1998 TENTANG

Page 1

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 124 /KMK. 03 /1998 T E N TA N G TATACARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP, dipandang perlu mengaturtatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang pelayanan kesehatandengan Keputusan Menteri Keuangan; Mengingat : 1. Indische Comptabiliteits Wet (Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860); 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan PenyetoranPenerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 57 danTambahan:Lembaran Negara RI Nomor 3694); 4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Keppres Nomor 8 Tahun 1997; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANGTATACARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DI BIDANG PELAYANANKESEHATAN Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Penerimaan Pelayanan Kesehatan adalah penerimaan yang diperolehInstansi Pemerintah dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RumahSakit, Balai Kesehatan, dan Balai Pengobatan sebagairnana dimaksud dalamPeraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PeneriinaanNegara Bukan Pajak; 2. Instansi Pemerintah adalah Departemen dan Lembaga Non Departemen; 3. Instansi adalah Rumah Sakit, Balai Kesehatan, dan BalaiPengobatan Instansi Pemerintah yang dapat menggunakan sebagian PNBP yangbersumber dari Pelayanan Kesehatan; 4. Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIK-S) adalah dokumen yangmemuat kegiatankegiatan yang dibiayai dari penerimaan pelayanan kesehatanInstansi bersangkutan; 5. Kegiatan pelayanan kesehatan adalah segala penyelenggaraanpelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Instansi. 6. Menteri adalah Menteri Keuangan. Pasal 2

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1998/124~KMK.03~1998Kep.htm

13/05/2008 10:45:11

Page 2

Seluruh Penerimaan Pelayanan Kesehatan wajib disetor langsung secepatnyake Kas Negara. Pasal 3 (1) Instansi yang mempunyai Penerimaan Pelayanan Kesehatandapat menggunakan sebagian Penerimaan Pelayanan Kesehatan dimaksud untukmembiayai kegiatan pelayanan kesehatan pada Instansi yang bersangkutan. (2) Dana Penerimaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai : a. Kegiatan operasional; b. Kegiatan peningkatan sumber daya manusia padaInstansi yang bersangkutan; dan c. Kegiatan investasi dan atau pemeliharaan. Pasal 4 (1) DIKS memuat target PNBP dan rincian pengeluaran berdasarkanpembahasan antara Departemen/Lembaga bersangkutan dengan Departemen Keuangan. (2) Untuk keperluan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pimpinan Instansi mengajukan Daftar Usulan Kegiatan Suplemen (DUKS)dan rincian perhitungan melalui Sekretaris Jenderal Departemen/Lembagakepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur JenderalLembaga Keuangan. (3) DIKS yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan cq. DirekturJenderal Anggaran berlaku sebagai Surat Keputusan Otorisasi (SKO), danselanjutnya disampaikan kepada : a. Badan Pemeriksa Keuangan; b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunap (BPKP); c. Departsmen/Lembaga Non Departemen bersangkutan; d. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan; e. Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN); f. Instansi Pemerintah bersangkutan; g . Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran (PPDIA); h. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; i. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat atau yang ditunjuk. (4) Masa berlakunya DIKS adalah mulai 1 April s/d 31 Marettahun berikutnya. Pasal 5 (1) Setiap awal tahun anggaran Pimpinan Instansi Pemerintahmenetapkan Bendaharawan Penerima PNBP dan atasan langsung BendaharawanPenerima PNBP serta Bendaharawan Pengguna PNBP dan atasan langsung BendaharawanPengguna PNBP yang bertanggungjawab untuk menatausahakan penggunaan PNBP. (2) Bendaharawan Pengguna PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak diperkenankan dirangkap oleh Bendaharawan Penerima PNBP. (3) Bendaharawan Pengguna PNBP menyampaikan laporan pertanggungjawabansesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 6 DIKS dibebankan pada Bagian anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BagianAnggaran 16) , sedangkan pengguna dana adalah Instansi Pemerintah.


