2. Bina Marga 1. Pengaturan Pengaturan jalan kabupaten :

4. Pengawasan

1.

dan Pengendalian

2. Bina Marga

1.

Pengaturan

Pengawasan penge[olaan sumberdaya airpada wilayah sungai dalam kabupaten

Pengaturan jalan kabupaten

:

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.

b. Penyusunan pedoman

operasional penyelenggaraan jalan

kabupaten/desa.

c. Peneta.pan status jalan kabupaten/desa. d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa.

2.

Pembinaan

1.

Pembinaan jalan kabupaten

:

a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa. b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

2.

Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa.

PEBDA NO

11

TH 2OO8

23

3.

Pembangunan

1.

dan pengusahaan

Pembangunan jalan kabupaten

:

a. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa. b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa.

c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa . d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa.

4.

Pengawasan

1.

Pengawasan jalan kabupaten

:

a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa. b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa.

3.

Perkotaan dan Perdesaan

1.

Pengaturan

1.

Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten mengacu kebijakan nasional dan provinsi.

2. Penetapan peraturan daerah kabupaten

mengenai pengembangan

perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK

2.

PERDA NO 11 TH

2OO8

Pembinaan

1.

Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan

2.

pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten.

24

!SUi -,,B i. fr,i; -f

:'.l*'+:;:J*H i .i"":;.;'*fi**',i,'+.si1*iT':i,':; jFii5,.qF=HF,.ANffi t+Si PIDAI!$,::,;,,;,i,ilij:li'if '*-L' .'l'5':::;:: i.*:;f ,.:'.-',i {h:}..7r.1 ttr'.'?. ,. t 'ilt,t.'-'.\&- '4 ;;':i:;.;';:r:j r; j:;.'l';rl i

:'

*

:'r

a.'

3.

Pembangunan

?;

1.

Penyiapan program. pembangunan sarana dan prasarana perkotaan

dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/ dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan

sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten.

Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan

perdesaan di kabupaten.

4.

Pengawasan

1.

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten.

2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK

4.

Air Minum

1.

Pengaturan

1.

Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten.

2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten 3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintali dan provinsi.

4. Mcmborikan izin pcnyolonggaraan pongcrn[:angarl

SPAM di

wilaynltrryn.

PEBDA NO

11

TH2OO8

t tt J.)

lts \s$

S'$ilffi

A

',iiI$.1$SBSffirN$

2.

Pembinaan

1.

i.;iffileE*i$ir*lt# $*x** M.E;s.qg_B.i*i$-qffi

f!-r

ff*",

Penyelesaian masalah dan permasatahannya di dalam wilayah kabupaten.

2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air.minum

di wilayah kabupaten termasuk kepada Badan pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.

3.

Pembangunan

1.

Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten.

2. Pengembangan sPAM diwilayah kabupaten untuk pemenuhan spM. 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan,

pemerintah desa, sefia kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM 4.

Penyusunan rencana induk pengembangan

spAM

wilayah

administrasi kabupaten.

4.

Pengawasan

tr

Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten

6.

Penanganan bencana alam tingkat kabupaten

1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan

2. 3. PERDA NO

11 TH 2OO8

pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan spAM yang utuh di wilayahnya. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSpK

26

5.

Air Limbah

1. Pengaturan

1.

Fenetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah diwilayah kibupaten mengacu pada kebijakan nasionat dan provinsi

2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten

sebagai penyelenggara PS

air limbah diwilayah kabupaten.

3. Penetapan

peraturan daerah berdasarkan NSPKyang ditetapkan oleh

pemerintah dan provinsi

4. Memberikan izin penyelenggaraan PS airlimbah diwilayah kabupaten. 2. Pembinaan

1.

Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten.

2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten.

3. Penyelenggaraan

(bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta

kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.

3. Pembangunan

1. Penyelenggaraan

2. 3.

4.

PERDA NO 11 TH

2OO8

Pengawasan

1.

pembangunan PS air limbah untuk daerah

kabupaten dalam rangka memenuhi SPM. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbalr kabupaterr. Penanganan bencana alam tingkat lokal

Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten

27

6.

