1998 TENTANG

KEPUTUSAN DIRJEN POS DAN TELEKOMUNIKASI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR 027 / DIRJEN / 1998 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN AMATIR RADIO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI Menimbang : a. Bahwa kegiatan Amatir Radio sebagai wadah latih diri dan saling berkomunikasi dalam rangka penyelidikan teknik elektronika, perlu diarahkan sebagai salah satu potensi nasional di bidang telekomunikasi; b. Bahwa untuk lebih mengembangkan kegiatan Amatir Radio sehingga lebih berhasil guna dan berdaya guna, maka Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 39 / Dirjen / 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio perlu dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1991 tentang Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3446);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3514); 4. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.91 / OT.001 / PPT-96 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi; 5. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.84 / OT.001 / MPPT-97 tentang Uraian Tugas Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi; 6. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.116 / PT.102 / MPPT-97 tentang Hubungan Kerja Antara Direktorat Jenderal Postel dengan Kantor Wilayah Departemen, Penyelenggara Jasa Pos dan Telekomunikasi, Asosiasi di bidang Postel, Instansi Terkait dan Pemerintah Daerah; 7. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.65 / HK.207 / MPPT-86 tentang Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio; 8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.26 / KU.208 / MPPT-96 tentang Pungutan Biaya Administrasi Penyelenggaraan / Pengawasan Ujian Amatir Radio. MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi tentang Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kegiatan Amatir Radio adalah : Kegiatan latih diri, saling berkomunikasi dan penyelidikan penyelidikan teknik yang diselenggarakan oleh para Amatir Radio; 2. Amatir Radio adalah : setiap orang yang diberi izin karena berminat dalam teknik radio dengan tujuan pribadi tanpa maksud keuntungan keuangan; 3. Stasiun Radio adalah : satu atau beberapa pesawat pemancar dan atau pesawat pesawat penerima termasuk perlengkapannya, yang diperlukan di suatu tempat untuk menyelenggarakan suatu dinas komunikasi radio; 4. Stasiun Radio Amatir adalah : stasiun radio yang dibuat sendiri dengan cara menggabungkan atau merakit perangkat Radio Amatir; 5. Perangkat Radio Amatir adalah : sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan penyelenggaraan Kegiatan Amatir Radio; 6. IAR (Izin Amatir Radio) adalah : hak yang diberikan oleh Kakanwil yang bertindak atas nama Dirjen untuk mendirikan dan menggunakan Stasiun Radio Amatir; 7. IPPRA (Izin Penguasaan Perangkat Radio Amatir) adalah : hak yang diberikan oleh Kakanwil yang bertindak atas nama Dirjen untuk menguasai Perangkat Radio Amatir; 8. SKKAR adalah : Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio sebagai bukti bahwa seseorang telah lulus ujian; 9. Ujian adalah ujian negara bagi calon Amatir Radio atau Amatir Radio guna menetapkan tingkat kecakapannya; 10. Organisasi Amatir Radio adalah : Organisasi Amatir Radio Indonesia yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai wadah resmi para pemilik Izin Amatir Radio; 11. Stasiun Tetap adalah : suatu Stasiun Radio Amatir yang hanya dapat dioperasikan pada lokasi tetap tertentu; 12. Stasiun Bergerak adalah : suatu Stasiun Radio Amatir yang dapat dioperasikan dalam keadaan bergerak dan tetap;

13. Stasiun Jinjing adalah : suatu Stasiun Radio Amatir yang dapat dioperasikan dengan dijinjing; 14. Pihak ketiga (third party) adalah : pihak / orang lain yang bukan Amatir Radio atau bukan pemilik IAR dan / atau setiap orang yang tidak berhak dan / atau tidak memiliki izin untuk mengoperasikan Stasiun Radio Amatir; 15. Berita pihak ketiga adalah : berita yang berasal dari orang lain yang bukan Amatir Radio atau bukan pemilik IAR atau ditujukan kepada orang tersebut. 16. Dirjen adalah : Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi; 17. Kakanwil adalah : Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi; 18. Kanwil adalah : Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;

Pasal 2 (1) Kegiatan Amatir Radio harus dengan Izin yang dikeluarkan oleh Kakanwil setempat yang bertindak atas nama Dirjen. (2) Setiap pemilik Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menjadi anggota Organisasi Amatir Radio. BAB II PERIZINAN Bagian Pertama : Permohonan Izin Baru Pasal 3 Permohonan Izin Kegiatan Amatir Radio terdiri dari IAR dan IPPRA dapat diajukan oleh setiap orang yang telah berumur paling sedikit 14 (empat belas) tahun.

Pasal 4 (1) Permohonan IAR diajukan kepada Kakanwil setempat dengan surat permohonan izin Bentuk AR-1, (Lampiran I) disertai lampiran : a. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari Kepolisian setempat, khusus bagi anggota ABRI yang masih dinas aktif SKKB cukup dari kesatuan masing masing. b. Rekaman KTP atau tanda pengenal lainnya. c. Rekaman SKKAR yang diterbitkan oleh Kakanwil atau ijazah OTTR / Perwira Radio Elektronika / Operator Radio yang dikeluarkan Dirjen. d. Pas foto hitam putih, terbaru ukuran 2x3 cm sebanyak 4 (empat) lembar. e. Surat pernyataan tidak keberatan dari orang tua bagi mereka yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. f. Bentuk AR-2 (Lampiran-II) yang telah diisi dan dibubuhi meterai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). (2) Apabila permohonan IAR dengan bentuk AR-2 (lampiran II) disetujui, Kakanwil mengeluarkan IAR (Lampiran IV/1 atau IV/2) dalam rangkap 4 (empat) sesuai dengan tingkatannya lengkap dengan nama panggilan yaitu : a. Lembar Asli untuk pemohon. b. Lembar Kedua untuk Organisasi Amatir Radio Daerah. c. Lembar Ketiga untuk Organisasi Amatir Radio Pusat. d. Lembar Keempat untuk arsip Kakanwil. (3) Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, surat permohonan beserta lampirannya dikembalikan kepada yang bersangkutan dalam waktu selambat lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah berkas dinyatakan tidak lengkap dengan menyebutkan alasannya dengan mempergunakan Bentuk AR-6 (Lampiran VI).

(4) Penyelesaian dan penerbitan IAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kakanwil dalam waktu selambat lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah berkas yang bersangkutan diterima secara lengkap. (5) IAR yang telah selesai diterbitkan, oleh Kakanwil diserahkan kepada yang berhak setelah yang bersangkutan menunjukkan bukti pembayaran biaya izin.

Pasal 5 (1) Permohonan IPPRA diajukan kepada Kakanwil setempat dengan surat permohonan izin Bentuk AR-1 (Lampiran I) disertai lampiran : a. Bentuk AR-3 (Lampiran III) yang telah diisi dan dibubuhi meterai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). b. Skema dan data teknik lengkap dari pemancar atau brosur yang memuat spesifikasi teknis stasiun pemancar. c. Rekaman IAR. (2) Apabila permohonan dengan bentuk AR-3 (Lampiran III) disetujui, Kakanwil menerbitkan IPPRA (Lampiran V) dalam rangkap 4 (empat) yaitu : a. Lembar Asli untuk pemohon. b. Lembar Kedua untuk Organisasi Amatir Radio Daerah. c. Lembar Ketiga untuk Organisasi Amatir Radio Pusat. d. Lembar Keempat untuk arsip Kakanwil. (3) Apabila permohonan IPPRA dimaksud ayat (1) tidak disetujui, permohonan beserta lampirannya dikembalikan kepada yang bersangkutan dalam waktu selambat lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah berkas dinyatakan tidak lengkap dengan menyebutkan alasan alasannya dengan mempergunakan Bentuk AR-6 (Lampiran VI).

(4) Penyelesaian dan penerbitan IPPRA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kakanwil selambat lambatnya dalam 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah berkas permohonan diterima secara lengkap. (5) IPPRA yang telah selesai diterbitkan oleh Kakanwil diserahkan kepada yang berhak setelah yang bersangkutan menunjukkan bukti pembayaran biaya izin.

Pasal 6 (1) Permohonan izin pemasukan alat / perangkat Radio Amatir dari Luar Negeri (impor) diajukan secara tertulis oleh pemilik IAR, kepada Dirjen dengan lampiran : a. Bentuk A rangkap 4 (empat) yang telah diisi, lembar asli dibubuhi meterai Rp. 2.000,00 b.

