorenz Aktiengesellschaft, Stuttgart

The Ministry of Land Transport, Post, Communications and Tourism, Djakarta

DM

624 . 394,44

Allgemeine ElektricitatsGesellschaft, AEG-Telefunken, Ulm /Donau

Komando Pembangunan Ekonomi, DaerahDaerah Perbatasan for Komando Pelsaksana Pembangunan, Djakarta

DM

453 . 561,03

-------------------------------------------------------------------------------------------------

I 67

I

68

I

69

Allgemeine ElektricitatsGesellschaft, AEG-Telefunken, Ulm /Donau

Dewan Telecommunikasi Republik Indonesia, Djakarta

DM

203.454,94

I

70

Waggonfabrik Talbot, Aachen

Ministry of Land Transport, Post, Telecommunication and Tourism of the Republic of Indonesia, Djakarta

DM

820 .3 24 ,47

Allgemeine ElektricitatsGesellschaft, AEG-Telefunken, Berlin

Government of the Republic of Indonesia , represented by Department Listrik dan Ketenagaan, Djakarta

DM

3.880.000,--

Allgemeine ElektricitatsGesellschaft, AEG-Telefunken, Hannover

Department of Information, Directorate Radio & T . V., R. T.J.-T . V., Djakarta

DM

1.349.375,--

I

I

72

73

P r o t o k o 1 1 tiber Maanahmen der Umschuldung im Jahre 1969

Um die Republik Indonesien bei ihrem Bemtihen um die Stabilisierung und den Wiederaufbau ihrer Wirtschaft zusammen mit den Regierungen anderer befreundeter Nationen und internationaler Organisationen zu unterstlitz en, in Erganzung der Kapitalhilfen, welche von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland der Regierung der Republik Indonesie bisher schon gewahrt wurden, sind die beiden Regierungen wie folgt tibereingekommen: Auf der Grundlage des Pariser Protokolls vom Oktober 1968 zur Konsolidierung der indonesischen Auslandsschulden werden folgende Hilfen gewahrt: 1 . Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gewahrt der

Regierung der Republik Indonesien einen Transferauf schub in Hohe von 90 vH ftir von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland verblirgte Verbindlichkeiten aus Handelsgeschaften , - mit einer Laufzeit von mehr als 180 Tagen - , die in der Zeit vom 1. Januar 1969 bis zum 31 . Dezember 1969 fallig sind und der en Gegenwert bis zum Beginn des Transferaufschubs nicht an die deutschen Glaubiger transf eriert worden ist. Die umzuschuldenden Falligkeiten betragen rd. 45 Millionen DM. Hierliber wird zwischen den beiden Regierungen ein besonderes Abkommen geschiossen . 2. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ermoglicht es der Kreditanstalt flir Wiederaufbau , Frankfurt am Main, die mit der Bank Indonesia abgeschlossenen Darlehensvertrage Ube r

- 2 -

- 2 -

a) 55 Millionen DM vom 1 1 . Januar 1963 b) 15 Millionen DM vom 31. Juli 1963 c) 30 Millionen DM vom 14. August 1964 dahin abzuandern, daB die in der Zeit vom 1 . Januar 1969 bis zum 31. Dezember 1969 f alligen Tilgungs- und Zinsraten a) b)

c)

6 . 356 . 250,-- DM 1 . 324.218 , 75 DM 3 .727.500,-- DM 11 . 407 . 968 , 75 DM

in Hohe von jeweils rund 90 vH neu geregelt werden . Der sich hieraus ergebende Schuldbetrag wird mit 10, 3 Millionen DM festgestellt und ist jahrlich mit 3 vH zu verzinsen und in der Zeit vom 30 . Juni 1973 bis 31 . Dezember 1980 zurilckzuzahlen . Die ftir die Kalenderjahre 1969 bis einschlieBlich 1972 auf den Umschuldungsbetrag entfallenden Zinsen werden in einer Summe zusammengefaBt und in der Zeit vom 30 . Juni 1973 bis zum 31 . Dezember 1980 in 16 gleichen Halbjahresraten gezahlt . Zinsen auf diesen Betrag werden nicht erhoben . Die Einzelheiten werden in dem zwischen der Kreditanstalt filr Wiederaufbau, Frankfurt am Main , und der Bank Indonesia noch abzuschlieBenden Zusatzvertrag zu den Darlehensvertragen vereinbart . 3 . Die nach dem Pariser Protokoll vom Oktober 1966 vorgesehene zusatzliche Kredithilfe in Hohe von 10 % der filr eine Umschuldung infrage kommenden Gesamtfalligkeiten des Jahres 1969 ist im Rahmen des am 3. Oktober 1968 bereits gewahrten Darlehens von 12 , 5 Mio DM erbracht worden .