Persampahan

1.

Pengaturan

2.

Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air rimbah kabupaten.

3.

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SpM

1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan

pS

persampahan di kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.

2. Pembinaan

3. Pembangunan

2.

Penetapan lembaga tingkat kabupaten penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten

3.

Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oteh pemerintah dan provinsi.

4.

Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten

1.

Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan ps persampahan kabupaten.

2.

Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten.

1.

Penyelengaraan dan pembiayaan pembangunan ps persampahan di kabupaten.

2.

Penyusunan rencana induk pengembangan

ps

persampahan

kabupaten.

PERDA NO

11

TH

2OO8

28

4.

Pengawasan

1

.

Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan

diwilayah kabupaten

2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kabupaten 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. 1. Pengaturan

Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusan

genangan di wilayah kabupaten berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan Provinsi.

2.

Pembinaan

3.

Pembangunan

4.

Pengawasan

Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan'banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. Penyetenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten Evatuasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabuPaten. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan

pengendalian banjir di kabupaten. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

PERDA NO

11 TH2OO8

29

:

a:tr^"r i

B.

:1'ri

Permukiman

1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri :

a. Pengaturan

1.

2.

c.

Pembangunan

1.

2.

Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kabupaten. Penetaparl Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kabupaten.

Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kabupaten. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba

3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba d.

Pengawasan

di kabupaten

1.

Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kabupaten.

2.

Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kabupaten.

3.

PERDA NO 11 TH

2OOB

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSpK dikabupaten

30

PERDA NO 11 TH

2OO8

31

,w*w

P;SU,&SUBIBIDANGB

S-,#-ffiffiffii#frffiffi 2. Permukiman Kumuh

a.

"i

; i:;*';.

Li)

,-ni!ial*vf.,:iv::r:

/ Nelayan

Pengaturan

1.

Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan

permukiman kumuh/nelayan di wilayah kabupaten

Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kabupaten

b.

Pembinaan

c. Pembangunan

1.

Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten.

d.

PERDA NO 11 TH2OO8

Pengawasan

2.

Pengelolaan peremalaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.

1.

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kabupaten

2.

Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kabupaten.

3.

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK dikabupaten.

31

3.

Pembangunan Kawasan

a.

Pengaturan

1.

Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten

2. Penetapan

peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah

kabupaten

Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasionar

d.

Pengawasan

1. Melaksanakan

pengawasan dan pengendalian pembangunan

kawasan di wilayah kabupaten

2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSpK dikabupaten 9.

BangunanGedungdan Lingkungan

1.

Pengaturan

1. Penetapan

peraturan daerah, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria

nasional

2. Penetapan

kebijakan dan strategi mengenai bangunan gedung dan

lingkungan.

3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten 4. Penyelenggaraan IMB gedung PERDA NO 11 TH

2OOB

32

5. 6.

Pendataan bangunan gedung

Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.

7.

Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

(RrBL)

2.

Pembinaan

1. Pemberdayaan kepada masyarakat

dalam penyelenggaraan

bangunan gedung dan lingkungannya.

2.

Pemberdayaan masyarakat dalam penyetenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.

3.

Pembangunan

1. Penyelenggaraan

bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis

pemberdayaan masyarakat

2.

Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah.

3.

Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi

dan dilestarikan yang berskala lokal

4. Pengawasan

1.

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan,

pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.

PERDA NO 11 TH2OO8

33

2.

Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung.

3. 10. Jasa Kontruksi

Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.

Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.

2.

Pemberdayaan

1.

Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten.

2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi datam wilayah kabupaten

3.

Pengembangan sumberdaya manusia bidang jasa konstruksiditingkat kabupaten.

4.

Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten.

5.

3.

Pengawasan

6.

Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.

1.

Pengawasan tata lingkungan datam wilayah kabupaten yang bersangkutan.