(dua

Brosur

ribu yang

rupiah) berisi

dan data

dilegalisir teknik

oleh setiap

Kakanwil. pemancar.

c. Rekaman IAR dari pemohon. (2) Untuk mendapatkan IPPRA bagi alat / perangkat Radio Amatir buatan Luar Negeri yang telah mendapat izin pemasukan perangkat dari Dirjen, permohonannya harus diajukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. (3) Alat / perangkat Radio Amatir yang dimasukkan dari Luar Negeri wajib mendapat sertifikasi dan penandaan dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 7 (1) IPPRA diterbitkan untuk setiap pemancar dan mempunyai masa laku sama dengan masa laku IAR-nya.

(2) IPPRA tidak berlaku lagi apabila pemancar tersebut telah diadakan perubahan sehingga tidak sesuai dengan izin semula.

Bagian Kedua : Permohonan IAR dan IPPRA Bagi Warga Negara Asing Pasal 8 (1) Warga Negara Asing yang ingin mendapatkan IAR dan IPPRA harus mengajukan permohonan kepada Kakanwil setempat dengan melampirkan : a. Surat keterangan izin menetap di Indonesia paling sedikit 1 (satu) tahun dari Kantor Imigrasi atau Departemen Luar Negeri bagi anggota Korps Diplomatik, dan bagi pemohon WNA bukan anggota Korps Diplomatik surat dari Kedutaan Besar yang bersangkutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tinggal di Indonesia paling sedikit 3 (tiga) bulan. b. Rekaman Paspor. c. Rekaman IAR yang masih berlaku dari negara asal. d. Surat keterangan resmi dari perwakilan negara yang bersangkutan tentang adanya asas timbal balik dalam penyelenggaraan kegiatan Amatir Radio dan akan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Rekomendasi dari Organisasi Amatir Radio setempat. f. Pas foto hitam putih terbaru ukuran 2x3 cm sebanyak 5 (lima) lembar. g. Formulir Bentuk A rangkap 5 (lima), lembaran asli dibubuhi meterai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), bila membawa perangkat Radio Amatir dari luar negeri.

h. Skema dan data teknik lengkap dari pemancar. (2) Izin yang dikeluarkan hanya berlaku 1 (satu) tahun bagi semua tingkatan dan dapat diperbaharui bila dikendaki. (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat dalam rangkap 5 (lima) : a. Lembar Asli untuk pemohon. b. Lembar Kedua untuk Organisasi Amatir Radio Daerah. c. Lembar Ketiga untuk Organisasi Amatir Radio Pusat. d. Lembar Keempat arsip Kanwil. e. Lembar Kelima untuk Dirjen. (4) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disetujui, permohonan beserta lampirannya dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya dengan mempergunakan semacam Bentuk AR-6 (Lampiran VI) dan ditandatangani Kakanwil dengan tembusan : a. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. b. Organisasi Amatir Radio Daerah. (5) IAR dan IPPRA yang telah selesai diterbitkan oleh Kakanwil diserahkan kepada yang berhak melalui Organisasi Amatir Radio setempat setelah yang bersangkutan menunjukkan bukti pembayaran biaya izin. (6) Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi setiap tahun menerbitkan daftar nama negara negara yang telah melaksanakan azas timbal balik (resiprokal) dalam kegiatan Amatir Radio.

Pasal 9 (1) IAR dikeluarkan menurut tingkatan sebagai berikut : a. Tingkat Pemula. b. Tingkat Siaga. c. Tingkat Penggalang. d. Tingkat Penegak. (2) Tiap-tiap IAR masing-masing berlaku untuk : a. Tingkat Pemula 2 (dua) tahun. b. Tingkat Siaga 3 (tiga) tahun. c. Tingkat Penggalang 5 (lima) tahun. d. Tingkat Penegak 5 (lima) tahun. (3) Setelah masa laku IAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berakhir, maka IAR dinyatakan tidak berlaku, kecuali diperbarui sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. (4) Bagi Amatir Radio yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dapat diberikan IAR berlaku seumur hidup, apabila : a. Warga Negara Indonesia; b. Memiliki IAR, IPPRA dan SKKAR yang masih berlaku; c. Telah menjadi anggota Organisasi Amatir Radio sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; d. Berprestasi dan berkondite baik dengan rekomendasi dari ORARI.

Pasal 10 (1) Seorang Amatir Radio hanya boleh memiliki sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Stasiun Radio Amatir yang terdiri dari 1 (satu) Stasiun Tetap, 1 (satu) Stasiun Bergerak dan 1 (satu) Stasiun Jinjing;

(2) Jumlah Perangkat Radio Amatir yang boleh dimiliki oleh : a. Tingkat Pemula sebanyak-banyaknya 2 (dua) buah; b. Tingkat Siaga sebanyak-banyaknya 4 (empat) buah; c. Tingkat Penggalang sebanyak-banyaknya 8 (delapan) buah; d. Tingkat Penegak sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) buah. (3) Alamat Stasiun Radio Amatir harus sama dengan alamat pemilik IAR.

Pasal 11 (1) Setiap IAR diberikan satu nama panggilan yang terdiri susunan prefix, kode wilayah dan suffix. (2) Prefix merupakan kelompok huruf awal untuk menandai kebangsaan dan tingkat kecakapan Amatir Radio yang dinyatakan dengan huruf : a. YH untuk tingkat Pemula. b. YD, YG untuk tingkat Siaga. c. YC, YF untuk tingkat Penggalang. d. YB, YE untuk tingkat Penegak. (3) Kode Wilayah dinyatakan dengan angka 0 sampai dengan 9. (4) Suffix merupakan kelompok huruf akhir untuk menjelaskan pemilik IAR dan Stasiun Radio Amatir yang dinyatakan dengan satu huruf dan paling banyak 3 (tiga) huruf dari abjad A sampai Z. (5) Seorang Amatir Radio hanya diijinkan memiliki 1 (satu) IAR.

Pasal 12 Susunan urutan Kode Wilayah Amatir Radio dan pembagian suffix untuk tiap-tiap Propinsi sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran XIII.

Bagian Ketiga : Permohonan Pembaharuan Izin Pasal 13 Permohonan pembaharuan izin meliputi : a. Penggantian IAR yang masa lakunya habis, hilang, rusak, naik tingkat, pindah alamat dan yang dicabut. b. Penggantian IPPRA yang masa lakunya habis, hilang, rusak, pindah alamat, modifikasi perangkat dan yang dicabut.

Pasal 14 (1) Permohonan pembaharuan IAR dan atau IPPRA yang masa lakunya akan habis harus diajukan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin yang bersangkutan. (2) Permohonan pembaharuan IAR dan atau IPPRA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan dengan Bentuk AR-1 kepada Kakanwil melalui Organisasi Amatir Radio setempat dengan disertai Lampiran lampiran : a. Rekaman IAR dan atau IPPRA. b. Rekaman KTP dan atau tanda pengenal lainnya.

c. Pas foto terbaru ukuran 2x3 cm sebanyak 4 (empat) lembar. d. Bentuk AR-2 dan atau AR-3 yang sudah diisi dan dibubuhi meterai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). e. Rekaman Kartu Tanda Anggota Organisasi Amatir Radio yang masih berlaku. (3) Pembaharuan IAR dan atau IPPRA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan masa laku menyambung dengan masa laku IAR dan atau IPPRA yang lama.

Pasal 15 (1) IAR yang sudah habis masa berlakunya dan tidak diperbaharui dalam jangka 6 (enam) bulan setelah habis masa berlakunya, maka nama panggilannya gugur dan dapat diberikan kepada pemohon izin baru. (2) IPPRA yang sudah habis masa lakunya dan tidak diperbaharui, maka perangkat Radio Amatir yang bersangkutan dilarang digunakan.

