DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Jalan Jenderal A. Yani Jakarta 13230 Kotak Pos 108 Jakarta 10002
Telepon 4890308 Faksimili 4750805
Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
18 Maret 1999
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Di seluruh Indonesia
SURAT EDARAN Nomor : SE-10/BC/1998 TENTANG TATACARA PENETAPAN SEBAGAI PDKB YANG TERGOLONG DALAM DAFTAR PUTIH
Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan No.291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997 yang berkaitan dengan PDKB yang dapat dimasukkan dalam Daftar Putih, dipandang perlu diberikan poetunjuk pelaksanaan tentang Ta tacara Penetapan Sebagai PDKB Yang Tergolong Dalam Daftar Putih sebagai berikut : I.
Ketentuan Umum 1. Daftar Putih adalah daftar tentang nama Perusahaan Di Kawasan Berikat (PDKB) yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai perusahaan yang tergolong dalam daftar putih berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan; 2. PDKB yang telah beroperasi dapat dimasukkan dalam Daftar Putih apabila telah memenuhi persyaratan : a. selama 12 (dua belas ) bulan berturut-turut tidak pernah melakukan pelanggaran; b. selalu memenuhi kewajiban pabean dan perpajakan dengan baik dan tepat waktu; c. hasil post audit menunjukan profil perusahaan baik. 3. Daftar Putih dapat diberikan kepada PDKB yang baru berdiri dan/atau beroperasi berdasarkan permohonan dari PDKB yang bersangkutan dan mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan. 4. PDKB yang tergolong dalam Daftar Putih dapat mempertaruhkan jaminan berupa Surat Sanggup Bayar (SSB) kepada Kepala Kantor Pelayana n Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat yang bersangkutan untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari PDKB yang dipersyaratkan untuk mempertaruhkan jaminan.
I. Tatacara Permohonan Persetujuan Daftar Putih 1. PDKB mengajukan permohonan untuk dapat dimasukkan dalam Daftar Putih kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran I Surat Edaran ini, dengan melampirkan : a. Untuk PDKB yang telah beroperasi : (1) Fotokopi Surat Menteri Keuangan tentang Persetujuan PDKB atau Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan PKB merangkap PDKB; (2) Rekomendasi dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai berkaitan dengan performance perusahaan selama menggunakan fasilitas KB dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut; (3) Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan performance perusahaan tentang kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan dan memasukkan SPT tahunan; (4) Rekomendasi dari Direktorat Verifikasi dan Audit berkaitan dengan hasil post audit perusahaan yang bersangkutan; (5) Data perolehan devisa ekspor dan impor berkaitan dengan kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang selama 12 bulan terakhir; (6) Susunan para pemegang saham perusahaan dan jumlah modal yang dimiliki perusahaan. b. Untuk PDKB yang baru berdiri dan belum beroperasi : (1) Fotokopi Surat Menteri Keuangan tentang Persetujuan PDKB atau Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan PKB merangkap PDKB; (2) Surat pernyataan tentang kesediaan perusahaan untuk memenuhi kewajibqn kepabeanan selama menggunakan fasilitas Kawasan Berikat; (3) Surat pernyataan tentang kesediaan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan memasukkan SPT tahunan tepat waktu; (4) Surat pernyataan tentang kesediaan perusahaan untuk memberikan data-data yang sebenarnya apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; (5) Profile Perusahaan; (6) Susunan para pemegang saham perusahaan dan jumlah modal yang dimiliki perusahaan; (7) Perkiraan perolehan devisa ekspor dan impor berkaitan dengan kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang untuk jangka waktu satu tahun. 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan sebagaimana contoh Lampiran II Surat Edaran ini. 3. Apabila ternyata persyaratan ya ng diajukan tidak lengkap/tidak benar, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada pemohon dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran II Surat Edaran ini. 4. Persetujuan sebagai perusahaan yang tergolong dalam Daftar Putih diberikan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Surat Persetujuan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan berdasarkan Surat Perstujuan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan sebagaimana contoh Lampiran III Surat Edaran ini. III. Pencabutan Persetujuan Daftar Putih 1. Persetujuan Daftar Putih dicabut apabila : a. PDKB terbukti melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan dan perpajakan; b. PDKB tidak memenuhi kewajiban kepabeanan selama menggunakan fasilitas Kawasan Beikat;