2. Pengawasan besuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. I

i I

I

PERDA NO

11

TH 2OOB

I

34

I I I

i

D. PEMBAGIAN URUS.AN PEMERINTAHAN

1. Pembiayaan

BIDANG PERUMAHAN

Pembangunan

1. Penetapan

Baru

kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang

pembiayaan perumahan.

2. 3.

Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan.

Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.

4.

Fasilitasibantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten.

5.

Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar-perumahan di tingkat kabupaten

6.

Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa.

7.

Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten

8.

Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.

2.

Perbaikan

Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan. Penyusunan NSPM bidang pembiayaan perumahan

PERDA NO 11 TH

2OO8

35

1.:t.',1.

.l'l:l

Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku

ditingkat kabupaten.

Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten

Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik

7.

Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten

8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan

bidang pembiayaan perumahan

di tingkat kabupaten.

Pembinaan

Pembangunan

Perumahan Formal

Baru

a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan b. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten dengan peraturan perundangundangan di atasnya.

Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kabupaten Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kabupaten

PEHDA NO

11 TH 2OO8

JO

idJF.+i.Hi:PXri-}i*jj#

IflihTrihftro: l:11:. t:1f,"r..:"'.ir::\

i.

r\.i;r',f,r;. ijY:.]r..,r.:i!it;.:r,:.I1.**1

,"

;:&i':Y,tili t 93*r?fi

t'Sifi*li

tr!kHiq{i;A';t:{

4.

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, sefia kebijakan dan strategi nasional perumahan.

5. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan. 6. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan,

baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak

di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen banguan,

konsultan, kontraktor dan pengembang.

7.

Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala kabupaten

8.

Melaksanakan hasil sosialisasi.

o

Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan

10. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan. 11.

Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan 'perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta,

yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di kabupaten

12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal 13. Perumusan HPJP dan RPJM kabupaten. 14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kabupaten.

PERDA NO 11 TH2OO8

37

15. Pembangunan Rusunawa dan Rusunamilengkap dengan penyediaan

tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagan gan/ produksi. 16. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaistimulan

di RSH, Flusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan. 17. Pembangunan rumah contoh (HSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba seda fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada

kabupaten, penyediaan tanah, PSU umum. 18. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya sefta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan

lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.

2.

Perbaikan

1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan

dan pengembangan

perumahan skala kabupaten.

2.

Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsiakibat bencana skala kabupaten.

3.

Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisirdan pantaiserta pulau kecil, di kabupaten

4.

PERDA NO 11 TH

2OO8

Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan

38

4. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan 5. Penetapan harga sewa rumah 6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penarnpungan pengungsi lintas kawasan se-kabupaten

3.

Pemanfaatan

1.

Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta

2.

penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan putau-pulau kecil Pengelolaan PSU bantuan pusat.

3. 4. Pembentukan kelembagaan perumahan kabupaten 5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan

6.

7. 3.

Pembinaan Perumahan Swadaya

1.

Pembangunan Baru

Penyusunan pedoman dan manuar penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SpM nasional. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.

Perumusan kebijakan dan strategi tentang rembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Penyusunan RPJP dan RPJM tentang perumahan swadaya.

2. 3. Penyusunan PEBDA NO 11 TH2OOB

NSPM pembangunan perumahan swadaya dikabupaten.

39

&aI j; l.:

5fi

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi

tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya

Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya

2.

Pemugaran

Perumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten

PERDA NO 11 TH

2OOB

40

;i#x*ri':&-iffi

iffi ri.:L*t-) { p l t:

;riz-:.iu;n/{;*,i:iE

}I:J{nQr1,e*-i

:i:.}SX

;##{#*X

4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga

pendukung pembarigunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga

pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi

tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas- pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan

perumahan swadaya di tingkat kabupaten. B.

Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

3. Perbaikan

1.

Perumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

2. Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten

PERDA NO 11 TH

2OOB

41

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang rembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan

perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat kabupaten. Pengkajian kebijakan dan

peraturan daerah yang terkait dengan

pembangunan perumahan swadaya.

4.