Pasal 16 Terhadap pemilik izin yang karena sesuatu sebab tidak aktif lagi dalam Kegiatan Amatir Radio diperlakukan, sebagai berikut : a. Lebih dari 1 (satu) tahun sejak masa IAR-nya habis dan masih ingin melanjutkan Kegiatan Amatir Radio, maka SKKAR tertinggi yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku dan harus mengikuti ujian ulang kecakapan tingkat tertinggi yang pernah dimilikinya tersebut, dan mengurus IAR dan IPPRA sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

b. Lebih dari 2 (dua) tahun sejak masa IAR-nya habis, maka SKKAR yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku. Apabila yang bersangkutan berkeinginan melanjutkan Kegiatan Amatir Radio maka harus mengikuti ujian ulang kecakapan satu tingkat lebih rendah dari tingkat yang dimilikinya, dan mengurus IAR dan IPPRA sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

Pasal 17 (1) Untuk IAR dan atau IPPRA yang hilang atau rusak, permohonan diajukan secara tertulis dengan Bentuk AR-1 kepada Kakanwil dengan melampirkan : a. Surat pernyataan kehilangan atau kerusakan IAR dan atau IPPRA yang dibuat oleh yang bersangkutan dan disahkan oleh Organisasi Amatir Radio setempat. b. Rekaman IAR dan atau IPPRA yang dapat diperoleh dari Organisasi Amatir Radio setempat. c. Pas foto hitam putih terbaru ukuran 2x3 cm sebanyak 4 (empat) lembar. d. Bentuk AR-2 dan atau AR-3 yang telah diisi dan bermeterai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). e. Rekaman KTP atau tanda pengenal lainnya. (2) Untuk kenaikan tingkat diajukan secara tertulis dengan Bentuk AR-1 kepada Kakanwil dengan melampirkan : a. IAR asli b. Rekaman SKKAR untuk tingkat yang baru. c. Pas foto hitam putih terbaru ukuran 2x3 cm sebanyak 4 (empat) lembar. d. Bentuk AR-2 yang telah diisi dan bermeterai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

e. Rekaman Kartu Tanda Anggota Organisasi Amatir Radio yang masih berlaku. (3) Untuk perpindahan alamat : a. Dalam wilayah satu Kanwil, permohonan perpindahan alamat diajukan secara tertulis dengan bentuk AR-1 kepada Kakanwil dengan melampirkan : 1) IAR dan IPPRA asli; 2) Rekomendasi dari Organisasi Amatir Radio di tempat yang lama; 3) KTP atau tanda pengenal lain di tempat yang baru; 4) Bentuk AR-2 dan atau AR-3 yang telah diisi dan bermeterai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). b. Antar Kanwil, permohonan perpindahan alamat diajukan secara tertulis dengan Bentuk AR-1 kepada Kakanwil melalui Organisasi Amatir Radio di tempat yang baru dengan melampirkan : 1) IAR dan IPPRA asli; 2) Surat pindah dari Kakanwil di tempat yang lama, yang diberikan atas dasar rekomendasi Organisasi Amatir Radio di tempat yang lama; 3) KTP atau tanda pengenal lain di tempat yang baru; 4) Pas foto terbaru ukuran 2x3 cm sebanyak 4 (empat) lembar; 5) Bentuk AR-2 dan AR-3 yang telah diisi dan bermeterai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). c. Dalam hal seorang Amatir Radio pindah alamat antar Kanwil, maka yang bersangkutan dapat tetap menggunakan call sign yang lama.

Bagian Keempat : Izin Khusus Pasal 18 Izin Khusus adalah Izin yang diberikan "kepada Organisasi Amatir Radio" yang memerlukan sarana Stasiun Radio Amatir bagi keperluan pengembangan dan eksperimen dengan bentuk AR-4 / 5 (lampiran IV / 5).

Pasal 19 (1) Izin Khusus dapat diberikan untuk mendirikan : a. Stasiun Radio Amatir untuk Kegiatan Organisasi Amatir Radio. b. Stasiun Radio Amatir Pengulang (repeater). c. Stasiun Radio Amatir untuk eksperimen khusus, yaitu Stasiun Radio Amatir yang membutuhkan daya pancar sangat tinggi, bersifat jangka pendek dan hasilnya wajib dilaporkan kepada Dirjen. d. Stasiun Radio Amatir yang berfungsi sebagai rambu radio. e. Stasiun Radio Amatir lapangan untuk bantuan komunikasi atas instruksi Dirjen. (2) Untuk mendirikan dan mengoperasikan Stasiun Radio Amatir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Organisasi Amatir Radio setempat harus terlebih dahulu mengajukan permohonan Izin Khusus kepada Kakanwil setempat dengan menyebutkan : a. Nama, Alamat, Nama Panggilan, dan nomor IAR dari penanggung jawab yang ditunjuk, serendah-rendahnya tingkat Penggalang. b. Karakteristik teknik dan lokasi Stasiun Radio Amatir yang akan didirikan.

c. Tujuan dan lamanya penggunaan Stasiun Radio Amatir tersebut. (3) Hak yang diberikan bagi Izin Khusus yang diperuntukkan bagi Stasiun Radio Amatir untuk kegiatan organisasi diatur sebagai berikut : a. Yang diperlukan untuk komunikasi dan sarana berlatih antara Organisasi Radio Amatir dan anggota di dalam satu propinsi, hak-haknya dipersamakan dengan izin stasiun yang diberikan kepada tingkat Siaga. b. Yang diperlukan untuk komunikasi dan sarana berlatih antara Organisasi Radio Amatir dan anggota yang mencakup wilayah Nusantara, hak-haknya dipersamakan dengan izin stasiun yang diberikan kepada tingkat Penggalang. c. Yang diperlukan sebagai sarana berlatih dalam komunikasi jarak jauh yang bersifat Internasional hak-haknya dipersamakan dengan izin stasiun yang diberikan kepada tingkat Penegak. (4) Stasiun Radio Amatir untuk kegiatan organisasi dapat dipergunakan oleh anggota Pramuka yang belum memiliki IAR hanya pada waktu diadakan kegiatan Jambore di Udara Nasional maupun Internasional. (5) Hak-hak Izin Khusus yang diberikan kepada Stasiun Radio Amatir Pengulang dan Rambu Radio disesuaikan dengan ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan untuk kegiatan kegiatan tersebut. (6) Hak-hak Izin Khusus yang diberikan bagi Stasiun Radio Amatir Lapangan, baik untuk uji coba lapangan maupun untuk penanggulangan keadaan darurat dan dukungan komunikasi yang bukan penanggulangan keadaan darurat dapat diadakan atas instruksi Dirjen Postel. (7) Hak-hak Izin Khusus hanya bersifat sementara serta tidak dibenarkan menjadi Stasiun Tetap.

(8) Dengan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tersebut di atas, Izin Khusus hanya boleh dipergunakan oleh pemilik IAR.

Bagian Kelima : Biaya Izin Pasal 20 (1) Biaya izin hanya dikenakan untuk IAR baik berupa izin baru maupun pembaharuan izin yang besarnya Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) tiap tahun dan dibayar sekaligus sesuai dengan masa berlakunya izin. (2) Biaya izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara. (3) Penerimaan, penyimpanan dan penyetoran biaya izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Bendaharawan Penerima Kanwil yang diangkat oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. (4) Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), menyetor seluruh penerimaan yang dipungutnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimanya atau sekurang-kurangnya sekali seminggu kepada Kantor Kas Negara atau kedalam Rekening Kas Negara pada Bank Indonesia, Bank Pemerintah lainnya atau Giro Pos. (5) Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) selambat lambatnya pada tanggal 10 setiap bulan menyampaikan pertanggung jawaban tentang penerimaan dan penyetoran kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi yang dilakukan dalam bulan sebelumnya yang menjadi tanggung jawabnya dengan tembusan kepada : a. Inspektur Jenderal Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. b. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

c. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat. (6) Biaya IAR dibayarkan oleh pemohon kepada Bendaharawan Penerima Kanwil setempat melalui Rekening Giro Pos, setelah yang bersangkutan mengetahui permohonannya disetujui.