- 3 -

- 3 -

Das Protokoll tritt am Tage seiner Unterzeichnung in Kraft .

Geschehen zu Djakarta am I I I

2 "'::/. J)e 2 em 6t ~

17 GJ

in sechs Urschriften, je zwei in indonesischer, deutscher und englischer Sprache , wobei jeder Wortlaut gleichermaBen verbindlich ist.

Filr die Regierung der Republik Indonesien Signed

FUr die Regierung der ~ndesrepublik Deutschlanc Signed

Der Botsch a f ter der Bundesrepubli k Deu ts chlan d

Dj akur t a , den2f.J>tJtlM~u ltl

Exzel lenz , unter Be zubnah!:le auf das heut c unterzeichnete abkommen zwischen unsercn Re e;ierune;en zur Konsolidi eruni:; von indonesi sch en Verbindlichke it en aus Ha nd el sgesch j ft en be ehre ich mic h, Ihnen fol g endes zu unterbreiten : I n de r Anlage 1 zum Abkommen sind unter den lau fenden Nummern I 28 und I 29 Ges chafte zwi schen deu t schen Exportfi r men und dem r.'Iinis try of liining , Dj akarta , aufgefUhrt . Bei diesen Gesch af ten b estehen noch weitere Forderungen , die 1969 f allig , jedoch i n d i e A1l at;e 1 betragsma!3ig nicht aufgenommen sind . I m einzelnen handelt es sich U Ll folgende Ford erune;en : Lf d .

Nr .

I

28

I 29

Deu tscher Glau biger

I nd onesischer Schul dner

Vereinbarte Wahrung

Betrag

Bremer Bank .Negara Lande s bank , I ndonesia , Dj akart a Bremen

DM

846 . 904 , 83

Bank _legara Indones i a , Djakar ta

DU

1 • 454 . 524 , 51

rud

2 . 30 1. 429 , 34

Deutsche Bank AG, Breu en

Summe

==================.::=== Fiir diese Forderungen hat der Senat de.e Frei en Ha nse s t ad t Bremen Garan ti en zu Guns ten d er fine.nz ierenden

Bank.en Ubernommen . Von indo nesisch er Seite s ind di e entsprechenden Verbindlichkeiten van der n ank Ne gara Indone sia , Dj akarta , Ubernommen warden . - 2 -

- 2 -

Der Senat der Freien Hansestadt Breuen hat die Regierung der Bundesrepubl ik Deutschland gebeten , fUr diese Forde ru.ngen eine Regelunt; herbeizuftihren . Die Regierung der Bundesrepublik Deu tschland hat sic h bereit erklart , der Regierung der Republ ik Indonesien einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten .

0

It

Hiernach b eehre ich mich , filr die Abwicklung der v om Senat der Freien Hansestadt Bremen garantier ten, oben verzeichnete n Forderun[;en ( im f olgende n "Brem er Forderungen" genannt) eine Regelung vorzuschlai:,en, die der i n den Notenwechsel n v om 29 . Juli 1967 und 17. Mai 1968 anl a!3lich des Abschlu sses der deutsch- indonesischen Regierungsabkommen vom 29 . Juli 1967 und 17. Mai 1968 Uber die Konsolidierung indones i scher Verbindlichkeiten aus Handel sgesch aften getroffenen Ree;e l ung; entspricht . Die Regi erung der Bund esrepubl ik Deutschland wird in bezug auf _die Bremer Forderungen nur namens und im. Auftrage des Senats der Freien Hansestadt Bremen, al so ohne eigene Verbindlichkeit , tatig.