Perluasan

Perumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Penyusunan RPJP dan FIPJM perumahan swadaya Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten

PERDA NO 11 TH

2OOB

42

r

i:i*#**#;#:*tu*i$#*,#ii:l;*##"i

,IW

's,{ii#ffi :, i

;{i'*.},}*tr# .*#rA',ErEl.

.#SUdl6"iiDhiii'Gffiiffi

ffis{flflirit

W

}AI

H as


Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan keb'tjakan dan strategi

tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitds pelaku pembangunan perumahan swadaya.

Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat kabupaten.


5.

Pemeliharaan

1. Perumusan

kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

2. 3.

PERDA NO

11

TH

2OO8

Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten

Ae

AU


Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi

tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan

perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat kabupaten.


6.

Pemanfaatan

Perumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga

PERDA NO 11 TH

2OOB

44

;itl:X:l;ji*L4.h;

{,lt

ti#]

i.:,;i:.

rii

n

i.!

!

r,1r.:;..'.t ;' ;1

.ili(

w\ *dt

pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga

pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi

tentang tembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan

perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan

perumahan swadaya di kabupaten.

4. Pengembangan Kawasan

1.

Sistem Pembangunan Kawasan

8.

Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya

1. 2.

Penetapan kebijakan dan strategi dalam pengembangan kawasan

Penyusunan Rencana Kabupaten dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4DKabupaten).

3.

Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya.

4. Penyusunan RP4D di wilayahnya. 5.

PEBDA NO

11 TH 2OO8

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala kabupaten.

45

Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan FIP4D diwilayahnya

2.

Kawasan Skala Besar

1. Penetapan kebijakan dan strategi


pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar

2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.

3.

Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.

4.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan

dan pengelolaan kawasan skala besar.

5.

Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.

3.

Kawasan Khusus

1. Penetapan kebijakan dan strategi


pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.

2.

Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.

3.

Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.

4. Monitoring

dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan

dan pengelolaan kawasan khusus.

PERDA NO

11 TH2OO8

46

Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus

4.

Keterpaduan Prasarana Kawasan

1.

Penetapan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan

2.

Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.

3. 4.

Petaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelerrggaraan keterpaduan prasarana kawasan.

5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan

keterpaduan prasarana

kawasan.

5.

Keserasian Kawasan

1. Penetapan kebi'akan dan strategi dalam penyelenggaraan

keserasian

kawasan dan lingkungan hunian berimbang.

2. Pembinaan

teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan

dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya

3.

Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.

4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan

keserasian

kawasan dan lingkungan hunian berimbang

5.

Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan

lingkungan hunian berimbang.

PERDA NO

11 TH 2OO8

47

Pembinaan Hukum,Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan

Pembangunan Baru

1.

Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-

undangan bidang perumahan. 2.

Pelaksanaan kesesuaian

peraturan daerah dengan peraturan

perundang-undangan terkait di bidang perumahan o.

Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim

4.

Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan

5.

Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan

6.

Pelaksanaan fasilitasi penanganan masatah dan sengketa bidang perumahan.

7.

Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.

8.

Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan rahan untuk pembangunan perumahan.

9.

Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

10. Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pefianahan.

PERDA NO

11

TH

2OO8

48

11.

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang

2. Pemugaran

dan penataan pertanahan. 13 Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan. 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempumaan peraturan perundangundangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.

Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan

2.

perlindungan hukum dalam bermukim.

Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang

4.

Perumahan

7.

Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat KabuPaten

PERDA NO 11 TH2OO8

49

8.

Pelaksanaan dan sosiarisasi NSpM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan

9. Pelaksanaan

kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.

10- Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11

. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pefianahan

12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendarian peraksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang

dan penataan pertanahan 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan.

3. Perbaikan

Pelaksanaan penyusunan dan penyempumaan peraturan perundangundangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.

Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum

dan


PERDA NO 11 TH 2OO8 50

ii 4!

n

i*",iJ:;:lI t'{':,"i,l .

i

l

Xlii#sl#i,il.;i,

#ffisPENJ ,W.'ffiW','6i 4.

Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.

5.

Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masarah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.

6.

Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang Perumahan

Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosiarisasi NSpM bidang perumahan di tingkat kabupaten. 8.

Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan rahan untuk pembangunan perumahan

9.

Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan

10. Pelaksanaan

kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai

dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 11. Fasilitasi pelaksanaan

kebijakan tentang pembangunan perumahan

sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang

dan penataan pertanahan 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan

PERDA NO

11 TH2OO8

51

4.

Perluasan

1.

Pelaksanaan penyusunan dan penyempumaan peraturan perundang-

undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian

peraturan daerah dengan peraturan

perundang-undangan terkait di bidang perumahan 3.

Pelaksanaan sosialisasi

peraturan perundang-undangan

bidang

perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten. 5.

Pelaksanaan l<ebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.

6.

Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.

7.

Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten

8.

Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan.

9.

Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan

10. Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

PEBDA NO 11 TH

2OOB

52

PERDA NO

11

TH

2OO8

53

't\j.* a!.:

7.

i,;;::.

y!' 1c.

Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten

8.

Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan

9.

Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan peftanahan.

10. Pelaksanaan

kebijakan tentang pembangunan perLlmahan sesuai

dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 11

. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan peftanahan

12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan

6.

Pemanfaatan

Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-

undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.

Pelaksanaan kesesuaian

peraturan daerah dengan

peraturan

perundang-undangan terkait di bidang perumahan

Pelaksanaan sosialisasi

peraturan perundang-undangan bidang

perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan


PEBDA NO 11 TH

2OO8

s4

t. -,.1... ,':',. l.r

i

.',r,1, i1.i';i':.\J.

SUB BIDANG,,,,,, ./,i li \ t. . t::,).,1.r:;.j:i.,;i

..

.rt,::':, '.,'

; .l'.:::..it,j-

-'.'l

.

i,,.1,.-:

'....-'.,,.. -,:-

''-.-,:) i

--,:..-

, ^:.1.

':.:..i'..,'.:

SUB-SUB:,BIDANG, SUB BIDANG'DAN /,ATAU ;,: I:PENJABARAN ,r_t.'.,-:..: '...: .:.., . _-. .:,:1, 1||i',';,'. . ... ..':'r'..': ,-.

4.

:;.-:

/,

;

.-

Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.

5.

Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa

6.

bidang Perumahan Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.

7.

Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.

B.

Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan

9.

Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

10.

Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan

11.

sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pedanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan.

PERDA NO

11 TH 2OOB

55

Pembinaan Teknologi

Pembang

dan lndustri

Baru

u

nan

Pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil

teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan

pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, sefta PSU pendukung perumahan

Fasilitasi pelaksanaan

kebijakan tentang pendayagunaan

dan

pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, sefta PSU pendukung perumahan

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan

2.

Pemugaran


teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan Koordinasi pelaksanaan


dan

pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

PEBDA NO

11 TH 2OOB

56

4.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, seda PSU pendukung perumahan

3.

Perbaikan

1.


teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan 2. Koordinasi pelaksanaan


dan

pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bapgunan, sosial ekonomi budaya, sefia PSU pendukung perumahan

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, seda PSU pendukung perumahan

4.

Pemeliharaan

1.



PERDA NO

11

TH

2OOB

57

- -'

e

,

-.

-, - .. .: ;

.ji:.;

p

i:i

J.,..1 *:r."".'.

:i.i:,

su e i Ar,rj'{.-;j;\,r)*-.!r:,:irlir.d*li e li itiii+i[!,. .r.. . " r'-.'.::.:..: 1jrr.,. illj, irra:t :r-gj :. ." .. : : - :..," :ri, _:;:lr):l,;jl ' _ " r:rir\". '.3":;r:,9:r*'.' '. :

:&

r]

2. Koordinasi pelaksanaan


dan

pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan .r.

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan

5. Pemanfaatan

1.



Koordinasi pelaksanaan


dan

pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan 3.

Fasilitasi pelaksanaan

kebijakan tentang pendayagunaan dan

pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, sefta PSU pendukung perumahan. 4.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, sefia PSU pendukung perumahan

PERDA NO 11 TH

2OOB

58

7.