BAB III TATA CARA MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN KECAKAPAN AMATIR RADIO DAN PEDOMAN UJIAN AMATIR RADIO Bagian Pertama : Tata Cara Mendapatkan SKKAR Pasal 21 (1) SKKAR dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kakanwil atas nama Dirjen yang terdiri dari 4 (empat) tingkatan, yaitu : a. Tingkat Pemula; b. Tingkat Siaga; c. Tingkat Penggalang; d. Tingkat Penegak. (2) Untuk mendapatkan SKKAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Mengetahui, memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila; b. Beritikad baik serta mempunyai cita-cita untuk menggalang suatu kemajuan dalam bidang telekomunikasi;

c. Memahami peraturan-peraturan Nasional maupun Internasional mengenai Kegiatan Amatir Radio sesuai tingkat yang dikehendaki; d. Mengetahui tentang teknik radio sesuai tingkat yang dikehendaki; e. Mengetahui tentang cara komunikasi radio bagi Amatir Radio dan cara mengisi buku Log; f. Dapat menerima dan menerima Kode Morse Internasional dengan kecepatan yang ditentukan untuk setiap tingkat, kecuali tingkat Pemula; g. Memahami bahasa Inggris bagi tingkat Penggalang dan Penegak. (3) Rincian pengetahuan untuk mendapatkan SKKAR tingkat Pemula : a. Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila. b. Mengetahui tentang Peraturan Perundang-undangan Nasional yang berkaitan dengan Kegiatan Amatir Radio. c. Mengetahui tentang Peraturan Radio (Radio Regulation) khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kegiatan Amatir Radio. d. Mengetahui tentang penggunaan dan rincian spektrum frekuensi yang dialokasikan untuk Kegiatan Amatir Radio. (4) Rincian pengetahuan untuk mendapatkan SKKAR tingkat Siaga : a. Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila. b. Mengetahui tentang Peraturan Perundang-undangan Nasional yang berkaitan dengan Kegiatan Amatir Radio.

c. Mengetahui tentang Peraturan Radio (Radio Regulation) khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kegiatan Amatir Radio. d. Mengetahui tentang penggunaan dan rincian spektrum frekuensi yang dialokasikan untuk Kegiatan Amatir Radio. e. Dapat mengirim dan menerima Kode Morse Internasional dengan kecepatan 5 (lima) perkataan dalam satu menit. (5) Rincian pengetahuan untuk mendapatkan SKKAR tingkat Penggalang : a. Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila. b. Mengetahui tentang Peraturan Perundang-undangan Nasional yang berkaitan dengan Kegiatan Amatir Radio. c. Mengetahui tentang Peraturan Radio (Radio Regulation) khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kegiatan Amatir Radio. d. Mengetahui tentang penggunaan dan rincian spektrum frekuensi yang dialokasikan untuk Kegiatan Amatir Radio. e. Dapat mengirim dan menerima Kode Morse Internasional dengan kecepatan 8 (delapan) perkataan dalam satu menit. f. Memahami bahasa Inggris. (6) Rincian pengetahuan untuk mendapatkan SKKAR tingkat Penegak : a. Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila. b. Mengetahui tentang Peraturan Perundang-undangan Nasional yang berkaitan dengan Kegiatan Amatir Radio.

c. Mengetahui tentang Peraturan Radio (Radio Regulation) khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kegiatan Amatir Radio. d. Mengetahui tentang penggunaan dan rincian spektrum frekuensi yang dialokasikan untuk Kegiatan Amatir Radio. e. Dapat mengirim dan menerima Kode Morse Internasional dengan kecepatan 12 (dua belas) perkataan dalam satu menit. f. Memahami bahasa Inggris. (7) Untuk membuktikan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan ayat (6) dipenuhi, maka yang bersangkutan diharuskan mengikuti dan lulus ujian kecakapan yang diselenggarakan oleh Kakanwil.

Pasal 22 (1) Bagi calon Amatir Radio untuk tingkat Pemula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) yang telah memiliki Ijazah Negara yang dikeluarkan Dirjen, yaitu : a. Ijazah operator telepon radio umum, atau b. Ijazah operator telepon radio terbatas (2) Bagi calon Amatir Radio untuk tingkat Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) yang telah memiliki Ijazah yang dikeluarkan Dirjen, yaitu : a. Ijazah umum operator komunikasi radio, atau b. Ijazah operator telegrap radio kelas I / Perwira Radio Elektronika kelas I, atau c. Ijazah operator telegrap radio kelas II / Perwira Radio Elektronika kelas II, atau d. Ijazah operator telegrap radio kelas III. Dibebaskan dari kewajiban mengikuti ujian kecakapan Amatir Radio Tingkat Siaga.

(3) Dibebaskan dari kewajiban mengikuti ujian mata pelajaran Pancasila bagi calon Amatir Radio untuk : a. Tingkat Pemula dan Tingkat Siaga yang telah lulus dan memiliki Piagam Penataran P4 Pola 45 jam atau lebih. b. Tingkat Penggalang dan Penegak yang telah lulus dan memiliki Piagam Penataran P-4 Pola 120 jam.

Bagian Kedua : Pedoman Pelaksanaan Ujian Amatir Radio Pasal 23 (1) Ujian Amatir Radio diselenggarakan oleh Kakanwil setempat. (2) Untuk menyelenggarakan ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kakanwil membentuk Panitia Ujian (Lampiran XVII). (3) Panitia pelaksana ujian bertanggung jawab kepada Kakanwil.

Pasal 24 (1) Panitia ujian terdiri dari : a. Pengarah : Kakanwil selaku Ketua Pengarah dan ditambah sebanyak banyaknya 2 (dua) Pejabat Pemerintah. b. Pelaksana : 1) Ketua / anggota : Kabid Dalfrek Kanwil atau Kabid Postel Wakil Ketua / anggota : Unsur Kanwil

2) Sekretaris / anggota : Unsur Kanwil 3) Bendahara / anggota : Bendahara Penerima Kanwil 4) Anggota penguji sekurang-kurangnya 4 (empat) orang yang masing-masing membidangi satu mata ujian dan dapat ditambah dari Organisasi Amatir Radio setempat selaku anggota biasa. c. Pembantu pelaksana, disesuaikan dengan kebutuhan. (2) Dalam hal di Kanwil setempat belum cukup tersedia tenaga penguji, Kakanwil dapat meminta bantuan tenaga penguji kepada PT Telkom atau PT Indosat atau Instansi terkait lain di wilayah masing masing. (3) Tugas Panitia Ujian : a. Menyusun anggaran biaya pelaksanaan ujian. b. Menyusun tata tertib ujian. c. Mengumumkan syarat-syarat peserta ujian, materi dan jenis tingkatan ujian, waktu dan tempat pendaftaran serta pelaksanaan ujian yang akan diselenggarakan sekurang kurangnya 3 (tiga) minggu sebelum ujian. d. Melakukan pendaftaran peserta ujian. f. Mempersiapkan sarana ujian. g. Menyelenggarakan ujian pada tanggal dan waktu yang telah ditetapkan. h. Memeriksa lembar jawaban ujian dan menetapkan nilai jawaban ujian. i. Menetapkan hasil ujian dan melaporkan pelaksanaan ujian kepada Kakanwil.

(4) Untuk keperluan penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dibebankan pada anggaran DIK/DIK-S Rutin Kanwil. (5) Keperluan penyelenggaraan ujian meliputi komponen-komponen : a. Persiapan ujian. b. Pengadaan naskah ujian. c. Penyelenggaraan ujian meliputi : pengadaan naskah, transport ujian dan koreksi ujian. d. Honorarium Panitia Ujian. e. Pembuatan SKKAR, pembuatan laporan dan dokumentasi hasil ujian. f. Rapat-rapat. g. Lain-lain. (6) Pengeluaran untuk keperluan penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) menganut prinsip hemat, efektif, dan efisien, sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Pasal 25 (1) Syarat-syarat peserta ujian calon Amatir Radio : a. Warga Negara Indonesia; b. Umur sekurang-kurangnya 14 (empat belas) tahun; c. Berkelakuan baik berdasarkan Surat Keterangan Kelakuan Baik yang masih berlaku dari Kepolisian; d. Melampirkan pas photo hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

e. Bertempat tinggal dalam propinsi dimana ujian dilaksanakan dengan melampirkan KTP atau surat bukti diri khususnya bagi yang berumur kurang dari 17 tahun; f. Membayar biaya ujian. (2) Bagi peserta Ujian Amatir Radio untuk kenaikan tingkat selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan melampirkan rekaman IAR yang dimiliki dan rekaman kartu anggota organisasi yang masih berlaku.