0

Falls sich di e Regi erung de r Republik Indonesien mit diesem Vorschl a6 einverstanden erklart , b eehre ich mich vorzu schlagen, da-8 diese Note und die das Einverstandnis lhr-er Regierung zum Ausdruck bringende Antwortnote Eurer Exzel l enz eine Vereinbarung zwiBchen unseren beiden Regie ru ngen bilden sollen , die mit dem Datum Ihrer Antwortnote in Kraft tritt . Genehmigen 3ie , .Exz ellenz , die lersicherun~ me i ner aus gezeichne t sten Hochachtung. Signed

Seiner Exzelle11z dem Minister des Auswartigen der Republik Indonesi en

Hil mar Bassler

Der AuBeruninister der Republik Indonesien

Exzellenz, ich beehre mich, den Empfang Ihrer Note vom ~1 ZJE 2 B "'18 E R.. 19~ zu bestiitigen, die wie folgt lautet : Unter Bezugnahme auf das heute unterzeichnete Abkorrunen zwischen unseren Regierungen zur Konsolidierung von indonesischen Verbindlichkeiten aus Handelsgeschiiften beehre ich mich, Ihnen fol gendes zu un terbreiten : 11

I

I

I I

• In der Anlage 1 zum Abkommen sind unter den laufenden Nummern I 28 und I 29 Geschiifte zwischen deutschen Exportfirmen und dem Ministry of Mining , Djakarta, aufgefUhrt. Bei diesen Geschiiften bestehen noch weitere Forderungen, die 1969 fiilli~ , jedoch in die Anlage 1 betragsmiiBig nicht aufgenommen sind. Im einzelnen handelt es sich um folgende Forderungen : Lfd . Nr . I

28

I 29

Deutscher Gliiubiger

Ind onesischer Schuldner

Ve reinbarte Wiihrung

Betrag

Bremer Bank Negara Landesbank, Indonesia, Bremen Djakarta

DM

846.904,83

Bank Negara Indonesia, Djakarta

DM

1 . 454 . 524,51

Summe

DM

2. 301 . 429,34

Deutsche Bank AG, Bremen

================================== Seiner Exzellenz dem Herrn Botschafter der Bundesrepublik Deutschland - 2 -

' '

- 2 -

FUr diese Forderungen hat der Senat der Freien Hanses tad t Bremen Garantien zu Gunsten der finanzierenden Banken Ubernommen . Von indonesischer Seite sind die entsprechenden Verbindlichkeiten van der Bank Negara Indonesia, Djakarta , Ubernommen warden . Der Senat der Freien Hansestadt Bremen hat die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gebeten, flir diese Forderungen eine Regelung herbeizufUhren . Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hat sich bereit erklart, der Regierung der Republ ik Indonesien einen entsprechenden Vorschlag zu unterbrei ten . Hiernach beehre ich mich , flir die hbwicklung der vom Senat der Freien Hans estadt Bremen garantierten, oben verzeichneten Forderungen (im folgenden "Bremer Forderungen" genannt) eine Regelung vorzuschlagen, die der in den Notenwechseln vom 29 . Juli 1967 ·und 17 . Mai 1968 anlaBlich des abschlusses der deutschindonesischen Regierungsabkommen vom 29 . Juli 1967 und 17 . Mai 1968 Uber die Konsolidierung indonesischer Verbindlichkeiten aus Handelsgeschaften getroffenen Hegelung entspricht. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland wird in bezug auf die Bremer Forderungen nur namens und i m Auftrage des Senats der Freien Hansestadt Bremen , also ohne eigene Verbindlichkeit , tatig . Falls sich die tlegierung der Republik Indonesien mit diesem Vorschlag einverstanden erklart, beehre ich mich vorzuschlagen , daB diese Note und die das Einverstandnis Ihrer Regierung zum Ausdruck bringende Antwortnote Eurer Exzellenz eine Vereinbarung zwischen unseren beiden Regierungen bilden sollen, die mitdem Datum Ihrer Antwortnote in Kraft tritt ." Ich beehre mich , Ihnen mitzuteilen, daB die Regierung