Pengembangan

1.

Pelaku Pembangunan

Pembangunan

Pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku

Baru

pendukung pembahgunan perumahan.

Perumahan Peransefia

Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku

Masyarakat dan Sosial

pendukung pembangunan perumahan.

Budaya

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan

Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat

2.

Pemugaran

Pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku


Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan

PEBDA NO

11 TH 2OO8

59

PERDA NO 11 TH

2OOB

60

,r,;

,4

j l-

-t_1r':::J;l

:,;j'.;

l":J' i'"" r !\'i.',fl.i,';i

;;,i",;, : lf

i

i'^{;i;:iiii'

ii,,,j:

jli,l,

1:r:$ggtggB iBIDANG:: -*.i;.,. i\ i,i,r..','.r',;'

r:: ..'',. ,.i

..;,"'i;

.,

,i'.''.:j1-

i:'ti

.

.;'t::i-ni'::):. '1.;.i^'

j ,{',:.1:;, l:,1', '1..i::'

4. Perluasan

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan

Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masYarakat

5.

Pemeliharaan




Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masYarakat

PERDA NO

11

TH

2OO8

61

5.

Pemeliharaan

1.




Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat

PERDA NO 11 TH

2OOB

62

E.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG - .,r -: r+;;.

SUB,BIDANG . i:ri .i::.;n" .::!i:!:

,;'. ::-

"i./.

:

.':::a]

:;.

i

i I ;trl -:r',..i -:.11^j?,:;,..;:._:i, :q:.'.

ll,: i7r.,fl:";j : .:t-:li,ii' :, ;-::i'.:

;i;

'l

li:ii'li;

';'-

''l"l

:.. -:.'.',1'-

l;ni4:.r ;i$ )::':

r'

tt

1. Pengaturan

Penetapan peraturan daerah'bidang penataan ruang di tingkat kabupaten. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/ lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. Penetapan kawasan strategis kabupaten.

2.

Pembinaan

1

Sosialisasi NSPK bidang penataan ,uunn.

2

Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.

3

Pendidikan dan pelatihan.

4

Penelitian dan pengembangan.

5

Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten.

3. Pembangunan

6

Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.

7

Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat. Perencanaan Tata Ruang

a. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).

PEHDA NO

11

TH 2OOB

63

b. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten

c. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK. 2.

Pemanfaatan Ruang

a. Penyusunan program dan anggaran kabupaten dibidang penataan ruang.

b. Pemanfaatan kawasan strategis kabupaten. c. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang. d. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK. e. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten dan kawasan lintas kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah,

masyarakat dan dunia usaha.

f. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang. g. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten. h. Perumusan program sektoral dalam rangka penruujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.

i.

Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.

PERDA NO 11 TH

2OOB

64

3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a. Pengendalian p'emanfaatan ruang wilayah kabupaten. b. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten. c. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten.

d. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK. e. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK.

t.

Pembentukan lembagayang bertugas melaksanakan pengendalian

pemanfaatan ruang tingkat kabupaten.

4.

Pengawasan

PERDA NO.I1 TH

2OOB

Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang diwilayah kabupaten.

65

F.

PEMBAGIAN UHUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan dan

Perumusan

Pengendalian

Kebijakan

1.

Pembangunan Daerah

a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kabupaten. b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten.

c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa. 2.

Pelaksanaan SPM.

3.

Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri.

4.

Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah

skala kabupaten. 5.

a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.

b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten. 6.

PERDA NO

11

TH

2OOB

a. Penetapan keserasian pengambangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten.

66

b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten.

7. Penetapan petunjuk pelaksanaan

manajemen dan kerembagaan

pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.

8.

a. Pelaksanaan pedoman dan standar petayanan perkotaan skala kabupaten.

b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kabupaten.

9.

a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten.

b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten. 10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulaupulau kecil skala kabupaten. 11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andatan skala kabupaten

2. Bimbingan, Konsultasi dan

Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten.