Pasal 26 (1) Setiap calon Amatir Radio diizinkan mengikuti ujian tingkat Pemula dan tingkat Siaga secara bersamaan. (2) Bagi peserta ujian kenaikan tingkat : a. Siaga ke tingkat Penggalang harus telah memiliki IAR Siaga dengan masa laku sekurang kurangnya 6 (enam) bulan dan mendapatkan keterangan tertulis dari Organisasi Amatir Radio setempat yang berisi pernyataan bahwa yang bersangkutan telah terbukti memiliki potensi untuk naik tingkat sesuai kriteria yang berlaku; b. Penggalang ke tingkat Penegak harus telah memiliki IAR Penggalang dengan masa laku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan mendapatkan keterangan tertulis dari Organisasi Amatir Radio setempat yang berisi pernyataan bahwa yang bersangkutan telah terbukti memiliki potensi untuk naik tingkat sesuai kriteria yang berlaku.

Pasal 27 (1) Ujian hanya dapat diselenggarakan 2 (dua) kali dalam satu tahun. (2) Lokasi, tanggal dan waktu ujian ditetapkan oleh Kakanwil setempat atas usul Panitia Ujian. (3) Organisasi Amatir Radio dapat memberikan saran atas penetapan lokasi, tanggal, dan waktu ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Kakanwil setempat. (4) Dalam rangka penyelenggaraan ujian, Kakanwil wajib memberitahukan secara tertulis kepada Dirjen selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum ujian diselenggarakan (Lampiran VIII / 1).

Pasal 28 (1) Calon Peserta Ujian Amatir Radio dikenakan pungutan biaya administrasi penyelenggaraan / pengawasan Ujian Amatir Radio, sebagai berikut : a. Tingkat Pemula (YH) = Rp. 25.000,00 b. Tingkat Siaga (YD) = Rp. 30.000,00 c. Tingkat Pemula (YH) + Tingkat Siaga (YD) = Rp. 50.000,00 d. Tingkat Penggalang (YC) = Rp. 60.000,00 e. Tingkat Penegak (YB) = Rp. 75.000,00 (2) Biaya Administrasi Penyelenggaraan / Pengawasan Ujian Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang disetor ke Kas Negara dibayarkan oleh calon peserta Ujian Amatir Radio kepada Bendaharawan Penerima Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;

(3) Penerimaan, penyimpanan dan penyetoran biaya administrasi ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Bendaharawan Penerima yang diangkat oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi; (4) Bendaharawan Penerima menyetor seluruh penerimaan yang dipungutnya dalam waktu sekurang kurangnya sekali seminggu kepada Kas Negara, atau ke dalam Rekening Kas Negara, Giro Pos, Bank Indonesia, atau Bank Milik Pemerintah; (5) Bendaharawan Penerima, selambat-lambatnya tanggal 10 tiap bulan menyampaikan pertanggungjawaban kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, tentang penerimaan dan penyetoran yang dilakukan dalam bulan sebelumnya yang menjadi tanggung jawabnya dengan tembusan kepada : a. Inspektur Jenderal Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi; b. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi; c. Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran setempat.

Pasal 29 (1) Mata ujian terdiri dari : a. Pancasila. b. Peraturan-peraturan Kegiatan Amatir Radio. c. Teknik Radio. d. Kode Morse Internasional. e. Bahasa Inggris. (2) Materi ujian Pancasila adalah : a. Pancasila. b. Undang Undang Dasar 1945. c. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

d. Garis-garis Besar Haluan Negara. e. Lambang Negara dan penggunaannya. (3) Materi ujian Peraturan-peraturan Kegiatan Amatir Radio : a. Peraturan Perundang-undangan tentang Kegiatan Amatir Radio. b. Peraturan Radio (Radio Regulation) khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan kegiatan Amatir Radio. c. Frekuensi spektrum yang dialokasikan untuk kegiatan Amatir Radio. (4) Materi ujian Teknik Radio : a. Rangkaian listrik. b. Elektronika. c. Teknik Radio. (5) Materi ujian Kode Morse Internasional : Ketentuan dan penggunaan Kode Morse Internasional. (6) Materi ujian bahasa Inggris : Bahasa Inggris untuk komunikasi Internasional. Pasal 30 (1) Mata ujian dan Materi ujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 disesuaikan dengan persyaratan tingkatan Amatir Radio masing masing. (2) Mata ujian dan Materi ujian tingkat Siaga sama dengan mata ujian, dan materi ujian tingkat Pemula ditambah Kode Morse Internasional. (3) Peserta ujian tingkat Siaga yang telah memiliki SKKAR tingkat Pemula hanya diwajibkan mengikuti ujian Kode Morse Internasional.

Pasal 31 (1) Setiap mata ujian kecuali Kode Morse Internasional diberikan nilai serendah rendahnya 10 (sepuluh) dan setinggi tingginya 100 (seratus). (2) Peserta ujian dinyatakan lulus apabila : a. Nilai sekurang-kurangnya 60 (enampuluh) untuk setiap mata ujian tertulis, kecuali Kode Morse Internasional. b. Dapat mengirim dan menerima Kode Morse Internasional sekurang kurangnya 80% benar dari seluruh karakter yang diujikan. (3) Penentuan kelulusan ujian secara sah ditetapkan dalam suatu rapat penentuan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Panitia Pelaksana Ujian. (4) Risalah rapat penentuan kelulusan ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta dilampiri daftar hadir Panitia Ujian.

Pasal 32 (1) Hasil ujian diumumkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja oleh Panitia Ujian dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Ujian serta Kakanwil setempat. (2) Kakanwil melaporkan hasil ujian kepada Dirjen, dengan tembusan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Depparpostel. (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hasil ujian diumumkan.

(4) Kakanwil menerbitkan SKKAR bagi peserta ujian yang lulus, dilakukan selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah hasil ujian diumumkan. (5) Kakanwil mengirimkan SKKAR sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada yang berhak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah SKKAR ditandatangani. (6) Pemilik SKKAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib mengurus IAR dan IPPRA sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah SKKAR yang bersangkutan diterbitkan. (7) Dalam hal yang bersangkutan melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Kakanwil menyampaikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja. (8) Apabila setelah masa tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), yang bersangkutan melalaikan kewajibannya, maka Kakanwil berhak mencabut SKKAR bersangkutan.

BAB IV PERSYARATAN TEKNIK Pasal 33 Pemilik izin harus mengetahui perlengkapan atau peralatan stasiun radionya.

Pasal 34 (1) Persyaratan teknik sebagaimana tersebut dalam Bab IV ini, merupakan persyaratan minimum bagi pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio.

(2) Bila diperlukan, Dirjen dapat menetapkan : a. Persyaratan tambahan. b. Memperketat persyaratan teknik yang berlaku.

Pasal 35 Pemilik izin harus mampu membuktikan bahwa pancaran yang dilakukan melalui perangkat pemancarnya tidak pernah melebihi batas-batas band frekuensi untuk dinas amatir dan daya pemancar serta lebar band yang diperlukan tidak melebihi ketentuan yang berlaku baginya.

Pasal 36 (1) Daya pemancar adalah daya efektif yang dicatukan ke antena. (2) Daya pemancar maksimum yang diizinkan bagi setiap tingkatan Amatir Radio adalah sebagai berikut : a. Tingkat Pemula : 10 Watt b. Tingkat Siaga : 1) pada band frekuensi di bawah 30 MHz, 10 Watt. 2) Pada band frekuensi di atas 30 MHz, 30 Watt. c. Tingkat Penggalang : 1) pada band frekuensi di bawah 30 MHz, 150 Watt. 2) pada band frekuensi di atas 30 MHz, 75 Watt.

d. Tingkat Penegak : 1) pada band frekuensi di bawah 30 MHz, 500 Watt. 2) pada band frekuensi di atas 30 MHz, 180 Watt.

Pasal 37 (1) Lebar band yang diperlukan untuk suatu kelas emisi (Lampiran XII) tertentu adalah lebar dari band frekuensi yang cukup untuk menjamin penyaluran suatu informasi dengan kecepatan dan mutu yang memenuhi persyaratan tertentu. (2) Lebar band maksimum yang diizinkan dalam suatu emisi tertentu tidak boleh melebihi lebar band yang diperlukan untuk kelas emisi tersebut pada band frekuensi bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38.