- 3 -

- 3 der Republik Indonesien dem in Ihrer Note gemachten Vorschlag zustimmt und damit einverstanden ist, daB Ihre Note und diese Antwortnote eine Vereinbarung zwischen unseren beiden Regierungen bilden sollen, die mit dem Datum des Abkommens zwischen unseren beiden Regierungen Uber die Konsolidierung indone s ischer Verbindlichkeiten aus Handelsgeschaften vom

.:tf l>B:<: £t4f 1.3 e

J?.

f.!J6'j

i n Kraft tri tt.

Genehmigen Sie, Exzellenz , die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hoch ach ~ng .

Signed

ADAM MALIK Der Aussenminister der Re publik Indonesien

A g r e e me n t between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany on

:

'

the Consolidation of Indonesian Commercial Debt Liabilities

I

- 1 -

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany Desiring to improve the economic relations between the two countries and to relieve the Indonesian foreign exchange situation, Have agreed as follows: Article 1 (1) This Agreement shall govern the deferment of transfer of the equivalent of claims and it shall apply to the transactions concluded between Indonesian importers and German exporters and listed at Annex 1 to this Agreement in so far as the claims arising from these transactions mature between 1 January 1969 and 31 December 1969 and their equivalent has not been transferred to the German creditors by the time (as determined under paragraph (2) of Article 7, below) when the deferment of transfer procedure comes into operation. (2) As of 9 April 1969, the sum total of the claims referred to in paragraph (1), above, (redemption instalments and interest accruing until the contractual dates of maturity) is Deutsche Marks 45,234,483.72 (forty-five million two hundred thirty-four thousand for hundred eighty-three Deutsche Marks and seventy-two Pfennigs). (3) Except as provided otherwise in Articles 2, 3, 4, 5 and 6, below, the provisions of the intergovernmental IndonesianGerman Agreement on the Consolidation of Indonesian Commercial Debt Liabilities of 29 July 1967 shall apply in the case of the present Agreement. - 2 -

- 2 -

Article 2 (1)

The Bank Indonesia (hereinafter referred to as the "Bank' ~ shall amortize the amount accumulated to its debit in the special account by making thirty-two partial payments in Deutsche Marks to the consortium consisting of Hermes Kredi tversicherungs-Akti engesellschaft, of Hamburg and Berlin, and of Deutsche Revisions- und Treuhand-Aktiengesellschaft, of Frankfurt-on-Main, (hereinafter referred to as the "Consortium") between 1 January 1973 and 1 October 1980. (2) These amortization payments shall become due on the first day of each calendar quarter. Each amortization payment shall be a percentage of the debit balance established by the Consortium after t h e end of the calendar year 1969, the amortization payments amounting to: one and one quarter per cent. each in 1973 ; t wo and one half per cent. each in 1974, 1975 and 1976; three and three quarters per cent. each in 1977, 1978 and 1979; five per cent. each in 1980 . Article 3 (1) The Bank shall pay interest at a rate of four per cent. per annum on the amounts debited to the Bank in the special account. Payment of interest shall in each case begin and end on the value dates shown in the special account kept by the Consortium. (2) Interest shall be remitted to the Consortium by the Bank not later than by the end of each calendar half-year for which it has been determined. The Consortium shall determine the amount in Deutsche Marks of interest accrued during the period ending on 31 December 1969 within fourteen days after that date. With effect from 1 January 1970, the Consortium shall determine the amount of (3)