Koordinasi

PERDA NO

11

TH2OO8

67

2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan

pengendatian

pembangunan daerah skala kabupaten

3.

a. Kerjasama pembangunan antardaerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten. b. Bimbingan, superuisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, datam dan luar negeri skala kabupaten.

4.

a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.

b. Bimbingan, superyisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa.

5.

a. Konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten. b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/ desa.

6.

a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten.

b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/ desa.

7.

'

PERDA NO 11 TH

2OOB

Pengembangan wilayah tertinggal, pesisirdan pulau-pulau kecil skala kabupaten.

68

8.

a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan

andalan skala kabupaten b.

Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.

9.

a. Konsuttasi terhadap ketembagaan dan manajemen pengembangan

wilayah dan kawasan skala kabupaten. b. Perencanaan

kelembagaan dan manajemen pengembangan

wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.

Monitoring dan Evaluasi (Monev)

a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten.

b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa.

c. Pelaksanaan pemantauan

da!

evaluasi pelaksanaan

pembangunan daerah kecamatan/desa.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.

PERDA NO11 TH2OOB

69

4.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan putau-pulau kecil skala kabupaten.

5.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.

6.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten.

7. Pelaksanaan

monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap

kelembagaan dan manajemen pengembangan vrilayah dan kawasan skala kabupaten.

PERDA NO 11 TH2OOB

7A

G.

PEMBAGIAN UHUSAN PEMEHINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

ii,';trWiWl

rul

'iiEVE;Hls"-,4!1ffiff',?,W,ffi| hsl :'lw${,ffi .),i1{s_"Ww"v"n;i4;:W,#.",11

1.

Perhubungan darat

1.

Lalu lintas dan

1.

angkutan jalan (LLAJ)

)8"$#l

;:!;

Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasijalan kabupaten

2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.

3.

Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan

jalan

selain untuk kepentingan lalu lintas diialan kabupaten.

4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi 5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C. 6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. 7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.

8. 9.

Pembangunan terminal angkutan barang. Pengoperasian terminal angkutan barang

10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan

untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. 11. Penyusunan

dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan

kabupaten. 12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota.

PERDA NO 11 TH

2OO8

71

13 Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten. 14. Penetapan wilayah operasidan kebutuhan kendaraan untuk angkutan

taksiyang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. 15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten. 16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa. 17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata. 18. Pemberian izin usaha angkutan barang

19. Penetapan

tarif penumpang kelas ekonomi angkutan daram

kabupaten.

20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat Ialu lintas; alat pengendali dan pengamanan pemakai jaran serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten. 21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu

lintas di jaran

kabupaten.

22. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten. 23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten.

PERDA NO 11 TH

2OOB

72

s_u_ffisg-ffFjWAxffit

WMwW,N*:Mffi

WI

N{SUB:BIDANGfDAT

4ruO

A.T

24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu Daerah.

25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. 26. Pemeriksaan kendaraan dijalan sesuai kewenangannya

27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten. 28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran: a. Perda kabupaten/kota bidang LLAJ.

b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. d. Perizinan angkutan umum. 29. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten.

30. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. 31. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor. 32. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilaYah kabuPaten.

33. Penentuan lokasifasilitas parkir untuk umum dijalan kabupaten 34. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum dijalan kabupaten. 35. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum dijalan

PERDA NO

11

TH 2OO8

kabupelgn,_ 73

36. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi. Lalu Lintas

1. Penyusunan

danau datam kabupaten.

Angkutan Sungai, Danau, dan

2.

Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.

3.

Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang tertetak pada jaringan jalan kabupaten.

Penyeberangan (LLASDP)

dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan

4. Pengadaan kapal SDP. 5. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan 6. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau. 7, Pembangunan pelabuhan SDP. 8. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.

I

9.

Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau

10. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp perabuhan

penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional

dan antar negara 11. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan sDp yang terletak pada jaringan jalan kabupaten 12. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.

PERDA NO 11 TH

2OO8

74

2. Bina Marga 1. Pengaturan Pengaturan jalan kabupaten :

Recommend Documents