c. PDKB terbukti tidak mematuhi kewajiban perpajakn dan memasukkan SPT tahunan dengan baik dan tepat waktu; d. Berdasarkan laporan temuan hasil post audit terbukti bahwa PDKB melakukan pelanggaran terhadap fasilitas Kawasan Berikat; e. PDKB tidak mampu lagi mengusahakan KB atau dinyatakan pailit oleh pengadilan; f. Persetujuan PDKB dicabut. 2. Pencabutan Persetujuan Daftar Putih dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan sebagaimana contoh Lampiran IV Surat Edaran ini; 3. Terhadap PDKB yang persetujuan Daftar Putihnya telah dicabut, SSB yang dipertaruhkan dinyatakan tidak berlaku lagi dan yang bersangkutan diwajibkan untuk mempertaruhkan kembali jaminan bank, jaminan tunai atau customs bond. IV. Ketentuan Lain-lain 1. PDKB yang persetujuan Daftar Putihnya dicabut, tidak dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan Daftar Putih kecuali pencabutan persetujuan Daftar Putih tersebut disebabkan PDKB tidak mampu mengusahakan KB atau pailit; 2. Terhadap PDKB yang telah ma mpu kembali mengusahakan KB dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan daftar putih kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan formulir sebagaimanan contoh Lampiran I Surat Edaran ini; 3. Pengajuan kembali permohonan persetujuan Daftar Putih sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, hanya dapat diberikan berdasarkan persetujuabn Direktur Jenderal Bea dan Cukai. V. Ketentuan Penutup Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 26 Juni 1997. Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan serta disebarluaskan dalam wilayah kerja Saudara.
Direktur Jenderal
Soehardjo NIP. 060013988
Tembusan Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Bapak Menteri Keuangan RI; Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan RI; Direktur Jenderal Pajak; Direktur Teknis Kepabeanan; Direktur Fasilitas Kepabeanan; Direktur Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan; Direkyur Verifikasi dan Audit.
Lampiran 1 Surat Edaran Direktur jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE- /BC/1998 Tanggal : 1998
KOP
PERUSAHAAN
Nomor : Lampiran : Hal : Permohonan Persetujuan Daftar Putih
Tanggal….……….
Yth. Bapak Menteri Keuangan RI u.p. Bapak Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani (By Pass) Jakarta Kami adalah perusahaan yang telah memperoleh persetujuan PDKB berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor……………..tanggal……………………/PKB merangkap PDKB berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor………tanggal…………..*) yang berlokasi di……………….. Memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 291/KMK.05/2997 tanggal 26 Juni 1997 yang berkaitan dengan Daftar Putih, dengan hormat kami mengajukan permohonan persetujuan Daftar Putih. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini terlampir satu berkas dokumen untuk melengkapi permohonan terdiri dari: a. Fotokopi Surat Menteri Keuangan tentang persetujuan PDKB / Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan PKB merangkap PDKB;*) b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai / Surat Pernyataan tentang kesediaan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepabeanan selama menggunakan fasilitas kawasan Berikat;*) c. Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pajak / Surat Pernyataan tentang kesediaan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan memasukkan SPT tahunan tepat waktu;*) d. Rekomendasi dari Direktorat Verifikasi dan Audit berkaitan dengan hasi l post audit / Surat Pernyataan tentang kesediaan perusahaan untuk untuk memberikan data-data yang sebenarnya apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;*) e. Profile Perusahaan; f. Data perolehan devisa ekspor dan impor yang telah dilakukan selama 12 bulan berturut-turut / Perkiraan devisa ekspor dan impor selama satu tahun;*) g. Susunan para pemegang saham perusahaan dan jumlah modal yang dimiliki perusahaan.
Demikian permohonan kami ajukan, dengan harapan kiranya dapat diperoleh keputusan setentangnya.
Pemoho nan meterai …………………..
*Coret yang tidak perlu
Direktur Jenderal
S o e ha r d jo NIP. 060013988
Lampiran II Surat Edaran Direktur jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE- /BC/1998 Tanggal : 1998
Nomor : Lampiran : Hal : Pemberitahuan Kekuranglengkapan Permohonan Persetujuan Daftar Putih
Tanggal……………..
Yth. Pimpinan PT.………….. di…………………………….