Pasal 38 (1) Band frekuensi, kelas emisi dan lebar band maksimum yang diizinkan bagi tingkat Pemula adalah sebagai berikut : Band Frek. dalam MHz Kelas Emisi dan Lebar Band Maksimum

Catatan

VHF : 144.00 - 145.80

3KOOR3E - 3KOOJ3E - 3KOOH3E - 16KOF3E

146.00 - 148.00

-sda-

2)

(2) Band frekuensi, kelas emisi dan lebar band maksimum yang diizinkan bagi tingkat Siaga adalah sebagai berikut :

Band Frek. dalam MHz Kelas Emisi dan Lebar Band Maksimum

Catatan

HF : 3.50 - 3.90

200HA1A - 2K2OA2A - 3KOOR3E - 3KOOJ3E 2)

7.70 - 7.035

200HA1A - 2K2OA2A

21.00 - 21.10

-sda-

28.00 - 28.40

-sda-

VHF : 144.00 - 145.80

3KOOR3E - 3KOOJ3E - 3KOOH3E - 1K2OF1A 16KOF2A - 16KOF2B - 16KOF3E

146.00 - 148.00

3KOOR3E - 3KOOJ3E - 3KOOH3E - 16KOF3E 2)

UHF : 430.00 - 435.00

16KOF2A - 16KOF2B - 16KOF3E

3)

438.00 - 440.00

16KOF3E

3)

(3) Band frekuensi, kelas emisi dan lebar band maksimum yang diizinkan bagi tingkat Penggalang adalah sebagai berikut :

Band

Frekuensi dalam MHz

Catatan

MF

1.80 - 2.00

2)

HF

3.50 - 3.90

2)

7.00 - 7.10 21.00 - 21.45 28.00 - 29.70 VHF 50 - 54

144 - 148 UHF 430 - 440 1240 - 1298 2300 - 2450

3)

SHF 3300 - 3500

3)

3650 - 5850

3)

10000 - 10500

3)

24000 - 24050 24050 - 24250

3)

EHF 47000 - 47200 75500 - 76000 76000 - 81000

3)

142000 - 144000 144000 - 149000

3)

241000 - 248000

3)

248000 - 250000 (4) Band frekuensi, kelas emisi dan lebar band maksimum yang diizinkan bagi tingkat Penegak adalah sebagai berikut :

Band

Frekuensi dalam MHz

Catatan

MF

1.800 - 2.000

2)

HF

3.500 - 3.900

2)

7.000 - 7.100

10.100 - 10.150 14.000 - 14.350 18.068 - 18.168 21.000 - 21.450 24.890 - 24.990 28.000 - 29.700 VHF 50 - 54 144 - 148 UHF 430 - 440 1240 - 1298 2300 - 2450

3)

SHF 3300 - 3500

3)

3650 - 5850

3)

10000 - 10500

3)

24000 - 24050 24050 - 24250

3)

EHF 47000 - 47200 75500 - 76000 76000 - 81000

3)

142000 - 144000 144000 - 149000

3)

241000 - 248000

3)

248000 - 250000

(5) Angka-angka yang dimaksud pada kolom catatan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) adalah sebagai berikut : a. angka 2) menyatakan band frekuensi ini dipergunakan bersama dengan dinas hubungan radio lain dengan status yang sama (primer) baik di Indonesia maupun di Region 3. b. angka 3) menyatakan band frekuensi ini dipergunakan bersama dengan dinas hubungan radio lain di mana dinas Radio Amatir berstatus sekunder terhadap dinas radio lain tersebut, yang berarti bahwa Stasiun Radio Amatir : 1) tidak boleh mengganggu stasiun radio lain yang berstatus primer di dalam band frekuensi ini, dan 2) tidak mendapat proteksi terhadap kemungkinan gangguan dari stasiun radio lain tersebut.

Pasal 39 (1) Band frekuensi yang khusus dipergunakan untuk kegiatan Amatir Radio dengan mempergunakan sarana satelit Amatir Radio adalah : 29.3 sampai dengan 29.5 MHz 145.8 sampai dengan 146.0 MHz 435.0 sampai dengan 438.0 MHz 1260.0 sampai dengan 1270.0 MHz (2) Band-band sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibenarkan untuk dipergunakan oleh komunikasi Radio Amatir lain selain yang melalui Satelit Amatir.

(3) Penggunaan band-band frekuensi 435,0 - 438,0 MHz dan 1260 - 1270 MHz oleh Amatir Radio melalui satelit Amatir tidak boleh mengganggu dinas komunikasi radio lain yang berstatus primer pada band tersebut (Lampiran XI).

Pasal 40 (1) Toleransi frekuensi adalah pergeseran maksimum yang diperbolehkan bagi frekuensi tengah dari band frekuensi yang diduduki oleh suatu emisi terhadap frekuensi yang seharusnya diduduki oleh emisi tersebut. (2) Toleransi frekuensi dari suatu emisi tidak boleh melebihi : a. 100 Hz untuk frekuensi kerja di bawah 30 MHz. b. 5 x 10-6 bagian, untuk frekuensi kerja antara 30 MHz sampai dengan 1 GHz. c. 5 x 10-5 bagian, untuk frekuensi kerja antara 1 GHz sampai dengan 3 GHz. d. Bagi frekuensi kerja di atas 3 GHz, disesuaikan dengan kemampuan teknologi yang berlaku.

Pasal 41 (1) Emisi tersebar adalah emisi dari suatu frekuensi yang muncul di luar band yang diperlukan, yang levelnya dapat dikurangi tanpa mempengaruhi penyaluran informasi yang bersangkutan. (2) Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman sebagai berikut : a. Pada frekuensi kerja di bawah 30 MHz : 1) Bagi daya pemancar di bawah 100 milliwatt, emisi tersebarnya harus ditekankan

paling sedikit 40 dB; 2) Bagi daya pemancar antara 100 milliwatt, sampai 1 watt, emisi tersebarnya tidak boleh melebihi 10 microwatt; 3) Bagi daya pemancar lebih dari 1 watt, emisi tersebarnya harus ditekan paling sedikit 50 dB dan besarnya tidak boleh melebihi 1 milliwatt. b. Pada frekuensi kerja di atas 30 MHz : 1) Bagi daya pemancar di bawah 10 watt, emisi tersebarnya harus ditekan paling sedikit 60 dB; 2) Bagi daya pemancar yang melebihi 10 watt besarnya emisi tersebar terukur tidak boleh melebihi 10 microwatt. (3) Komunikasi digital dengan menggunakan kode-kode digital yang data huruf alpha numerik, ukuran analog atau lain-lain satuan pulsa data dapat diizinkan untuk Komunikasi Amatir Radio. (4) Kode-kode digital sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat digunakan untuk komunikasi radio teleprinter, teleponi, facsimile, televisi, atau komunikasi untuk mengontrol Stasiun Radio Amatir, model-model elektronika atau objek-objek lain yang dapat dikendalikan dengan menggunakan komputer dan / atau beberapa jenis komunikasi jaringan data (Commmunication data network) termasuk didalamnya "packet switching system", asalkan kode-kode digital itu tidak digunakan untuk tujuan lain, kecuali untuk komunikasi biasa seperti tercantum dalam Keputusan ini. (5) Kecepatan kirim (sending rate) ditentukan dalam "baud" yaitu interval waktu pendek (dalam detik) yang terjadi antara perubahan status pancaran "mark" dan "space" (+ - atau on off) termasuk didalamnya perubahan emisi, amplituda, frekuensi, fasa atau kombinasi dari semuanya, sebagaimana dimaksud berikut ini :

a) Sesuai dengan penggunaan kode-kode digital untuk semua pita frekuensi Amatir Radio yang mempunyai klasifikasi emisi F1B dan G1B ditetapkan batasan kecepatan kirim sebagai berikut : 1) Kecepatan kirim pada pita frekuensi di bawah 28,5 MHz tidak melebihi 300 Baud (AFSK, F1B) dan 1200 Baud (PSK, G1B). 2) Untuk pita frekuensi antara 28,5 - 50 MHz tidak melebihi 1200 Baud. 3) Untuk pita frekuensi antara 50-430 MHz tidak melebihi 19,6 kiloBaud. 4) Untuk pita frekuensi di atas 430 MHz tidak melebihi 56 kiloBaud. 5) Apabila emisi A2B, F1B, F2B, G1B dan G2B digunakan pada pita frekuensi di bawah 50 MHz, maka AFSK nya (perbedaan antara "mark" dan "space") tidak melebihi 1 kHz. 6) Apabila emisi A2B, F1B, F2B, G1B, dan G2B digunakan pada pita frekuensi di atas 50 MHz, maka AFSK-nya (perbedaan antara "mark" dan "space") dapat menggunakan batasan kecepatan kirim sesuai yang ditentukan untuk pita frekuensi yang dimaksud, atau kelebaran AFSK 1 KHz atau yang terbesar. b) Kode-kode digital sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a) yang dapat dipergunakan yaitu : 1) International Telegraph Alphabet Number 2 (BOUDOT) atau saluran (channel) dengan 5 stop-unit dengan pulsa data (start-stop) kode teleprinter. 2) American Standard Code for Information Interchange (ASCII); satu saluran dengan 7 (8 - error checking) stop-unit kode teleprinter sesuai ketetapan dari American National Standard Institute (ANSI).