- 3 -

- 3 -

interest accrued during each calendar half-year at the beginning of the last month of the calendar half-year concerned. The amounts of interest so determined shall be debited to the special account. Instead of determining interest for each calendar half-year, the Consortium may draw up a schedule of interest and amortization payments for the period beginning in January 1970; such a schedule shall be without prejudice to the dates on which the interest and amortization payments become due. (4) The provisions of paragraph (2), above, notwithstanding, the amount of interest determined to have accrued during the period ending on 31 December 1972 shall be amortized in thirty-two equal quarterly instalments between 1 January 1973 and 1 October 1980 on the first day of each calendar quarter. No interest shall be charged on that amount . Arti cle 4 The Consortium shall prepare in respect of the year 1969 quarterly, and in respect of all subsequent years at least annual, statements of account showing all entries in the special account and forward them to the Bank promptly upon completion. The Bank shall confirm to the Consortium t he correctness of each such statement within ten working day~ after its receipt and at the same time acknowledge the debit balance established therein. Article 5 For the purpose of application in the case of the present Agreement the provisions of paragraphs (3), (4), (5) and (6) 0£ Article 3 of the Agreement mentioned in paragraph (3) of Article 1, above, shall be amended as follows: "(3) The Government of the Republi c of Indonesia shall ensure that when an Indonesian debtor has made a deposit in respect of an included ciaim and for his part has fulfilled the

- 4 -

- 4 conditions required for the transfer of the deposited amount, the Bank shall immediately: (a) remit to the Consortium ten per cent. in Deutsche Marks of the amount involved (cash quota) unless an amount equivalent to this cash quota has been received by the Consortium as part of a partial payment made under paragraph (6) , below; I

(b) forward to the Consortium a notice of receipt, and an authority for the debit, of the full amount involved. (4) On the authority referred to in sub-paragraph (b) of paragraph ( 3), above, the Consortium shall debit the Bank

value at maturity of the included claim. The Bank shall not be so debited unless and until the Consortium has received the cash quota referred to in sub-paragraph (a) of paragraph (3), above. Such cash quota shall then be credited to the special account. (5) If, by the time, when the deferment of transfer

procedure comes into operation any included claims have matured and their equivalent has been deposited, the measures provided for in paragraph (3), above, shall be taken without delay after the deferment of transfer procedure has come into operation. (6) The Bank shall make the following partial payments on account of the ten per cent. cash quotas of the total of the included claims: 6

per cent. immediately after the deferment of transfer procedure has come into operation;

2.5 per cent. on 10 July 1969; 1.5 per cent. on 10 October 1969. The partial payments made shall be entered in the accounts by the Consortium in accordance with paragraphs (3) and (4), above. - 5 -

I

- 5 -

Article 6 The date fixed in sub-paragraphs (b) and (c) of paragraph (1) of Article 12 of the Agreement mentioned in paragraphs (3) of Article 1, above, shall in the case of this Agreement be replaced by the date of 31 December 1969. Article 7 (1) This Agreement shall enter into force on the date of signature thereof . (2) The date on which the procedure provided in this Agreement f or the deferment of transfers in discharge of Indonesian liabilities shall actually come into operation (time when the deferment of transfer procedure comes into operation) shall be determined by mutual agreement between the Bank and the Consortium after the two have clarified all technical details . '

DONE AT Djakarta on I

I

~

I

lflbtJ·

in six originals, two each in the Indonesian, German , and English languages, all six texts being equally authentic .

't._ toorr the Government of t~ Republic of Indonesia Signed

-

JJc C E"t 8£ R,

For thj Government of the Federlh. Republic of Germany Signed

P r o t o c o 1 on Consolidation Measures in 1969

In order to assist, in co-operation with the Governments of other friendly nations and international organizations, the Republic of Indonesia in its efforts to stabilize and build up its economy, With a view to supplementing the financial assistance already extended to the Government of the Republic of Indonesia by the Government of the Federal Republic of Germany , The two Governments have agreed as follows: On the basis of the Paris Protocol of October 1968 on the Consolidation of Indonesian Foreign Debts, the following assistance will be granted: 1. The Government of the Federal Republic of Germany shall

permit the Government of the Republic of Indonesia to postpone the transfer of 90 per cent of commitments guaranteed by the Government of the Federal Republic of Germany and arising from commercial transactions - with a period of more than 180 days to maturity - which fall due between 1 January and 31 December 1969 and the equivalent of which has not been transferred to German creditors by the time the postponement of transfer takes effect. The sums that fall due and are therefore eligible for consolidation amount to approximately DM 45 million. The two Governments shall conclude a special agreement in this respect. 2. The Government of the Federal Republic of Germany shall enable the Kreditanstalt flir Wiederaufbau, Frankfurt am Main , to amend the loan agreements involving