13/05/2008 10:45:11

Page 3

Pasal 7 (1) Berdasarkan DIKS Bendaharawan Pengguna mengajukan permintaanpembayaran uang muka sebesar 20 % dari pagu DIKS dengan jumlah setinggi-tingginyasebesar Rp. 500 Juta dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana UangYang Harus Dipertanggungjawabkan, untuk selanjutnya disebut UYHD (SPP-DU) (2) Untuk keperluan pembayaran yang melebihi uang muka sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Bendaharawan Pengguna dapat mengajukan SPP TambahanUYHD (SPP-TU). (3) Besarnya SPP-DU dan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dapat mencapai paling tinggi sebesar jumlah PenerimaanPelayanan . Kesehatan yang telah disetor. (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) dilakukan sesuai dengan rincian yang telah ditetapkan dalam DIKSserta berpedoman pada ketentuan pelaksanaan APBN. (5) Sebagai pertanggungjawaban penggunaan dan pencairan danaberikutnya, Bendaharawan Pengguna menyampaikan SPP Pengganti UYHD (SPP-GU)ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dengan melampirkan SuratPernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) tanpa disertai bukti-bukti kuitansipengeluaran. (6) Untuk pembayaran langsung kepada yang berhak atas pelaksanaanpekerjaan pengadaan barang/jasa termasuk pengadaan barang dan bahan untukpekerjaan yang dilaksanakan sendiri yang nilainya diatas Rp. 50.000.000,--(lima puluh juta rupiah), Bendaharawan Pengguna mengajukan SPP Langsung(SPP-LS) ke KPKN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (7) Pembayaran SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS dilaksanakan denganmemperhitungkan jumlah penerimaan pelayanan;kesehatan yang telah disetorke rekening Kas Negara dan jumlah pencairan sebelumnya, (8) Sisa UYHD yang tidak digunakan sampai akhir tahun anggaranwajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Negara. (9) Sisa lebih antara jumlah penerimaan yang telah disetorke rekening Kas Negara dengan pagu DIKS yang telah dicairkan dan telahdigunakan diperlakukan sebagai setoran pada tahun anggaran berikutnya. (10) Kegiatan yang belum dilaksanakan/diselesaikan dalam tahunanggaran yang bersangkutan dapat dicantumkan pada DIKS tahun anggaran berikutnyamelalui revisi. Pasal 8 (1) Perubahan atau pergeseran biaya dari belanja pegawai kebelanja non pegawai tidak diperkenankan. (2) Perubahan/pergeseran biaya antara Mata Anggaran Pengeluaran(MAK) dalam satu jenis belanja DIKS diputuskan oleh Atasan Langsung/PimpinanInstansi Pemerintah bersangkutan. (3) Perubahan/pergeseran biaya dalam satu DIKS diputuskan olehKepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran apabila menyangkut : a. Pergeseran MAK antar jenis belanja. b. Yang akan berakibat mengubah catatan pada halaman II DIKS,


13/05/2008 10:45:11

Page 4

c. Perubahan/pergeseran dari belanja barang dan/atau belanja pegawai dan/atau belanja perjalanan.

pemeliharaanke belanja

d. Perubahan karena kesalahan teknis adrninistrasi baik angka maupun huruf. (4) Hasil perubahan/pergeseran sebagainiana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (3) disampaikan kepada : a. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran danDirektur Jenderal Lembaga Keuangan. b. Kepala Biro Keuangan Departemen/Lembaga yang bersangkutan ; c. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN); d. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran (PPDIA) ; e. Kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran (Untuk pe rubahan/ pergeseranbiaya yang diputuskan oleh atasan langsung Bendaharawan). f. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat. (5) Perubahan/pergeseran dalam DIKS diajukan oleh InstansiPemerintah bersangkutan melalui Sekretaris Jenderal .Departemen/LembagaNon Departemen kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan DirekturJenderal Lembaga Keuangan untuk mendapatkan penilaian dan keputusan apabilamenyangkut : a. Perubahan yang berakibat mengubah catatan keteranganyang menyangkut pengeluaran yang bersifat inventasipada halarnan II DIKS. b.Penambahan pagu DIKS. Pasal 9 (1) Pimpinan Instansi Pernerintah bertanggungjawab atas penatausahaanpenggunaan dana di pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Instansi Pernerintahyang bersangkutan. (2) Bukti-bukti pengeluaran yang sah atas penggunaari PenerimaanNegara Bukan Pajak di bidang pelayanan kesehatan wajib disimpan Instansisesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Dalam hal bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dibutuhkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pencocokandata, pengawasan dan pemeriksaan, Instansi harus dapat memberikan bukti-buktiyang diperlukan. Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan keputusan ini diatur bersama-samaatau secara sendirisendiri oleh Direktur Jenderal Anggaran dan DirekturJenderal Lembaga Keuangan. Pasal 11 Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 1998. Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth : I. Para Menteri/Ketua Lembaga Non Departemen; 2. Para Inspektur Jenderal Departemen/Lembaga Non Departernen;


13/05/2008 10:45:11

Page 5

3. Direktur Jenderal Anggaran; 4. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan; 5. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN); 6. Para Direktur pada Direktorat Jenderal Anggaran; 7. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran; 8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; 9. Para Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran; 10.Para Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 Februari 1998 Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad,


13/05/2008 10:45:11

1998 TENTANG

Recommend Documents