3) Rekomendasi CCIR nomor 476-2 dan 476-3 yaitu Amateur Teletype Over Radio (AMTOR) mode-A dan mode-B.

Pasal 42 Instalasi Antena (1) Amatir Radio dibenarkan untuk mendirikan dan mempergunakan setiap jenis sistem antena yang diperlukan dengan memperhatikan keamanan dan keserasian lingkungan sekitarnya. (2) Tinggi maksimum antena ditambah dengan menara penyangga tidak boleh lebih dari 25 meter dari permukaan tanah, sedangkan bila penyangga antena akan diletakkan di atas puncak bangunan yang tinggi, harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi membangun antena dari instansi yang berwenang. (3) Bagi Amatir Radio yang mendirikan Stasiun Radio Amatir di sekitar stasiun radio pantai / bandara udara, apabila akan mendirikan antena wajib memperhatikan ketentuan ketentuan khusus yang ditetapkan oleh yang berwenang dalam keselamatan pelayaran / penerbangan. (4) Mendirikan sistem antena didalam wilayah stasiun radio pantai / bandar udara hanya boleh dilakukan dengan seizin Syahbandar atau Pejabat yang berwenang di bandar udara tersebut. (5) Pada dasarnya ketinggian menara penyangga dan antena yang didirikan di sekitar stasiun radio pantai / bandar udara tidak boleh melebihi perbandingan 1:100 terhadap jarak lurus terdekat, atau 1 (satu) meter ketinggian untuk setiap jarak 100 (seratus) meter diukur dari stasiun radio pantai / landasan pacu terdekat.

(6) Setiap sistem antena yang berada dalam jarak sampai sengan 3000 meter dari stasiun radio pantai / landasan pacu terdekat dan mempunyai ketinggian lebih dari 18 meter harus dilengkapi dengan lampu tanda bahaya dan dinyalakan pada waktu malam hari atau pada waktu cuaca buruk.

BAB V PENGGUNAAN STASIUN AMATIR RADIO Pasal 43 (1) Stasiun Radio Amatir hanya boleh digunakan untuk : a. Latih diri dalam bidang teknik radio. b. Saling komunikasi yang dibatasi dalam rangka kebutuhan informasi teknik radio. c. Peyelidikan teknik radio. d. Penyampaian berita-berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam, dan penyelamatan jiwa manusia, serta harta benda. (2) Dalam berkomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibatasi sebagai berikut : a. Pemilik IAR tingkat Pemula dan tingkat Siaga hanya diizinkan untuk hubungan dalam negeri (Nasional), dan dilarang untuk hubungan luar negeri (Internasional). b. Pemilik IAR tingkat Penggalang dan Penegak diizinkan untuk hubungan dalam negeri (Nasional) dan luar negeri (Internasional).

Pasal 44 (1) Stasiun Radio Amatir dilarang digunakan untuk : a. Saling berkomunikasi antar Stasiun Radio Amatir yang tidak memiliki izin dan stasiun lain. b. Memancarkan siaran berita, nyanyian, musik radio dan atau televisi. c. Memancarkan atau menerima berita dengan mempergunakan bahasa sandi dan / atau peralatan pengubah audio. d. Disambungkan dengan jaringan telekomunikasi. e. Memancarkan berita atau panggilan marabahaya yang tidak benar. f. Memancarkan dan menerima berita yang bersifat komersial dan / atau memperoleh imbalan jasa. g. Memancarkan dan menerima berita bagi pihak ketiga, kecuali berita-berita sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d. h. Memancarkan berita yang bersifat melanggar kesusilaan. i. Memancarkan berita yang bersifat politik, mengganggu keamanan Negara atau ketertiban umum. (2) Stasiun Radio Amatir atau Perangkat Radio Amatir dilarang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk dinas Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi, atau Badan-badan lainnya.

Pasal 45 Amatir Radio Indonesia dilarang mengadakan hubungan radio dengan Amatir Radio dari Negara yang tidak mempunyai hubungan baik atau yang memusuhi Negara Indonesia.

Pasal 46 (1) Pembicaraan dalam berkomunikasi wajib menggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris yang sesuai dengan tata cara kerja yang berlaku bagi Amatir Radio baik Nasional maupun Internasional. (2) Pembicaraan dalam hubungan radio yang diselenggarakan harus dibatasi khusus dalam rangka kebutuhan informasi teknik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf b.

Pasal 47 (1) Stasiun Radio Amatir dengan sepengetahuan pemiliknya dapat digunakan oleh Amatir Radio lainnya dengan mengindahkan ketentuan ketentuan yang berlaku sesuai izin yang dimilikinya. (2) Stasiun Radio Amatir, meskipun dengan sepengetahuan pemiliknya, tidak dibenarkan untuk dipergunakan oleh seseorang yang tidak memiliki izin.

Pasal 48 (1) Setiap Stasiun Radio Amatir harus dapat dikenali dari nama panggilan yang setiap kali harus dipancarkan dalam interval pendek. (2) Pemancaran nama panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) menit sekali, dengan menggunakan ejaan abjad dan angka yang telah dibakukan secara Internasional. (3) Abjad dan angka yang telah dibakukan secara Internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagai berikut : A Alpa

J Juliette

S Sierra

B Bravo

K Kilo

T Tango

C Charlie

L Lima

U Uniform

D Delta

M Mike

V Victor

E Echo

N November

W Whiskey

F Foxtrot

O Oscar

X X-Ray

G Golf

P Papa

Y Yankee

H Hotel

Q Quebec

Z Zulu

I India

R Romeo atau Unaone ( diucapkan una-

6 Six

atau Soxisix ( diucapkan soksi-

atau

wan )

7 Seven atau

1 One

Bissotwo

( diucapkan biso-tu 8 Eight Setteseven

( diucapkan sette-

2 Two

atau

)

9 Nine

atau

seven )

3 Three Terrathree

( diucapkan tera-tri

0 Zero

Oktoeight

( diucapkan okto-eit

4 Four atau

)

atau

)

5 Five

Kartefour

( diucapkan karte-

Novenine

( diucapkan nove-

atau

for )

atau

nain )

Pantafive

( diucapkan panta-

Nadazero

( diucapkan nada-

siks )

faif )

zero )

Pasal 49 (1) Setiap stasiun Radio Amatir yang beroperasi di lokasi lain daripada lokasi Stasiun Radio tetap, dalam penyiaran nama panggilannya wajib menambahkan keterangan yang menyatakan di mana atau dalam kegiatan apa stasiun itu dioperasikan. (2) Untuk stasiun radio yang beroperasi di suatu lokasi di luar stasiun radio tetapnya berlaku tambahan keterangan sebagai berikut : a. Di lokasi Wilayah Amatir Radio lain ditambahkan isyarat : "/Kode Wilayah Amatir Radio lain". b. Bergerak dengan menggunakan stasiun jinjing ditambahkan isyarat : "/P (portable)". c. Mengadakan kegiatan stasiun radio bergerak ditambahkan isyarat : "/M (mobile)". d. Nama panggilan untuk stasiun pengulang (Repeater) harus ditambahkan isyarat : "/R". e. Nama panggilan untuk rambu radio (Radio Beacon) harus ditambahkan isyarat : "/B". BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Pertama : Tanda Pengenal Pasal 50 (1) Pemilik izin diwajibkan : a. Menyematkan rekaman IAR dan IPPRA asli pada Stasiun Radio Amatir, serta menempelkan carik tempel IPPRA pada perangkat Radio Amatirnya.

b. Melekatkan sticker yang ditentukan oleh Dirjen bagi Stasiun Radio Amatir bergerak. c. Memasang tanda pengenal di tempat lokasi Stasiun Radio Amatir tetap. d. Melengkapi buku panduan bagi setiap jenis pemancar yang dimiliki atau skema pemancar rakitan sendiri. e. Membuat suatu diagram rangkaian dari instalasi Stasiun Radio Amatir lengkap dengan gambar instalasi antenanya dan selalu memperbaharuinya bila ada perubahan untuk siap ditunjukkan kepada petugas Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi atau petugas Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. f. Memperlihatkan IAR asli kepada petugas pemeriksa. g. Memiliki dan mengisi Buku Log atas seluruh Kegiatan Amatir Radio. (2) Bentuk dan ukuran sticker atau tanda khusus dan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c, sesuai dengan contoh (Lampiran X).