- 2 -

- 2 -

(a) DM 55 million of 1 1 January 1963 (b) DM 15 million of 31 July 1963 (c) DM 30 million of 14 August 1964 concluded with the Bank Indonesia to the effect that approximately 90 per cent of the redemption and interest instalments falling due between 1 January and 31 December 1969, viz. (a) DM 6,356,250.-(b) DM 1,324,218.75 (c) DM 3,727,500.-DM 11,407,968.75 will be rescheduled. The size of the debt resulting from this reschedule is DM 10.3 million which shall carry an interest rate of 3 per cent per annum and shall be repayable between 30 June 1973 and 31 December 1980. The interest on the debt due for payment in the calendar years 1969 to 1972 inclusive shall be treated as a lump sum and paid in 16 equal half-yearly instalments between 30 June 1973 and 31 December 1980. No interest shall be charged on this amount. The details shall be agreed in the supplementary agreement to the loan agreements to be concluded between the Kreditanstalt flir Wiederaufbau, Frankfurt am Main, and the Bank Indonesia.

3. The additional loan of 10 per cent of total maturities in 1969 which are eligible for consolidation, as provided for in the Paris Protocol of October 1966, has already been made available as part of the DM 12.5 million provided on 3 October 1968 . - 3 -

- 3 -

The present Protocol shall enter into force on the date of signature thereof. Done at Djakarta on -2/~

2.)ECEneER,

l!J'9·

in six originals , two each in the Indonesian, German, and English language, all six texts being equally authoritative.

For the Government o~ the Republic of Indonesia Signed

For the _Government of the Federa~/Republic of Germany Signed

The Ambassaaor of the Federal Republi c of Germany

Dj akar ta , ~~ 1JE"CE'f LJER If/~

Your Excell ency , I have the honour to refer to t e gre ement between our two Governments on the Consolidation of Indonesian Co!..lmercial Debt Liabiliti es , w.hich has been signed today , and to submit the following : 11

Serial numbers I 28 and I 29 of Annex 1 to that greement l ist transactions between German exporters and the Department of Mining, Djakarta . There are f urther cl a ims which arise from these transactions , and which mature during the ye ar ·1969 , but the amount of which has not been included in Annex 1. The details of these claims are as follows : Seria.l Number I 28

German Creditor

I nd one sian Deb tor

Agreed Currency

Bremer Landes- Bank Negara I n Bremen donesia , Dj akarta

DT.1

Deutsche Bank A. G ., Bremen

TIM 1, 454 , 524 . 51

b~'1.k ,

I 29

mount Involved

Bank ~egara Indonesia , Djakarta

846 , 904 . 83

Total: DM 2,301 , 429. 34 ====~==========~==== = ==

These clai~s have be en gu ararrteed by the Senate of the Free Hanseatic City of Br emen to the banks financing them . On the Indonesian side, the corresponding liabilities have b een assumed by t he Bank Negara Indones i a , Djakarta .

The Senate of the Free Hanseatic City of Bremen asked the Government of the Federal Republic of Germany to secure an arrangement for these claims . The Government of th e Federal Republic of Gerllany agreed to submit a proposal to tha t effect to th e Government of the Republic of I ndonesia. - 2 -

•

- 2 -

There for e I h ave the ho nour to propose an arrangement for tl e settlement of th e above- men tioned cl ai ms guar anteed by the Senat e of the Free Ha nse a tic City of Bremen (hereinaft er :r;e f err ed to as "Bremen claims ") , whi ch correspondtJ to the a r raJ.1e;;emen t lai d down i n the Notes exchanged on 29 July 1967 and 17 May 1968 on the occasion of the con cl usion of t h e intergov ernmen t al German -Indonesian Agreem.ents on the Consol idat ion of Indones i an Commercial Debt Liabil itie s of 29 J ul y 196 and 17 Il~ay 1968 .