Sehubungan dengan surat Saudara No…………….tanggal ……………………hal Permohonan persetujuan Daftar Putih, dan setelah diadakan penelitian terhadap permohonan Saudara ternyata masih terdapat kekurangan sebagai berikut: 1. ……………………………. 2. ……………………………. 3. ……………………………. Untuk itu agar saudara segera melengkapi kekurangan sebagaimana tersebut di atas. Demikian untuk dimaklumi. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
.………………… NIP……………..
Direktur Jenderal
Soehardjo NIP. 060013988
Lampiran III Surat Edaran Direktur jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE- /BC/1998 Tanggal : 1998
Nomor : Lampiran : Hal : Persetujuan Daftar Putih
Tanggal……………..
Yth. Pimpinan PT.………….. di……………………………. Sehubungan dengan surat Saudara No…………….tanggal ……………………hal permohonan persetujuan Daftar Putih, dengan ini diberitahukan hal- hal sebagai berikut : 1. Pada prinsipnya dapat disetujui permohonan Saudara untuk mendapatkan persetujuan Daftar Putih atas nama PDKB / PKB merangkap PDKB PT……………….…..dengan NPWP……………………yang berlokasi…………………. 2. Persetujuan sebagaimana dimaksud butir n! diberikan dengan ketentuan PDKB / PKB merangkap PDKB wajib: a. Mematuhi seluruh ketentuan pabean dan perpajakan berkaitan dengan fasilitas Kawasan Berikat; b. Memenuhi ketentuan pabean dan perpajakan berkairtan dengan baik dan tepat waktu; c. Bertanggung jawab ats kebenaran data-data yang diberikan pada saat dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 3. Persetujuan sebagaimana dimaksud butir dicabut apabila PDKB / PKB merangkap PDKB melakukan pelanngaran sesuai angka romawi III butir 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. SE-……/BC/1998 tanggal ……………….1998 4. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan pembetulan seperlunya apabila kemudian hari terdapat kesalahan /kekeliruan dalam surat persetujuan ini.
Demikian untuk dimaklumi.
a.n. Menteri Keuangan RI Direktur Jenderal
…………………….. NIP………………...
Tembusan Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Menteri Keuangan RI Direktur Jenderal Pajak Direktur Teknis Kepabeanan Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktur Verifikasi dan Audit Kepala Kantor Wilayah ……. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai…... Kepala Kantor Pelayanan Pajak…….
Direktur Jenderal
Soehardjo NIP. 060013988
Lampiran IV Surat Edaran Direktur jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE- /BC/1998 Tanggal : 1998
Nomor : S-…………./BC/………….. Lampiran : Hal : Pencabutan Persetujuan Daftar Putih
Tanggal……………..
Yth. Pimpinan PT.………….. di……………………………. Mengingat perusahaan telah terbukti: *) • melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan dan perpajakan • tidak memenuhi kewajiban kepabeanan selama menggunakan fasilitas Kawasan Berikat • tidak mematuhi kewajiban perpajakan dan memasukkan SPT tahunan dengan baik dan tidak tepat waktu • berdasarkan laporan temuan hasil post audit terbukti melakukan pelanggaran terhadap fasilitas Kawasan Berikat • tidak mampu lagi mengusahakan KB atau dinyatakan pailit oleh pengadilan • persetujuan PDKB dicabut, dengan ini diberitahukan hal- hal sebagai berikut: 1. Persetujuan Daftar Putih atas nama PDKB / PKB merangkap PDKB PT.….….. dengan NPWP……………………yang berlokasi di …………...………. sebagaimana dimaksud Surat Menteri Keuangan Nomor…………….tanggal…………..dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 2. Sehubungan pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud butir 1, Surat Sanggup Bayar (SSB) Saudara dinyatakan tidak berlaku lagi dan Saudara wajib mempertaruhkan kembali jaminan tunai atau jaminan bank atau customs bond. 3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Demikian untuk dimaklumi.
a.n. Menteri Keuangan RI Direktur Jenderal
…………………….. NIP………………...
Tembusan Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Menteri Keuangan RI Direktur Jenderal Pajak Direktur Teknis Kepabeanan Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktur Verifikasi dan Audit Kepala Kantor Wilayah ……. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai…... Kepala Kantor Pelayanan Pajak…….
*). Coret yang tidak perlu
Direktur Jenderal
Soehardjo NIP. 060013988