Bagian Kedua : Pengawasan Teknik Pasal 51 (1) Pengawasan teknik terhadap perangkat Radio Amatir dilakukan oleh Kakanwil yang meliputi : a. Pemantauan terhadap pengoperasian Stasiun Radio Amatir. b. Pemeriksaan dan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan teknik yang ditetapkan.

(2) Dalam pelaksanaan pengawasan Kakanwil berwenang : a. Memeriksa dipenuhinya ketentuan mendirikan Stasiun Radio Amatir. b. Menguji pancaran pada beberapa frekuensi tertentu. (3) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Kakanwil dapat mengadakan koordinasi dengan pihak berwajib dan bila ditemukan pelanggaran, maka petugas yang bersangkutan wajib memberikan laporan tertulis kepada Kakanwil. (4) Kakanwil dapat menetapkan pembatasan-pembatasan operasi terhadap pemilik IAR, antara lain dengan membatasi jam-jam operasi penggunaan band frekuensi dan daya pemancar sebagai tindakan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 52 (1) Organisasi Amatir Radio dan setiap anggotanya wajib membantu pemerintah dalam mengawasi penggunaan frekuensi radio dan tata tertib Kegiatan Amatir Radio serta melaporkan secara tertulis kepada Kakanwil setempat semua bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini. (2) Setiap Amatir Radio wajib segera memberitahu Amatir Radio lainnya yang menimbulkan gangguan kepada stasiun komunikasi radio lain atau menyimpang dari ketentuan yang dimaksud dalam pasal 38, 40, 41 ayat (2), 43, 44, 45, dan 46. (3) Bila seorang Amatir Radio mengetahui atau diberitahu bahwa pancaran radionya menimbulkan gangguan terhadap stasiun komunikasi radio lain atau terhadap peralatan elektronik masyarakat, maka ia diwajibkan untuk segera menghentikan kegiatan pancaran radionya serta berupaya menghilangkan gangguan tersebut secepat mungkin.

Bagian Ketiga : Pengawasan Non Teknik Pasal 53 (1) Pengawasan administratif dilakukan oleh Kakanwil. (2) Pengawasan terhadap isi berita dari penyelenggaraan Kegiatan Amatir Radio dilakukan oleh yang berwajib dibantu sepenuhnya oleh Organisasi Amatir Radio. (3) Dalam rangka pengawasan umum, Dirjen atau Pejabat yang ditunjuk Dirjen berhak melakukan penelitian dan atau pemeriksaan Kegiatan Amatir Radio, termasuk penyelenggaraan ujian. (4) Kakanwil wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Dirjen (Lampiran XIV).

Pasal 54 (1) Setiap saat Perangkat Radio Amatir apabila digunakan baik dari lokasi alamat tetap maupun sedang bergerak atau jinjing maka pemilik IAR diwajibkan mencatatnya di dalam buku Log yang lembarannya diberikan nomor urut (tidak dibenarkan menggunakan kertas lembaran lepas). (2) Data yang dicatat pasa setiap berkomunikasi harus mencakup hal-hal sebagai berikut : a. Hari, bulan, tahun. b. Permulaan dan akhir waktu berkomunikasi dalam waktu lokasi atau dalam Coordinated Universal Time (UTC). c. Nama panggilan dari stasiun yang dipanggil. d. Band frekuensi. e. Kelas emisi. f. Daya pancar dari perangkat pemancar.

g. Lokasi (tetap atau bergerak). h. Tanda tangan dari Amatir Radio yang melaksanakan komunikasi. (3) Bila Perangkat Radio Amatir digunakan oleh Amatir Radio tamu, maka ketentuan ayat (2) huruf h harus ditambah dengan nama panggilan dari tamu tersebut dan dikuatkan oleh tanda tangan Amatir Radio yang mempunyai stasiun. (4) Buku Log yang telah penuh wajib disimpan paling sedikit 2 (dua) tahun dihitung dari tanggal masukan data terakhir.

Pasal 55 (1) Setiap anggota Organisasi Amatir Radio harus membantu sepenuhnya pihak yang berwajib dalam tugas-tugas pengawasan. (2) Pihak yang berwajib atau Organisasi Amatir Radio dapat melaporkan pelanggaran dan mengusulkan tindakan pencabutan izin kepada Kakanwil atau Dirjen jika terbukti pemilik izin tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII SANKSI Pasal 56 (1) Barang siapa menyelenggarakan Kegiatan Amatir Radio atau mendirikan Stasiun Radio Amatir atau memiliki menguasai Perangkat Radio Amatir tanpa memiliki izin sah atau izin telah habis masa berlakunya atau izin yang diperoleh tidak sesuai dengan

Keputusan ini diancam pidana sesuai pasal 36 atau pasal 37 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. (2) Kakanwil wajib mencabut IPPRA dan IAR milik anggota Organisasi Amatir Radio yang berdasarkan Keputusan Pejabat berwenang ternyata terlibat G30S/PKI atau Organisasi terlarang lainnya.

Pasal 57 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (5), Pasal 15 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), (3), (4), (5), (6), Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), (2), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), (2), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), (2), Pasal 52 ayat (3), dapat dicabut izinnya. (2) Sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu melalui peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu minimal masing masing 15 (lima belas) hari kerja (Lampiran XV dan XVI). (3) Sebelum memberikan peringatan tertulis, Kakanwil dapat menghentikan sementara penggunaan Perangkat Radio Amatirnya tersebut.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 59 (1) Panitia Ujian yang telah ada dan sedang melaksanakan tugas kepanitiaan Ujian sebelum ditetapkannya Keputusan ini tetap dapat menjalankan tugasnya sampai dengan selesainya penyelenggaraan Ujian. (2) Hasil penyelenggaraan Ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan sesuai tata cara yang berlaku sebelum ditetapkan Keputusan ini. (3) Dalam hal Panitia Ujian baru dibentuk dan belum melaksanakan tugas kepanitiaan Ujian, Kakanwil berhak membentuk Panitia Ujian yang baru berdasarkan Keputusan ini dengan tetap memperhatikan komposisi kepanitiaan yang ada sebelumnya.

Pasal 60 (1) IAR, IPPRA, SKKAR, dan / atau Call Sign lama masih tetap berlaku dan secara bertahap disesuaikan melalui koordinasi antar Kakanwil dan Organisasi Amatir setempat. (2) Dalam hal terdapat pengalokasian call sign ganda harus dilakukan koordinasi antara Kakanwil dan Organisasi Amatir Radio setempat untuk penyelesaiannya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 61 (1) Dengan tidak mengurangi jasa dan kehormatan pemilik IAR terbatas, maka IAR terbatas yang diberikan sebelum adanya Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku, dan selanjutnya wajib menyesuaikan dengan Keputusan ini. (2) Dengan ditetapkan Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 39 / Dirjen / 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio, dinyatakan tidak berlaku. (3) Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 86 / Dirjen / 1995 tentang Petunjuk Bagi Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dalam Pelaksanaan Tugas Bidang Pos, Telekomunikasi dan Pengendalian Frekuensi sepanjang yang mengatur mengenai Kegiatan Amatir Radio dinyatakan tidak berlaku. Pasal 62 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 10 Februari 1998 Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi ttd Sasmito Dirdjo