I n th e case of the Bremen cl a i ms , th e Gove r nmen t of th e Federal Repuol ic of Ge r many wi ll be acting only on behalf and in the naw.e of the Senate of the Free Hans e a t i c City of Bremen, t'_at is without ass um i n~ any l iabiliti es of its own . I f th e Gove r nment of the Re pu bli c of I ndonesia agrees to this proposal, I h ave the honour to suggest t h at thi s Not e and the answer by your Excel lency expressing your Government's agreement shall cons titu t e an Arrang ernen t b etween ou1· two Gove rnments which shall enter into force on the dat e of your answer . Accept , Exc e l lency, th e consideration .

assur~ce

o f my highes t Signed

Hilmar Bassl er

His Excel lency Minist e~ of Fore ign Affairs of th e Republ ic of I ndonesi a

The Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indones ia

Djakarta , .Jf?t .JJ£C£!f8£1'

(96f

Excellency, I have the honour to confirm the r e ceipt of your note dated which reads as fo llows: "I have the honour to refer to the Agree ment between our two Governments on the Consolidation of Indonesian Commercial Debt Liabilities , which h as been signed today, and to submit the following : Serial numbers I 28 and I 29 of Annex 1 to that Agreement list ·t ransactions between German exporters and the Ministry of Mining, Dj akarta . There are further claims which arise from these transactions , and which mature during the year 1969 , but the amoun t of which h as not been included in Annex 1. The details of these c laims a re as follows : Serial Number

German Credit or

I ndones ian Debtor

I 28

Bremer Landesbank , Bremen .Deutsche Bank A. G. , Bremen

Bank Negara Indonesia , Djakarta Bank Negara Indonesia, Djakarta

I

29

Tot al:

Agreed Amount Currency I nvolved DM

846 , 904.83

DM 1, 4 5 4 , 5 2 4 • 51 DM 2,301 , 429 . 34

=======================-=:

These claims have been guaranteed by the Senate of the Free Hanse atic City of Bremen to the banks financing them . On the Indonesian side , the corresponding li abilitie s have been assume d by the Bank Negara Indonesia , Dj akarta . His Excell ency Ambassador of the F ederal Republi c of Germany

- 2-

- 2 -

The Senat e of the Free Hanseatic City of Bremen asked the Government of the Federal Republic of Germany to secure an arrangement for the se claims . The Government of the Federal Republi c of Germany agreed to submit a proposal to that effect to the Government of the Republic of I ndonesia . Therefore I have the honour to propose an arrangement for the settlement of the above -m~ntioned claims guaranteed by the Senate of the Free Hanseatic City of Bremen (hereinafter referred to as "Bremen claims " ) , which corr esponds to the a r rangement l aid d own in the Notes exchanged on 29 July 1967 and 17 May 1968 on the occasion of the conclusion o.f the intergovernmental German-Indonesian Agreements on the Consol idation of Indones i an Commerci al Deb t Liabilities of 29 July 196 7 and 17 May 1968 . In the case of the Bremen cl aims , the Government of the Federal Republic of Germany will be acti ng only on behalf and in the name of the Senate of the Fre e Hanseatic City of Bremen , that is without ass uming any li abili ties of its own . If the Gov ernment of the Republi c of Indones ia agrees to t his proposal , I have the h onour to s uggest that this Note and the answer by your Excell ency expressing your Government ' s agreement shall constitute an Arrangement between our two Governments which shall enter i nto for ce on the date of your answer . " I have the honour to infol'.'m you that the Govc.cnment of the Republi c of Indonesia agrees to the proposal men t ione d in your note and to your proposal thet your not u and the present not e in reply shall constitute a.c Arr angern.en t between our Gov ernment s , to enter into force on the saJ11e date as the Agree men t between our t wo Governments 0 11 tl e Consolidatio11 of Indon es i an

- 3 -

.'

- 3 Commercial Debt Liabili t ies , signed on

.1.f""'- J)ECEH8~~, l!l"'f

Accept , Excell ency , t he ass uranc es of my highest consideration .

I

Signed

ADAM MALIK Minister o.f Foreign Affairs of the Republic of Indone.sia.

·'

'

I